laporan kinerja instansi pemerintah (lakip)...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... 1-1

BAB I : PENDAHULUAN .................................................................... 2-5

I.1. Maksud dan Tujuan ................................................. 4-4

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi .......................................... 4-5

BAB II : PERENCANAAN KINERJA ..................................................... 6-13

II.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.................................. 6-7

II.2. Rencana Kinerja Tahun 2017.................................... 7-9

II.3. Rencana Aksi ......................................................... 10-13

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .................................................. 14-26

III.1. Capaian Kinerja Organisasi ...................................... 14-15

III.2. Analisis Capaian Kinerja ........................................... 15-23

III.3. Realisasi Keuangan ................................................. 24-26

BAB IV : PENUTUP .............................................................................. 27-28

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja SOPD Tahun 2017;

2. Penetapan Kinerja;

3. Rencana Kerja Tahunan SOPD Tahun 2017;

4. IKU SOPD;

5. Pengukuran Kinerja;

6. Cascading/Pohon Kinerja;

7. Matrik Keselarasan;

8. Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun 2017;

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel Hal

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kab. Tanah Bumbu ........................ 6

2. Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2017 ................................. 8

3. Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Tahun 2017........................ 9

4. Rencana Aksi .............................................................................. 10

5. Rencana Aksi Kegiatan Tangkap ................................................... 12

6. Rencana Aksi Kegiatan Budidaya .................................................. 13

7. Sasaran, Capaian Kinerja Tahun 2017 ........................................... 15

8. Realisasi Indikator Sasaran dan Target Produksi Perikanan

Tahun 2017 ................................................................................ 17

9. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016 - 2017 ..... 18

10. Kegiatan Fisik Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perikanan Tangkap ...................................................................... 20

11. Kegiatan Fisik Pendampingan Kelompok Nelayan

Perikanan Tangkap ...................................................................... 20

12. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016 - 2017 .... 21

13. Kegiatan Fisik Pembinaan dan Pengembangan Perikanan ............... 22


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017 1

KKKATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan

rahmat-Nya penyusunan dokumen ”Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan

Tahun 2017” dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud dari

akuntabilitas Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pemerintahan

yang baik melalui seluruh kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017.

Dalam rangka transparansi atas implementasi Visi dan Misi yang telah

dicanangkan, Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu membuat laporan sebagai

pertanggung jawaban tertulis berupa LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah). LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu disusun berdasarkan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)

serta mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-

RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Metode Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP mempunyai fungsi ganda sebagai alat kendali, sekaligus alat pemacu

peningkatan kinerja dari setiap struktur organisasi yang ada di lingkungan Dinas

Perikanan. Dilihat dari fungsi kendali yang diinisiasi Dinas Perikanan nantinya

berkontribusi nyata mewujudkan good govermance. Sedangkan dari fungsi pemacu

peningkatan kinerja, laporan ini diharapkan menjadi alat bantu (tool) internal Dinas

Perikanan melaksanakan untuk self assesment atas kinerjanya selama ini. Visi dan Misi

Dinas Perikanan tersebut bermakna adanya tantangan untuk mewujudkan

profesionalisme, kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2017 ini. Semoga Dinas

Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Batulicin, 15 Januari 2018

Kepala Dinas,

FAURAJI AKBAR, SP

NIP. 19620217 198803 1 012



BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan instansi yang mendukung

pembangunan daerah khususnya untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam

pengelolaan sumber daya laut dan perikanan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita

bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna,

bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terwujudnya good govermance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya

manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan

bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas

yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Dinas Perikanan

Kabupaten Tanah Bumbu.

Sebagai implementasi pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan

mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan tahun 2017,

Sasaran Strategis yang hendak dicapai Dinas Perikanan pada Tahun 2017 sebanyak 2

(dua) sasaran strategis, yaitu : (1) Produksi Perikanan Tangkap; dan (2) Produksi Perikanan

Budidaya.

Pencapaian sasaran strategis tersebut masih perlu ditingkatkan karena belum

sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Banyak faktor yang

mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran tersebut, antara lain :

1. Penggunaan alat tangkap lampara dasar yang telah dilarang penggunaannya sesuai

dengan Permen KP NOMOR 71/PERMEN-KP/2016;

2. Perubahan dari siklus hidup ikan yang sudah mulai mengalami penurunan dari tahun

ke tahun;

3. Musim yang tidak menentu atau perubahan cuaca yag tidak merata, sehingga

kebanyakan nelayan dengan armada kecil tidak melaut;



4. Alat tangkap maupun kapal yang kecil (rata-rata <10 GT), sehingga menyebabkan

nelayan tidak mampu beroperasi di wilayah penangkapan yang jauh dari pantai,

meskipun secara potensi masih cukup besar area penangkapan ikan;

5. Peningkatan produksi perikanan budidaya belum optimal disebabkan beberapa faktor:

- Sarana dan prasarana perikanan budidaya belum memadai

- Terbatasnya sarana produksi pembudidaya

- Penerapan teknologi tepat guna masih didominasi pola tradisional

Berbagai permasalahan atau kendala di atas diusahakan untuk diatasi atau paling

tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran dan

tindak lanjut upaya yang akan dilakukan antara lain :

1. Pemerintah masih mengkaji ulang terhadap PERMEN KP NOMOR 71/PERMEN-

KP/2016 yang diharapkan ada solusi jenis alat tangkap pengganti yang lebih ramah

lingkungan;

2. Memberikan bantuan kapal 5 GT keatas kepada kelompok masyarakat nelayan

(KUB);

3. Zona tangkapan ikan yang sangat terbatas terkait UU No. 23 Tahun 2014;

4. Pembinaan terhadap masyarakat penangkap ikan dengan alat tangkap yang ramah

lingkungan, sehingga tidak merusak terhadap biota-biota yang ada di laut dan

sungai

5. Meningkatkan kegiatan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang lebih

efektif, efisien dan tepat sasaran;

6. Optimalisasi kegiatan pembinaan-pembinaan melalui petugas teknis dan

penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh PPL perikanan terhadap kegiatan

perikanan laut dan juga budidaya perikanan darat atau tawar.

7. Penerapan teknologi tepat guna budidaya air payau dan air tawar;

8. Normalisasi saluran tambak dan kolam air tawar;

9. Bantuan bibit ikan air tawar dan bibit ikan air payau;

10. Bantuan sarana dan prasarana terhadap pembudidaya ikan;

11. Peningkatan kapasitas pembudidaya;

12. Peningkatan kapasitas aparatur (SDM);

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 ini

diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya atau untuk masa

mendatang, hasil evaluasi dan analisis di atas akan dijadikan masukan agar pencapaian

sasarannya sesuai dengan yang diharapkan.



I.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan 2017 adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepeda Kepala Daerah (BUPATI) atas pengelolaan anggaran

dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah

ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perikanan selama satu tahun

anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan dan

dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan

dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Tanah Bumbu secara umum telah

dituangkan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 31 Tahun 2017 Tentang

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas

Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu, mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perikanan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang perikanan;

2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perikanan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Selanjutnyan Dinas Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan sesuai dengan kebijakan

yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

2. Menetapkan kebijakan teknis di bidang perikanan;

3. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan

pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan tangkap;



4. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan

pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan budidaya;

5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait;

6. Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;

7. Mengoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis;

8. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;

9. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksankan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas

Perikanan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : (1)Rencana

Strategis (Renstra Dinas Perikanan 2016-2020); (2)Rencana Kerja (RENJA); (3)Indikator

Kinerja Utama; (4)Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dan (5)Perjanjian Kinerja

Dinas Perikanan Tahun 2017.

II.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja pada tahun 2017 yang telah ditetapkan di dalam Renstra, IKU

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)

bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANAH BUMBU

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA UTAMA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya Produksi Perikanan

Produksi Perikanan

Tangkap

4.8143,41 Ton

Produksi Perikanan

Budidaya

5.482 Ton

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber

daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud

nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi;

3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



Dinas Perikanan telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2017 secara berjenjang

sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui

penerapan sistem pengelolaan kinerja. Dalam pengelolaan kinerja di lingkungan

Dinas Perikanan selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan

kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu,

juga ditujukan untuk :

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan

baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi

organisasi;

2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (countinous

improvement);

3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan

efesiensi organisasi;

Peran Dinas Perikanan dalam mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat

kelautan dan perikanan menggunakan pendekatan melalui Balanced Scorecard

(BSC) ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu :

1. Stakeholders Perspective

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

2. Costumer Perspective

Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya kelautan dan perikanan

3. Internal Process Perspective

Terselenggaranya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan

perikanan budidaya

4. Learn and Growth Perspective

- Terwujudnya ASN lingkup Dinas Perikanan yang kompeten, profesional dan

berkepribadian.

- Terwujudnya Birokrasi Dinas Perikanan yang efektif, efisien dan

berorientasi pada pelayanan prima.

- Terkelolanya anggaran Dinas Perikanan secara efisien dan akuntabel.

II.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2017 menguraikan target kinerja yang

hendak dicapai selama tahun 2017, yang mencerminkan rencana kegiatan,

program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan 2016-



2021. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam

mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian Visi Misi.

Implementasi Rencana Strategis tahun 2016-2021 untuk tahun 2017 banyak

mengalami perubahan sejak numenklatur SOPD berubah menjadi Dinas Perikanan

dan hanya mencakup pelaksanaan 19 kegiatan dalam 4 program. Untuk

melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran dari dana APBD Kabupaten Tanah

Bumbu sebesar Rp. 2.488.525.400,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.

1.717.668.000,-. Dengan total anggaran sebesar Rp. 4.206.193.400,- (Empat

Milyar Dua Ratus Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus

Rupiah).

1. Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2017

Pada tahun 2017 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan

dengan sasaran strategis adalah pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel. 2

Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2017

Sasaran Strategis Program Kegiatan

1. Meningkatkan

Produksi Perikanan

Program Pengembangan

Perikanan Tangkap

1. Pemeliharaan Rutin/berkala

tempat pelelangan ikan

2. Pendampingan kelompok

nelayan perikanan tangkap

3. Pengembangan sarana dan

prasarana perikanan tangkap

Program pengembangan

budidaya perikanan

1. Pembinaan dan

pengembangan perikanan

Program pengembangan

kawasan budidaya laut, air

payau dan air tawar

1. Pemetaan Potensi Kawasan

Budidaya Perikanan Air Tawar

2. Indikator Keberhasilan Kinerja

Indikator atau target kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak dicapai

dalam tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel. 3

Sasaran, indikator sasaran, dan target tahun 2017

Sasaran Indikator

sasaran Target

Meningkatkan

Produksi

Perikanan

Produksi Perikanan

Tangkap

1. Meningkatnya Produksi Perikanan

Tangkap 48.143,41 Ton

2. Meningkatnya Kelompok Nelayan yang

mendapat pendampingan dan bantuan

50 kelompok

3. Jumlah PPI Yang terpelihara 1 komplek

4. Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan

Tangkap 7 jenis

5. Jumlah Kelompok Nelayan yang

Mendapat Bantuan 10 kelompok

6. Jumlah Kelompok Nelayan yang

mendapat pendampingan 40 kelompok

Produksi Perikanan

Budidaya

1. Produksi Perikan Budidaya 5.482 Ton

2. Jumlah Kelompok Budidaya yang

mendapat pembinaan dan Bantuan 75

kelompok

3. Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya

7 jenis

4. Jumlah Kelompok Budidaya yang

mendapat Bantuan 40 kelompok

5. Jumlah Pokdakan Yang Dibina 35

kelompok

3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula

perhitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Kinerja atau evaluasi

kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan

antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra

Dinas Perikanan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan

laporan kinerja triwulanan atau evaluasi monitoring (e_monev) yang

merupakan aplikasi monitoring realisasi kegiatan, keuangan atau Pengelolaan

Kinerja SOPD Kabupaten Tanah Bumbu.



II.3. RENCANA AKSI

Tabel. 4

Rencana Aksi Dinas Perikanan

Tahun 2017

NO

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

RENCANA AKSI

JADUAL KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

URAIAN INDIKATOR

KINERJA TARGET URAIAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2017

URAIAN INDIKATOR

KINERJA TARGET

2017 URAIAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2017

TW I

TW II

TW III

TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Meningkatkan Hasil Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan

53.625,41 Ton

Meningkatnya Produksi

Perikanan

Produksi Perikanan Tangkap

48.143,41 Ton


Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan Tangkap

48.143,41 Ton

Pemeliharaan Rutin/berkala tempat pelelangan ikan

Jumlah PPI Yang terpelihara

12 Bulan

15.305.000

Terpeliharanya pangkalan

pendaratan ikan √ √ √ √ USMAN, SST

Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap

Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

4 Jenis 1.717.668.000

Memberikan Bantuan

Langsung Masyarakat

Sarana Prasarana

Penangkapan berupa Kapal

beserta peralatan alat

tangkap

√ √ √

ANDI ANWAR SADAT, S.Pi

Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan

10 Kelompok

340.800.000

Memberikan pelatihan kepada

masyarakat kelompok

nelayan tentang penggunaan alat tangkap

√ √ √ √



Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap

Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan

40 Kelompok

74.800.000

Memberikan penyuluhan,

pembinaan dan pelatihan terhadap

masyarakat nelayan

√ √ √ √ MANSYUR, S.Pi

Produksi Perikanan Budidaya

5.482 Ton

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya

5.482 Ton

Pembinaan dan pengembangan perikanan

Jumlah Pokdakan Yang Dibina

35 Kelompok

206.430.000

Memberikan bantuan lagsung

masyarakat berupa Bibit

Ikan Air Tawar dan

pertemuan/penyuluhan kepada

kelompok pembudidaya

√ √ √ √ ABDUL GAFUR

ARIYASI, S.St.Pi

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Pemetaan Potensi Kawasan budidaya Perikanan Air Tawar

Jumlah laporan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar

1 Dokumen

91.728.400

Terlaksananya pembuatan Dokumen potensi

budidaya perikanan air

tawar exs tambang

√ √ √ √

Hj. DESSI ARIYANTI

NOOR, S.Pi



Rencana aksi menggambarkan secara umum tentang kegiatan yang akan

dilaksanakan sebagai tindak lanjut aksi Dinas Perikanan dalam mendukung

pencapaian target kinerja sasaran Dinas Perikanan.

Penjelasan ringkas mengenai indikator kinerja rencana aksi terhadap tujuan,

sasaran, program dan kegiatan Dinas Perikanan pada tahun anggaran 2017 adalah

sebagai berikut :

1. Produksi Perikanan Tangkap

Rencana aksi produksi perikanan tangkap didukung oleh Program

Pengembangan Perikanan Tangkap dan terdapat 3 (tiga) kegiatan pendukung

program dimaksud, yaitu : (1)Pemeliharaan Rutin/berkala tempat pelelangan

ikan, (2)Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan

(3)Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap. Dari semua kegiatan

tersebut rencana aksi yang diharapkan pada tahun 2017 dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel. 5

Rencana Aksi Kegiatan Tangkap

No Rencana Aksi Sumber

Dana Penerima Manfaat

1.

Terpeliharanya Pangkalan

Pendaratan Ikan (PPI)

Batulicin

APBD II Masyarakat Nelayan

2. Pengadaan Alat Bantu

Penangkapan Ikan ( GPS ) DAK

Trans Nelayan Kec. Angsana

3. Pengadaan Alat Tangkap

Gillnet DAK

Trans Nelayan Kec.

Angsana


Penangkapan Ikan ( GPS ) APBD II

9 (sembilan) kelompok nelayan/KUB

5.

Pengadaan Body Kapal

Fiber Dan Mesin Kapal

(Dalam) 24 PK + As Dan

Roda

DAK Trans Nelayan Kec.

Angsana

6.

Pembinaan Kelompok dan

Pendampingan Program

Kegiatan Prioritas KKP

APBD II Masyarakat Nelayan /

KUB

7.

Pertemuan Kelompok

Nelayan Kecil di 7

Kecamatan Kabupaten

Tanah Bumbu

APBD II Masyarakat Nelayan /

KUB

8. Pelatihan Penggunaan GPS

untuk Nelayan Kecil APBD II

Trans Nelayan dan

KUB



2. Produksi Perikanan Budidaya

Rencana aksi produksi perikanan budidaya didukung oleh Program

pengembangan budidaya perikanan dan Program pengembangan kawasan

budidaya laut, air payau dan air tawar terdapat 2 (dua) kegiatan pendukung

program dimaksud, yaitu : (1)Pembinaan dan pengembangan perikanan dan

(2)Pemetaan Potensi Kawasan budidaya Perikanan Air Tawar. Dari semua

kegiatan tersebut rencana aksi yang diharapkan pada tahun 2017 dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel. 6

Rencana Aksi Kegiatan Budidaya

No Rencana Aksi Sumber

Dana Penerima Manfaat

1. Bantuan Ice Flake

Machine (IFM) APBN

Masyarakat Pembudidaya

(POKDAKAN)

2. Mesin Pakan (GERPARI) APBN Masyarakat

Pembudidaya (POKDAKAN)

3. Pengadaan Bibit Ikan Air

Tawar APBD II

Masyarakat Pembudidaya

(POKDAKAN)

4.

Pertemuan rutin 3

bulanan penyuluh

perikanan, pendamping

CBIB, petugas

enumerator statistic dan

TIM Pembina PITAP

APBD II Aparatur

5. Pendampingan dan

pembinaan pokdakan APBD II

Masyarakat

Pembudidaya (POKDAKAN)

6.

Pemetaan potensi

kawasan budidaya

perikanan

APBD II

Masyarakat

Pembudidaya

(POKDAKAN)



BAB III

A KUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan

Visi dan Misi Dinas Perikanan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran

kinerja dilakukan dengan menggunakan formula Pengukuran Kinerja Kegiatan

dan Formula Pengukuran Sasaran.

Untuk dapat mengukur kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2017, maka ditetapkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut :

1) Input : Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM

dan sebagainya.

2) Output : Segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai

dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik

3) Outcome : Indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran

suatu kegiatan (efek langsung)

Pengukuran dengan indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada lampiran

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) untuk tahun 2017, sedangkan pengukuran

pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Pencapaian

Sasaran (PPS) Tahun 2017.

Untuk perhitungan persentase pencapaian rencana / kinerja, Dinas Perikanan

Kabupaten Tanah Bumbu menggunakan rumus :

Realisasi Persentase pencapaian kinerja = Rencana x 100 %



Untuk membuat kesimpulan hasil dari evaluasi kinerja dibuat skala pengukuran

kinerja dengan skala pengukuran ordinal :

85 s.d >100 (%)

70 < 85 (%)

55 < 70 (%)

< 55 (%)

=

=

=

=

Sangat baik / sangat berhasil

Baik / berhasil

Sedang / cukup berhasil

Kurang berhasil

III.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian sasaran Dinas Perikanan Tahun 2017 Berdasarkan implementasi

pengelolaan kinerja Dinas Perikanan semakin disempurnakan dengan penetapan

IKU dan Sasaran Strategis. Pencapaian kinerja sasaran Dinas Perikanan adalah

87,17%, dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 7

Sasaran, Capaian Kinerja Tahun 2017

No Sasaran Persentasi Capaian

1 Meningkatnya Produksi Perikanan 87,17 %

Capaian 87,17 %

Dari capaian indikator sasaran tersebut di atas dapat ditunjukkan bahwa capaian

kinerja sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanah

Bumbu masih bisa dikategorikan Sangat Baik / Sangat Berhasil. Hal ini



menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam tahun 2017

sudah dilaksanakan dengan baik.

Selama periode tahun 2017 Dinas Perikanan telah melaksanakan kegiatan yang

menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2017

terhadap analisis pencapaian kinerja, keberhasilan, kegagalan, hambatan dan

kendala untuk tiap-tiap sasaran strategis akan diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan sasaran “Meningkatkan Produksi Perikanan” diidentifikasikan ke

dalam 1 (satu) IKU , yaitu : “Produksi Perikanan”. IKU ini merupakan IKU baru

yang dibuat berdasarkan perubahan SOPD menjadi Dinas Perikanan.

Untuk mencapai sasaran tersebut ada 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang

harus dicapai yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dengan didukung 3 (tiga) Program,

yaitu : (1)Program Pengembangan Budidaya Perikanan; (2)Program

Pengembangan Perikanan Tangkap dan (3)Program Pengembangan Kawasan

Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.

Pada masing-masing capaian indikator kinerja sasaran dapat ditotalkan dengan

rata-rata capaian kinerja sebesar 87,17 % (persen) dengan hasil evaluasi kinerja

masih termasuk kategori Sangat Baik / Sangat Berhasil.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran dimaksud pada tahun 2017 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Produksi Perikanan



Tabel. 8

Realisasi Indikator Sasaran dan Target Produksi Perikanan Tahun 2017

No Indikator Kinerja

Sasaran Target Realisasi

Capaian

(%)

1 Produksi Perikanan

Tangkap

48.143,41 Ton 42.537,76 Ton 88,36

2 Produksi Perikanan

Budidaya

5.482 Ton 4.207,85 ton 76,76

Rata – rata capaian 87,17

Cat. Data Produksi masih sementara (belum validasi di Provinsi Kalsel)

Penjelasan terhadap “Sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan” ada 2 (dua)

indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Berdasarkan indikator kinerja sasaran “Produksi Perikanan Tangkap” terhadap

peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 dengan target yang

telah ditetapkan di RENSTRA 2016-2020 yaitu sebesar 48.143,41 ton dan

terealisasi produksi perikanan tangkap sebanyak 42.537,76 Ton atau masih kurang

sebanyak 5.605,66 Ton dari target yang telah ditetapkan, ini terlihat bahwa target

produksi tidak terpenuhi dengan capaian hanya 88,36%, dengan hasil evaluasi

kinerja masih bisa dikategorikan Sangat Baik / Sangat Berhasil.

Data perkembangan produksi perikanan tangkap dari tahun 2016 dan tahun 2017

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja I

PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP



Tabel. 9

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016-2017

Indikator

sasaran

Target (Ton) capaian (%)

2016 2017 2016 *2017

Meningkatnya

Produksi

Perikanan

Tangkap

46.741,17 48.143,41

90,99 88,36 Realisasi (Ton)

2016 *2017

42.532,6 42.537,75

Cat. Data tahun 2017 masih sementara belum validasi

Dari tabel di atas capaian indikator Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

untuk tahun 2017 produksi tangkapan mengalami peningkatan sebanyak 5,15 ton

dibandingkan tahun 2016, namum untuk perbandingan terhadap target yang telah

ditetapkan di dalam Renstra 2016-2020 masih belum tercapai dan permasalahan

yang dihadapi terhadap tidak tercapainya target produksi penangkapan pada

tahun 2017 disebabkan beberapa faktor, yaitu :

1. Berkurangnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan terutama nelayan yang

menggunakan alat tangkap lampara dasar yang telah dilarang penggunaannya

sesuai dengan Permen KP NOMOR 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur

Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah

Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia;

2. Adanya perubahan dari siklus hidup ikan yang sudah mulai mengalami

penurunan dari tahun ke tahun yang menyebabkan berkurangnya populasi

ikan dan berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan;



4. Alat tangkap maupun kapal yang kecil (rata-rata <10 GT), sehingga

menyebabkan nelayan tidak mampu beroperasi di wilayah penangkapan yang

jauh dari pantai, meskipun secara potensi masih cukup besar area

penangkapan ikan.


tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran

dan tindak lanjut upaya yang akan dilakukan antara lain :



1. Pemerintah masih mengkaji ulang terhadap PERMEN KP NOMOR 71/PERMEN-

KP/2016 yang diharapkan ada solusi jenis alat tangkap pengganti yang lebih

ramah lingkungan;

2. Memberikan bantuan kapal 5 GT keatas kepada kelompok masyarakat nelayan

(KUB);


4. Pembinaan terhadap masyarakat penangkap ikan dengan alat tangkap yang

ramah lingkungan, sehingga tidak merusak terhadap biota-biota yang ada di

lautdan sungai

5. Meningkatkan kegiatan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang

lebih efektif, efisien dan tepat sasaran;

6. Optimalisasi kegiatan pembinaan-pembinaan melalui petugas teknis dan

penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh PPL perikanan terhadap kegiatan

perikanan laut dan juga budidaya perikanan darat atau tawar.


Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran

Produksi Perikanan Tangkap adalah sebagia berikut :

1) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100 % dan terealisasi fisik

kegiatan 100 % dengan kegiatan penunjang sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan

Target anggaran di renstra adalah Rp. 20.805.000,- dan realisasi pagu

DPA Rp. 15.305.000,-. Dari pagu anggaran DPA tersebut terealisasi

keuangan sebesar Rp. 15.305.000,- atau 100 %, sedangkan fisik

kegiatan terealisasi 100 %.

b. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Target anggaran di renstra adalah Rp 1.352.000.000,- dan realisasi

pagu DPA Rp. 2.007.568.000,- dari pagu DPA tersebut terbagi menjadi

2 (dua) dana, yaitu APBD II sebesar Rp. 289.900.000,- terealisasi

sebesar Rp. 253.875.000,- (87,57%) dan dana DAK sebesar Rp.

1.717.668.000,- terealisasi sebesar RP. 1.572.428.000,- (91,54%).

Total realisasi sebesar Rp. 1.826.303.000,- atau 90,97 %. Kegiatan



fisiknya terealisasi 100 %. Pada tabel di bawah ini bisa dilihat Belanja

Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat dan capaian fisik kinerja

kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

sebagai berikut :

Tabel. 10

Kegiatan Fisik Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Tangkap

No Kegiatan Sumber

Dana Pagu (Rp)

Realisasi

Keu (Rp) Fisik

(%)

Keu

(%)


Penangkapan Ikan ( GPS ) DAK Rp. 80.000.000.- Rp. 78.760.000.- 100 98,45

2. Pengadaan Alat Tangkap

Gillnet DAK Rp. 234.00.000.- Rp. 200.508.000.- 100 85,69


Penangkapan Ikan ( GPS ) APBD II Rp. 250.000.000.- Rp. 218.625.000.- 100 87,45

4.

Pengadaan Body Kapal

Fiber Dan Mesin Kapal

(Dalam) 24 PK + As Dan

Roda

DAK Rp. 1.380.000.000.- Rp. 1.293.160.000.- 100 93,71

c. Kegiatan Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Target anggaran di renstra adalah Rp. 22.500.000,- dan realisasi pagu

DPA Rp. 73.700.000,-. Dari pagu tersebut terealisasi keuangan sebesar

Rp. 73.000.000,- atau 99,05 %, sedangkan fisik kegiatan terealisasi

100 %. Pada tabel di bawah ini bisa dilihat kegiatan pendukung

Program Perikanan Tangkap yaitu kegiatan Pendampingan Kelompok

Nelayan Perikanan Tangkap sebagai berikut :

Tabel. 11

Kegiatan Fisik Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

No Kegiatan Sumber

Dana Pagu (Rp)

Realisasi

Keu (Rp) Fisik

(%)

Keu

(%)

1.

Pembinaan

Kelompok dan

Pendampingan

Program Kegiatan

Prioritas KKP

APBD II Rp 22.500.000,- Rp 22.500.000,- 100 100

2. Pertemuan

Kelompok Nelayan

Kecil di 7

Kecamatan

Kabupaten Tanah

Bumbu

APBD II Rp 30.388.000,- Rp 30.388.000,- 100 100

3. Pelatihan

Penggunaan GPS

untuk Nelayan Kecil APBD II Rp 9.815.000,- Rp 9.150.000,- 100 92,89



Berdasarkan Indikator kinerja sasaran “Produksi Perikanan Budidaya” terhadap

peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2017 dengan target yang

telah ditetapkan di RENSTRA 2016-2020 yaitu sebesar 5.482 Ton dan terealisasi

produksi perikanan budidaya sebanyak 4.207,85 Ton atau masih kurang

sebanyak 1.274,15 Ton dari target yang telah ditetapkan, ini terlihat bahwa

target produksi tidak terpenuhi dengan capaian hanya 76,76 % dan hasil

evaluasi kinerja masih bisa dikategorikan Baik / Berhasil.

Data perkembangan produksi perikanan budidaya dari tahun 2016 dan tahun

2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 12

Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016-2017

Indikator

sasaran

Target (Ton) capaian (%)

2016 2017 2016 *2017

Meningkatnya

Produksi

Perikanan

Budidaya

4.100 5.482

72,63 76,76 Realisasi (Ton)

2016 *2017

3.757,00 4.207,83

Cat. Data tahun 2017 masih sementara belum validasi

Dari tabel di atas capaian indikator Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

untuk tahun 2017 produksi budidaya ikan mengalami peningkatan sebanyak

450,83 ton dibandingkan tahun 2016, namum untuk perbandingan terhadap

target yang telah ditetapkan di dalam Renstra 2016-2020 masih belum tercapai

dan permasalahan yang dihadapi terhadap tidak tercapainya target produksi

budidaya ikan pada tahun 2017 disebabkan beberapa faktor, yaitu :

1. Peningkatan produksi perikanan budidaya belum optimal disebabkan beberapa

faktor:

Indikator Kinerja II

PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA







tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran

dan tindak lanjut upaya yang akan dilakukan antara lain :







Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran

Produksi Perikanan Budidaya adalah sebagia berikut :

1) Program pengembangan budidaya perikanan



a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Target anggaran di renstra sebesar Rp. 409.125.000,- dan terealisasi

pagu DPA Rp. 193.840.000.- dari pagu anggaran tersebut terserap

sebesar Rp 180.310.000,- atau 93,02 %, dengan fisik kegiatan

terealisasi 100 %.

Tabel. 13

Kegiatan Fisik Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

No Kegiatan Sumber

Dana Pagu (Rp)

Realisasi

Keu (Rp) Fisik

(%)

Keu

(%)

1.

Pengadaan Bibit

Ikan Air Tawar APBD II Rp 150.000.000,- Rp 136.470.000,- 100 90,98

2. Pertemuanrutin 3

bulanan penyuluh

perikanan,

pendamping CBIB,

petugas enumerator

statistic dan TIM

Pembina PITAP

APBD II Rp 17.290.000,- Rp 17.290.000,- 100 100

3. Pendampingan dan

pembinaan

pokdakan

APBD II Rp 19.800.000,- Rp 19.800.000,- 100 100



2) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air

tawar



b) Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar

Target anggaran di renstra sebesar Rp. 91.728.400,- dan terealisasi

pagu DPA Rp. 92.628.400.- dari pagu anggaran tersebut terserap

sebesar Rp 82.660.400,- atau 89,24 %, dengan fisik kegiatan

terealisasi 100 %.



III.3. REALISASI KEUANGAN

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

Tahun Anggaran 2017

TRIWULAN IV

DINAS PERIKANAN

Program/Kegiatan

Pagu (Rp) Target s.d Tw IV

Realisasi

Setelah Perubahan Fisik Keuangan Fisik

(%)

Fisik

TTB (%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

170.550.000 100,00% 170.550.000 99,30% 4,03% 146.007.148 85,61%

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

25.950.000 100,00% 25.950.000 95,38% 0,59% 18.961.800 73,07%

Penyediaan jasa administrasi keuangan

203.010.000 100,00% 203.010.000 100,00% 4,83% 197.254.200 97,16%

Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.605.000 100,00% 5.605.000 100,00% 0,13% 5.605.000 100,00%

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

8.800.000 100,00% 8.800.000 100,00% 0,21% 8.800.000 100,00%

Penyediaan alat tulis kantor 19.233.000 100,00% 19.233.000 100,00% 0,46% 19.233.000 100,00%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11.300.000 100,00% 11.300.000 100,00% 0,27% 11.300.000 100,00%



Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.277.000 100,00% 1.277.000 100,00% 0,03% 1.277.000 100,00%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

6.800.000 100,00% 6.800.000 100,00% 0,16% 5.900.000 86,76%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

4.320.000 100,00% 4.320.000 100,00% 0,10% 3.060.000 70,83%

Penyediaan makanan dan

minuman

10.692.000 100,00% 10.692.000 100,00% 0,25% 10.692.000 100,00%

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

128.140.000 100,00% 128.140.000 100,00% 3,05% 104.161.773 81,29%

Penyedia jasa tenaga non

PNS

1.183.525.000 100,00% 1.183.525.000 100,00% 28,14% 1.179.025.000 99,62%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

43.950.000 100,00% 43.950.000 94,88% 0,99% 41.700.000 94,88%

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Pembinaan dan pengembangan perikanan

193.840.000 100,00% 193.840.000 100,00% 4,61% 180.310.000 93,02%

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan

15.305.000 100,00% 15.305.000 100,00% 0,36% 15.305.000 100,00%

Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap

73.700.000 100,00% 73.700.000 100,00% 1,75% 73.000.000 99,05%

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

2.007.568.000 100,00% 2.007.568.000 100,00% 47,73% 1.826.303.000 90,97%




Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar

92.628.400 100,00% 92.628.400 100,00% 2,20% 82.660.400 89,24%

4.206.193.400 100,00% 4.206.193.400 99,89% 3.930.555.321 93,45%

Realisasi keuangan dan fisik kegiatan tidak mencapai 100% , hal tersebut terjadi karena adanya kegiatan rutin yang sebagian tidak habis terpakai sehingga

terjadi sisa anggaran. Dari semua total pagu anggaran terdapat anggaran yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp. 1.717.668.000,- (satu milyar tujuh ratus

tujuh belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).



BAB IV

P ENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat berperan

sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang

bersih dan berwibawa (good governance).

Dilihat dari pencapaian semua indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang dapat

dikategorikan Baik / Berhasil terlihat jelas bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Tanah

Bumbu menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja. Hal ini

menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu sudah secara tepat

melaksanakan Kebijaksanaan dan Program-program yang menjadi dasar pelaksanaan

kegiatan tersebut.

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran terdapat kendala-kendala yang menjadi masalah

atau hambatan. Kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran

tersebut adalah :

1. Penggunaan alat tangkap lampara dasar yang telah dilarang penggunaannya sesuai

dengan Permen KP NOMOR 71/PERMEN-KP/2016;

2. Perubahan dari siklus hidup ikan yang sudah mulai mengalami penurunan dari tahun

ke tahun;



4. Alat tangkap maupun kapal yang kecil (rata-rata <10 GT), sehingga menyebabkan

nelayan tidak mampu beroperasi di wilayah penangkapan yang jauh dari pantai,

meskipun secara potensi masih cukup besar area penangkapan ikan;

5. Peningkatan produksi perikanan budidaya belum optimal disebabkan beberapa faktor:






Berbagai permasalahan atau kendala di atas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak

dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran dan tindak

lanjut upaya yang akan dilakukan antara lain :

1. Pemerintah masih mengkaji ulang terhadap PERMEN KP NOMOR 71/PERMEN-KP/2016

yang diharapkan ada solusi jenis alat tangkap pengganti yang lebih ramah lingkungan;

2. Memberikan bantuan kapal 5 GT keatas kepada kelompok masyarakat nelayan (KUB);


4. Pembinaan terhadap masyarakat penangkap ikan dengan alat tangkap yang ramah

lingkungan, sehingga tidak merusak terhadap biota-biota yang ada di laut dan sungai

5. Meningkatkan kegiatan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang lebih

efektif, efisien dan tepat sasaran;

6. Optimalisasi kegiatan pembinaan-pembinaan melalui petugas teknis dan penyuluhan-

penyuluhan yang dilakukan oleh PPL perikanan terhadap kegiatan perikanan laut dan

juga budidaya perikanan darat atau tawar.







Batulicin, 15 Januari 2018

Kepala Dinas,

FAURAJI AKBAR, SP NIP. 19620217 198803 1 012

laporan kinerja instansi pemerintah (lakip)...

Documents