laporan kinerja instansi pemerintah - … disdikpora 2018... · akuntabilitas kinerja instansi...
TRANSCRIPT
1
KABUPATEN BADUNG
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNGTAHUN 2019
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
rahmat-Nya, sehingga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Badung dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
Tahun 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan laporan ini berpedoman
pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung merupakan sarana pelaporan
kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi
pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung serta merupakan
media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung
Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, hal ini sebagai perwujudan
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan
Clean Government dan Good Governance.
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan
sebagai bahan tambahan masukan bagi peningkatan kinerja dalam
penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan olahraga terhadap masyarakat di
Kabupaten Badung.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaandan Olah Raga Kabupaten Badung
Drs. I Ketut Widia Astika, MMPembina Utama MudaNIP. 19601011 198603 1 021
3
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar..................................................................................... 1
Daftar Isi……….................................................................................... 2
Daftar Tabel……….............................................................................. 3
Ringkasan Eksekutif............................................................................ 4
BAB. I PENDAHULUAN.......................................................... I - 1
1.1 Latar Belakang ..................................................... I - 1
1.2 Gambaran Kondisi Pendidikan……………….….. I - 1
1.3 Struktur Organisasi…………………………….... I - 3
1.4 Ruang Lingkup ...................................................... I - 4
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA... II - 1
2.1 Rencana Strategis................................................... II - 1
2.2 Tujuan dan Sasaran..…………........…………….. II - 2
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum……….….… II - 4
2.4 Rencana Kinerja……………………………….… II - 7
2.5 Perjanjian Kinerja……………………………….. II - 7
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.................................... III - 1
3.1 Evaluasi Kinerja…………………………….…… III - 2
3.2 Analisis Pencapaian Kinerja.................................. III - 3
3.3 Akuntabilitas Keuangan................………….…… III - 12
3.4 Akuntabilitas Sumber Daya Manusia..................... III - 15
3.5 Capaian Prestasi dan Penghargaan......................... III - 15
3.6 Kesimpulan………………………………….…… III - 16
BAB. IV PENUTUP...................................................................... IV - 1
Lampiran-Lampiran:
Lampiran I : Rencana Kinerja Tahunan
Lampiran II : Perjanjian Kinerja
Lampiran III : Pengukuran Kinerja
Lampiran IV : Indikator Kinerja Utama
4
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel. 3.1 Analisis pencapaian sasaran 1 ………………………… III - 4
Tabel. 3.2 Analisis pencapaian sasaran 2 ……………………….… III - 5
Tabel. 3.3 Analisis pencapaian sasaran 3 …………………………. III - 7
Tabel. 3.4 Analisis pencapaian sasaran 4 ……………………….… III - 8
Tabel. 3.5 Analisis pencapaian sasaran 5 ……………………….… III - 9
Tabel. 3.6 Analisis pencapaian sasaran 6 ……………………….… III - 10
5
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung berupaya menyelenggarakan
pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola kepemerintahan yang baik dan
berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan
kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu
diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya
harus memuat tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas
atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin
dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan. Tahun
2018 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Semesta Berencana 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui
indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan
dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.
Berdasarkan pengukuran kinerja seluruh program dan kegiatan
sebagaimana telah teruji pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung, hampir keseluruhan
program dan kegiatan telah memperlihatkan capaian kinerja yang memuaskan
baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pencapaian kinerja ini karena adanya
komitmen Pemerintah Kabupaten Badung misi yang ke 4 yaitu Meningkatkan
kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan
kependudukan, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah Terwujudnya kehidupan
masyarakat yang berkualitas, dengan sasarannya yaitu Meningkatnya partisipasi
sekolah jenjang pendidikan dasar. Kekurangan, kelemahan capaian yang belum
baik dan bahkan memuaskan menjadi referensi dalam perencanaan kinerja ke
depan.
6
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi
pada hasil, yaitu kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah
satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Intruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi merupakan
salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara
represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak
dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola
komprehensif dan sistimatik. Penanganan tindak korupsi secara sistimatik ini
antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen
pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden
menginginkan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta
berkinerja tinggi.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan
untuk Rencana Strategis Lima Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
pada akhir tahunnya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sangat
penting untuk dilaksanakan, mengingat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini
merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan
dari pencapaian kinerja, tujuan, sasaran realisasi pencapain indikator kinerja
utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
ini merupakan langkah pemerintah untuk menuju pembentukan pemerintahan
yang baik (good governance) dengan menyelenggarakan manajemen
pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
1.2 Gambaran Kondisi Pendidikan
Keberhasilan pembangunan suatu negara terutama berkaitan erat dengan
keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya, di samping ketersediaan
sumber daya alam, modal dan tingkat teknologi yang dimiliki. Pengembangan
sumber daya manusia merupakan upaya-upaya yang berkaitan dengan perluasan
7
pendidikan memegang peranan yang sangat penting karena peningkatan kuantitas
dan kualitas pendidikan sedikit banyak akan memberi kontribusi terhadap
pengembangan kedua unsur lainnya.
Kenyataan menunjukkan, bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di
suatu negara berkaitan erat dengan besarnya investasi di bidang pendidikan.
Negara-negara yang mencapai keberhasilan dalam peningkatan kesejahteraan
penduduknya adalah mereka yang menanamkan investasi yang relatif besar di
bidang pendidikan dan pelatihan. Sebaliknya, mereka yang menunjukkan
keberhasilan yang rendah dalam mengupayakan peningkatan kemakmuran
penduduknya merupakan negara-negara yang penyelenggaraan perluasan
pendidikannya relatif lambat.
Dari kondisi tersebut dapat diperoleh gambaran betapa pentingnya investasi
di bidang pendidikan. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan indikator yang
memegang peranan penting sebagai penentu kualitas penduduk di suatu wilayah,
yang dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain indikator
penentu yang lain yakni pendapatan dan kesehatan. Dengan demikian agar
kualitas penduduk dapat ditingkatkan, maka upaya-upaya perbaikan di bidang
pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitasnya, merupakan hal yang
mendesak untuk dilakukan.
Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kuantitas
dan kualitas pendidikan penduduk di suatu wilayah adalah angka buta huruf,
angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka putus sekolah, dan angka
melanjutkan. Di samping indikator tersebut, dalam hal ini akan ditinjau pula
mengenai Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan pendidikan kepada anak-
anak pra sekolah guna memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmanai/rohani agar anak siap dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut.
Dari evaluasi dan analisis kinerja kegiatan Tahun 2018 ini secara normatif
masih banyak kegiatan yang perlu ditingkatkan dan tetap menjadi
rencana/program tahun berikutnya, walaupun secara normatif pula banyak
program dan kegiatan yang cukup berhasil dilaksanakan diatas rata-rata
nasional/pusat dimana oleh semua komponen yang terlibat siap selalu untuk tetap
dipertahankan pada posisi tersebut dan kalau bisa dari tahun ke tahun selalu
diupayakan peningkatannya sehingga semua program/kegiatan itu menjadi tuntas
paripurna.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Badung, sangat
tergantung pada tenaga pendidik/guru dan tenaga kependidikan/tata usaha di
8
dalam proses pembelajaran baik pada jenjang TK, SD, dan SMP di Kabupaten
Badung, disamping tenaga pendidik juga harus didukung oleh sarana dan
prasarana yang memadai, untuk di Kabupaten Badung pelaksanaan pembangunan
maupun rehabilitasi gedung sekolah dilaksanakan secara bertahap dan secara
berkesinambungan untuk gedung yang rusak ringan, rusak sedang maupun rusat
berat setiap tahun. Keadaan ruang kelas sekolah yang ada di Kabupaten Badung,
tiap tahunnya sudah mengalami peningkatan. Pembangunan ruang kelas baru
(RKB) perlu juga dilakukan karena perkembangan jumlah siswa yang terus
meningkat.
1.3 Struktur Organisasi
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung, terdiri dari :
1. Sekretariat terdiri atas :
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
c) Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal terdiri atas :
a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
c) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dinidan Pendidikan Non Formal;
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas :
a) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
b) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; dan
c) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
4. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas :
a) Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dinidan Pendidikan Non Formal;
b) Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
c) Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
5. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri atas :
a) Seksi Kepemudaan;
b) Seksi Olah Raga; dan
c) Seksi Kemitraan dan Sarana Prasarana;
6. Unit Pelaksana Teknis;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
9
1.4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Tahun
2018 adalah:
1. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah
Raga Kabupaten Badung Tahun 2018;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Pendidikan yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran;
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama;
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun
berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
Adapun sistematika penulisan LkjIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olah Raga Tahun 2018 terdiri dari :
- BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, gambaran umum
pendidikan, struktur organisasi dan ruang lingkup.
- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat informasi tentang
rencana strategis, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olah Raga Kabupaten Badung, strategi dan arah kebijakan umum,
rencana kinerja, serta perjanjian kinerja.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang: evaluasi kinerja,
analisis pencapaian kinerja, akuntabilitas keuangan, dan capaian
prestasi dan penghargaan.
- BAB IV Penutup
10
BAB II.
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah
agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan
tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Kabupaten Badung. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas
dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya
dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan
akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Tahun 2018 ini,
mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016
tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021,
merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap
lima tahun yang menggambarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan daerah.
Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan
perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana secara sistematis mengedepankan
isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana
pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan
penjabaran untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan
secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran
pembiayaan.
2.2. Visi dan Misi
2.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Badung
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi
Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan
tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran
tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan
instansi Pemerintah. Berdasarkan kondisi Kabupaten Badung pada saat ini,
tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan
mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi
Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yaitu:
11
Visi Kabupaten Badung
“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandasan Tri Hita Karana Menuju
Masyarakat Yang Maju, Damai dan Sejahtera”.
Misi Kabupaten Badung
1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman
Adat, Budaya dan Agama
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan teknologi
informasi dan komunikasi
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good
Governance dan Clean Government
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana (KB)
dalam pengelolaan kependudukan
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar
ekonomi kerakyatan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi
penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam dan
lingkungan hidup
8. Memperkuat daya saing daerah melalui meningkatkan mutu sumber daya
manusia dan infrastruktur wilayah
9. Memantapkan sinergitas potensi budaya, pertanian dalam arti luas dan
pariwisata
2.2.2 Tujuan dan Sasaran
Kedudukan Sektor Pendidikan dalam pembangunan daerah Kabupaten
Badung sangat strategis yaitu Peningkatan Kemampuan Professional Sumber
Daya Manusia, selain itu sektor pendidikan dijadikan sebagai prioritas
pembangunan. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Perangkat
Daerah yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan misi ke 4 Kabupaten
Badung yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga
berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan. Untuk mencapai misi tersebut,
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung merumuskan
tujuan dan sasaran sebagai berikut:
2.2.2.1 Tujuan
12
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan
analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi
harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.
Tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung, yang
ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling
terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
1) Terwujudnya akses layanan pendidikan
2) Terwujudnya sumber daya manusia yang bermutu
3) Terwujudnya prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi, dan atau
nasional
2.2.2.2 Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi
Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam
kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan
yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
1) Meningkatnya partisipasi warga negara usia 5 s.d 6 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini
2) Meningkatnya partisipasi warga negara usia 7 s.d 15 Tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan dasar
3) Meningkatnya partisipasi warga negara usia 7 s.d 18 Tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi
dalam pendidikan kesetaraan
4) Meningkatnya kompetensi guru
5) Meningkatnya kualitas peserta didik
6) Mewujudkan pemuda yang berprestasi
7) Meningkatnya cabang olahraga yang berprestasi pada tingkat provinsi dan
atau nasional
Sebagaimana Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah
Kabupaten Badung untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung, yang ditempuh
melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:
13
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum
Kebijakan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga tahun 2016-
2021 dirumuskan berdasarkan tujuan, sasaran, target dan arah strategis Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung, serta mengacu pada
renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2016-2021.
Kebijakan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga ini, juga
memperhatikan komitmen pemerintah Kabupaten Badung yang mengacu pada
Renstra Kementerian Pendidikan Nasional, Renstra Kementerian Pemuda dan
Olahraga tahun 2015-2019.
Kebijakan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga tahun
2016-2021 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara
pendidikan, kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Badung terkait
dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang
menggambarkan pula tujuan strategis. Telah terhadap sasaran strategis yang telah
diuraikan pada Bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang
dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang
prima. Kebutuhan tersebut mencakup pemerataan dan perluasan kesempatan,
peningkatan mutu dan relevansi, tata kelola dan pencintraan publik, peningkatan
partisipasi pemuda dalam pembangunan bangsa, peningkatan karakter bulding
pemuda, meningkatkan revitalisasi gerakan kepemudaan dan pramuka,
meningkatnya budaya olahraga, meningkatkan prestasi olahraga serta
pengembangan kapasitas.
Kebijakan merupakan upaya sistematis untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan melalui pencapaian target-target strategis berdasarkan tujuan strategis
yang telah ditetapkan. Tiap kebijakan menjelaskan komponen-komponen
penyelenggaraan layanan pendidikan, pemuda dan olahraga yang harus disediakan
untuk mencapai target-target strategis. Dalam penetapan kebijakan juga
mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi serta antar
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.
2.3.1. Strategi dan Kebijakan
Strategi dan Kebijakan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olah
raga tahun 2016-2021 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung, serta mengacu pada
renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun
2016-2021, evaluasi capaian pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga
sampai Tahun 2018. Kebijakan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan
14
olahraga ini, juga memperhatikan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung yang
mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-
2019, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019.
2.3.1.1 Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan 1 (T.1)
Tujuan 1 (T.1) yaitu Terwujudnya akses layanan pendidikan,
dicapai dengan menggunakan :
a. Strategi :
1) Penyediaan layanan TK Negeri Pembina diseluruh kecamatan
2) Pemerataan penyebaran guru sesuai kebutuhan sekolah
3) Penyiapan beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi
4) Penyiapan dana bantuan oprasional sekolah yang bersumber
dari APBD
5) Penyiapan ruang kelas sesuai kebutuhan sekolah
6) Pendirian unit sekolah baru pada daerah padat penduduk
7) Meningkatkan peran sekolah swasta dalam layanan pendidikan
b. Arah Kebijakan :
1) Meningkatkan partisipasi warga negara usia 5 s.d 6 tahun
untuk mendapatkan pendidikan anak usia dini
2) Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar
3) Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan kesetaraan
2.3.1.2. Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan 2 (T.2)
Tujuan 2 (T.2), yaitu Terwujudnya sumber daya manusia yang
bermutu, dicapai dengan menggunakan :
a. Strategi :
1) Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
2) Pengembangan kompetensi pengawas sekolah
3) Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah
4) Penyediaan pengadaan buku-buku bacaan untuk perpustakaan
sekolah
5) Penguatan dan perluasan budaya baca dikalangan warga
sekolah
6) Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
7) Penyediaan sistem pembelajaran sesuai stándar nasional
pendidikan
15
8) Perluasan kesempatan memperoleh peningkatan kompetensi
dan keterampilan pemuda
9) Penyiapan pendidikan dan pelatihan, pengkaderan,
pembimbingan dan pendampingan pembentukan pemuda kader
pemimpin.
b. Arah Kebijakan :
1) Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi
2) Meningkatkan persentase siswa yang lulus
3) Meningkatkan prestasi bidang kepeloporan pada tingkat
provinsi dan atau nasional
2.3.1.3. Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan 3 (T.3)
Tujuan 3 (T.3), yaitu Terwujudnya prestasi cabang olahraga pada
tingkat provinsi dan atau nasional, dicapai dengan menggunakan :
a. Strategi :
1) Penyiapan kemampuan pembina olahraga yang handal
2) Pengembangan kompetensi dan pembinaan atlit
3) Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga.
4) Pemberdayaan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga
5) Pemberian penghargaan kepada atlit berprestasi
b. Arah Kebijakan :
Meningkatkan peran serta organisasi olahraga dalam mewujudkan
cabang olahraga yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau
nasional
Arah kebijakan untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung tahun 2016-2021 sesuai dengan arah kebijakan pada
Pemerintah Kabupaten Badung yang disusun berdasarkan hasil musyawarah
perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya arah kebijakan umum ini menjadi
pedoman bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
dalam melaksanakan kegiatan.
2.4. Rencana Kinerja
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olah Raga Kabupaten Badung melalui berbagai kegiatan tahunan.
16
Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan
dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung untuk mencapainya dalam tahun
tertentu. Rencana Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan
sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Tahun 2016-2021 Kabupaten Badung dan Renstra Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.
Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung selama Tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran
Tabel (Rencana Kinerja Tahunan).
2.5. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/
kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang
dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis. Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Tahun 2018 secara rinci dapat
dilihat pada Lampiran Tabel (Perjanjian Kinerja).
17
BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA
Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan
Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan
yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntablitas kepada
masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian Kinerja Instansi Pemerintah
perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perangkat
Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung di
dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dimana hasil yang dicapai tersebut akan
menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Badung.
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui Laporan Kinerja Perangkat
Daerah yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/X/6/8/2003
tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2010
tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Hal itu sejalan dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas
pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang titik beratnya pada penilaian
efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Badung selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas
melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai
dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Perangkat
18
Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung diukur
berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media
rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisainya
Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan
realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja Perangkat
Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan
pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah
interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro
diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisis pencapaian kinerja
untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Secara umum Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD
Kabupaten Badung Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten
Badung Tahun 2016-2021, Keputusan Bupati Badung Nomor 5749/03/HK/2017
tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas pendidikan, Kepemudaan
dan Olag Raga Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, untuk Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung telah
ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) Sasaran dan 7 Indikator kinerja dengan rincian
sebagai berikut:
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator
3.1. Evaluasi Kinerja
19
Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung mengacu
pada ketentuan yang berlaku dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan
Kepala LAN Nomor:239/X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2010
tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung pada umumnya telah terlaksana dengan
baik walaupun ada beberapa kendala dan hambatan yang bersifat administratif dari
beberapa program tersebut, namun kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi
dengan baik. Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran Tabel (Perjanjian Kinerja).
3.2 Analisis Pencapaian Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Tahun 2018 memuat data dan
informasi yang relevan dengan kebutuhan Perangkat Daerah agar dapat
menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor
yang menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan
analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.
Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama
Tahun 2018, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Badung
berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah
Raga Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung dalam rangka
mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi
pada hasil, secara umum Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Sasaran dan indikator yang telah ditetapkan
20
dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung untuk analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan
pemerintahan sebagai pelaksanaan program dan kegiatan.
Pencapaian sasaran 1Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.1Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya partisipasi penduduk usia 5 s.d 6 tahun pada jenjang pendidikan anak usia dini
No. Indikator kinerja SatuanTahun 2017 Capaian
KinerjaTahun2017
Tahun 2018 CapaianKinerjaTahun2018Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Persentase Warga
Kabupaten Badung usia5 s.d. 6 tahun berhakmendapatkan pendidikananak usia dini
% 98,87 98,87 100,00 100,00 100,00 100,00
Berdasarkan tersebut diatas, terhadap indikator Persentase Warga Kabupaten
Badung usia 5 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini telah
mencapai target sesuai yang telah ditetapkan sebesar 100%. Program yang mendukung
terwujudnya pelaksanaan indikator Persentase Warga Kabupaten Badung usia 5 s.d. 6
tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini adalah program pendidikan anak
usia dini dengan pagu anggaran sebesar Rp.15.990.763.100,00 yang terrealisasi sebesar
Rp. 1.856.618.508,00.
Capaian Indikator sasaran Meningkatnya partisipasi penduduk usia 5 s.d 6 tahun pada jenjangpendidikan anak usia dini dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2018
No. Indikator kinerja Satuan
RealisasiAkumulasis/d. Tahun
2018
Rencanasesuai denganRPJMD Tahun
2018
PersentaseCapaianKinerja
1 2 3 4 5 6
1 Persentase Warga Kabupaten Badung usia5 s.d. 6 tahun berhak mendapatkanpendidikan anak usia dini
% 100,00 100,00 100,00
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai
dengan tahun 2018 dibandingkan dengan rencana akhir yang tercantum dalam
RPJMD menunjukkan angka yang positif. Ini berarti penduduk usia 5-6 tahun
21
sudah mengenyam pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di
tingkat Taman Kanak-kanak.
Pencapaian sasaran 2Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.2Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar
No. Indikator kinerja SatuanTahun 2017 Capaian
KinerjaTahun2017
Tahun 2018 CapaianKinerjaTahun2018Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Persentase Warga
Kabupaten Badung usia7 s.d.15 tahun berhakmendapatkan pendidikandasar
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Guna mendukung program pemerintah untuk “Mewujudkan Generasi
Emas Indonesia Tahun 2045” Kabupaten Badung telah melaksanakan program
meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan
mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Upaya-upaya
tersebut dilakukan karena pendidikan merupakan satu usaha yang sangat strategi
suntuk menyeimbangkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur serta
memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Jika program wajib belajar ini diterapkan
dengan sukses, maka penduduk muda Kabupaten Badung akan mendapat manfaat
dari peningkatan akses pendidikan. Anak-anak ini membawa peluang yang sangat
besar. Ketika mereka bergerak menuju pasar tenaga kerja, mereka memiliki
potensi untuk meningkatkan pendapatan daerahnya sebelum usia penduduk
mengalami penuaan dan tingkat ketergantungan meningkat.
Generasi yang disebut-sebut “generasi emas” ini harus diberi pendidikan
yang lebih baik, dan kesempatan belajar hingga pendidikan menengah. Berbagai
upaya telah dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pendidikan dan menjadikan
Kabupaten Badung sebagai kabupaten yang mempunyai standar pendidikan yang
berkualitas tinggi dan terkemuka di tingkat Nasional, mempunyai keunggulan
kompetitip dan kompetensi yang berdaya saing tinggi antara lain adalah:
peningkatan mutu pendidikan, peningkatan manajemen pelayanan pendidikan,
peningkatan SDM pendidik, peningkatan sarana prasarana.
22
Berdasarkan tabel 3.2 tersebut diatas, terhadap indikator Persentase Warga
Kabupaten Badung usia 7 s.d.15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar telah
mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%, dengan perbandingan
jumlah penduduk usia sekolah mencapai 67.679 orang dan penduduk yang sudah
mengenyam pendidikan pada jenjang SD dan SMP berjumlah 88.115 siswa. Tercapainya
capaian kinerja ini karena adanya keharmonisan antara pihak penyelenggara
pendidikan, pelaku pendidikan dan orang tua didik atas kepeduliannya terhadap
pendidikan pada keluarga masing-masing, dan mulai menyadari bahwa pendidikan anak
itu tidak hanya tanggung jawab guru tetapi orang tua juga mempunyai andil terhadap
perkembangan pendidikan anak.
Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah siswa yang mengenyam
pendidikan pada jenjang SD dan SMP lebih besar dari jumlah penduduk usia sekolah
yang ada di Kabupaten Badung, hal ini karena terdapat siswa yang berusia diluar usia
resmi sekolah dari luar Kabupaten yang ingin bersekolah di Kabupaten Badung, hal ini
sebagai wujud pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap kualitas
pendidikan di Kabupaten Badung yang sangat berkomitmen menangani kualitas
pendidikan.
Program yang mendukung terwujudnya pelaksanaan indikator Persentase
Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d.15 tahun berhak mendapatkan pendidikan
dasar antara lain 1). Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
dengan pagu anggaran sebesar Rp.178.806.211.721,00 terrealisasi sebesar
Rp.114.306.250.127,36 dan 2). Program pengembangan pendidikan berbasis
informasi dan teknologi dengan pagu anggaran sebesar Rp.67.328.246.900,00
terrealisasi sebesar Rp.66.715.109.234,00. Pencapaian kinerja Persentase Warga
Kabupaten Badung usia 7 s.d.15 tahun mendapatkan pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional pendidikan dapat diperoleh berdasarkan angka partisipasi
kasar tingkat SD 133,86% dan tingkat SMP 123,44%
Capaian Indikator sasaran meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasardibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2018
No. Indikator kinerja Satuan
RealisasiAkumulasis/d. Tahun
2018
Rencanasesuai denganRPJMD Tahun
2018
PersentaseCapaianKinerja
1 2 3 4 5 6
1 Persentase Warga Kabupaten Badung usia7 s.d.15 tahun berhak mendapatkanpendidikan dasar
% 100,00 100,00 100,00
23
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi
sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan rencana akhir yang tercantum
dalam RPJMD menunjukkan angka yang positif. Ini berarti penduduk usia 7-15
tahun sudah mengenyam pendidikan dasar, sehingga kebijakan Pemerintah
Kabupaten Badung untuk memantapkan mutu pendidikan dasar dalam upaya
mendukung wajar 12 tahun terpenuhi.
Tercapainya capaian kinerja tersebut karena peran serta pemerintah dan
dukungan masyarakat yang besar terhadap pentingnya arti pendidikan.
Pencapaian sasaran 3Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.3Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan kesetaraan
No. Indikator kinerja SatuanTahun 2017 Capaian
KinerjaTahun2017
Tahun 2018 CapaianKinerjaTahun2018Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Persentase Warga
Kabupaten Badung usia7 s.d.18 tahun berhakmendapatkan pendidikankesetaraan
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Berdasarkan tersebut diatas, terhadap indikator Persentase Warga Kabupaten
Badung usia 7 s.d.18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan telah mencapai
target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%, Dari data tersebut dapat dijelaskan
bahwa masyarakat Kabupaten Badung sangat paham betapa pentingnya pendidikan
sehingga hal ini sebagai wujud pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap
kualitas pendidikan di Kabupaten Badung yang sangat berkomitmen menangani
pendidikan.
Program yang mendukung terwujudnya pelaksanaan indikator Persentase
Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d.18 tahun berhak mendapatkan pendidikan
kesetaraan adalah Program pendidikan non formal dengan pagu anggaran sebesar
Rp.619.532.100,00 terrealisasi sebesar Rp.616.772.700,00.
Capaian Indikator sasaran meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasardibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2018
No. Indikator kinerja Satuan
RealisasiAkumulasis/d. Tahun
2018
Rencanasesuai denganRPJMD Tahun
2018
PersentaseCapaianKinerja
1 2 3 4 5 6
24
1 Persentase Warga Kabupaten Badung usia7 s.d.18 tahun berhak mendapatkanpendidikan kesetaraan
% 100,00 100,00 100,00
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai
dengan tahun 2018 dibandingkan dengan rencana akhir yang tercantum dalam
RPJMD menunjukkan angka yang positif. Ini berarti penduduk usia 7-18 tahun
sudah mengenyam pendidikan pada jenjangnya, sehingga kebijakan Pemerintah
Kabupaten Badung untuk memantapkan mutu pendidikan dasar dalam upaya
mendukung wajar 12 tahun terpenuhi.
Pencapaian sasaran 4Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.4Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya kompetensi guru
No. Indikator kinerja SatuanTahun 2017 Capaian
KinerjaTahun2017
Tahun 2018 CapaianKinerja
Tahun 2018Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 7 8 9 10 11 12
1 Presentase guru yangbersertifikasi pendidik
% 55 55 100,00 60 60 100
Paradigma pembangunan yang berorientasi pada keunggulan komparatif
dengan lebih mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah, saat ini
mulai mengalami pergeseran menuju pembangunan yang lebih menekankan keunggulan
kompetitif. Dalam paradigma baru ini, kualitas SDM, penguasaan teknologi tinggi dan
peningkatan peran masyarakat memperoleh perhatian keberhasilan pembangunan
terutama ditentukan oleh kualitas manusianya, bukan oleh melimpah-ruahnya kekayaan
alam. Dalam hal pengembangan SDM, pendidikan memiliki nilai strategis dan
mempunyai peran penting sebagai suatu investasi di masa depan. Karena secara teoritis,
pendidikan adalah dasar dari pertumbuhan ekonomi, dasar dari perkembangan sains
dan teknologi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam pendapatan, dan
peningkatan kualitas peradaban manusia pada umumnya. Pada sasaran 4 (empat) ini
didukung oleh satu indikator sasaran yaitu : Indikator Presentase guru yang bersertifikasi
pendidik, berdasarkan jumlah guru menurut kelayakan mengajar berdasarkan kondisi
kelayakan mengajar menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen. Guru layak mengajar di tingkat SD dan SMP adalah berijazah Sarjana atau
Diploma IV dan yang lebih tinggi. Persentase guru yang bersertifikasi pendidik telah
mencapai sesuai target yang telah ditetapkan.
25
Capaian Indikator sasaran meningkatnya kompetensi gurudibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2018
No. Indikator kinerja Satuan
RealisasiAkumulasis/d. Tahun
2018
RencanasesuaidenganRPJMD
Tahun 2018
PersentaseCapaianKinerja
1 2 3 4 5 6
1 Persentase guru yangbersertifikasi pendidik
% 60 60 100,00
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran
Meningkatnya kompetensi guru sesuai dengan rencana dalam RPJMD pada tahun
2018 menunjukkan hasil yang positif yakni sebesar 100%. Adapun program yang
mendukung pencapaian indikator angka kelulusan adalah Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar
Rp.116.707.608.520,00 yang terrealisasi sebesar Rp.102.997.415.980,00
Pencapaian sasaran 5
Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.5Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya kualitas peserta didik
No. Indikator kinerja SatuanTahun 2017 Capaian
KinerjaTahun2017
Tahun 2018 CapaianKinerjaTahun2018Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 7 8 9 10 11 12
1 Persentase angkakelulusan
% 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00
Pembangunan pendidikan di Kabupaten Badung berorientasi pada
pengembangan insan yang bermutu/berkualitas dan kompetitif, mampu
mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Berbagai upaya dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan diharapkan dapat menjadikan pendidikan di Kabupaten
Badung mempunyai standar kualitas tinggi dan terkemuka di tingkat nasional,
mempunyai keunggulan kompetitif dan kompetensi yang berdaya saing tinggi. Pada
sasaran 5 (lima) ini didukung oleh satu indikator sasaran yaitu:
Indikator persentase angka kelulusan baik pada jenjang pendidikan tingkat
dasar maupun lanjut /menengah dapat disampaikan bahwa tahun ajaran
2017/2018 angka kelulusan siswa sesuai dengan target yakni sebesar 100%, hal
ini dapat dilihat pada jenjang pendidikan terhadap jumlah peserta ujian untuk
tingkat SD yang mengikuti UN sebanyak 9.947 peserta dan yang lulus sebanyak
26
9.947 peserta (100%), untuk kelulusan tingkat SMP berjumlah 10.187 peserta dan
yang lulus sebanyak 10.185 peserta (99,98%). Tidak tercapainya target tersebut
disebabkan karena siswa tersebut tidak memenuhi syarat kelulusan yang telah
ditetapkan. Adapun program yang mendukung pencapaian indikator angka
kelulusan adalah program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan
anggaran sebesar Rp.3.121.796.500,00 yang terrealisasi sebesar
Rp.2.053.516.018,00 (65,78%) kalau dilihat dari persentase realisasi anggaran
terdapat efesiensi anggaran yang diakibatkan karena adanya proses penawaran
harga dari pihak ketiga.
Capaian Indikator sasaran meningkatnya kualitas peserta didikdibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2018
No. Indikator kinerja Satuan
RealisasiAkumulasis/d. Tahun
2018
RencanasesuaidenganRPJMD
Tahun 2018
PersentaseCapaianKinerja
1 2 3 4 5 61 Persentase angka kelulusan % 100,00 100,00 100,00
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran
Meningkatnya kualitas peserta didik sesuai dengan rencana dalam RPJMD pada
tahun 2018 menunjukkan hasil yang positif.
Pencapaian sasaran 6Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.6Analisis Pencapaian Sasaran 6
Mewujudkan pemuda yang breprestasi
No. Indikator kinerja SatuanTahun 2017
CapaianKinerjaTahun2016
Tahun 2017CapaianKinerjaTahun2017Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Persentase bidang
kepeloporan yangberprestasi pada tingkatprovinsi dan ataunasional
% 30 30 100 35 35 100
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terhadap sasaran mewujudkan
pemuda yang berprestasi di dukung oleh satu indikator yaitu Persentase bidang
kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional. Capaian
kinerja tahun 2018 sebesar 100% sehingga mencapai target yang telah ditetapkan
dengan capaian kinerjanya mencapai 100%.
27
Adapun program yang mendukung terwujudnya pelaksanaan indikator
sasaran mewujudkan pemuda yang berprestasi adalah program peningkatan peran
serta kepemudaan dengan anggaran sebesar Rp.2.012.664.450,00 yang terrealisasi
sebesar Rp.1.824.340.500,00.
Capaian Indikator sasaran mewujudkan pemuda maju yang berprestasidibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2018
No. Indikator kinerja Satuan
RealisasiAkumulasis/d. Tahun
2018
RencanasesuaidenganRPJMDTahun2018
PersentaseCapaianKinerja
1 2 3 4 5 61 Persentase bidang kepeloporan yang
berprestasi pada tingkat provinsi danatau nasional
% 35 35 100
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran
mewujudkan pemuda yang berprestasi sesuai dengan rencana dalam RPJMD pada
tahun 2018 menunjukkan hasil yang baik dengan tingkat capaian kinerja sebesar
100% untuk tahun berikutnya akan terus dipertahankan.
Pencapaian sasaran 7Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.7Analisis Pencapaian Sasaran 7
Meningkatkan cabang olahraga yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional
No. Indikator kinerja SatuanTahun 2017 Capaian
KinerjaTahun2017
Tahun 2018 CapaianKinerjaTahun2018
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Persentase prestasicabang olahraga padatingkat provinsi dan ataunasional
% 100 100 100 100 100 100
Olahraga sebagai gaya hidup manusia (life style), karena dengan
berolahraga hidup menjadi lebih sehat, gembira, dan kerja lebih produktif. Bila
anak-anak sehat dan gembira kita akan mendapatkan jutaan bibit-bibit unggul
sumber daya manusia serta juga olahragawan yang nantinya menjadi tulang
punggung tim nasional Indonesia untuk berbagai cabang olahraga. Minat dan
bakat alam harus diasah dengan metode latihan yang efektif, melibatkan sport
science secara menyeluruh, serta melakukan kompetisi yang berkesinambungan di
semua tingkatan. Melalui sosialisasi, kompetisi di tingkat sekolah,
kabupaten/kota, provinsi dan nasional yang bertujuan agar dapat meraih prestasi
lebih tinggi di kancah olahraga antar bangsa.
28
Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Badung dalam rangka Meningkatnya
cabang olahraga yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional di
dukung oleh 1 (satu) indikator yaitu Persentase prestasi cabang olahraga pada
tingkat provinsi dan atau nasional, capaian kinerja tahun 2018 sudah mencapai
target yakni 100%. Walaupun sudah mencapai target, Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga terus mengupayakan melengkapi sarana prasarana
olahraga di seluruh kecamatan dan memaksimalkan pembinaan serta pelatihan
sehingga tahun akan datang dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun
program yang mendukung terwujudnya pelaksanaan indikator sasaran
Meningkatnya cabang olahraga yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau
nasional adalah program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dengan
anggaran sebesar Rp.29.516.309.010,00 yang terrealisasi sebesar
Rp.25.155.227.168,00.
Capaian Indikator sasaran meningkatnya cabang olahraga yang berprestasi pada tingkat provinsi dan ataunasional dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2018
No. Indikator kinerja SatuanRealisasi
Akumulasi s/d.Tahun 2018
Rencana sesuaidengan RPJMD
Tahun 2018Persentase
CapaianKinerja
1 2 3 4 5 6
1 Persentase prestasi cabang olahragapada tingkat provinsi dan atau nasional
% 100 100 100
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian indikator
sasaran Persentase prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau
nasional sesuai dengan rencana dalam RPJMD pada tahun 2018 menunjukkan
hasil yang baik dengan capaian kinerja mencapai 100%.
3.3 Akuntabilitas Keuangan
Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efesiensi,
efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran.
Selain itu kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas
pelayanan publik. Belanja daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah di
jajaran Pemerintah Kabupaten Badung. Pencapaian kinerja sasaran, program dan
kegiatan, ditunjang dengan jumlah dana yang di anggarkan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Tahun 2018
sebagai berikut :
29
3.3.1 Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1 yaitu Meningkatnya
partisipasi warga negara usia 5 s.d 6 tahun pada jenjang pendidikan
anak usia dini.
Program yang mendukung terwujudnya pelaksanaan indikator Persentase
Warga Kabupaten Badung usia 5 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan
pendidikan anak usia dini adalah program pendidikan anak usia dini dengan
pagu anggaran sebesar Rp.15.990.763.100,00 yang terrealisasi sebesar Rp.
1.856.618.508,00.
3.3.2 Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Sasaran 2 yaitu Meningkatnya
partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar.
Program yang mendukung terwujudnya pelaksanaan indikator Persentase
Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d.15 tahun berhak mendapatkan
pendidikan dasar antara lain 1). Program wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun dengan pagu anggaran sebesar Rp.178.806.211.721,00
terrealisasi sebesar Rp.114.306.250.127,36 dan 2). Program pengembangan
pendidikan berbasis informasi dan teknologi dengan pagu anggaran sebesar
Rp.67.328.246.900,00 terrealisasi sebesar Rp.66.715.109.234,00
3.3.3 Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Sasaran 3 yaitu Meningkatnya
partisipasi sekolah jenjang pendidikan kesetaraan.
Program yang mendukung terwujudnya pelaksanaan indikator Persentase
Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d.18 tahun berhak mendapatkan
pendidikan kesetaraan adalah Program pendidikan non formal dengan pagu
anggaran sebesar Rp.619.532.100,00 terrealisasi sebesar
Rp.616.772.700,00.
3.3.4 Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Sasaran 4 yaitu Meningkatnya
kompetensi guru.
Program yang mendukung pencapaian indikator angka kelulusan adalah
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan
anggaran sebesar Rp.116.707.608.520,00 yang terrealisasi sebesar
Rp.102.997.415.980,00
3.3.5 Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Sasaran 5 yaitu Meningkatnya
kualitas peserta didik.
Program yang mendukung pencapaian indikator angka kelulusan adalah
program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan anggaran
30
sebesar Rp.3.121.796.500,00 yang terrealisasi sebesar Rp.2.053.516.018,00
(65,78%) kalau dilihat dari persentase realisasi anggaran terdapat efesiensi
anggaran yang diakibatkan karena adanya proses penawaran harga dari
pihak ketiga.
3.3.6 Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Sasaran 6 yaitu Mewujudkan
pemuda yang breprestasi
Program yang mendukung terwujudnya pelaksanaan indikator sasaran
mewujudkan pemuda yang berprestasi adalah program peningkatan peran
serta kepemudaan dengan anggaran sebesar Rp.2.012.664.450,00 yang
terrealisasi sebesar Rp.1.824.340.500,00.
3.3.7 Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Sasaran 7 yaitu Meningkatkan
cabang olahraga yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau
nasional.
Program yang mendukung terwujudnya pelaksanaan indikator sasaran
Meningkatnya cabang olahraga yang berprestasi pada tingkat provinsi dan
atau nasional adalah program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
dengan anggaran sebesar Rp.29.516.309.010,00 yang terrealisasi sebesar
Rp.25.155.227.168,00.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Tahun 2018, dengan 11 Program
dan 161 Kegiatan yang dianggarkan sebesar Rp.924.769.691.275,48 sedangkan
capaian realisasi keuangannya sebesar Rp.741.063.543.578,37 dengan tingkat
serapan 80,13%. Anggaran dan realisasi pendapatan dan Belanja tahun 2018
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dapat dilihat pada Tabel 3.6 :
Tabel 3.6Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2018
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
NO.URUT URAIAN ANGGARAN
2018REALISASI
2018 %
4 PENDAPATAN - LRA 75.224.000.000,00 1.350.981.092,58 1,80
4 . 1 PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD) - LRA
75.224.000.000,00 1.350.981.092,58 1,80
4 . 1 .2
Pendapatan RetribusiDaerah - LRA
75.000.000,00 166.577.500,00 222,10
4 . 1 .4
Lain-lain PAD Yang Sah -LRA
75.149.000.000,00 1.184.403.592,58 1,58
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAH YANG SAH - LRA
0,00 0,00 0,00
31
4 . 3 .1
Pendapatan Hibah - LRA 0,00 0,00 0,00
5 BELANJA 924.769.691.275,48 741.063.543.578,3780,13
5 . 1 BELANJA OPERASI 807.558.849.112,48 664.526.104.448,3782,29
5 . 1 .1
Belanja Pegawai 490.307.452.520,00 425.520.999.866,0086,79
5 . 1 .2
Belanja Barang dan Jasa 317.159.310.592,48 238.913.572.982,3775,33
5 . 1 .5
Belanja Hibah 92.086.000,00 91.531.600,0099,40
5 . 2 BELANJA MODAL 117.210.842.163,00 76.537.439.130,0065,30
5 . 2 .2
Belanja Modal Peralatandan Mesin
97.525.455.763,00 75.787.497.180,0077,71
5 . 2 .3
Belanja Modal Gedung danBangunan
654.177.000,00 20.697.000,003,16
5 . 2 .5
Belanja Modal Aset TetapLainnya
19.031.209.400,00 729.244.950,003,83
SURPLUS / (DEFISIT) (849.545.691.275,48) (739.712.562.485,79)87,07
SISA LEBIH PEMBIAYAANANGGARAN (SILPA)
(849.545.691.275,48) (739.712.562.485,79)87,07
3.4 Akuntabilitas Sumber Daya Manusia
Kompetensi sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi
informasi dan partisipasi penganggaran secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD Kabupaten Badung. Kebijakan sumber
daya manusia harus berisi tingkatan keahlian yang diperlukan, perilaku etis dan
integritas yang diperlukan. Kompetensi sumber daya manusia mencakup
kapasitasnya yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi
(kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau
kewenangan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus
dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan
keluaran-keluaran (output) dan hasil-hasil (outcomes).
Adapun sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olah Raga Kabupaten Badung Tahun 2018 sebagai berikut :
No UraianJumlah
PegawaiKeterangan
1
2
Kepala Dinas
Sekretariat
1
45 Sekretaris, Kasubbag,Staf
32
3
4
5
6
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
Bidang Pembinaan Ketenagaan
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
19
13
21
20
Kabid, Kasi, Staf
Kabid, Kasi, Staf
Kabid, Kasi, Staf
Kabid, Kasi, Staf
JUMLAH TOTAL 119
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pada Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Tahun 2018 masih kurang
jika dikaitkan dengan anggaran yang dikelola sebesar 20% dari APBD
3.5 Capaian Prestasi dan Penghargaan.
Dalam kurun waktu tahun 2018 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah
Raga Kabupaten Badung telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi
baik pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Adapun penghargaan dan
prestasi yang diraih adalah sebagai berikut:
B. Prestasi Tingkat Nasional
1. Regu Tergiat I Kemah Budaya Nasional Tahun 2018 di Parigi
Moutog, Sulawesi Tengah
1. Prestasi Tingkat Provinsi
1. Juara III Guru Berprestasi Sekolah Dasar Tingkat Provinsi Bali, atas
nama Ni Ketut Sutiarsih, S.Pd., M.Pd
2. Juara II Kepala Sekolah Berprestasi Taman Kanak-Kanak Tingkat
Provinsi Bali, atas nama Ni Luh Gede Idayati, S.Pd.AUD
3. Juara I Kepala Sekolah Berprestasi Sekolah Dasar Tingkat Provinsi Bali,
atas nama Ni Wayan Suadnyani, S.Ag., M.Pd.H
4. Juara III Pengawas Berprestasi Sekolah Dasar Tingkat Provinsi Bali, atas
nama Ni Putu Warasini, S.Pd., M.Pd.
5. Juara Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan tingkat Provinsi Bali atas
nama Ni Putu Asteria Yuniarti, S.Pd.M.I.Kom, Kecamatan Abiansemal.
33
6. Juara Pemuda Pelopor Bidang Agama, Sosial dan Budaya tingkat
Provinsi Bali atas nama I Putu Arif Suciawani, S.Pd Kecamatan Kuta
Utara.
7. Juara Pemuda Pelopor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam,
Lingkungan dan Pariwisata tingkat Provinsi Bali atas nama Anak Agung
Gde Prana Wiswadhipa, Kecamatan Kuta Utara
8. Juara Pemuda Pelopor Bidang Pangan tingkat Provinsi Bali atas nama I
Kadek Inka Fadilla, Kecamatan Petang
9. Juara Pemuda Pelopor Bidang Inovasi Teknologi tingkat Provinsi Bali
atas nama I Wayan Lovayana, Kecamatan Kuta
10. Juara II Porseni Pelajar (Cabang Olahraga)
11. Juara I Golongan Siaga Lomba Gudep Tergiat tingkat Provinsi Bali atas
nama SD No.2 Legian
12. Juara I Golongan Penggalang Lomba Gudep Tergiat tingkat Provinsi Bali
atas nama SMP Sunari Loka Kuta
3.6 Kesimpulan.
Bahwa secara keseluruhan, kinerja kegiatan stratejik yang dicapai Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD
Kabupaten Badung Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta
Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, Keputusan Bupati
Badung Nomor 5749/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana
Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Badung Tahun 2016-2021, berdasarkan pengukuran kinerja seluruh
program dan kegiatan sebagaimana telah teruji pada Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah
Raga Kabupaten Badung tahun 2018, dengan 11 Program dan 161
Kegiatan dengan tingkat serapan 80,13% ini berarti dapat dikatakan telah
memperlihatkan capaian kinerja yang memuaskan baik secara kuantitatif
maupun kualitatif. Pencapaian kinerja ini karena adanya komitmen
Pemerintah Kabupaten Badung misi yang ke 4 yaitu meningkatkan
kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga berencana (KB) dalam
34
pengelolaan kependudukan, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah
terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas. Kekurangan,
kelemahan capaian yang belum baik dan bahkan memuaskan menjadi
referensi dalam perencanaan kinerja ke depan. Pencapaian sasaran yang
hendak diselesaikan, kalau dilihat dari cakupan pekerjaan, karakteristik
yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung masih perlu adanya perbaikan-perbaikan, mengingat
jangkauan obyek sasaran yang dikerjakan sangat kompleks dan memiliki
banyak dimensi.
35
BAB IV.
PENUTUP
Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Tahun 2018,
dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah
Raga Kabupaten Badung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang
memuaskan terhadap 7 (tujuh) sasaran strategis pada Perangkat Daerah Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung. Tujuan penyusunan
laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran
maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari tujuan dan sasaran
instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan,
efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian
merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai
dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap
beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun
2016-2021 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, khususnya untuk
tahun anggaran 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Beberapa indikator
sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, semata-mata karena
kelemahan dan ketidaksempurnaan kami. Demikianlah Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Badung ini dibuat, semoga ada manfaatnya, dan semua masukan, kritik serta saran
yang disampaikan akan kami terima untuk kesempurnaan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ini ke depan.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaandan Olah Raga Kabupaten Badung
Drs. I Ketut Widia Astika, MMPembina Utama MudaNIP. 19601011 198603 1 021