laporan kinerja instansi pemerintahan (lkip) 2019€¦ · pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi...
TRANSCRIPT
i
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ......................................................................................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................... iii-iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
1.Latar Belakang ................................................................................................................. 1
A. Dasar Hukum ............................................................................................................. 3
B. Gambaran Umum DPMD .......................................................................................... 4
1. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................................ 4
2. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) DPMD Provinsi Banten ........................... 27
3. Sarana dan Prasarana Kerja DPMD ........................................................................ 31
4. Penghargaan DPMD Provinsi Banten .................................................................... 32
BAB II PERENCANAAN KINERJA .............................................................................. 33
A. Visi dan Misi .............................................................................................................. 35
B. Strategi dan Arah Kebijakan (Sesuai RPJMD) ........................................................... 37
C. Program dan Indikasi Kegiatan ……………………………………………………....39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 41
A. Capaian Kinerja DPMD Provinsi Banten ................................................................... 41
1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019 ................................................. 42
2. Perbandingan Kinerja Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019
dengan Tahun 2018 dan perbandingan Tahun 2017 ............................................. 70
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target
RPJMD 2017-2022 Provinsi Banten .................................................................... 72
4. Analisis Keberhasilan Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta
Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan…………………………………………………………….73
B. Realisasi Anggaran DPMD Provinsi Banten .............................................................. 91
A. Pengelolaan Belanja DPMD Provinsi Banten ........................................................ 91
BAB IV PENUTUP ............................................................................................................ 94
A. Kesimpulan ............................................................................................................. 94
B. Langkah-langkah kedepan ...................................................................................... 95
LAMPIRAN
ii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
KATA PENGANTAR
Sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat,
khususnya berkenaan dengan amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan secara penuh penganggaran berbasis
kinerja, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka
Laporan Keterangan Pertanggunganjawaban menjadi hal penting dalam
pertanggungjawaban kinerja sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas
instansi pemerintah atas pelaksanaan anggaran.
Dengan memohon Ridho Allah SWT atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, kami berharap penyajian Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Banten ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya reformasi birokrasi
dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam
pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten kepada DPRD Provinsi Banten serta
informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, Laporan ini
menggambarkan tentang tupoksi, perencanaan strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran
kegiatan, kebijakan, program, pencapaian kinerja dan sumber pembiayaan, permasalahan
yang dihadapi, upaya tindak lanjut pemecahan masalah dan akuntabilitas keuangan.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program
maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan
saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan
kegiatan/program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam
penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.
iii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
RINGKASAN EKSEKUTIF
Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Program dan Kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten berdasarkan RPJMD Provinsi
Banten dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan
pelayanan publik;
2. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi
keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;
3. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis
melalui pelestarian adat istiadat dan budaya masyarakat;
4. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk
penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat;
5. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efesien dan
pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.
Sasaran pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu masyarakat perdesaan dan perkotaan
meliputi kelembagaan perekonomian kemampuan kualitas masyarakat, etos kerja,
penyediaan infrastruktur, penataan lingkungan dalam rangka berkelanjutan kebijakan
pemberdayaan masyarakat maka aspek-aspek pokok yang menjadi fokus Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa adalah :
1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan;
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
3. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan masyarakat adat dan sosial budaya
masyarakat;
4. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa;
5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
Dalam hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Banten telah berhasil dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran pemberdayaan
masyarakat dan desa melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2018 walaupun masih belum sepenuhnya mencapai 100%.
Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten
Tahun 2018 masih belum sepenuhnya mencapai 100%, hal ini disebabkan karena ada
beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :
iv
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
1. Alokasi dana APBD dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setiap tahun mengalami
peningkatan namun program dan kegiatan yang menyentuh langsung masih belum
optimal;
2. Belum sepenuhnya OPD yang terkait baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota
melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan
sinergis secara optimal.
Untuk lebih mengoptimalkan kinerja kebijaksanaan pembangunan pemberdayaan
masyarakat di Provinsi Banten untuk tahun-tahun mendatang diperlukan dukungan dari
instansi terkait baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota dalam hal sebagai
berikut :
1. Penyediaan anggaran yang setiap tahun meningkat dan memadai untuk pelaksanaan
program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya yang dapat
menyentuh kesejahteraan masyarakat desa, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat;
2. Melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan desa lintas sektor terkait baik tingkat provinsi dengan
kabupaten/kota.
1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
BAB I
P E N D A H U L U A N
1. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan transparan
sebagaimana diamanatkan INPRES nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah/OPD diwajibkan
menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan berpedoman pada
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dimaksudkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Banten sebagai salah satu Institusi publik yang
dituntut melayani masyarakat dengan baik. Dalam menyusun perencanaan
pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Banten menerapkan azas Bottom Up dan Top Down
setiap tahun. Azas Bottom Up dilakukan dengan menyaring aspirasi masyarakat baik
secara formal maupun informal melalui aspirasi masyarakat yang dihimpun dari
lapangan. Selanjutnya dilakukan secara top down dengan sinkronisasi aspirasi
masyarakat tersebut dengan kebijakan dan program yang sudah dituangkan dalam
dokumen perencanaan (RPJMD dan RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Banten. Untuk realisasi pencapaian Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang tersebut berisi
pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Banten dalam mencapai sasaran strategisnya yang termuat dalam RENSTRA Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten dan juga pencapaian sasaran
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2019
dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019. Pencapaian sasaran
dalam LKIP tersebut menyajikan beberapa informasi mengenai pencapaian tujuan
dan sasaran strategis yang termuat dalam RENSTRA, realisasi pencapaian kinerja
yang termuat dalam IKU 2019 serta penjelasan yang memadai atas pencapaian
kinerja pada tahun 2019 ditambah dengan pembandingan pencapaian kinerja tahun
berjalan sesuai dengan yang ditargetkan didalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Banten. Berbagai upaya telah dilaksanakan
pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk meningkatkan taraf hidup
2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
sehingga terwujudnya kemandirian masyarakat, namun dalam proses pelaksanaan
pembangunan pemberdayaan masyarakat masih banyak terdapat tantangan dan
kendala serta peluang-peluang yang mengharuskan kita untuk melaksanakan
reformasi, dimana tuntutan transparansi dan aspirasi dari bawah semakin kuat,
sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih akomodatif dalam rangka upaya
pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan “Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”.
1.1 Kedudukan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun
Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa laporan
kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang
dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen
pelaksanaan APBD. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Instansi
Pemerintah mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai sarana bagi Instansi
Pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas Program dan
Kegiatan yang dilaksanakannya dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja
Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan
sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 7 Tahun 1999
Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sejak Tahun 2001 dan penjabaran
lebih lanjut mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam bentuk keputusan
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan
penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk laporan yg terdahulu.
3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
A. Dasar Hukum
Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tetang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, maka setiap tahun dinas, badan, biro dan kantor diwajibkan menyusun
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang digunakan untuk mengukur kinerja
instansi tersebut dan juga digunakan sebagai bahan rujukan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Penyusunan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah merupakan bagian dari bentuk penerapan prinsip akuntabilitas
dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah di era otonomi daerah.
Adapun dasar-dasar hukum penyusunan LKIP DPMD Provinsi Banten diantaranya
yaitu sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018-2022;
B. Gambaran Umum DPMD
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 huruf j merupakan perangkat daerah
sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas Pokok yaitu
membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten terdiri atas Kepala Dinas
(Setingkat Eselon II.a), Sekretaris dan Kepala Bidang (Setingkat Eselon III.a) serta
Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (masing-masing setingkat Eselon IV.a). Adapun
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Banten disajikan sebagai berikut :
5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Tabel 1
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Banten menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa;
b. Pembinaan dan pengoordinasikan pemerintahan desa, kelembagaan, sosial
budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
c. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam
pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
Kepala Dinas
Sekretaris
Sub. Bag. Perencanaan,
Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
Sub. Bag. Umum dan
Kepegawaian
Jabatan Fungsional
Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Seksi Penataan dan Pembinaan
Desa Adat
Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Seksi Pembinaan Kelembagaan
Desa
Seksi Pembinaan Kerjasama Desa.
Seksi Perencanaan Partisipatif;
Seksi Pengembangan Kapasitas
Masyarakat
Seksi Ketahanan Masyarakat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Seksi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Desa
Seksi Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat
Masyarakat
6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten mempunyai
tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah
menyelenggarakan Perumusan, Penetapan, Pengorganisasian, dan Pengendalian
Pelaksanaan tugas serta Program dan Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Penataan dan
Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan serta Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Banten mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan
kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar
diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan
hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran
pelaksanaan tugas;
5) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan di bidang sekretariat, bidang penataan dan kerjasama desa,
bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, bidang pemberdayaan
masyarakat desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan
pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
6) Merumuskan pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis lingkup
dinas berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan
7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan datang;
8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai
akuntabilitas kinerja;
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
2. Sekretaris
1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan perumusan rencana program dan
kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
(1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan
program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
(3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
(4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;
(5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi,
pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi
dan pelaporan;
(6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum
dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
(7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
(8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
(9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja ;
(10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat
menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan,
kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang
dan aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
(1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
(2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;
(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
(5) melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(6) melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
(7) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
(8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(9) melaksanakan fungsi kehumasan;
9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
(10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
(11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
(12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
2.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
1) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan
penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Keuangan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
(1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan
dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
(2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub
Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
(5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan
kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang bersumber dari APBD maupun APBN;
10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
(8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja,
Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD)
dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Gubernur lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat
untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari
Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
(12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
(14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
(15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
3. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
1) Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring
serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penataan dan
Pembinaan Desa Adat, Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa serta Seksi
Pembinaan Kerjasama Desa.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala
Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
(1) Menyusun rencana kerja operasional di lingkungan Bidang Penataan dan
Kerjasama Desa berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
(2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penataan
dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
(3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
(4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penataan dan
Kerjasama Desa secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
(5) Merumuskan pedoman penataan dan pembinaan desa adat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
(6) Merumuskan pedoman penetapan susunan kelembagaan, pengisian
jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik;
(7) Merumuskan pedoman penataan dan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan desa
dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(8) Merumuskan pedoman pembinaan peran permusyawaratan dan
musyawarah desa adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(9) Merumuskan pedoman pembinaan kelembagaan desa sesuai dengan sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
(10) Merumuskan pedoman kerjasama antar desa antar daerah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(11) Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi musyawarah antar desa dalam
rangka pembinaan kerjasama desa antar daerah Kabupaten/Kota se-
Provinsi Banten berdasarkan rencana operasional Seksi Pembinaan
Kerjasama Desa agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penataan
dan Kerjasama Desa dengan cara membandingkan anatara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
(13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan kerjasama
Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kerja;
(14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
3.1 Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat
1) Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1),
Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
(1) Merencanakan kegiatan Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat
berdasarkan rencana operasional Bidang Penataan dan Kerjasama
Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Penataan dan Pembinaan Desa Adat;
(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penataan dan Pembinaan Desa Adat sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan dan
Pembinaan Desa Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
(5) Menyusun bahan perumusan pedoman penataan dan pembinaan desa
adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(6) Menyusun bahan perumusan penetapan susunan kelembagaan,
pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan
hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(7) Menyusun bahan pembinaan peran permusyawaratan dan musyawarah
desa adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
(8) Melaksanakan penataan dan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat,
kemasyarakatan desa adat dan pemberdayaan masyarakat desa adat
sesuai dengan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mewujudkan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan desa adat sesuai dengan peraturan dan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik;
(10) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adat sesuai dengan
peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan baik;
(11) Melaksanakan koordinasi dan fasillitasi untuk mempercepat kualitas
pelayanan publik sesuai dengan peraturan dan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(12) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas
tata kelola pemerintahan desa adat sesuai dengan peraturan dan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik;
(13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penataan dan pembinaan desa
adat sesuai dengan peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Penataan dan Pembinaan
Desa Adat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
(15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan dan
Pembinaan Desa Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
(16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
3.2 Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa
1) Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa.
14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1),
Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
(1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa
berdasarkan rencana operasional Bidang Penataan dan Kerjasama
Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pembinaan Kelembagaan Desa;
(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan Kelembagaan Desa sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Kelembagaan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
(5) Menyusun bahan perumusan pedoman pembinaan kelembagaan desa
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
(6) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi pembinaan kelembagaan
desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
(7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk melaksanakan
pembinaan kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan
kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan
Kelembagaan Desa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
(10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan
Kelembagaan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
(11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
3.3 Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa
1) Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada Seksi Pembinaan Kerjasama Desa.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
(1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kerjasama Desa
berdasarkan rencana operasional Bidang Penataan dan Kerjasama
Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pembinaan Kerjasama Desa;
(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Kerjasama Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
(5) Menyusun bahan perumusan pedoman, norma, standar, kriteria, dan
prosedur kerjasama desa antar daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi
Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(6) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi musyawarah antar desa antar
daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dalam rangka pembinaan
kerjasama desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan
kelompok/lembaga antar desa antar daerah Kabupaten/Kota se-
Provinsi Banten sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;
(8) Melaksanakan pembinaan kelompok/lembaga antar desa antar daerah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
(9) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kerjasama antar desa antar
daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan
Kerjasama Desa dengan cara menidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
(11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan
Kerjasama Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang
(12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
1) Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring
serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan
Partisipatif, Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Seksi Ketahanan
Masyarakat.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1), Kepala
Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
(1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan program kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
(2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;
(3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
(4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
(5) Merencanakan bahan pembangunan partisipatif sesuai dengan program dan
kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk
pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(6) Merencanakan bahan pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan
program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta
petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(7) Merencanakan bahan pembinaan pengembangan kapasitas masyarakat
sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(8) Merencanakan bahan kebijakan penguatan kapasitas masyarakat sesuai
dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;
(9) Merencanakan bahan penyusunan ketahanan masyarakat sesuai dengan
program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta
petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(10) Merencanakan bahan pembinaan ketahanan masyarakat sesuai dengan
program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta
petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(11) Merencanakan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan sesuai dengan program dan kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan
dapat berjalan dengan baik;
(12) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan program dan kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas lain yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
(14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
(15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
18
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
4.1 Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif
1) Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada Seksi Perencanaan Partisipatif.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
(1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan Partisipatif berdasarkan
rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Perencanaan Partisipatif;
(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan Partisipatif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
Partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
(5) Menyusun bahan perencanaan dan pembangunan partisipatif sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
(6) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standarisasi dan
prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis dan
supervisi pelaksanaan dibidang perencanaan dan pembangunan
partisipatif;
(7) Melaksanakan fasilitasi perencanaan partisipatif melalui
pengembangan sistem dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan
partisipatif desa, pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan
fasilitasi musyawarah desa, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(8) Melaksanakan fasilitasi pembangunan partisipatif melalui TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD), Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM), Santri Bangun Desa (Sabangsa), Kesatuan
19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Gerak PKK Desa, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa dan
Teknologi Tepat Guna (TTG) serta kegiatan lainnya dalam rangka
membangun Desa mewujudkan Desa Membangun sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik;
(9) Melaksanakan koordinasi dalam rangka mengembangkan sistem
perencanaan dan pembangunan partisipatif sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan
Partisipatif dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
(11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan
Partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
(12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
4.2 Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat
1) Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1),
Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
(1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat
berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan Kapasitas Masyarakat;
(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Kapasitas Masyarakat sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan
Kapasitas Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
(5) Menyusun bahan pedoman pengembangan kapasitas masyarakat sesuai
dengan perauran perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
(6) Menyusun bahan perencanaan sebagai bahan pengembangan kapasitas
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
(7) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standarisasi dan
prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis dan
supervisi pelaksanaan dibidang pengembangan kapasitas masyarakat
sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;
(8) Melaksanakan fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat melalui
fasilitasi ruang pembelajaran masyarakat (RBM) Desa, pendampingan
dan kaderisasi masyarakat desa, sesuai dengan prosedur dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
baik ;
(9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan
pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan baik;
(10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bina pengembangan dan
penguatan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
baik;
(11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengembangan Kapasitas Masyarakat dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
(12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan
Kapasitas Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
(13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
4.3 Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat
1) Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada Seksi Ketahanan Masyarakat.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1),
Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
(1) Merencanakan kegiatan Seksi Ketahanan Masyarakat berdasarkan
rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Ketahanan
Masyarakat;
(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Ketahanan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertibn dan lancar;
(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketahanan
Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
(5) Menyusun bahan pedoman ketahanan masyarakat sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
(6) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standarisasi dan
prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis dan
supervisi pelaksanaan di bidang pembinaan ketahanan masyarakat
sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan baik
(7) Melaksanakan fasilitasi ketahanan masyarakat melalui advokasi
hukum masyarakat desa, peraturan desa dan paralegal sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik;
(8) Melaksanakan fasilitasi Lembaga ketahanan masyarakat desa melalui
pembinaan lembaga masyarakatan desa, antara lain : Rukun Tetangga
dan Rukun Warga (RT/RW), lembaga ketahanan masyarakat desa
22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
(LKMD)/lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Karang Taruna,
Posyandu, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Desa
(TP-PKK Desa) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan ketahanan
masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(10) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan
masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
(11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Ketahanan
Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
(12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Katahanan
Masyarakat sesuasi dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
(13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring
serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa serta Seksi
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1), Kepala
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
(1) Menyusun rencana operasional di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;
23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
(3) Memberi petunjuk tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi k esalahan dalam pelaksanaan tugas;
(4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
(5) Menyusun rencana bahan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat
desa sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
(6) Menyusun rencana bahan perumusan kebijakan pembinaan pemberdayaan
masyarakat desa sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(7) merencanakan bahan perumusan kebijakan pembentukan Badan Usaha
Milik (BUM) desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta
usaha ekonomi masyarakat desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(8) merencanakan bahan perumusan kebijakan pengembangan Badan Usaha
Milik (BUM) desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta
usaha ekonomi masyarakat desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
(9) Merencanakan bahan pelaksanaan pemberdayaan lembaga masyarakat dan
hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tuga;
(10) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;
(11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
(12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja;
(13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
5.1 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
(1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa;
(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekrjaan berjalan tertib dan lancar;
(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
(5) Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pembinaan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(6) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang
pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;
(7) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mendorong
partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa
yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa dalam rangka
pemberdayaan masyarakat desa;
(8) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan program dan
kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan
mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang
ada di Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa;
(9) Melaksanakan monitoring pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
desa apakah sudah sesuai dengan target yang telah direncanakan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan;
(10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
(11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas dan rencana kegiatan mendatang;
(12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
5.2 Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
1) Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
(1) Merencanakan Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa;
(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
(5) Menyusun bahan perumusan pedoman pembentukan Badan Usaha
Milik (BUM) Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta
usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(6) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan Badan Usaha
Milik (BUM) Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta
usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;
(7) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi
bina pengelolaan pelaksanaan pengembangan usaha BUM desa,
26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi
masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan berjalan dengan baik ;
(8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil usaha BUM desa,
perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi
masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan berjalan dengan baik;
(9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Desa dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
(10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas dan rencana kegiatan mendatang;
(11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis;
5.3 Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat
1) Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat dan Hukum Adat.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
(1) Menyusun bahan rencana operasional Seksi Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat dan Hukum Adat berdasarkan rencana operasional Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;
(3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
27
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
(4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
(5) Menyusun bahan pedoman pemberdayaan lembaga masyarakat dan
hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
(6) Menyusun bahan rencana pelaksanaan pemberdayaan lembaga
masyarakat dan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga
masyarakat dan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
(8) Melaksanakan pembinaan untuk pemberdayaan lembaga masyarakat
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas ;
(9) Melaksanakan pembinaan pranata hukum adat sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
(10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberdayaan lembaga dan
hukum adat untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sudah
sesuai dengan perencanaa;
(11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
(12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang;
(13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
2. Kondisi Sumber Daya Manusia
Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin
maupun yang bersifat operasional, jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten sebanyak 71 orang yang
terdiri dari PNS, tenaga honorer, keamanan dan kebersihan. Untuk selengkapnya
dapat dilihat sebagai berikut :
28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Tabel 2
No
PEGAWAI JUMLAH ( ORANG) %
1. PNS 48 67,60 %
2. CPNS - 0 %
3. KONTRAK/HONORER 14 19.74 %
4. PETUGAS KEAMANAN 4 5,63 %
5. TENAGA KEBERSIHAN 3 4,,22 %
6. PENGEMUDI 2 2,81%
JUMLAH 71 100 %
Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai DPMD masih ada yang belum
diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer dan petugas keamanan.
Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada
PNS sebanyak 50 orang. Sedangkan kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebesar 120 Pegawai, sehingga
diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Banten.
1. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Dan Staf
Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Banten, maka pengisian formasi jabatan struktural di
DPMD terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 17 orang. Selengkapnya
dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 3
N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang ) %
1. Eselon II 0 0
2. Eselon III 2 4
3. Eselon IV 11 23
4 Fungsional - -
5 Staf 35 73
Jumlah 48 100
29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat
Dari 50 jumlah Pegawai yang ada di DPMD terdapat 60 % pegawai yang
berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 22 %, golongan II
sebanyak 16 %. Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu 2 %.
Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 4
N0 Golongan Jumlah (orang ) %
1. IV 12 25
2. III 27 56
3. II 8 17
4 I 1 2
Jumlah 48
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai DPMD yang ada, maka
status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 49 %,
sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat Sarjana Muda/D3 dan SLTP sebesar
3 %. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 5
N0 Pendidikan Jumlah (orang ) %
1. Strata-2 ( S2 ) 20 42
2. Strata-1 ( S1 ) 17 35
3 Diploma IV 1 2
4. SLTA/SMK 9 19
5. SLTP 1 2
Jumlah 48 100
1. Strata-2 ( S2 ) 20 42
Data diatas menunjukkan bahwa tenaga di DPMD 47 % tenaga dengan
klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah
merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di DPMD
umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk pemberdayaan masyarakat
yang dihasilkan menjadi lebih baik.
30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan
Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 40 % pegawai
dengan tingkat strata-2 dengan 4 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 36
% yang terdiri dari 7 jenis disiplin ilmu, Selengkapnya dilihat sebagai berikut :
Tabel 6
N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU JUMLAH (orang )
B. MAGISTER 20
1. Ilmu Pemerintahan 4
2. Administrasi 1
3. Manajemen Hukum 2
4. Manajemen Pembangunan Daerah 1
N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU JUMLAH (orang )
C. SARJANA 15
1. Ilmu Pemerintahan 1
2. Sosial Politik 1
3. Sastra 1
4. Pertanian 1
5. Hukum 2
6. Pendidikan 1
7. Ekonomi 7
8. Geografi 1
D. SARJANA MUDA 2
Data diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang
ada di DPMD menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam
perumusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Banten. Dengan demikian
diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pemberdayaan
masyarakat di Provinsi Banten semakin berkualitas.
5. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Penjenjangan
Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di DPMD,
pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari
79 pegawai DPMD terdapat 11,39 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat
31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya
sebesar 10,13 % dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 7
N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang ) %
1. Spama/Diklat PIM III 3 23
2. Adum/Adumla/Diklat
PIM IV
10 77
Jumlah 13 100
1. Spama/Diklat PIM III 3 23
3. SARANA DAN PRASARANA KERJA DPMD
Sarana kerja yang ada di DPMD Provinsi Banten tergolong cukup memadai
ini bisa terlihat dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 7
NO URAIAN JUMLAH SATUAN
1 TANAH - M2
2 GEDUNG - UNIT (2 LANTAI) M2
3 LISTRIK - JARINGAN
4 AIR - JARINGAN
5 TELPON 1 LINE
6 AREA PARKIR - AREA
7 RUANG RAPAT 1 RUANG
8 RUANG ARSIP 2 RUANG
9 KOPERASI 1 BUAH
10 MUSHOLLA - BUAH
11 KENDARAAN RODA 4 8 UNIT
12 KENDARAAN RODA 2 8 UNIT
13 MEJA RAPAT 1 SET
14 AC 24 UNIT
15 KOMPUTER PC 25 UNIT
16 KOMPUTER NOTEBOOK 33 UNIT
32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
17 MEJA KERJA 67 UNIT
18 KURSI KERJA 54 UNIT
19 FILLING KABINET 36 UNIT
20 RAK ARSIP - UNIT
21 INFOKUS 4 UNIT
22 JARINGAN INTERNET 1 JARINGAN
23 BUKU PERPUSTAKAAN 1.616 BUAH
24 AREA TAMAN LUAR - AREA
25 LEMARI ARSIP - UNIT
26 PDAM - JARINGAN
4. PIAGAM PENGHARGAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI BANTEN
Penghargaan Kategori BUMDes Terbaik
Penghargaan Kategori Stand Terbaik Gelar TTG Tk. Nasional
33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi
pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja
merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah sebagai
pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka
terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala Daerah sebagai pemberi amanah
dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Baca juga : Penyusunan
Sasaran Kerja Pegawai. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target
kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-
tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan Penyusunan :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Daerah dan pimpinan OPD untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Kepala Daerah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Penyusun Perjanjian Kinerja
A. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja
B. Pemerintah Daerah menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah yang
ditandatangani oleh Kepala Daerah.
C. Pimpinan OPD menyusun Perjanjian Kinerja kemudian ditandatangani oleh Kepala
Daerah dan pimpinan OPD Waktu Penyusunan Perjanjian Kinerja harus disusun
setelah OPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan
setelah dokumen anggaran disahkan. Penggunaan Sasaran dan Indikator Perjanjian
Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil
34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain
yang relevan. Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan
dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat
Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan
output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama OPD dan
Indikator Kinerja lain yang relevan. Format Format terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu
Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Format Pernyataan
Pernyataan Perjanjian Kinerja pada pemerintah daerah dan OPD esuai dengan anak
lampiran I/1-4 dan anak lampiran I/2-4 yang memuat paling tidak terdiri atas : 1.
Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu 2. Tanda
tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat. Lampiran Kinerja Lampiran
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja.
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah Penetapan Kinerja merupakan
pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja
antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan
sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Pemerintah Provinsi
Banten telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan
kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur
evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2019.
Revisi dan Perubahan
Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi
sebagai berikut:
a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses
pencapaian tujuan dan sasaran.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten berpedoman pada Rencana
Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten tahun 2017-2022
serta Penetapan Kinerja Tahun 2019.
35
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
1. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH
Dokumen RPJMD Provinsi Banten 2017 - 2022 pada dasarnya menjabarkan
suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana
daerah Provinsi Banten akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak
dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-
langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan
program kepala daerah terpilih.
Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan
sasaran pembangunan Provinsi Banten yang specific, measurable, acceptable,
realistic, time bound (SMART) yang konsisten dengan visi, misi program kepala
daerah terpilih, dan dalam kerangka waktu sesuai kemampuan daerah untuk
mengirnplementasikannya, sehingga dapat dikembangkan kesepakatan dengan
seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif untuk memadukan semua sumber
daya dan dana (termasuk dari kalangan usahawan swasta) dalam mencapai tujuan,
demi menghasilkan pembangunan Daerah Banten yang lebih produktif, efisien dan
efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017 -
2022 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni
disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional 2015 - 2019 yang tertuang dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Juga
mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan
yang termuat dalam RPJMD Provinsi Banten 2014 - 2019 (Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Banten Tahun 2017-2022). Penyusunan RPJMD Provinsi Banten 2017 2022 juga
mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan
sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsI
Banten, serta mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Banten 2005 - 2025.
Isu-isu strategis di Provinsi Banten baik internal maupun eksternal turut pula
menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan berbagai kebljakan program di
Banten. Beberapa isu mendasar yang layak menjadi perhatian pada setiap fokus area
antara lain adalah yang berkaitan dengan usaha penanggulangan kemiskinan dimana
kemiskinan adalah kondisi ketidakberdayaan masyarakat dalam memperoleh akses
akses kehidupan.
36
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Bertitik tolak dari berbagal kondisi pembangunan yang dihadapi Provinsi Banten,
maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun
mendatang.
Untuk Itu, pembangunan Provinsi Banten 2017-2022 berangkat dari landasan visi:
''Terwujudnya Provinsi Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan
Berakhlaqul Karimah".
Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2017 – 2022 tersebut, maka Misi
Pembangunan Provinsi Banten 2017 - 2022 adalah;
(1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),
(2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur,
(3) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas,
(4) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas,
(5) Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Berdasarkan visi, misi, maka hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan
misi dimaksud tertuang dalam 5 tujuan, dengan 35 sasaran dengan 33 indikator
kinerja utama. Adapun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Banten terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan,
mendukung pencapaian kinerja pada Misi ke 5 (Meningkatkan kualitas pertumbuhan
dan pemerataan ekonomi), Tujuan ke 5 (Meningkatan perekonomian banten melalui
kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, pengembangan sumber daya alam
yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan) dan sasaran ke 12
(Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi).
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah Misi ke-5 (lima) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-
2022 yaitu “ MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN
PEMERATAAN EKONOMI “. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5
ditetapkan tujuan : “ Meningkatnya perekonomian Banten melalui kualitas
pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya
alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan “ dengan 1
(satu) sasaran strategis : “Desa Tertinggal yang berkembang dan mandiri “ dan
indikator sasaran strategisnya “Persentase Desa Mandiri “
37
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN OPD
Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Banten adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai
tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan
daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan
kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten mencapai tujuan, sasaran
jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang
menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Banten. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap
program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Banten.
Strategi Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada peningkatan jumlah Desa
Mandiri dalam Pembangunan Desa/Kelurahan melalui Peningkatan Sumber Daya
Manusia, Peningkatan Sarana Prasarana, Mitra Strategis, Teknologi, Metode
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Penataan Pemerintahan Desa dan
Memperluas Kesempatan dan Penyediaan Lapangan Kerja di Perdesaan dan
Perkotaan, serta Meningkatkan Partisipatif Aktif Masyarakat dalam Pembangunan
Berbasis Komunitas.
Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Banten pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang
adalah :
1 Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
2 Menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, serta mengurangi
ketimpangan pendapatan, penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pemerataan
pertumbuhan ekonomi kreatif guna kesejahteraan rakyat banten;
3 Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dan Desa serta pemberdayaan
masyarakat miskin;
4 Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA untuk
pemenuhan kebutuhan sarpras dasar dan pengembangan TTG;
5 Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
6 Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat
dan nilai-nilai sosial budaya lokal.
Adapun Sasaran pembangunan adalah :
1. Meningkatnya kualitas aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan
pemerintah;
38
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
2. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;
3. Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat, lembaga ekonomi
masyarakat di desa/kel. Dan pemberdayaan masyarakat miskin;
4. Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin
terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar;
5. Meningkatnya jumlah kelembagaan kemasyarakatan yang terlibat dalam proses
perencanaan partisipatif pada rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan
kesejahteraan keluarga, karang taruna, posyandu, dan lembaga pemberdayaan
masyarakat dan lembaga adat.
Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten
untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan
kesejahteraan penduduk miskin. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin
dilaksanakan dalam berbagai kebijakan lintas sektor yang mengarah pada
penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat
miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan
sosial bagi masyarakat miskin salah satunya lewat peningkatan kapasitas desa dan
kelurahan yang ada.
Keberadaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin
menegaskan peran Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Desa Provinsi Banten dalam
upaya peningkatan kapasitas desa dan kelurahan yang ada. Dalam Undang – Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 114 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan
pembinaan dan pengawasan meliputi :
a. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
b. Melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana
Desa;
c. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
d. Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
e. Melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan
keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
f. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
g. Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
h. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
39
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
i. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah
Desa;
j. Membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat
sebagai Desa; dan
k. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan
lembaga kerja sama antar-Desa.
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis RPJMD
Tabel 2.2.
Arah kebijakan dan Strategi
3. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN
Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur
Banten, maka perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai
dengan tahun 2022. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, telah
No
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Target Kinerja
sasaran Pada Tahun
Ke 1 2 3 4 5
1 Terwujudnya kelembagaan pemerintahan
daerah yang berakhlakul kariman dengan
efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan
sumber daya aparatur berintegritas,
berkompetensi serta melayani masyarakat
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang Akuntabel,
Efektif, dan
efisien
Capaian
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
2,8 3 3,2 3,4 3,6
2 Meningkatnya perekonomian banten melalui
kualitas pengelolaan keuangan,Kecukupan
pangan dan energi, pengembangan sumber
daya alam yang memberikan solusi terhadap
pengangguran dan kemiskinan
Desa Tertinggal
yang berkembang
dan mandiri
Prosentase
Desa Mandiri
2 2 2 2 2
Misi 5
Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi
Tujuan Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi, pengembangan
sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan
Sasaran Desa Tertinggal yang berkembang dan mandiri
Indikator Sasaran
Prosentase Desa Mandiri
Tujuan,Sasaran, Indikator, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis DPMD
Tujuan Sasaran Indikator Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya
perekonomian banten
melalui kualitas
pengelolaan keuangan ,
Kecukupan pangan dan
energi, pengembangan
sumber daya alam yang
memberikan solusi
terhadap pengangguran
dan kemiskinan
Desa Tertinggal
yang berkembang
dan mandiri
Presentase Desa Mandiri Mengurangi jumlah
desa tertinggal
Peningkatkan Penataan,
pembinaan dan pengembangan
Desa melalui Penataan dan
Pembinaan Desa Adat serta
Pembinaan Kelembagaan dan
kerjasama desa
40
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
merumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam
sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Cara
mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang
menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan. Adapun Relevansi dan
konsistensi antara pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan
Program adalah sebagaimana berikut :
1. Program Tata Kelola Pemerintahan
1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;
2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
4) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;
5) Peningkatan Kapasitas Aparatur;
6) Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah;
7) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa;
2) Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
3) Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4) Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan Penggunaan
Dana Desa;
5) Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa
3. Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
1) Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;
2) Pembinaan, Fasilitasi dan Advokasi Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa/Kelurahan;
3) Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat Menuju Desa Adat
4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa
1) Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif Pembangunan Desa;
2) Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan
Desa/Kelurahan;
3) Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa
41
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
BAB III
AKUNTABILATAS KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BANTEN.
A. CAPAIAN KINERJA DPMD PROVINSI BANTEN
Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa
Provinsi Banten Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran,
Kerangka pengukuran kinerja mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 dan
Keputusan LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja.Bappenda Provinsi NTB diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan
Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan
dengan Realisasi.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Pertanggungjawaban atas hasil
(outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
berorientasi kepada hasil (result oriented government). Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa Pemerintahan yang akuntabel dapat terlihat
mulai dari berkualitasnya system perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil
(outcome), terukurnya kualitas capaian kinerja, dan adanya system evaluasi kinerja
internal. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja instansi pemerintah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Dimana Komponen yang dinilai ataupun dievaluasi meliputi
Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan
capaian kinerja.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan tugas rutin tiap tahun
dan ada penilaian dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
atas LKIP Instansi Pemerintah sehingga Provinsi, Kabupaten dan Kota berupaya untuk
berlomba-lomba mendapatkan Nilai Terbaik dari Menpan RB. Demikian juga Provinsi
Banten, selalu berusaha untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja tiap tahunnya.
Untuk memacu semangat dan menjadikan Penilaian LKIP menjadi hal penting, maka di
42
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
tahun ini meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimasukkan
dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten.
Secara makro pembanguan Provinsi Banten terdapat beberapa keberhasilan
pencapaian sasaran strategis berikut indikator capaian makro, namun demikian juga
terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2019.
Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan
tersebut, Bappenda telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat
perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian indicator makro tersebut
selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini :
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR MAKRO
PEMBANGUNAN RPJMD PROV. BANTEN 2017 -2022
2020 2021 2022
T R RN T R RN T R RN T T T
IPM 71,35 71,42 70,81 71,77 71,95 71,39 72,20 72,44 71,92 72,75 73,21 73,68
LPE 5,70 5,71 5,07 6,00 5,82 5,17 6,20 5,53 5,02 5,80 5,95 6,10
Penduduk Miskin 5,25 5,59 10,12 5,13 5,25 9,66 5,00 4,94 9,22 5,12 5,06 5,00
TPT 8,69 9,28 5,50 8,45 8,52 5,34 8,20 8,11 5,07 8,19 8,03 7,84
Tingkat Inflasi 4,00 3,98 3,61 3,70 3,42 3,13 4,20 3,30 2,72 3,70 3,70 3,70
Gini Ratio 0,400 0,390 0,404 0,390 0,367 0,384 0,390 0,361 0,380 0,370 0,365 0,360
URAIAN
INDIKATOR
2017 2018 2019
Note: T=Target, R=Realisasi, dan RN=Realisasi Nasional
Target capaian makro dari tahun 2017 s/d 2019 dari beberapa uaraian indicator
makro terlihat adanya peningkatanan seperti indicator IPM tahun 2017 berada pada
kisaran 71,42 terdapat kenaikan ditahun 2019 sebesar 71,95, sedangkan LPE tahun
2017 kisaran 5,71 terdapat penurunan ditahun 2019 menjadi 5,33, dan indekator
Penduduk Miskin dari realisasi 5,59 di tahun 2017 dan terdapat capaian penurunan
ditahun 2019 menjadi 4,94, yang selanjutnya indicator TPT tahun 2017 dengan
realisasi 9,28 mengalami penurunan ditahun 2019 menjadi 8,11 dan indicator tingkat
inflasi tahun 2017 diangka 3,98 dan ditahun 2019 mengalami penurunan menjadi
3,30, indicator yang terakhir Gini Ratio ditahun 2017 0,390 dan ditahun 2019
mengalami penurunan menjadi 0,361.
3.1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DPMD PROVINSI
BANTEN
Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
43
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, yang merubah Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa menjadi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DMPD) Provinsi Banten, yang mempunyai Urusan
Wajib Non Pelayanan Dasar di Bidang Penyelenggaraan Masyarakat dan Desa.
Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan
kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan. Program
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
sesuai table dibawah ini:
No Program Kegiatan Target
1 Program Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 Penataan dan Pengembangan Pelaku
Ekonomi Desa 166 Desa
2 Pembinaan dan Pengembangan dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; 100%
3 Penataan dan Pengembangan Potensi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100%
4 Pendampingan Tenaga Profesional
Terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana
Desa
489
Pendamping
5 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat
Desa 100%
2 Program Peningkatan Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan
1 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat dan Hukum Adat 27 Lembaga
2 Pembinaan, Fasilitasi dan Advokasi
Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa/Kelurahan
41 lembaga
3 Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat
Menuju Desa Adat 32 Lembaga
3 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa
1 Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif
Pembangunan Desa 469 Profil
2 Penataan, Pembinaan dan Pengembangan
Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan 18 Desa
3 Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama
Desa 24 Desa
1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan keempat
bulan Desember Tahun 2019 dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
i. Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa
44
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Sasaran Strategis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Pengembangan Usaha Mikro Tahun 2019 melalui Program
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan indikator
meningkatnya kapasitas manajemen BUMDES, jumlah desa yang
dibantu dalam membangun prasarana dasar serta jumlah BUMDES
yang meningkat pendapatannya.
Capaian Target Kinerja
Kegiatan Target Realisasi Capaian
Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa 166 Bumdes 166 Bumdes 100 %
Pada Sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan BUMDES dan
Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Desa serta Pengembangan
Kawasan Perdesaan adalah meningkatnya kapasitas manajemen
BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Pedesaan yang dapat
dicapai diantaranya melalui Bimtek-Bimtek Pengelolaan Keuangan
BUMDES bagi Aparatur Kabupaten yang menangani kegiatan
BUMDES serta bagi 166 Pengelola BUMDES. Pelatihan ini
mengenai bagaimana cara mengelola manajemen keuangan
BUMDES dan pengembangan usaha BUMDES.
Pemberdayaan BUMDesa dimaksudkan untuk memperkuat
pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi
pengganguran sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian
desa. Pembentukan BUMDesa juga ditujukan untuk mendorong,
memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan
perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa atau
kegiatan yang berkembang menurut adat-istiadat dan budaya
masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi desa pada
akhirnya dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial
ekonomi masyarakat desa serta mendukung optimalisasi program
penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten.
Di Tahun Anggaran 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap 32 Bumdes di 4 Kabupaten,
sebagai bahan Evaluasi terkait Perkembangan dan Pemberdayaan Bumdes,
Monitoring dan Evaluasi ini menyoroti tentang Perkembangan Bumdes yang
sudah mendapatkan Penyertaan Modal, baik dari Dana Desa maupun dari
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Desa, dari Penyertaan
45
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Modal tersebut dilihat apakah Bumdes tersebut telah Optimal pelaksanaannya
dan apakah Bumdes tersebut sudah dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa
(PAD) bagi Desa tersebut.
Data 32 Bumdes
No Desa Kecamatan Kabupaten Nama BUMDes No. Perdes Jenis / Bidang Usaha
1 Sukaratu Cikeusal Serang Ratu Harapan 1 Tahun 2016 Pengelolaan Desa Wisata
2 Panyabrangan Cikeusal Serang Ciujung Berkah 5 Tahun 2018 Ekonomi Kreatif
3 Pamarayan Pamarayan Serang Gemah Ripah 05 Tahun 2015 PPOB dan Perikanan
4 Pringwulung Bandung Serang Mitra Buana Sejahtera 06 Tahun 2018 Agen LPG
5 Sanding Petir Serang Sukses Bersama 06 Tahun 2017 PPOB dan LPG
6 Sindangsari Petir Serang Sindang Mandiri 01 Tahun 2019 Simpan Pinjam dan Produksi Emping
7 Padasuka Petir Serang Anugerah 01 Tahun 2017 PPOB
8 Cikolelet Cinangka Serang Karya Bersama 03 Tahun 2017 Pengelolaan Desa Wisata
9 Kadubeureum Pabuaran Serang Sejahtera 1 Tahun 2015 Peternakan Lele & Home Industri
10 Sujung Tirtayasa Serang Sujung Sejahtera 03 Tahun 2015 Home Industri
11 Leuwiipuh Banjarsari Lebak Sumber Sejahtera 06 Tahun 2017 Depot Air Minum & Pengelolaan Sarana Olah Raga Desa (Futsal)
12 Kerta Banjarsari Lebak Kerta Jaya 5 Tahun 2016 Pengelolaan Desa Wisata "Kerta Warna" & LPG
13 Warungbanten Cibeber Lebak Dewara 06/2011/IX/2015 Warung Sembako, Konveksi dan Galeri "Handycraft"
14 Wanasari Cibeber Lebak Ragawana 7 Tahun 2015 Penggilingan Padi dan Distributor Beras Lokal
15 Cibeber Cibeber Lebak Mutiara Inti 6 Tahun 2015 LPG dan Pengelolaan Homestay
16 Cikadu Cibeber Lebak Raksa Madu Jaya 09 Tahun 2018 Pengelolaan dan Distributor Gula Semut
17 Darmasari Bayah Lebak Buana Darmasari 01 Tahun 2016 Jasa Pengangkutan Sampah
18 Pamubulan Bayah Lebak Pamubulan Maju Bersama
06 Tahun 2015 Jasa Pengangkutan Sampah
19 Pasanggrahan Munjul Pandeglang Dalam Kalang 04 Tahun 2017 Home Industri Gula Aren
20 Kaduhejo Pulosari Pandeglang Sinar Citaman 03 Tahun 2015 Home Industri
21 Muruy Menes Pandeglang Sinar Pakojan 05 Tahun 2017 Pengelolaan Embung dan Kolam Renang
22 Purwaraja Menes Pandeglang Purwaraja Mandiri Maju Sejahtera
01 Tahun 2016 Pengelolaan Pasar Desa
23 Bangkuyung Cikeudal Pandeglang Berkah Mandiri 04 Tahun 2017 PPOB dan Warung Sembako
24 Cibeureum Banjar Pandeglang Cibeureum Mandiri 06 Tahun 2017 Budidaya Jamur Tiram
25 Sukamanah Kaduhejo Pandeglang Barokah Jaya 07 Tahun 2017 Produksi Telur Asin
26 Cimanuk Cimanuk Pandeglang Karya Cimanuk Mandiri 02 Tahun 2018 Bank Sampah
27 Sodong Tigaraksa Tangerang Mutiara Karya Sejahtera 01 Tahun 2017 Toko Sembako
28 Jayanti Jayanti Tangerang Maju Bersama 05 Tahun 2016 Gas LPG & Depot Air Minum
29 Serdang Wetan
Legok Tangerang Serdang Tirta Kencana 01 Tahun 2015 Kedai Kopi, Pemancingan, Budidaya Ikan dan Pertanian
30 Jatimulya Sepatan Timur
Tangerang Pondok Sejahtera 03 Tahun 2017 Gas LPG & Home Industri Prudes
31 Pondok Kelor Sepatan Timur
Tangerang Tunas Mulya 08 Tahun 2018 Perdagangan dan Produksi Sabun Cuci Piring
32 Pasilian Kronjo Tangerang BUMDES Pasilian 06 Tahun 2016 Ternak Lele & Produksi Kripik Kulit Lele
46
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
ii. Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna
Keberadaan teknologi tepat guna ikut mendorong kemandirian
masyarakat dimana penggunaan teknologi dapat mempermudah
kehidupan masyarakat sehari-hari. Teknologi tepat guna juga mampu
menjadi penunjang kelancaran pembangunan di tingkat desa dan
kelurahan
Capaian Target Kinerja
Kegiatan Target Realisasi Capaian
Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna sa
100 % 100% 100 %
1. Pengembangan Tekhnologi Tepat Guna (TTG);
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemasyarakatan
teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan merupakan
upaya yang strategik guna peningkatan kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara sinergis oleh
pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha maupun pihak yang
peduli kepada masyarakat. Untuk lebih mengoptimalkan
pemasyarakatan TTG, keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
151 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat
Guna menyebutkan bahwa Gelar TTG Nasional diselenggarakan
setiap tahun di Provinsi secara bergilir. Gelar Teknologi Tepat
Guna Nasional XXI tahun 2019 diselenggarakan di Provinsi
Bengkulu. Rangkaian kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna
Nasional XXI Tahun 2019 diselenggarakan pada tanggal 21
s.d. 25 September 2019 di Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Pejabat Pemerintah Pusat,
Pejabat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, dunia usaha,
perguruan tinggi serta masyarakat umum.
Pada Gelar Teknologi Tepat Guna ke XXI di Provinsi Bengkulu,
Provinsi Banten mendapatkan 3 (tiga) Penghargaan yaitu :
1) Juara 3 Lomba Stand TTG terbaik Tingkat Nasional 2019;
2) Juara Harapan 1 (satu) Lomba TTG Unggulan Tingkat
Nasional 2019
3) Penghargaan kepada Kepala Daerah yang melakukan
Pembinaan kepada Inovator Teknologi Tepat Guna;
47
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ini diharapkan dapat
ditindaklanjuti dan berdampak positip bagi upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Dengan Gelar Teknologi Tepat Guna
(TTG) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh struktur dari
pusat sampai daerah. Dengan struktur seperti ini maka hasil dari
kegiatan ini dapat diukur secara dan jelas. Oleh karena itu perlu
adanya komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti Gelar
Teknologi Tepat Guna Nasional ini secara berkesinambungan.
Tindak lanjuti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sangat
berkaitan erat dengan konteks pemerintah saat ini dimana
pemerintah tidak lagi pada posisi yang paling sentral dalam
menentukan berbagai kebijakan begitu juga dengan masyarakat
bukan lagi sebagai objek tetapi menjadi subjek atau pelaku
pembangunan. Pemerintah sebatas sebagai fasilatator melalui
regulasi, pemberian bantuan, pembinaan, bimbingan, evaluasi dan
monitoring. Peranan strategik TTG terutama dalam mendukung
pemanfaatan sumberdaya lokal menuju peningkatan produktivitas,
efesiensi dan daya saing usaha masyarakat menuntut
penyelenggaraan Gelar TTG dengan menyelaraskan
penyelenggarakan Gelar TTG dengan potensi wilayah,
meningkatkan jalinan kemitraan dan mengefektifkan
sosialisasinya kepada pihak terkait.
2. Pembinaan Dan Pengembangan POSYANTEK Dan
POSYANTEK DES/KEL
Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut
Posyantek merupakan lembaga kemasyarakatan di kecamatan
yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi
berbagai jenis Teknologi Tepat Guna (TTG). Maksud
pembentukan Posyantek adalah untuk mempercepat pemanfaaatan
TTG oleh masyarakat. Sedangkan tujuan dari pembentukan
Posyantek yakni :
a. Menjembatani masyarakat pemanfaat / pengguna TTG dengan
sumber TTG;
b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam
memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan
promosi berbagai jenis TTG
48
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku
kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Bimbingan Teknis ini
adalah sebagai berikut:
a. Diketahuinya visi, misi, strategi kebijakan dan program tentang
Pengembangan Posyantek;
b. Mampu memahami tentang pengelolaan Posyantek bagi aparat
pembina dan pengurus Posyantek;
c. Termotivasinya aparat yang membidangi TTG di
kabupaten/kota untuk bisa membentuk Posyantek di
kecamatan masing – masing;
d. Pengurus Posyantek mampu melakukan penerapan dan
pengembangan TTG sehingga mampu meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
2. Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
i. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum
Adat
Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah
satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka
pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya
pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari
masyarakat adat. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan
memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang
bersangkutan terutama nilai – nilai etika, moral dan adab yang
merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan dalam
masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan
berlanjut. Sedangkan pengembangan adalah upaya terencana, terpadu
dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat
dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi
yang sedang berlangsung. Pelestarian dan pengembangan adat
istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk
memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas maka DPMD Provinsi
Banten menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang bertujuan untuk:
1. Menguatkan kapasitas kelembagaan adat desa agar semakin
memiliki kemampuan dalam melestarikan budaya, tradisi,
49
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
kesenian, kearifan local dan bentuk ekspresi kultural lainnya
yang merupakan modal sosial dasar dalam membangun
keberdayaan masyarakat local;
2. Merevitalisasi fungsi dan peran kelembagaan adat desa
sebagai motor penggerak sekaligus wadah partisipasi dan
keswadayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan desa
3. Mengembangkan kapasitas masyarakat pendukung lembaga adat
desa melalui pengembangan pengetahuan, sikap dan
keterampilan agar dapat berperan serta aktif dalam mengelola
pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan
potensi dan kebutuhan.
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan di 41
Lembaga Masyarakat Hukum Adat yaitu :
a. Masyarakat Hukum Adat Kaolotan Cibadak di Desa Warung
Banten Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak;
b. Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu di Desa Situmulya
Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak;
c. Masyarakat Hukum Adat Rembangan Desa Mmekarsari
Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;
d. Masyarakat Hukum Adat Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber
Kabupaten Lebak;
e. Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cicarucub Desa Neglasari
Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.
(12) Data Masyarakat Hukum Adat
No Nama
Kasepuhan
Ketua
Adat Kampung Desa Kec. Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
C I S I T U 1 Cisitu Mumuh Cisitu Situ Jaya Cibeber Sesepuh Kampung
2 Cisitu Hu'ih Cisitu Situ Jaya Cibeber Sesepuh Kampung
3 Cisitu H Okri Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung
4 Cisitu Olot Ata Cisitu Kujangsari Cibeber Sesepuh Kampung
5 Cisitu Olot Marja Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung
6 Cisitu Olot Enjam Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung
C I S U N G S A N G 1 Cipayung Adkasa Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung
2 Cipayung Yuhadi Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung
3 Cipayung Sarta Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung
4 Cipayung A. Basari Cipayung Cisungsang Cibeber Rendangan
5 Cipayung Madturi Cipayung Cisungsang Cibeber Rendangan
6 Sukarasa Sabi Sukarasa Cisungsang Cibeber Rendangan
7 Sukarasa Nuhaya Sukarasa Cisungsang Cibeber Rendangan
8 Lembur Gede Harun Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan
9 Lembur Gede Roni Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan
10 Lembur Gede Obay Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan
11 Lembur Gede Ahrip Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan
12 Lembur Gede Darmaji Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan
13 Lembur Gede Nata Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan
14 Lembur Gede Nuhri Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan
50
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
ii. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) adalah gerakan
nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah
yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju
terwujudnya keluarga sejahtera yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat mandiri
berkeadilan, maju, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan
lingkungan. Prinsif gerakan PKK adalah pemberdayaan dan
partisipasi masyarakat. Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga,
baik di pedesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan
dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya. Kondisi keluarga
sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai arti yang besar
dalam proses pembangunan, karena kondisi keluarga dapat
merupakan barometer bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau
sasaran sebanyak mungkin, dibentuk Gerakan PKK, yang
mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim
Penggerak PKK disetiap jenjang.
Misi Gerakan PKK adalah :
1. Meningkatkan mental spiritual, prilaku hidup dengan
menghayati dan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan
pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan HAM,
S A J I R A 1 Cokel Pasirnangka Abah Yana Cokel Pasirnangka Curugbitung Curug Bitung Sesepuh Kampung
2 Cikawah Abah Usa Cikawah Sobang Sobang Sesepuh Kampung
3 Cokel Abah Jarsim Cokel Sekarwangi Curug Bitung Sesepuh Kampung
W A R U N G B A N T E N 1 Warung Banten Sapani Warung Banten Warung Banten Cibeber Rendangan
2 Langkob Ukar Langkob Warung Banten Cibeber Rendangan
3 Cibadak Dalim Cibadak Warung Banten Cibeber Sesepuh Kampung
4 Cibadak Olot Dalim Cibadak Warung Banten Cibeber Sesepuh Kampung
5 Cibadak Wikanta Cibadak Warung Banten Cibeber Rendangan
C I K A D U 1 Cikadu Aki Juhad Babakan Empang Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung
2 Cikadu Olot Armat Cikadu Jagaraksa Muncang Sesepuh Kampung
3 Cikadu Kirman Cikadu Mekar Jaya Panggarangan Sesepuh Kampung
4 Cigoler Aki Akria Cigoler Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung
5 Cikadu Sukatja Cikadu Cikadu Cibeber Rendangan
6 Cikadu Aki Asju Cikadu Ci kadu Cibeber Sesepuh Kampung
7 Karang ropong Aki juha Karang ropong Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung
8 Leter Es Aki Onen Leter Es Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung
9 Ci awi Aki Purna Ci awi Cikadu Cibeber Rendangan
10 Ci goler Aki uan Ciawi Ci kadu Cibeber Sesepuh Kampung
H E G E R M A N A H 1 Lebak picung Aki aut Lebak picung Hegar manah Cibeber Rendangan
2 Ci panggung Aki ened Ci panggung Hegar manah Cibeber Rendangan
3 Hegarmanah Ukar Hegarmanah Hegar manah Cibeber Rendangan
51
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong
royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi
dan seimbang.
2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan,
dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan
keluarga.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta
upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui Halaman
Asri, Teratur, Indah dan Nyaman ( HATINYA ) PKK, sandang
dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup
serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek
kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan
membiasakan menabung.
Pelaksanaan program dan kegiatan PKK secara terpadu dilaksanakan
oleh Pokja-pokja dengan berpedoman pada 10 Program Pokok PKK.
1. Program Pokja I mengelola program penghayatan dan
pengamalan Pancasila dan program gotong royong.
2. Program Pokja II mengelola program pendidikan dan
keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi.
3. Program Pokja III mengelola program pangan, sandang,
perumahan dan tata laksana rumah tangga.
4. Program Pokja IV mengelola program kesehatan, kelestarian
lingkungan hidup dan perencanaan sehat.
Secara umum Tim Penggerak PKK Provinsi Banten bekerja sama
dengan DPMD Provinsi Banten melakukan berbagai upaya pembinaan
terhadap PKK di desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Banten. Salah
satu kegiatan yang dilaksanakan berupa pembinaan desa percontohan
dalam rangka meningkatkan peran PKK dalam partisipasi aktif terhadap
pembangunan desa/kelurahan khususnya.
JUMLAH TIM PENGGERAK PKK SE PROVINSI BANTEN
No
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Jumlah TP PKK
Desa Kelurahan
1 Kabupaten Tangerang 29 246 28
2 Kabupaten Lebak 28 340 5
Capaian Target Kinerja
Kegiatan Target Realisasi Capaian
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 41 41 100%
52
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
3 Kabupaten Pandeglang 35 326 13
4 Kabupaten Serang 29 326 -
5 Kota Tangerang 13 104
6 Kota Cilegon 8 43
7 Kota Tangerang Selatan 7 54
8 Kota Serang 6 66
Jumlah 155 1.238 313
Data Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Posyandu
No Forum Kader
Posyandu Kab/Kota
Kelurahan Desa
Jumlah
POSYANDU KADER POSBINDU PAUD BKB POS GIZI
DESA SIAGA
KPKIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kota Tangerang 104 1.072 5.360 541 675 675 0 104 36
2 Kota Tangsel 54 840 5.100 235 275 95 0 7 0
3 Kota Cilegon 43 385 1.925 68 156 78 10 43 8
4 Kota Serang 66 657 3.285 - - - - -
5 Kabupaten Tangerang 28 246 2.274 11.173 368 295 194 121 132 247
6 Kabupaten Serang 326 1.537 7.685 99 508 133 19 139 4
7 Kabupaten Lebak 5 340 1.986 9.930 347 744 360 360 345 -
8 Kabupaten Pandeglang 13 326 1.847 9.165 270 1.155 198 1.847 0 125
Jumlah 8 Kab/Kota
313 1.238 10.598 53.623 1.928 3.808 1.733 2.357 770 420
Data Kesetaraan Posyandu
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
i. Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2016
tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Pemerintah
Provinsi Banten. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah
Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
No Forum Kader Posyandu Kab/Kota Kesetaraan Posyandu
PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI
1 2 3 4 5 6
1 Kota Tangerang 0 68 576 428
2 Kota Tangsel 31 307 428 74
3 Kota Cilegon 26 359 0 0
4 Kota Serang 103 397 74 83
5 Kabupaten Tangerang 377 504 1.109 284
6 Kabupaten Serang 22 1.053 426 36
7 Kabupaten Lebak 0 1.986 0 0
8 Kabupaten Pandeglang 488 980 209 170
JUMLAH 8 KAB/KOTA 1.047 5.654 2.822 1.075
53
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Tingkat Provinsi Banten dimana peserta perlombaan yakni desa dan
kelurahan yang meraih predikat juara I pada tingkat kecamatan dan
kabupaten/kota, sehingga desa dan kelurahan tersebut diperbolehkan
mewakili kabupaten/kota dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan
Tingkat Provinsi Banten.
Capaian Target Kinerja
Kegiatan Target Realisasi Capaian
Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan
2 2 100 %
Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi
Banten Tahun 2019 kemudian menetapkan urutan Desa dan
Kelurahan yang berhasil meraih predikat Juara Perlombaan Desa dan
Kelurahan Tingkat Provinsi Banten Tahun 2019 sebagai berikut :
Lomba Desa
No Desa Kecamatan Kabupaten Keterangan
1 2 3 4 5
1 Pasir Barat Jambe Tangerang Peringkat 1 Provinsi
2 Cijakan Bojong Pandeglang Peringkat 2 Provinsi
3 Serdang Kramatwatu Serang Peringkat 3 Provinsi
4 Sindangsari Sajira Lebak Peringkat 4 Provinsi
Lomba Kelurahan
No Kelurahan Kecamatan Kota Keterangan
1 2 3 4 5
1 Babakan Tangerang Tangerang Peringkat 1 Provinsi
2 Mekarsari Pulomerak Cilegon Peringkat 2 Provinsi
3 Serua Ciputat Tangerang Selatan Peringkat 3 Provinsi
4 Sindangsari Pasarkemis Kab.Tangerang Peringkat 4 Provinsi
Berdasarkan Penilaian di Tingkat Provinsi, Desa dan Kelurahan yang
menduduki Peringkat 1 (satu) Tingkat Provinsi Banten, diusulkan di
Tingkat Nasional,
Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke Tingkat nasional
No Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Keterangan
1 2 3 4 5
1 Desa Pasir Barat Jambe Kabupaten Tangerang Peringkat 1 tingkat Provinsi
2 Kelurahan Babakan Tangerang Kota Tangerang Peringkat 1 tingkat Provinsi
54
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
hasil Penilaian Desa dan Kelurahan tingkat Nasional hanya
Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang yang
mendapat Predikat Harapan 2 Kelurahan terbiak Se Indonesia.
Tabel 4.2
Capaian Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019
55
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
No Program Kegiatan Target Realisasi Capaian
II Program Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat Desa 100% 100% 100 %
1
Pembinaan dan Pengembangan
Masyarakat Desa 166
Desa 166 Desa 100 %
2
Penataan dan Pengembangan Potensi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100% 100% 100 %
3
Penataan dan Pengembangan Pelaku
Ekonomi Desa 100% 100% 100 %
4
Pendampingan Tenaga Profesional
Terhadap Penyaluran dan Penggunaan
Dana Desa
489
Penda
mping
489
Pendamping 100 %
5
Pembinaan dan Pengembangan dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 100% 100% 100 %
No Program Kegiatan Target Realisasi Capaian
III Program Peningkatan
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
100% 100% 100%
1
Pembinaan dan Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum
Adat
27
Lembaga
27
Lembaga 100 %
2
Penataan dan Pembinaan Lembaga
Adat Menuju Desa Adat
41
lembaga
41
lembaga
100 %
3
Pembinaan dan Advokasi Lembaga
Ketahanan Masyarakat
Desa/Kelurahan
32
Lembaga 32
Lembaga 100 %
No Program Kegiatan Target Realisasi Capaian
I Program Tata Kelola
Pemerintahan
100% 100% 100 %
1
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset 2 Dok 2 Dok 100 %
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 25 Dok 25 Dok 100 %
3 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 100% 100% 100 %
4
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor 100% 100% 100 %
5
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
12
Bulan 12 Bulan 100 %
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 100% 100% 100 %
7
Rapat Koordinasi ke Dalam dan Ke
Luar Daerah
12
Bulan 12 Bulan 100 %
8
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan 5 Dok 5 Dok 100 %
9
Penyusunan Data Pembangunan
Sektoral 100% 100% 100 %
No Program Kegiatan Target Realisasi Capaian
IV Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
100% 100% 100%
1
Penataan, Pembinaan dan
Pengembangan Lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan
469 Profil 469 Profil 100 %
2
Pembinaan dan Penataan Badan
Kerjasama Desa 18 Desa 18 Desa 100%
3
Pembinaan dan Pengembangan
Partisipatif Pembangunan Desa 24 Desa 24 Desa 100 %
56
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
2. Capaian Target Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Tahun 2019
Program
Indikator Kinerja
Program RPJMD
(Outcome)
Target
Realisasi
Capaian Target
RPJMD Provinsi
melalui
Pelaksanaan
RKPD
Tingkat Capaian
Target RPJMD
Provinsi Hasil
Pelaksanaan
RKPD Provinsi
SKPD
Penanggung
Jawab
Bidang
Urusan
2019 2019 2019
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
Indeks Kepuasan
Masyarakat 3,00 3,00 100,00% DPMD
Bidang Urusan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan Desa
Capaian SAKIP
(Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah) OPD
BB BB 100,00%
Program
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Cakupan Desa
Tertinggal menjadi
Berkembang
2,00 2,00 100,00%
Cakupan Desa
Berkembang menjadi
Mandiri
2,00 2,00 100,00%
Program
Peningkatan
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Cakupan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
dalam Kategori Baik
41,00 41,00 100,00%
Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun Desa
Cakupan Kerjasama
Desa yang
meningkatkan Jumlah
Desa Mandiri
2,00 2,00 100,00%
a. Gambaran Umum Indeks Desa Membangun (IDM)
Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit
yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial,
Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan
Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam
Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa
untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja
pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan
ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi
serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.
Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan
memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan
dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan
berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan
ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan
57
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa
berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan
Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun
mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi
intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan
partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah
Desa yaitu tipologi dan modal sosial.
2) Dasar Hukum
(1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
(2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Indeks Desa Membangun;
(3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019;
3) Metode Perhitungan
(1) SUMBER DATA
Pengambilan sampel dilakukan dengan pengambilan data pada
seluruh desa dengan harapan mendapatkan gabungan secara
keseluruhan terhadap status desa dan perkembangan desa;
(2) TEKNIK PERHITUNGAN
Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 - 5. Penetapan
skor berdasarkan hasil FGD Analitycal Hierarchy Process (AHP).
Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode
skoring yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks
𝐼𝑥 = indeks
n = jumlah indicator
Misalkan: Indeks Ketahanan Lingkungan terdiri dari 3 indikator,
yaitu indikator kualitas lingkungan, indikator rawan bencana, dan
indikator tanggap bencana. Desa Sukamaju memiliki skor kualitas
lingkungan 4, skor rawan bencana 5, dan skor tanggap bencana 3.
Maka, nilai indeks ketahanan lingkungannya yaitu :
58
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Penghitungan Indeks Desa Membangun
Indeks = 4+5+3
= 12
=
0,8 Lingkungan 3x5 15
Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks
Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks
Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:
IDM : Indeks Desa Membangun
IKS : Indeks Ketahanan Sosial
IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi
IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan
4) Penentuan Status IDM
Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai
berikut:
1. Desa Sangat Tertinggal : IDM ≤ 0,4907
2. Desa Tertinggal : 0,4907 < IDM ≤ 0,5989
3. Desa Berkembang : 0,5989 < IDM ≤ 0,7072
4. Desa Maju : 0,7072 < IDM ≤ 0,8155
5. Desa Mandiri : IDM > 0,8155
Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan
status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan
yang perlu dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan
pada Status Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi
kebijakannya dibandingkan dengan Status Desa Tertinggal.
5) Teknik Analisis
Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis
deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan
karakteristik variabel yang diteliti meliputi analisis rata-rata, nilai
tertinggi, terendah, dan tabel silang. Selain itu, dilakukan analisis untuk
mendeskripsikan informasi jumlah dan persentase atau proporsi. Hasil
analisis disajikan dalam bentuk tabel atau grafik.
59
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Tabel
Capaian Target Indikator Program
Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang
Capaian Target Kinerja
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang 2 Desa 2 Desa 100%
No Kabupaten Kecamatan Desa
Indikator Penilaian Indeks Desa Membangun (IDM)
IDM Tahun 2018 IDM Tahun 2019
IKS IKE IKL IDM Kategori IKS IKE IKL IDM Kategori
1 Lebak Cirenten Parakan Lima 0,59 0,45 0,73 0,59 Tertinggal 0,70 0,45 0,66 0,61 Berkembang
2 Serang Mancak Talaga 0,60 0,35 0,66 0,54 Tertinggal 0,75 0,42 0,67 0,61 Berkembang
1. DESA TALAGA KECAMATAN MANCAK KABUPATEN SERANG
STATUS INDEKS DESA
MEMBANGUN 2018
STATUS INDEKS DESA
MEMBANGUN 2019
Status : Tertinggal
Skor : IDM : 0,5389
IKS : 0,6000
IKE : 0,3500
IKL : 0,6667
Status : Berkembang
Skor : IDM : 0,6107
IKS : 0,7486
IKE : 0,4167
IKL : 0,6667
Keberhasilan dalam pengelolaan kondisi sosial di desa dan
pemanfaatan potensi ekonomi perlu terus ditingkatkan. Adapun terkait
indeks komposit IKL perlu dilakukan penajaman strategi dan upaya
0,6667
0,3500
0,6000
0,5389
0,6667
0,4167
0,7486
0,6107
0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000
IKL
IKE
IKS
IDM
Perbandingan IDM 2018 & 2019
2019 2018
60
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
oleh pemerintah desa dan stakeholder terkait agar tidak terjadi
stagnansi skor ketahanan lingkungan.
Profil IDM Desa Talaga Tahun 2019
Indeks Ketahanan Sosial
Indeks Ketahanan Ekonomi
61
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Indeks Ketahanan Lingkungan
2. DESA PARAKANLIMA KECAMATAN CIRINTEN
KABUPATEN LEBAK
STATUS INDEKS DESA
MEMBANGUN 2018
STATUS INDEKS DESA
MEMBANGUN 2019
Status : Tertinggal
Skor : IDM : 0,5925
IKS : 0,5943
IKE : 0,4500
IKL : 0,7333
Status : Berkembang
Skor : IDM : 0,6065
IKS : 0,7029
IKE : 0,4500
IKL : 0,6667
Peningkatan IKS yang signifikan menjadi faktor utama meningkatnya
status perkembangan desa, dari semula tertinggal menjadi
berkembang. Namun masih sangat perlu dilakukan pembinaan dan
pengembangan terhadap upaya peningkatan Indeks Ketahanan
Ekonomi (yang masih stagnan). Selanjutnya perlu didorong pula untuk
terjadinya peningkatan IKL di tahun berikutnya, mengingat pada tahun
2019 terjadi penurunan agar di tahun berikutnya dapat didorong
menjadi desa maju atau mandiri.
0,7333
0,4500
0,5943
0,5925
0,6667
0,4500
0,7029
0,6065
0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000
IKL
IKE
IKS
IDM
Perbandingan IDM 2018 & 2019
2019 2018
62
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Profil IDM Desa Parakanlima Tahun 2019
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
Indeks Ketahanan Ekonomi
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)
63
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Tabel
Capaian Target Indikator Program
Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri
Capaian Target Kinerja
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri 2 Desa 2 Desa 100%
No Kabupaten Kecamatan Desa
Indikator Penilaian Indeks Desa Membangun (IDM)
Sebelum Sesudah
IKS IKE IKL IDM Kategori IKS IKE IKL IDM Kategori
1 Lebak Wanasalam Muara 0,78 0,85 0,80 0,81 Berkembang 0,86 0,95 0,67 0,82 Mandiri
2 Serang Anyar Anyar 0,77 0,92 0,47 0,72 Berkembang 0,86 0,82 0,87 0,85 Mandiri
POTRET PERKEMBANGAN DESA DIUKUR BERDASARKAN INDEKS
DESA MEMBANGUN PADA 2 DESA BERKEMBANG/MAJU MENUJU
MANDIRI
YANG MENJADI LOKUS PEMBINAAN DPMD PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019
Skor Status Skor Status
1 Muara (Kec. Wanasalam-LEBAK) 0,8100 Maju 0,8246 Mandiri Status perkembangan Desa meningkat
2 Anyar (Kec. Anyar-SERANG) 0,7183 Maju 0,8488 Mandiri Status perkembangan Desa meningkat signifikan
No DesaIDM 2018 IDM 2019
Keterangan
0,8100
0,7183
0,82460,8488
0,6500
0,7000
0,7500
0,8000
0,8500
0,9000
Muara (Kec. Wanasalam-LEBAK) Anyar (Kec. Anyar-SERANG)
Perkembangan Status Kemandirian Desa berdasarkan IDM (Indeks Desa Membangun)
IDM 2018 IDM 2019
64
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
1. DESA MUARA KECAMATAN WANASALAM KABUPATEN
LEBAK
STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN
2018
STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN
2019
Status : Maju
Skor : IDM : 0,8100
IKS : 0,7800
IKE : 0,8500
IKL : 0,8000
Status : Mandiri
Skor : IDM : 0,8246
IKS : 0,8571
IKE : 0,9500
IKL : 0,6667
Penurunan indeks ketahanan lingkungan tidak mempengaruhi
kemandirian desa, mengingat terjadi peningkatan signifikan pada
indeks komposit IKE dan IKS. Status semula di tahun 2018 Desa
Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak adalah Desa Maju
dan berdasarkan hasil pemutakhiran data IDM di tahun 2019
meningkat menjadi Desa Mandiri. Namun perlu diperhatikan agar IKL
menjadi perhatian khusus di tahun 2020, terutama terkait kualitas
lingkungan dan upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam.
Adapun untuk ketahanan sosial dan ekonomi perlu tetap dilakukan
penguatan, agar kemandiran desa menjadi kemandiran yang
sebenarnya yang mampu mensejahterakan masyarakat desa melalui
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan menjunjung tinggi nilai nilai
sosial serta tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dengan baik.
0,8000
0,8500
0,7800
0,8100
0,6667
0,9500
0,8571
0,8246
0,0000 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000
IKL
IKE
IKS
IDM
Perbandingan IDM 2018 & 2019
2019 2018
65
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Profil IDM Desa Muara Tahun 2019
2. DESA ANYAR KECAMATAN ANYAR KABUPATEN SERANG
STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN
2018
STATUS INDEKS DESA
MEMBANGUN 2019
Status : Maju
Skor : IDM : 0,7183
IKS : 0,7714
IKE : 0,9167
IKL : 0,4667
Status : Mandiri
Skor : IDM : 0,8488
IKS : 0,8629
IKE : 0,8167
IKL : 0,8667
66
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Penurunan Indeks Ketahanan Ekonomi disebabkan oleh masih
rendahnya keragaman produksi masyarakat desa, sehingga perlu
didorong beberapa jenis kegiatan ekonomi penduduk untuk
selanjutnya dapat didistribusikan ke Pasar Desa dan Pusat Pertokoan
di kawasan tersebut, mengingat desa Anyar adalah jalur lintasan ke
destinasi wisata di kecamatan Anyar. Pemerintah dan masyarakat
anyar sudah menyadari potensi bencana alam, sehingga kegiatan
terkait dampak bencana cukup tinggi, sehingga mampu mengangkat
indeks ketahanan lingkungan (IKL) meskipun dari sisi kualitas
lingkungan masih perlu dilakukan penguatan kapasitas pemahaman
masyarakat, pemerintah dan sektor industri di kawasan Anyar untuk
memperhatikan pengurangan pencemaran air, udara dan tanah.
Profil IDM Desa Anyar Tahun 2019
0,4667
0,9167
0,7714
0,7183
0,8667
0,8167
0,8629
0,8488
0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000
IKL
IKE
IKS
IDM
Perbandingan IDM 2018 & 2019
2019 2018
67
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
No Nama
Kasepuhan
Ketua
Adat Kampung Desa Kec. Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
C I S I T U 1 Cisitu Mumuh Cisitu Situ Jaya Cibeber Sesepuh Kampung
2 Cisitu Hu'ih Cisitu Situ Jaya Cibeber Sesepuh Kampung
3 Cisitu H Okri Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung
4 Cisitu Olot Ata Cisitu Kujangsari Cibeber Sesepuh Kampung
5 Cisitu Olot Marja Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung
6 Cisitu Olot Enjam Cisitu Situmulya Cibeber Sesepuh Kampung
C I S U N G S A N G 1 Cipayung Adkasa Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung
2 Cipayung Yuhadi Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung
3 Cipayung Sarta Cipayung Cisungsang Cibeber Sesepuh Kampung
4 Cipayung A. Basari Cipayung Cisungsang Cibeber Rendangan
5 Cipayung Madturi Cipayung Cisungsang Cibeber Rendangan
6 Sukarasa Sabi Sukarasa Cisungsang Cibeber Rendangan
7 Sukarasa Nuhaya Sukarasa Cisungsang Cibeber Rendangan
8 Lembur Gede Harun Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan
9 Lembur Gede Roni Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan
10 Lembur Gede Obay Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan
11 Lembur Gede Ahrip Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan
12 Lembur Gede Darmaji Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan
13 Lembur Gede Nata Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan
14 Lembur Gede Nuhri Lembur Gede Cisungsang Cibeber Rendangan
S A J I R A 1 Cokel Pasirnangka Abah Yana Cokel Pasirnangka Curugbitung Curug Bitung Sesepuh Kampung
2 Cikawah Abah Usa Cikawah Sobang Sobang Sesepuh Kampung
3 Cokel Abah Jarsim Cokel Sekarwangi Curug Bitung Sesepuh Kampung
W A R U N G B A N T E N 1 Warung Banten Sapani Warung Banten Warung Banten Cibeber Rendangan
2 Langkob Ukar Langkob Warung Banten Cibeber Rendangan
3 Cibadak Dalim Cibadak Warung Banten Cibeber Sesepuh Kampung
4 Cibadak Olot Dalim Cibadak Warung Banten Cibeber Sesepuh Kampung
5 Cibadak Wikanta Cibadak Warung Banten Cibeber Rendangan
C I K A D U 1 Cikadu Aki Juhad Babakan Empang Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung
2 Cikadu Olot Armat Cikadu Jagaraksa Muncang Sesepuh Kampung
3 Cikadu Kirman Cikadu Mekar Jaya Panggarangan Sesepuh Kampung
4 Cigoler Aki Akria Cigoler Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung
5 Cikadu Sukatja Cikadu Cikadu Cibeber Rendangan
6 Cikadu Aki Asju Cikadu Ci kadu Cibeber Sesepuh Kampung
7 Karang ropong Aki juha Karang ropong Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung
68
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Tabel
Capaian Target Indikator Program
Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik
Capaian Target Kinerja
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 41 Lembaga 41 Lembaga 100%
Tabel
Capaian Target Indikator Program
Cakupan Kerjasama Desa yang meningkatkan Jumlah Desa Mandiri
Capaian Target Kinerja
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
Cakupan Kerjasama Desa yang meningkatkan Jumlah Desa Mandiri 2 Desa 2 Desa 100%
8 Leter Es Aki Onen Leter Es Cikadu Cibeber Sesepuh Kampung
9 Ci awi Aki Purna Ci awi Cikadu Cibeber Rendangan
10 Ci goler Aki uan Ciawi Ci kadu Cibeber Sesepuh Kampung
H E G E R M A N A H 1 Lebak picung Aki aut Lebak picung Hegar manah Cibeber Rendangan
2 Ci panggung Aki ened Ci panggung Hegar manah Cibeber Rendangan
3 Hegarmanah Ukar Hegarmanah Hegar manah Cibeber Rendangan
69
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
No Kabupaten Kecamatan Desa Permakades Bumdesma Tema PKP
1 2 3 4 5 6 7
1 Pandeglang Cimanggu Rancapinang No.05 Tahun
2019
Sadulur
Sauyunan
Agro
Forestri
(Pertanian
berbasis
Kehutanan
Pandeglang Cimanggu Cibadak No.05 Tahun
2019
Permasalahan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penyerapan Anggaran
Terdapat beberapa permasalahan dan kendala mendasar sebagai hambatan
didalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diantaranya :
A. Permasalahan
a) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dikelola
oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, hal ini dikarenakan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan
Masyarakat Desa ada di Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, sehingga untuk pengukuran kinerja Program
kegiatan sulit diukur.
b) Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
dikelola oleh 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan serta
Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, hal ini dikarenakan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat dan Hukum Adat ada di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penataan
dan Pembinaan Lembaga Adat meuju Desa berada dibidang Penataan
dan Kerjasama Desa, sehingga untuk pengukuran kinerja Program
kegiatan sulit diukur.
c) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa dikelola oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Penataan dan
Kerjasama Desa dan Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, hal ini dikarenakan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Partisipasif Pembangunan
Desa berada dibidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
sehingga untuk pengukuran kinerja Program kegiatan sulit diukur.
70
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
d) Penempatan Pejabat Eselon IV di Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa tidak sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya, sehingga
penyesuaian ke dalam program dan kegiatan tidak sesuai dengan
Program yang ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
B. Solusi
Berdasarkan Permasalahan Program dan Kegiatan tersebut, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, akan melakukan :
a) Revisi Renstra, agar Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan
mudah diukur.
b) Mengajukan Revisi SOTK kepada Biro Organisasi Setda Provinsi
Banten, agar Penempatan Pejabat Eselon IV disesuaikan dengan Nama
Bidang dan Program yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
3.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018 DAN 2017
Capaian Kinerja Program Kegiatan tahun 2017 s.d 2019
Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten
dari tahun 2017 telah memenuhi target dalam Renstra DPMD Provinsi Banten
dari Program Tata Kelola Pemerintahan, Program Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa mendapatkan capaian realisasi kinerja 100 %, sedangkan
tahun 2018 capaian program/kegiatan mencapai 95,55%, hal itu dikarenakan
terdapat belum tercapiannya pada kegiatan Pembinaan dan Penataan Badan
Kerjasama Desa dengan tolok ukur penyusunan profil Badan Kerjasama Antar
Desa (BKAD) belum dilaksanakan. Program/kegiatan Tahun 2019 capaian
kinerjanya terealisasi 100%.
Capaian Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2017 s.d 2019 A.
No Program Kegiatan Target Realisasi
2017
Realisasi
2018
Realisasi
2019
I Program Tata
Kelola
Pemerintahan
100%
100%
100 %
100 %
1
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
100%
100%
100 %
100 %
71
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
2
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
100%
100%
100 %
100 %
3
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
100%
100%
100 %
100 %
4
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
100%
100%
100 %
100 %
5
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
100%
100%
100 %
100 %
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 100% 100% 100 %
100 %
7
Rapat Koordinasi ke Dalam dan
Ke Luar Daerah
100%
100%
100 % 100 %
8
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
100%
100%
100 %
100 %
9
Penyusunan Data Pembangunan
Sektoral
100%
100%
100 %
100 %
Program Kegiatan Target Realisasi Realisasi Realisasi
II Program
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
100%
100%
100 %
100%
1
Pembinaan dan Pengembangan
Masyarakat Desa
100%
100%
100%
100%
2
Penataan dan Pengembangan
Potensi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
100%
100%
100%
100%
3
Penataan dan Pengembangan
Pelaku Ekonomi Desa
100%
100%
100%
100%
4
Pendampingan Tenaga Profesional
Terhadap Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa
100%
100%
100%
100%
5
Pembinaan dan Pengembangan
dalam Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna
100%
100%
100%
100%
III Program
Peningkatan
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
100%
100%
100%
100%
1
Pembinaan dan Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum
Adat
100%
100%
100%
100%
2
Penataan dan Pembinaan Lembaga
Adat Menuju Desa Adat
100%
100%
100%
100%
3
Pembinaan dan Advokasi
Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa/Kelurahan
100%
100%
100%
100%
IV Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun
Desa
100% 100% 95,55%
100%
1
Penataan, Pembinaan dan
Pengembangan Lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan
100%
100%
100%
100%
2
Pembinaan dan Penataan Badan
Kerjasama Desa 100% 100% 86,00 % 100%
72
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
3
Pembinaan dan Pengembangan
Partisipatif Pembangunan Desa 100% 100% 100% 100%
3.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DENGAN
TARGET RPJMD 2017-2022 PROVINSI BANTEN
Perbandingan realisasi kinerja dengan target yang ada dalam RPJMD Tahun
2017-2022 Provinsi Banten dibanding dengan realisasi target kinerja sasaran
dan sasaran program tahun 2019 telah terpenuhinya realisasi capaian dari
capaian sasaran untuk Eselon II dan outcame Eselon III tingkat capaian Target
RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun 2019 mencapai
100%.
Capaian Target Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019
Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Target
Realisasi Capaian Target RPJMD
Provinsi melalui Pelaksanaan
RKPD
Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan
RKPD Provinsi
SKPD Penanggung
Jawab
Bidang Urusan
2019 2019 2019
Program Tata Kelola Pemerintahan
Indeks Kepuasan Masyarakat
3,00 3,00 100,00% DPMD Bidang Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
BB BB 100,00%
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang
2,00 2,00 100,00%
Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri
2,00 2,00 100,00%
Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik
41,00 41,00 100,00%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Cakupan Kerjasama Desa yang meningkatkan Jumlah Desa Mandiri
2,00 2,00 100,00%
73
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
3.4. ANALISIS KEBERHASILAN KEGAGALAN ATAU
PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF
SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
a. Evaluasi dan Analisis Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan
I. Program Tata Kelola Pemerintahan
1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Kegiatan dilaksanakan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,
Pelaporan dan Keuangan dengan Anggaran sebesar Rp. 42.100.000,-
Realisasi Fisik 100 % dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.
28.030.000,- (66,58%), terdapat sisa Anggaran pada Belanja
Makanan dan Minuman Kegiatan sebesar Rp. 12.000.000,- karena
ada wacana untuk Rapat Internal Dinas tidak dapat diberikan
Makanan dan Minuman, dan sisa Anggaran sebesar Rp. 2.070.000,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, untuk Pelaporan Pajak ke
Kantor Pajak Serang, tidak dapat diserap mengingat Jarak tersebut
tidak terlalu Jauh dari KP3B.
a. Out Kegiatan
1. Terlaksananya Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Terlaksananya Pengelolaan Akuntansi dan Pajak Keuangan
dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
b. Outcome
1. Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), CALK,
Neraca, Laporan Inventarisasi Aset Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
c. Permasalahan
1. Masih adanya kegiatan yang rendah penyerapan anggarannya.
2. Belum optimalnya pelakasanaan kegiatan dikarenakan
terlambatnya pengajuan permohonan SPP dan SPM
3. Adanya ketidaksesuaian antara jadwal kegiatan yang telah
ditetapkan dengan pelaksanaan.
d. Solusi
1. Perlunya perencanaan program/kegiatan yang lebih matang dan
mekanisme administrasi keungan didalam pelaksanaannya
harus sesuai serta mengikuti alur kas dan kurva S yang sudah
ditetapkan dalam DPA.
2. Mengintensifkan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan.
74
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
3. Melakukan sinergitas program/kegiatan antar bidang yang
lebih optimal.
2. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan dilaksanakan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,
Pelaporan dan Keuangan dengan Anggaran sebesar Rp.
398.629.000,- Realisasi Fisik 100 % dan Realisasi Anggaran sebesar
Rp. 361.780.790,- (90,76%), terdapat sisa Anggaran pada Belanja
Makanan dan Minuman Kegiatan, Uang Saku Peserta, Belanja Jasa
Narasumber, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.
• Out Kegiatan
1. Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja
(Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja,
Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah
(LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa.
3. Terlaksananya Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
b. Outcome Kegiatan
1. Tersedianya Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Tersedianya Dokumen Penyusunan laporan keuangan, laporan
kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan
Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Tersedianya data dan informasi lingkup Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
c. Permasalahan
1. Masih adanya kegiatan yang rendah penyerapan anggarannya.
2. Belum optimalnya pelakasanaan kegiatan dikarenakan
terlambatnya pengajuan permohonan SPP dan SPM
75
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
3. Adanya ketidaksesuaian antara jadwal kegiatan yang telah
ditetapkan dengan pelaksanaan.
d. Solusi
1. Perlunya perencanaan program/kegiatan yang lebih matang dan
mekanisme administrasi keungan didalam pelaksanaannya
harus sesuai serta mengikuti alur kas dan kurva S yang sudah
ditetapkan dalam DPA.
2. Mengintensifkan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan.
3. Melakukan sinergitas program/kegiatan antar bidang yang
lebih optimal.
3. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Kegiatan dilaksanakan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
dengan Anggaran sebesar Rp. 2.674.462.000,- Realisasi Fisik 100 %
dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.985.034.249,- (74,22%),
terdapat sisa Anggaran pada Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Cetak, Belanja
Dekorasi dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.
a. Out Kegiatan
1. Tersedianya Kebutuhan Barang Unit Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.
b. Outcome Kegiatan
1. Terpenuhinya Kebutuhan Barang unit di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Rencana
Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa.
c. Permasalahan
1. Sarana Penyimpanan Barang tidak tersedia.
2. Penataan Arsip kurang terkelola dengan baik.
d. Solusi
1. Perlunya tempat Penyimpanan Arsip.
2. Penempatan Gedung Baru untuk Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.
76
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
II. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna dilaksanakan di Kasi Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Desa, dengan Anggaran sebesar Rp. 1.597.701.800,-
Progres Realisasi Fisik 100 % dan Realisasi Keuangan sebesar Rp.
1.211.566.000,- (75,83 %), Penyerapan Anggaran kurang dari 80 %
dikarenakan :
1. Sub Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada
Gelar TTG Tingkat Nasional terdapat beberapa Efisiensi dari Belanja
Perjalanan Dinas Luar Daerah (menyesuaikan Tarif Akomodasi dan
Tiket Pesawat), serta Efisiensi dari Belanja Paket Pengiriman Barang
disesuaikan dengan Kapasitas Barang yang dibawa.
a. Out Kegiatan
1. Terselengaranya Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat
Nasional di Provinsi Bengkulu pada Bulan September 2019.
b. Outcome Kegiatan
• Lomba Karya Inovasi Ttg Tingkat Nasional :
Juara Harapan I Dari SMK Bismillah Padarincang
Serang (Alat Pendeteksi Mitigasi Bencana)
2. Gelar Teknologi Tepat Guna (Ttg) Tingkat Nasional
A. Juara Harapan I Ttg Unggulan Dari Tangerang
Selatan Budi Agasi (Masyarakat) (Alat Sistem Timbangan
Ternak Otomatis)
B. Juara Stand Terbaik III Gelar Ttg Tingkat Nasional.
3. Piagam Penghargaan Kepada Gubernur Banten sebagai Kepala
Daerah yang melakukan Pembinaan terhadap Inovator TTG dan
Posyantek Berprestasi
77
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
c. Permasalahan
3. Tidak adanya tindaklanjut kepada Pemenang TTG tingkat
Nasional terhadap Hasil Cipta
d. Solusi
1. Perlunya ada perhatian dari Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota terhadap hasil cipta TTG.
2) Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa dilaksanakan di
Kasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, dengan Anggaran
sebesar Rp. 484.245.400,- Progres Realisasi Fisik 100 % dan Realisasi
Keuangan sebesar Rp. 361.044.200,- (74,56 %), Penyerapan Anggaran
kurang dari 80 % dikarenakan terdapat beberapa Efisiensi antara lain
dari Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Belanja Hadiah
Prestasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa, Uang
Saku, Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dan Belanja
Makanan dan Minuman Kegiatan:
a. Out Kegiatan
• Terselengaranya Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa di 32
Bumdes .
b. Outcome Kegiatan
• Terlaksananya Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Ekonomi
Umuat PWRI Provinsi Banten
• Terbaik 1 Bumdes Inovatis Program Inovasi Desa
2. Bumdes Dewara Desa Warung Banten Kecamatan Cibeber
Kabupaten Lebak.
78
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
c. Permasalahan
3. Belum adanya perhatian Pemerintah Provinsi terhadap Bumdes di
Desa Tertinggal dan Desa berkembang
d. Solusi
4. Pemberian Penyertaan Modal kepada Bumdes di Desa Tertinggal
dan Desa Berkembang.
III. Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
1. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan
Hukum Adat, dilaksanakan oleh Kasi Pemberdayaan Lembaga dan
Hukum Adat Masyarakat dengan Anggaran sebesar Rp. 334.768.600,-
Progres Realisasi Fisik 100 %, Progres Realiasi Keuangan sebesar Rp.
209.598.300,- (62,61 %) hal ini disebabkan karena terdapat Efisiensi
Anggaran dibeberapa Belanja yaitu : Belanja Sewa Ruang Rapat,
Belanja Perlengkapan Peserta dan Belanja Uang Saku Peserta.
a. Out Put Kegiatan
5. Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan,
Penataan dan Musyawarah Kumpul Tokoh Masyarakata Hukum
Adat di 41 Lembaga Masyarakat Hukum Adat.
b. Outcome Kegiatan
6. Tersusunnya Profil Lembaga Masyarakat Hukum Adat di
41 Lembaga Masyarakat Hukum Adat.
• Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dilaksanakan
oleh Kasi Ketahanan Masyarakat dengan Anggaran sebesar Rp.
6.173.395.250,- Progres Realisasi Fisik 100 %, Progres Realiasi
Keuangan sebesar Rp. 4.134.659.910,- (66,98 %), terdiri dari 5 Sub
Kegiatan, yaitu :
1) Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Pembangunan
Desa (TMMD), Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 621.173.500,-
79
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
terrealisasi sebesar Rp. 364.558.700,- (58,69%). Efisiensi sebesar
Rp. 256.614.800,- Efisiensi terbesar pada Sub Kegiatan ini pada :
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.
99.975.000,-
• Belanja Bahan Baku Bangunan sebesar Rp. 56.665.000,-
• Belanja Jasa Narasumber sebesar Rp. 35.000.000,-
• Belanja Perlengkapan Peserta sebesar Rp. 27.000.000,-
• Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sebesar
Rp.15.600.000,-
• Belanja Sewa Meja Kursi sebesar Rp. 14.206.000,-
2) Sub Kegiatan Roadshow Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM), Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp.
521.252.000,- (58,87%), terrealisasi sebesar Rp. 306.840.000,-
Efisiensi sebesar Rp. 214.412.000,- Efisiensi terbesar pada Sub
Kegiatan ini pada :
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.
148.950.000,-
• Belanja Uang Saku Peserta sebesar Rp. 26.000.000,-
• Belanja Dokumentasi sebesar Rp. 18.500.000,-
3) Sub Kegiatan Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan TP PKK
(Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Kelembagaan PKK Provinsi
Tentang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat), Pagu Sub
Kegiatan sebesar Rp. 3.455.669.750,- terrealisasi sebesar Rp.
2.277.838.210,- (65,92) Efisiensi sebesar Rp. 1.177.831.540,-
Efisiensi terbesar pada Sub Kegiatan ini pada:
(1) Belanja Uang Saku Peserta sebesar Rp. 229.250.000,-
(2) Belanja Jasa Narasumber sebesar Rp. 176.500.000,-
(3) Belanja Sewa Tenda sebesar Rp. 158.864.000,-
(4) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sebesar
Rp.152.540.000,-
(5) Belanja Perlengkapan Peserta sebesar Rp. 96.500.000,-
(6) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.
91.304.090,-
(7) Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Praktek sebesar Rp.
40.000.000,-
(8) Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC)
sebesar Rp. 38.780.000,-
80
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
(9) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.
31.873.300,-
(10) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp. 29.200.000,-
4) Sub Kegiatan Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan
POSYANDU, Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.500.000.000,-
terrealisasi sebesar Rp. 1.136.378.000,- (75,76 %), Efisiensi
sebesar Rp. 363.622.000,- Efisiensi terbesar pada Sub Kegiatan ini
pada :
(1) Belanja Uang Saku Peserta sebesar Rp. 108.000.000,-
(2) Belanja Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada
Masyarakat sebesar Rp. 93.912.000,-
(3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.
55.060.000,-
(4) Belanja Sewa Tenda sebesar Rp. 28.800.000,-
(5) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sebesar
Rp.28.080.000,-
(6) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.
16.950.000,-
(7) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp. 16.500.000,-
5) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa, Pagu Sub Kegiatan
sebesar Rp. 75.300.000,- terrealisasi sebesar Rp. 49.045.000,-
(65,13%), Efisiensi sebesar Rp. 26.255.000,- Efisiensi terbesar
pada Sub Kegiatan ini pada :
(1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.
5.725.000,-
(2) Belanja Uang Saku Peserta sebesar Rp. 5.500.000,-
(3) Belanja Perlengkapan Peserta sebesar Rp. 4.180.000,-
(4) Belanja jasa Narasumber sebesar Rp. 4.000.000,-
(5) Belanja Penggandaan sebesar Rp. 2.580.000,-
a. Out Put Kegiatan
a) Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa pada 5 Sub Kegiatan yaitu :
(a) Koordinasi Lintas Sektor Dalam Pembangunan Desa
(TMMD) ke 104,105 dan 106;
(b) Pembinaan Kelembagaan Desa di 16 Desa Tertinggal sesuai
Lokus Sasaran yang telah ditetapkan;
81
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
(c) Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan TP PKK
(Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Kelembagaan PKK
Provinsi Tentang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat)
di 8 Kabupaten/Kota sesuai 10 Program Kerja PKK;
(d) Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan POSYANDU di
16 Desa Tertinggal sesuai Lokus Sasaran yang telah
ditetapkan;
(e) Roadshow Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM), sesuai usulan dari Dandim Provinsi Banten
b. Outcome Kegiatan
- Juara Harapan 1 Nasional Kategori Pembinaan Kelembagaan
Posyandu pada Kabupaten/Kota, Posyandu Kota Tangerang
Provinsi Banten;
c. Permasalahan
• Rencana Operasional Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
dan Kerangka Acuan Kerja tidak sepenuhnya dijadikan sebagai
dasar dalam melaksanakan kegiatan;
• Pemahaman terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa
kurang diperhatikan;
• Belum optimalnya pelakasanaan kegiatan dikarenakan
terlambatnya pengajuan permohonan SPP dan SPM
• Adanya ketidaksesuaian antara jadwal kegiatan yang telah
ditetapkan dengan pelaksanaan.
e. Solusi
1. Perlunya perencanaan program/kegiatan yang lebih matang dan
mekanisme administrasi keungan didalam pelaksanaannya
harus sesuai serta mengikuti alur kas dan kurva S yang sudah
ditetapkan dalam DPA.
2. Mengintensifkan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan.
3. Melakukan sinergitas program/kegiatan dengan Lembaga
Terkait.
82
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
3.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten pada tahun
2019 telah melaksanakan berbagai kegiatan dari berbagai sumber anggaran,
untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan
evaluasi dan analisis dengan efesiensi dan efektifitas dari kegiatan yang telah
dilaksanakan selama tahun 2019. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara
membandingkan antara output dan input baik untuk target maupun realisasi.
Analisis ini menggambarkan tingkat efesiensi yang dilakukan dengan
memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.
Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana
pada input dalam menghasilkan output.
TABEL EFISIENSI ANGGARAN DPMD PROVINSI BANTEN
No Uraian Pagu Anggaran
Rencana
Fisik Realisasi
Efisiensi
Anggran
% (Rp) (Rp)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.601.000.000 100 11.768.390.001 1.832.609.999
BELANJA LANGSUNG
1 Program Tata Kelola Pemerintahan 3.792.045.600 100 3.173.853.404 618.192.196
1
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset 42.100.000 100 28.030.000 14.070.000
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 398.629.000 100 361.780.790 36.848.210
3 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 759.500.000 100 694.572.000 64.928.000
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 369.560.000 100 227.731.900 141.828.100
5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.399.571.500 100 1.068.392.383 331.179.117
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 124.119.000 100 103.339.000 20.780.000
7
Rapat Koordinasi ke Dalam dan Ke Luar
Daerah 563.202.100 100 559.318.331 3.883.769
8
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan 30.704.000 100 27.349.000 3.355.000
9 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 104.660.000 100 103.340.000 1.320.000
2
Program Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa 3.283.480.700 100 2.671.382.400 612.098.300
1
Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat
Desa 476.392.000 100 447.297.000 29.095.000
2
Penataan dan Pengembangan Potensi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
534.332.900 100 481.646.200 52.686.700
3
Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi
Desa
484.245.400 100 361.044.200 123.201.200
4
Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap
Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
190.808.600 100 169.829.000 20.979.600
5
Pembinaan dan Pengembangan dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
1.597.701.800 100 1.211.566.000 386.135.800
3 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
6.661.810.700 100 4.484.786.202 2.177.024.498
1
Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat dan Hukum Adat
334.768.600 100 209.598.300 125.170.300
2
Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat
Menuju Desa Adat 153.646.850 100 140.527.992 13.118.858
83
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
3 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 6.173.395.250 100 4.134.659.910 2.038.735.340
4
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa 1.626.069.000 100 1.450.093.837 175.975.163
1
Penataan, Pembinaan dan Pengembangan
Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan
749.724.000 100 683.605.479 66.118.521
2
Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama
Desa
209.472.000 100 181.482.258 27.989.742
3
Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif
Pembangunan Desa
666.873.000 100 585.006.100 81.866.900
J U M L A H 28.964.406.000 100 23.548.505.844 5.415.900.156
3.6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG
KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA
3.6.1 Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Kebrhasilan DPMD
Tahun 2019
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah
Provinsi Banten, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan
dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam
sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional.
Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan
kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan.
Adapun Relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan dan Program adalah sebagaimana berikut :
Pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Banten didukung oleh kegiatan – kegiatan rutin maupun
pembangunan sebagai berikut :
5. Program Tata Kelola Pemerintahan 1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;
2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
4) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;
5) Peningkatan Kapasitas Aparatur;
6) Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah;
7) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
84
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
6. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
1) Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa;
2) Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna;
3) Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
4) Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa;
5) Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa
7. Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
1) Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum
Adat;
2) Pembinaan, Fasilitasi dan Advokasi Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa/Kelurahan;
3) Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat Menuju Desa Adat
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1) Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif Pembangunan Desa;
2) Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan
Desa/Kelurahan;
3) Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa
3.6.2 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau
Kegagalan
1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dilaksanakan di Kasi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, dengan Anggaran
sebesar Rp. 1.597.701.800,- Progres Realisasi Fisik 100 % dan
Realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.211.566.000,- (75,83 %),
Penyerapan Anggaran kurang dari 80 % dikarenakan :
• Sub Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
pada Gelar TTG Tingkat Nasional terdapat beberapa
Efisiensi dari Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
(menyesuaikan Tarif Akomodasi dan Tiket Pesawat), serta
85
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Efisiensi dari Belanja Paket Pengiriman Barang disesuaikan
dengan Kapasitas Barang yang dibawa.
• Out Kegiatan
Terselengaranya Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat
Nasional di Provinsi Bengkulu pada Bulan September 2019.
• Outcome Kegiatan
• Lomba Karya Inovasi Ttg Tingkat Nasional :
Juara Harapan I Dari SMK Bismillah Padarincang
Serang (Alat Pendeteksi Mitigasi Bencana)
• Gelar Teknologi Tepat Guna (Ttg) Tingkat Nasional
Juara Harapan I Ttg Unggulan Dari Tangerang
Selatan Budi Agasi (Masyarakat) (Alat Sistem
Timbangan Ternak Otomatis)
Juara Stand Terbaik III Gelar Ttg Tingkat Nasional.
• Piagam Penghargaan Kepada Gubernur Banten sebagai
Kepala Daerah yang melakukan Pembinaan terhadap
Inovator TTG dan Posyantek Berprestasi
86
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
• Permasalahan
Tidak adanya tindaklanjut kepada Pemenang TTG tingkat
Nasional terhadap Hasil Cipta
• Solusi
Perlunya ada perhatian dari Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota terhadap hasil cipta TTG.
• Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa
dilaksanakan di Kasi Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Desa, dengan Anggaran sebesar Rp.
484.245.400,- Progres Realisasi Fisik 100 % dan
Realisasi Keuangan sebesar Rp. 361.044.200,- (74,56
%), Penyerapan Anggaran kurang dari 80 % dikarenakan
terdapat beberapa Efisiensi antara lain dari Belanja Uang
untuk diberikan kepada Masyarakat, Belanja Hadiah
Prestasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat
dan Desa, Uang Saku, Belanja Perjalanan Dinas Dalam
dan Luar Daerah dan Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan:
• Out Kegiatan
Terselengaranya Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa di
32 Bumdes .
• Outcome Kegiatan
Terlaksananya Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga
Ekonomi Umuat PWRI Provinsi Banten
• Terbaik 1 Bumdes Inovatis Program Inovasi Desa
• Bumdes Dewara Desa Warung Banten Kecamatan
Cibeber Kabupaten Lebak.
e. Permasalahan
• Belum adanya perhatian Pemerintah Provinsi terhadap
Bumdes di Desa Tertinggal dan Desa berkembang
87
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
f. Solusi
• Pemberian Penyertaan Modal kepada Bumdes di Desa
Tertinggal dan Desa Berkembang.
4. Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
a. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
dan Hukum Adat, dilaksanakan oleh Kasi Pemberdayaan
Lembaga dan Hukum Adat Masyarakat dengan Anggaran
sebesar Rp. 334.768.600,- Progres Realisasi Fisik 100 %,
Progres Realiasi Keuangan sebesar Rp. 209.598.300,- (62,61
%) hal ini disebabkan karena terdapat Efisiensi Anggaran
dibeberapa Belanja yaitu : Belanja Sewa Ruang Rapat, Belanja
Perlengkapan Peserta dan Belanja Uang Saku Peserta.
1. Out Put Kegiatan
• Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan,
Penataan dan Musyawarah Kumpul Tokoh
Masyarakata Hukum Adat di 41 Lembaga Masyarakat
Hukum Adat.
2. Outcome Kegiatan
• Tersusunnya Profil Lembaga Masyarakat Hukum
Adat di 41 Lembaga Masyarakat Hukum Adat.
b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa,
dilaksanakan oleh Kasi Ketahanan Masyarakat dengan
Anggaran sebesar Rp. 6.173.395.250,- Progres Realisasi Fisik
100 %, Progres Realiasi Keuangan sebesar Rp. 4.134.659.910,-
(66,98 %), terdiri dari 5 Sub Kegiatan, yaitu :
1. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Dalam
Pembangunan Desa (TMMD), Pagu Sub Kegiatan sebesar
Rp. 621.173.500,- terrealisasi sebesar Rp. 364.558.700,-
(58,69%). Efisiensi sebesar Rp. 256.614.800,- Efisiensi
terbesar pada Sub Kegiatan ini pada :
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.
99.975.000,-
• Belanja Bahan Baku Bangunan sebesar Rp.
56.665.000,-
• Belanja Jasa Narasumber sebesar Rp. 35.000.000,-
88
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
• Belanja Perlengkapan Peserta sebesar Rp.
27.000.000,-
• Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sebesar
Rp.15.600.000,-
• Belanja Sewa Meja Kursi sebesar Rp. 14.206.000,-
2. Sub Kegiatan Roadshow Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM), Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp.
521.252.000,- (58,87%), terrealisasi sebesar Rp.
306.840.000,- Efisiensi sebesar Rp. 214.412.000,-
Efisiensi terbesar pada Sub Kegiatan ini pada :
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.
148.950.000,-
• Belanja Uang Saku Peserta sebesar Rp. 26.000.000,-
• Belanja Dokumentasi sebesar Rp. 18.500.000,-
3. Sub Kegiatan Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan TP
PKK (Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Kelembagaan
PKK Provinsi Tentang Pemberdayaan Kelembagaan
Masyarakat), Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp.
3.455.669.750,- terrealisasi sebesar Rp. 2.277.838.210,-
(65,92) Efisiensi sebesar Rp. 1.177.831.540,- Efisiensi
terbesar pada Sub Kegiatan ini pada:
• Belanja Uang Saku Peserta sebesar Rp. 229.250.000,-
• Belanja Jasa Narasumber sebesar Rp. 176.500.000,-
• Belanja Sewa Tenda sebesar Rp. 158.864.000,-
• Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sebesar
Rp.152.540.000,-
• Belanja Perlengkapan Peserta sebesar Rp.
96.500.000,-
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.
91.304.090,-
• Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Praktek sebesar
Rp. 40.000.000,-
• Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning
(AC) sebesar Rp. 38.780.000,-
• Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.
31.873.300,-
• Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp. 29.200.000,-
89
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
4. Sub Kegiatan Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan
POSYANDU, Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp.
1.500.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 1.136.378.000,-
(75,76 %), Efisiensi sebesar Rp. 363.622.000,- Efisiensi
terbesar pada Sub Kegiatan ini pada :
• Belanja Uang Saku Peserta sebesar Rp. 108.000.000,-
• Belanja Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang
Kepada Masyarakat sebesar Rp. 93.912.000,-
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.
55.060.000,-
• Belanja Sewa Tenda sebesar Rp. 28.800.000,-
• Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sebesar
Rp.28.080.000,-
• Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.
16.950.000,-
• Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp. 16.500.000,-
5. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa, Pagu Sub
Kegiatan sebesar Rp. 75.300.000,- terrealisasi sebesar Rp.
49.045.000,- (65,13%), Efisiensi sebesar Rp. 26.255.000,-
Efisiensi terbesar pada Sub Kegiatan ini pada :
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.
5.725.000,-
• Belanja Uang Saku Peserta sebesar Rp. 5.500.000,-
• Belanja Perlengkapan Peserta sebesar Rp. 4.180.000,-
• Belanja jasa Narasumber sebesar Rp. 4.000.000,-
• Belanja Penggandaan sebesar Rp. 2.580.000,-
c. Out Put Kegiatan
1. Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa pada 5 Sub Kegiatan
yaitu :
• Koordinasi Lintas Sektor Dalam Pembangunan Desa
(TMMD) ke 104,105 dan 106;
• Pembinaan Kelembagaan Desa di 16 Desa Tertinggal
sesuai Lokus Sasaran yang telah ditetapkan;
• Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan TP PKK
(Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Kelembagaan
90
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
PKK Provinsi Tentang Pemberdayaan Kelembagaan
Masyarakat) di 8 Kabupaten/Kota sesuai 10 Program
Kerja PKK;
• Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan
POSYANDU di 16 Desa Tertinggal sesuai Lokus
Sasaran yang telah ditetapkan;
• Roadshow Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM), sesuai usulan dari Dandim Provinsi
Banten
d. Outcome Kegiatan
Juara Harapan 1 Nasional Kategori Pembinaan Kelembagaan
Posyandu pada Kabupaten/Kota, Posyandu Kota Tangerang
Provinsi Banten;
e. Permasalahan
• Rencana Operasional Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan
Kegiatan dan Kerangka Acuan Kerja tidak sepenuhnya
dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan;
• Pemahaman terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa
kurang diperhatikan;
• Belum optimalnya pelakasanaan kegiatan dikarenakan
terlambatnya pengajuan permohonan SPP dan SPM
• Adanya ketidaksesuaian antara jadwal kegiatan yang telah
ditetapkan dengan pelaksanaan.
f. Solusi
• Perlunya perencanaan program/kegiatan yang lebih
matang dan mekanisme administrasi keungan didalam
pelaksanaannya harus sesuai serta mengikuti alur kas dan
kurva S yang sudah ditetapkan dalam DPA.
• Mengintensifkan pengendalian pelaksanaan
program/kegiatan.
• Melakukan sinergitas program/kegiatan dengan Lembaga
Terkait.
91
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
B. REALISASI ANGGARAN DPMD PROVINSI BANTEN
Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
merupakan suatu subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan
elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. yang melatar belakangi
ditetapkannya peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah
adalah adanya keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif
dan efisien, dan tentunya dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik,
yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.
Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu rangkaian siklus Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari
perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan anggaran pada DPMD Provinsi Banten sesuai dengan DPA
sebagaimana tercantum dalam pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
DPMD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.
A. Pengelolaan Belanja DPMD Provinsi Banten
Belanja DPMD Provinsi Banten disusun untuk mendanai pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah yang bersifat Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.
DPMD Provinsi Banten menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik
dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan
kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran
dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran DPMD Provinsi Banten yang
menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan, serta
pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud
dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan
pendapatan, serta pembangunan diberbagai sektor yang ada di masyarakat, khususnya
urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
92
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
1. Kebijakan Umum Keuangan DPMD Provinsi Banten
Arah kebijakan belanja DPMD Provinsi Banten disusun berdasarkan prinsip-
prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan
memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang, prioritas
pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan potensi dan permasalahannya, serta
perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.
Kebijakan Belanja APBD pada DPMD Provinsi Banten secara deskriptif
dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:
1) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
2) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja Murni APBD DPMD Provinsi Banten pada Tahun Anggaran
2019 dianggarkan sebesar Rp. 29.038.400.000,00,- pada Belanja Perubahan APBD
DPMD TA. 2019 menjadi Rp. 28.964.406.000,00,- dapat direalisasikan sebesar
Rp.23.548.505.844,00 atau mencapai 81,30%, apabila dibandingkan dengan
Realisasi Anggaran pada Tahun 2018, terjadi penurunan pada Realisasi Penyerapan
Anggaran sebesar 5,8 % dari Anggaran sebesar Rp. 24.498.950.000,- terealisasi
sebesar Rp. 21.095.419.843 (86,11%) yang perinciannya dapat dilihat pada tabel
berikut:
No Uraian Pagu Anggaran
Rencana
Fisik Realisasi
Sisa
Anggaran
% (Rp) % Fisik (Rp)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.601.000.000 100 11.768.390.001 86,53 100 1.832.609.999
BELANJA LANGSUNG
1 Program Tata Kelola Pemerintahan 3.792.045.600 100 3.173.853.404 83,70 100 618.192.196
1
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset 42.100.000 100 28.030.000 66,58 100 14.070.000
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 398.629.000 100 361.780.790 90,76 100 36.848.210
3 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 759.500.000 100 694.572.000 91,45 100 64.928.000
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 369.560.000 100 227.731.900 61,62 100 141.828.100
5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.399.571.500 100 1.068.392.383 76,34 100 331.179.117
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 124.119.000 100 103.339.000 83,26 100 20.780.000
7
Rapat Koordinasi ke Dalam dan Ke Luar
Daerah 563.202.100 100 559.318.331 99,31 100 3.883.769
8
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan 30.704.000 100 27.349.000 89,07 100 3.355.000
9 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 104.660.000 100 103.340.000 98,74 100 1.320.000
2
Program Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa 3.283.480.700 100 2.671.382.400 81,36 100 612.098.300
1
Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat
Desa 476.392.000 100 447.297.000 93,89 100 29.095.000
2
Penataan dan Pengembangan Potensi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
534.332.900 100 481.646.200 90,14 100 52.686.700
93
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
3
Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi
Desa
484.245.400 100 361.044.200 74,56 100 123.201.200
4
Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap
Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
190.808.600 100 169.829.000 89,00 100 20.979.600
5
Pembinaan dan Pengembangan dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
1.597.701.800 100 1.211.566.000 75,83 100 386.135.800
3 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
6.661.810.700 100 4.484.786.202 67,32 100 2.177.024.498
1
Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat dan Hukum Adat
334.768.600 100 209.598.300 62,61 100 125.170.300
2
Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat
Menuju Desa Adat 153.646.850 100 140.527.992 91,46 100 13.118.858
3 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 6.173.395.250 100 4.134.659.910 66,98 100 2.038.735.340
4
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa 1.626.069.000 100 1.450.093.837 89,18 100 175.975.163
1
Penataan, Pembinaan dan Pengembangan
Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan
749.724.000 100 683.605.479 91,18 100 66.118.521
2
Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama
Desa
209.472.000 100 181.482.258 86,64 100 27.989.742
3
Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif
Pembangunan Desa
666.873.000 100 585.006.100 87,72 100 81.866.900
J U M L A H 28.964.406.000 100 23.548.505.844 81,30 100 5.415.900.156
94
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok
dan Fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan
sekaligus sebagai alat kendali, penilaian kualitas kinerja dan pendorong
terwujudnya Good Governance Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Banten.
Dalam kegiatan program-program pemberdayaan masyarakat selama Tahun
Anggaran 2019 menunjukan bahwa selain keberhasilan dari beberapa
kegiatan, namun masih ada kegiatan yang belum terlaksana secara
maksimal dibandingkan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Realisasi Anggaran pada
Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2019 menurun apabila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana rata-rata tahun 2018
pencapaian kinerja anggaran adalah sebesar 86,68 % sedangkan pada tahun
2019 sebesar 81,03 %, hal ini disebabkan karena ada beberapa hambatan
dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :
3. Alokasi dana APBD dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setiap tahun
mengalami peningkatan namun program dan kegiatan yang menyentuh
masyarakat langsung masih belum optimal, hal ini karena :
1) Keterbatasan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, tidak bisa
melaksanakan kegiatan Fisik di Belanja Langsung, contohnya Pemberian
Bantuan kepada Bumdes, Pembangunan Jembatan Gantung di Daerah
Perbatasan, Pembangunan Gedung Bumdes dan Pendampingan Kepada
Pembangunan Kawasan Perdesaan.
2. Belum sepenuhnya OPD terkait baik Tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan
masyarakat secara terpadu dan sinergis secara optimal.
95
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
B. . LANGKAH-LANGKAH KE DEPAN
Tantangan pada tahun-tahun mendatang tentunya bukan hal yang
mudah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten
untuk terus berkomitmen memberdayakan masyarakat di Provinsi Banten.
Penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengatasi dengan memberikan
bantuan kebutuhan dasar hidupnya saja, tetapi perlu didukung antara lain
dengan kebijakan yang pro poor, sinkronisasi program yang terpadu,
penguatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan di desa/kel., hal ini
menjadi hal yang penting dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin
menuju keberdayaan dan kemandirian.
Langkah-langkah yang akan diupayakan dalam pemberdayaan
masyarakat ke depan adalah :
1. Meningkatkan jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat;
2. Memfasilitasi Rumah Tangga Miskin untuk berusaha;
3. Meningkatkan pusat layanan informasi Teknologi Tepat Guna;
4. Meningkatkan kemampuan komunitas masyarakat dalam mengelola dan
memanfaatkan sumber daya alam;
5. Memfasilitasi Lembaga kemasyarakatan (TP PKK, POSYANDU, LPM, RT
RW, dan KARANG TARUNA) agar aktif berperanserta dalam
pemberdayaan masyarakat;
6. Meningkatkan jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai tenaga
fasilitator, motivator dan dinamisator pemberdayaan masyarakat di
desa/kel.;
7. Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat;
8. Melakukan fasilitasi penerapan sistim manajemen pembangunan
partisipatif, serta
9. Meningkatkan komunitas masyarakat yang mengembangkan nilai nilai adat
dan sosial budaya lokal.
Pentingnya Komitmen dan dukungan semua pihak untuk
pengembangan program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka
mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat
baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan
penganggaran yang sesuai dan akuntabel.
Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan
indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan
mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan OPD Provinsi
96
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 2019
DPMD Provinsi Banten
Banten yang sudah baik dapat lebih ditingkatkan. Upaya koordinasi dan
peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi perlu dilakukan dengan
lebih harmonis, mengingat berbagai target indikator dalam pencapaiannya
perlu melibatkan OPD/instansi pemerintah baik di Pemerintah Provinsi
Banten, Pemerintah Kab./Kota maupun dengan Pemerintah
Desa/Kelurahan.