laporan kinerja badan perencanaan pembangunan...

Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 i

LAPORAN KINERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2019

Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 ii

Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul

dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAPPEDA yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang di bidang

perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan.

Sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA menyusun LKjIP yang

dimaksudkan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan anggaran dengan didasarkan

pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP juga ditujukan untuk

mendapatkan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan

seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan target kinerja BAPPEDA.

LKjIP merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai rencana kinerja

(performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis

Bappeda Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2016-2021. LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti

yang menunjukkan ukuran keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Utama

(IKU) Bappeda Tahun 2018 yang ditetapkan.

Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 160 Tahun 2017 yang kemudian telah diubah dengan Keputusan

Bupati Gunungkidul Nomor 198 Tahun 2018 yang memuat 12 program, yang terdiri dari

29 kegiatan. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis

selanjutnya ditetapkan dalam sebuah Rencana Kinerja Tahunan 2018. Pada tahun 2018

terdapat 6 program yang mendukung sasaran strategis BAPPEDA dan dijabarkan

kedalam 18 kegiatan. Dengan melihat kemampuan sumber daya dan sumber dana yang

tersedia, berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018 tersebut selanjutnya ditetapkan

Perjanjian Kinerja. Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 2 sasaran strategis yang diukur

dengan 2 indikator kinerja sasaran.

Dari 2 sasaran yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat dicapai dengan hasil yang

baik. Capaian kinerja BAPPEDA Tahun Anggaran 2018 masuk dalam kategori sangat

baik, dengan hasil rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 99,99%. Capaian ini lebih

tinggi 0,42% dari tahun sebelumnya yang mencapai 99,57%. Capaian kinerja yang

menyasar pada kesesuaian program pembangunan daerah sebesar 99,99%, artinya

konsistensi program pembangunan daerah belum sesuai dengan target yang diharapkan

atau masih terdapat kesenjangan capaian sebesar 0,01%. Apabila dilihat dari komponen

Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 iv

penghitung indeks kesesuaian program, konsistensi dokumen perencanaan antarwaktu

dan antarlembaga dapat terjaga yang ditunjukkan dengan angka 100%. Kesesuaian

jumlah program dalam RKPD dengan RPJMD berkaitan erat dengan adanya reviu

dokumen RPJMD serta aplikasi perencanaan (e-planning) yang mulai dioperasikan pada

tahun 2018 sebagai upaya untuk mengalirkan program dalam RPJMD kedalam program

tahunan (annual planning). Pengaliran program dari RKPD ke dalam Rencana Kerja PD

dan APBD benar-benar dapat dikendalikan. Koordinasi dan pendampingan pada PD

untuk pengaliran program dalam RPJMD kedalam Renstra PD yang pada tahun 2017

telah direviu berjalan dengan baik. Kesenjangan terjadi pada capaian target kinerja

dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah yang dihitung

berdasarkan rata-rata capaian kinerja per sasaran daerah (14 sasaran) yaitu sebesar

0,04%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kesenjangan ini lebih rendah 2,35%

karena pada tahun 2017 terdapat kesenjangan sebesar 2,39%. Hal ini menunjukkan

bahwa indikator capaian target dengan kinerja dalam perencanaan pembangunan

jangka menegah dan tahunan daerah semakin baik.

Sedangkan capaian indikator kinerja utama yang kedua yaitu hasil kerjasama

penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan sebesar 100%, artinya bahwa enam

kerjasama penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2018 telah ditindaklanjuti menjadi

kebijakan, meskipun masih dalam bentuk draft surat keputusan dan surat edaran

kepala daerah.

Adapun realisasi belanja langsung BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

adalah Rp4.037.646.913,00 atau 96,33% dari total anggaran belanja langsung. Untuk

program yang mendukung langsung pencapaian sasaran strategis, tingkat realisasi

anggaran sebesar Rp3.176.121.326,00 atau dengan capaian sebesar 97,22%. Sedangkan

belanja langsung yang mendukung tugas dan fungsi BAPPEDA terealisasi sebesar

93,20% dari anggaran sebesar Rp924.395.000,00. Dengan hasil pengukuran rata-rata

pencapaian kinerja keuangan sebesar 96,33%, maka dapat dikatakan bahwa

penggunaan anggaran di BAPPEDA telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 v

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi 2

C. Permasalahan Utama (Strategic Issues) 8

BAB II : PERENCANAAN KINERJA 10

A. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2016-2021

A.1. Tujuan dan Sasaran

A.2. Program-Program

10

11

13

B. Rencana Kinerja Tahun 2018 17

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 17

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 19

A. Capaian Kinerja Organisasi 19

A.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2018 19

A.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 21

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 26

C. Realisasi Anggaran 39

BAB IV : PENUTUP 41

Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 vi

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

7

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

12

Tabel 2.2 Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

12

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

12

Tabel 2.4 Sasaran dan Program Prioritas Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

13

Tabel 2.5

Tabel 2.6

Tabel 2.7

Sasaran PD dan Program Pendukung Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program

Target Sasaran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

14

15

17

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

18

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal 20

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 3.5

Tabel 3.6

Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Data Jumlah Program dalam Renja PD, Renstra PD, RKPD,

RPJMD, dan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

Data Capaian Rata-rata Kinerja Per Sasaran Daerah Tahun 2018

Persentase Rata-rata Capaian Program Per Bidang

Hasil Kerjasama Penelitian yang Ditindaklanjuti menjadi

Kebijakan

21

22

22

23

24

Tabel 3.7

Tabel 3.8

Tabel 3.9

Tabel 3.10

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2018

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1: Kesesuaian Program

Pembangunan Daerah

Evaluasi Pencapaian Program Pendukung Sasaran 1:

Kesesuaian Program Pembangunan Daerah

Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran 1: Kesesuaian Program Pembangunan Daerah

24

27

31

32

Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 vii

Tabel 3.11

Tabel 3.12

Tabel 3.13

Tabel 3.14

Tabel 3.15

Tabel 3.16

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2: Kerjasama Penelitian

dalam Pembangunan Daerah Meningkat

Evaluasi Pencapaian Program Pendukung Sasaran 2: Kerjasama

Penelitian dalam Pembangunan Daerah Meningkat

Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran 2:

Kerjasama Penelitian dalam Pembangunan Daerah Meningkat

Capaian Program Pendukung Tugas dan Fungsi PD

Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Tugas dan

Fungsi PD

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

34

37

38

38

39

40

Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 viii

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA menurut Peraturan Bupati

Nomor 74 Tahun 2016

6

Gambar 1.2. Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2018 7

Gambar 1.3.

Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Tahun 2018 8

Gambar 3.1.

Gambar 3.2.

Gambar 3.3

Gambar 3.4.

Gambar 3.5.

Gambar 3.6.

Gambar 3.7.

Gambar 3.8.

Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Musrenbang RKPD Tahun 2019 Kecamatan Ngawen

Konsinyering Penyusunan Peraturan Bupati tentang SIDA

SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH

Konsinyering Penyusunan Masterplan Penataan Kawasan Wisata

Pantai Kukup

Lokakarya Ekspose Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum

dan Penyehatan Lingkungan

Forum Litbang Kabupaten Gunungkidul

Sidang Paripurna Pertama Dewan Riset Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2018

Penganugerahan Hadiah Krenovamaskat Tahun 2018

28

29

29

30

31

35

36

37

.

Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah

(PD) wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati

sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. LKjIP dibuat dalam

rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi

Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan

sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good

governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Gunungkidul disampaikan kepada Bupati Gunungkidul sebagai wujud

pertanggungjawaban kinerja BAPPEDA dalam mencapai sasaran strategis BAPPEDA.

Tahun 2018 merupakan tahun kedua periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2016-2021. Tema

pembangunan Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan arah pembangunan tahun

2018 yaitu “Meningkatkan pengembangan industri pariwisata sebagai basis

pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian didukung sumber daya

manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berintegritas”. Tema ini selaras dengan

Visi pembangunan daerah yaitu “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan

wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,

maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah sebagai penjamin mutu perencanaan pembangunan daerah dan mendukung

tema pembangunan tahun 2018, telah dilaksanakan berbagai kebijakan, program dan

kegiatan yang diarahkan untuk tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang

lebih berkualitas. Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan

tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan sebagai komitmen organisasi yang

telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LkjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.


B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang dibentuk

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang

pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang

di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan,

penelitian, dan pengembangan;

2. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,

penelitian, dan pengembangan;

3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perencanaan

pembangunan, penelitian, dan pengembangan;

4. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;


pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah;


pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. pengoordinasian dan pelaksanaan musyawarah perencanaan

pembangunan daerah;

8. pengoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

pembangunan daerah;

9. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah;

10. penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah,

kecamatan, dan desa;

11. perencanaan kerja sama pembangunan antar daerah, swasta, dalam

negeri, dan luar negeri;

12. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

13. penyusunan rencana pembangunan daerah;

14. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan

perkotaan;


15. penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan wilayah

perkotaan dan perdesaan;

16. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan

pengembangan wilayah dan kawasan;

17. penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan dan desa;

18. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan

perwilayahan;

19. penyusunan perencanaan kawasan strategis;

20. penyusunan perencanaan kawasan permukiman;

21. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan

perwilayahan;

22. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;

23. pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;

24. pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan

dan lingkungan perkotaan;

25. perencanaan pembangunan daerah;

26. pengendalian rencana pembangunan daerah;

27. evaluasi rencana pembangunan daerah;

28. pembinaan rencana pembangunan perangkat daerah;

29. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah,

kecamatan, dan desa;

30. pelaporan tugas pembantuan, hibah, dan bantuan;

31. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perencanaan

pembangunan, penelitian, dan pengembangan;

32. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan

pengembangan;

33. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang

perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;

34. pengelolaan UPT.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat, terdiri dari Subbagian-Subbagian;

c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang, yang terdiri dari Subbidang-

Subbidang;

2. Unit Pelaksana Teknis;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;


b. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum;

c. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan terdiri dari :

1. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

2. Subbidang Kesehatan, Sosial, dan Ketenagakerjaan;

3. Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Bidang Perekonomian terdiri dari:

1. Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan;

2. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;

3. Subbidang Pariwisata dan Penanaman Modal;

e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:

1. Subbidang Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;

2. Subbidang Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum;

3. Subbidang Penataan Ruang dan Pertanahan;

f. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian terdiri dari:

1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;

2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;

3. Subbidang Pelaporan;

g. Bidang Perencanaan terdiri dari:

1. Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan;

2. Subbidang Rencana Pembangunan Daerah;

3. Subbidang Rencana Pembangunan Wilayah;

h. Unit Pelaksana Teknis; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan masing-masing Bidang dan Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut:

1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan,

perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan,

kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan

hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

2) Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial, dan kebudayaan.

3) Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan

pembangunan di bidang pertanian, pangan, perikanan, kelautan, industri,

pariwisata, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan

menengah, penanaman modal, dan pengembangan dunia usaha.

4) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan

pembangunan di bidang sumberdaya alam, lingkungan hidup, perumahan rakyat,

kawasan permukiman, pekerjaan umum, bina marga, pengairan, sanitasi, air

bersih, perhubungan, penataan ruang, dan pertanahan.


5) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas

melaksanakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pengendalian,

monitoring, evaluasi, dan pelaporan rencana pembangunan.

6) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan

informasi pembangunan dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan

Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 disajikan dalam Gambar 1.1.


Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah didukung sumberdaya manusia yang berjumlah 51 pegawai.

Adapun dari jumlah tersebut yang menduduki jabatan struktural sebanyak 25 orang

dari 25 jabatan struktural yang tersedia. Jabatan struktural yang terisi di BAPPEDA

terdiri dari eselon II sejumlah 1 orang, eselon III sejumlah 6 orang, dan eselon IV

sejumlah 18 orang. Sedangkan jumlah Aparatur Sipil Negara non eselon sebanyak

26 orang. Persentase pegawai BAPPEDA berdasarkan jenjang eselon sampai akhir

tahun 2018 disajikan pada gambar 1.2.

Sumber: Subbagian Umum BAPPEDA, per Desember 2018

Gambar 1.2

Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2018

Sedangkan komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan Golongan Ruang adalah

sebagai berikut.

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No. Golongan/Ruang Bezzeting 31-12-2018

1 I/a – Id 2

2 II/a – Iid 5

3 III/a – IIId 34

4 IV/a – IV/e 10

Jumlah 51

Sumber: Subbagian Umum BAPPEDA, per 31 Desember 2018

Berdasarkan golongan/ruang dan kepangkatan, pegawai Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai golongan yang cukup bervariatif dari golongan I

sampai golongan IV. Pegawai dengan jumlah terbanyak terdapat pada golongan III/d

yaitu 11 orang (21,57%) yang diikuti jumlah pegawai pada golongan III/c sebanyak

10 orang (19,61%) dan golongan IV/a sebanyak 10 orang (19,61%). Persentase

komposisi pegawai berdasarkan jenjang kepangkatan dan golongan ruang pada akhir

tahun 2018 seperti dalam gambar 1.3.


Sumber: Subbagian Umum BAPPEDA, per 31 Desember 2018

Gambar 1.3

Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Tahun 2018

D. Permasalahan Utama (Strategic Issues)

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan

daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan

pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang

tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam

seluruh rangkaian perencanaan, yaitu (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4)

atas-bawah (top-down); dan (5) bawah atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses

penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan

program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada

Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-

agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam

rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan

teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir

ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pembangunan. Pelibatan

mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan

bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat

kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.


Beberapa tantangan dan permasalahan pokok dalam perencanaan

pembangunan:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme

perencanaan;

2. Belum mantapnya mekanisme penyelarasan perencanaan pembangunan antara

BAPPEDA dengan PD lain dan antar PD;

3. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan

terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya usulan;

4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada

tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting);

5. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih tingginya ego sektoral antar

PD, PD dengan desa, rendahnya kapasitas dan komitmen PD pada proses

perencanaan, rendahnya kapasitas keuangan pemerintah daerah yang berakibat

pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap);

6. Internal BAPPEDA: belum mampu menyediakan standard operating procedure

(SOP) perencanaan yang mantap, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan

yang kredibel, belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum

optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan

komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan

pembangunan.

laporan kinerja badan perencanaan pembangunan...

Documents