laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) 2017 filepenggunaan anggaran tahun 2017. laporan kinerja...
TRANSCRIPT
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 0
PENGADILAN TINGGI
SUMATERA SELATAN
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP)
2017
PALEMBANG, FEBRUARI 2018
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 1
Kata Pengantar
Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good
governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapora Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya, maka Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017.
Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Tahun 2017 merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan atas
penggunaan anggaran tahun 2017. Laporan Kinerja Tahun 2017 ini telah membandingkan antara
Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 serta Capaian Kinerja.
Secara umum target kinerja Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan telah berhasil dicapai
dengan baik. Capaian Kinerja yang diperoleh pada tahun 2017 tidak terlepas dari dukungan seluruh
Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan baik bidang teknis maupun non teknis.
Melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan
baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Pengadilan
Tinggi Sumatera Selatan.
Palembang, Februari 2018 KETUA PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN
OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, SH., MH. HAKIM UTAMA
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 2
Ringkasan Eksekutif
Di dalam Reviu Perencanaan Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Tahun 2017
mengacu kepada Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kerja yang telah ditetapkan. Pengadilan
Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis. Kedua Sasaran Strategis
tersebut diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja tahun 2017 hanya 1 (satu) Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan
baik (capaian 100% atau lebih) yaitu :
• Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan adalah sebesar
93,22%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat
diilustrasikan dalam tabel :
1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yg Pasti, Transparan, Dan Akuntabel
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 86% 83,8% 97,4%
c. Persentase penurunan sisa perkara 50% 47,5% 95%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum:
• Kasasi
• PK
40%
55%
20%
54,8%
50%
99,6%
e. Index responden pengadilan tingkat pertama yang
puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi 95% 72,80% 76,63%
Rata-rata Capaian Sasaran Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 86,44%
2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju tepat waktu 100% 100% 100%
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah diputus 100% 100% 100%
Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara 100%
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 1
RINGKASAN EKSEKUTIF 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 5
DAFTAR GRAFIK 7
DAFTAR BAGAN 8
DAFTAR GAMBAR 9
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 10
B. Tugas Pokok dan Fungsi 12
C. Struktur Organisasi 13
D. Isu Strategis 20
E. Sistematika Penyajian 22
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis 2015 - 2019 24
1. Visi 24
2. Misi 25
3. Tujuan 25
4. Sasaran Strategis 26
5. Program Utama dan Kegiatan 28
B. Rencana Kinerja Tahun 2017 32
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
A. Capaian Kinerja Organisasi 34
B. Realisasi Anggaran 47
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 53
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 4
B. Rekomendasi 54
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi 56
2. Reviu Indikator Kinerja Utama 57
3. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2017 62
4. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2017 63
5. Matriks Reviu Renstra 2015-2019 65
6. Pengukuran Kinerja 67
7. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 68
8. Undangan Rapat (1) Pembahasan LKjIP dan Laptah 2017 70
9. Absen Rapat Pembahasan LKjIP dan Laptah 2017 71
10. Foto Rapat Pembahasan LKjIP dan Laptah 2017 73
11. Undangan Rapat (2) Pembahasan LKjIP 2017 75
12. Absen Rapat (2) Pembahasan LKjIP 2017 77
13. Foto Rapat Pembahasan (2) LKjIP 2017 79
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 5
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 10
Tabel 2.1 Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 27
Tabel 2.2 Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran Strategis dan IKU 29
Tabel 2.3 Tabel Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 30
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Palembang 32
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Palembang 33
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja 2017 35
Tabel 3.2 Capaian Sasaran 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel 36
Tabel 3.3 Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan 37
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 38
Tabel 3.5 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 38
Tabel 3.6 Persentase Penurunan Sisa Perkara 39
Tabel 3.7 Capaian Sasaran Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi dan PK 40
Tabel 3.8 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 40
Tabel 3.9 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 41
Tabel 3.10 Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan
Pengadilan Tinggi 42
Tabel 3.11 Kategorisasi Mutu Pelayanan 43
Tabel 3.12 Rata-rata Skor dan Peringkat Pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks
Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di PT Sumatera Selatan 44
Tabel 3.13 Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 45
Tabel 3.14 Persentase Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 45
Tabel 3.15 Persentase Amar Putusan Perkara yang Dapat Diakses secara online
dalam maksimal 1 hari kerja sejak diputus 46
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Badan Urusan Adminstrasi Tahun 2017 47
Tabel 3.17 Realisasi Belanja Pegawai DIPA 01 48
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 6
Tabel 3.18 Realisasi Belanja Barang DIPA 01 49
Tabel 3.19 Realisasi Belanja Modal DIPA 01 50
Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Dirjen Badilum Tahun 2017 50
Tabel 3.21 Rincian DIPA 03 Badan Peradilan Umum 51
Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2017 52
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 7
DAFTAR GRAFIK
Grafik 3.1 Realisasi DIPA 01 47
Grafik 3.2 Realisasi Anggaran DIPA 03 50
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 8
DAFTAR BAGAN
Bagan 1.1 Struktur Organisai Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 14
Bagan 2.1 Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 26
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 9
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 11
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 10
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan
akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.
8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, maka Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2017.
Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Tahun 2017 merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan atas
penggunaan anggaran tahun 2017. Laporan Kinerja Tahun 2017 ini telah membandingkan antara
Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 serta Capaian Kinerja.
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan (disebut juga Pengadilan Tinggi Palembang)
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tanggal 08 September 1964
dahulu meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tanggal 29 Juli 1980 tentang Pembentukan Pengadilan
Tinggi Lampung yang meliputi wilayah hukum Provinsi Lampung dan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi yang
meliputi wilayah Hukum Provinsi Jambi serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tanggal 6
Juli 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Pengadilan Tinggi Sumatera
Selatan selaku kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung membawahi 9 (sembilan) Pengadilan
Negeri yaitu :
Tabel 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
No Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
1. Pengadilan Negeri Palembang Kelas
IA Khusus Wilayah Kota Palembang
2. Pengadilan Negeri Lubuklinggau
Kelas IB
Wilayah Kabupaten Lubuklinggau, Kabupaten Musi
Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Pengadilan Negeri Kayuagung Wilayah Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan
Ilir
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 11
4. Pengadilan Negeri Sekayu Wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten
Musi Banyuasin
5. Pengadilan Negeri Muaraenim Wilayah Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
6. Pengadilan Negeri Baturaja
Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Pengadilan Negeri Lahat Wilayah Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat
Lawang
8. Pengadilan Negeri Prabumulih Wilayah Kota Prabumulih
9. Pengadilan Negeri Pagaralam Wilayah Kota Pagaralam
Gambar 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien,
transparan dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan
prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai bentuk
pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2017, maka
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 12
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan perlu untuk menyusun Laporan Linerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2017.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di
lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 yang menyatakan :
❖ Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di
tingkat banding (Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
❖ Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir
sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya (Pasal 51 ayat
2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum yang telah diubah pertama
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009);
❖ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada
instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang
Nomor 8 tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
❖ Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-
Undang (Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 kedua dengan
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Fungsi Mengadili yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Tinggi;
2. Fungsi Pembinaan yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis
yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan
kepegawaian;
3. Fungsi Pengawasan yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku
hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap
jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum;
4. Fungsi Nasehat yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi
pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 13
5. Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian
serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi
peradilan.
C. Struktur Organisasi
Stuktur Organisasi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan mengacu pada Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan dan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 14
Bagan 1.1: Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 15
Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim Tinggi
mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan terdapat
jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua
membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat empat
bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda
Tipikor, dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural adalah Sekretaris terdapat dua
Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum &
Keuangan. Untuk Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian mempunyai dua Kepala Sub
Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Rencana Program & Anggaran dan Kepala Sub Bagian
Kepegawaian & Teknologi Informasi. Sedangkan Kepala Bagian Umum dan Keuangan
mempunyai dua Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Rumah Tangga dan Kepala
Sub Bagian Keuangan & Pelaporan. Masing-masing Kepala Sub Bagian mempunyai staf,
sedangkan Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera.
Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sesuai struktur
organisasi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :
1. Ketua Pengadilan Tinggi
a. Sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi
pada Pengadilan;
b. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di peradilan tingkat
banding dan peradilan tingkat pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
c. Menunjuk hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang
hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan;
d. Menyerahkan pelaksana administrasi perkara kepada Panitera Pengadilan, Undang-
Undang Nomor 2 tahun 1986 pasal 53;
e. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera,
sekretaris;
f. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan
menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
g. Dalam melaksanakan pengawasan Ketua Pengadilan dapat memberi petunjuk, teguran
dan peringatan yang dipandang perlu;
h. Membagikan berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada majelis Hakim untuk dilaksanakan.
2. Wakil Ketua
a. Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan;
b. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya;
c. Sebagai koordinator pengawasan.
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 16
3. Majelis Hakim
Bertugas memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam
hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para
pihak dan saksi. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam
persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana
tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan peradilan.
4. Panitera
Dalam melaksanakan tugas pokok, Panitera Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan di bidang teknis;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
d. Pelaksanaan pengelolaan perkara tipikor;
e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi
perkara;
f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang
ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan
administrasi kepaniteraan;
g. Pembinaan teknis kepaniteraan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan.
5. Sekretaris
Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. Pelaksanaan urusan keuangan;
d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan
kesekretariatan Pengadilan Tinggi.
6. Panitera Muda Perdata
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara banding;
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 17
b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara gugatan dan
permohonan;
c. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
d. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan Tinggi;
f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan Tinggi;
g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
h. Pelaksanaan penerimaan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara
Bundel A kepada Pengadilan Pengaju;
i. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap;
j. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
ke Panitera Muda Hukum;
k. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan;
l. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
7. Panitera Muda Pidana
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara banding;
b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara pidana;
c. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
d. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penujukkan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan Tinggi;
f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
Tinggi;
g. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah putus dan diminutasi;
i. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara
bundel A kepada Pengadilan Pengaju;
j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap;
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 18
k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
ke panitera muda hukum;
l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.
8. Panitera Muda Tipikor
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Panitera Muda Tipikor mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara tipikor;
b. Pelaksanaan registrasi perkara tipikor;
c. Pelaksanaan distribusi perkara tipikor yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua
Pengadilan Tinggi;
d. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara;
e. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
f. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara
Bundel A kepada Pengadilan pengaju;
g. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap;
h. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
ke panitera muda hukum;
i. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh panitera.
9. Panitera Muda Hukum
Dalam melaksanakan tugas pokonya Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara;
e. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan
transparansi perkara;
g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 19
b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan
pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan
pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kerja pegawai, administrasi
jabatan fungsional dan pengurusan askes/BPJS dan disiplin pegawai, serta penyusunan
laporan kepegawaian;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelahaan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata
laksana;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
11. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai
tugas :
a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta
perlengkapan dan perpustakaan;
c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi,
pengeleloaan barang milik negara serta pelaporan keuangan;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.
12. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran,
pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan
laporan.
13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata
laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi
serta penyusunan laporan.
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan,
perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
15. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan,
perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negera dan pelaporan
keuangan serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 20
16. Panitera Pengganti
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, panitera pengganti menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
c. Pelaksanaan penyusunan berita acara sidang;
d. Pelaksanaan penyatuan berkas secara kronologis/berurutan;
e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara di putus dan
diminutasi;
f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah di minutasi kepada panitera muda
sesuai dengan jenis perkara, untuk di teruskan kepada panitera Muda Hukum.
D. Isu Strategis
Salah satu nawacita yang ditetapkan pemerintah dalam mewujudkan perubahan
menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan
berkepribadian dalam kebudayaan adalah:
1. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis;
2. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan merupakan hal yang
sangat penting dan harus dipelihara demi menjaga martabat dan kewibawaan lembaga
peradilan. Menyikapi berbagai persoalan yang muncul dan menjadi konsumsi publik di berbagai
media terkait perilaku aparat peradilan sepanjang tahun 2017, Ketua Mahkamah Agung
merespon cepat dengan membentuk Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan
Publik. Anggota POKJA tersebut tidak hanya berasal dari internal Mahkamah Agung tetapi juga
terdiri dari pihak luar yang berasal dari LSM.
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan melakukan berbagai upaya yang dilakukan untuk
menindaklanjuti Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI diantaranya sebagai berikut:
1. Survey Index Kepuasan Masyarakat
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan memiliki fungsi dan tujuan memberikan
pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non
profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang
diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam
pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai
barang publik. Memberikan pelayanan khususnya di bidang hukum merupakan tugas utama
dalam penyelenggaraan pengadilan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang
dihadapi semakin rumit dan kompleks.
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 21
Meskipun fungsi utama pengadilan memberikan pelayanan publik namun dalam
pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana
pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit,
persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan
ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik
pelayanan publik itu sendiri, dimana pelayanan publik cenderung bersifat monopoli dan
bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan persaingan. Hal ini
menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering
terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam
pelayanan serta kurang terpacunya pengadilan untuk memperbaiki kualitas layanan. Keadaan
ini didukung oleh barang yang memiliki karakteristik public goods, dimana barang yang
disediakan instansi pemerintahan pada umumnya merupakan barang yang dikonsumsi
masyarakat banyak tingkat keberhasilannya keterhabisannya cenderung rendah, sehingga
perlu pengaturan dalam pemenuhan kebutuhan barang dengan keberadaan pemerintah
menjamin pemerataan pemenuhan kebutuhan public goods tersebut.
Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pengadilan saat ini belum memenuhi
harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang
disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk
terhadap pelayanan pengadilan, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Hal
tersebut telah disadari oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
yang telah mencanangkan program akreditasi penjaminan mutu di pengadilan seperti telah
tertuang pada surat Surat Dirjen Badilum MA RI Nomor 136/DJU/OT01.3/1/2016 tanggal 18
Januari 2016 tentang Akreditasi di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
Sebagai salah satu syarat untuk tercapainya akreditasi penjaminan mutu sebagai
pengadilan yang berkualitas (ICPE) yaitu dengan mengadakan survei kepuasan masyarakat
sebagai pedomannya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, berkaitan dengan hal tersebut Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Nomor
520/DJU/PS02/4/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan
Nomor 608/DJU/PS02/5/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang hasil Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik
yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik
survei yang sesuai. Pengukuran / survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan
Tinggi Sumatera Selatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2017 dengan
menyebarkan kuesioner kepada beberapa lembaga seperti: Pengadilan Tingkat Pertama,
Lembaga Keuangan (Perbankan), Lembaga Pendidikan (Universitas), Kejaksaan, Advokat,
dan masyarakat umum;
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 22
2. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung
SIPP merupakan layanan informasi berbasis teknologi yang didalamnya terdapat
pencatatan informasi perkara yang lengkap. Dengan SIPP pimpinan pengadilan dapat
melakukan monitoring performance pengadilan maupun stafnya (misalnya kinerja hakim
dalam menangani perkara). SIPP ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi
penanganan perkara dan tertib administrasi. Pada bulan November 2017, Mahkamah Agung
telah merilis SIPP versi 3.2.2 yang akan dilaunching pada awal tahun 2018 sebagai aplikasi
administrasi perkara berskala nasional dengan tujuan meningkatkan kinerja aparatur
pengadilan dalam melaksanakan tupoksinya serta memudahkan masyarakat untuk
mendapatkan informasi perkara yang diproses pengadilan. Aplikasi SIPP tersebut sejalan
dengan IKU Mahkamah Agung yaitu mengupload perkara yang menarik perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus;
3. Sistem Informasi Pengawasan
Untuk menunjang efektifitas peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016
tentang pedoman penanganan pengaduan (Whistle Blowing System), aplikasi SIWAS menjadi
instrumen dalam memberi keleluasaan bagi siapa saja untuk menyampaikan pengaduan
melalui aplikasi online yang terkoneksi langsung dengan Badan Pengawasan Mahkamah
Agung. Model pengaduan melalui aplikasi SIWAS bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.
Untuk menyampaikan pengaduan si pengadu tidak harus mencantumkan identitasnya secara
jelas jika hal itu dipandang akan merugikan pihak yang mengadukan, karena Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI akan menilai dari isi dan materi pengaduannya bukan dari
siapa yang menyampaikan pengaduan itu. Dengan sistem pengaduan ini Mahkamah Agung
membuka diri bagi keterlibatan publik secara luas untuk turut mengawasi kinerja para
aparaturnya. Dukungan dan peran serta masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam
mendukung proses peradilan yang jujur dan bersih ikut mempengaruhi kesuksesan dari
sistem pengawasan ini. Dengan adanya sistem pengawasan ini akan menjadi prevention
system bagi seluruh aparatur pengadilan dari segala tindak penyimpangan karena tujuan akhir
dari dibentuknya sistem SIWAS ini adalah terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan
berwibawa.
E. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi atas penggunaan anggaran. Hal
terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan
evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 23
Negara Tahun 2017. Capaian Kinerja Tahun 2017 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja
tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja sendiri
merupakan penjabaran Renstra Tahun 2015-2019. Analisis atas capaian kinerja terhadap
Rencana Kinerja Tahun 2017 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah
kinerja sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :
BAB I: Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi,
Struktur Organisasi, Isu Strategis, dan Sistematika Penyajian
BAB II: Perencanaan Kinerja menjelaskan secara ringkas tentang Perencanaan Strategis 2015-
2019, Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017
BAB III: Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi berserta analisanya dan
menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV: Penutup, menguraikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerja.
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 24
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015–
2019 menyebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana
Strategis untuk periode lima tahun. Menindaklanjuti PERMEN PPN/Kepala Bappenas tersebut,
Mahkamah Agung telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang merupakan
Perencanaan Jangka Menengah Mahkamah Agung yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis,
Kebijakan, Program dan Kegiatan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Mahkamah Agung periode lima tahun. Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung telah
berdasarkan pelaksanaan program yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.
Penugasan RPJMN 2015-2019 terhadap Mahkamah Agung tercakup pada Program Peningkatan
Penegakan Hukum yang berkeadilan dan Mahkamah Agung melakukan langkah konkrit,
berkaitan dengan kebijakan Presiden (Nawacita) antara lain reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
A. Perencanaan Strategis 2015 – 2019
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan telah menyusun Reviu ke-3 Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-
2019. Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasar an Strategis, Program Utama
dan Kegiatan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMN) dan bersifat indikatif.
Dalam pelaksanaannya, Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
akan mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian
juga dengan Indiaktor Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
1. VISI
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 yang disahkan
oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan komitmen untuk
mewujudkan Visi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yaitu:
“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN YANG AGUNG”
Pernyataan visi ini menunjukkan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sebagai lembaga
peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibukota Provinsi Sumatera
Selatan dan membawahi Pengadilan Negeri di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Makna
Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran.
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 25
Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sebagai lembaga peradilan
yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dalam memutus perkara.
2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar
tujuan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Rumusan misi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
b. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan
pada masyarakat;
c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
d. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
3. TUJUAN
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun
tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan seperti termuat dalam
Rencana Strategis adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya peradilan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Mewujudkan aparatur peradilan yang berintegritas dan akuntabel.
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 26
Bagan 2.1. Visi Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
4. SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Hasil reviu Rencana Strategis
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan
Tinggi Sumatera Selatan pada tahun 2015 sampai dengan 2019, sasaran tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis
dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan Indikator
Kinerja dan Indikator Kinerja tersebut telah direview untuk mempertajam Sasaran Strategis.
Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja utama digambarkan pada tabel
berikut:
VISI:
“Mewujudkan Pengadilan Tinggi
Sumatera Selatan Yang Agung”
MISI:
1. Mewujudkan peradilan yg
sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparan.
2. Meningkatkan sumber daya
aparatur peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada
masyarakat
3. Meningkatkan pengawasan dan
pembinaan yang efektif & efisien
4. Meningkatkan tertib administrasi
dan manajemen peradilan yg efektif
& efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana
& prasarana peradilan sesuai dgn
ketentuan yg berlaku
TUJUAN:
▪ Terwujudnya peradilan
yang memenuhi rasa
keadilan bagi pencari
keadilan
▪ Setiap pencari keadilan
dapat menjangkau badan
peradilan.
▪ Mewujudkan aparatur
peradilan yang
berintegritas & akuntabel
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 27
Tabel 2.1: Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama
Penjelasan Indikator Kinerja
Utama
1 Terwujudnya
peradilan yang
memenuhi rasa
keadilan bagi
pencari keadilan
1. Terwujudnya
proses peradilan
peradilan yang
pasti, transparan,
dan akuntabel
a. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan
Perbandingan antara jumlah sisa
perkara yang diselesaikan dengan
jumlah sisa perkara yang harus
diselesaikan
b. Persentase
perkara yang
diselesaikan tepat
waktu
Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk)
c. Persentase
penurunan sisa
perkara
Perbandingan antara sisa perkara
tahun berjalan dengan sisa
perkara tahun sebelumnya
d. Persentase
perkara yang
tidak mengajukan
upaya hukum:
• Kasasi
• PK
Perbandingan antara jumlah
perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum dengan jumlah
putusan perkara
e. Index responden
pengadilan
tingkat pertama
yang puas
terhadap layanan
Pengadilan Tinggi
Index Kepuasan Pencari Keadilan
2 Setiap pencari
keadilan dapat
menjangkau
peradilan
2. Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
a. Persentase
salinan putusan
yang dikirim ke
Pengadilan
Pengaju tepat
waktu
Perbandingan antara jumlah
salinan putusan yang dikirim ke
pengadilan pengaju dengan jumlah
putusan
b. Persentase
putusan perkara
yang menarik
perhatian
masyarakat yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari setelah
diputus
Perbandingan jumlah isi putusan
perkara tipikor yang diupload
dalam website dengan jumlah
perkara menarik perhatian
masyarakat yang diputus
3 Mewujudkan
aparatur peradilan
yang berintegritas
dan akuntabel
- - -
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 28
5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN
PROGRAM UTAMA merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu
kegiatan.
KEGIATAN POKOK adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, perlu
ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan mengacu pada Mahkamah Agung adalah sebagai
berikut :
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran stategis:
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
c. Persentase penurunan sisa perkara;
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
• Kasasi;
• PK;
e. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan
Tinggi.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung. Kegiatan
pokoknya berupa Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.
Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu;
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
Hubungan antara Program, Kegiatan, Sasaran dan indikator Kinerja dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 29
Tabel 2.2: Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran Strategis dan Indikator
Kinerja Utama
Program Utama Kegiatan Pokok Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Program
peningkatan
manajemen
peradilan umum
Peningkatan manajemen
peradilan umum
Terwujudnya proses
peradilan peradilan
yang pasti,
transparan, dan
akuntabel
1. Terselenggaranya
penyelesaian
administrasi perkara
yang sederhana, tepat
waktu, transparan, dan
akuntabel
2. Terselenggaranya
pelaksanaan
pelayanan peradilan
umum
3. Terselenggaranya
pembinaan tenaga
teknis peradilan umum
4. Terselenggaranya tata
laksana perkara
Kasasi, PK dan Grasi
Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur Mahkamah
Agung
Pengadaan sarana dan
prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung
Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara
1. Persentase salinan
putusan yang dikirim
ke Pengadilan
Pengaju tepat waktu
2. Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
diputus
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 30
Tabel 2.3: Tabel Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
Visi : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Yang Agung
Misi :
a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
b. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
d. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
No
Tujuan Target Jangka Menen
gah
Sasaran Target Strategis
Uraian Indikator Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator Kegiatan Targe
t Anggaran
1 Terwujudnya peradilan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan
a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara
d.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
• Kasasi
• PK e.Index
responden pengadilan
100%
86%
60%
55% 65%
97%
Terwujudnya proses peradilan yg pasti, transparan, dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
• Kasasi
• PK e. Index
responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
100%
95,2% -
38,9% 78,9%
-
100%
93,4% -
54,4% 77,3%
-
100%
86%
50%
40% 55%
95%
100%
86%
55%
50% 60%
96%
100%
86%
60%
55% 65%
97%
Program peningkatan manajemen peradilan umum
Peningkatan manajemen peradilan umum
1. Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel
2. Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum
3. Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum
4. Terselenggaranya tata laksana perkara Kasasi, PK dan Grasi
100% Rp 1.128.950.000
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 31
tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
2 Setiap pencari keadilan dapat menjangkau peradilan
a.Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
b.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
100%
100%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
b.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
-
100%
-
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1.Pengadaan peralatan fasilitas kantor
2.Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
100% Rp 2.180.000.000
3 Mewujudkan aparatur peradilan yang berintegritas dan akuntabel
- - - - - - - - - - - - -
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 32
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017
Tabel 2.4: Rencana Kinerja Tahun 2017
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran / Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8
Terwujudnya proses
peradilan yg pasti,
transparan, dan
akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara
d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:
• Kasasi
• PK
e. Index responden pengadilan tingkat
pertama yang puas terhadap
layanan Pengadilan Tinggi
100%
86%
50%
40%
55%
95%
Program
peningkatan
manajemen
peradilan umum
Peningkatan
manajemen
peradilan umum
1. Terselenggaranya
penyelesaian administrasi
perkara yang sederhana,
tepat waktu, transparan,
dan akuntabel
2. Terselenggaranya
pelaksanaan pelayanan
peradilan umum
3. Terselenggaranya
pembinaan tenaga teknis
peradilan umum
4. Terselenggaranya tata
laksana perkara Kasasi, PK
dan Grasi
86% Rp 225.790.000
Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
a. Persentase salinan putusan yang
dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat
waktu
b. Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah diputus
100%
100%
Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur Mahkamah
Agung
Pengadaan sarana
dan prasarana di
Lingkungan
Mahkamah Agung
1. Pengadaan peralatan
fasilitas kantor
2. Pengadaan perangkat
pengolah data dan
komunikasi
99% Rp 436.000.000
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 33
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN
Tabel 2.5: Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
1 Terwujudnya proses
peradilan yang pasti,
transparan dan
akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara
d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:
• Kasasi
• PK
e. Index Responden Pengadilan Tingkat
Pertama yang puas terhadap layanan
Pengadilan Tinggi
100%
86%
50%
40%
55%
95%
2 Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara
a. Persentase salinan putusan yang dikirim
ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
b. Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah
diputus
100%
100%
Kegiatan Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp 25.486.588.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung Rp 436.000.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp 225.790.000,-
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara
terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan
menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan
penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Tahun 2017 merupakan
pencapaian atas target kinerja tahun ketiga dari Renstra Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
tahun 2015 – 2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah
ditetapkan tercapai atau tidak.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja. Rincian
tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel hasil
pengukuran kinerja berikut ini. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa
dalam tahun 2017 secara umum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari
pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja, sasaran
strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.
CAPAIAN = REALISASI
X 100%
TARGET
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 35
Tabel 3.1:Hasil Pengukuran Kinerja 2017
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Capaian
1 Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan 100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu 86% 83,8% 97,4%
c. Persentase penurunan sisa
perkara 50% 47,5% 95%
d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:
• Kasasi
• PK
40%
55%
20%
54,8%
50%
99,6%
e. Index Responden Pengadilan
Tingkat Pertama yang puas
terhadap layanan Pengadilan
Tinggi
95% 72,80% 76,63%
Rata-rata capaian sasaran terwujudnya proses peradilan
yang pasti, transparan dan akuntabel 86,44%
2 Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
a. Persentase salinan putusan
yang dikirim ke Pengadilan
pengaju tepat waktu
100% 100% 100%
b. Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam 1 hari
setelah diputus
100% 100% 100%
Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara 100%
*) capaian = Realisasi dibagi target dikali seratus persen
ANALISA CAPAIAN KINERJA
Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan
perbaikan terhadap rencana kinerja tahun berikutnya. Analisis hasil capaian kinerja Pengadilan
Tinggi Sumatera Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel
INDIKATOR KINERJA :
1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesasaikan;
2. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu;
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 36
3. Persentase Penurunan Sisa Perkara;
4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
- Kasasi;
- PK;
5. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan
Tinggi.
SASARAN 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
INDIKATOR KINERJA :
1. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;
2. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara
Online dalam Waktu 1 (Satu) Hari detelah Diputus.
Tabel 3.2: Capaian Sasaran 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang
Pasti, Transparan Dan Akuntabel
Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Indikator Kinerja Utama
Realisasi Target
2017
Capaian
2015 2016 2017 2015 2016 2017
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa
perkara
d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:
• Kasasi
• PK
e. Index Responden Pengadilan
Tingkat Pertama yang puas
terhadap layanan Pengadilan
Tinggi
100%
95,2%
-
38,9%
78,9%
-
100%
93,4%
-
54,4%
77,3%
-
100%
83,8%
47,5%
20%
54,8%
72,8%
100%
86%
50%
40%
55%
95%
100%
99,6%
-
45,7%
83%
-
100%
98,2%
-
57,2%
81,3%
-
100%
97,4%
95%
50%
99,6%
76,63%
Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara 86,44%
Catatan : Tahun 2017 IKU Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan direviu
Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan
Akuntabel merupakan sasaran utama dalam Rencana Strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk
menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 37
Sumatera Selatan dengan mengukur tingkat penyelesaian sisa perkara, ketepatan waktu dalam
penyelesaian perkara, penurunan sisa perkara, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi dan PK, dan index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan
Pengadilan Tinggi.
Sasaran ini menggunakan 5 Indikator Kinerja Utama. Data pada Tabel 3.2 diatas
menunjukkan bahwa Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara pada tahun 2017
sebesar 86,44%. Nilai capaian tahun 2017 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016
karena terdapat perubahan pada beberapa indikator kinerjanya (Reviu IKU 2017). Hal ini
menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan masih terus
berupaya untuk melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien sehingga
dapat mempertahankan Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,
Transparan, dan Akuntabel.
Analisis Sasaran 1 adalah sebagai berikut :
A. INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN
Tabel 3.3. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan
Jenis
Perkara Tahun
Sisa Perkara
yang
Diselesaikan
Sisa Perkara
yang Harus
Diselesaikan
*Realisasi Target Capaian
Pidana
2014 10 10 100% 100% 100%
2015 21 21 100% 100% 100%
2016 17 17 100% 100% 100%
2017 35 35 100% 100% 100%
Perdata
2014 27 27 100% 100% 100%
2015 33 33 100% 100% 100%
2016 15 15 100% 100% 100%
2017 22 22 100% 100% 100%
Tipikor
2014 2 2 100% 100% 100%
2015 3 3 100% 100% 100%
2016 0 0 100% 100% 100%
2017 3 3 100% 100% 100%
Rata-rata Capaian Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2017 = 100%
*Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)
Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan adalah
perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus
diselesaikan (tahun sebelumnya). Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan
karena adanya penambahan perkara yang masuk pada akhir bulan Desember, sehingga tidak
dapat diselesaikan pada tahun berjalan.
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 38
Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tenggang waktu penyelesaian perkara
perdata maksimal tiga bulan, namun demikian khusus untuk perkara pidana yang terdakwanya
ditahan atau perkara anak atau perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diputus atau
diselesaikan pada tahun berjalan meskipun diterima pada akhir bulan Desember . Pada tabel 3.5
diatas menunjukkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 60
perkara, dengan rincian: pidana 35 perkara, perdata 22 perkara dan tipikor 3 perkara. Seluruh
sisa perkara tersebut dapat diselesaikan tahun 2017. Tabel 3.5 juga menunjukkan data sejak
tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bahwa capaian penyelesaian sisa perkara selalu
mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
terhadap sisa perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya.
B. INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
Tabel 3.4: Capaian Sasaran Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Indikator Kinerja Capaian Tahun
2015 2016 2017
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
i. Pidana
ii. Perdata
iii. Tipikor
100%
94%
100%
96,7%
92,9%
105%
99,8%
99,3%
93%
Capaian Sasaran Persentase Perkara Yang
Diselesaikan Tepat Waktu 98% 98,2% 97,4%
Tabel 3.5: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Tahun Perkara
Jumlah Perkara
yang Diselesaikan
Tahun Berjalan
(Jumlah Perkara
yang Putus Tahun
Berjalan)
Jumlah Perkara
Yang Ada
(Jumlah Perkara
yang Diterima
Tahun Berjalan +
Sisa Perkara
Tahun
Sebelumnya)
*Realisasi Target Capaian
2015
Pidana 164 171 95,9% 95% 100%
Perdata 130 145 89,6% 95% 94%
Tipikor 14 14 100% 95% 100%
2016
Pidana 193 210 91,9% 95% 96,7%
Perdata 121 137 88,3% 95% 92,9%
Tipikor 6 6 100% 95% 105%
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 39
2017
Pidana 214 249 85,9% 86% 99,8%
Perdata 129 151 85,4% 86% 99,3%
Tipikor 12 15 80% 86% 93%
*Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk)
Ukuran realisasi Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
adalah Perbandingan Antara Jumlah Perkara Yang Diselesaikan dengan Perkara Yang Harus
Diselesaikan (Sisa Awal Tahun + Perkara Yang Masuk). Dalam rangka merespon keluhan
masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara pada tahun 2014 Ketua Mahkamah Agung
mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan yang mengatur
penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Banding maksimal menjadi 3 (tiga) bulan ketentuan
waktu termasuk penyelesaian minutasi.
Berdasarkan pada tabel 3.6 diatas, Realisasi Persentase Perkara Yang Diselesaikan
Tepat Waktu tahun 2017 mencapai 83,8% sedangkan untuk Capaian Persentase Perkara
Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2017 rata-rata mencapai 97,4% (99,8% perkara
pidana, 99,3% perkara perdata, 93% perkara tipikor). Hal ini menunjukkan Pengadilan Tinggi
Sumatera Selatan telah melaksanakan SEMA No. 2 Tahun 2014 dengan kontrol yang ketat.
C. INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE PENURUNAN SISA PERKARA
Tabel 3.6: Persentase Penurunan Sisa Perkara
Tahun Perkara
Sisa Perkara
Tahun
Sebelumnya
Sisa Perkara
Tahun
Berjalan
*Realisasi Target Capaian
2017
Pidana 17 35 105% 50% 210%
Perdata 16 22 37,5% 50% 75%
Tipikor 0 3 0% 50% 0%
Rata-rata Capaian Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2017 = 95%
*Sisa Perkara tahun sebelumnya dikurang sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya dikali seratus persen
Ukuran realisasi Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara Adalah
Perbandingan Antara Sisa Perkara Tahun Sebelumnya dengan Sisa Perkara Tahun Berjalan.
Sesuai pada tabel 3.7 diatas persentase penurunan sisa perkara di Pengadilan Tinggi Sumatera
Selatan untuk Tahun 2017 realisasinya mencapai 47,5% sedangkan persentase capaian
sebesar 95%. Sisa perkara tahun berjalan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya
dikarenakan banyaknya perkara yang diajukan pada akhir bulan Desember yang mengakibatkan
penumpukan sisa perkara. Persentase Penurunan Sisa Perkara merupakan indikator baru dalam
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 40
Reviu IKU Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang telah direviu pada tahun 2017. Karena
indikator yang digunakan pada Reviu IKU merupakan Indikator baru sehingga pada indikator
kinerja penurunan sisa perkara tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
D. INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA
HUKUM KASASI DAN PK
Tabel 3.7: Capaian Sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi dan PK
Indikator Kinerja Capaian Tahun
2015 2016 2017
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum:
i. Kasasi
ii. Peninjauan Kembali
45,7%
83%
57,2%
81,3%
50%
99,6%
Capaian Sasaran Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upayah Hukum Kasasi dan PK 64,3% 69,2% 74,8%
Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
dan Peninjauan Kembali (PK) dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi
Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan mengukur
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim. Sesuai pada tabel 3.10 diatas, secara
umum Capaian Sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
dan PK pada tahun 2017 mencapai 74,8%. Hal ini meningkat bila dibandingkan dengan dua
tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016.
INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA
HUKUM KASASI
Tabel 3.8: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Tahun Pekara Banding
yang Putus
Perkara yang
Mengajukan
Kasasi
Perkara yang
Tidak
Mengajukan
Kasasi
*Realisasi Target Capaian
2015 308 188 120 38,9% 85% 45,7%
2016 320 146 174 54,4% 95% 57,2%
2017 355 284 71 20% 40% 50%
*Perbandingan perkara yang tidak mengajukan kasasi dengan perkara banding yang putus
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi adalah Perbandingan Jumlah Perkara (Pidana, Perdata Dan Tipikor) Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Dengan Jumlah Perkara Banding (Pidana, Perdata Dan
Tipikor) Yang Sudah Putus. Sesuai pada tabel 3.11 diatas, pada tahun 2017 Realisasi
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 41
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi mencapai 20%. Untuk
perkara Perdata sebagian besar pihak penggugat/tergugat mengajukan upaya hukum kasasi
akan tetapi untuk perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi sebagian besar tidak
mengajukan upaya hukum kasasi.
Hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sumatera
Selatan yang dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sebesar 80% dan
sisanya 20% pihak berperkara atau Jaksa pada umumnya mengajukan upaya hukum Kasasi.
Artinya putusan banding oleh Hakim Tingkat Banding belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak
berperkara atau Jaksa. Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi pada tahun 2017 menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan memperoleh capaian
50% (karena target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yang
ditetapkan untuk tahun 2017 diturunkan). Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2017 mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Tabel 3.9: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
Tahun Pekara Kasasi
yang Putus
Perkara yang
Mengajukan PK
Perkara yang
Tidak
Mengajukan PK
*Realisasi Target Capaian
2015 123 26 97 78,9% 95% 83%
2016 66 15 51 77,3% 95% 81,3%
2017 115 52 63 54,8% 55% 99,6%
*perbandingan perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali dengan perkara Kasasi yang sudah diputus
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum PK adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata dan tipikor) yang tidak
mengajukan upaya hukum PK dengan jumlah perkara kasasi (pidana, perdata dan tipikor) yang
sudah putus. Berdasarkan pada tabel 3.12 diatas, Realisasi Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum PK pada tahun 2017 sebesar 54,8%. Realisasi tersebut mendekati
dengan target yang ditetapkan sebesar 55%, sedangkan Capaian Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK pada tahun 2017 sebesar 99,6% sementara capaian
persentase perkara yang mengajukan Upaya Hukum PK sangat kecil sebesar 0,4%.
Data ini menunjukkan bahwa upaya hukum luar biasa untuk perkara yang tidak
mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sudah tinggi. Hal tersebut disebabkan karena banyak
putusan Peninjauan Kembali (PK) yang membatalkan putusan Kasasi. Oleh kaena itu banyak
Ketua Pengadilan Negeri yang tidak berani melaksanakan Putusan Kasasi.
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 42
E. INDIKATOR KINERJA : INDEX RESPONDEN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG
PUAS TERHADAP LAYANAN PENGADILAN TINGGI
Tabel 3.10: Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap
Layanan Pengadilan Tinggi
Tahun
Index Responden Pengadilan Tingkat
Pertama yang Puas Terhadap Layanan
Pengadilan Tinggi
*Realisasi Target Capaian
2017 72,80 72,80% 95% 76,63%
*PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014
tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Berdasarkan pada tabel 3.10 diatas, Realisasi Index Responden Pengadilan Tingkat
Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi sebesar 72,80%. Realisasi
tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, sedangkan Capaian dari Indikator diatas
sebesar 76,63%. Hal ini berarti masih perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan oleh jajaran
manajemen dan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dalam meningkatkan
pelayanan publik. Karena indikator yang digunakan pada Reviu IKU merupakan Indikator baru
sehingga pada indikator kinerja Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas
Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Survey Index Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan
publik terhadap lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.
Survey Index Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2017.
Metode survey ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka –
angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik kuantitatif sebagai pelengkap. Populasi
penelitian ini adalah Responden pada Pengadilan Tingkat Pertama. Sampel pada penelitian ini
diambil dengan teknik simple random sampling.
Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang
lingkup, antara lain:
1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan,
baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 43
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses
pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara Penyelenggara dan Masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari
setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Maklumat Pelayanan
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan
pengaduan dan tindak lanjut.
Teknik analisis data pada pengukuran Indes Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan
Tinggi Sumatera Selatan ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Kesembilan ruang lingkup
tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat pilihan
jawaban. Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4.
Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan ditentukan sebagai berikut:
Tabel 3.11 Kategorisasi Mutu Pelayanan
No. Mutu Pelayanan Norma Skor
Skala 100 Skala 1 - 4
1. A (Sangat Baik) 81,26 – 100,00 3,26 – 4,00
2. B (Baik) 62,51 – 81,25 2,51 – 3,25
3. C (Kurang Baik) 43,76 – 62,50 1,76 – 2,50
4. D (Tidak Baik) 25,00 – 43,75 1,00 – 1,75
Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 105 bendel angket.
Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tersebut dan
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 44
berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat Lampiran) diketahui bahwa Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sebesar 72,80% berada
pada kategori “BAIK” (pada interval 2,51 s/d 3,25). Adapun capaian yang diharapkan pada
sasaran mutu Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan sebesar 75%. Hasil
tersebut berada di bawah sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.
Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari Sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah
mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.
Tabel 3.12
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
No. Ruang Lingkup Rata-rata Skor Kategori Peringkat
1. Persyaratan 2,89 Baik 6
2. Prosedur 3,01 Baik 3
3. Waktu Pelayanan 2,70 Baik 9
4. Biaya/Tarif 2,81 Baik 8
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 2,90 Baik 4
6. Kompetensi Pelaksana 3,09 Baik 1
7. Perilaku Pelaksana 3,07 Baik 2
8. Maklumat Pelayanan 2,89 Baik 5
9. Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan 2,87 Baik 7
Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Sumatera
Selatan sebesar 72,80 berada pada kategori BAIK. Adapun kesimpulan pada masing-masing
ruang lingkup sebagai berikut:
1. Persyaratan Pelayanan di PengadilanTinggi Sumatera Selatan berada pada kategori BAIK;
2. Prosedur Pelayanan di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan berada pada kategori BAIK;
3. Waktu pelayanan di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada kategori BAIK;
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada kategori BAIK;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada kategori
BAIK;
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada kategori
BAIK.
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada kategori BAIK.
8. Maklumat Pelayanan di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada kategori BAIK.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada
kategori BAIK.
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 45
SASARAN 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
INDIKATOR KINERJA :
1. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;
2. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara
Online dalam Waktu 1 (satu) Hari Setelah Diputus.
Tabel 3.13: Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator Kinerja Capaian Tahun
2015 2016 2017
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
b. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 (satu) hari setelah diputus
-
-
-
-
100%
100%
Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara - - 100%
Berdasarkan tabel 3.13 diatas Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan untuk tahun 2017 adalah
sebesar 100%. Dimana capaian sasaran di tiap indikator kinerja mencapai 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dalam pengelolaan
penyelesaian perkara telah berjalan efektif. Mengingat indikator kinerja Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara merupakan indikator baru dalam Reviu IKU Tahun 2017,
sehingga indikator tersebut tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Analisis Sasaran 2: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN
PENGAJU TEPAT WAKTU
Tabel 3.14: Persentase putusan yang dikirim ke pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Tahun
Salinan Putusan
yang Dikirim ke
Pengadilan
Pengaju
Jumlah
Putusan *Realisasi Target Capaian
2017 355 355 100% 100% 100%
*Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju dengan Jumlah Putusan
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan yang dikirim ke pengadilan
pengaju tepat waktu adalah Perbandingan Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan
Pengaju dengan Jumlah Putusan. Aturannya mengacu pada SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang
perubahan SEMA No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 46
Tabel 3.13 diatas menunjukkan bahwa Realisasi Salinan Putusan Yang Dikirim Ke
Pengadilan Pengaju Sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera
Selatan setelah putusan diucapkan berkas sudah diminutasi dan dikirim kembali ke Pengadilan
pengaju selalu tepat waktu dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
berlaku. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
merupakan indikator baru dalam Reviu IKU Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang telah
direviu pada tahun 2017. Karena indikator yang digunakan pada Reviu IKU merupakan Indikator
baru sehingga indikator tersebut tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Analisis Sasaran 2: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN
MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 (SATU) HARI
SETELAH DIPUTUS
Tabel 3.15: Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses
secara online dalam maksimal 1 hari kerja sejak diputus
Tahun
Jumlah isi putusan
perkara Tipikor
yang di upload
dalam website
Jumlah Perkara Menarik
Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses
*Realisasi
% Target Capaian
2017 12 12 100% 100% 100%
*perbandingan Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website
Ukuran realisasi persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah Perbandingan Jumlah Isi
Putusan Perkara Tipikor Yang Diupload Dalam Website dengan Jumlah Perkara Menarik
Perhatian Masyarakat Yang Diputus. Dari tabel 3.14 diatas menunjukkan pada tahun 2017
realisasi persentase perkara yang dapat dipublikasikan mencapai target 100%. Jumlah
perkara yang putus pada tahun 2017 dan sudah dapat diakses secara online dalam maksimal 1
hari kerja sejak diputus sebanyak 12 perkara tipikor. Seluruh perkara tipikor yang putus tersebut
sudah dapat diakses secara online pada hari itu juga setelah perkara diputus dan langsung
dipublikasikan di website Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan melalui aplikasi SIPP (Sistem
Informasi Penelusuran Perkara) dan juga mempublikasikan putusan perkara melalui Direktori
Putusan Mahkamah Agung RI.
Persentase Amar Putusan Perkara yang Dapat Diakses Secara Online dalam maksimal
1 Hari Kerja Sejak Diputus merupakan indikator baru dalam Reviu IKU Pengadilan Tinggi
Sumatera Selatan yang telah direviu pada tahun 2017. Karena indikator yang digunakan pada
Reviu IKU merupakan Indikator baru sehingga indikator tersebut tidak bisa dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Capaian target 100% pada persentase proses penyelesaian perkara
yang dapat dipublikasikan pada tahun 2017, menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 47
Selatan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan
bagi masyarakat pencari keadilan.
B. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan mendapatkan total alokasi
anggaran sebesar Rp 26.148.378.000,- (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh
Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan rincian Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut:
1. DIPA (01) Badan Urusan Adminstrasi
Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 25.922.588.000 (Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua
Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang meliputi :
a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai meliputi Belanja Pegawai mengikat dan tidak mengikat yang
penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium
yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah
belanja pegawai tahun 2017 sebesar Rp. 23.654.469.000,- (Dua Puluh Tiga Miliar Enam
Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
b. Belanja Barang
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai
dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan
perjalanan. Jumlah belanja barang tahun 2017 sebesar Rp. 1.832.119.000,- (Satu Miliar
Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)
c. Belanja Modal
Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal
yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2017
sebesar Rp. 436.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
Tabel 3.16: Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2017
Jenis Belanja Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa (Rp)
Capaian
Belanja Pegawai
23.654.469.000 23.578.347.223 76.121.777 99.68%
Belanja Barang
1.832.119.000 1.699.170.544 132.948.456 92.74%
Belanja Modal
436.000.000 435.958.000 42.000 99.99%
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 48
Grafik 3.1: Realisasi DIPA (01)
Tabel 3.17: Realisasi Belanja Pegawai DIPA (01)
No Jenis Belanja Pagu DIPA (Rp)
Realisasi/Pelaksanaan
Rp %
1 Belanja Gaji Pokok PNS 5.395.651.000 5.390.111.800 99.90
2 Belanja Pembulatan Gaji PNS 61.000 58.399 95.74
3 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 407.764.000 405.833.780 99.53
4 Belanja Tunj. Anak PNS 91.357.000 88.687.276 97.08
5 Belanja Tunj. Struktural PNS 139.690.000 132.740.000 95.02
6 Belanja Tunj. Fungsional PNS 13.189.760.000 13.189.160.000 100
7 Belanja Tunj. PPh PNS 2.448.613.000 2.435.436.508 99.46
8 Belanja Tunj. Beras PNS 214.886.000 213.888.460 99.54
9 Belanja Uang Makan PNS 696.960.000 668.826.000 95.96
10 Belanja Tunj. Umum PNS 64.727.000 64.355.000 99.43
11 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 10.000.000 0 0
12 Belanja Tunj. Hakim Ad Hoc 995.000.000 989.250.000 99.42
TOTAL 23.654.469.000 23.578.347.223 99.68
Rp0
Rp5,000,000,000
Rp10,000,000,000
Rp15,000,000,000
Rp20,000,000,000
Rp25,000,000,000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
PAGU
REALISASI
SISA
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 49
Tabel 3.18: Realisasi Belanja Barang DIPA (01)
No Jenis Belanja Pagu DIPA (Rp) Realisasi/Pelaksanaan
Rp %
Belanja Barang Operasional
1 Belanja Keperluan Perkantoran 426.900.000 413.822.392 96.94
2 Belanja Pengiriman Surat Dinas
Pos Pusat 25.400.000 21.962.070 86.46
3 Belanja Honor Operasional
Satuan Kerja 71.880.000 71.880.000 100
4 Belanja Barang Operasional
Lainnya 84.136.000 61.888.248 73.56
5 Belanja Barang Persediaan
Barang Konsumsi 132.000.000 128.858.184 97.62
6 Belanja Langganan Listrik 259.200.000 228.861.963 88.30
7 Belanja Langganan Telepon 8.400.000 6.326.599 75.32
8 Belanja Langganan Air 23.000.000 19.853.813 86.32
9 Belanja Sewa 1.528.000 0 0
10 Belanja Pemeliharaan Gedung &
Bangunan 187.800.000 165.554.964 88.15
11 Belanja Pemeliharaan Gedung &
Bangunan Lainnya 30.000.000 29.616.150 98.72
12 Belanja Pemeliharaan Peralatan
& Mesin 250.584.000 244.575.073 97.60
13 Belanja Pemeliharaan Jaringan 39.000.000 35.934.500 92.14
Belanja Barang Non Operasional
14 Belanja Bahan 53.520.000 50.588.585 94.52
15 Belanja Perjalanan Biasa 238.771.000 219.448.003 91.91
TOTAL 1.832.119.000 1.699.170.544 92.74
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 50
Tabel 3.19: Realisasi Belanja Modal DIPA (01)
No Jenis Belanja Pagu DIPA (Rp)
Realisasi/Pelaksanaan
Rp %
1 Belanja Barang Operasional
Lainnya 5.000.000 5.000.000 100
2 Belanja Modal Peralatan & Mesin 391.000.000 390.958.000 99.99
3 Belanja Penambahan Nilai
Peralatan dan Mesin 40.000.000 40.000.000 100
TOTAL 436.000.000 435.958.000 99.99
2. Dipa (03) Dirjen Badan Peradilan Umum
Anggaran DIPA (03) sebesar Rp. 225.790.000 (Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum
ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan pengadilan.
Tabel 3.20: Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2017
Jenis Belanja Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa (Rp)
Capaian
Belanja Barang
225.790.000 196.037.025 29.752.975 86.82
Grafik 3.2: Realisasi Anggaran DIPA (03)
Rp225,790,000Rp196,037,025
Rp29,752,975
Belanja Barang
PAGU
REALISASI
SISA
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 51
Tabel 3.21: Rincian DIPA (03) Badan Peradilan Umum
No Jenis Belanja Pagu DIPA (Rp)
Realisasi/Pelaksanaan
Rp %
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang
tepat waktu
1 Belanja Pengiriman Surat Dinas
Pos Pusat 51.588.000 37.128.925 71.97
2 Belanja Bahan 36.270.000 22.822.200 62.92
3 Belanja Barang Persediaan
Barang Konsumsi 78.932.000 77.587.900 98.30
4 Belanja Perjalanan Biasa 58.700.000 58.498.000 99.66
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota 300.000 0 0
TOTAL 225.790.000 196.037.025 86.82
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja
yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum digunakan untuk melaksanakan 1 (satu)
program kerja yaitu :
• Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 52
Tabel 3.22: Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2017
No Program PAGU (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) Capaian
(%)
1
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
25.486.588.000 25.277.517.767 209.070.233 99.18
2
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
436.000.000 435.958.000 42.000 99.99
3 Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum 225.790.000 196.037.025 29.752.975 86.82
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 53
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Pengadilan Tinggi Sumatera
Selatan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas capaian kinerja yang dicapai
berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi
Sumatera Selatan Tahun 2017 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Tujuan pelaporan kinerja ini adalah untuk
memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, juga
sekaligus sebagai upaya perbaikan bagi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan untuk
meningkatkan kinerja.
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat
disimpulkan:
1. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 memiliki sasaran
program beserta Indikator Kinerja Utama dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian
terhadap pencapaian sasaran program. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan memiliki 2
program yaitu :
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung;
b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum;
c. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
2. Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2015 – 2019 yaitu:
a. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dan;
b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Melalui Sasaran Strategis dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Sumatera
Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja yaitu :
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
c. Persentase penurunan sisa perkara;
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
• Kasasi;
• PK;
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 54
e. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan
Tinggi;
f. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu Persentase
perkara perdata yang diselesaikan;
g. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
B. REKOMENDASI
Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana
yang dialokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan
sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. Masih adanya pagu anggaran kegiatan yang
belum maksimal penggunaannya dikarenakan pagu anggaran kegiatan tersebut belum sesuai
dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.
Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk
kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan
dapat terwujud. Pagu anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk pagu anggaran
kegiatan yang masih kurang sehingga pagu anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat
berimbang dan sesuai dengan yang diharapkan.
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 55
LAMPIRAN
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 56
LAMPIRAN 1: STRUKTUR ORGANISASI
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 57
LAMPIRAN 2: REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 58
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 59
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 60
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 61
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 62
LAMPIRAN 3: REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2017
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 63
LAMPIRAN 4: REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 64
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 65
LAMPIRAN 5: MATRIKS RENSTRA 2015 – 2019
MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN
Visi : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Yang Agung
Misi :
a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
b. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
d. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
No
Tujuan Target Jangka
Menengah
Sasaran Target Strategis
Uraian Indikator
Kinerja Uraian
Indikator Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019 Progra
m Kegiatan
Indikator Kegiatan
Tar get
Anggaran
1 Terwujudnya peradilan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Kasasi • PK
e. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan
100%
86%
60%
55% 65%
97%
Terwujudnya proses peradilan yg pasti, transparandan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Kasasi • PK
100%
95,2% -
38,9% 78,9%
100%
93,4% -
54,4% 77,3%
100%
86%
50%
40% 55%
100%
86%
55%
50% 60%
100%
86%
60%
55% 65%
Program peningkatan manajemen peradilan umum
Peningkatan manajemen peradilan umum
1. Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel
2. Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum
3. Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum
4. Terselenggaranya tata laksana perkara Kasasi, PK dan Grasi
100% Rp 1.128.950.000
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 66
Pengadilan Tinggi
e. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
-
-
95%
96%
97%
2 Setiap pencari keadilan dapat menjangkau peradilan
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
100%
100%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
-
100%
-
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1. Pengadaan peralatan fasilitas kantor
2. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
100% Rp 2.180.000.000
3 Mewujudkan aparatur peradilan yang berintegritas dan akuntabel
- - - - - - - - - - - - -
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 67
LAMPIRAN 6: PENGUKURAN KINERJA
HASIL PENGUKURAN KINERJA 2017
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Capaian
1 Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan 100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu 86% 83,8% 97,4%
c. Persentase penurunan sisa
perkara 50% 47,5% 95%
d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:
• Kasasi
• PK
40%
55%
20%
54,8%
50%
99,6%
e. Index Responden Pengadilan
Tingkat Pertama yang puas
terhadap layanan Pengadilan
Tinggi
95% 72,80% 76,63%
Rata-rata capaian sasaran terwujudnya proses
peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 86,44%
2 Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
a. Persentase salinan putusan
yang dikirim ke Pengadilan
pengaju tepat waktu
100% 100% 100%
b. Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam 1 hari
setelah diputus
100% 100% 100%
Rata-rata capaian sasaran peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara 100%
*) capaian = Realisasi dibagi target dikali seratus persen
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 68
LAMPIRAN 7: SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LKjIP TAHUN
2017 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 69
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 70
LAMPIRAN 8: UNDANGAN RAPAT (1) PEMBAHASAN LKjIP DAN LAPTAH 2017
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 71
LAMPIRAN 9: ABSEN RAPAT (1) PEMBAHASAN LKjIP DAN LAPTAH 2017
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 72
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 73
LAMPIRAN 10: FOTO RAPAT (1) PEMBAHASAN LKJiP DAN LAPTAH 2017
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 74
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 75
LAMPIRAN 11: UNDANGAN RAPAT (2) PEMBAHASAN LKjIP 2017
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 76
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 77
LAMPIRAN 12: ABSEN RAPAT (2) PEMBAHASAN LKjIP 2017
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 78
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 79
LAMPIRAN 13: FOTO RAPAT (2) PEMBAHASAN LKJiP 2017
LKjIP Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 2017 80