laporan kinerja bkpsdm kabupaten sukabumi tahun 2018 · laporan pertanggungjawaban terhadap...

Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018

i

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa

unit eselon II instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun

Laporan Kinerja, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu

unit eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi

telah menyusun Laporan Kinerja tahun 2018.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi tahun 2018 ini

merupakan laporan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana

Stratejik 2016-2021, dan memuat kegiatan-kegiatan yang

dominan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi

Nomor 79 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Sukabumi.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai media bagi Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Sukabumi untuk menyampaikan pertanggungjawaban

atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta sarana untuk

evaluasi atas capaian kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi, baik

keberhasilan maupun kegagalannya. Sebagai media


ii

pertanggungjawaban, laporan ini berisikan informasi tentang

Renstra sebagai arah dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Bagian Renstra akan menguraikan mengenai rencana

stratejik organisasi 2016-2021 yang meliputi pernyataan tujuan,

sasaran, program, dan kegiatan, serta rencana kerja organisasi

tahun 2018. Sedangkan Bagian Laporan Kinerja akan

menguraikan mengenai pengukuran kinerja, capaian kinerja

organisasi tahun 2018 , dan penjelasan capaian kinerja organisasi

tahun 2018.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita

bersama terutama seluruh pegawai pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi

dalam rangka self evaluation pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Sukabumi, Februari 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKABUMI

Drs. SUDADI SUSILA, M.Si

Pembina Utama Muda NIP 19600302 199203 1 002


iii

DDAAFFTTAARR IISSII

KATA PENGANTAR …………………………………………………. i

DAFTAR ISI …………………………………………………………… iii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………… 1

A. Latar Belakang ……………………………………………….. 1

B. Maksud dan Tujuan …………………………………………. 3

C. Isu strategis ………………………………………………. 3

D. Struktur organisasi ………………………………...... 4

E. Dasar hukum ………………………………………………. 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA ………………………………. 9

A. Rencana Strategis …………….....………………………….. 9

B. Perjanjian Kinerja ……………………………………………. 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………. 16

A. Pengukuran Kinerja …………………………………………. 17

B. Realisasi Anggaran …………………………………….. 33

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………. 43

LAMPIRAN

A. Dokumen Perjanjian Kinerja ( Awal dan Perubahan ) B. Dokumen Perjanjian Kinerja Berjenjang C. Rencana Kerja Tahunan (RKT) D. SK TIM SAKIP BPKSDM E. IKU BKPSDM F. Rencana Aksi G. Cascading dan Pohon Kinerja H. SOP I. Laporan MONEV Triwulan


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Sukabumi sebagai unsur pendukung

Bupati Kabupaten Sukabumi di dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, yang

berkomitmen untuk memajukan dan meningkatkan pelayanan

bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia

yang efektif dan efisien serta mampu mendorong peningkatan

profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kualitas

pelayanan publik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut,


Manusia menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 -

2021 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun

2016-2021.

Dalam mewujudkan pertanggungjawaban sebagaimana

ketentuan dan peraturan yang berlaku pelaksanaan tugas dan

fungsi dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja yang

memiliki fungsi selain merupakan akhir dari serangkaian

perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis

capaian kinerja selama Tahun 2018 juga merupakan bentuk

laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan program

yang telah ditetapkan, baik kepada pimpinan maupun kepada

publik.


2

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan


Tahun 2016-2021, memuat arah kebijakan teknis, program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program

dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan

dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari

aspek akuntabilitas kinerja keuangannya. Untuk itu perlu

disusun Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan


Tahun 2017 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor

29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan


Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban


Manusia Kabupaten Sukabumi untuk mempertanggung

jawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya

peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja

Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta sebagai

umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Badan


Kabupaten Sukabumi di tahun yang akan datang.

Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP

adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk

terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.


3

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Badan


Kabupaten Sukabumi, yaitu untuk melaksanakan pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja


Manusia Kabupaten Sukabumi.

Laporan Kinerja merupakan bagian integral dari siklus

akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir

dalam suatu sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Laporan Kinerja yang kami susun, yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi

Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Sukabumi Periode Tahun 2016-2021 yang harus ditangani

secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis

daerah adalah :

1. Rendahnya kompetensi aparatur pemerintah;

2. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang belum

memadai;

3. Penataan dan Pola karier berbasis kompetensi dan sistem

rekrutmen terbuka;

4. Disiplin dan netralitas PNS yang masih harus di tingkatan;


4

5. Tingginya kebutuhan pegawai ditengah-tengah moratorium

dan pension PNS;

6. Pelayanan administrasi kepegawaian yang masih harus

ditingkatkan;

7. Kurangnya sinergitas koordinasi dan kerjasama dalam

penyelenggaraan kediklatan;

Dari hasil analisis penentuan isu-isu strategis Badan


Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat :

1. Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah;

2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur BKPSDM;

3. Meningkatnya disiplin pegawai;

4. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan CPNSD;

D. Struktur Organisasi

D.1. Gambaran Umum Organisasi


Manusia dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 79

tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Sukabumi dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang dibantu oleh seorang Sekretaris Badan dan empat

orang Kepala Bidang. Kepala Bidang tersebut adalah Kepala

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bidang

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai, Kepala

Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai, dan Kepala Bidang

Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.


5

Adapun Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah sebagai

berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Pegawai, membawahkan :

1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;

2. Sub Bidang Identitas dan Pemberhentian Pegawai; dan

3. Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai.

d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai,

membawahkan :

1. Sub Bidang Mutasi Jabatan;

2. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian; dan

3. Sub Bidang Pengembangan Pegawai.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia,

membawahkan :

1. Sub Bidang Pengajaran;

2. Sub Bidang Bimbingan Siswa; dan

3. Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama.

f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai,

membawahkan :

1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;

2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai;

3. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.

g. UPTB; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.


6

Sedangkan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan


tersaji dalam gambar berikut ini :

Gambar - 1

Bagan Sturktur Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Sukabumi

C.1. Sumber Daya

a. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang sangat menunjang dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Badan


Kabupaten Sukabumi secara tentatif adalah 72 Orang

yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

BIDANG

PENGADAAN,

PEMBERHENTIAN &

INFORMASI

SUB BIDANG

FORMASI & PENGADAAN PEGAWAI

SUB BIDANG

IDENTTAS &

PEMBERHENTIAN PEGAWAI

SUB BIDANG

DATA & INFORMASI

PEGAWAI

BIDANG

MUTASI & PENGEMBANGAN

PEGAWAI

SUB BIDANG

MUTASI JABATAN

SUB BIDANG

KEPANGLATAN DAN

PENGGAJIAN

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN

PEGAWAI

BIDANG

PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA

SUB BIDANG

PENGAJARAN

SUB BIDANG

BIMBINGAN SISWA

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN DAN

KERJASAMA

BIDANG PEMBINAAN &

KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUB BIDANG

PEMBINAAN PEGAWAI

SUB BIDANG

MONITORING & EVALUASI

KINERJA PEGAWAI

SUB BIDANG

KESEJAHTERAAN

PEGAWAI

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

UMUM &

KEPEGAWAIA

N

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

PERENCANAAN & EVALUASI

KEPALA BADAN

KELOMPOK

JABATAN


7

1. Pegawai Fungsional Umum/Pelaksana :

1.1. Jumlah pegawai fungsional umum/pelaksana

berdasarkan Golongan:

• Golongan I = 0 Orang

• Golongan II = 16 Orang

• Golongan III = 39 Orang

• Golongan IV = 17 Orang

1.2. Jumlah Jabatan Struktural

Dari jumlah PNS di Badan Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Sukabumi yang menduduki 21

jabatan struktural, adalah :

• Eselon II.b = 1 Orang

• Eselon III.a = 1 Orang

• Eselon III.b = 4 Orang

• Eselon IV.a = 15 Orang

2. Jumlah Pegawai Fungsional Khusus

2.1. Jumlah pegawai fungsional khusus berdasarkan

status kefungsionalan

• Widyaiswara = 11 Orang

• Arsiparis = 1 Orang

• Analisis Kepegawaian = 3 Orang

E. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan


Tahun 2018 mengacu pada:

1. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2016

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.


8

2. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2017

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan

Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sukabumi.


9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu

sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana

Stratejik instansi pemerintah yang memuat Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Kebijakan dan Program serta target kinerja yang

menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus

dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab

tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan

tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara

Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan

perencanaan Stratejik yang jelas dan sinergis, instansi

pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya

dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam

upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021,

memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan

bidang kepegawaian dan pengembangna sumber daya manusia

selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni dari Tahun 2016

sampai dengan Tahun 2021.


10

A.1. Visi dan Misi

Berdasarkan pandangan jauh kedepan, kemana dan

bagaimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia ini harus dibawa dan berkarya

agar tetap konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif,

produktif serta amanah yang harus dilaksanakan sesuai

tugas dan tanggungjawab, serta sejalan dengan semangat

reformasi bahwa Aparatur Pemerintah Daerah dituntut

untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan dan

sistem manajemen kepegawaian yang transparan,

responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan dan berkelanjutan. Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai lembaga teknis

daerah yang melaksanakan urusan dibidang kepegawaian

daerah yang profesional dan mampu melaksanakan tugas

dan tanggungjawabnya, diejawantahkan melalui Visi

Bupati Kabupaten Sukabumi yang merupakan gambaran

masa depan yang diharapkan dan merupakan komitmen

yang akan memotivasi segenap anggota organisasi dalam

melaksanakan kegiatan dalam waktu 5 tahun ke depan

(Tahun 2016 - 2021). Visi tersebut adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG

RELIGIUS DAN MANDIRI”.

Adapun makna Visi tersebut adalah bahwa Badan


Kabupaten Sukabumi yang didukung dengan sumber

daya manusia (SDM) yang profesional diharapkan menjadi

Institusi yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya

secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat serta mampu mendorong terwujudnya suatu


11

kondisi dimana dengan manajemen Kepegawaian yang

handal dapat mebentuk Pegawi Negeri Sipil yang

Profesional dan Sejahtera. Dengan berupaya secara

optimal kondisi ini ditargetkan akan terlaksana pada

tahun 2021, dengan mempertimbangkan adanya sistem

yang kondusif dan dukungan sumberdaya aparatur,

sarana prasarana dan dukungan anggaran yang memadai.

Untuk mencapai Visi Bupati Kabupaten Sukabumi yang

telah ditetapkan, maka telah dirumuskan Misi sebagai

berikut :

1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Berbasis Potensi Ekonomi Lokal, melalui Sektor

Agribisnis, Pariwisata dan Industri Berwawasan

Lingkungan;

2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya

Saing dan Religius;

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih

dan Profesional;

4. Optimalisasi Pelayanan Publik Khususnya di Bidang

Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur.


Manusia Kabupaten Sukabumi mengembang misi No. 3

yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang

Bersih dan Profesional”. Misi tersebut menjelaskan

bahwa Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan

yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai

pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good

governance. Dalam mewujudkan Good Governance

diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para

aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam

mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan


12

Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai

bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan.

A.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah


Manusia Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-

faktor kunci keberhasilan yang dilakukan.

a. Tujuan

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan

Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021,


Manusia Kabupaten Sukabumi akan mengetahui apa

saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5

tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber

daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor

lingkungan yang mempengaruhinya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam jangka

menengah pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Sukabumi sesuai dengan tujuan pembangunan daerah

yang merupakan representasi visi dan misi

pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi

adalah sebagai berikut

� Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata

kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;


13

� Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan

dan asset daerah;

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu

tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran

diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang

akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten

Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan

pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat

pemicu agar semua unsur pada Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mulai dari

unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat

mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai,

Dalam upaya pencapaian tujuan maka ditentukan

sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur;

2. Meningkatnya persentase disiplin aparatur

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka

sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau

dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun agar

digambarkan pada tabel di bawah ini :


14

Tabel. 2.1

Sasaran Strategis Jangka Menengah

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Kondisi Awal

Tahun 2016

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- KONDISI AKHIR 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)

1. Meningkat nya kualitas dan kompetensi aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

165 Orang

165 Org 168 Org 128 Org 130 Org 125 Org 125 Org 125 Orang

Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis

115 Orang

115 Org 175 Org 120 Org 120 Org 120 Org 120 Org 120 Orang

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

200 Orang

200 Org 200 Org 200 Org 200 Org 200 Org 200 Org 200 Org

Persentase peningkatan kompetensi pegawai

80 % 80% 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

Tingkat partisipasi anggota KORPRI

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Meningkat nya disiplin aparatur

Persentase pelanggaran disiplin pegawai

0,135 % 0,135

% 0,135

% 1 % 0,95 % 0,90 % 0,85 % 0,85 %

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja /

kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara Bupati

Sukabumi dengan Kepala Badan Kepegawaian dan


untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber

daya yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia pada Tahun 2018, adapun Penetapan

Kinerja Tahun 2018 pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :


15

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi

Tahun 2018

No Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target Program Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi aparatur


171 Orang

PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

Rp 2.252.788.900

Jumlah ASN yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan teknis

90 orang

Persentase peningkatan kompetensi pegawai

80 % PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Rp 4.140.240.100

Jumlah jenis diklat yang diakreditasi/ reakreditasi

1 Dokumen

Evaluasi Pasca Diklat

1 Dokumen

Tingkat partisipasi an ggota KORPRI

100 %

2. Meningkatnya Disiplin Aparatur

Persentase pelanggaran disiplin pegawai

1 %


16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja di dalam Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah tidak terlepas dari rangkaian fungsi perencanaan yang

di mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

dan Perjanjian Kinerja (PK). Laporan kinerja merupakan salah

satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai yang dilengkapi hasil

analisis terhadap pengukuran capaian kinerja.

Selain hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja,

dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta

langkah-langkah antisipatif yang dapat diambil untuk lebih

meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Bab ini terbagi

menjadi dua bagian yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan

Realisasi Anggaran.

Kerangka pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program dan indikator program yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi

pemerintah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29

tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


17

Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi dilakukan dengan

memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem

pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu :

1. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik

laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan

lainnya.

2. Data external digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian

kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Sukabumi.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1 91 ≤ Sangat Tinggi

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun

2018


Manusia Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Perjanjian Kinerja

(PK) Tahun 2018, memiliki 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) target

indikator kinerja, adapun hasil perhitungan/ perbandingan target

dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 adalah

sebagaimana diuraikan dalam tabel A.1

Tabel A.1


18

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

NO Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Indikator Kinerja Tahun 2018

Capaian %

Target Realisasi

1 2 3 5 6 7

1. Meningkatnya

Kualitas dan Kompetensi Aparatur

Jumlah PNS yang

mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan

Orang 171 171 100


Orang 90 90 100

Persentase

Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pegawai

%

80

100,62

125,78

Jumlah jenis diklat

yang diakreditasi/ rekareditasi

Dokumen 1 1 100

Evaluasi Pasca Diklat Dokumen 1 1 100

Tingkat Partisipasi anggota Korpri % 100 100 100

2. Meningkatnya

Disiplin Aparatur

Persentase Pelanggaran Disiplin

% 1 0.232 431,03

Berdasarkan data pada tabel diatas capaian kinerja dapat

diberikan penjelasan untuk hasil capaian kinerja masing-masing

indikator sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja ke-1 : Jumlah PNS yang mengikuti

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

Pengukuran capaian indikator kinerja “Jumlah PNS yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan” yaitu

sebesar 100%. Pencapaian indikator tersebut di capai melalui

kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural (Diklat Pim Tk. IV,

III, dan II) dimana target indikator yang terdapat pada Perjanjian

Kinerja Tahun 2018, yaitu :

- Diklatpim Tk. II 11 orang

- Diklatpim Tk III 80 orang

- Diklatpim Tk. IV 80 orang


19

Dengan realisasi capaiannya diperoleh pengkuran kinerja

sebesar 100 % (SANGAT TINGGI).

b. Indikator Kinerja ke-2 : Jumlah ASN yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pengukuran capaian indikator kinerja “Jumlah ASN yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis” yaitu sebesar 100

%, dimana target indikator yang terdapat pada Perjanjian

Kinerja Tahun 2018, yaitu 90 orang dengan realisasi capaiannya

diperoleh pengkuran kinerja sebesar 100 % (SANGAT TINGGI).

Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program

Pendidikan Kedinasan dengan kegiatan : Diklat Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyakm 30 orang, dan Diklat

Teknis Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sebanyak 60 orang.

c. Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Peningkatan Kualitas dan

Kompetensi Pegawai

Pengukuran capaian kinerja terhadap indikator “Persentase

Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pegawai” yaitu 100,62 %

atau 5.833 pegawai (Sangat Tinggi) dari target 80% atau 5.797

pegawai.

Pencapaian indikator di atas dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Diseminasi Kepegawaian Tingkat Kabupaten pada tahun

2018, dicapai sebanyak 92 orang yang mengikuti diseminasi

kepegawaian tingkat kabupaten dari target 92 orang atau

capaiannya 100 %;

2) Ijin Belajar dengan target sebanyak 380 0rang pada tahun

2018 dicapai sebanyak 418 orang atau capaiannya 100%

dan pencantuman gelar dari target sebanyak 30 orang

dicapai sebanyak 32 orang atau capaiannya 106,67 %;


20

3) Pendidikan Gelar dan Non gelar tahun 2018 dengan target 8

orang yang menjadi peserta didik gelar dan non gelar dicapai

8 orang atau capaian kinerjanya 100%;

4) Ujian Dinas PNS dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

(Penyesuaian Ijazah) dengan target 198 PNS yang mengikuti

Ujian Dinas PNS dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

dicapai sebanyak 195 orang atau tingkat capaiannya 98,48

%, hal ini dikarenakan ada 1 orang yang tidak bisa

mengikuti ujian karena sakit, 1 orang meninggal dunia

sebelum waktu ujian dan 1 orang tidak memenuhi

persyaratan;

5) Penerimaan Pendidikan Kedinasan dengan target jumlah

peserta sosialisasi Pendidikan Kedinasan sebanyak 200

orang dicapai 200 orang atau capaiannya 100%;

6) Penilaian Kompetensi PNS sebanyak 125 orang dan yang

lulus 125 orang atau tingkat capaiannya 100%;

7) Mutasi dan Evaluasi Penempatan Dalam Jabatan sebanyak

2 kali pelantikan dari target 4 kali atau tingkat capaiannya

50%, dengan jumlah formasi yang terisi sebanyak 583

formasi jabatan struktural, adapun jumlah penetapan

jabatan pimpinan tinggi pratama setara jabatan eselon II,

jabatan administrator setara eselon III dan jabatan pengawas

setara eselon IV yang sesuai kompetensi sebanyak 1.352

formasi dan yang terisi per 31 Desember 2018 sebanyak

1.362 formasi;

8) Mutasi Kepangkatan dan penggajian sebanyak 2.577 SK

dari target 2.500 SK atau capaiannya 103,08 % dan jumlah

peserta sosialisasi evaluasi hasil kenaikan pangkat periode

April dan Oktober 2018 sebanyak 89 orang dari target 178

orang atau capaiannya 50%, hal ini dikarenakan waktu

pelaksanaan berbenturan dengan kegiatan lainnya sehingga

peserta sosialisasi tidak sesuai dengan rencana;


21

9) Pembinaan Jabatan fungsional, dengan jumlah peserta

pengambilan sumpah jabatan fungsional sebanyak 97 orang

dari target 100 orang atau capaiannya 97%, hal ini

dikarenakan sisa 3 orang tidak bisa mengikuti pengambilan

sumpah jabatan fungsional dikarenakan SK penetapannya

terbit pada akhir bulan Desember 2018. Dan jumlah peserta

rekonsiliasi data jabatan fungsional sebanyak 267 orang dari

target 588 orang atau capaiannya 45.41%, hal ini

dikarenakan adanya perubahan skala prioritas pelaksanaan

kegiatan, khususnya pada pelaksanaan sasaran unit kerja

terkait rekonsiliasi/koordinasi data jabatan fungsional;

10) Implementasi Penataan PNS dilaksanakan dengan

menganalisa kesenjangan jabatan struktural Eseelon III dan

esselon II sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen atau

capaiannya 100% atau 102 PNS;

11) Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Presiden RI

Satya Lencana Karya Satya sebanyak 149 PNS dari target

150 PNS atau capaiannya 99,33 %, hal ini dikarenakan yang

satu orang dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan jadi

dibatalkan oleh Dewan Pemberian Penghargaan dari

Sekretariat Militer Negara untuk yang pengabdian 30 tahun.

12) Pengadaan ASN dengan jumlah pendaftar sebanyak 2.951

orang pelamar dari target 3.570 orang pelamar atau

capaiannya 82,66%, dengan jumlah peserta yang lulus cpns

sebanyak 269 orang terdiri dari pelamar umum sebanyak

192 orang dan 77 orang dari pelamar K2 dari formasi

sebanyak 353 orang.

d. Indikator kinerja yang ke-4 : Jumlah jenis diklat yang

diakreditasi/reakreditasi

Pengukuruan kinerja Jumlah jenis diklat yang

diakreditasi/reakreditasi dicapai melalui kegiatan Reakreditasi


22

sebanyak sebanyak 1 dokumen sertifikat akreditasi atau

capaiannya 100%, dengan Nilai Akreditasi B untuk

penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan

Pelatihan Dasar CPNS selama 3 (tiga) tahun.

e. Indikator kinerja yang ke-5 : Evaluasi Pasca Diklat

Pengukuran indikator kinerja Evaluasi Pasca Diklat dicapai

melalui kegiatan Evaluasi Pasca Diklat sebanyak 1 Dokumen

atau capaiannya 100 %, dengan jumlah alumni diklat yang

mengikuti lokakarya sebanyak 40 orang.

f. Indikator kinerja yang k-6 : Tingkat peran serta dan

partisipasi anggota KORPRI

Pengukuran indikator kinerja Tingkat peran serta dan

partisipasi anggota KORPRI dicapai melalui 6 kegiatan

penyelenggaraan dari target 6 kegiatan yang direncanakan

atau tingkat capaiannya 100% (Sangat Tinggi), dengan jumlah

anggota yang berpartisipasi sebanyak 3.346 orang.

Hasil ini dihitung berdasarkan ;

1. HUT Kesadaran KORPRI dilaksanakan sebanyak 1 kali

dengan target peran serta dan partisipasi sebanyak 1.500

peserta dengan realisasi tingkat peran dan partisispasi

anggota Korpri yang menghadiri sebanyak 1.500 peserta

atau capaian 100%;

2. Perlombaan rangkaian Hut KORPRI Tahun 2018

dilaksanakan sebanyak 3 jenis perlombaan dan terealisasi

sebanyak 3 jenis atau tingkat peran serta dan partisipasi

anggota Korpri dalam Perlombaan rangkaian HUT KORPRI

Tahun 2018 berjumlah 166 peserta atau dengan

capaian100% ;

3. Seminar sehari KORPRI dilaksanakan sebanyak 1 kali

dengan tingkat peran serta dan partisipasi anggota Korpri

berjumlah 180 orang atau capaiannya 100% ;


23

4. Senam Rutin KORPRI dilaksanakan sebanyak 10 kali

dengan tingkat peran serta dan partisipasi peserta

sebanyak 100 orang setiap pelaksanaan kegiatan atau

sebanyak 1.000 peserta selama setahun dengan tingkat

capaiannya 100%;

5. Pemeriksaan kesehatan anggota KORPI (MCU)

dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta yang

berpartisipasi sebanyak 200 PNS dan tingkat capaiannya

100% dan;

6. Apel kesadaran Korpri dilaksanakan sebanyak 10 kali

dalam setahun dengan target peran serta dan partisipasi

berjumlah 300 peserta setiap kegiatan, dengan tingkat

capaian 100%

g. Indikator kinerja yang ke – 7 : Persentase Pelanggaran

Disiplin

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Persentase pelanggaran

disiplin yaitu 0,232 %, dari target 1 % atau dihitung dari

jumlah pegawai per Desember 2017 sebanyak 12.483 PNS

yaitu, 125 orang terealisasi 431,03 %.

Pencapaian indikator kinerja dilaksanakan melalui kegiatan

Monitoring Evaluasi Pegawai. Indikasi hasil pengukuran

kinerja output terhadap capaian target sasaran persentase

pelanggaran disiplin menurun (Tercapai) dimana Tahun 2018

terdapat 29 pegawai yang terkena Hukuman Disiplin yang

terdiri atas;

1. 1 orang pegawai yang terkena hukuman disiplin

merupakan hasil rekomendasi tim adhoc BKPSDM dan;

2. 28 orang pegawai yang terkena Hukuman disiplin

merupakan hasil tindak lanjut (LHP) inspektorat .


24

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

IK 1 IK 2 IK 3 IK 4 IK 5 IK 6 IK 7

Grafik Perbandingan Capaian 2017 - 2018

2017 2018

A.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian

Tahun 2017 dengan Tahun 2018.

Tabel A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan

Tahun 2018

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

REALISASI KINERJA

TAHUN 2017

TAHUN 2018

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya Kualitas

dan Kompetensi Aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan

122 orang 171 Orang

Jumlah ASN yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

120 orang 90 Orang

Persentase Peningkatan

Kualitas dan Kompetensi Pegawai

113,15 % 100,62 %

Jumlah jenis diklat yang diakreditasi/reakreditasi

- 1 Dok

Evaluasi Pasca Diklat - 1 Dok

Tingkat Partisipasi anggota Korpri

100 % 100 %



0,73 % 0,232 %

Perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2017 dengan

tahun 2018 dapat dilihat juga pada grafik dibawah ini :


25

1. Capaian indikator Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimpinan pada tahun 2018 mengalami

kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2017 dengan

selisih 49 orang;

2. Capaian indikator Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Teknis mengalami penurunan pada tahun 2018

dibandingkan dengan tahun 2017 dengan selisih 30 orang, hal

ini dikarenakan padatnya jadwal kegiatan yang berbenturan

dengan diklat kepemimpinan;

3. Capaian indikator Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

mengalami penurunan pada tahun 2018 dibandingkan tahun

2017 dengan selisih 12,53%, hal ini terjadi karena ada

beberapa kegiatan yang mendukung

4. capaian indikator tersebut tidak dilaksanakan karena adanya

perubahan kebijakan;

5. Capaian indikator Jumlah Jenis Diklat yang

diakreditasi/reakreditasi pada tahun 2017 tidak ada kegiatan

sesuai dengan Renstra BKPSDM, karena reakreditasi

dilaksanakan setelah 3 tahun dari akreditasi pada tahun 2016.

Akreditasi Tahun 2018 dengan Nilai Akreditasi B untuk 3

tahun kedepan;

6. Capaian indikator Evaluasi Pasca diklat pada tahun 2017 tidak

dilaksanakan karena tidak teranggarkan, sehingga hanya

capaian pada tahun 2018 saja sebanyak 1 dokumen untuk

jumlah peserta 40 orang alumni diklat yang mengikuti

lokakarya.

7. Capaian Indikator Peningkatan Peran serta KORPRI pada

tahun 2017 dan 2018 tetap tercapai 100%.

8. Capaian Indikator Persentase Pelanggaran Disiplin pada tahun

2018 mengalami kenaikan atau dapat menekan jumlah

pelanggaran disiplin dibandingkan dengan tahun 2017 dengan

selisih sebesar 0,49%, yang berarti bahwa jumlah pada tahun


26

2018 jumlah pelanggaran disiplin lebih sedikit yaitu sebanyak

29 orang dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 105

orang yang terkena hukuman disiplin.

A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis BKPSDM.

Tabel A.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2018 dengan Target

Jangka Menengah

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

Satuan Target Akhir

Renstra

Realisasi s.d tahun

2018 %

(1) (2) (3) (4) (8) (9) (9)

1. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan

Orang 943 336 35,63


Orang 770 300 38,96

Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pegawai

% 80 104,60 130,75


Dokumen 2 1 50

Evaluasi Pasca Diklat Dokumen 4 1 25


% 100 100 100


Persentase Pelanggaran Disiplin % 0,85 0,35 242,86

Berdasarkan table A.3 diatas dapat dilihat realisasi kinerja

sampai dengan tahun 2018 sebagian besar dari 7 (tujuh)

indikator hanya 3 (tiga) indikator yang menunjukkan angka

capaian dengan kategori Tinggi, bahkan 2 (dua) indikator

menunjukkan capaian lebih dari 100 %. Sehingga untuk ketiga

indikator kinerja tersebut diperkirakan diakhir Renstra capaian

nya akan lebih tinggi.


27

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

IK 1 IK 2 IK 3 IK 4 IK 5 IK 6 IK 7

Target Jangka Menengah Realisasi s.d tahun 2018

Sebaliknya untuk 4 (empat) indikator menunjukkan angka

≤50% termasuk kedalam kategori Rendah, hal ini perlu

mendapatkan perhatian serius serta evaluasi yang mendalam.

Kemungkinan dapat terjadi karena penetapan target Jangka

Menengah yang terlalu tinggi atau terdapat faktor kesulitan dalam

realisasinya.

Untuk melihat perbandingan secara obyektif berikut adalah

grafik yang menunjukkan perbandingan realisasi kinerja tahun

2018 dengan target jangka menengah pada RENSTRA Tahun

2016–2021.

Grafik A.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan

Target Jangka Menengah

A.4. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta

alternatif solusi yang telah dilakukan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian

kinerja sasaran, program/kegiatan dilakukan melalui media

rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya,


28

pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara

membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran.

Tabel A.4

Pencapaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018


Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2017

Tahun 2018 Target Akhir

RPJMD

Capaian Tahun 2018 thd

Target Akhir RPJMD

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

122

Orang

171

Orang

171

Orang

100 % 943

Orang

18,13%


120

Orang

90

Orang

90 Orang 100 % 770

Orang

11,69%


113,14%

80 % 100,64% 125,83

%

80 % 125,83%


- 1 Dok 1 Dok 100 % 2 Dok 50%


- 1 Dok 1 Dok 100 % 4 dok 25 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



0,73% 1% 0,232% 431,03% 0,85% 366,38%

Berdasarkan data pada tabel A.4 diatas dapat terlihat secara

umum keberhasilan pencapaian kinerja dan juga terdapat

penurunan capaian kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi pada

tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berikut adalah Analisa terhadap indikator kinerja yang

mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun sebelumnya.

a. Peningkatan Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2018

Peningkatan capaian kinerja BKPSDM tahun 2018 terdapat

pada sasaran strategis :


29

• Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur peningkatan

terjadi pada beberapa indikator Jumlah PNS yang mengikuti

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan mengalami

peningkatan dibandingkan tahun 2017 dengan selisih

sebanyak 49 orang hal ini dicapai melalui kegiatan

Pendidikan Penjenjangan Struktural (Diklat Pim Tk. IV, III,

dan II) serta didorong dengan dukungan anggaran dan

kebijakan pimpinan yang menjadikan kegiatan prioritas

berdasarkan PP 11 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa

setiap pegawai wajib mendapatkan pelatihan selama 20 JP

per tahun.

• Meningkatnya disiplin aparatur peningkatan terjadi pada

indikator “Persentase Pelanggaran Disiplin” dari target pada

tahun 2017 sebesar 0,73% pada tahun 2018 menurun

menjadi 0,232%, artinya pelanggaran disiplin pegawai

menurun dan tingkat disiplin pegawai meningkat.

Peningkatan capaian ini didukung oleh kegiatan monitorig

evaluasi pegawai dengan upaya peningkatan motivasi kerja

PNS, Fasilitasi Majelis Kode Etik, Penanganan Pengaduan

pelanggaran disiplin dan etik PNS, Tim Ad Hoc, Konsultasi

dan koordinasi ke pihak terkait.

b. Penurunan Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2018

Penurunan capaian kinerja BKPSDM Tahun 2018 terdapat

pada indikator :

• Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai

dibandingkan tahun 2017 dengan selisih sekitar 12,5%,

hal ini terjadi karena target pada tahun 2018 hanya

sebanyak 5.834 pegawai dengan realisasi sebanyak 5.797

pegawai sedangkan tahun 2017 sebanyak 8.800 pegawai

dengan realisasi 7.778 pegawai. Penurunan capaian ini

diakibatkan adanya beberapa kegiatan yang tidak


30

terealisasi atau tidak dilaksanakan karena adanya

perubahan kebijakan dari pimpinan.

• Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

teknis mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017

dengan selisih 30 orang, hal ini terjadi karena jadwal

diklat yang padat sehingga waktu yang tidak

memungkinkan dilaksankan Diklat teknis.

c. Alternatif Solusi yang telah dilakukan, yaitu dengan

menambah target kinerja pada tahun 2018 pada kegiatan-

kegiatan yang mendukung indikator yang mengalami

penurunan serta mengirimkan diklat/bimtek ke Kementrian,

Provinsi, dan Lembaga lainnya.

A.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan

perbandinagn antara output yang dihasilkan terhadap input yang

digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat

dikatakan efisien apabila produk atau hasil kerja tertentu dapat

dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah

rendahnya (spending well). Efisiensi diukur dengan menggunakan

perbandingan antara output dan input dengan kata lain

perbandingan besaran anggaran yang terealisasikan dengan

besaran anggaran yang direncanakan.

Tingkat efisiensi aspek penggunaan sumber daya dalam

mencapai sasaran dengan masing-masing indikatornya dapat

dilihat dalam Tabel 3.7 sebai berikut :


31

Tabel A.5

Analisis Efisiensi Pengguanaan Sumber Daya

No. Sasaran Startegis Indikator Kinerja

% Capaian Kinerja

(Indikator Kinerja yang ≥

100%)

%

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

(1) (2) (3) (4) (5) (6=4-5)


Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan

100 96,76 3,24


100 98,59 1,41


125,8 90,26 35,54


100 87,33 12,67

Evaluasi Pasca Diklat 100 98,08 1,92


100 83,76 16,24



431,03 99,45 331,58

Rata-Rata 150,98 93,46 57,52

Pada indikator “Persentase Peningkatan Kualitas dan

Kompetensi Pegawai” efisiensi terjadi sebesar 35,54%. Hal ini

disebabkan adanya anggaran yang tidak terserap disalah satu

kegiatan disebabkan waktu yang tidak memungkinkan.

Apabila dilihat dari perbandingan kinerja sasaran dan kinerja

anggaran upaya yang dilakukan, pencapaian sasaran ini cukup

baik. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan koordinasi

dan evaluasi secara terus menerus bersama dengan seluruh

Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Sukabumi.


32

A.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

ataupun Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel A.6 Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian Pernyataan Kinerja

No. Sasaran Startegis

Indikator Kinerja %

Capaian Program

Kegiatan

(1) (2) (3) (4)



100 Pendidikan Kedinasan

Pendidikan Penjenjangan Struktural (Diklat Pim Tk. IV, III, dan II).

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis

100 Pendidikan Kedinasan

1. Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Diklat Teknis Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai

125,8 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Diseminasai Kepegawaian Tk. Kabupaten

2. Ijin belajar

3. Implementasi Penataan PNS

4. Mutasi dan Evaluasi Penempatan dalam jabatan

5. Mutasi Kepangkatan dan Penggajian

6. Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Presiden RI Satya Lancana Karya Satya

7. Pembinaan Aparatur

8. Pembinaan Jabatan Fungsional

9. Pendidikan (Gelar dan Non Gelar)

10. Penerimaan Pendidikan Kedinasan

11. Penilaian Kompetensi PNS

12. Peningkatan Kompetensi PNS

13. Pensiun Pegawai Negeri Sipil

14. Penyusunan Formasi Pegawai (e-Formasi)

15. Seleksi Diklat Dalam Jabatan

16. Seleksi Terbuka Jabatan

17. Ujian Dinas PNS dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah)

18. Updating Data PNS

19. Pengadaan ASN


33

No. Sasaran Startegis

Indikator Kinerja %

Capaian Program

Kegiatan

(1) (2) (3) (4)


100 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Reakreditasi




Tingkat Partisipasi anggota KORPRI


Peningkatan peran serta dan fungsi KORPRI


Persentase pelanggaran disiplin

431,03 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Montoring Evaluasi Pegawai

Dari Tabel. diatas terlihat bahwa semua kegiatan yang

dilaksanaan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Sukabumi menunjang terhadap

keberhasilan dalam pencapaian sasaran hal ini disebabkan

adanya kesinambungan antara tiap-tiap kegiatan dalam

kontribusinya mencapai target sasaran yang telah di tentukan.

B. Realisasi Anggaran

Dari ke 2 (dua) sasaran kinerja Badan Kepegawaian dan


dapat diuraikan penggunaan anggaran untuk mencapai

indikator kinerja sasaran melalui 2 (dua) program dengan

penggunaan dan realisasi anggaran sebagaimana diuraikan

pada tabel dibawah ini :


34

Tabel B.1

Realisasi Anggaran


Indikator Kinerja

Nama Program

Keuangan

Pagu Realisasi %

1 2 3 7 8 9 10

1. Meningkatnya Kualitas dan

Kompetensi Aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan

Pendidikan Kedinasan

1.967.470.500 1.903.794.800 96,76

Jumlah ASN yang

mengikuti pendidikan dan

pelatihan teknis

Pendidikan

Kedinasan

285.318.400 281.288.000 98,59

Persentase

peningkatan kulaitas dan

kompetensi pegawai

Pembinaan dan

Pengembangan aparatur

3.413.576.900 2.822.780.995 82,69

Jumlah jenis diklat yang diakreditasi/

reakreditasi

Pembinaan dan Pengembangan

aparatur

161.977.000 141.451.000 87,33

Evaluasi Pasca

Diklat

Pembinaan dan

Pengembangan aparatur

64.580.400 63.340.400 98,08

Tingkat partisipasi anggota KORPRI

Pembinaan dan pengembangan

aparatur

181.442.000 151.977.000 83.76

2. Meningkatnya Dispiln Aparatur

Persentase pelanggaran

disiplin

Pembinaan dan pengembangan

aparatur

318.663.800 316.899.300 99,45

Dari Tabel B.1 tersebut dapat ketahui bahwa realisasi total

anggaran untuk 2 (dua) sasaran strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar

Rp. 6.393.029.000,- terealisasikan sebesar Rp. 5.681.531.495,-

atau sebesar 88,87% yang ditunjang oleh 2 (dua) Program dan 27

(dua puluh tujuh) kegiatan, berikut realisasi angggaran kegiatan

yang terdapat dalam program utama Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi :

I. Program Pendidikan Kedinasan

1) Kegiatan Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan anggaran sebesar Rp. 94.839.800,- terealisasi

sebesar Rp. 93.339.000,- atau 98,42%, dengan

capaian kinerja Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 30 Pegawai dari

target 30 orang atau dengan capaian 100%.

2) Kegiatan Diklat Teknis Penyusunan Lapoaran Kinerja (LKj)



35

Rp. 187.949.000,- atau 99 %, dengan capaian kinerja

Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Penyusunan

Laporan Kinerja (Lkj) sebanyak 60 orang dari target 60 orang

dengan tingkat capaian 100%.

3) Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural (Diklatpim Tk.

IV, III, II) dengan anggaran sebesar Rp. 1.967.470.500,-

terealisasi Rp. 1.903.794.800,- atau 96,76 %, dengan

capaian kinerja yaitu :

- Jumlah pejabat Esselon yang mengikuti Diklatpim

sebanyak 171 orang pejabat yang terdiri dari;

- Dikpim Tk. II sebanyak 2 orang dari target 11 orang atau

tercapai 100%;

- Dikpim Tk. III sebanyak 40 orang dari target 80 orang

atau tercapai 100%;

- Dikpim Tk. IV sebanyak 80 orang dari target 80 orang

atau terapai 100%.

II. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1) Kegiatan Diseminasi Kepegawaian Tingkat Kabupaten


Rp. 19.930.000,- atau 92,06 %, dengan capaian kinerja

Jumlah peserta diseminasi tingkat Kabupaten diikuti

sebanyak 92 orang dari target peserta sebanyak 92 orang,

sehingga capaiannya 100 %.

2) Kegiatan Ijin Belajar dengan anggaran sebesar

Rp. 35.218.600,- terealisasi Rp. 23.111.200,- atau 65,62 %,

dengan capaian kinerja yaitu :

- Rekomendasi Ijin Belajar di tahun 2018 telah terbit

sebanyak 380 surat dari target yang ditetapkan sebanyak

418 surat, sehingga capaiannya 100 %.


36

- Pencantuman Gelar di tahun 2018 sebanyak 32 petikan

atau 32 orang dari target 25 petikan, sehingga capaiannya

140 %.

3) Kegiatan Implementasi Penataan PNS dengan anggaran

sebesar Rp. 19.610.000,- terealisasi Rp. 7.368.600,- atau

37,58 %, dengan capaian kinerja Analisa kesenjangan

jabatan struktural esselon III dan IV sebanyak 1 dokumen

dari target yang ditetapkan 1 dokumen atau tercapai 100%.

4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pegawai dengan anggaran

sebesar Rp. 318.663.800,- terealisasi Rp 316.899.300,- atau

99,45%, dengan capaian kinerja, yaitu :

- Jumlah peserta peningkatan motivasi kerja PNS dan

diseminasi tata cara penanganan disiplin pegawai

sebanyak 178 orang dari target 178 orang atau capainnya

100 %.

- Penanganan pelanggaran disiplin sebanyak 89 orang

terealisasi sebanyak 89 orang atau capaiannya 100 %.

- Monitoring dan evaluasi kehadiran kerja sebanyak 7

wilayah dari target 7 wilayah pelaksanaan atau

capaiannya 100%;

- Jumlah peserta bimbingan teknis penggunaan sistem

penilaian kinerja dan kehadiran sebanyak 178 orang dari

target 178 orang atu capainnya 100 %.

5) Kegiatan Mutasi dan Evaluasi Penempatan Dalam Jabatan


Rp. 305.165.000,- atau 82,77 %, dengan capaian kinerja,

yaitu :

- Pengelolaan mutasi jabatan admnistrasi dan fungsional

sebanyak 200 SK/1.200 Petikan dari target 200 SK/1.250

petikan.

- Pelantikan JPT dan JA sebanyak 2 kali periode

pelaksanaan dengan jumlah formasi jabatan struktural


37

yang terisi sebanyak 583 formasi jabatan struktural dari

target 4 kali pelaksanaan atau capaiannya hanya 50% hal

ini dikarenakan kegiatan ini sesuai dengan kebijakan

Pimpinan.

6) Kegiatan Mutasi Kepangkatan dan Penggajian dengan

anggaran sebesar Rp. 228.878.000,- terealisasi

Rp. 222.435.000,- atau 97,18 %.

- Jumlah SK kenaikan pangkat sebanyak 2.577 SK dari

target 2.500 Sk dan Jumlah usulan SK kenaikan pangkat

2.615 Sk.

- Jumlah peserta sosialisasi evaluasi hasil kenaikan

pangkat Periode April dan Oktober 2018 sebanyak 89

orang dari target 178 orang, atau capaiannya 50%, hal ini

dikarenakan waktu pelaksanaan berbenturan dengan

kegiatan lainnnya sehingga peserta sosialisasi tidak sesuai

dengan rencana.

7) Kegiatan Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan

Presiden RI Satya Lancana Karya Satya dengan anggaran

sebesar Rp. 180.849.000,- terealisasi Rp. 178.762.000,-

atau 98,85%, dengan idnikator kinerja, yaitu Jumlah

penerima penganugerahan tanda kehormatan Presiden RI di

tahun 2018 sebanyak 150 PNS dari target 150 PNS yang

ditargetkan atau capaiannya 100% .

8) Kegiatan Pembinaan Aparatur dengan anggaran sebesar

Rp. 248.347.400,- terealisasi Rp. 246.557.400,- atau 99,28

%, dengan indikator kinerjanya, yaitu :

- Jumlah peserta pembinaan keluarga sakinah sebanyak 80

orang dari target 80 orang, atau capaiannya 100 %.

- Jumlah peserta sosialisasi peraturan terkait disiplin dan

kinerja pegawai sebanyak 500 orang dari target 500 orang

atau capaiannya 100 %.


38

- Aplikasi kinerja sebanyak 1 aplikasi atau capaiannya

100%.

- Rekomendasi masalah perkawinan dan perceraian PNS

sebanyak 52 kali dari target 50 kali atau capaiannya

104%.

9) Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional dengan anggaran


43,58 %.

- Jumlah peserta rekonsiliasi data jabatan fungsional

sebanyak 267 orang dari target 588 orang atau

capaiannya 45,41 %, hal ini dikarenakan adanya

perubahan jadwal pelaksanaan yang tadinya akan

dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 menjadi di

tahun anggaran 2019 yang direncanakan pada Triwulan

III / IV, dan padatnya jadwal pelaksanaan yang didasari

kebijakan perubahan skala prioritas pelaksanaan

kegiatan, khususnya pada pelaksanaan sasaran unit kerja

terkait rekonsiliasi/ koordinasi data jabatan fungsional

- Jumlah peserta pengambilan Sumpah Jabatan

Fungsional sebanyak 97 orang dari target 100 Orang atau

capaiannya 97 %, sisa yang 3 orang tidak bisa mengikuti

pengambilan sumpah jabatan fungsional dikarenakan SK

penetapanya terbit pada akhir bulan Desember.

10) Kegiatan Pendidikan (Gelar dan Non Gelar) dengan

anggaran sebesar Rp. 391.100.000,- terealisasi Rp.

348.679.000,- atau 89,15 %, dengan indikator kinerja

jumlah peserta didik (Gelar dan Non Gelar) sebanyak 8 orang

dengan target peserta sebanyak 8 orang atau tercapai 100

%. Jumlah ini di peruntukan bagi:

11) Kegiatan Penerimaan Pendidikan Kedinasan dengan


Rp. 27.582.000,- atau 90,14 %, dengan indikator kinerja


39

jumlah peserta sosialisasi pendidikan kedinasan sebanyak

200 orang dari target 200 orang atau capaiannya 100 %.

12) Kegiatan Penilaian Kompetensi PNS dengan anggaran


94,66 %, dengan indikator kinerja data penilaian kompetensi

PNS sebanyak 125 Profil dari target 125 orang atau

capaiannya 100 %.

13) Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS dengan anggaran


88,75 %, dengan indikator kinerja penyusunan dokumen

pengembangan pegawai sebanyak 1 dokumen dengan

rencana pengembangan kompetensi sebanyak 5.481 pegawai

atau capaiannya 100 %.

14) Kegiatan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dengan anggaran


93,17%, dengan indikator kinerja jumlah PNS yang pensiun

di tahun 2018 sebanyak 582 PNS yang terdiri dari pegawai

yang memasuki Batas Usia Pensiun sebanyak 503 orang,

Atas Permintaan Sendiri (APS) sebanyak 32 orang, pegawai

yang meninggal dunia sebanyak 46 orang, dan

mengundurkan diri sebanyak 1 orang dari target yang

direncanakan sebanyak 450 orang atau tingkat capaiannya

129,33%.

15) Kegiatan Penyusunan Formasi Pegawai (e-Formasi) dengan


Rp. 25.241.200,- atau 80,58%, dengan indikator kinerja data

formasi CPNS melalui e-formasi sebanyak 1 Dokumen atau

capaiannya 100%, dengan rincian formasi ABK sebanyak

2.696 orang dari PNS sebanyak 12.155 orang.

16) Kegiatan Seleksi Diklat Dalam Jabatan dengan anggaran


48.15 %, Output dari kegiatan ini tidak ada hanya


40

admnistrasi konsultasi saja, karena serapan hasil seleksi

diklat tahun 2015 dan 2016 masih banyak yang menunggu

proses pemanggilan diklat, sehingga kuota daftar tunggu

diklat masih banyak.

17) Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan dengan anggaran sebesar

Rp. 3.550.000,- terealisasi Rp. 3.550.000,- atau 100%.

Kegiatan ini hanya admnistrasi konsultasi saja, sehingga

tidak ada capaian outputnya, hal ini dikarenakan Seleksi

Terbuka Jabatan untuk mengisi kekosongan pada Jabatan

Pimpinan Tinggi harus diawali dengan adanya mutasi dan

rotasi JPT terlebih dahulu, sementara mutasi dan rotasi JPT

baru bisa dilaksanakan setelah 2 (dua) tahun menjabat JPT

yang jatuh pada akhir bulan Desember.

18) Kegiatan Ujian Dinas PNS dan Ujian Penyesuaian Kenaikan

Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dengan anggaran sebesar

Rp. 299.208.900,- terealisasi Rp. 288.733.500,- atau 96,50

%, dengan indikator kinerja jumlah peserta ujian STLUPKP

dan STLUD sebanyak 195 orang dari target 198 Orang atau

capaiannya 98,49 %, hal ini dikarenakan ada 1 orang yang

tidak bisa mengikuti ujian karena sakit, 1 orang meninggal

dunia sebelum waktu ujian, dan 1 orang tidak memenuhi

persyaratan.

19) Kegiatan Updating Data PNS dengan anggaran sebesar

Rp. 309.422.000,- terealisasi Rp. 303.048.695,- atau

97,94%, dengan capaian indikator kinerja, yaitu :

- Data keadaan/jumlah pegawai yang termutakhirkan

sebanyak 12 bulan atau 12.155 PNS.

- Baperjakat online/TPKA Terintegrasi SIMPEG sebanyak 1

aplikasi.

- Moderinisasi aplikasi SIMPEG sebanyak 1 aplikasi.

- Integrasi data aplikasi kinerja, absensi, tunjangan dan

pegawai sebanyak 1 aplikasi.


41

- SMS dan Whatsapp Gateway sebagai penunjang layanan

kepegawaian 1 aplikasi.

20) Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Fungsi Korpri


Rp. 151.977.000,- atau 83,76%, dengan capaian indikator

kinerja, yaitu :

- HUT KORPRI Tahun 2017 sebanyak 1 kali.

- Perlombaan rangkaian Hut KORPRI Tahun 2017 sebanyak

3 lomba.

- Seminar sehari KORPRI sebanyak 1 kali.

- Senam Rutin KORPRI sebanyak 10 kali.

- Apel Kesadaran KORPRI sebanyak 1 kali

- Medical Cek Up bagi anggota KORPRI sebanyak 200 Orang

21) Kegiatan Pengadaan ASN dengan anggaran sebesar

Rp. 805.219.00,- terealisasi Rp. 457.528.800,- atau 56,82%,

dengan capaian indikator kinerja, yaitu :

- Jumlah peserta ujian CPNS sebanyak 2.951 dari target

3.570 orang.

- Jumlah CPNS menjadi PNS dari PTT Bidan dan PTT THL-B

Penyuluh Pertanian sebanyak 207 orang.

22) Kegiatan Reakreditasi dengan anggaran Rp. 161.977.000,-

terealisasi Rp. 141.451.000,- atau 87.33%, dengan capaian

indikator kinerja sertifikat akreditasi diklat sebanyak 1

dokumen dengan nilai Akreditasi B untuk penyelenggaraan

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Pelatihan Dasar CPNS.

23) Kegiatan Evaluasi Pasca Diklat dengan anggaran

Rp. 64.580.400,- terealisasi Rp. 63.340.400,- atau 98,08 %,

dengan capaian indikator kinerja dokumen evaluasi pasca

diklat sebanyak 1 dokumen


42

Dari data-data hasil capaian dan realisasi keuangan tahun

anggaran 2018 dapat disimpulkan bahwa “peran serta Badan


Kabupaten Sukabumi telah berjalan dengan cukup efektif dan

efisien”, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan

kompetensi sumber daya aparatur Kabupaten Sukabumi.


43

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2018

merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Tahun

2018 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan

tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pendampingan Inspektorat Provinsi

Jawa Barat terhadap Laporan Kinerja dan Sistem SAKIP Badan

Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Sukabumi, perlu adanya revisi terkait sasaran strategis dan

Indikator Kinerja Utama (IKU), dari 10 (sepuluh) indikator kinerja

utama 9 perlu direvisi, dikarenakan masih ada indikator yang

belum berorientasi pada outcome (hasil).

Sedangkan hasil pengukuran kinerja pada Badan


Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, terdapat 2 (dua) sasaran

dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, dengan rata-rata capaian

kinerja SANGAT BAIK dengan nilai capaian 150,98 %. Uraian

capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari

pengukuran IKU dan Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan

capaian sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Sukabumi, dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui 6

(enam) indikator kinerja dengan rata-rata capaian yaitu

104,3% (SANGAT BAIK).

2. Meningkatnya Disiplin Aparatur melalui 1 (satu) indikator

kinerja dengan capaian yaitu 431,03% (SANGAT BAIK).


44

Dari data hasil pengukuran kinerja dan realisasi

penggunaan anggaran dapat disimpulkan bahwa Badan


Kabupaten Sukabumi telah berjalan dengan cukup efisien dan

efektif dan memberikan kontribusi terhadap meningkatkan

kompetensi aparatur pemerintah maupun masyarakat

Kabupaten Sukabumi.

Upaya atau rencana tindak lanjut untuk kedepan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan

melakukan revisi terhadap RENSTRA BKPSDM terkait Sasaran

Strategis dan Indikator Kinerja Utama dan lebih memprioritaskan

kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur sesuai

dengan UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Demikian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan


Tahun 2018, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan

dalam rangka meningkatkan dan penyempurnaan pelayanan pada

seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi, Januari 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN SUKABUMI

Drs. SUDADI SUSILA, M.Si.

Pembina Utama Muda NIP 196003021992031002

laporan kinerja bkpsdm kabupaten sukabumi tahun 2018 · laporan pertanggungjawaban terhadap...

Documents