laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) tahun...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2019

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Tahun 2018

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2018

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana

kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun

2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2017.

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab

pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan

pencapaian indikator kinerja utama (IKU) PD yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah

berhasil dicapai.

Dari 1 (satu) IKU PD tahun 2018, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, IKU dapat

tercapai dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian IKU Perangkat Daerah

merupakan hasil dari upaya-upaya Perangkat Daerah, juga berkat dukungan dan partisipasi

seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang

berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Perangkat

Daerah pada tahun 2018.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada

beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada

capaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan

terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk

memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Perangkat Daerah dapat

dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Meningkatkan sinergi dan koordinasi internal agar terbentuk kerja sama yang baik sehingga

pencapaian target dapat sesuai harapan.

2. Meningatkan fungsi pengendalian intenal pada masing-masing bidang dan UPT esuai

dengan norma yang berlaku.

3. Meningkatkan anggaran, sarana dan prasarana penunjang sehingga mampu mendorong

suasana kerja yang kondusif.

4. Mengoptimalkan peran semua PNS untuk terlibat dalam kegiatan sesuai dengan kapasitas

masing-masing.

5. Memberi motivasi semua PNS untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sehingga

mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi.


Tahun 2018

iv

6. Meningkatkan kedisiplinan PNS sehingga pelanggaran disiplin yang terjadi bisa ditekan.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan

adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui

penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku

kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi

pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya

kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.


Tahun 2018

v

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ii

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………. iv

DAFTAR ISI …………………………………………………………………… v

BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………. 1

A. Latar Belakang ……………………………..………………

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..……………..

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued).................................

1

2

4

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …..........................................… 5

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 – 2021 ...........................

B. Rencana Kinerja 2018 ...................………………………..

C. Perjanjian Kinerja 2018 ..................………………………

5

9

11

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………… 12

A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………..

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018..................

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja................................

D. Realisasi Anggaran ......................................………………..

12

13

14

22

BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………… 24

LAMPIRAN – LAMPIRAN.


Tahun 2018

1

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,

akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah

menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib

menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap

akhir tahun anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang

dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis

yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan

alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dan Rencana

Kinerja Tahun 2018, maka LKj IP Perangkat Daerah yang disusun merupakan

realisasi hasil kegiatan tahun 2018 dan menyajikan laporan kemajuan

penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati

Gunungkidul.

BAB

I

PENDAHULUAN


Tahun 2018

2

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja BKPPD.

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yaitu

melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang

kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

Adapun fungsi yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah yaitu :

a. perumusan kebijakan umum di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumusan kebijakan umum di bidang

kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kepegawaian,

pendidikan, dan pelatihan;

d. pembinaan status, kedudukan pegawai, dan peningkatan kinerja pegawai;

e. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pegawai ASN dan fasilitasi pemberian

penghargaan Pegawai Negeri Sipil Daerah;

f. penyusunan formasi dan pengadaan pegawai ASN;

g. pengolahan data dan sistem informasi ASN;

h. penyelenggaraan pengembangan pegawai ASN;

i. penyiapan bahan pengangkatan, mutasi jabatan administrasi, JPT dan

fungsional, penempatan, kepangkatan, dan pensiun PNS Daerah;

j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kepegawaian,

pendidikan, dan pelatihan;

k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional

di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kepegawaian,

pendidikan, dan pelatihan; dan

m. pengelolaan UPT.


Tahun 2018

3

1 4

12

32

eselon II

Eselon III

Eselon IV

Non Eselon

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yaitu:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Subbagian Umum;

c. Bidang Status, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari:

1. Subbidang Status dan Kedudukan Pegawai;

2. Subbidang Kinerja Pegawai

3. Subbidang Kesejahteraan Pegawai

d. Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai terdiri dari:

1. Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;

2. Subbidang Pengembangan Pegawai;

3. Subbidang Pengolahan Data Pegawai;

e. Bidang Mutasi terdiri dari:

1. Subbidang Mutasi Jabatan Administrasi, JPT dan Penempatan Pegawai;

2. Subbidang Mutasi Jabatan Fungsional dan Kepangkatan;

3. Subbidang Pengangkatan dan Pensiun;

f. UPT; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung

sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 49 orang pada

akhir tahun 2018. Adapun jabatan struktural di lingkungan BKPPD sebanyak 18

jabatan, terdiri dari eselon II.b = 1 jabatan, eselon III = 4 jabatan, eselon IV = 13

jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 32 orang.

Gambar 1.1

Sumber : Subbagian Umum BKPPD.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2018


Tahun 2018

4

1 6

38

4

Gol I/a-I/d

Gol II/a-II/d

Gol II/a-III/d

Gol IV/a-IV/e

Sedangkan komposisi pegawai BKPPD berdasarkan Golongan Ruang adalah

sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2018

1 I/a – I/d 1

2 II/a – II/d 6

3 III/a – III/d 38

4 IV/a – IV/e 4

Jumlah 49


Gambar 1.2


C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh

BKPPD pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan Pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah belum dapat

dilakukan secara optimal sebagai akibat adanya moratorium pengadaan CPNS.

2. Sistem Informasi Kepegawaian yang belum terintegrasi secara maksimal sehingga

data base kepegawaian kurang akurat dan up to date.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2018


Tahun 2018

5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi

tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh

masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis BKPPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 34

Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun

2017. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka

menengah yang menjadi tolok ukur kinerja BKPPD dalam melaksanakan amanat

yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan

adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Gunungkidul yaitu :

“ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur”

Selanjutnya BKPPD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan

dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja

sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran strategis dan indikator kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Aparatur yang kompeten dan

profesional meningkat.

Indeks profesionalitas ASN

2 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

Perangkat Daerah (PD)

Persentase kesesuaian program dalam

Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra

PD terhadap RPJMD

BAB

II PERENCANAAN KINERJA


Tahun 2018

6

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

3 Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Perangkat Daerah

(PD) Meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat

waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

4 Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan PD meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor

271/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama

Alasan/Penjelasan/ Formulasi

1 Aparatur yang

kompeten dan

profesional

meningkat.

Indeks profesionalitas

ASN Hasil rata-rata indikator program :

1. Persentase kenaikan pangkat

dan pensiun PNS tepat waktu

serta pengangkatan dan

pemindahan PNS yang sesuai

formasi

2. Persentase Pengiriman

Peserta Diklat dan Tugas

Belajar sesuai kebutuhan.

3. Persentase Pelanggaran dan

Kasus PNS yang

terselesaikan

Berdasarkan IKU PD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan

Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Nomor 63/KPTS/BKPPD/2017 tentang Indikator

Kinerja Program di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah, yaitu sebagai berikut:


Tahun 2018

7

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Program


1 Aparatur yang

kompeten dan

profesional

meningkat.

Persentase

kenaikan pangkat

dan pensiun PNS

tepat waktu serta

pengangkatan dan

pemindahan PNS

yang sesuai

formasi

∑ kenaikan pangkat dan

pensiun PNS tepat waktu

∑ Total PNS yang naik

pangkat dan pensiun

∑ pengangkatan dan

pemindahan pns

yang sesuai formasi

∑ total pns yang diangkat

dan dipindahkan

Tipologi data : Non Komulatif

x100%

x 100%

Persentase

Pengiriman

Peserta Diklat dan

Tugas Belajar

sesuai kebutuhan

∑ PNS yg memperoleh sertifikat

diklat dan tugas belajar

∑ Total PNS yg mengikuti diklat

dan tugas belajar


x 100%

Persentase

Pelanggaran dan

Kasus PNS yang

terselesaikan

∑ Pelanggaran dan kasus PNS yg

terselesaiakan

∑ Pelanggaran dan kasus PNS


x 100%

2 Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraa

n pelayanan

publik

meningkat

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Perangkat Daerah

Total dari nilai

persepsi per unsur

Total unsur yang

terisi

Tipologi data : Non

Komulatif

x Nilai penimbang

Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah

bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071

Untuk memudahkan interprestasi terhadap


Tahun 2018

8

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Program


penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian

tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25

dengan rumus:

IKM Unit Pelayanan x 25

Tipologi data: Non komulatif

3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun

tepat waktu:

1. laporan

bulanan

2. laporan

semesteran

3. laporan

tahunan

∑ laporan keuangan

disusun tepat waktu

∑ laporan keuangan

disusun

x 100%


4 Kesesuaian

program dalam

dokumen

perencanaan

daerah

Persentase

kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja

(Renja) PD

terhadap Program

dalam Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah (RKPD)

∑ Program dalam Rencana Kerja

(Renja) PD

∑ Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD)

x 100%

Persentase

kesesuaian

Program dalam

Renstra PD

terhadap Program

dalam RPJMD

∑ Program dalam Renstra PD

∑ Program dalam RPJMD

x 100%


Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

∑ realisasi pemenuhan administrasi

perkantoran

∑ administrasi perkantoran yang

dibutuhkan

x 100%


Tahun 2018

9

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Program


perkantoran


Persentase

pemenuhan

kebutuhan sarana

dan prasarana

aparatur

∑ realisasi pemenuhan sarana dan

prasarana

∑ sarana dan prasarana yang

direncanakan

x 100%


Persentase

Aparatur Sipil

Negara taat aturan

∑ ASN PD yang taat aturan

∑ ASN PD

x 100%


3. Program-program

Untuk mencapai sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah, dengan melaksanakan program prioritas yaitu Program Pembinaan

dan Kesejahteraan Aparatur, Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai,

Pengangkatan Pemindahan dan Pensiun, sedangkan program-program penunjang atau

pendukung pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

3. Program Peningkatan kualitas perencanaan

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

6. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

B. RENCANA KINERJA 2018

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di

depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang

tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives)

apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.

Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang

menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.


Tahun 2018

10

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyusun perencanaan kinerja

tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program,

dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2018 menguraikan target

kinerja yang hendak dicapai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

selama tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus

dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat

kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan

tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Target sasaran untuk Tahun 2018 merupakan target tahun kedua dari Renstra

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 2016-2021 dan Rencana

Kinerja Tahunan 2018 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang

akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Aparatur yang kompeten

dan profesional meningkat


ASN indeks 100,00

2 Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Perangkat Daerah

indeks 78,50

3 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

persen 100,00

4 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

daerah

Persentase kesesuaian

Program dalam Rencana

Kerja (Renja) PD terhadap

Program dalam Rencana

Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) dan Program dalam

Renstra PD terhadap

Program dalam RPJMD

persen 100,00


Tahun 2018

11

C. PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Tahun 2018 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan Bupati Gunungkidul untuk

mewujudkan target kinerja tahun kedua dari Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki

oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Perjanjian Kinerja Tahun

2018 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja

Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah selama Tahun 2018. Target kinerja

merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2018 dari semua

indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target

kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan

organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Tahun 2018 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Nomor 205/DPA/2018 dan diubah seiring dengan Pergeseran DPA Nomor

91/DPA/2018. Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Tahun 2018 sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Aparatur yang kompeten

dan profesional

meningkat


ASN

Indeks 100

NO

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

1 Program Pengangkatan

pemindahan dan Pensiun PNS

Rp. 688.818.400 APBD

2 Program Pengelolaan Data dan

Pengembangan Pegawai

Rp.2.840.314.100 APBD

3 Program Pembinaan dan

Kesejahteraan Aparatur

Rp. 307.261.200 APBD


Tahun 2018

12

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk

mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat

yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun

dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu

pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang

langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang

dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam

regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian

kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun

pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

BAB

III AKUNTABILITAS

KINERJA

Realisasi

Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana


Tahun 2018

13

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi

penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 Berhasil

55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil

X < 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode

Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori

ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk

setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di

setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori,

dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya

akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Capaian indikator kinerja = X 100%

Rencana

(2x Rencana) – Realisasi

Capaian indikator = X 100%

Rencana

Rencana

Rencana

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Capaian sasaran = X 100%

Jumlah indikator kinerja sasaran


Tahun 2018

14

Daerah tahun 2018. Pencapaian IKU tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan sebagai

berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Tahun 2018

No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap

2021 (%) Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

1 Aparatur yang

kompeten dan

profesional

meningkat.

Indeks

profesionalitas

ASN

100 100 100 100 100 100

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan

capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1

“Aparatur yang Kompeten dan Profesional meningkat”

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

mempunyai tugas melaksanakan urusan Penunjang Pemerintahan dan tugas pembantuan di

bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan. Untuk menjalankan tugas tersebut Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai

fungsi diantaranya untuk:

a. pembinaan status, kedudukan pegawai, dan peningkatan kinerja pegawai;

b. penyelenggaraan pengembangan pegawai ASN;

c. penyiapan bahan pengangkatan, mutasi jabatan administrasi, JPT dan fungsional,

penempatan, kepangkatan, dan pensiun PNS Daerah;

d. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kepegawaian, pendidikan, dan

pelatihan;

Keseluruhan fungsi tersebut untuk mendukung sasaran 1 yang ada di Badan

Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu mewujudkan

“Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkat”


Tahun 2018

15

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang

dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Pengukuran Kinerja

No. Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Indeks

Profesionalitas ASN

100 100 95,4 95,4 Sangat

berhasil

100 95,4

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 95,4

Dari hasil evaluasi tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata 95,4 %

yang masuk kategori sangat berhasil. Indeks Profesionalitas ASN dilihat dari 3 (tiga)

indikator yaitu :

1. Persentase kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta pengangkatan dan

pemindahan PNS sesuai formasi.

2. Persentase pengiriman peserta diklat dan tugas belajar sesuai kebutuhan’.

3. Persentase pelangaran dan kasus PNS yang terselesaikan.

Capaian kinerja tahun 2018 dari indikator pertama dapat di jelaskan bahwa untuk

kenaikan pangkat dari usulan sebanyak 1205 orang, yang bisa naik pangkat sesuai dengan

jadwal kenaikan pangkatnya sebanyak 1198 orang atau 99,4 %, dan jumlah PNS yang

pensiun dengan tepat waktu dari usulan sebanyak 345 orang dapat diselesaikan tepat waktu

sebesar 100 %. Sedangkan untuk pemindahan PNS pada tahun 2018 seluruhnya telah sesuai

dengan formasi yang ada, atau dengan capaian 100 %.

Capaian kinerja tahun 2018 dari indikator kedua pada tahun 2018 BKPPD

melaksanakan kegiatan diklat pegawai baik melalui penyelenggaraan maupun pengiriman.

Untuk penyelenggaraan diklat pada tahun 2018 jumlah 335 peserta dengan kelulusan

peserta sebanyak 333 orang atau 99,4 %, pengiriman diklat sebanyak 116 peserta dengan

kelulusan sebesar 100%. Sedangkan untuk pengiriman tugas belajar, dari kebutuhan

sebanyak 13 dapat terealisasi 8 orang atau sebesar 61,5 %.

Capaian kinerja tahun 2018 dari indikator ketiga untuk penyelesaian kasus

pelanggaran disiplin pada dari 8 kasus pelanggaran disiplin yang ditangani,

penyelesaiannya sebesar 100 %.


Tahun 2018

16

Berikut disampaikan evaluasi pencapaian program sesuai dengan Indikator Kinerja

Program yang sudah ditetapkan :

Tabel 3.4

Evaluasi Pencapaian Program Utama

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah


Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase kenaikan

pangkat dan pensiun PNS

tepat waktu serta pengang-

katan dan pemindahan

PNS sesuai formasi

100 100 99,4 99,4 Sangat

berhasil

100 99,4

2 Persentase Pengiriman

Peserta Diklat dan Tugas

Belajar sesuai Kebutuhan

100 100 86,9 86,9 Sangat

berhasil

100 86,9

3 Persentase pelanggaran

dan kasus yang

diselesaikan

100 100 100 100 Sangat

berhasil

100 100

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 95,4

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-

rata 95,4 % yang masuk ketegori sangat berhasil.

Berikut adalah foto-foto kegiatan yang ada di BKPPD dalam rangka mencapai

sasaran yang sudah ditetapkan :

Gambar 1


Tahun 2018

17

Kegiatan belajar mengajar Diklat Teknis dan Fungsional

Gambar 2

Kegiatan Pelantikan Pejabat Struktural

Gambar 3

Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS.


Tahun 2018

18

Dalam melaksanakan program-program tersebut dianggarkan sebesar

Rp.3.836.393.700,00 dalam realisasinya dapat menyerap anggaran sebesar

Rp.3.237.302.605,00 (84,38%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp.599.091.095,00 (15,62%), anggaran yang ada tidak bisa terserap dengan sempurna

karena beberapa hal, diantaranya yaitu pada kegiatan pengadaan pegawai pembiayaannya

dilakukan dengan pola cost sharing, pada kegiatan pengiriman tugas belajar dokter spesialis

target peserta sejumlah 7 orang hanya lulus seleksi sebanyak 4 orang, dan proses seleksi

terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama yang dianggarkan untuk 44 orang, ternyata hanya

ada 27 peserta seleksi sehingga anggaran terutama biaya assessment tidak bisa terserap

sempurna, berikut rincian anggaran dan realisasinya:

Tabel 3.5

Rincian Realisasi Anggaran Program Utama


No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian

(%)

Selisih (Rp.) Efisiensi

(%)

1. Program

pengangkatan,pemi

ndahan dan pensiun

PNS

688.818.400 533.521.895

77,45 155.296.505 22,55

2. Program

Pengelolaan Data

dan Pengembangan

Pegawai

2.840.314.100 2.435.085.310

85,73 405.228.790 14,27

3. Program

Pembinaan dan

Kesejahteraan

Aparatur

307.261.200 268.695.400

87,45 38.565.800 12,55

Jumlah 3.836.393.700 3.237.302.605 84,38 599.091.095 15,62

Permasalahan:

1. Pengiriman tugas belajar untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis tidak dapat

terlaksana secara maksimal karena jumlah peserta yang lulus tidak sesuai dengan yang

direncanakan sehingga anggaran yang disediakan tidak bisa terserap secara maksimal.

2. Proses pengadaan CPNS diselenggarakan secara terpadu di bawah koordinasi BKD

DIY dengan pembiayaan yang dilakukan secara cost sharing antaran BKN dan

BKD/BKPPD di lingkungan Pemda DIY sehingga anggaran yang disediakan tidak bisa

terserap secara maksimal.

3. Jumlah peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama sulit diprediksi

sehingga anggaran tidak bisa terserap secara maksimal.


Tahun 2018

19

Solusi:

1. Untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis, terus diupayakan pengiriman calon

peserta tugas belajar mengikuti seleksi di lembaga pendidikan yang menyelenggarakan

program tugas belajar dokter spesialis, yaitu UGM Yogyakarta dan UNS Surakarta.

2. Menjalin hubungan yang intens dengan BKD DIY, BKPPD Kab/Kota di DIY maupun

BKN Regional I Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan pengadaan CPNS.

3. Mendorong pejabat Administrator yang sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan

diri mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sehingga bisa

mengetahui kompetensi yang dimiliki.

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas,

di setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program penunjang atau

pendukung untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat

Daerah yaitu:

Sasaran 2

“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan perangkat daerah meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2018 mengalami

peningkatan yaitu dari 78,77 pada tahun 2017 meningkat menjadi 78,80 pada tahun 2018.

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 ditargetkan sebesar 78,80 terealisasi sebesar 78,80

sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100 % masuk kategori sangat berhasil. Untuk

mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

Perangkat Daerah

78,77 78,80 78,80 100 Sangat

berhasil

79,80 98,75

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100


Tahun 2018

20

Sasaran 3

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah

meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah

meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah. Capaian kinerja yang diraih pada tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu dari

100,00 %. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan

tahunan tahun 2018 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00% sehingga

realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui

capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah


Program

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase laporan

keuangan disusun

tepat waktu:

4. laporan bulanan

5. laporan

semesteran

6. laporan tahunan

100,00 100,00 100,00 100,00 Sangat

berhasil

100,00 100,00



Tahun 2018

21

Sasaran 4

“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

perangkat daerah”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

perangkat daerah dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan. Persentase

kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD

tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu 100,00 %. Persentase kesesuaian Program dalam

Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2018 ditargetkan sebesar

100,00% terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00%

masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat

dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.8

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja

(Renja) PD terhadap

Program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD) dan Renstra

PD terhadap Program

dalam RPJMD

100,00 100,00 100,00 100,00 Sangat

berhasil

100,00 100,00


Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang mendukung

pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan

dan Kapasitas Aparatur.


Tahun 2018

22

Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar

Rp.916.993.400,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar

Rp.830.500.504,00 (90,57%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp.86.492.896,00 (9,43%), yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.9

Rincian Realisasi Anggaran Program Pendukung


No. Nama Program Anggaran

(Rp.)

Realisasi (Rp.) Capaia

n (%)

Selisih (Rp.) Efisiensi

(%)

1. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

533.063.400 459.657.909 86,23 73.405.491 13,77

2. Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

279.700.000 274.178.145 98,03 5.521.855 1,97

3. Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

25.620.000 18.464.700 72,07 7.155.300 27,93

4. Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

56.500.000 56.440.850 99,90 59.150 0,10

5. Peningkatan kualitas

perencanaan

20.100.000 19.767.900 98,35 332.100 1,65

6. Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

2.010.000 1.991.000 99,05 19.000 0,95

Jumlah 916.993.400 830.500.504 90,57 86.492.896 9,43

Tidak ada permasalahan yang mendasar pada pelaksanaan program-program

tersebut, tetapi memang terdapat pos-pos yang bisa dihemat dan bisa dicukupi dengan dana

yang lebih rendah dari perkiraan semula, seperti biaya listrik, telepon, internet, fotokopi,

dan belanja bahan bakar minyak.

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 85,58% dari

total anggaran yang dialokasikan sebelumnya. Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan utama sebesar 84,69%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan

pendukung sebesar 89,73%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran,

persentase penyerapan anggaran terbesar pada sasaran Akuntabilitas Pengelolaan


Tahun 2018

23

Keuangan Perangkat Daerah Meningkat (99,90%). Sedangkan penyerapan terkecil

pada sasaran Aparatur yang kompeten dan professional meningkat (84,39%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel

berikut ini:

Tabel 3.10

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No Sasaran

Strategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi

Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

Realisasi

1 Aparatur yang

kompeten dan

professional

meningkat

100 100 100 3.836.393.700 3.237.302.605 84,38

2 Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

meningkat

78,80 78,80 100 2.010.000 1.991.000 99,05

3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

100 100 100 56.500.000 56.440.850 99,90

4 Kesesuaian

program dalam

dokumen

perencanaan

daerah

100 100 100 20.100.000 19.767.900 98,35

Jumlah 3.915.003.700 3.315.502.355 84,69

Belanja Langsung

Pendukung

838.383.400 752.300.754 89,73

Total Belanja Langsung 4.753.387.100 4.067.803.109 85,58

Sumber data : Laporan Keuangan Tahun 2018


Tahun 2018

24

LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja

dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporan

atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi PD, LKj

IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Sedangkan bagi publik sendiri, LKj IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga

keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola

pemerintahan yang baik.

LKj IP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud

dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan

menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal,

profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan

lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data

pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2018, namun juga melihat trend

pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir

Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena dari 1 (satu) sasaran Utama

yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan

dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam

pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan

kinerja ke depan. Pertama, walaupun IKU telah mencapai target yang sangat baik,

persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula.

Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan

pemenuhan SDM melalui penerimaan CPNS yang sangat diharapkan oleh masyarakat.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam

pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh

dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-

upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

PENUTUP BAB

IV


Tahun 2018

25

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari

penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh

instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan

dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan

solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti

menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya

dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP

benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan

kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) tahun...

Documents