laporan kinerja badan penelitian dan pengembangan...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
TAHUN 2018
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2019
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
i
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Kinerja (LK), sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 bertujuan untuk mengetahui pencapaian
target pada unit kerja di lingkungan BPPI yaitu keberhasilan capaian yang terukur setiap tahunnya, berdasarkan Rencana Kinerja yang disusun tahun 2018 disamping peran strategisnya dalam mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis riset. Berpedoman kepada mekanisme yang berlaku, penyusunan Laporan Kinerja BPPI tahun 2018, mengacu kepada Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perindustrian.
Laporan Kinerja merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja
BPPI karena laporan ini memuat rencana kerja (performance plan) berdasarkan rencana strategis yang telah dirumuskan, capaian kinerja (result performance) dan kendala yang dihadapi selama tahun 2018. Beberapa kendala yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian output kinerja tidak dapat ditangani oleh internal BPPI karena merupakan kewenangan pihak lain. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil yang dicapai.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan
sebagai bahan evaluasi bagi Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPI dan Unit Kerja yang terkait. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran yang membangun sangat kami harapkan. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, Februari 2019
Kepala BPPI ,
Ngakan Timur Antara
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri merupakan salah satu unit kerja di
lingkungan Kementerian Perindustrian di bidang penelitian dan pengembangan industri
yang mengemban tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang
perindustrian. BPPI mendapat tanggung jawab untuk mengkoordinasi program peningkatan
daya saing dan produktivitas industri. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI),
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran dalam perumusan kebijakan
pengembangan industri strategis untuk mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi
berbasis inovasi teknologi.
Selama Tahun 2018, BPPI telah menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi yang diamanahkan dalam rangka untuk mendukung pembangunan industri
nasional. Berikut kinerja BPPI selama tahun 2018.
Sasaran Strategis BPPI Tahun 2018 terdiri dari:
1 Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam investasi sektor industri
Indikator kinerja Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal, dengan
target 5% dan realisasi sebesar 36,89% atau capaian sebesar 737%.
Indikator kinerja Peningkatan jumlah industri berorientasi ekspor, dengan target 80%
dan realisasi sebesar 40% atau capaian sebesar 50%.
Indikator kinerja Peningkatan kemampuan dan pengamanan dunia usaha, dengan
target 30% dan realisasi sebesar 41% atau capaian sebesar 126%.
2 Meningkatnya harmonisasi kebijakan industri sebagai upaya penciptaan iklim usaha
industri yang lebih kondusif.
Indikator kinerja Peningkatan rekomendasi kebijakan dalam rangka harmonisasi
kebijakan terkait industri, dengan target 100% dan realisasi sebesar 200% atau capaian
sebesar 200%.
3 Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri
Indikator kinerja dari sasaran strategis ketiga ini adalah Rasio Penurunan Impor Produk
Industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib, dengan target 5% dan
realisasi sebesar 8,5% atau capaian sebesar 170%.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
iii
4 Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri
Sasaran strategis meningkatnya penguasaan teknologi industri memiliki dua indikator
kinerja. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah produk industri yang dikuasai
teknologinya melalui permohonan paten, dan tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang
dikuasai. Berikut capaian masing-masing indikator:
Indiator kinerja Produk industri yang dikuasai teknologinya, dengan target 5% dan
realisasi sebesar 39,4% atau capaian sebesar 788%.
Indikator kinerja Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai, dengan target
61% dan realisasi sebesar 59,26% atau capaian sebesar 97,15%.
5 Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau
Sasaran strategis meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau memiliki dua
indikator kinerja. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah industri manufaktur
yang memenuhi standar industri hijau, dan penetapan Standar Industri Hijau. Berikut
capaian masing-masing indikator:
Indikator industri manufaktur yang memenuhi standar industri hijau, dengan target
0,5% dan realisasi sebesar 2% atau capaian sebesar 400 %.
Indikator kinerja Penetapan Standar Industri Hijau (SIH), dengan target 17% dan realisasi
sebesar 21% atau capaian sebesar 123%.
6 Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri
Indikator kinerja dari sasaran strategis ketiga ini adalah Tingkat Kepuasan Pelanggan,
dengan target 3,6 (skala indeks 1-4) dan realisasi sebesar 3,6 )skala indeks 1-4), atau
capaian sebesar 100%.
7 Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi
Indikator kinerja dari sasaran strategis ketiga ini adalah Tingkat Tingkat Maturitas
Satker di lingkungan BPPI mencapai level 3,2 dengan target 82% dan realisasi 96%
atau capaian sebesar 117%.
Realisasi anggaran Tahun 2018 untuk mendukung Program Pengembangan
Teknologi dan Kebijakan Industri adalah Rp 688.704.738.452.000,- dari Pagu Rp
734.114.223.000,- atau sebesar 93,73%, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
iv
1. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri Pagu sebesar Rp
5,256,538,000,- telah direalisasikan sebesar Rp 5,052,195,584 ,-atau sebesar 96,11%;
2. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri pagu anggaran sebesar Rp
45,289,850,000 ,- telah direalisasikan sebesar Rp 43,279,029,504,- atau sebesar 95,56%;
3. Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Pagu sebesar Rp
5,007,461,000 ,- telah direalisasikan sebesar Rp. 4,811,509,496,- atau 96,09%;
4. Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan
Industri pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 39,954,381,000,-telah direalisasikan
sebesar Rp 37,635,257,143 ,- atau 94,20%;
5. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual memiliki Pagu
sebesar Rp 42,729,838,000,- telah direalisasikan sebesar Rp 36,340,261,840,- atau
85,05%;
6. Penelitian dan Pengembangan Teknologi yang dilaksanakan 11 Balai Besar mempunyai
Anggaran Pagu DIPA tahun 2018 sebesar Rp 349.963.426.000,- dengan realisasi sebesar
Rp 329.300.174.112,- atau sebesar 94,10 %;
7. Riset dan Standardisasi Bidang Industri, Sertifiaksi Industri dan Pengembangan Produk
Dan Standardisasi Industri yang dilaksanakan oleh 11 Baristand Industri, 1 Balai Sertifikasi
Industri (BSI) dan 1 Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI),
Anggaran Pagu Dipa sebesar Rp 245.912.729.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp
231.656.310.773,- atau 94,20%.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..................................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF................................................................................................ ii
DAFTAR ISI.................................................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................... 1
1.1. Tugas dan Fungsi Organisasi.............................................................. 1
1.2. Peran Strategis Organisasi................................................................. 3
1.3. Struktur Organisasi............................................................................ 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................................................ 9
2.1. Rencana Strategis Organisasi............................................................. 9
2.2. Rencana Kinerja................................................................................. 16
2.3. Rencana Anggaran............................................................................. 17
2.4. Dokumen Perjanjian Kinerja............................................................... 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.................................................................. 19
3.1. Analisis Capaian Kinerja..................................................................... 19
3.2. Akuntabilitas Keuangan..................................................................... 97
BAB IV PENUTUP..................................................................................................... 111
LAMPIRAN Perjanjian Kinerja TA. 2018 Pengukuran Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2018 Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA. 2018 Realisasi RPJMN (2015-2018)
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
1
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab I Pendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 69 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perindustrian,
Struktur Organsiasi Kementerian Perindustrian mengalami perubahan nomenklatur.
Perubahan tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Kementerian Perindustrian
sesuai Perpres No. 69 Tahun 2018
No Nomenklatur Lama Nomenklatur Baru
1 Sekretariat Jenderal Tetap
2 Direktorat Jenderal Industri Agro Tetap
3 Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
4 Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika Tetap
5 Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan
Aneka
6 Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan
Industri Dihapus
7 Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional
Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan
Akses Industri Internasional
8 Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal
9 Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tetap
10 Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penguatan, dan
Penyebaran Industri
11 Staf Ahli Bidang Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri Staf Ahli Bidang Komunikasi
12 Staf Ahli Bidang Sumbet Daya Industri Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi
13 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri sesuai Perpres No. 69 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perindustrian
tidak mengalami perubahan nomenklatur.
Berdasarkan Perpres tersebut, BPPI mengemban tugas menyelenggarakan penelitian
dan pengembangan di bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas, BPPI
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
2
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab I Pendahuluan
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian,
pengembangan dan promosi di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi
industri, dan industri hijau, serta diseminasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual
di bidang industri;
2. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan dan promosi di bidang teknologi
industri, jasa industri, standardisasi industri, dan industri hijau, serta diseminasi dan
perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian,
pengembangan dan promosi di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi
industri, dan industri hijau, serta diseminasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual
di bidang industri;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BPPI didukung 5 (lima) unit kerja
setingkat Eselon II di pusat dan 24 (dua puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar
di beberapa daerah.
Perpres No. 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015
Tentang Kementerian Perindustrian mulai diundangkan pada Bulan Agustus 2019, namun
Anggaran/ DIPA Program/ Kegiatan untuk Satker dengan Nomenklatur baru, efektif pada
Bulan Januari 2019. Sehingga dalam Laporan Kinerja BPPI TA. 2018 ini masih menggunakan
Nomenklatur lama sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian dan Permenperin Nomor 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perindustrian, BPPI mengemban tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di
bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas, BPPI menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan
pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri,
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
3
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab I Pendahuluan
konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri
jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan
intelektual di bidang industri;
2. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri,
jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim
usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi
dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan
pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri,
konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri
jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan
intelektual di bidang industri;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BPPI didukung 5 (lima) unit kerja
setingkat Eselon II di pusat dan 23 (dua puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar
di beberapa daerah.
1.2. Peran Strategis Organisasi
Kementerian Perindustrian merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,
Kemenperin telah menetapkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 85.1/M.IND/PER/12/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian
Perindustrian Tahun 2015-2019 Perubahan.
Visi pembangunan industri tahun 2015–2019 adalah “Mewujudkan Indonesia Menjadi
Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan
Sumber Daya Alam”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata
yang tertuang dalam 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian
Perindustrian sebagai berikut:
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
4
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab I Pendahuluan
1. Pemerataan pembangunan industri melalui pengembangan perwilayahan industri ke luar
pulau Jawa guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
2. Peningkatan populasi industri untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri
nasional;
3. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri untuk mewujudkan industri nasional
yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan upaya-upaya yang dijabarkan ke dalam
peta strategi 2015–2019 yang mengakomodir perspektif pemangku kepentingan berupa
pencapaian strategis yaitu:
1) Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional;
2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
3) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri;
4) Meningkatnya peran industri kecil dan menengah (IKM) dalam perekonomian nasional;
5) Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri;
6) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri;
7) Menguatnya struktur industri.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
dan Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019, arah kebijakan pembangunan industri
nasional yang menjadi program prioritas Kemenperin adalah : 1) Meningkatnya populasi dan
persebaran industri dan 2) Meningkatnya daya saing dan produktivitas industri. Untuk
mendorong program prioritas tersebut, BPPI mendapat tanggung jawab untuk
mengkoordinasi program peningkatan daya saing dan produktivitas industri. Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
memiliki peran dalam perumusan kebijakan pengembangan industri strategis untuk
mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis inovasi teknologi.
Di samping memiliki peran strategis tersebut, BPPI juga diharapkan dapat
menyediakan fasilitas jasa bagi pengembangan industri khususnya industri kecil dan
menengah (IKM), baik melalui riset, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri,
standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
5
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab I Pendahuluan
Untuk mewujudkan peran litbang dalam rangka mendukung pengembangan industri
nasional khususnya mendukung pengembangan industri prioritas sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan
Industri Nasional Tahun 2015-2035, Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri
terus diperkuat sehingga dapat menghasilkan litbang yang implementatif.
Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri yang menjadi program BPPI
bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri melalui perumusan kebijakan strategis,
pelaksanaan penelitian dan pengembangan industri dan meningkatkan kemampuan industri
dalam menciptakan, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
uji komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan, rancangan produk baru, proses
produksi, energi terbarukan, lingkungan hidup, dan tenaga kerja serta sarana dan prasarana
industri sebagai faktor pendukung berhasilnya pembangunan industri.
1.3. Struktur Organisasi
Berdasarkan Permenperin Nomor 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian, untuk mendukung tugas dalam menyelenggarakan penelitian
dan pengembangan di bidang perindustrian, BPPI didukung oleh Sekretariat Badan dan 4
(empat) unit kerja pusat dengan tugas masing-masing sebagai berikut:
1) Sekretariat Badan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri;
2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual
mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan teknologi
industri, jasa industri, serta promosi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang
industri;
3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian,
pengkajian, dan pengembangan di bidang industri hijau, lingkungan hidup, manajemen
energi dan air;
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
6
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab I Pendahuluan
4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian,
pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di bidang kebijakan
iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang;
5) Pusat Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan
teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian,
pengkajian, pengembangan standardisasi industri.
Selain unit kerja pusat, BPPI juga didukung oleh 24 (dua puluh empat) Unit Pelayanan
Teknis (UPT) di berbagai daerah yang terdiri dari 11 unit (sebelas) Balai Besar, 11 (sebelas)
Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand Industri), Balai Sertifikasi Industri (BSI) dan
Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI). Satuan Kerja (Satker)
tersebut mempunyai peranan yang penting sebagai pelaksana tugas teknis operasional
dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Dalam mendukung tugas dan fungsi BPPI, unit kerja pusat dan UPT daerah saling
berkolaborasi. Unit kerja pusat berperan sebagai perumus kebijakan dan regulasi secara
makro, sedangkan UPT daerah berperan sebagai unit yang melaksanakan kebijakan secara
teknis operasional dan memberikan layanan teknis kepada dunia industri.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Balai Besar dan 11 (sebelas) Baristand
Industri tersebut adalah kegiatan litbang yang bersifat litbang terapan, rancang bangun dan
perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta
pelatihan teknis. Masing-masing Balai Besar dan Baristand Industri memiliki kompetensi inti
seperti terlihat pada Tabel dibawah ini:
Tabel 1.1. Kompetensi Inti Balai Besar Industri
Balai Besar
Kompetensi Inti
1. Tekstil (BBT), Bandung Desain Struktur dan Permukaan Tekstil
2. Bahan dan Barang Teknik
(B4T), Bandung
Quality Assurance untuk teknologi pengelasan bawah air,
instrumentasi virtual & material teknik/maju berbasis polimer
3. Logam dan Mesin (BBLM),
Bandung
Desain Proses dan Produk engineering (fokus: peralatan energi
dan tooling)
4. Keramik (BBK), Bandung Material Engineering for Electric & Structural Ceramic
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
7
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab I Pendahuluan
Balai Besar
Kompetensi Inti
5. Pulp dan Kertas (BBPK),
Bandung
Bioengineering untuk pulp dan kertas
6. Industri Agro (BBIA), Bogor Komponen aktif bahan alami komoditas agro
7. Kimia dan Kemasan (BBKK),
Jakarta
Fine Chemical & Degradable Packaging Design
8. Teknologi Pencegahan
Pencemaran Industri (BBTPPI),
Semarang
Teknologi terapan untuk pengendalian buangan industri
9. Kulit, Karet dan Plastik
(BBKKP), Yogyakarta
Desain bahan dan konstruksi sepatu
10. Kerajinan dan Batik (BBKB),
Yogyakarta
Desain dan bahan baku baru untuk produk-produk kerajinan
dan batik
11. Industri Hasil Perkebunan
(BBIHP), Makassar
Proses produksi dan teknologi terapan untuk pengolahan
kakao
Tabel 1.2 Fokus Balai Riset dan Standardisasi Industri
Baristand Industri Fokus
1. Aceh Rempah dan Minyak Atsiri
2. Medan Mesin dan Peralatan Pabrik
3. Padang Makanan Tradisional
4. Palembang Karet Komponen Teknis
5. Lampung Tepung Industri Agro
6. Surabaya Mesin Listrik & Peralatan Listrik
7. Banjarbaru Teknologi pengolahan kayu, rotan, dan bambu
8. Samarinda Hasil Perikanan dan Perkebunan
9. Pontianak Bahan baku kosmetik alami dan pangan semi
basah
10. Manado Teknologi Pengolahan Palma
11. Ambon Teknologi Pengolahan Hasil Laut
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
8
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab I Pendahuluan
Gambar berikut menjelaskan struktur organisasi BPPI secara lengkap:
Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPPI (Berdasarkan Permenperin No. 107/2015)
Gambar 1.2. Struktur Organisasi BPPI (Berdasarkan Permenperin No. 35/2018)
11 (sebelas) Baristand Industri
Balai Setifikasi Industri
PUSAT
STANDARDISASI INDUSTRI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT
BADAN
11 (sebelas) Balai Besar
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
IKLIM USAHA INDUSTRI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Balai Pengembangan Produk dan
Standardisasi Industri
11 (sebelas) Baristand Industri
Balai Setifikasi Industri
PUSAT
STANDARDISASI INDUSTRI
PUSAT
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, FARMASI, TEKSTIL,
LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
SEKRETARIAT
BADAN
11 (sebelas) Balai Besar
PUSAT
INDUSTRI HIJAU
PUSAT
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO
Balai Pengembangan Produk dan
Standardisasi Industri
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
9
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis BPPI
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019 disebutkan bahwa salah satu misi pemerintah adalah mewujudkan bangsa yang
berdaya saing. Misi ini dapat dicapai melalui pembangunan sumber daya manusia,
penguasaan iptek melalui penelitian, pengembangan dan penerapan di industri untuk
menghasilkan produk berdaya saing. Oleh karena itu, arah pembangunan nasional
Tahun 2015 –2019 adalah membangun keunggulan kompetitif perekonomian yang
berbasis pada sumber daya alam, SDM yang berkualitas dan kemampuan iptek.
Terkait dengan daya saing, peringkat indeks daya saing global Indonesia periode
2017-2018 menurut Global Competitiveness Index (GCI) yang dibuat oleh World Economic
Forum (WEF), naik peringkat ke urutan ke-36 dari semula urutan ke-41 pada periode
2016-2017. Sedangkan menurut World Competitiveness Yearbook yang dikembangkan
oleh Management Development (IMD) 2017, peringkat daya saing Indonesia naik enam
peringkat dari peringkat 48 menjadi peringkat 42. Pada level Asia Tenggara, peringkat
Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Singapura
menempati peringkat tiga atau naik satu peringkat, Malaysia turun lima peringkat ke
posisi 24, Thailand naik satu peringkat ke posisi 27, sedangkan Filipina naik satu
peringkat ke posisi 41.
Untuk mencoba mengantisipasi berbagai tantangan global tersebut arah
kebijakan Rencana Strategis (Renstra) BPPI mengacu pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang
Perindustrian, RPJMN Tahun 2015 – 2019, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun
2015-2035.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
10
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Pada Renstra BPPI 2015-2019 tertuang Visi BPPI yaitu ”Menjadi lembaga
penyedia rumusan kebijakan yang visioner dan pelayanan teknis teknologis terkini
yang mampu menjadi katalis peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri
di tingkat nasional maupun global”
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, BPPI pada periode lima tahun
(2015-2019) mengemban misi sebagai berikut:
1. Mengembangkan kebijakan dan iklim usaha industri yang kondusif;
2. Meningkatkan peran standardisasi sebagai referensi pasar;
3. Mendorong pengembangan teknologi industri yang maju dan berdaya saing
termasuk di dalamnya perlindungan HKI;
4. Mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan (industri hijau);
5. Meningkatkan penguasaan teknologi dan penggunaan SDA lokal melalui kegiatan
litbang dan pelayanan jasa teknis.
Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang
dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran-sasaran strategis
yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal,
dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran
Strategis untuk tersebut adalah sebagai berikut:
1. Perspektif Pemangku Kepentingan
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri,
dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
1) Penguasaan teknologi industri;
2) Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai;
3) Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara
wajib;
2. Perspektif Proses Internal
Sasaran Strategis 1: Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif,
dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
1) Penetapan Standar Industri Hijau;
2) Industri Manufaktur yang memenuhi standar industri hijau;
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
11
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian
yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
1) Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal;
2) Industri berorientasi ekspor;
3) Indeks kepuasan pelanggan;
3. Perspektif Pembelajaran Organisasi
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada
pelayanan prima, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
1) Tingkat kematangan SPIP Satker mencapai level 3.
Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan reviu Renstra BPPI. Reviu Renstra BPPI ini dilaksanakan
untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terdapat pada Renstra Kementerian
Perindustrian 2015-2019 Perubahan yang ditetapkan pada akhir Tahun 2016. Sehingga
Sasaran Strategis tersebut di atas merupakan hasil cascading dari Renstra Kementerian
Perindustrian 2015-2019 Perubahan.
2.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPPI
Arah kebijakan dan strategi BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan
industri adalah:
1. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi maju;
2. Peningkatan fasilitasi penerapan teknologi dan perlindungan Hak dan Kekayaan
Intelektual (HKI);
3. Peningkatan kualitas hasil litbang industri;
4. Pengembangan kebijakan regulasi teknis dan kemampuan pelayanan teknis Standar
Nasional Indonesia (SNI) lingkup industri;
5. Pengembangan kebijakan menuju iklim usaha kondusif dan Kebijakan Industri Nasional
(KIN) yang efektif;
6. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri hijau;
7. Peningkatan pemanfaatan SDA lokal di industri.
Berdasarkan Renstra Kemenperin Tahun 2015-2019 Perubahan, BPPI terdapat dalam
Program VII yaitu Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri. Program
Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
12
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Program
Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri mencakup kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
1. Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan
Industri
Kegiatan Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan
Kebijakan Industri dilaksanakan oleh Sekretariat BPPI dengan Sasaran kegiatan/output
yang dihasilkan adalah (1) Terwujudnya kebijakan dan program BPPI yang berkualitas
dan berkelanjutan, (2) Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan
akuntabel, (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan
Kebijakan Industri, (4) Sistem informasi yang handal, dan (5) Peningkatan Kompetensi
SDM Aparatur.
2. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri dilaksanakan
oleh Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri dengan Sasaran
kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersusunnya kebijakan penciptaan iklim
usaha yang kondusif, dan (2) Meningkatnya pemanfaatan insentif (fiskal dan nonfiskal)
oleh industri.
3. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
Kegiatan Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri dilaksanakan oleh Pusat
Standardisasi dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya
RSNI, ST, PTC, (2) Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri, (3) Tersedianya
SDM di bidang Standardisasi Industri, dan (4) Tersedianya Lembaga Penilaian Kesesuaian
(LPK) untuk Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian.
4. Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup dengan Sasaran
kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya Kebijakan Industri Hijau, (2)
Tersedianya Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, (3) Tersedianya Infrastruktur
Industri Hijau, dan (4) Terwujudnya Industri yang menerapkan prinsip industri hijau.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
13
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
5. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual. Kegiatan
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual dilaksanakan
oleh Pusat Pengkajian Teknologi dan HKI dengan Sasaran kegiatan/output yang
dihasilkan adalah (1) Tersedianya rumusan Kebijakan Teknis Bidang Teknologi Industri
dan HKI, (2) Tersedianya sistem dan infrastruktur audit teknologi, (3) Terfasilitasinya
pemanfataan dan penerapan teknologi industri, (4) Meningkatnya motivasi berinovasi
bagi peneliti dan industri, (5) Meningkatnya litbang prioritas teknologi industri, (6)
Tersedianya Pembinaan Perlindungan HKI di Bidang Teknologi Industri, dan (7)
Terlaksananya program, monitoring, pengembangan SDM, dan operasional di bidang
teknologi industri.
6. Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri
Kegiatan Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri dilaksanakan
oleh Balai Besar di lingkungan BPPI dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan
adalah (1) hasil penelitian dan rekayasa industri dan (2) layanan jasa teknis industri.
7. Riset dan Standardisasi Industri
Kegiatan Riset dan Standardisasi Industri dilaksanakan oleh Balai Riset dan Standardisasi
Industri di lingkungan BPPI dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1)
hasil penelitian dan rekayasa industri dan (2) layanan jasa teknis industri.
8. Sertifikasi Industri
Kegiatan Sertifikasi Industri dilaksanakan oleh Balai Sertifikasi Industri dengan sasaran
kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah layanan jasa teknis
industri.
Strategi BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri adalah :
a) Mengembangkan jejaring dengan instituisi kebijakan litbang dan teknologi terkemuka
melalui organisasi internasional, kerangka kerjasama perdagangan bebas dan kemitraan
dengan akademisi;
b) Mendorong pengembangan kerjasama dengan dunia usaha untuk mengembangkan
teknologi dan memanfaatkan potensi bahan baku lokal;
c) Mengembangkan bank data yang lengkap dan mutakhir;
d) Meningkatkan kompentensi SDM BPPI sesuai perkembangan iptek industri;
e) Mengembangkan kapasitas kelembagaan litbang dan lembaga penilaian kesesuaian.
Selanjutnya, dalam peta strategi akan diuraikan langkah-langkah dalam mewujudkan
Strategi BPPI tersebut. Peta Strategi BPPI dapat dilihat seperti pada Gambar 2.1 berikut:
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
14
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Gambar 2.1. Peta Strategi BPPI
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
15
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Sasaran-sasaran dari Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri ini adalah
sebagai berikut:
1. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
Sasaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah meningkatnya
peran fasilitas fiskal dalam investasi sektor industri dan peningkatan ekspor;
2. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual
Sasaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah
meningkatnya penguasaan teknologi industri;
3. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
Sasaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah penurunan
impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib.
4. Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Sasaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah Standar
Industri Hijau, Sertifikasi Industri Hijau, Lembaga sertifikasi industri hijau, dan
pelatihan-pelatihan bagi auditor industri hijau yang tersertifikasi.
5. Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan
Kebijakan Industri
Sasaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya
penyusunan rencana dan evaluasi program pengembangan teknologi dan
kebijakan industri;
6. Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri
Sasaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah hasil
penelitian dan rekayasa industri serta layanan jasa teknis industri.
7. Riset dan Standardisasi Industri
Sasaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah hasil
penelitian dan rekayasa industri serta layanan jasa teknis industri.
8. Sertifikasi Industri
Sasaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah layanan jasa
teknis industri.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
16
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
2.2 Rencana Kinerja BPPI Tahun 2018
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, terdiri dari kegiatan-
kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendukung program tersebut terdiri atas:
1. Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan
Industri;
2. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri;
3. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri;
4. Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup;
5. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual;
6. Penelitian dan Pengembangan Teknologi;
7. Riset dan Standardisasi Bidang Industri;
8. Sertifikasi Industri
Berdasarkan program dan kegiatan tersebut di atas maka dapat diuraikan Rencana
Kinerja BPPI pada tahun 2018 sebagai berikut:
Tabel 2.1. Rencana Kinerja BPPI TA. 2018
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya peran fasilitas fiskal dan non fiskal dalam peningkatan daya saing industri
Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal
5 persen
Peningkatan jumlah industri berorientasi ekspor
80 persen
Peningkatan kemampuan dan pengamanan dunia usaha
30 persen
2. Meningkatnya harmonisasi kebijakan industri sebagai upaya penciptaan iklim usaha industri yang lebih kondusif
Peningkatan rekomendasi kebijakan dalam rangka harmonisasi kebijakan terkait industri
100 persen
3. Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri
Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan Secara Wajib
5 persen
4 Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri
Produk industri yang dikuasai teknologinya 5 persen
Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai
61 persen
5 Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau
Industri Manufaktur yang memenuhi standar industri hijau
0,5%
Penetapan Standar Industri Hijau (SIH) 17%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
17
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
6 Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri
Tingkat Kepuasan Pelanggan Skala indeks 3,6
7 Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi
Tingkat Maturitas Satker di lingkungan BPPI mencapai level 3,2
82%
2.3 Rencana Anggaran
Pagu awal BPPI TA. 2017 sebesar Rp 552.468.929.000,-, pada pertengan tahun
terjadi revisi PNBP, revisi DIPA, dan pemotongan anggaran, sehingga akhir Desember
TA. 2017 Pagunya menjadi Rp 579.264.032.000,-. Pagu tersebut terdiri dari anggaran
Sekretariat, 4 (empat) Pusat-Pusat, 11 (sebelas) Balai Besar, 11 (sebelas) Balai Riset
Standardisasi Industri dan Balai Sertifikasi Industri. Berikut rincian anggaran dari tiap-
tiap satker BPPI :
Tabel 2.2. Pagu Anggaran Program BPPI 2018
Program/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp 000,-)
Program: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 732.294.171
Kegiatan 1: Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri 5.256.538
Kegiatan 2: Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 45.289.850
Kegiatan 3: Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 5.007.461
Kegiatan 4: Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 39.954.381
Kegiatan 5: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual 42.729.838
Kegiatan 6: Penelitian dan Pengembangan Teknologi a. Peningkatan Dan Pengembangan Teknologi 349.963.426 b. Riset dan Standardisasi Bidang Industri 218.566.735
c. Sertifikasi Industri
d. Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri
14.275.574 13.070.420
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
18
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
2.4 Dokumen Penetapan Kinerja
Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian
Kinerja TA. 2018 yang disesuaikan dengan IKU Renstra BPPI 2015-2019 yang merujuk pada
Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian 2015-2019, dimana sasaran program lebih
berorientasi outcome. Untuk Perspektif Pembelajaran Organisasi tidak semua dicantumkan
pada Perjanjian Kinerja eselon I, terdapat beberapa indikator yang dicantumkan di unit
Eselon II. Berikut Perjanjian Kinerja BPPI TA. 2018 sebagaimana tabel dibawah ini:
Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tahun 2018
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya peran fasilitas fiskal dan non fiskal dalam peningkatan daya saing industri
Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal
5 persen
Peningkatan jumlah industri berorientasi ekspor
80 persen
Peningkatan kemampuan dan pengamanan dunia usaha
30 persen
2. Meningkatnya harmonisasi kebijakan industri sebagai upaya penciptaan iklim usaha industri yang lebih kondusif
Peningkatan rekomendasi kebijakan dalam rangka harmonisasi kebijakan terkait industri
100 persen
3. Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri
Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan Secara Wajib
5 persen
4 Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri
Produk industri yang dikuasai teknologinya 5 persen
Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai
61 persen
5 Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau
Industri Manufaktur yang memenuhi standar industri hijau
0,5%
Penetapan Standar Industri Hijau (SIH) 17%
6 Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri
Tingkat Kepuasan Pelanggan Skala indeks
3,6
7 Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi
Tingkat Maturitas Satker di lingkungan BPPI mencapai level 3,2
82%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
19
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Analisis Capaian Kinerja
Dalam mencapai visi dan misinya, BPPI melaksanakan program/kegiatan yang
mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian Tahun 2015-
2019. Berdasarkan Renstra tersebut, terdapat tujuan dari program yang dilaksanakan
BPPI serta Sasarannya. Bila dilihat dari tujuan yang terdapat pada Renstra BPPI
tersebut, berikut adalah capaian-capaian dari indikator ekonomi makro yang terkait
dengan indikator tujuan yang terdapat pada dokumen Renstra BPPI 2015-2019.
Tabel 3.1 Indikator ekonomi makro yang terkait dengan indikator tujuan
Uraian Nilai (Rupiah) Impor bahan baku sektor industri tahun 2018
805.587.900.000.000
PDB sektor industri tahun 2018 2.947.299.200.000.000 Investasi sektor industri tahun 2018 226.180.000.000.000 (USD 1 = IDR 13400)
Sumber: Kemendag, BPS, diolah (2018)
Terdapat dua indikator tujuan pada dokumen Renstra BPPI 2015-2019, yaitu
perbandingan antara impor bahan baku sektor industri dengan PDB sektor industri
nonmigas (Tj.1), dan Jumlah investasi di sektor industri pada periode tahun terkait
(Tj.2). Untuk Tj.1, dapat dihitung bahwa perbandingan antara impor bahan baku
sektor industri dengan PDB sektor industri nonmigas adalah sebesar Rp.805,587
Trilyun/Rp.2.947,299 Trilyun atau sebesar 27,33%. Target yang ditetapkan pada
tahun 2018 adalah sebesar 34%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target Tj.1 telah
tercapai karena nilai berada di bawah target yang ditetapkan (minimasi).
Untuk Tj.2, dengan mudah diketahui bahwa nilai investasi di sektor industri
untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp.226,18 Trilyun. Apabila dibandingkan dengan
target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.520 Trilyun maka dapat disimpulkan bahwa
indikator Tj.2 tidak mencapai target. Beberapa alasan mengapa target tidak tercapai
adalah harmonisasi dan sinkronisasi regulasi investasi membutuhkan waktu untuk
berjalan optimal. Pemerintah telah menerbitkan revisi aturan fasilitas libur pajak atau
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
20
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
tax holiday yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
150/PMK.010/2018 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan (PPh Badan). Dalam aturan tax holiday yang baru, pemerintah memperluas
sektor penerima fasilitas libur pajak. Selain itu ada kepastian bagi investor untuk
masuk, utamanya dengan kepastian tax holiday melalui OSS (Online Single
Submission). Namun kebijakan ini membutuhkan waktu.
Sedangkan, berdasarkan Renstra tersebut, pada setiap awal tahun anggaran
ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) BPPI. Pada TA. 2018, Perjanjian
Kinerja BPPI meliputi 7 (tujuh) Sasaran Strategis untuk melaksanakan kinerjanya
yaitu:
1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya peran fasilitas fiskal dan non fiskal dalam
peningkatan daya saing industri;
2. Sasaran Strategis II: Meningkatnya harmonisasi kebijakan industri sebagai upaya
penciptaan iklim usaha industri yang lebih kondusif;
3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri;
4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri;
5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau;
6. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri;
7. Sasaran Strategis VII: Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi.
Walaupun BPPI telah menetapkan Sasaran Strategis untuk Program
Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, akan tetapi masih terdapat
beberapa sasaran strategis dalam Renstra yang tidak tercantum pada Perjanjian
Kinerja Eselon I BPPI. Hal ini disebabkan adanya pemilihan skala prioritas dari
sasaran strategis yang akan ditampilkan dalam Perkin TA. 2018. Sasasaran Strategis
yang tidak dicantumkan dalam Perkin BPPI diturunkan menjadi indikator dalam
Perkin Unit eselon II di bawah BPPI.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
21
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja IKU Renstra BPPI
(Berdasarkan Renstra Kemenperin Perubahan Pada TA. 2017)
Sasaran Strategis Kementerian
Sasaran Strategis BPPI
Indikator Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
T
R
T R T
R T
R
T
S1 Meningkatnya populasi dan persebaran industri T2 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
S.1 Meningkatnya Peran Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Dalam Peningkatan Daya Saing Industri
S1.1 Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal
5,2% 8,00% 5,85%
17,53% 5,6%
4,21%
5% 36,89%
5%
S1.2 Peningkatan jumlah industri berorientasi ekspor
- - - - 60% 66,6%
80% 80% 80%
S1.3 Peningkatan kemampuan dan pengamanan dunia usaha
- - - - - - 30% 41% 30
S.2 Meningkatnya harmonisasi kebijakan industri sebagai upaya penciptaan iklim usaha industri yang lebih kondusif
S.2.1 Peningkatan rekomendasi kebijakan dalam rangka harmonisasi kebijakan terkait industri
- - - - - - 100 200%
100
S2 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri
S.3Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri
S.3.1Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib (%)
- - - - 5 12,8 5 8,5%
5
S.4Meningkatnya penguasaan teknologi industri
S.4.1Produk industri yang dikuasai teknologinya
- - - - 5 29,61
5 25,08
5
S.4.2Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai
_ -- - - 60% 61% 59,26%
61%
T2 Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau
Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau
10 12 10 12 54 - 75 - 15
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
22
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Sasaran Strategis Kementerian
Sasaran Strategis BPPI
Indikator Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
T
R
T R T
R T
R
T
T1
Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif
Peraturan perundangan yang diselesaikan (jumlah)
- - - - 2 2 3 3 -
S.5Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau,
S.5.2Penetapan standar industri hijau
- - - - 16 27,78 17 21 18
S.5.1 Industri Manufaktur yang memenuhi standar industri hijau
- - - - 0,50%
2% 0,50%
2% 2
T3 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kepada Pelaku Usaha Industri dan Masyarakat
S.6Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri
Indeks kepuasan pelanggan
3,5 3,8 3.5 3,5 3.5 3,5 3.6 3,6 3.6
L3 Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
S.7Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi
Tingkat kematangan SPIP Satker BPPI mencapai tingkat 3
- - - - 80 100 82 96 90
S.8Pengembangan SDM ASN di Lingkungan BPPI
Persentase Peningkatan Kompetensi ASN BPPI
- - - - 95 95 96
Persentase Peningkatan Jenjang Jabatan Fungsional ASN
- - - - 85 88 87
S.9Peningkatan Infrastruktur dan Kelembagaan BPPI
Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan BMN
- - - - 18,72
20 25
Tersedianya Data
dan Informasi Kinerja BPPI
- - - - 6 7 10
S.9Terwujudnya tata kelola yang efektif dan efisien
Tersedianya Sistem Tata Kelola Organisasi Satker BPPI
- - - - 5 8 13
Pengelolaan
Keuangan BPPI Berpredikat WTP
- - - - <2,5 <3 <5
S.10Terwujudnya tata kelola yang efektif dan efisien
Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan
90 100 90 99,81 99 - 99 99 99
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
23
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Sasaran Strategis Kementerian
Sasaran Strategis BPPI
Indikator Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
T
R
T R T
R T
R
T
Tingkat Realisasi
Anggaran BPPI - - - - 95 95 95
Peningkatan Nilai
SAKIP Satker BPPI - - - - 90 91 94
Pada berdasarkan Renstra Kemenperin, Sasaran Strategis yang menjadi tanggung
jawab BPPI terdapat pada :
1. Sarasaran Startegis 2 : Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dengan
indikator Penguasaan teknologi industri (%)
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri
Sasaran Strategis IKU
2015 2016 2017
2018 Satuan
T R C (%) T R C (%) T R C (%) T R C (%)
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri
Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri, pengembangan inovasi dan penerapan HKI
10 25,93 259 20 17,60 88,02 Tidak digunakan sebagai indikator
Tidak digunakan
sebagai indikator
Persen
Penguasaan Teknologi Industri
Belum digunakan sebagai indikator 5 29,61 592,2
5
25,08
737 Persen
Sumber : Kemenkumham, diolah Kemenperin
IKU penguasaan teknologi industri tahun 2018 capaiannya sebesar 737%. Hal ini
karena penetapan target masih berdasarkan target indikator IKU penguasaan teknologi
sebelum revisi yaitu sebesar 5%. Untuk tahun-tahun selanjutnya, target IKU penguasaan
teknologi industri akan ditetapkan lebih realistis sesuai dengan capaian tahun-tahun
sebelumnya.
Dalam rangka mencapai IKU penguasaan teknologi, Kementerian Perindustrian
melaksanakan langkah strategis diantaranya: evaluasi kebijakan teknologi (pohon
teknologi), penelitian dan pengembangan teknologi industri, bimbingan penerapan
kekayaan intelektual, serta pelaksanaan manajemen hak kekayaan intelektual. Evaluasi
kebijakan teknologi dilaksanakan dalam rangka memetakan subjek penelitian yang
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
24
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
berpotensi untuk diteliti namun belum dipatenkan, sehingga hal ini menjadi pedoman
bagi para peneliti dalam pelaksanaan dan pengembangan litbang. Bimbingan penerapan
kekayaan intelektual dilaksanakan untuk mengakomodasi kebutuhan para pemohon
paten dalam pendaftaran paten. Proses pendaftaran paten merupakan tahap yang
penting karena membutuhkan pengetahuan yang memadai dalam bidang kekayaan
intelektual. Melalui bimbingan penerapan kekayaan intelektual diharapkan usulan paten
di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat diterima oleh kementerian terkait.
Tabel 3.4 Permohonan Paten WNI Tahun 2015-2018
Uraian
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Pertumbuhan (%)
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Pertumbuhan (%)
Realisasi 2017
Realisasi 2018
Pertumbuhan (%)
Permohonan Paten oleh WNI
1410 1628 15,46 1628 2272 29,61 2272 2842 25,08
Sumber : Kemenkumham, diolah Kemenperin
Jumlah permohonan paten pada tahun 2018 adalah sebanyak 2.842 paten,
sedangkan jumlah permohonan paten pada tahun 2017 adalah sebanyak 2.272 paten.
Sehingga pertumbuhan permohonan paten WNI tahun 2018 terhadap permohonan
paten WNI tahun 2017 adalah sebesar 25,08 persen. Realisasi tersebut jauh melebihi
target yang ditetapkan yaitu sebesar 5%. Demikian pula apabila dilihat dari
pertumbuhan tahun 2016 dan 2017, angka pertumbuhan ini selalu berada di atas 10%.
Hal ini sejalan dengan peningkatan paten internasional dimana Indonesia mencatat
prestasi yang terbukti dari jumlah permohonan paten internasional asal Indonesia ke
World Intellectual Property Organization (WIPO) meningkat lebih dari dua kali lipat
dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2015. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian
atas target IKU tersebut pada tahun-tahun mendatang.
Untuk meningkatkan aplikasi paten dalam negeri, khususnya teknologi
produk/proses yang dihasilkan Satker/UPT di lingkungan Kementerian Perindustrian
maka Kementerian Perindustrian melalui Puslitbang Teknologi Industri dan Kekayaan
Intelektual (TIKI) terus berusaha untuk meningkatkan kualitas produk KI yang akan
difasilitasi oleh Puslitbang TIKI. Oleh karena itu dilakukan seleksi atas pendaftaran
produk Kekayaan Intelektual (KI) yang diajukan dari tiap-tiap unit kerja. Kriteria seleksi
tersebut diantaranya meliputi potensi komersialisasi, tingkat kesiapterapan teknologi,
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
25
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
adanya rencana kerjasama dengan industri serta Commercialization Readiness Level
(CRL). Untuk itu, Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan kompetensi
peneliti, peningkatan kerjasama peneliti dengan stakeholder terkait, keberpihakan
terhadap pembiayaan penelitian dan peningkatan infrastruktur litbang untuk mengejar
ketertinggalan paten yang berasal dari WNA.
2. Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan atau PTCnya diberlakukan secara
wajib, merupakan persentase penurunan nilai impor produk industri yang Standar
Nasional Indonesia (SNI), Standar Teknis (ST) dan/atau Pedoman Tata Cara (PTC)
diberlakukan secara wajib pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017.
Kebijakan standardisasi, dalam penerapan SNI wajib diharapkan dapat
menurunkan jumlah impor, khususnya produk dengan kualitas di bawah standar. Hal ini
tentunya tidak terlepas dari dampak pemberlakuan perjanjian perdagangan baik
bilateral maupun multilateral. Dengan berkurangnya impor produk dengan kualitas di
bawah standar, selain menjamin keamanan konsumen, diharapkan industri dalam negeri
dapat mengisi kebutuhan domestik tersebut.
Sampai dengan tahun 2018 jumlah SNI wajib yang telah diberlakukan sebanyak
113 SNI. Pengukuran indikator kinerja penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan
atau PTC diberlakukan secara wajib adalah dengan membandingkan data Year on Year
(YoY) nilai impor pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2018. Nilai impor produk-
produk yang telah SNI, ST dan PTC wajib tersebut pada tahun 2017 sebesar
US$ 4.903.394.641 sedangkan pada tahun 2018 sebesar US$ 4.649.889.138, sehingga
realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 5,17 persen.
Dalam rangka mencapai IKU tersebut, Kementerian Perindustrian melaksanakan
langkah strategis yang melibatkan stakeholder terkait yakni asosiasi industri, akademisi
serta K/L terkait. Langkah tersebut diantaranya penyusunan SNI yang diberlakukan
secara wajib, penyusunan regulasi teknis, penyusunan skema sertifikasi, serta
pengawasan pemberlakuan SNI. Berikut adalah target, realisasi dan capaian IKU
penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan PTC diberlakukan wajib.
Tabel 3.5 IKU Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan atau PTC
diberlakukan secara wajib
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
26
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Sasaran Strategis
IKU
2015 2016 2017 2018
Satuan
T R C (%) T R C (%) T R C (%) T R C (%)
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri
Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan atau PTC diberlakukan secara wajib
Belum menjadi IKU 5 12,1
242 5 5,17 103,4 Persen
Sumber: BPS, diolah Kemenperin
Dalam rangka menunjang capaian target penurunan impor yang telah
ditetapkan, sampai dengan tahun 2018 Kementerian Perindustrian telah
mengkonsensuskan sebanyak 105 RSNI; terdapat 11 penambahan LPK yaitu 9 Lab
Penguji dan 2 LSPro sehingga jumlah LPK meningkat menjadi 135 LPK terdiri dari 47
LSPro dan 88 Lab. Uji; telah disusun 7 (tujuh) Skema Sertifikasi; dan telah disusun 20
regulasi teknis terkait dengan SNI dan pengawasan LPK. Berikut adalah rincian capaian
dimaksud.
Tabel 3.6 Realisasi SNI Wajib, RSNI dan LPK
Uraian Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018
Jumlah SNI wajib 102 105 92 113
Jumlah RSNI 120 102 95 105
Penambahan LPK 7 -44 6 11
Sumber: Kemenperin
Beberapa kendala dalam pencapaian target indikator Penurunan Impor Produk Industri
yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib, diantaranya:
1) Belum siapnya industri kecil dan menengah dalam pemberlakuan SNI, ST dan/atau
PTC;
2) Infrastruktur Laboratorium Penguji yang belum mampu mendukung sepenuhnya
pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC;
3) Belum semua Peraturan Menteri Pemberlakuan SNI Wajib memiliki Skema
Sertifikasi, dari 113 SNI wajib baru 68 yang tersedia Skema Sertifikasinya.
Terkait dengan kendala tersebut, langkah antisipasi yang dilaksanakan antara lain:
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
27
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
1) Berkoordinasi dengan Sektor dan Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA)
untuk sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis terhadap industri kecil dan
menengah supaya siap dalam pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC.
2) Untuk meningkatkan infrastruktur Laboratorium Penguji yang belum mampu
mendukung sepenuhnya pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC, Pusat Standardisasi
Industri telah merencanakan bantuan alat uji pada Tahun 2019 yang masuk ke dalam
program prioritas Kemenperin sebesar Rp.1,4 Miliar.
3) Pembahasan secara regular untuk penyusunan skema sertifikasi untuk semua produk
yang SNI-nya akan dan telah diberlakukan secara wajib.
Terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target yaitu industri yang berorientasi
ekspor. Penjelasan selengkapnya mengenai indikator yang tidak mencapai target akan diulas
pada capaian/realisasi perjanjian kinerja.
BPPI telah menyusun Perjanjian Kinerja TA. 2018 yang disesuaikan dengan IKU
Renstra BPPI (Perubahan) 2015-2019 dan merujuk pada Renstra Kementerian (Perubahan)
2015-2019. Untuk memonitor perkembangan capaian indikator kinerja setiap triwulan, telah
disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPPI sebagaimana tabel berikut:
28
Tabel 3.7 Rencana Aksi 2018
29
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
30
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.8 Realisasi Perjanjian Kinerja BPPI TA. 2018 Per Triwulan
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
31
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Secara fisik semua kegiatan sudah terealisasi, namun pada beberapa indikator kinerja
yang realisasinya tidak mencapai target. Adapun hasil analisis capaian kinerja yang telah
dilaksanakan dari masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:
3.1.1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
I. Sasaran Strategis I : Meningkatnya peran fasilitas fiskal dan non fiskal dalam peningkatan daya saing industri
Sasaran strategis meningkatnya peran fasilitas fiskal dan nonfiskal dalam
peningkatan daya saing industri memiliki 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun indikator
kinerja yang ditetapkan adalah:
1 Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal
2 Peningkatan jumlah industri berorientasi ekspor
3 Peningkatan kemampuan dan pengamanan dunia usaha
I.1. Indikator Kinerja : Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal
a. Hasil yang telah dicapai
Sasaran strategis meningkatnya peran fasilitas fiskal dan non fiskal dalam
peningkatan daya saing industri dengan indikator kinerja kontribusi investasi yang
memanfaatkan fasilitas fiskal dihitung dengan cara nilai forecast investasi industri
yg mendapatkan fasilitas Tax Allowance (TA) & Tax Holliday (TH) tahun 2018
sebesar Rp. 15,9 T (nilainya dari nilai investasi TA & TH 2017 yaitu Rp.13,9 T,
ditambahkan Rp. 2 T) dibagi dengan investasi sektor industri tahun 2018 hasil
forecast sebesar Rp. 344,5 T (nilai total investasi industri tahun 2017 yaitu Rp.
328,6 T ditambahkan dengan forecast nilai investasi industri yang menggunakan
fasilitas TA & TH 2018 yaitu Rp. 15,9T). Data investasi sektor industri pada tahun
2018 yang menggunakan fasilitas fiskal (tax holiday dan tax allowance)
diperkirakan bernilai Rp. 15,9 T (data investasi TA & TH Tahun 2017 yaitu Rp. 13,9
T ditambahkan Rp. 2 T).
Berikut adalah hasil yang telah dicapai dari indikator kinerja kontribusi
investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal :
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
32
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Indikator I.1
b. Analisis capaian kinerja
Sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat sebanyak 9 perusahaan
mendapatkan fasilitas Tax Allowance berdasarkan PP No. 18/2015 jo. PP
No.9/2016 dengan nilai investasi total sebesar Rp. 14,61 T dan sebanyak 8
perusahaan mendapatkan fasilitas Tax Holliday berdasarkan PMK No. 35/2018
dengan nilai investasi sebesar Rp.112,5 T. Sehingga sampai 31 Desember 2018
capaian indikator kontrbusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal adalah =
(Rp. 127,11 T /Rp. 344,5 T) x 100% = 36,89%.
Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 untuk dapat mencapai
target indikator yang ditetapkan adalah melaksanakan beberapa kegiatan
sebagai berikut:
- Rapat dan koordinasi dengan stakeholder untuk memberikan masukan
terhadap Revisi PMK untuk fasilitasi Tax Holliday
- Sosialisasi program pembiayaan;
- Pengumpulan data dan informasi;
- Menyusun rekomendasi untuk usulan fasilitas fiskal;
- FGD dalam rangka penyusunan usulan fasilitas;
- Mengeluarkan surat rekomendasi terkait fasilitas fiskal;
- Mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas fiskal kepada Kementerian
Keuangan;
- Menghitung nilai investasi industri yang mengajukan fasilitas fiskal selama
Tahun 2018.
Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk fasilitas Tax Holiday (TH)
melalui PMK Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan
PPh Badan yang telah diundangkan tanggal 4 April 2018 menawarkan fasilitas
yang jauh lebih atraktif, mekanisme yang lebih sederhana, serta lebih
memberikan kepastian bagi investor dibandingkan PMK TH terdahulu. Hal ini
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Kontribusi Investasi yang memanfatkan Fasilitas Fiskal
5% 36,89% 737%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
33
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas TH
berdasarkan PMK 35/2018 tersebut yang belum genap berusia 1 tahun, yaitu
berjumlah 8 perusahaan, dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat.
Investasi yang mendapatkan fasilitas perpajakan Tax Holiday (untuk industri
pionir) dan Tax Allowance (dalam rangka pendalaman struktur industri
(menumbuhkan industri substitusi impor) dan penyebaran pertumbuhan industri
di seluruh wilayah RI) meningkat, karena adanya kebijakan relaksasi untuk insentif
Tax Holiday melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.35/2018.
Dalam upaya menarik investasi pionir dan memberikan kepastian
mendapatkan fasilitas perpajakan bagi industri, Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian
Fasilitas Pengurangan PPh Badan yang telah diundangkan tanggal 4 April 2018.
Perbedaan mendasar antara PMK TH yang baru dengan PMK sebelumnya, yaitu :
(a) Subyek penerima fasilitas tidak lagi harus Wajib Pajak (WP) baru, sehingga WP
lama masih dimungkinkan untuk mengajukan fasilitas TH selama melakukan
penanaman modal baru; (b) pengurangan PPh Badan berlaku single rate yaitu
sebesar 100% selama 5 sampai dengan 20 tahun yang ditentukan berdasarkan
nilai investasinya (minimal 5 tahun bila investasi Rp. 500 milyar sampai dengan Rp.
1 T dan maksimal 20 tahun bila nilai investasinya paling sedikit Rp. 30 milyar); (c)
memberikan masa transisi selama 2 tahun sebesar 50% dari PPh Badan setelah
masa pemanfaatan berakhir; dan (d) bidang usaha yang bisa mendapatkan
fasilitas TH mengalami peningkatan dari semula 8 (delapan) kelompok bidang
usaha menjadi 17 (tujuh belas) kelompok bidang usaha.
Di samping besaran fasilitas yang lebih menarik dibandingkan ketentuan Tax
Holiday sebelumnya, pada PMK 35/2018 ini juga memuat aturan penyederhanaan
proses sebagai upaya lebih memberi kepastian bagi WP penanaman modal baru.
Mekanisme pengajuan fasilitas dapat dilakukan WP bersamaan dengan
Pendaftaran Investasi (PI) melalui sistem Online Single Submission (OSS) ataupun
menyampaikan permohonan pengurangan pajak penghasilan kepada Kepala
BKPM paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan pendaftaran penanaman
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
34
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
modal (bagi WP yang telah memiliki Pendaftaran Investasi sebelum PMK 35/2018
diundangkan).
Tabel di bawah menunjukkan perusahaan-perusahaan yang telah
mendapatkan fasilitas fiskal berupa Tax Allowance dan Tax Holliday pada tahun
2018:
Tabel 3.10 Perusahaan yang Mendapat Tax Allowance
NO PERUSAHAAN BIDANG USAHA KBLI LOKASI KMK
1 PT. Apical Kao Chemicals
Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian
20115 Lubuk Gaung – Dumai, Riau
45/KM.3/2018 tanggal 9 Mei 2018
2 PT. Megah Surya Pertiwi
Industri Pembuatan Logam Dasar bukan Besi
24202 Desa Kawasi – Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara
46/KM.3/2018 tanggal 9 Mei 2018
3 PT. Citra Borneo Utama
Industri minyak mentah/murni kelapa sawit dan minyak goreng kelapa sawit
10432 Kumai – Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
47/KM.3/2018 tanggal 9 Mei 2018
Industri minyak dan lemak nabati dan hewani
10412
Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya
10490
4 PT. Mutu Gading Tekstil
Industri Serat Staple Buatan
20302 Solo 60/KM.3/2018 PMDN tanggal 28 Ags 2019
5 PT. Ungaran Sari Garments
Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil
14111 Kudus 59/KM.3/2018 tanggal 28 Ags 2018
6 PT. Asia Pacific Rayon (PT. APR)
Industri Serat Stapel Buatan
20302 Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
122/KM.3/2018 tanggal 18 Oktober 2018
7 PT. Kimia Farma Sungwun Pharmacopia
Industri Bahan Farmasi 21011 Cikarang 117/KM.3/2018 tanggal 16 Oktober 2018
8 PT. Indorama Polychem Indonesia
Industri Serat Staple Buatan
20302 Purwakarta – Jawa Barat
123/KM.3/2018 tanggal 5 November 2018
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
35
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.11 Perusahaan yang Mendapat Tax Holliday
NO PERUSAHAAN BIDANG USAHA
(CAKUPAN PRODUK)
CAKUPAN PRODUK
LOKASI Keterangan
1 PT. Obsidian Stainless Steel NPWP: 76.386.869.2-411.000
Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) dan Industri pembuatan logam dasar bukan besi
• Stainless Steel (billet/slab) (KBLI 24101)
• Ferronickel (KBLI 24202)
Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
Surat Usulan No. 501/A.8/B.3/2018 (29 Agustus 2018) telah selesai dari Biro Hukum Kementerian Keuangan KMK 694, tanggal 18 Oktober 2018
2 PT. Dexin Steel Indonesia NPWP: 82.715.174.7-014.000
Industri penggilingan baja (steel rolling) serta industri besi dan baja dasar (iron da steel making)
• Pig Iron (KBLI 24101)
• Steel Slab (KBLI 24101)
• Steel Bar (KBLI 24102)
• Steel Plate (KBLI 24102)
• Steel Wire Road (KBLI 24102)
Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
Surat Usulan No. 502/A.8/B.3/2018 (29 Agustus 2018) telah selesai dari Biro Hukum Kementerian Keuangan KMK 691, tanggal 16 Oktober 2018
3 PT. Hengjaya Nickel Industry NPWP: 83.831.548.9-014.000
Industri pembuatan logam dasar bukan besi
Nickel Pig Iron (KBLI 24202)
Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
Surat Usulan No. 544/A.8/B.3/2018 (31 Agustus 2018) telah selesai dari Biro Hukum Kementerian Keuangan KMK 690, tanggal 16 Oktober 2018
4 PT. Aneka Tambang Tbk NPWP: 01.001.663.2-051.000
Industri pembuatan logam dasar bukan besi (KBLI 24202)
Ingot dan slab paduan nikel (feronikel)
Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
Surat Usulan No. 731/A.8/B.3/2018 (21 September 2018)
5 PT. Halmahera Persada Lygend NPWP: 85.504.922.7-077.000
Industri pembuatan logam dasar bukan besi (KBLI 24202)
MHP (Mixed Hydroxide Precipitate)
Desa Kawasi Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
Surat Usulan No. 1036/A.8/B.3/2018 (4 Oktober 2018)
6 PT. Ranger Nickel Industry NPWP: 85.460.461.8-067.000
Industri pembuatan logam dasar bukan besi (KBLI 24202)
Nickel pig iron
Kab. Morowali, Sulteng
Surat Usulan No. 1969/A.8/B.3/2018 (27 November 2018)
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
36
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
NO PERUSAHAAN BIDANG USAHA
(CAKUPAN PRODUK)
CAKUPAN PRODUK
LOKASI Keterangan
7 PT. Artha Mining Industry NPWP: 85.036.884.9-033.000
Industri pembuatan logam dasar bukan besi (KBLI 24202)
Nickel pig iron
Kab. Bombana, Prov .Sulawesi Tenggara
Surat Usulan No. 2010/A.8/B.3/2018 (28 November 2018)
8 PT. Lotte Chemical Indonesia NPWP: 76.323.614.8-011.000
Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, dan batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi (KBLI 20117)
Ethylene, Benzene, Toluene,Xylene, Butadiene, Propylene, Polyethylen, Polypropilene, ABS (Acronitrile Butadiene Styrene)
Kota Cilegon, Pov Banten
Surat Usulan No. 1812/A.8/B.3/2018 (21 November 2018)
Realisasi Indikator “kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal” ini
jika dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya mengalami kenaikan yang
signifikan. Pada Tahun 2016 nilai investasi yang mendapatkan fasilitas fiskal
adalah sebesar Rp.56,8 Trilyun dengan jumlah perusahaan industri sebanyak 25
perusahaan. Pada tahun 2017 nilai investasi yang mendapatkan fasilitas fiskal
adalah sebesar Rp. 13,96 Trilyun dengan jumlah perusahaan industri sebanyak 6
perusahaan.
Tabel 3.12 Target dan realisasi indikator
kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal (2016-2018)
Bila kita bandingkan kebijakan tarif yang diterapkan di Indonesia dengan
beberapa negara dapat tergambar pada tabel dibawah ini :
Indikator Kinerja
2017 2018
Target (%)
Realisasi (%)
Nilai Investasi
(Rp)
Target (%)
Realisasi (%)
Nilai Investasi
(Rp)
Kontribusi Investasi yang memanfatkan Fasilitas Fiskal
5,6 4,21 13,96 T 5 36,89 127,11 T
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
37
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.13 Perbandingan Kebijakan Insentif di Beberapa Negara
Negara Jenis Insentif Tarif Insentif Carry Forward / Carry Back
Yurisdiksi kegiatan R&D
dilakukan
Singapura Super deduction
1. 100% bagi pengeluaran R&D; 2. Tambahan 50% bagi
pengeluaran untuk kegiatan R&D yang dilakukan di Singapura;
3. Tambahan hingga 300% bagi pengeluaran R&D yang memenuhi kualifikasi production and innovation scheme. Batas pengeluaran yang diberikan tambahan hingga 300% berlaku bagi batas pengeluaran R&D sebesar SGD 400.000. Tambahan ini berlaku bagi pengeluaran untuk kegiatan R&D yang dilakukan di Singapura maupun di luar Singapura;
4. Tambahan 100% bagi pengeluaran untuk kegiatan R%D yang dilakukan di luar Singapura dan telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Singapura
Kelebihan pembebanan dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya sepanjang tidak terdapat perubahan pemegang saham
Kelebihan pembebanan juga dapat dikompensasikan ke tahun sebelumnya dengan batasan jumlah yang dikompensasi sebesar SGD 100.000
Di dalam dan di luar Singapura
Malaysia Super deduction
1. Tambahan 100% bagi pengeluaran R&D yang dilakukan secara in-house di Malaysia;
2. Tambahan 100% bagi pengeluaran R&D yang diberikan dalam bentuk donasi kepada organisasi penyelenggara R&D tertentu;
3. Tambahan 100% bagi pengeluaran R&D untuk training karyawan di luar Malaysia
Kelebihan pembebanan dapat dikompensasi ke tahun berikutnya
Di dalam dan di luar Malaysia
Thailand Super deduction
Tambahan sebesar 100% bagi pengeluaran R&D yang dibayarkan kepada perusahaan atau organisasi Pemerintah penyedia jasa R&D di Thailand.
Tidak ada informasi Di Thailand
Penyebab keberhasilan realisasinya di atas 100 % adalah adanya tambahan
realisasi yang berasal dari usulan pada tahun sebelumnya, mengingat bahwa
penerbitan persetujuan fasilitas fiskal memerlukan waktu cukup panjang dalam
proses pembahasan dan verifikasi oleh tim dari K/L terkait.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
38
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Adapun beberapa program yang menunjang keberhasilan pencapaian
perjanjian kinerja ini antara lain upaya pemerintah untuk percepatan izin dan
kemudahan berusaha melalui OSS, deregulasi peraturan dan harmonisasi
kebijakan tarif sektor industri, pengenalan sistem tata niaga produk hulu untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan, serta adanya usulan
mekanisme buffer stock untuk komoditi pilihan dalam rangka menjaga kontinuitas
pasokan bahan baku. Perbaikan dalam rangka peningkatan investasi juga terlihat
dari Laporan Doing Business 2019 dari Bank Dunia yang menunjukkan
peningkatan indeks kemudahan berusaha Indonesia sebesar 1,42 menjadi 67,96
dibandingkan tahun sebelumnya, serta optimisme pelaku industri dimana PMI
manufaktur Indonesia yang senantiasa terjaga di level ekspansif.
c. Kendala
Tidak ada kendala dalam mencapai Indikator kinerja Kontribusi Investasi yang
memanfaatkan Fasilitas Fiskal. Meskipun tidak ada kendala dalam mencapai
target yang ditetapkan pada indikator Kontribusi Investasi yang memanfaatkan
Fasilitas Fiskal namun yang menjadi catatan adalah proses penerbitan
persetujuan fasilitas fiskal mayoritas tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun
berjalan karena proses pembahasan dan verifikasi yang dilaksanakan oleh tim
membutuhkan waktu yang panjang. Persetujuan terhadap permohonan fasilitas
fiskal (TA & TH) membutuhkan kesepakatan dari seluruh pihak yang tergabung
dalam Tim Teknis/Komite, yang terdiri dari Kementerian Keuangan (Staf Ahli,
Ditjen Pajak, BKF), Kemenko Perekonomian, BKPM, dan Kementerian
Perindustrian.
d. Rekomendasi
Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholder pengambil keputusan
pemberi insentif fiskal dan perusahaan industri yang akan diajukan untuk
mendapatkan fasilitasi.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
39
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
I.2. Indikator Kinerja : Peningkatan jumlah industri berorientasi ekspor
a. Hasil yang telah dicapai
Sasaran strategis meningkatnya peran fasilitas fiskal dan non fiskal dalam
peningkatan daya saing industri dengan indikator kinerja peningkatan jumlah
industri berorientasi ekspor dihitung dengan data perusahaan industri pada tahun
berjalan yang mendapatkan fasilitas pembiayaan ekspor (cara menghitung:
realisasi jumlah perusahaan tahun berjalan dikurangi jumlah perusahaan tahun
sebelumnya yang mendapatkan fasilitas pembiayaan ekspor dibagi dengan jumlah
perusahaan tahun sebelumnya dikalikan 100%) . Capaian Tahun 2017: 5 Perusahaan,
target Tahun 2018: 9 Perusahaan. Perhitungan Target = (9-5)/5 * 100% = 80%
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Indikator I.2
b. Analisis capaian kinerja
Hingga Desember 2018 terdapat 3 perusahaan yang telah terealisasi mendapatkan
fasilitas non fiskal dalam bentuk pembiayaan ekspor dan workshop peningkatan ekspor
produk industri. Dengan rincian 2 perusahaan sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan
ekspor, yakni PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) ke negara Senegal dan Nigeria, serta PT
INKA ke negara Bangladesh dan Srilanka. Fasilitas pembiayaan ekspor ini diberikan
dalam bentuk kredit modal kerja, asuransi dan penjaminan. Sedangkan 1 perusahaan
lainnya mendapatkan fasilitas non fiskal lainnya dalam bentuk workshop peningkatan
ekspor produk industri, yakni PT. Darma Duta Manggala. Perusahaan ini bergerak di
bidang usaha industri furniture (kayu olahan) dan produknya berupa furniture untuk
penyimpanan abu hasil dari pembakaran mayat sudah melakukan ekspor ke negara –
negara Asia Pasifik terutama Jepang dan Taiwan.
Sampai tahun 2017 telah terdapat 5 (lima) perusahaan industri memperoleh
fasilitas pembiayaan ekspor. Sedangkan pada Tahun 2018 terdapat 3 (tiga) perusahaan
baru yang memperoleh fasilitas non fiskal baik berupa pembiayaan ekspor maupun
workshop peningkatan ekspor produk industri. Total perusahaan yang sudah terfasilitasi
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Peningkatan jumlah industri berorientasi ekspor
80% 80% 100%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
40
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
pembiayaan ekspor sepanjang 2016-2018 sebanyak 8 (delapan) perusahaan, sehingga
realisasi indikator ini adalah total perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembiayaan
ekspor pada Tahun 2018 sebanyak (8-5/5)*100% = 60 persen.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 dalam rangka mencapai target
indikator yang ditetapkan diantaranya: sosialisasi program pembiayaan kepada para
pelaku industri dan stakeholder, pengumpulan data dan informasi, mengajukan
permohonan pemanfaatan fasilitas fiskal kepada Kementerian Keuangan, Evaluasi
kegiatan fasilitas fiskal pembiayaan ekspor Tahun 2018 dan workshop peningkatan
ekspor produk industri.
Tabel di bawah menunjukkan perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan
fasilitas non fiskal berupa pembiayaan ekspor dan workshop peningkatan ekspor produk
industri.
Tabel 3.15 Perusahaan yang Mendapat Pembiayaan Ekspor
NO PERUSAHAAN BIDANG USAHA TAHUN
PENETAPAN
1 PT. ARAPUTRA Industri Furnitur 2016
2 PT. CHAKRA NAGA Industri Furnitur 2016
3 PT. PAJITEX Industri Tekstil 2016
4 PT. PINDAD Industri Senjata 2017
5 PT Len Railways System Industri pengembangan sistem kereta api
2017
6 PT. DIRGANTARA INDONESIA
Industri pesawat terbang 2018
7 PT. INKA Industri kereta api 2018
8 PT. Darman Duta Manggala
Industri furnitur 2018
Sumber: Kemenperin
Indikator peningkatan jumlah industri yang berorientasi ekspor telah tercapai.
Bentuk fasilitas non fiskal lainnya dalam bentuk workshop peningkatan ekspor produk
industri dilakukan dalam rangka memberikan pelatihan bagaimana memulai ekspor ke
industri – industri kecil dan menengah baik yang sudah pernah melakukan ekspor
maupun yang belum melakukan ekspor. Pelatihan ini dilakukan di 3 kota besar di
Indonesia yaitu : Bukittinggi, Bogor dan Bali. Dengan jumlah peserta masing – masing
berjumlah 25 peserta IKM dari sektor industri yang berbeda – beda. Diharapkan dengan
adanya workshop ini dapat meningkatkan jumlah pelaku industri yang melakukan
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
41
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
kegiatan ekspor. Serta lebih lanjut, diharapkan hadirnya pemerintah dalam
menjembatani kebutuhan dan potensi pasar luar negeri yang dikaitkan dengan produk-
produk dari industri dalam negeri, serta upaya fasilitasi pembiayaan ekspor ke beberapa
negara non tradisional (seperti Afrika dan Amerika Selatan) diharapkan mampu
memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja ekspor sektor industri.
Tabel 3.16 Target dan realisasi indikator
Peningkatan jumlah industri berorientasi ekspor (2017-2018)
Bila dibandingkan dengan negara di Kawasan ASEAN, umumnya 5(lima) besar
negara ASEAN nilai ekspornya senantiasa mencatatkan peningkatan ekspor sejak
2016, termasuk di dalamnya Indonesia. Pada tahun 2018 Singapura, Malaysia, dan
Vietnam dapat mencatatkan pertumbuhan di atas 10%, sementara untuk Thailand
dan Indonesia sedikit mengalami perlambatan hanya mampu mencatatkan
pertumbuhan ekspor kurang dari 7 % dibandingkan tahun 2017. Yang patut
diperhatikan adalah nilai ekspor negara Vietnam yang menguat pesat sepanjang 5
tahun terakhir, dimana mampu mencapai peringkat kedua dari sebelumnya
peringkat keenam.
Tabel 3.17 Nilai Ekspor Negara Asean (USD miliar)
2014-2018
Negara 2014 2015 2016 2017 2018
Singapore 409,8 346,6 338,1 373,3 411,7
Viet Nam 150,2 162,0 176,6 213,9 277,4
Thailand 227,6 210,8 213,6 236,0 249,8
Malaysia 234,1 200,2 189,4 216,4 247,3
Indonesia 176,0 150,4 144,5 168,8 180,2
Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 untuk dapat mencapai
target indikator yang ditetapkan adalah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai
berikut:
Indikator Kinerja
2017 2018
Target (%)
Realisasi (%)
Capaian (%)
Target (%)
Realisasi (%)
Capaian (%)
Peningkatan jumlah industri berorientasi ekspor
60 66,6 111,12 80 80 100
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
42
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Sosialisasi program pembiayaan kepada para pelaku industri dan stakeholder;
- Pengumpulan data dan informasi;
- FGD dalam penyusunan usulan program penugasan khusus ekspor;
- Mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas fiskal kepada Kementerian
Keuangan;
- Evaluasi kegiatan fasilitas fiskal pembiayaan ekspor Tahun 2018.
Hal-hal yang menunjang capaian kinerja ini antara lain kebijakan untuk
mendorong Perluasan Pasar Ekspor Baru ke negara nontradisional seperti afrika dan
timur tengah, mengingat pasar tradisional yang mulai mengalami kejenuhan.
Gencarnya pemerintah dalam mendorong penerapan skema Mutual Recognition
Arangement (MRA) di beberapa negara tujuan ekspor sehingga para eksportir
mendapat jaminan dalam melakukan aktivitas berusaha, serta adanya optimalisasi
fasilitas ekspor melalui fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan
Kawasan Berikat (KB). Selain itu juga ditunjang oleh perbaikan iklim industri
nasional dimana indeks manufaktur nasional yang masih menunjukkan
peningkatan pada akhir 2018, yakni berada di angka 51,2 berdasarkan hasil survey
Nikkei Indonesia Manufacturing PMI. Nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan
indeks manufaktur Asean yang hanya berada pada angka 50,3. Hal ini menunjukkan
bahwa pelaku industri optimistis untuk ekspansif walaupun sedang dalam tahun
politik. Tabel di bawah menunjukkan perusahaan-perusahaan yang telah
mendapatkan fasilitas fiskal berupa pembiayaan ekspor:
c. Kendala
Indikator peningkatan jumlah industri berorientasi ekspor tidak tercapai
karena beberapa kendala, antara lain :
Pelaku ekspor ke Afrika adalah pengusaha besar yang telah memiliki basis
pembeli di pasar tradisional, sehingga pasar di wilayah afrika bukan merupakan
pasar utama disebabkan nilai transaksi yang relatif kecil.
Adapun bagi pemain-pemain yang sedang mencoba untuk memasuki pasar
afrika, nilai transaksinya relatif masih kecil dan umumnya penjualan ke afrika
dilakukan menggunakan jasa pihak perantara (agen). Namun demikian,
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
43
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
umumnya pihak perantara pun juga sudah memiliki sumber pendanaan yang
relatif murah.
Sebagian negara-negara afrika juga mengharapkan pelaku ekspor melakukan
investasi (outward investment) di negara mereka dengan tujuan untuk
memperkuat struktur devisa dan adanya transfer knowledge.
KMK No.787/KMK.08/2017 mengatur secara rigid atas kriteria yang harus
dipenuhi oleh calon debitur, sehingga diperlukan waktu yang relatif lebih lama
bagi debitur untuk dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.
Persyaratan komoditas ekspor harus memenuhi kontribusi dalam negeri dengan
membuktikan sertifikat TKDN.
Pelaku ekspor diharuskan badan usaha dengan mayoritas modal yang berasal
dari dalam negeri.
Menurut kacamata investor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
menilai bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh LPEI penuh risiko, diakibatkan
oleh tidak dipisahkannya pencatatan laporan keuangan LPEI antara Penugasan
Khusus dan Penugasan Umum. Oleh karena itu untuk mengambil keputusan
penetapan pembiayaan PKE, LPEI sangat berhati-hati.
d. Rekomendasi
Para pelaku ekspor memerlukan dukungan selain fasilitas pembiayaan dari
pemerintah antara lain keringanan tarif impor negara pembeli (kerjasama FTA,
PTA, dsb)
Mengingat pembiayaan ke kawasan afrika yang lebih berisiko, maka perlu adanya
mekanisme release and discharge bagi pihak yang melaksanakan proses bisnis di
internal LPEI.
Perlu adanya mekanisme penyediaan insentif bagi LPEI atas pelaksanaan PKE,
antara lain berupa dukungan penambahan sumber daya (SDM, sistem IT, general
administration, dsb) di internal LPEI.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
44
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
I.3. Indikator Kinerja : Peningkatan kemampuan dan pengamanan dunia usaha
a. Hasil yang telah dicapai
Sasaran strategis meningkatnya peran fasilitas fiskal dan non fiskal dalam
peningkatan daya saing industri dengan indikator peningkatan kemampuan dan
pengamanan dunia usaha dihitung dengan data perusahaan industri pada tahun
berjalan yang mendapatkan fasilitas non fiskal (Cara menghitung: realisasi
jumlah perusahaan tahun berjalan dikurangi jumlah perusahaan tahun
sebelumnya yang mendapatkan fasilitas non fiskal dibagi dengan jumlah
perusahaan tahun sebelumnya dikalikan 100%. Baseline adalah 12 perusahaan
pada tahun 2017). Fasilitas non fiskal yang dimaksud adalah terfasilitasinya
sertifiaksi Objek Vital Nasional Industri (OVNI). Pada tahun 2017 terdapat 12
perusahaan/ kawasan industri yang terfasilitasi OVNI, sedangkan sepanjang 2018
terdapat 5 perusahaan / kawasan industri yang terfasilitasi OVNI. Sehingga
capaiannya ((12+5)/12)*100% = 41%
Tabel 3.18 Target dan Realisasi Indikator I.3
b. Analisis Capaian Kinerja
Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator
tersebut antara lain adalah melaksanakan sosialisasi fasilitas OVNI serta evaluasi
penetapan terhadap perusahaan yang telah ditetapkan sebagai OVNI.
Penetapan OVNI dilakukan guna meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam
melaksanakan usaha, serta mampu merangsang investasi di bidang industri.
Penetapan sebuah perusahaan industri dan/atau kawasan industri
sebagai OVNI, dipayungi oleh Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004
tentang Obyek Vital Nasional, yang mengamanatkan bahwa Menteri atau Kepala
Lembaga menurut bidangnya, dapat menetapkan masing-masing binaannya
sebagai Obyek Vital Nasional melalui Surat Keputusan. Dalam Keputusan
Presiden tersebut diatur lebih lanjut bahwa tanggung jawab utama dari
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Peningkatan kemampuan dan pengamanan dunia usaha
30% 41% 126%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
45
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional adalah berdasarkan prinsip
pengamanan internal, dan Polri berkewajiban memberi bantuan dan pembinaan
pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional sektor Industri.
Khusus untuk penetapan kawasan industri sebagai OVNI, memiliki
payung hukum yang lebih tinggi yaitu PP Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri pasal 5 ayat 1 (c) yang menyatakan bahwa Menteri
Perindustrian berwenang menetapkan suatu Kawasan Industri sebagai Obyek
Vital untuk mendapat pengamanan khusus. Perusahaan yang masuk kategori
objek vital terdiri dari perusahaan BUMN, emiten industri dan industri skala besar
dari segi padat modal maupun padat karya yang mempunyai pengaruh besar di
industri nasional. Pertumbuhan ekonomi industri dan investasi Indonesia
bergantung pada keamanan dan kegiatan usaha. Industri merupakan salah satu
penopang ekonomi. Hal ini tentunya sangat didukung oleh tingkat keamanan
dan kenyamanan berinvestasi di Indonesia.
Tabel 3.19 Perusahaan/ kawasan industri yang terfasilitasi OVNI tahun 2017-2018
No. Perusahaan Bidang Usaha Penetapan Dasar Penetapan
1 PT Energi Sejahtera Mas
Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber
Dari Hasil Pertanian
2017 Kepmenperin No. 805/M-IND/Kep/12/2017
2 PT Permata Hijau Palm Oleo
Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber
Dari Hasil Pertanian
2017 Kepmenperin No. 805/M-IND/Kep/12/2017
3 PT Nagamas Palmoil Lestari
Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
2017 Kepmenperin No. 805/M-IND/Kep/12/2017
4 PT Ivo Mas Tunggal Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm
Oil)
2017 Kepmenperin No. 805/M-IND/Kep/12/2017
5 PT Pelita Agung Agrindustri
Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm
Oil)
2017 Kepmenperin No. 805/M-IND/Kep/12/2017
6 PT Cemindo Gemilang
Industri Semen 2017 Kepmenperin No. 805/M-IND/Kep/12/2017
7 PT Holcim Indonesia, Tbk.
Industri Semen 2017 Kepmenperin No. 805/M-IND/Kep/12/2017
8 PT Holcim Indonesia, Tbk.
Industri Semen 2017 Kepmenperin No. 805/M-IND/Kep/12/2017
9 Kawasan Industri Dumai (PT Kawasan Industri Dumai)
Kawasan Industri 2017 Kepmenperin No. 805/M-IND/Kep/12/2017
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
46
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
No. Perusahaan Bidang Usaha Penetapan Dasar Penetapan
10 Kawasan Industri Indotaisei (PT Indotaisei Indah Development)
Kawasan Industri 2017 Kepmenperin No. 805/M-IND/Kep/12/2017
11 Kawasan Industri MM2100 Industrial Town (PT Megalopolis Manunggal Industrial Development, PT Bekasi Fajar Industrial Estate, Tbk, PT Bekasi Matra Industrial Estate, PT Bekasi Surya Pratama)
Kawasan Industri 2017 Kepmenperin No. 805/M-IND/Kep/12/2017
12 Kawasan Industri Pulogadung (PT Jakarta Idustrial Estate Pulogadung (JIEP)(Persero))
Kawasan Industri 2017 Kepmenperin No. 805/M-IND/Kep/12/2017
13 Kawasan Industri dan Pergudangan SAFE 'N' LOCK (PT Makmur Berkah Amanda)
Kawasan Industri 2018 Kepmenperin No. 529 Tahun 2018
14 Kawasan Industri Maspion (PT Maspion Industrial Estate)
Kawasan Industri 2018 Kepmenperin No. 1102 Tahun 2018
15 Kawasan Industri Sei Mangkei (PT Kawasan Industri Nusantara)
Kawasan Industri 2018 Kepmenperin No. 1103 Tahun 2018
16 PT OKI Pulp & Paper Mills
Industri Bubur Kertas (Pulp) 2018 Kepmenperin No. 1105 Tahun 2018
17 PT Cladtek Bi-Metal Manufacturing
Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)
2018 Kepmenperin No. 1104 Tahun 2018
c. Kendala
Tidak ada kendala dalam pencapaian target indikator peningkatan kemampuan
dan pengamanan dunia usaha.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
47
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
d. Rekomendasi
Meskipun tidak ada kendala dalam pencapaian indikator peningkatan
kemampuan dan pengamanan dunia usaha, namun ada beberapa hal yang perlu
menjadi catatan dalam pelaksanaan fasilitasi OVNI, antara lain :
Koordinasi secara lebih strategis dan intensif antara Kementerian
Perindustrian dan POLRI dalam melakukan pembinaan dan pengamanan
OVNI
Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap dampak positif kebijakan
pengamanan OVNI
Perlu perhatian dalam peningkatan prioritas bagi pelatihan, koordinasi
pengamanan, konfigurasi dan standar pengamanan serta audit sistem
pengamanan dari Kepolisian terhadap munculnya gangguan keamanan di
lingkungan Perusahaan Industri dan/ atau Kawasan Industri.
II. Sasaran Strategis II : Meningkatnya harmonisasi kebijakan industri sebagai upaya penciptaan iklim usaha industri yang lebih kondusif a. Hasil yang telah dicapai
Sasaran strategis meningkatnya harmonisasi kebijakan industri sebagai upaya
penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif dengan indikator kinerja peningkatan
rekomendasi kebijakan dalam rangka harmonisasi kebijakan terkait industri
dihitung dengan pertumbuhan jumlah rekomendasi kebijakan sebagai hasil
litbang kebijakan pada tahun berjalan yang tersampaikan pada unit kerja atau K/L
pemrakarsa kebijakan/regulasi. Cara penghitungan: realisasi jumlah rekomendasi
kebijakan tersampaikan, dikurangi jumlah rekomendasi kebijakan tersampaikan
pada tahun sebelumnya, dibagi jumlah rekomendasi kebijakan tersampaikan
pada tahun sebelumnya, dikalikan 100. Asumsi baseline: 1 rekomendasi kebijakan
tersampaikan pada TA 2017. Penghitungan Target 2018: (2-1)/1*100= 100%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
48
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.20 Target dan Realisasi Indikator II.1
b. Analisis Capaian Kinerja
Jumlah rekomendasi tahun 2017 adalah 1 rekomendasi, sedangkan target tahun
2018 adalah 2 rekomendasi ((2-1/1)*100%)) = 100%. Rekomendasi kebijakan
(Surat Menteri) yang dihasilkan pada TA 2018 adalah sebanyak 3 rekomendasi
(capaiannya : (3-1/1)*100% = 200%, adapun rekomendasinya kebijakannya
adalah :
Usulan Jenis Pekerjaan di Sektor Industri Berdasarkan KBJI 2015 yang tertutup
dan terbuka dengan persyaratan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA).
Rekomendasi kebijakan usulan jenis pekerjaan tertutup dan terbuka dengan
persyaratan untuk TKA di sampaikan melalui Surat Kepala BPPI ke Ditjen Bina
Penta dan PPK Nomor 350/BPPI/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal
Penyampaian Masukan terhadap Penyusunan Kepmenaker tentang Jabatan
Tenaga Kerja;
Usulan Metodologi Penetapan "Sektor Unggulan Subyek Upah Minimum
Sektoral" di bidang industri dan persentase besaran tingkat UMS berdasarkan
Nilai Tambah Bruto sub sektor industri bersangkutan. Rekomendasi kebijakan
usulan Metodelogi Penetapan "Sektor Unggulan Subyek Upah Minimum
Sektoral" di bidang industri disampaikan Kapuslitbang KIUI-BPPI dalam Forum
FGD Litbang Kebijakan Iklim Usaha Industri di Hotel Puri Denpasar tanggal 24
Oktober 2018 yang dihadiri Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Sekjen
Kemenperin, Direktur Pengupahan Kemenaker, dan Wakil Dewan
Pengupahan Nasional;
Usulan perubahan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan
persyaratan untuk penanaman modal (investasi) di bidang industri.
Rekomendasi Usulan perubahan bidang usaha yang tertutup dan terbuka
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Peningkatan rekomendasi kebijakan dalam rangka harmonisasi kebijakan terkait industri
100% 200% 200%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
49
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
dengan persyaratan untuk penanaman modal (investasi) di bidang industri
disampaikan melalui Surat Kepala BPPI kepada Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Nomor 414/BPPI/9/2018
tanggal 28 September 2018 perihal Usulan Perubahan Perpres No. 44 Tahun
2016.
Pada tahun sebelumnya telah disampaikan rekomendasi dalam rangka
harmonisasi kebijakan antara lain Rekomendasi perubahan Tarif Bea Keluar Biji
Kakao sebesar 15% flat dengan harapan agar terpenuhi kebutuhan bahan baku
industri pengolahan biji kakao dalam negeri; Rekomendasi terhadap Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Penetapan Kondisi dalam Rangka Peningkatan
Daya Saing Industri Dalam Negeri dan/atau Pembangunan Industri Pionir; serta
Rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata laksana
pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan
sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan
Cukai.
Kegiatan ini telah berhasil dan realisasinya melebihi target karena adanya
kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait. Terdapat efisiensi penggunaan
sumber daya dalam hal koordinasi, bila sebelumnya lebih banyak berkomunikasi
dengan berbagai industri, pada tahun 2018 telah dilakukan pendekatan yang lebih
intensif dengan asosiasi sehingga lebih dapat mengefektifkan waktu untuk
sosialisasi, koordinasi, dan penyelesaian dokumen.
c. Kendala
Tidak ada kendala dalam pencapaian indikator kinerja Peningkatan rekomendasi
kebijakan dalam rangka harmonisasi kebijakan terkait industri
d. Rekomendasi
Meskipun tidak ada kendala dalam pencapaian target indikator kinerja
Peningkatan rekomendasi kebijakan dalam rangka harmonisasi kebijakan terkait
industri, namun ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam pencapaian
target indikator ini, yaitu : perlu koordinasi lebih intensif antar K/L dan stakeholder
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
50
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
dalam rangka meningkatnya harmonisasi kebijakan industri sebagai upaya
penciptaan iklim usaha industri yang lebih kondusif.
III. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri
a. Hasil yang telah dicapai
Sasaran strategis meningkatnya penguasaan pangsa pasar dalam negeri
dengan indikator kinerja penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan atau
PTC diberlakukan secara wajib dihitung dengan persentase penurunan nilai impor
produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib pada tahun
2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Berikut adalah hasil yang telah dicapai
dari indikator kinerja penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan atau PTC
diberlakukan secara wajib :
Tabel 3.21 Target dan Realisasi Indikator III.1
b. Analisis capaian kinerja
Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator
tersebut antara lain adalah:
- Penyusunan RSNI, ST dan PTC;
- Kajian pengembangan standar;
- Kajian analisis dampak regulasi;
- Penyusunan regulasi teknis;
- Penyusunan skema sertifikasi;
- Pengawasan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK);
- Pengawasan pemberlakuan SNI, pelaksanaan penyidikan/wasmatlitrik.
Sampai dengan tahun 2018 jumlah SNI wajib sebanyak 113. Namun, dalam
perhitungan indikator kinerja penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan
atau PTC diberlakukan secara wajib ini, hanya digunakan 100 SNI wajib.
Sedangkan 13 SNI wajib yang tidak masuk dalam perhitungan capaian kinerja
adalah terkait dengan produk baja, disebabkan karena kapasitas produksi baja
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan atau PTC diberlakukan secara wajib
5% 8,5% 170%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
51
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
nasional masih dibawah kebutuhan baja nasional, dimana pada saat ini
pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur.
Pengukuran indikator kinerja penurunan impor produk industri yang SNI,
ST dan atau PTC diberlakukan secara wajib adalah dengan membandingkan data
Year on Year (YoY) nilai impor pada periode Januari – November 2017
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Nilai impor periode Januari-
November 2017 sebesar USD 35.704.588 sedangkan pada periode Januari-
November 2018 sebesar USD 32.659.131. Capaian indikator kinerja tersebut
sebesar = ((35.704.588 -32.659.131)/ 35.704.588)) X 100% = 8,5%.
Kebijakan standardisasi, khususnya penerapan SNI wajib diharapkan
dapat menurunkan jumlah impor khususnya produk dengan kualitas di bawah
standar. Dengan berkurangnya impor, industri dalam negeri diharapkan dapat
mengisi kebutuhan domestik. Dengan adanya standar, akses pasar untuk ekspor
juga akan terbuka terlebih di era perdagangan bebas ASEAN. Dalam lima tahun
terakhir, nilai impor menunjukkan trend yang terus turun walaupun persentase
penurunannya setiap tahun bervariasi dan naik turun. Perkembangan nilai impor
produk dengan SNI wajib dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.22 Perkembangan Impor
Selain kegiatan tersebut diatas, untuk menunjang capaian target penurunan
impor yang telah ditetapkan, selama TA. 2018 Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri telah mengkonsensuskan sebanyak 105 RSNI; terdapat
6 penambahan LPK yaitu 9 Lab Penguji dan 2 LSPro sehingga jumlah LPK
meningkat menjadi 135LPK terdiri dari 47 LSPro dan 88 Lab. Uji; telah disusun 7
(tujuh) Skema Sertifikasi; dan telah disusun 20 regulasi teknis terkait dengan SNI
dan pengawasan LPK.
Tahun 2014 2015 2016 2017 2018
Penurunan impor (Milyar USD)
5,73 4,94 2,26 0,119 0,003
% Penurunan 13,66 13,76 6,51 12,8 8,5
Jumlah SNI Wajib 97 102 105 105 113
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
52
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Dalam rangka menjamin mutu produk dan meningkatkan daya saing
industri dari tahun 2014-2018 telah ditetapkan; regulasi SNI wajib, LSPro dan
laboratorium penguji. Perkembangan jumlah SNI wajib, laboratorium penguji dan
LS Pro sebagai berikut :
Tabel 3.23 Perkembangan SNI Wajib
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah SNI Wajib 97 102 103 105 113
Laboratorium Penguji 121 124 78 79 88
Ls Pro 34 38 40 45 47
c. Kendala
Pada Tahun 2018 terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target
indikator Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC
diberlakukan secara wajib, diantaranya:
Belum siapnya industri kecil dan menengah dalam pemberlakuan SNI, ST
dan/atau PTC;
Infrastruktur Laboratorium Penguji yang belum mampu mendukung
sepenuhnya pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC;
Belum semua Peraturan Menteri Pemberlakuan SNI Wajib memiliki Skema
Sertifikasi, dari 113 SNI wajib baru 68 yang tersedia Skema Sertifikasinya.
Kendala yang dihadapi terkait pencapaian target adalah terdapat banyak
faktor yang mempengaruhi peningkatan impor barang, sehingga SNI wajib bukan
satu-satunya faktor penentu utama dalam penurunan impor. Selain itu, terkait
dengan produk baja, kapasitas produksi baja nasional masih dibawah kebutuhan
baja nasional, dimana pada saat ini pemerintah sedang menggenjot
pembangunan infrastruktur. Sehingga impor produk baja cenderung mengalami
kenaikan.
d. Rekomendasi
Untuk mengatasi kendala tersebut telah dilakukan beberapa langkah
berikut, diantaranya:
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
53
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
1) Pembahasan secara regular untuk penyusunan skema sertifikasi untuk semua
produk yang SNI-nya akan dan telah diberlakukan secara wajib.
2) Peningkatan peran serta KT/SKT dalam mengusulkan dan merumuskan RSNI
untuk menunjang program pemerintah, tersedianya RSNI untuk menunjang
program pemerintah dan tersedianya SNI bidang industri yang dibutuhkan
melalui pengumpulan kebutuhan standar dengan mengacu kepada neraca
perdagangan setiap komoditi atau perjanjian kerjasama ekonomi. Pada Tahun
2018 melalui anggaran Pusat Standardisasi Industri, telah dihasilkan 105 RSNI
hasil rapat konsensus.
3) Untuk meningkatkan infrastruktur Laboratorium Penguji yang belum mampu
mendukung sepenuhnya pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC, Pustan Industri
telah merencanakan bantuan alat uji pada Tahun 2019 yang masuk ke dalam
program prioritas Kemenperin.
4) Perlu ditinjau kembali indikator “Penurunan impor produk industri yang SNI, ST
dan atau PTC diberlakukan secara wajib”, utamanya dalam menentukan cara
perhitungan target dan realisasi capaian. Hal ini untuk mengantisipasi
perubahan-perubahan kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait impor
pada tahun mendatang.
IV. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri
Sasaran strategis meningkatnya penguasaan teknologi industri memiliki dua
indikator kinerja. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah:
1 Produk industri yang dikuasai teknologinya;
2 Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai.
IV.1. Indikator Kinerja IV.1. : Produk Industri yang dikuasai Teknologinya
a. Hasil yang telah dicapai
Cara perhitungan sasaran strategis meningkatnya penguasaan teknologi industri
dengan indikator kinerja produk industri yang dikuasai teknologinya adalah
pertumbuhan permohonan paten WNI di sektor industri TA. 2018 terhadap 2017
atau year on year (YoY), yang diusulkan ke Kementerian Hukum & Hak Asasi
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
54
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Manusia. Berikut adalah hasil yang telah dicapai dari indikator kinerja produk
industri yang dikuasai teknologinya:
Tabel 3.24
Target dan Realisasi Indikator IV.1
b. Analisis capaian kinerja
Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator
tersebut adalah Insentif Kekayaan Intelektual, Komersialisasi Kekayaan
Intelektual, Paten Mapping Industri Prioritas, evaluasi Kebijakan Teknologi
(Pohon Teknologi), Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri, Bimbingan
Penerapan Kekayaan Intelektual, Operasional Pusat Manajemen Hak Kekayaan
Intelektual. Kegiatan evaluasi kebijakan teknologi dilaksanakan dalam rangka
memetakan subjek penelitian yang berpotensi untuk diteliti namun belum
dipatenkan, sehingga hal ini menjadi pedoman bagi para peneliti dalam
pelaksanaan dan pengembangan litbang. Bimbingan penerapan kekayaan
intelektual dilaksanakan untuk mengakomodasi kebutuhan para pemohon paten
dalam pendaftaran paten. Proses pendaftaran paten merupakan tahap yang
penting karena membutuhkan pengetahuan yang memadai dalam bidang
kekayaan intelektual. Melalui bimbingan penerapan kekayaan intelektual
diharapkan usulan paten di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat diterima
oleh kementerian terkait.
Target pertumbuhan permohonan paten WNI sebesar 5% pada Tahun
2018 dapat tercapai. Jumlah permohonan paten pada Tahun 2018 adalah
sebanyak 2.842 paten, sedangkan jumlah permohonan paten pada Tahun 2017
adalah sebanyak 2.272 paten. Hal ini berarti pertumbuhan permohonan paten
WNI TA. 2018 terhadap permohonan paten WNI TA. 2017 adalah sebesar 25,08%
((2.842-2.272) / 2.272)) x 100%). Realisasi tersebut jauh melebihi target yang
ditetapkan yaitu sebesar 5%.
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Produk industri yang dikuasai teknologinya
5% 25,08% 501,6%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
55
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.25
Permohonan Paten WNI Tahun 2016-2018
Keterangan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Pertumbuhan (%)
Realisasi 2016
Realisasi 2017
Pertumbuhan (%)
Realisasi 2017
Realisasi 2017
Pertumbuhan (%)
Permohonan Paten oleh WNI
1410 1628 15.46 1628 2272 29.61
2272
2842
25,08
Jumlah permohonan paten WNI dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun
2018 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan
peningkatan paten internasional dimana Indonesia mencatat prestasi yang
terbukti dari jumlah permohonan paten internasional asal Indonesia ke World
Intellectual Property Organization (WIPO).
Berdasarkan data Global Competitiveness Index dari World Economic Forum
2018 , Indonesia menempati peringkat ke-45 dari 140 negara dengan subpilar
paten internasional menduduki peringkat ke-99. Sedangkan, Paten domestik
(dalam negeri) yang didaftarkan di Indonesia dibandingkan negara-negara
ASEAN terus meningkat. Dari peringkat ketiga pada 2015 dan tahun 2016, pada
tahun 2017 dan 2018 menjadi peringkat pertama mengalahkan Singapura dan
Malaysia.
Bila dibandingkan negara lain, antara lain: 1) India, total permohonan
paten WN India sebanyak 25.853 aplikasi pada tahun 2016, dan 28.009 aplikasi
pada tahun 2017. Adapun pertumbuhan permohonan paten WN India y0y adalah
sebesar 7,76% pada tahun 2016 dan 8,34% pada tahun 2017. 2) pengajuan paten
di China tahun 2016 mencapai 1,3 juta pendaftaran; 3) Amerika Serikat tahun 2016
sebanyak 606.571 aplikasi paten; 4) Jepang sebanyak 318.381 aplikasi paten.
Jumlah paten di Indonesia berkaitan erat dengan lembaga yang berfokus
pada hilirisasi penelitian. Ada dua lembaga yang berfokus pada hilirisasi hasil
penelitian, yaitu Pusat Unggulan Iptek (PUI) atau center of excellence. Lembaga
penelitian dan pengembangan (Lemlitbang) yang berhasil menghasilkan
teknologi atau paten dari penelitian mendapatkan status sebagai PUI oleh
Kemenristekdikti. Lebih lanjut Lemlitbang yang sudah menjadi PUI dapat menjadi
Kawasan Sains dan Teknologi (KST) atau Science and Techno Park (STP) setelah
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
56
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
berhasil menghasilkan perusahaan pemula berbasis teknologi (start-up teknologi).
PUI sampai saat ini telah ada 81 (delapan puluh satu) PUI, Balai dibawah
Kementerian Perindustrian yang telah masuk PUI ada 7 (tujuh), yaitu : BBIA,
BBKB, BBK, BBKK, BBKKP, BBPK, dan BBTPPI.
Untuk meningkatkan aplikasi paten dalam negeri, khususnya teknologi
produk/proses yang dihasilkan Satker/UPT di lingkungan Kementerian
Perindustrian maka Puslitbang Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual (TIKI)
terus berusaha untuk meningkatkan kualitas produk KI yang akan difasilitasi oleh
Puslitbang TIKI. Oleh karena itu dilakukan seleksi atas pendaftaran produk
Kekayaan Intelektual (KI) yang diajukan dari tiap-tiap unit kerja. Kriteria seleksi
terhadap pengajuan produk KI dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Potensi komersialisasi/nilai jual dari produk KI yang diajukan;
Tingkat kesiapterapan teknologi dari hasil litbang yang dihasilkan;
Rencana MOU/kerjasama dengan industri;
Problem solving untuk industri;
Kriteria Commercialization Readiness Level (CRL) yang dibuat LIPI .
Prosedur pengajuan insentif fasilitasi produk KI meliputi :
Pengajuan resmi dari unit kerja untuk insentif fasilitasi produk KI yang
diinginkan beserta dokumen pendukungnya untuk tahun berjalan dibatasi
hingga bulan Juni 2018;
Seleksi atas pengajuan pada poin diatas dilakukan oleh pusat;
Informasi resmi atas diterima/ditolaknya pengajuan fasilitasi produk KI ke unit
kerja;
Pemberian insentif berupa proses dan pembiayaan pendaftaran produk KI ke
Ditjen KI Kemenkum HAM, proses dan pembiayaan percepatan publikasi dan
proses pemeriksaan oleh pemeriksa paten.
Pada kegiatan ini terdapat efisiensi pada proses perlindungannya secara
hukum (paten/merek/desain) dengan terealisasinya 36 paten/merek/desain terdiri
dari 9 paten dan 27 merek melebihi tahun-tahun sebelumnya. Realisasi ini terjadi
karena pada tahun-tahun sebelumnya yang didaftarkan hanya perlindungan
paten saja, sedangkan pada tahun 2018 yang didaftarkan perlindungan adalah
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
57
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
paten dan merek. Jadi dengan anggaran yang sama telah menghasilkan dua
output yang berbeda dengan memanfaatkan proses yang telah ada di tahun
sebelumnya.
c. Kendala
Pelaksanaan dari indikator kinerja produk industri yang dikuasai
teknologinya tidak terdapat kendala yang dihadapi, namun demikian apabila
melihat seluruh usulan paten HKI sektor industri yang berasal dari WNI di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jumlahnya masih relatif kecil
dibandingkan usulan paten HKI sektor industri yang berasal dari WNA.
d. Rekomendasi
Rekomendasi perbaikan untuk indikator ini adalah mendorong kegiatan
penelitian dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan oleh peneliti melalui
peningkatan kompetensi peneliti, kerjasama, keberpihakan terhadap
pembiayaan penelitian dan peningkatan infrastruktur litbang untuk mengejar
ketertinggalan paten yang berasal dari WNA.
IV.2. Indikator Kinerja IV.2. : Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TRL) yang dikuasai
a. Hasil yang telah dicapai
Sasaran strategis meningkatnya penguasaan teknologi industri dengan
indikator kinerja tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai dihitung
dengan dengan menghitung level litbang yang dilaksanakan di lingkungan
BPPI pada Tahun 2018, dimana litbang tersebut harus mencapai level 6
berdasarkan pengukuran Technology Readiness Level (TRL). TRL 6
menunjukkan bahwa model atau prototype dalam suatu penelitian dan
pengembangan, telah diuji dalam lingkungan yang relevan. Berikut adalah hasil
yang telah dicapai dari indikator kinerja tingkat kesiapterapan teknologi (TRL)
yang dikuasai:
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
58
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.26 Target dan Realisasi Indikator IV.2
b. Analisis capaian kinerja
Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator
adalah melaksanakan kegiatan sebagai berikut;
Penelitian dan pengembangan teknologi industri;
Pengukuran hasil litbang balai besar dan baristand industri;
Perumusan kebijakan dan evaluasi program prioritas litbang industri;
Jumlah Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan (Litbangyasa)
dari total 22 Balai Besar/Baristand Industri pada Tahun 2018 adalah sebanyak
54 Litbangyasa. Hasil Litbangyasa yang dilakukan oleh 22 Balai Besar/Baristand
Industri pada Tahun 2018 yang telah mencapai TRL 6 ke atas hanya 32
Litbangyasa. Jadi, capaian indikator kinerja tingkat kesiapterapan teknologi
(TRL) yang dikuasai pada Tahun 2018 adalah 32/54 x 100% = 59,26%, sehingga
realisasinya belum mencapai target. TRL 6 ini menunjukkan bahwa model atau
prototipe dalam suatu Litbangyasa telah diuji dalam lingkungan yang relevan
sehingga hasil litbang dianggap telah melewati titik kritis (death valley)
sehingga siap diterapkan. Berikut adalah daftar capaian TRL Litbangyasa BPPI
TA. 2018
Tabel 3.27 Tabel Hasil Penilaian Akhir Kegiatan Litbang Prioritas Tahun 2018 Per Bidang
Bidang Litbang/Judul Litbang Unit Kerja
Nilai Capaian
TRL
A. Bidang Farmasi Dan Kosmetik
1 Optimasi Ekstraksi Bahan Aktif Mikroalga Sebagai Antioksidan Dan Aplikasinya Untuk Industri Kosmetik
BBKK 303/B 6
2 Ekstraksi Sterol Dari Alga Sebagai Bahan Baku Methylprednisolone
BBKK 303/B 5
3 Scale-Up Pembuatan Poligliserol Amin Phtalat BBKK 495/B 3
4 Purifikasi α/β-Karoten dan α/β -Kriptoxanthin dari Minyak Buah Merah (Pandanus conoideus Lamk) Untuk Sediaan Pangan, Farmasi dan Standar Kimia
BBIA 387,5/SB 7
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai
61% 59,26% 97,15%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
59
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
5 Potensi Selulosa Nanokristalin dari Dissolving Pulp sebagai Bahan Baku Farmasi
BBPK 308/B 5
6 Bacterial nanocellulose sebagai Bahan Farmasi BBPK 378/B 5
7 Modifikasi Ketel suling Sistem Uap untuk Meningkatkan Efisiensi dan Mutu Minyak Atsiri
BI Aceh 360/B 7
8 Peningkatan Kadar Miristin Minyak Pala Sebagai Produk Farmasi Dengan Proses Distilasi Tekanan Rendah
BI Aceh 305/B 5
9 Pengembangan Sediaan Ekstrak Asam Klorogenat Dari Kopi Robusta (Coffea Canephora): Senyawa Bioaktif Berpotensi Antioksidan Dan Anti Kanker (multi years)
BI Lampu
ng
367,5/B 7
10 Konversi Pati Sagu dari Pohon Rumbia (Metroxylon Sagu Rottb) sebagai Bahan Baku Pembuatan Gelatin Cangkang Kapsul
BI Banjarbaru
313/B 5
11 Ekstrak Kulit Kayu Bangkal (Nauclea Latifolia) sebagai Sediaan Masker dalam Bentuk Gel Peel Off dan Masker Sheet
BI Banjarbaru
375/B 6
12 Pengembangan Sediaan Ekstrak Daun Buas–Buas (Premna cordifolia Linn.) Kalimantan Barat untuk Meningkatkan Jumlah Produksi Air Susu Ibu (ASI)
BI Pontia
nak
237/C 4
13 Peningkatan Mutu Lemak Tengkawang (Shorea sp) Kalimantan Barat Sebagai Bahan Basis Suppositoria dengan Teknik Bleaching dan Deodorisas
Bi Pontia
nak
255/C 4
14 Optimalisasi Standar Mutu dan Produksi Gelatin Dari Gelembung Renang Sebagai Sediaan Industri Farmasi
BI Ambon
473/SB 7
15 Aplikasi Membran Nano Serisin Untuk Anti Penuaan Dan Mempercepat Penyembuhan Luka Pada Kulit Dari Limbah Kokon Sutera (ta. Proposal)
BBT 285/C 5
16 Pengembangan Functional Apparel Anti Ultraviolet Dengan Aplikasi Nanomaterial Zno
BBT 577,5/SB 7
B. Bidang Pangan
1 Optimalisasi Proses Pemurnian Ilmenit Menjadi Tio2 Dan Pemanfaatan Hasil Samping Fe2o3 Sebagai Zat Warna
BBKK 520/SB 5
2 Isolasi skopoletin pada ubi kayu (Manihot esculenta C.) dan ubi jalar (Ipomoea batatas) untuk sediaan pangan dan farmasi.
BBIA 357,5/B 5
3 Scale up pembuatan sediaan zat warna alam secang dan uji stabilitas sediaannya
BBIA 372,5/B 7
4 Pembuatan Probiotik Serbuk Bakteri Halofilik Untuk Optimasi Pembuatan Garam Bahan Baku Industri Yang Ramah Lingkungan Berbasis Air Laut
BBTPPI 350/C 7
5 Integrasi Produksi Katekin Terstandar dan Penyalut dari Tepung Termodifikasi Bengkuang (Pilot Plant) sebagai Sediaan Kosmetik dan Pangan
BI Padang
357,5/B 7
6 Peningkatan Mutu Tepung Pektin dari Kulit Pisang, Coklat, dan Durian sebagai Bahan Baku Pendukung Tambahan Pada Industri Pangan dan Farmasi
BI Lampu
ng
342,5/C 7
7 Modul Sensor Nirkabel yang dapat Dikonfigurasi Berbasis Modbus TCP Protocol dimana Pengembangan Ditetapkan oleh Pengguna pada Pabrik Tapioka
BI Lampu
ng
387,5/B 6
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
60
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
8 Karakterisasi hidrolisat protein ikan Toman untuk fortifikasi pangan
BI Samari
nda
375/B 6
9 Mikro Emulsi Ekstrak Bawang Tiwai Asal Kalimantan Timur sebagai Bahan Tambahan Pangan
BI Samari
nda
342,5/C 7
10 Teknologi Pengolahan Turunan Virgin Coconut Oil (Vco) Yang Terintegrasi
BI Manad
o
355/B 7
11 Produksi Fucoidan Dari Rumput Laut Coklat Sargassum Sp Sebagai Bahan Baku Sediaan Industri
BI Ambon
445/SB 6
C. Bidang Sel Surya
1 Peningkatan efisiensi sistem PV Solar Cell yang terintegrasi power bank dengan Sistem Thermolektric.
B4T 350/B 4
2 Peningkatan Efisiensi Pada Pengembangan Sel Surya Lapisan Tipis Menggunakan Material Kesterite (Czts)
B4T 367,5/B 5
3 Rancang Bangun Penggerak Hybrid (Panel Surya Dan Diesel) untuk Kapal Nelayan
BI Suraba
ya
317/C 4
D. Bidang Logam Tanah Jarang
1 Pembuatan magnet permanen NdFeB berbasis sumber daya alam lokal
BBLM 395/B 4
E. Bidang Baja
1 Pembuatan Bagian Utama (Main part) Dari Bi Fuel Engine 650cc (Engine Block dan Cylinder Head) Untuk Mendukung Pengembangan Mobil Pedesaan
BBLM 352,5/B
2 Pembuatan Roda Kereta Api Untuk Subsitusi Impor BBLM 410/B 5
3 Pengembangan Prototipe Tracklink dan Sistem Penggerak Tracklink Tank AMX Untuk Kemandirian Hankamnas
BBLM 387,5/B 5
4 Pengembangan Mold Presisi pada Proses Metal Injection Molding untuk Pembuatan Prototype Implan Ortopedi Titanium dalam rangka Mengurangi Subtitusi Impor
BBLM 425/SB 5
5 Penelitian Dan Pengembangan Refraktori Berbentuk Jenis Al2o3-Mgo-C Untuk Mendukung Industri Baja (ta proposal)
BBK 545/SB 5
6 Rekayasa Nickel Chromium Molybdenum Steel (SCN CR M2) sebagai Material Screw Press Kelapa Sawit dengan Teknik Pengecoran Logam dan Heat Treatment untuk Peningkatan Konsistensi Masa Pakai
BI Medan
382,5/B 6
F. Bidang Karet
1 Pembuatan Paking Karet Oil Seals Mesin Mobil. (lanjutan tahun ke 2)
BBKKP 412,5/B 7
2 Karet Alam Pengingat Bentuk (Shape Memory Natural Rubber) untuk Komponen Otomotif- Tahun 1
BBKKP 487,5/B 5
3 Karet Skim (Rubber Skim) untuk Karkas Belt Conveyor Tahan Panas (Tahun II)
BBKKP 525/SB 7
4 Pembuatan Gasket Karet untuk Komponen Kapal (dari Komposit CR/NR)
BBKKP 380/B 5
5 Optimasi Pembuatan Karet Wiper Mobil Menggunakan Karet Alam dan Bahan Pengisi PCC Lokal
BBKKP 550/SB 6
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
61
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
6 Optimasi Kinerja Pengendali Cemaran Udara Pada Unit Dryer di Industri Crumb Rubber Berbasis Mikrokontroller
BBTPPI 410/B 7
7 Aplikasi Bahan Pengisi Berbasis Sumber Daya Alam Lokal untuk Barang Jadi Karet Spare Part Kendaraan Bermotor
BI Palemb
ang
605/SB 7
8 Aplikasi Produksi Paving Blok Menggunakan Karet untuk Taman Bermain
BI Palemb
ang
597,5/SB 7
9 Penggunaan Karet Alam Terepoksi sebagai Substitusi NBR/PVC untuk Pembuatan Selang Karet Gas LPG
BI Palemb
ang
557,5/SB 7
10 Pilot Project Pengembangan Karet Alam Menjadi Rubber Tips
BI Palemb
ang
602,5/SB 7
G. Bidang Furniture, Kayu dan Rotan
1 Inovasi Pengembangan Disain Produk Interior dan Building yang Berbasis Bahan Baku Kayu Perkebunan dan Bambu
BBKB 585/SB 7
2 Hemiselulosa dari Proses Pembuatan Pulp sebagai Bahan Baku Furfural
BBPK 378/B 6
3 Peningkatan Kualitas Kayu Kelas Awet Rendah Menggunakan Pengawet Alami Ekstrak Kayu Ulin (Eusiderxylon Zwageri)
BI Banjarbaru
532,5/SB 7
H. Bidang Kakao
1 Aplikasi Oleogel Dengan Oleogator Lemak Kakao Pada Produk Pangan Olahan Kakao
BBIHP 352/B 7
2 Pengembangan Teknologi Proses Pengolahan Bubuk Kakao Kaya Flavonoid
BBIHP 357,5/B 7
3 Pendirian Pilot Plant Industri Pengolahan Kakao BBIHP 355/B 7
I. Litbang Kolaborasi
1 Optimasi Alat Ukur Kadar Karet Kering Pada Lateks Berbasis Teknologi Light Scattering
BBTPPI dan
BBLM
430/SB 7
Grafik di bawah menunjukkan perbandingan jumlah total hasil litbang
yang dilaksanakan Satker di lingkungan BPPI selama 5 (lima) tahun terakhir
dengan litbang yang berhasil mencapai level 6:
Gambar 3.1 Hasil litbang Tahun 2014-2018
161200 185
955462 62 54 37 32
0
100
200
300
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Litbang Litbang TRL 6
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
62
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Gambar di atas memperlihatkan bahwa secara kuantitas jumlah litbang
yang dihasilkan oleh Balai Besar dan Baristand Industri sejak Tahun 2014
cenderung menurun. Begitu pula proporsi litbang yang mencapai level TRL 6
cenderung menurun mengikuti jumlah total litbang. Penurunan jumlah litbang
ini disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran kegiatan serta
meningkatnya persyaratan/kriteria kualitas litbang yang dikategorikan sebagai
litbang yang siap diterapkan.
Berdasarkan data Global Competitiveness Index yang dikeluarkan World
Economic Forum (WEF), daya saing Indonesia periode 2015 – 2016 mencapai
peringkat 37 dari 140 negara (skor 4.5). Pada periode 2016 – 2017 mencapai 41
dari 138 negara (skor 4.5) dan pada periode 2017 – 2018 Indonesia menduduki
peringkat 36 dari 137 negara (skor 4.7). Daya saing Indonesia meningkat terkait
penerapan penelitian ke dalam industri atau teknologi tepat guna yang dapat
langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Indonesia menempati peringkat ke-
31 dalam inovasi. Di dalam global value chain, nilai tambah terbesar produk
industri dihasilkan pada proses R&D dan purna jual, kemudian diikuti proses
branding, pemasaran, desain, dan distribusi. Pada tahun 2018, Indonesia
dengan pilar inovasi menduduki peringkat 68 dengan skor 37, subpilar kapasitas
inovasi menduduki peringkat ke-32, subpilar belanja teknologi tinggi
pemerintah peringkat ke-12 dari 140 negara. Hal ini membuat Indonesia harus
terus berjuang untuk meningkatkan kesiapterapan teknologi berupa
ketersediaan teknologi terbaru, penyerapan teknologi di perusahaan, dan
transfer teknologi dari investasi langsung pemodal asing.
Tahun 2018 merupakan tahun kedua dimana Puslitbang Teknologi
Industri dan Kekayaan Intelektual diberi mandat untuk melaksanakan seleksi
secara komprehensif terhadap proposal Litbangyasa yang diajukan oleh Balai
Besar/Baristand Industri di lingkungan BPPI. Tujuannya adalah agar riset yang
dilakukan lebih fokus terhadap industri prioritas, meningkatkan kualitas riset
yang dilaksanakan seiring standardisasi kriteria riset, meningkatkan kolaborasi
riset dengan akademisi dan industri, serta meningkatkan kualitas publikasi
hasil riset melalui prosiding, jurnal, workshop, expo dan pameran. Selain itu,
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
63
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
kegiatan seleksi ini salah satu bentuk efiesiensi pelaksanaan litbangyasa karena
periode sebelum ada selesi litbangyasa yang dilakukan sering tidak sesuai
denga dokumen perencanaan, outcomenya tidak jelas dan tingkatkeipan
terapannya tidak terukur, hanya mengandalkan kunatitas jumlah penelitian
yang banyak tapi tidak meperhatikan aspek kualitas litbanyasa tersebut.
c. Kendala
Kegiatan ini tidak berhasil mencapai target karena beberapa hal yang
menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator kinerja Tingkat
kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai adalah:
Sistem Litbangyasa Balai Besar/Baristand Industri masih belum
terintegrasi;
Rendahnya pemahaman Peneliti/Perekayasa mengenai proses scale-up
dari tahapan laboratorium ke skala industri .
Sedangkan hambatan/ permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan Litbangyasa untuk mencapai hasil TRL 6 ke atas pada tahun 2018
adalah sebagai berikut:
Level TRL belum menjadi persyaratan yang mutlak terhadap evaluasi
proposal sehingga judul-judul litbangyasa yang dilaksanakan bermula dari
level TRL yang berbeda-beda (ada yang 3, 4, 5 atau 6);
Pemahaman tentang TRL oleh peneliti/perekayasa masih belum memadai
sehingga penetapan TRL bervariasi dari satu judul penelitian ke judul
penelitin lain (penetapan level TRL belum standar).
Program Litbangyasa Balai Besar/Baristand Industri masih belum
terintegrasi untuk mencapai tahapan layak komersial yang ditunjukkan
dengan nilai TRL.
Beberapa langkah yang telah dilakukan sebagai perbaikan dari kegiatan
tahun sebelumnya adalah meningkatkan kapasitas
peneliti/perekayasa/litkayasa dalam rangka memperkuat sumber daya litbang,
dan meningkatkan sarana prasarana litbang. Selain itu, sesuai dengan
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
64
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Permenristekdikti No. 46 tahun 2016 mewajibkan peneliti untuk melakukan
pengukuran TRL terhadap penelitian yang dilakukan. Para peneliti di
lingkungan BPPI telah mulai melakukan pengukuran pada setiap penelitian
yang dilakukan. Dengan pengukuran ini diharapkan dapat diketahui sampai di
mana sebuah teknologi sedang dan telah dikembangkan, dan seberapa jauh
lagi untuk sampai ke tingkat di mana teknologi siap untuk diterapkan.
d. Rekomendasi
Rekomendasi perbaikan di tahun mendatang untuk indikator ini adalah:
Mengintegrasikan program Litbangyasa Balai Besar/Baristand Industri;
Meningkatkan pemahaman TRL kepada para peneliti/perekayasa serta
menyusun standar penetapan TRL.
V. Sasaran Strategis V : Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau
Sasaran strategis meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau memiliki
dua indikator kinerja. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah:
1 Industri manufaktur yang memenuhi standar industri hijau;
2 Penetapan Standar Industri Hijau.
V.1. Indikator Kinerja V.1. : Industri manufaktur yang memenuhi standar industri hijau
a. Hasil yang telah dicapai
Sasaran startegis meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau
dengan indikator kinerja Industri manufaktur yang memenuhi standar industri
hijau dihitung berdasarkan persentase Industri Manufaktur (Semen Portland; Crumb
Rubber; Pengasapan Karet; Susu Bubuk; Tekstil Pencelupan, Pencapan dan
Penyempurnaan; Ubin Keramik; Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer; Pulp
dan Pulp Terintegrasi Kertas) yang memperoleh Sertifikat Industri Hijau
dibandingkan dengan jumlah total industri Menengah besar yang sudah ditetapkan
SIH nya. Jumlah total industri menengah besar yang sudah ditetapkan SIH nya
sampai tahun 2018 sebanyak 450 perusahaan industri.
Berikut adalah hasil yang telah dicapai dari indikator kinerja Industri
manufaktur yang memenuhi standar industri hijau :
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
65
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.28. Target dan Realisasi Indikator V.1
b. Analisis capaian kinerja
Penerapan prinsip industri hijau mengutamakan efisiensi dalam proses
produksi dengan karakteristik sebagai berikut: penggunaan material, energi, dan air
dengan intensitas yang rendah; penggunaan energi alternatif; melakukan
minimisasi limbah dan pemenuhan baku mutu lingkungan; menggunakan teknologi
rendah karbon dan SDM yang kompeten. Dengan penerapan industri hijau melalui
penggunaan teknologi rendah karbon, tentunya akan memberikan dampak
penghematan energi, air dan bahan baku. Selain itu juga akan meningkatkan
produktivitas dan menghasilkan limbah yang lebih sedikit.
Saat ini sumber daya alam semakin berkurang, peningkatan penggunaan
sumberdaya alam disebabkan oleh pertumbuhan populasi, mesin dan sistem
produksi kurang efisien, adanya kesepakatan tentang lingkungan hidup global dan
terjadinya degradasi lingkungan. Hal tersebut menyebabkan kita tidak bisa lagi
melaksanakan proses business as usual. Oleh karena itu, penerapan industri hijau
adalah salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Penerapan standar industri
hijau akan meningkatkan daya saing produk industri, peningkatan daya saing
disebabkan karena produk yang dihasilkan melalui proses produksi yang efisien dan
ramah lingkungan serta dapat memenuhi tuntutan perdagangan global. Penerapan
industri hijau akan mengefisienkan pemakaian bahan baku, energi, dan air sehingga
meminimalkan limbah maupun emisi.
Pada tahun 2018 ini telah dilaksanakan Proses Sertifikasi Industri Hijau kepada
11 (sebelas) perusahaan industri yang dilakukan oleh 7 (tujuh) Lembaga Sertifikasi
Industri Hijau (LSIH). Pelaksanaan Sertifikasi Industri Hijau menggunakan 7 (tujuh)
komoditi Standar Industri Hijau yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri
Perindustrian. Hasil sertifikasi tersebut menyatakan bahwa 9 (sembilan) perusahaan
industri memenuhi SIH sesuai komoditinya dan dapat diberikan Sertifikat Industri
Hijau oleh LSIH yang bersangkutan. Sertifikat Industri Hijau yang dikeluarkan oleh
LSIH diberikan kepada perusahaan industri berbarengan dengan penyerahan
Indikator Kinerja V.1 Target Realisasi % Capaian
Industri manufaktur yang memenuhi standar industri hijau
0,5 persen 2 persen 400%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
66
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Penghargaan Industri Hijau yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 di
Ruang Garuda Lantai 2 Gedung Kementerian Perindustrian
Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja industri manufaktur yang
memenuhi standar industri tahun 2018 adalah sebesar 0,5 persen (2 perusahaan
industri). Realisasi tahun 2018 adalah sebanyak 9 perusahaan industri sudah
memenuhi standar industri hijau dan menerima sertifikat industri hijau, atau realisasi
capaian sebesar : (9/450) x 100% = 2%, atau realisasinya sebesar 400%. 9 (sembilan)
perusahaan industri yang memperoleh sertifikat industri hijau tahun 2018 adalah :
PT. Holcim Indonesia Cilacap (semen);
PT. Semen Tonasa (semen);
PT. Arwana Nuansa Keramik (ubin keramik);
PT. PTPN VII Unit Kedaton (pengasapan karet);
PT. Petrokimia Gresik (pupuk);
PT. Indolakto Jakarta (susu bubuk) ;
PT. Djambi Waras Djambi (karet remah);
PT.PTPN VII Unit Way Berulu (pengasapan karet);
PT. Pupuk Kujang (pupuk).
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator industri
manufaktur yang memenuhi standar industri hijau antara lain:
Penentuan kriteria pemilihan perusahaan industri yang disertifikasi
berdasarkan hasil keikutsertaan di program Penghargaan Industri Hijau tahun-
tahun sebelumnya.
Koordinasi yang kooperatif antara Puslitbang IHLH, LSIH, dan perusahaan
industri sehingga memperlancar persiapan dokumen untuk sertifikasi
Pelaksanaan proses sertifikasi industri hijau dilakukan oleh LSIH secara objektif
dan profesional.
Untuk mendorong upaya industri dalam menerapkan industri hijau, Pusat
Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan sebagai unit kerja
yang memiliki tupoksi terkait, telah melakukan beberapa kegiatan penunjang, yaitu:
Implementasi konservasi dan diversifikasi energi di sektor industri;
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
67
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Sektor Industri;
Penyusunan nationally appropriate mitigation actions (Nama’s) dalam rangka
penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor industri;
Sosialisasi dan Monitoring Profil Emisi GRK Sektor Industri.
Selain itu, untuk meningkatkan industri yang menerapkan industri hijau,
Pemerintah dalam hal ini Kemenperin telah memberikan penghargaan industri hijau
sejak tahun 2010. Penghargaan Industri Hijau tahun 2018 diserahkan oleh Menteri
Perindustrian Perindustrian pada tanggal 12 Desember 2018. Penghargaan Industri
Hijau tahun 2018 merupakan penghargaan industri hijau yang ke-9 (sembilan)
kalinya dan diikuti oleh 157 perusahaan industri yang terdiri dari 152 industri besar
dan 5 industri menengah. Dari 157 perusahaan industri yang mendaftar, yang
berhasil mendapatkan penghargaan industri hijau sebanyak 143 industri, yang terdiri
dari 87 industri mencapai level 5 dan 56 industri mencapai level 4. Pada thn 2018 juga
diberikan penghargaqn istimewa kepada 29 perusahaan industri yg telah berhasil
mempertahankan level 5 selama 5 thn berturut – turut dari 2014 -2018. Peserta
penghargaan industri Hijau terdiri dari berbagai perusahaan industri penghasil
komoditi antara lain industri gula, herbisida & pestisida, otomotif, semen, baja,
tekstil, pakaian jadi, crumb rubber, makanan & minuman, pulp & kertas, keramik,
oleokimia, petrokimia, pupuk, crude palm oil (CPO), alas kaki, elektronika,
penyamakan kulit, Resin dan deterjen.
Kegiatan ini berhasil dengan realisasinya diatas 100 % karena perusahaan
industri yang disertifikasi umumnya telah menerapkan prinsip industri hijau dalam
proses produksinya. Selain itu, perusahan tersebut juga sudah mencapai level
tertinggi pada program Penghargaan Industri Hijau sehingga dapat mempermudah
perusahaan dalam mempersiapkan proses sertifikasi.
c. Kendala
Tidak ada kendala dalam pencapaian indikator kinerja Industri Manufaktur
yang memenuhi standar industri hijau. Meskipun tidak ada kendala dalam
pencapaian indikator ini namun yang perlu menjadi catatan adalah bahwa untuk
menerapkan/mengimplementasikan industri hijau terutama yang terkait dengan
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
68
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
investasi high cost perlu disusun skema insentif yang tepat, sehingga industri lebih
tertarik menerapkan industri hijau. Sampai saat ini, belum ada skema insentif
yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi standar industri
hijau.
d. Rekomendasi
Untuk mengatasi masalah tersebut sekaligus menerapkan amanat yang
terkandung dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian,
pemerintah perlu memfasilitasi serta menyusun kebijakan terkait insentif bagi
perusahaan industri yang telah memenuhi prinsip – prinsip industri hijau.
V.2. Indikator Kinerja V.2 : Penetapan Standar Industri Hijau
a. Hasil yang telah dicapai
Sasaran strategis meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau
dengan indikator kinerja Industri manufaktur yang memenuhi standar industri hijau
dihitung berdasarkan persentase Rancangan Akhir Standar Industri Hijau (RASIH)
yang telah dirumuskan pada tahun 2018 dibandingkan dengan total RASIH yang
telah dirumuskan hingga tahun 2017. Total RASIH yang telah ditetapkan hingga
tahun 2017 sebanyak 24. Target tahun 2018 : 17% x 24 = 4 RASIH.
Berikut adalah hasil yang telah dicapai dari indikator kinerja penetapan
standar industri hijau :
Tabel 3.29. Target dan Realisasi Indikator V.2
b. Analisis capaian kinerja
Pengembangan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang
berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan
kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat
bagi masyarakat. Berbagai langkah serius telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk
mengembangkan industri hijau. Puncaknya adalah dilakukannya revisi terhadap
Indikator Kinerja V.2 Target Realisasi % Capaian
Penetapan standar industri hijau (SIH)
17 persen
21 persen
123%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
69
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Undang-Undang nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, yang kemudian
menghasilkan Undang–Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam
Undang-Undang tersebut, secara jelas disebutkan bahwa salah satu tujuan
perindustrian nasional adalah untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya
saing, maju, serta Industri Hijau. Kebijakan Industri Hijau kemudian diatur lebih jauh
lagi dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035.
Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan mengenai pedoman
penyusunan standar industri hijau (SIH) yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015. Standar Industri Hijau merupakan
acuan para pelaku industri dalam menyusun secara konsensus terkait dengan bahan
baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen pengusahaan,
pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri
hijau.
Permenperin yang merupakan bagian dari amanat UU No. 3 tahun 2014
tentang Perindustrian ini menjelaskan, perencanaan penyusunan SIH dilakukan
dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain: kebijakan nasional di bidang
standarisasi, perkembangan industri di dalam dan luar negeri, perjanjian
internasional, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sementara itu, dalam penyusunan SIH diterapkan beberapa prinsip
diantaranya: transparansi dan keterbukaan, konsensus dan tidak memihak, efektif
dan relevan, koheren, serta dimensi pengembangan. Penyusunan SIH juga harus
memperhatikan metode dan jenis verifikasi serta perolehan data yang tepat, benar,
konsisten, dan tervalidasi.
Target yang ditetapkan untuk industri penetapan standar industri hijau tahun
2018 adalah sebesar 17 persen (4 RASIH). Realisasi tahun 2018 adalah sebanyak 5
RASIH yang telah ditetapkan, atau realisasi capaian sebesar (5/24) x 100% = 21%. 5
(lima) RASIH yang telah ditetapkan pada tahun 2018 adalah :
RASIH Industri Produk Makanan Ringan;
RASIH Industri Cat dan Tinta Cetak :Industri Cat Berbasis Air;
RASIH Industri Cat dan Tinta Cetak: Industri Cat Berbasis Pelarut Organik;
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
70
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
RASIH Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat
atau lebih – Silincer Material (Felt) ;
RASIH Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat
atau lebih – Silincer.
Kegiatan ini berhasil dengan realisasinya diatas 100 % karena adanya
dukungan dan kerjasama yang baik dengan perusahaan industri dan Asosiasi
Industri sehingga data yang diperlukan dalam proses perumusan SIH dapat
terkumpul secara cepat dan akurat. Selain itu proses perumusan SIH juga menjadi
efektif dan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini menjadi penentu dari
keberhasilan yang dicapai.
Terdapat efisiensi dalam hal koordinasi dengan industri karena
menggunakan jalur koordinasi melalui asosiasi.
c. Kendala
Kendala terbesar dalam penyusunan SIH adalah minimnya ketersediaan data
baik data primer dan sekunder. Data tersebut sangat diperlukan dalam menyusun
baseline untuk penetapan batasan awal kriteria dalam RASIH. Kebanyakan
perusahaan industri menyampaikan data yang tidak faktual dan tidak menunjukkan
kondisi yang sebenarnya. Hal ini dapat menimbulkan misleading terhadap batasan
yang akan disusun.
Kurangnya dukungan dari Asosiasi dan beberapa perusahaan industri yang
membuat proses penyusunan RSIH menjadi terhambat. Meskipun telah dijelaskan
mengenai latar belakang dan manfaat dari perumusan ini, namun pihak-pihak
tersebut masih beranggapan bahwa SIH ini nantinya akan menghambat proses
produksi perusahaan, sehingga diputuskan untuk menghentikan proses
perumusannya.
Selain itu, ketersediaan benchmark atau best practice sebagai acuan masih
sangat sedikit. Sistem label ramah lingkungan, ekolabel, atau standar lingkungan
lainnya di negara-negara maju tidak serta merta dapat dijadikan acuan dalam
penetapan batasan dalam RASIH. Skema standar yang paling mendekati skema SIH
adalah China Cleaner Production Standard yang dikeluarkan oleh Ministry of
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
71
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Environmental Protection (MEP) of China. Namun, berbeda dengan sistem SIH,
CCPS mengenal sistem rating: bronze, silver, dan gold.
d. Rekomendasi
Pada tahun 2019 diharapkan kesemua RASIH tersebut akan dapat
ditetapkan menjadi SIH melalui peraturan menteri perindustrian. Selain itu, juga
Penyusunan SIH TA. 2019 direncanakan sesuai arahan Menteri Perindustrian yaitu
akan mendorong industri di sektor logam dasar, makanan dan minuman, alat
angkutan, mesin dan perlengkapan, kimia, farmasi, dan elektronika.
VI. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri
a. Hasil yang telah dicapai
Sasaran strategis meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri dengan
indikator kinerja tingkat kepuasan pelanggan dihitung berdasarkan rata-rata indeks
kepuasan pelanggan atas layanan Balai Besar, Baristand Industri dan Balai Sertifikasi
Industri. Berikut adalah hasil yang telah dicapai dari indikator kinerja tingkat
kepuasan pelanggan:
Tabel 3.30. Target dan Realisasi Indikator VI.1
b. Analisis capaian kinerja
Balai Besar, Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri merupakan Unit
Pelayanan Teknis (UPT) yang memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat,
khususnya dunia industri. Salah satu cara untuk mengetahui kualitas layanan yang
diberikan adalah melalui pengukuran tingkat kepuasan pelanggan.
Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting
bagi instansi penyedia jasa layanan. Dengan mengetahui tingkat kepuasan
pelanggan, maka dapat diketahui sejauh mana kualitas layanan yang diberikan
kepada pelanggan. Balai Besar dan Baristand Industri di Lingkungan BPPI sebagai
instansi penyelenggara jasa layanan teknis perlu mengetahui kualitas pelayan
yangtelah diberikan salah satunya melalui tingkat kepuasan pelanggan. Pada
Indikator Kinerja VI Target Realisasi % Capaian
Tingkat Kepuasan Pelanggan Indeks 3,6 Indeks 3,6 100%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
72
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
umumnya Satker di lingkungan BPPI mengukur kepuasan pelanggan secara
kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan yang dapat
mengukur tingkat harapan dan kinerja pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan.
Kuesioner diberikan kepada seluruh pelanggan yang telah mendapatkan jasa layanan
teknis berupa Pengujian, Sertifikasi, Pelatihan, dan Rancang Bangun Perekayasaaan
Industri (RBPI).
Survey kepuasan pelanggan yang dilakukan Balai Besar/Baristand/Balai
Sertifikasi Industri dengan menggunakan metode tertentu melalui kuesioner yang
telah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Adapun target yang ditetapkan adalah
skala indeks 3,6 dengan range indeks 1-4. Sampai Desember 2018, berdasarkan
seluruh kuesioner yang telah dikumpulkan, dari 3512 responden rata-rata tingkat
kepuasan dari 23 balai yang ada di lingkungan BPPI (11 Balai Besar, 11 Baristand
Industri dan 1 Balai Sertifikasi Industri) telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu
Skala Indeks 3,6 (realisasi 100%). Jumlah Responden dengan indeks 1 sebanyak 6
responden, jumlah Responden dengan indeks 2 sebanyak 146 responden, jumlah
Responden dengan indeks 3 sebanyak 1.961 responden dan jumlah Responden
dengan indeks 4 : sebanyak 1.780 responden. Berdasarkan hasil perhitungan rata -
rata indeks kepuasan pelanggan pada Balai Besar, Baristand Industri dan Balai
Sertifikasi Industri : 3,6 %.
Pengolahan data kuesioner dilakukan dengan metode pengukuran Skala
yang digunakan untuk mengukur nilai harapan dan kinerja adalah skala likert 1
sampai 5. Nilai 1 (satu) berarti “sangat tidak berharap” untuk kelompok harapan dan
berarti “sangat buruk” untuk kelompok kinerja. Sedangkan nilai 5 (lima) berarti
“sangat berharap” untuk kelompok harapan dan berarti “sangat baik” untuk
kelompok kinerja
Tabel 3.31 Indeks Kepuasan Pelanggan
2015 2016 2017 2018
Target Indeks Kepuasan Pelanggan (skala 1-4)
3,5 3,5 3,5 3,6
Realisasi (skala 1-4) 3,8 3,5 3,5 3,6
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
73
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah penyusunan
kuesioner, penyebaran kuesioner, rekapitulasi hasil kuesioner dan perhitungan skala
indeks kepuasan pelanggan.
Efisiensi dari kegiatan ini, beberapa Balai sudah menggunakan survey online
sehingga lebih memudahkan Balai dalam meminta konsumen untuk mengisi
meskipun konsumen tersebut tidak datang langsung dan subjek kuesioner lebih tepat
sasaran sebagai pengguna jasa bukan kurir yang biasanya jadi perantara mengambil
hasil sampel.
c. Kendala
Adapun kendala dari pengukuran indeks kepuasan pelanggan ini adalah:
Belum tersosialisasi dengan baik informasi mengenai sarana pengaduan
kepada pelanggan;
Beberapa satker belum menetapkan SOP mengenai standar waktu
penyelesaian pengaduan secara resmi ;
Terdapat kuesioner yang belum dikembalikan oleh responden;
d. Rekomendasi
Rekomendasi dan langkah antisipatif yang akan dilakukan terkait indikator kinerja
tingkat kepuasan pelanggan di tahun-tahun mendatang adalah :
Mensosialisasikan informasi mengenai sarana pengaduan kepada pelanggan.
Memenyusun SOP mengenai standar waktu penyelesaian pengaduan resmi.
Meningkatkan promosi, publikasi, diseminasi, dan sosialisasi jasa layanan
teknis terhadap masyarakat industri dan penambahan ruang lingkup
pengujian;
Diusahakan peningkatan jumlah pelanggan yang mengisi survey melalui
strategi-strategi pemasaran;
Meningkatkan pelayanan terhadap publik untuk mendapatkan kepercayaan
dan mencapai kepuasan pelanggan;
Perlunya diadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM
Pelayanan Publik;
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
74
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Meningkatkan komunikasi kepada pelanggan terhadap pentingnya evaluasi
tingkat kepuasan pelanggan untuk perbaikan pelayanan jasa teknis.
Nilai indeks kepuasan pelanggan tersebut diharapkan memacu Satker untuk
memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.
VII. Sasaran Strategis VII: Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi
Indikator kinerja ini dihitung dari Rata-rata satker yang telah mencapai level
maturitas 3,2 dibandingkan dengan total satker BPPI (25 satker). Tingkat Maturitas
menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang berstruktur dan
berkelanjutan.
a. Hasil yang telah dicapai
Sasaran strategis meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dengan
indikator kinerja tingkat kepuasan pelanggan dihitung dengan Rata-rata satker yang
telah mencapai level maturitas 3,2 dibandingkan dengan total satker BPPI (25
satker). Tingkat Maturitas menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP
yang berstruktur dan berkelanjutan. Berikut adalah hasil yang telah dicapai dari
indikator kinerja tingkat kepuasan pelanggan:
Tabel 3.32. Target dan Realisasi Indikator VII.1
b. Analisis capaian kinerja
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu area
perubahan yang harus dilakukan untuk mendukung terlaksananya reformasi
birokrasi. Sebagaimana diketahui, untuk mendorong reformasi birokrasi terdapat 8
(delapan) area perubahan yang harus dilakukan yaitu: manajemen perubahan,
penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan
kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN,
penguatan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kualitas pelayanan
Indikator Kinerja VII Target Realisasi % Capaian
Tingkat Maturitas Satker di lingkungan BPPI mencapai level 3,2
82% 96% 117%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
75
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
publik. Secara khusus, SPIP diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan
akuntabilitas kinerja unit di lingkungan Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu,
penerapan SPIP menjadi salah satu kunci keberhasilan reformasi birokrasi yang
dilakukan.
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008, setiap pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam
rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi
pemerintah yang memuat pernyataan dan arahan spesifik, terukur, dapat dicapai,
realistis, dan terikat waktu. Tujuan tersebut selanjutnya dikomunikasikan kepada
seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pimpinan harus
menetapkan strategi operasional yang konsisten serta strategi menajemen
terintegrasi dan rencana penilaian risiko.
Jumlah Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan BPPI pada TA. 2018 terdiri dari 24
balai yang ada di lingkungan BPPI (11 Balai Besar, 11 Baristand Industri, 1 Balai
Sertifikasi Industri dan 1 Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri, 1
Sekretariat dan 4 Pusat (untuk penyelenggaraan SPIP Satker Sekretariat da Pusat
dianggap 1 Satker), sehingga total Satker di Lingkungan BPPI sebanyak 25 Satker.
Adapun target yang ditetapkan untuk indikator Tingkat Maturitas Satker di
lingkungan BPPI mencapai level 3,2 adalah 82% (21 Satker mencapai level maturitas
3,2). Realisasi TA. 2018 adalah sebanyak 24 Satker sudah mencapai level maturitas
3,2 dan 1 satker belum mencapai level maturitas 3,2, atau realisasinya mencapai 96%.
Berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP 25 Satker BPPI
a. BPPI Pusat (tingkat maturitas SPIP mencapai 3,8)
b. 11 Balai Besar (Semua Satker tingkat maturitas SPIP mencapaai 3,2)
c. 11 Baristand Industri (semua satker tingkat maturitas SPIP mencapaai 3,2)
d. 1 Balai Sertifikasi Industri (tingkat maturitas SPIP mencapaai 3,3)
e. 1 BPPSI Pekanbaru ( tingkat maturitas SPIP : 2,7).
Sehingga capaian indikator ini adalah : (24 satker/ 25 satker)*100% = 96%.
Jika dibandingkan dengan tahun 2017, terjadi peningkatan jumlah satker yang
mencapai level maturitas 3. Hal ini disebabkan karena segera dilakukannya tindak lanjut
dari rekomendasi yang diberikan oleh tim penilai maturitas Itjen pada saat penilaian
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
76
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
maturitas SPIP tahun yang lalu, baru beberapa yang ditindaklanjuti oleh Balai
Besar/Baristand terkait. Berikut perbandingkan tingkat maturitas SPIP satker BPPI
tahun 2016-2018 :
Tabel 3.33 Tingkat Maturitas SPIP Satker BPPI (2016-2018)
No Satker
Tingkat Maturitas
tahun 2016
Tingkat Maturitas
tahun 2017
Tingkat Maturitas
tahun 2018
1 Balai Besar Kimia Kemasan 3,298 3,698 3,99
2 Balai Sertifikasi Industri 3,018 3,443 3,3
3 Balai Besar Industri Agro 3,684 3,880 3,9
4 Balai Besar Logam dan Mesin 3,116 3,459 3,24
5 Balai Besar Pulp & Kertas 3,305 3,422 3,7
6 Balai Besar Tekstil 3,202 3,723 3,8
7 Balai Besar Keramik 3,399 3,480 3,44
8 Balai Besar Bahan dan Barang Teknik 3,373 3,632 3,5
9 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
3,208 3,352 3,8
10 Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik 3,216 3,475 4,1
11 Balai Besar Kerajinan dan Batik 3,283 3,475 3,6
12 Balai Besar Industri Hasil Perkebunan 3,073 3,405 3,7
13 Baristand Industri Surabaya 3,431 3,644 3,7
14 Baristand Industri Aceh 2,807 3,386 3,4
13 Baristand Industri Medan 2,857 3,182 3,3
16 Baristand Industri Palembang 2,925 3,093 3,45
17 Baristand Industri Pontianak 3,114 3,449 3,4
18 Baristand Industri Lampung 2,832 3,039 3,48
19 Baristand Industri Padang 3,061 3,450 3,45
20 Baristand Industri Samarinda 2,777 3,297 4,1
21 Baristand Industri Banjarbaru 3,080 3,286 3,24
22 Baristand Industri Ambon 2,877 3,218 3,9
23 Baristand Industri Manado 2,536 3,091 3,4
24 BPPI Pusat 3,216 3,374 3,87
25 BPPSI - - 2,7
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
77
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah melakukan
bimbingan dan monitoring pelaksanaan SPIP serta pendampingan penilaian maturitas
SPIP di Balai Besar, Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri serta workshop
penyuaunan LKK SPIP Satker BPPI. Bila dibandingkan dengan target pemerintah tahun
2019 mencapai maturitas 3, maka rata-rata Satker di lingkungan BPPI telah
mencapainya.
c. Kendala
Adapun kendala dari pencapaian tingkat maturitas Satker di Lingkungan BPPI ini
antara lain :
Beberapa Satgas masih belum memahami teknik-teknik penyusunan LKK SPIP.
Hal ini terjadi karena pergantian Ketua atau Anggota tim dimana tidak terjadi
transfer knowledge antara Satgas lama dengan Satgas baru, sehingga beberapa
Satgas mengalami kesulitan dalam mengisi atau menyusun LKK masing-masing
Satker;
Pada beberapa Satker penyusunan LKK yang menjadi tanggung jawab tiap-tiap
koordinator kegiatan masih belum berjalan secara lancar karena kurangnya
kepedulian, kedisiplinan ataupun kurangnya pengetahuan koordinator kegiatan
dalam menyusun risiko
Masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam identifikasi risiko termasuk
pernyataan risiko dan penyebabnya;
Masih terdapat balai dalam menyusun ataupun identifikasi risiko belum
melibatkan koordinator kegiatan/seluruh pegawai.
d. Rekomendasi
Adapun rekomendasi untuk perbaikan pencapaian indikator ini adalah:
Pada tahun berikutnya perlu dilakukan workshop penyusunan LKK SPIP yang
lebih komprehensif, sehingga diperoleh LKK yang tepat sasaran baik pada
pengisian matriks resiko, pembuatan daftar resiko, peta resiko dan 5 (lima) status
resiko yang paling utama yang dipilih yang perlu yang sangat segera direspon dan
ditindaklanjuti;
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
78
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kesulitan dalam mengisi atau menyusun LKK masing-masing Satker dapat
dikomunikasikan kepada Sekretariat BPPI sebagai Koordinator Satker BPPI
untuk nantinya dapat ditindaklanjuti, sehingga menjadi sebuah LKK yang tepat
sasaran;
Dibutuhkan peran aktif dari para Satgas SPIP dan Tim SPIP serta dapat
mengkomunikasikannya penyusunan LKK ini kepada penanggung jawab resiko
kegiatan.
Mendorong balai agar segera menindaklanjuti hal-hal yang disarankan terkait
peningkatan maturitas SPIP di Satker masing-masing;
Mendorong setiap Satker agar mengikutsertakan setiap koordinator kegiatan
dalam penyusunan LKK SPIP serta melakukan sosialisasi LKK yang telah disusun
agar seluruh pegawai mengetahuinya;
Mendorong Satgas agar melaporkan hasil pemantauan sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan.
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja RPJMN
Pada TA. 2018, realisasi program/kegiatan BPPI berdasarkan dokumen
RPJMN 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 3.34
Perkembangan Kinerja BPPI Berdasarkan Dokumen RPJMN 2015-2019
No Program / Kegiatan
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
T R T R T R T R T
1 Perencanaan Kebijakan standardisasi Industri
Meningkatnya RSNI, ST, dan PTC
100 120 100 102 100 95 100 105 100
Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI, ST dan/atau PTC
14 30 10 10 10 19 10 20 10
Tersusunnya skema sertifikasi produk SNI, ST, dan/atau PTC
6 7 6 7 6 5 6 7 6
Terlaksananya pengawasan SNI, ST, dan PTC
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
79
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
2 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Jumlah industri yang mengikuti expo produk-produk industri hijau di dalam dan luar negeri
12 13 - - - - - - -
Jumlah industri yang memperoleh informasi benefit penerapan industri hijau
350 322 - - - - - - -
3 Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
Jumlah Perusahaan/Balai yang mengikuti expo tingkat nasional
6 9 6 23 6 10 6 72 6
Jumlah Perusahaan yang mendapatkan penghargaan Rintisan Teknologi Industri
- 4 8 - - 6 11 -
Program/kegiatan Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup seperti yang
tercantum pada tabel di atas merupakan program Quick Wins TA. 2015, sehingga untuk TA.
2016 sampai TA. 2019 tidak ditetapkan targetnya. Hampir seluruh indikator kinerja TA. 2018
capaiannya telah melampaui target bahkan beberapa indikator misalnya Meningkatnya
RSNI, ST, dan PTC, jumlah Perusahaan/Balai yang mengikuti expo tingkat nasional dan
jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan Rintisan Teknologi Industri telah
mencapai realisasi yang tinggi.
Tabel 3.35
Capaian Kinerja RPJMN 2018 No Program/Kegiatan Indikator 2018
T R
1 Perencanaan Kebijakan standardisasi Industri
Meningkatnya RSNI, ST, dan PTC 100 105
Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI, ST dan/atau PTC
10 20
Tersusunnya skema sertifikasi produk SNI, ST, dan/atau PTC
6 7
Terlaksananya pengawasan SNI, ST, dan PTC 3 3
2 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Jumlah industri yang mengikuti expo produk-produk industri hijau di dalam dan luar negeri
- -
Jumlah industri yang memperoleh informasi benefit penerapan industri hijau
- -
3 Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
Jumlah Perusahaan/Balai yang mengikuti expo tingkat nasional
6 72
Jumlah Perusahaan yang mendapatkan penghargaan Rintisan Teknologi Industri
6 11
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
80
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
VIII. Program/ Kegiatan I : Perencanaan Kebijakan standardisasi Industri
Program/ Kegiatan Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri memiliki 4
(empat) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah:
1 Meningkatnya RSNI, ST, dan PTC
2 Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI, ST dan/atau PTC
3 Tersusunnya skema sertifikasi produk SNI, ST, dan/atau PTC
4 Terlaksananya pengawasan SNI, ST, dan PTC
I.1. Indikator Kinerja : Meningkatnya RSNI, ST dan PTC
a. Hasil yang telah dicapai
Program/ kegiatan perencanaan kebijakan standardisasi industri dengan
indikator kinerja meningkatnya RSNI, ST dan PTC dihitung berdasarkan jumlah
RSNI, ST dan PTC yang disusun pada tahun 2018. Berikut adalah hasil yang telah
dicapai dari indikator kinerja meningkatnya RSNI, ST dan PTC :
Tabel 3.36
Target dan Realisasi Indikator I.1
b. Analisis capaian kinerja
Berikut hasil capaian RSNI3, ST dan PTC yang telah disusun pada TA 2018:
Tabel 3.37 Capaian RSNI3, ST dan PTC Tahun 2018
KT/SKT No Judul PNPS
31-01 Elektronika untuk rumah tangga
1 Mechanical structures for electronic equipment –Thermal management for cabinets in accordance with IEC 60297 and IEC 60917 series – part 1: Design guide : interface dimension and provision for thermoelectrical cooling systems (pertier effect)
2 Bank daya (powerbank) – Bagian 1: Keselamatan
3 Audio/video – Teknologi informasi dan komunikasi peralatan Bagian 1. Persyaratan keselamatan
4 Kapasitor yang digunakan dalam tabung fluorescen dan sirkuit lampu lainnya – Persyaratan kinerja
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Meningkatnya RSNI, ST dan PTC 100 RSNI 105 RSNI 105%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
81
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
KT/SKT No Judul PNPS
5 Secondary cell and batteries alkaline or other non acid electrolytes-safety requirement for portable sealed secondary cells, and for baekstiltteries made from them, for use in portable applications-part 2: Lithium system
6 Perkakas listrik genggam dioperasikan motor – Keselamatan – Bagian 1 Persyaratan umum
65-06 Produk Kimia dan Agrokimia
7 Kapur untuk pertanian
8 Pupuk organik padat
9 Parakuat diklorida teknis
77-01-S1 Tabung Gas, Kompor, Aluminium dan Produk Pengecoran
10 Kompor gas LPG
83-01, Industri karet dan plastik
11 Sistem perpipaan plastik untuk pasokan bahan bakar gas - Sistem perpipaan poliamida tanpa plasticider (PA-U) dengan sambungan fusi dan sambungan mekanis - Bagian 1 : Umum
12 Sistem perpipaan plastik untuk pasokan bahan bakar gas - Sistem perpipaan poliamida tanpa plasticider (PA-U) dengan sambungan fusi dan sambungan mekanis - Bagian 2 : Pipa
13 Sistem perpipaan plastik untuk pasokan bahan bakar gas - Sistem perpipaan poliamida tanpa plasticider (PA-U) dengan sambungan fusi dan sambungan mekanis - Bagian 3: Fitting
81-01 Industri Kaca 14 Kaca berpola
82-02 Industri Keramik
15 Ubin keramik - bagian 1: Pengambilan contoh dan dasar keberterimaan
16 Ubin keramik - Bagian 4: Penentuan kuat lentur dan beban lentur
17 Ubin keramik - Bagian 8: Penentuan muai panas linier
18 Ubin keramik - Bagian 9: Penentuan ketahanan terhadap kejut suhu
19 Ubin keramik - Bagian 13: Penentuan ketahanan terhadap bahan kimia
20 Ubin keramik - bagian 14: Penentuan ketahanan terhadap noda
21 Ubin keramik – Definisi, klasifikasi, karakteristik dan penandaan
87-01, Industri Cat dan Warna
22 Cat kayu transparan - Bagian 3 : Pewarna kayu
23 Cat kayu transparan - Bagian 4 : sealer
24 Cat pelapis anti bocor berbasis air
25 Tinta penanda khusus pemilih berbahan perak nitrat (AgNO3)
26 Cat dan pernis - Preparasi ekstrak asam dari cat cair atau sebuk
21-01-S1, Permesinan dan Alsintan
27 Egrek
59-01, Tekstil dan produk tekstil
28 Tekstil - Zat warna - Bagian 1: Prinsip umum pengujian identifikasi zat warna pada bahan tekstil berwarna
29 Tekstil - Kain rajut - Cara uji berat kain per satuan panjang dan berat kain persatuan luas
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
82
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
KT/SKT No Judul PNPS
30 Tekstil - Kain jok
31 Tekstil - Istilah dan definisi kain tenun tradisional
32 Tekstil - Kain sarung
33 Tekstil - Kain ihram
34 Kain tekstil - Cara uji ketahanan terhadap pembasahan permukaan (uji siram)
35 Tekstil - Geotekstil nir tenun (non woven) serat stapel poliester dan polipropilena untuk filtrasi dan separasi
36 Ukuran pakaian dalam pria
37 Tekstil - Karpet jeratan bulu (loop pile carpet)
85-01, Teknologi kertas
38 Pulp - Penggilingan di laboratorium- Bagian 2 : Metode PFI mill
39 Kertas dan karton - Cara uji ketahanan minyak - Bagian 2 : Uji daya tolak permukaan
40 Kertas dan karton - Cara uji daya tembus udara (rentang medium) - Bagian 3L Metode bendsten
41 Karton dupleks
42 Kertas dan karton - Cara uji kekuatan ikatan internal
43 Kertas dan karton - Cara uji ketahanan lengkung - Bagian 2 : Alat uji tipe Taber
44 Kertas dan karton tahan minyak
45 Karton salut
46 Pulp - Cara uji abu tidak larut asam
47 Kertas pembentuk rokok
48 Kertas dan karton - Cara uji derajat putih CIE (D65/100)( kondisi siang hari di luar ruangan)
49 Kertas, karton, dan pulp - Cara uji faktor pantulan biru baur - Bagian 1 : Kondisi siang hari di dalam ruangan (derajat cerah ISO)
50 Kertas dan karton - Cara uji warna dengan pantulan baur - Bagian 1 : Kondisi siang hari di dalam ruangan (C/2)
59-02, Kulit, Produk kulit, dan Alas kaki
51 Kulit - Penentuan penggelembungan dan kekuatan permukaan ( Metode bola meletup)
52 Kulit - Uji ketahanan luntur warna - Ketahanan luntur warna terhadap penggosokan
53 Kulit - Uji fisis dan mekanis - Penentuan kelemasan
54 Kulit - Uji fisis dan mekanis - Penentuan permeabilitas uap air
55 Kulit - Uji fisi dan mekanis - Penentuan penyerapan air statis
56 Kulit - Uji fisi dan mekanis - Penentuan temperatur penyusutan hingga 100 C
57 Kulit - Penentuan ketahanan abrasi - Bagian 1 : Metode Taber
58 Kulit - Penentuan ektahanan air pada kulit yang fleksiberl - Bagian 1 : Kompresi linier berulang (penetrometer)
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
83
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
KT/SKT No Judul PNPS
59 Kulit - Penentuan ketahanan nbengkung - Bagian 2 : Metode bengkung vamp
60 Kulit - Uji fisis dan meaknis - Penetuan kekuatan sobek - Bagian 2 : Sobekan dua tepi
61 Kulit - Uji Kimiawi - Persiapan contoh uji pengujian kimiawi
62 Kulit - Uji fisis dan mekanis - Persiapan dan pengkondisian contoh uji
63 Kulit - Uji kimiawi, fisis, mekanis dan ketahanan luntur - Lokasi pengambilan contoh uji
21-01, Permesinan dan produk permesinan
64 Mesin panen padi kombinasi (paddy combine harvester) - Syarat mutu dan metode uji
65 Mini tiller - Mesin pengolahan tanah sekunder - Syarat mutu dan metode uji
66 Katup tabung DME
67 regulator tekanan rendah untuk tabung DME
83-01, Industri Karet dan plastik
68 Ban mobil penumpang (revisi)
69 Ban truk dan bus (revisi)
70 Ban truk ringan
71 Ban sepeda motor
67-04, Makanan dan Minuman
72 Bihun instan
73 Pasta
74 Daging luncheon
75 Daging asap
76 Gula sukrosa cair
77 Gula coklat sukrosa
21-01, Permesinan dan produk permesinan
78 Alat penyimpanan produk holtikultura paska panen menggunakan teknologi ozon - Syarat mutu dan metode uji
79 Pompa rotodinamik - Uji keberterimaan unjuk kerja hidrolisi - Kelas 1, 2, dan 3
80 Ketel uap dan bejana tekan - Bagian 1: Tata cara untuk konstruksi ketel uap
81 Spesifikasi meter air minum
59-01-S1,Batik dan Produk Batik
82 Istilah batik
83 Batik cap - Kain ciri syarat mutu dan metode uji
84 Batik kombinasi - Kain - Ciri, Syarat mutu dan metode uji
85 Batik tulis - Kain - Ciri syarat mutu dan metode uji
67-04-S1, Minuman
86 Minuman beralkohol beraroma
87 krimer kental manis
88 kopi premiks
71-03, Kimia Pembersih
89 Pelembut pakaian
90 Pewangi pelicin pakaian
91 Pembersih lantai
92 Penghilang noda
93 Pembersih kaca
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
84
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
KT/SKT No Judul PNPS
77-01-S2, Produk Logam Non Besi
94 Peralatan masak (cookware) dari logam
95 Peralatan makan dan alat bantu masak dan saji dari baja tahan karat (flatware)
77-01, Logam, Baja dan produk Baja
96 bus bar tembaga
97 bilet aluminium
67-04, Makanan dan Minuman
98 Minyak goreng sawit
71-01, Teknologi Kimia
99 khlor cair
97-02, Furnitur
100 Furnitur - Meja kerja kantor
101 Furnitur - Kursi kerja kantor
102 Furnitur - Unit penyimpanan - Penentuan kekuatan dan ketahanan
103 Furnitur - Unit penyimpanan - Penentuan stabilitas
71-04, Industri Kimia Organik
104 Natrium karboksimetil selulosa teknis
105 Natrium karboksimetil selulosa tara pangan
Apabila dibandingkan, jumlah RSNI3 yang disusun dari tahun 2014 sampai
dengan tahun 2017 dan RSNI3 yang disusun tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.37 Capaian RSNI, ST dan PTC tahun 2014-2018
Indikator Kinerja Target dan Realisasi TA
2014 2015 2016 2017 2018
T R T R T R T R T R
Tersusunnya RSNI, ST dan PTC (RSNI3)
100 132 100 120 100 102 80 95 100 105
Target pada Tabel di atas berbeda-beda mengikuti anggaran yang diberikan,
sehingga belum tentu sama dengan Renstra. Jika dibandingkan dengan tahun
2014-2015, TA 2018 menghasilkan RSNI3 paling sedikit tetapi lebih banyak dari
tahun 2016-2017.
Perumusan RSNI melalui beberapa tahapan dan melibatkan sektor (Direktorat
Pembina Industri, Kemenperin). RSNI3 dihasilkan dari RSNI2 yang telah
melalui rapat konsensus. RSNI2 sendiri merupakan hasil dari RSNI1 hasil
pembahasan rapat teknis yang biasanya diselenggarakan oleh Direktorat
Pembina Industri, Kemenperin. Dalam perumusan RSNI 2018 ini di lakukan
oleh 21 komtek/subkomtek (5 subkomtek dan 16 komtek).
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
85
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
c. Kendala
Tidak ada kendala dalam mencapai Indiator kinerja meningkatnya RSNI, ST
dan PTC. Namun yang peru menajdi catatan adalah perlunya meningkatkan
koordinasi dengan stakeholder.
d. Rekomendasi
Perbaikan untuk tahun anggaran TA 2019 adalah peningkatan koordinasi
dengan Direktorat Pembina Industri dan BSN dalam proses perumusan RSNI
serta lebih meningkatkan monitoring pelaksanaan perumusan SNI agar tetap
dapat mencapai target pada tahun 2019.
I.2. Indikator Kinerja : Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI, ST
dan/atau PTC
a. Hasil yang telah dicapai
Dalam rangka mendukung pemberlakuan SNI yang diberlakukan secara
wajib. Pustan Industri menyiapkan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang mampu
melakukan sertifikasi dan pengujian terhadap SNI secara wajib.
Tabel 3.38 Target dan Realisasi Indikator I.2
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Tersusunnya regulasi teknis 10 Regulasi 20 Regulasi 200
Berikut hasil capaian regulasi teknis yang disusun pada Tahun 2018 dari 20
Naskah yang di dalamnya terdapat 16 naskah yang sudah di jadikan
permenperin dan 4 naskah sedang menunggu pengesahan untuk dijadikan
permenperin
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018
tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Lampu Swabalast Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Secara Wajib
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
86
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
IND/PER/7/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka
Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Persyaratan
Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida, Dan Kadar Logam Terekstraksi Pada
Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74/M-
IND/PER/10/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka
Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu
Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kakao Bubuk Secara Wajib
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kompor Gas Dengan Sistem
Pemantik Secara Wajib
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)
Dan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis
Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara
Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk Industri
Elektronika Secara Wajib
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
87
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22/M-IND/PER/3/2013 tentang
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan
dan Pengawasan Standar Nasional (SNI) Kaca Lembaran Secara Wajib
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan
dan Pengawasan Standar Nasional (SNI) Ban Secara Wajib
Peraturan Menteri tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka
Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional (SNI) Semen Secara
Wajib
Peraturan Menteri tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional (SNI) Produk Melamin - Perlengkapan
Makan dan Minum Secara Wajib.
Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/12/2017 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional (SNI) Keramik Secara Wajib.
Peraturan Menteri tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka
Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional (SNI) Selang Kompor
Liquefied Petroleum Gas Secara Wajib.
Naskah Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/5/2017 tentang LPK dalam
rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Kopi Instan secara wajib;
Naskah Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor Nomor 11/M-IND/PER/3/2017 tentang LPK
dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Air Mineral, Air
Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun secara wajib; dan
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
88
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Naskah Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/7/2013 tentang Penunjukan
LPK dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Spesifikasi Meter
Air Minum secara wajib.
Naskah Peraturan Menteri Perindustrian tentang LPK dalam rangka
Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Regulator Secara Wajib, bersama ini
kami sampaikan Naskah Peraturan Menteri Perindustrian tentang LPK
dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Regulator Tekanan
Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG Secara
Wajib
Apabila dibandingkan, jumlah regulasi teknis yang disusun dari tahun
2014 sampai dengan tahun 2017 dan regulasi teknis yang disusun tahun 2018
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.39 Capaian regulasi teknis yang disusun tahun 2014-2018
Indikator Kinerja Realisasi TA
2014 2015 2016 2017 2018
Regulasi teknis yang disusun (Regulasi)
32 30 35 19 20
Konsep Permenperin yang dipanelkan TA 2018, ada sebanyak 16 konsep Permen
yang terbit/diundangkan pada Tahun 2018. Dibandingkan dari 4 tahun terakhir,
realisasi capaian TA 2018 terbilang rendah namun lebih tinggi daripada capaian
tahun 2017.
Di tahun 2018 terdapat 6 penambahan LPK yaitu 9 Lab Penguji dan 2
LSPro sehingga jumlah LPK meningkat menjadi 135LPK.
Tabel 3.40 Penambahan LPK pada Tahun 2018
No LSPro Lab Penguji
1 Global Inspeksi Sertifikasi PT.Pupuk Kaltim
2 Anugerah Global Superintending PT.Jakarta Cakratunggal SteelMils
3 PPPTMGB Lemigas
4 Wiraswasta Gemilang Indonesia
5 Oil Clinic PT.Pertamina
6 PT.Petrolab Service
7 PT.Sadikun Niagamas Raya
8 PT.Gunung Raja Paksi
9 PT.Surveyor Indonesia
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
89
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Gambar 2. Jumlah LPK selama 5 tahun terakhir
b. Analisis capaian kinerja
Berdasarkan hasil FGD Penilaian Kemampuan LPK, selama tahun 2018
telah dihasilkan sebanyak 20 Konsep Permenperin, 4 Konsep Permenperin
diantaranya belum ditetapkan.
Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan
Peraturan Menteri Tentang Penunjukan LPK Dalam Rangka Pemberlakuan SNI,
ST dan/atau PTC Secara wajib sebagai berikut:
1. Permohonan penunjukan oleh LPK/masa berlaku Peraturan Menteri
Perindustrian Republik Indonesia tentang penunjukan LPK yang telah habis
masa berlakunya.
2. Pengumpulan data akreditasi dan kompetensi LPK.
3. Evaluasi dan/atau verifikasi LPK.
4. Panel dan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Perindustrian
Republik Indonesia tentang Penunjukan LPK.
Untuk Pelaksanaan Forum LPK pada kegiatan Penyusunan Rancangan
Peraturan Menteri Tentang Penunjukan LPK Dalam Rangka Pemberlakuan SNI,
ST dan/atau PTC Secara wajib dilakukan pada tanggal 1 sampai 2 November
2018 di hotel Salak Tower Bogor, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
1. Rapat Persiapan untuk menentukan waktu dan tema
2. Identifikasi Peserta dan Narasumber Forum LPK
121 124
78 7988
34 38 4045 47
155162
118124
135
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2014 2015 2016 2017 2018
Lab Penguji
LSPro
LPK
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
90
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
3. Menyebarkan Undangan
4. Pelaksanaan Kegiatan
5. Pelaporan
Untuk Pelaksanaan FGD Penyusunan Pedoman Tata Cara Penunjukan,
Pelaporan dan Pengawasan LPK pada kegiatan Penyusunan Rancangan
Peraturan Menteri Tentang Penunjukan LPK Dalam Rangka Pemberlakuan SNI,
ST dan/atau PTC Secara wajib dilakukan pada tanggal 16 sampai 17 November
2018 di hotel Grand Savero bogor, dengan tahapan pelaksanaan sebagai
berikut :
1. Rapat Persiapan untuk menentukan waktu dan tema
2. Identifikasi Peserta dan Narasumber FGD Penyusunan Pedoman Tata Cara
Penunjukan, Pelaporan dan Pengawasan LPK
3. Menyebarkan Undangan
4. Pelaksanaan Kegiatan
5. Pelaporan
c. Kendala
Beberapa kendala yang dihadapi TA 2018 adalah proses untuk
mendapatkan pengesahan dari Menperin memakan waktu yang lebih lama
dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, rencana beberapa SNI yang akan
diwajibkan tahun ini juga tertunda.
d. Rekomendasi
Perbaikan untuk tahun anggaran 2019 yaitu melakukan proses
penunjukan LPK sesuai dengan surat edaran Kepala BPPI sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan.
I.3. Indikator Kinerja : Tersusunnya skema sertifikasi produk SNI, ST, dan/atau PTC
a. Hasil yang telah dicapai
Skema sertifikasi sangat diperlukan untuk keseragaman proses sertifikasi
produk dalam rangka pemberlakuan SNI yang diberlakukan secara wajib.
Skema sertifikasi mengatur jumlah auditor, waktu pelaksanaan audit, hingga
jumlah pengambilan contoh di Pabrik.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
91
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.41 Capaian Indikator I.3
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Tersusunnya skema sertifikasi produk SNI, ST, dan/atau PTC
5 Skema 7 Skema 140
Berikut hasil capaian jumlah skema sertifikasi yang disusun oleh pada
Tahun 2018:
Tabel 3.42 Skema Sertifikasi yang disusun pada tahun 2018
No Tanggal Skema Sertifikasi
1 15 Maret 2018 SNI Pelumas
2 23 April 2018 SNI ISO 20492-2:2014, Kaca untuk bangunan – kaca isolasi – bagian 2: Uji pengkabutan kimia
3 25-27 April 2018 SNI 8347:2016, Kawat ban
4 19 Juli 2018 SNI 7275:2018, Keramik berglasir – Tableware – Alat makan dan minum
5 30 Juli – 1 Agustus 2018
Pemberlakuan SNI Mainan
6 5 – 7 September 2018
1. SNI 60335-2-14-2011, Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan serupa – keselamatan - Bagian 2 -14 : Persyaratan khusus untuk peralatan dapur
2. SNI 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan
3. SNI 60335-2-29-2012 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2-29: Persyaratan khusus untuk pengisi baterai;
7 11-13 Oktober 2018 SNI 30:2017, Asam Sulfat Pekat Teknis
Apabila dibandingkan, jumlah skema sertifikasi yang disusun dari tahun
2014 sampai dengan tahun 2017 dan skema sertifikasi yang disusun tahun 2018
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.43
Capaian skema sertifikasi yang disusun tahun 2014-2018
Indikator Kinerja Realisasi TA
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah skema sertifikasi (skema)
6 6 5 5 7
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
92
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Target dalam penyusunan skema sertifikasi berbeda-beda setiap
tahunnya, untuk tahun 2018 merupakan capaian realisasi tertinggi selama 5
tahun kebelakang walaupun memang ditiap tahunnya secara keseluruhan
semua realisasi mencapai target.
b. Analisis Capaian
Skema sertifikasi disusun melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Skema
pada tahun ini disusun dalam rangka mendukung SNI yang akan diberlakukan
secara wajib. Tapi hingga akhir tahun 2018, seluruh SNI yang disusun skema
sertifikasinya ada 3 skema yang belum diwajibkan yaitu skema kaca bangunan ,
kawat ban dan peralatan pemanas cairan.
c. Kendala
Tidak ada kendala dalam pencapaian target indikator Tersusunnya skema
sertifikasi produk SNI, ST, dan/atau PTC
d. Rekomendasi
Perbaikan untuk tahun anggaran TA 2019 yaitu untuk lebih
memprioritaskan penyusunan skema sertifikasi untuk SNI yang telah
diwajibkan namun belum ada skemanya.
I.4. Indikator Kinerja : Terlaksananya pengawasan SNI, ST, dan PTC
a. Hasil yang telah dicapai
Dalam rangka mendukung proses pengawasan standardisasi industri,
perlu meningkatkan ketersediaan sumberdaya manusia di instansi
pemerintahan terkait. Dalam proses penyelenggaran diklat ini, Pusat
Standardisasi Industri telah melaksanakan pelatihan untuk peningkatan
auditor/asesor.
Tabel 3.44 Capaian indikator I.4
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Terlaksananya pengawasan SNI, ST, dan PTC (Tersedianya personil auditor/asesor yang kompeten)
40 orang 40 orang 100%
Apabila dibandingkan, jumlah pelatihan personil yang dihasilkan dari
tahun 2017 dengan jumlah tahun 2018 mengalami peningkatan . Tahun 2017
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
93
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
diadakan pelatihan PPNS yang diikuti oleh 30 peserta saja, sehingga tahun ini
lebih banyak meningkatan kemampuan SDM Industri.
b. Analisis capaian kinerja
Adanya penghematan anggaran (Blokir) yang menyebabkan proses
pengadaan harus dilakukan beberapa kali untuk menentukan pemenang,
begitu juga dengan beragamnya latar belakang pendidikan peserta pelatihan
sehingga menyebabkan tingkat pemahaman awal peserta terhadap materi
berbeda-beda.
c. Kendala
Tidak ada kendala dalam pencapaian target indikator kinerja Terlaksananya
pengawasan SNI, ST, dan PTC (Tersedianya personil auditor/asesor yang kompeten)
d. Rekomendasi
Perbaikan untuk tahun anggaran TA 2019 untuk menyiapkan anggaran
lebih lagi agar dapat mengadakan berbagai macam pelatihan untuk mendukung
peningkatan SDM Iyang kompeten dalam hal pengawasan SNI, ST, dan PTC
IX. Program/ Kegiatan II : Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Program/ Kegiatan Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup memiliki
2 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah:
1 Jumlah industri yang mengikuti expo produk-produk industri hijau di dalam dan
luar negeri
2 Jumlah industri yang memperoleh informasi benefit penerapan industri hijau
Program/kegiatan Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup yang
tercantum dalam RPJMN merupakan program Quick Wins TA. 2015, sehingga
untuk TA. 2016 sampai TA. 2019 tidak ditetapkan targetnya.
X. Program/ Kegiatan III : Pengkajian Teknologi dan Hak kekayaan Intelektual
Program/ Kegiatan Pengkajian Teknologi Dan Kekayaan Intelektual memiliki 2
(dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah:
1 Jumlah Perusahaan/Balai yang mengikuti expo tingkat nasional
2 Jumlah Perusahaan yang mendapatkan penghargaan Rintisan Teknologi Industri
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
94
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
III.1. Indikator kinerja : jumlah perusahaan/ balai yang mengikuti expo tingkat
nasional
a. Hasil yang telah dicapai
Program/ kegiatan Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan
Intelektua; dengan indikator kinerja jumlah perusahaan/ balai yang
mengikuti expo tingkat nasional dihitung berdasarkan perusahaan/ balai
yang mengikuti expo tingkat nasional pada tahun 2018.
Berikut adalah hasil yang telah dicapai dari indikator kinerja jumlah
perusahaan/ balai yang mengikuti expo tingkat nasional :
Tabel 3.45 Target dan Realisasi Indikator III.1
b. Analisa capaian
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja Jumlah
perusahaan/ balai yang mengikuti expo tingkat nasional antara lain :
Diseminasi hail litbang
Kegiatan ini diikuti oleh 9 Balai di Lingkungan BPPI, yaitu : Balai Besar
Kimia dan Kemasan, Balai Besar Tekstil, Balai Besar Kerajinan dan
Batik, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Balai Besar Kulit Karet dan
Plastik, Balai Besar Logam dan Mesin, Balai Besar Pulp dan Kertas,
Balai Besar Teknologi dan Pencegahan Pencemaran Industri, Baristand
Industri Palembang;
Komersialisasi Hasil Litbang Industri (Pitching Day)
Komersialisasi Hasil Litbang 2018 yang bertujuan untuk menampilkan
hasil inovasi dihasilkan oleh Balai Besar dan Baristand Industri serta
Science Tekno Park yang mengarah kepada penggunaan teknologi
industri 4.0. Kegiatan ini diikuti oleh 10 8 Balai, 1 STP dan 1 Industri,
yaitu : Balai Besar Kimia dan Kemasan; Balai Besar Industri Agro; Balai
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Jumlah perusahaan/ balai yang mengikuti expo tingkat nasional
6 72 1200%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
95
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Besar Tekstil; Balai Besar Logam dan Mesin; Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri; Balai Besar Bahan dan Barang
Teknik; Baristand Industri Samarinda; Baristand Industri Palembang;
Science Tekno Park Bandung dan Industri binaan Balai Besar Industri
Agro
Pameran Teknologi Industri (Innofest ID 2018)
Adapun exhibitor dalam pameran tersebut antara lain :
i. Zona Kemenperin terdapat 10 Booth diisi oleh Lembaga Litbang
BPPI Unit Pendidikan Kemenperin dan Bali Creative Industry Center
(BCIC) Bali Kementerian Perindustrian.
ii. Zona Elektronik terdapat 9 Booth yang diisi oleh 8 pelaku industri
elektronika pengguna teknologi 4.0 baik nasional maupun
internasional
iii. Zona Otomotif terdapat 6 Booth yang diisi oleh 2 technopark dan 3
(tiga) perusahaan pelaku industri yang bergerak di sektor otomotif
iv. Zona Makanan dan Kimia terdapat 5 Booth yang diisi oleh 3
perusahaan dari industri makanan dan kimia serta 1 asoisiasi.
v. Zona Tekstil terdapat 4 booth yang diisi oleh 3 perusahaan yang
bergerak di sektor tekstil.
vi. Zona Penyedia Teknologi Internasional terdapat 10 booth yang diisi
oleh 9 pelaku industri penyedia teknologi 4.0 baik dari internasional
maupun nasional
Ritech Expo
RITECH EXPO merupakan pameran tahunan yang diselsenggarakan
oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan
menampilkan berbagai hasil Riset dan Inovasi di bidang Teknologi.
Untuk mendukung pameran tersebut terdapat 8 (delapan) Balai Besar
dan Baristand Industri yang mengisi stand booth pameran BPPI,
Kemenperin. Adapun kedelapan unit litbang tersebut yaitu Baristand
Surabaya, Baristand Medan, Baristand Padang, BBKK, BBIA, Baristand
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
96
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pontianak, B4T dan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi
Industri (BPPSI) Pekanbaru.
Agritex
Indonesian’s International Agribusiness Expo (Agrinex) 2018
merupakan event tahunan tentang Agribisnis Indonesia yang
diselenggarakan oleh Performax The Event Organizer (EO) dan Kamar
Dagang Indonesia (KADIN). Balai yang mengikuti event ini adalah :
BBIA, BBIHP dan BBLM
Pameran Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional
Pada prinsipnya Gelar Temu Karya Nasional TTG XX merupakan
sebagai wadah pemberian apresiasi dan penghargaan kepada juara
lomba desa dan kelurahan dan pameran TTG tersebut sebagai langkah
strategi dalam penyebaran informasi berbagai teknologi yang dapat
memberikan nilai tambah kepada masyarakat desa. Pameran Gelar
TTG Nasional ke XX Tahun 2018 diikuti oleh 8 Balai Besar dan Baristand
Industri antara lain dengan rincian 3 (tiga) Balai Besar yang terdiri dari
Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB), Balai Besar Industri Agro
(BBIA), Balai Besar Tekstil (BBT) dan 5 (lima) Baristand Industri yang
terdiri dari Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri
Pontianak, Baristand Industri Lampung, Baristand Industri Manado,
Baristand Industri Padang.
c. Kendala
Tidak ada kendala dalam pencapaian target indikator kinerja ini
d. Rekomendasi
Beberapa rekomendasi antara lain :
Sosialisasi yang lebih intensif terhadap konsep litbang yang ditawarkan
Sosialisasi yang lebih intensif terhadap keberadaan unit litbang di
bawah Kementerian Perindustrian dan serta litbang yang dihasilkan.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
97
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
III.2. Indikator Kinerja : jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan
rintisan teknologi industri
a. Hasil yang telah dicapai
Program/ kegiatan Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan
Intelektua; dengan indikator kinerja jumlah perusahaan yang mendapatkan
penghargaan rintisan teknologi industri dihitung berdasarkan jumlah
perusahaan yang mendapatkan penghargaan rintisan teknologi industri pada
tahun 2018.
Berikut adalah hasil yang telah dicapai dari indikator kinerja jumlah
perusahaan yang mendapatkan penghargaan rintisan teknologi industri:
Tabel 3.46 Target dan Realisasi Indikator III.2
b. Analisa capaian
Penghargaan Rintisan Teknologi Industri (RINTEK) adalah
penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah secara
luar biasa menghasilkan perekayasaan invensi dan atau inovasi teknologi.
Penghargaan tersebut merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan sejak
tahun 2006 lalu. Mulai tahun 2012, penghargaan ini diselenggarakan setiap 2
tahun sekali setiap tahun genap. Hingga saat ini penghargaan dimaksud telah
diberikan kepada 40 perusahaan industri dengan 53 inovasi teknologi yang
dihasilkan. Pada tahun 2018 terdapat 11 Perusahaan yang mendapatkan
penghargaan RINTEK, yaitu : PT Hariff Daya Tunggal Engineering; PT
Rekayasa Industri; PT Pura Agro Mandiri; PT Surya Marga Luhur; PT
Aimtopindo Nuansa Kimia; PT S Three Technologies Indonesia; PT Astra
Otoparts, Tbk. - Divisi Engineering Development Center; PT Rekadaya Multi
Adiprima; PT Pupuk Kalimantan Timur; PT Yogya Presisi Tehnikatama
Industri; PT Utomodeck Metal Works.
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan rintisan teknologi industri
6 Perusahaan
11 Perusahaan
183%
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
98
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
c. Kendala
Tidak ada kendala dalam pencapaian target indikator kinerja jumlah
perusahaan yang mendapatkan penghargaan rintisan teknologi industri
d. Rekomendasi
Kementerian Perindustrian diharapkan agar terus menerus
mendorong industri agar terus melakukan upaya pengembangan dan atau
perekayasaan teknologi, sehingga ketergantungan Indonesia terhadap
teknologi impor dapat diminimalkan.
3.2 Akuntabilitas Keuangan 3.2.1 Realisasi Rupiah Murni
Pada tahun anggaran 2018 Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI)
memperoleh anggaran sesuai Surat Pengesahan (SP-DIPA) Induk Nomor SP DIPA-
019.07-0/2018 dan DIPA Petikan Satker Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Nomor : SP DIPA- 019.07.1.248035/2018 Tanggal 5 Desember 2017 sebesar
Rp.717.111.749.000,-. Pagu akhir Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan
Industri TA. 2017 adalah Rp 734.114.223.000,-.
Pada tahun 2018, realisasi keuangan Kementerian Perindustrian adalah sebesar
92,27%. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2018 realisasinya
mencapai 93,73%. Berdasarkan perjanjian kinerja, maka realisasinya adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.47. Realisasi Keuangan Sasaran Program/Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi Kegiatan/Komponen/
Subkomponen/
Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi
(%)
Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 734.114.223.000
Meningkatnya peran fasilitas fiskal dan non fiskal dalam peningkatan daya saing industri
Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal
5 persen
56,89 persen
Penelitian Dan Pengembangan
Kebijakan Iklim Usaha Industri
5.256.538.000 96,11
Peningkatan jumlah industri berorientasi ekspor
80 persen
40 persen
Peningkatan kemampuan dan pengamanan dunia usaha
30 persen
41 persen
Meningkatnya harmonisasi kebijakan industri sebagai upaya
Peningkatan rekomendasi kebijakan dalam
100 persen
200 persen
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
99
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi Kegiatan/Komponen/
Subkomponen/
Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi
(%)
Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 734.114.223.000
penciptaan iklim usaha industri yang lebih kondusif
rangka harmonisasi kebijakan terkait industri
Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri
Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan Secara Wajib
5 persen
8,5 persen
Perencanaan Kebijakan
Standardisasi Industri 45.289.850.000 95,56
Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri
Produk industri yang dikuasai teknologinya
5 persen
25,98 persen
Penelitian Dan Pengembangan
Teknologi Industri Dan Kekayaan Intelektual,
Penelitian dan Pengembangan
Teknologi; Riset dan Standardisasi
Bidang Industri dan Sertifikasi Industri
581.600.581.000
89,6
Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai
61 persen
59,26 persen
Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau
Industri Manufaktur yang memenuhi standar industri hijau
0,5% 2%
Penelitian Dan Pengembangan
Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup
5.007.461.000
96,09
Penetapan Standar Industri Hijau (SIH)
17% 21%
Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri
Tingkat Kepuasan Pelanggan
Skala indeks
3,6
Skala indeks
3,6 Sertifiaksi Industri 14.275.574.000 88,83
Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi
Tingkat Maturitas Satker di lingkungan BPPI mencapai level 3,2
82% 96% Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program
Pengembangan Teknologi Dan
Kebijakan Industri
39.954.381.000 94,20
Dari tabel diatas tergambar bahwa :
1. Terdapat dua sasaran strategis dengan pagu alokasi kegiatan yang sama yaitu
Meningkatnya peran fasilitas fiskal dan non fiskal dalam peningkatan daya saing
industri dan meningkatnya harmonisasi kebijakan industri sebagai upaya penciptaan
iklim usaha industri yang lebih kondusif, menggunakan alokasi anggaran kegiatan
Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri dengan pagu Rp
5,256,538,000 atau 0,72% dari total pagu dengan realisasi 96,11% dari Pagu kegiatan
dan 0,6% dari Pagu program.
Meskipun realisasi telah mencapai target, namun dalam pelaksanaan kegiatan
terdapat beberapa hal yang sempat menjadi kendala yaitu : adanya blokir anggaran
sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan. Blokir
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
100
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
anggaran mengakibatkan pencairan anggaran mundur sehingga banyaknya kegiatan
serta kurangnya SDM, pelaksanaan kegiatan terkendala pada penjadwalan dan
pengaturan waktu kegiatan yang telah menumpuk di Triwulan IV.
2. Sasaran strategis meningkatnya penguasaan pangsa pasar dalam negeri
menggunakan alokasi anggaran kegiatan Perencanaan Kebijakan Standardisasi
Industri dengan pagu Rp 45.289.850.000 atau 6,17% dari total pagu dengan realisasi
95,56% dari pagu kegiatan dan 5,9% dari pagu program.
Meskipun realisasi telah mencapai target, namun dalam pelaksanaan kegiatan
terdapat beberapa hal yang sempat menjadi kendala yaitu : sebagian Akun yang
direvisi dari Belanja Jasa Lainnya menjadi Belanja Jasa Profesi dan adanya revisi
Pemotongan Anggaran sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah
dijadwalkan. Karena pencairan anggaran mundur sehingga banyaknya kegiatan
serta kurangnya SDM, pelaksanaan kegiatan terkendala pada penjadwalan dan
pengaturan waktu kegiatan yang telah menumpuk di Triwulan IV.
3. Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Layanan Jasa Teknis kepada
Industri, keduanya menggunakan alokasi anggaran 3 (tiga) kegiatan: Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual; Penelitian dan
Pengembangan Teknologi; Riset dan Standardisasi Bidang Industri; serta Sertifikasi
Industri. Sasaran-sasaran strategis tersebut menggunakan alokasi anggaran sebesar
Rp. 581.600.581.000,- atau 79,22% dari total pagu dengan realisasi 89,6% dari pagu
kegiatan dan 76,41% dari total pagu program.
Realisasi tidak mencapai target karena adanya pemotongan/revisi anggaran pada
akhir tahun menyebabkan realisasi terhambat dalam waktu pelaksanaan; terdapat
Satker yang target penerimaannya tidak tercapai, adanya gagal lelang Paket
Pengadaan Industi Makanan dan Minuman berbasis teknologi industri 4.0;
keterlambatan dalam memulai aktivitas pelaksanaan anggaran, realisasi anggaran
belanja untuk Puslitbang TIKI rendah karena mendapat tambahan anggaran sebesar
hampir Rp. 5 Milyar Direktorat Jenderal PPI.
4. Meningkatnya Industri yang menerapkan Industri Hijau, sasaran strategis ini
menggunakan alokasi anggaran kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Industri
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
101
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Hijau dan Lingkungan Hidup dengan pagu Rp 5.007.461.000,00 atau 0,68% dari total
pagu dengan realisasi 96,09% dari pagu kegiatan dan 0,66% dari total pagu program.
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :
Adanya kebijakan pemblokiran anggaran sehingga banyak kegiatan yang tidak
dapat terlaksana dengan optimal, bahkan ada 1 komponen kegiatan yaitu kajian
pengolahan limbah plastik yang semua anggarannya diblokir;
Kegiatan banyak yang dilaksanakan di akhir tahun anggaran karena menunggu
pencairan blokir anggaran;
5. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi, sasaran strategis ini menggunakan
alokasi anggaran kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program
Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri dengan pagu Rp 39.954.381.000,-
atau 5,44% dari total pagu dengan realisasi 94,20% dari pagu kegiatan dan 5,13% dari
total pagu program. Realisasi tidak mencapai target karena adanya pemotongan
anggaran dan keterbatasan SDM yang melaksanakan kegiatan teknis menyebabkan
realisasi tidak dapat optimal.
Tabel 3.48 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Per Triwulan
Tahun 2018
No Kegiatan Pagu
Triwulan I (%)
Triwulan II (%)
Triwulan III (%)
Triwulan IV (%)
Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
T R T R T R T R
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
734,114,223,000
14.35 12.32 38.50 35.18 64.21 59.82 99.82 93.73
1
Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan Mutu Industri
39,954,381,000
18.98 11.72 43.13 32.78 66.87 51.90 100 93.86
2 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
45,289,850,000 2.21 1.25 8.74 5.05 15.70 20.19 100 95.56
3 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
5,256,538,000 3.70 6.12 24.40 25.13 43.38 43.35 97.7 96.11
4 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
5,007,461,000 7.23 8.06 25.90 21.19 48.24 36.55 100 94.47
5 Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
42,729,838,000
3.69 0.93 28.11 5.77 78.74 12.10 100 84.76
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
102
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
No Kegiatan Pagu
Triwulan I (%)
Triwulan II (%)
Triwulan III (%)
Triwulan IV (%)
Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
T R T R T R T R
6
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan
43,245,574,000
3.69 0.93 44.16 46.07 71.46 69.32 100 97.49
7 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
57,977,905,000
15.59 15.88 39.15 40.55 60.34 60.64 100 94.62
8 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
24,957,277,000
15.68 14.53 39.82 36.58 67.12 60.00 100 90.56
9 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil
22,015,278,000
20.15 16.02 47.65 35.97 74.69 65.96 100 95.45
10
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik
45,675,811,000
12.20 9.90 36.69 35.03 55.71 62.27 99.94 97.59
11
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
21,721,578,000
18.19 18.75 40.76 59.45 72.37 132.14 100 99.40
12
Penlitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin
33,518,182,000
20.33 13.54 48.28 35.33 76.90 58.57 99.40 69.94
13
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
26,030,083,000
18.95 17.89 46.52 44.61 74.17 72.16 100 98.48
14
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
22,647,003,000
20.60 5.53 45.31 31.18 74.97 57.33 100 94.98
16
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
30,101,437,000
17.09 17.63 45.13 46.20 72.33 66.51 100 95.19
17
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
22,073,298,000
18.34 19.64 46.03 46.18 72.41 73.07 100 99.40
18 Riset dan Standardisasi Bidang Industri Aceh
13,459,328,000
16.95 17.79 43.52 44.64 71.20 73.16 100 94.50
19 Riset dan Standardisasi Bidang Industri Medan
41,020,841,000
5.95 5.83 17.37 16.91 33.98 33.65 100 95.88
20 Riset dan Standardisasi Bidang Industri Padang
14,491,406,000
14.52 18.45 28.43 40.35 81.39 66.64 100 96.55
21 Riset dan Standardisasi Bidang Industri Palembang
15,970,611,000
15.90 17.99 66.11 56.09 82.01 67.04 100 95.10
22 Riset dan Standardisasi Bidang Industri Bandar Lampung
17,390,680,000
14.33 14.06 55.01 56.07 82.01 83.98 99.78 81.46
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
103
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
No Kegiatan Pagu
Triwulan I (%)
Triwulan II (%)
Triwulan III (%)
Triwulan IV (%)
Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
T R T R T R T R
23 Riset dan Standardisasi Bidang Industri Surabaya
21,985,373,000
16.99 14.46 36.61 37.86 60.02 60.09 100 99.43
24 Riset dan Standardisasi Bidang Industri Banjarbaru
13,727,360,000
20.78 16.91 49.75 39.72 77.12 65.21 100 95.41
25 Riset dan Standardisasi Bidang Industri Pontianak
13,401,525,000
20.40 12.10 47.83 35.53 77.76 60.03 100 93.61
26 Riset dan Standardisasi Bidang Industri Samarinda
14,230,876,000
18.00 13.58 46.02 39.98 83.05 82.08 100 99.01
27 Riset dan Standardisasi Bidang Industri Manado
40,241,537,000
6.51 4.80 15.88 12.88 26.78 28.10 100 93.92
28 Riset dan Standardisasi Bidang Industri Ambon
12,647,198,000
21.63 20.04 42.83 46.11 67.28 70.14 100 95.24
29 Balai Sertifikasi Industri
14,275,574,000
17.45 10.07 31.39 24.93 49.48 41.58 97.94 87.94
30 Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri
13,070,420,000
10.03 12.87 25.89 21.96 44.47 61.07 100 85.39
Pada Triwulan I sampai III terdapat kegiatan yang realisasinya tidak mencapai
target dikarenakan berbagai kendala, namun pada Triwulan IV kendala-kendala yang
ada dapat ditindaklanjuti sehingga pada umumnya realisasi anggaran cukup berimbang
dengan target, meskipun ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya kurang
optimal. Adapun rician realisasi keuangan program dan kegiatan BPPI pada1 TA. 2018
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.49 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Tahun 2018
NO. UNIT SATUAN KERJA PAGU REALISASI %
SISA
A UNIT KERJA 138,238,068,000 127,118,253,567 91.96 11,119,814,433
1 PUSLITBANG KIUI 5,256,538,000 5,052,195,584 96.11 204,342,416
2 PUSTAND 45,289,850,000 43,279,029,504 95.56 2,010,820,496
3 PUSLITBANG IHLH 5,007,461,000 4,811,509,496 96.09 195,951,504
4 SEKRETARIAT 39,954,381,000 37,635,257,143 94.20 2,319,123,857
5 PUSLITBANG TIKI 42,729,838,000 36,340,261,840 85.05 6,389,576,160
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
104
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
NO. UNIT SATUAN KERJA PAGU REALISASI %
SISA
B BALAI BESAR INDUSTRI 349,963,426,000 329,300,174,112 94.10 20,663,251,888
1 BB. KIMIA DAN KEMASAN 43,245,574,000
42,119,011,207 97.39 1,126,562,793
2 BB. TEKSTIL 22,015,278,000
21,043,260,844 95.58 972,017,156
3 BB. KULIT, KARET DAN PLASTIK
26,030,083,000
25,624,676,713 98.44 405,406,287
4 BB. INDUSTRI AGRO 57,977,905,000
55,028,426,062 94.91 2,949,478,938
5 BB. PULP DAN KERTAS 21,721,578,000
21,477,775,764 98.88 243,802,236
6 BB. INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN
22,073,298,000
21,927,947,549 99.34 145,350,451
7 BB. LOGAM DAN MESIN 33,518,182,000
23,733,358,729 70.81 9,784,823,271
8 BB. KERAMIK 24,957,277,000
23,515,582,004 94.22 1,441,694,996
9 BB. BAHAN DAN BARANG TEKNIK
45,675,811,000
44,676,631,416 97.81 999,179,584
10 BB. TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
30,101,437,000
28,650,307,824 95.18 1,451,129,176
11 BB. KERAJINAN DAN BATIK 22,647,003,000
21,503,196,000 94.95 1,143,807,000
C BARISTAND INDUSTRI, BSI & BPPSI
245,912,729,000 231,656,310,773 94.20 14,256,418,227
1 BARISTAND BANDA ACEH 13,459,328,000
13,024,853,056 96.77 434,474,944
2 BARISTAND MEDAN 41,020,841,000
39,329,543,610 95.88 1,691,297,390
3 BARISTAND PADANG 14,491,406,000
13,992,168,788 96.55 499,237,212
4 BARISTAND PALEMBANG 15,970,611,000
15,183,071,086 95.07 787,539,914
5 BARISTAND BANDAR LAMPUNG
17,390,680,000
14,856,964,996 85.43 2,533,715,004
6 BARISTAND SURABAYA 21,985,373,000
21,860,770,730 99.43 124,602,270
7 BARISTAND BANJARBARU 13,727,360,000
13,097,665,216 95.41 629,694,784
8 BARISTAND PONTIANAK 13,401,525,000
12,545,140,611 93.61 856,384,389
9 BARISTAND SAMARINDA 14,230,876,000
14,082,158,756 98.95 148,717,244
10 BARISTAND MANADO 40,241,537,000
37,796,215,632 93.92 2,445,321,368
11 BARISTAND AMBON 12,647,198,000
12,044,988,926 95.24 602,209,074
12 BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI
14,275,574,000
12,681,540,777 88.83 1,594,033,223
13 BPPSI PEKANBARU 13,070,420,000
11,161,228,589 85.39 1,909,191,411
JUMLAH SELURUHNYA 734,114,223,000 688,074,738,452 93.73 46,039,484,548
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
105
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada TA. 2018 Satker dengan realisasi tertinggi adalah Balai Riset dan
Standardisasi Industi Surabaya 99,43% dan realisasi terendah adalah Balai Besar Logam
dan Mesin 70,81%. Realisasi keuangan BPPI TA. 2018 tidak mencapai target
Kementerian Perindustrian yang menetapkan 94,64%, sedangkan realisasi BPPI hanya
mencapai 93,73%. Adapun perkembangan realisasi keuangan program/kegiatan di
lingkungan BPPI selama 5(lima) tahun terakhir bila dibandingkan dengan target yang
ditetapkan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.50 Perbandingan antara Target dan Realisasi Keuangan BPPI TA. 2014-2018
2014 2015 2016 2017 2018
PAGU 593.868.295.000
579.139.170.000
576.657.149.000
579.264.032.000
734.114.223.000
Target(%) 100 93.39 92 95 94.35
Realisasi Keuangan
529.113.671.000
532.489.746.334
538.695.005.554
524.266.259.453
688.074.738.452
Realisasi(%)
89.10 91.95 93.42 90.51 93.73
Gambar 3.3. Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2014-2018
Realisasi keuangan BPPI mengalami penurunan bila dibanding TA. 2017. Bila
dibandingkan dengan Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Perindustrian adalah
sebagai berikut :
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
2014 2015 2016 2017 2018
Pagu (Rp.000) Realisasi (Rp.000)
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
106
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.51 Realisasi Keuangan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian TA 2018
Dari tabel diatas tampak bahwa realisasi anggaran BPPI pada TA. 2018 ada di
peringkat 4 dari 9 Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian, sedang TA.
2017 BPPI ada di peringkat ke 7 dari 9 unit.
Sedangkan bila dibandingkan dengan belanja APBN Nasional TA. 2018 dari
2.202,2 triliun atau 99,2% dari target APBN 2018 dan tumbuh 9,7% dari tahun
sebelumnya dengan belanja kementerian/lembaga mencapai Rp 836,2 triliun atau 98,7%
dari target APBN dan tumbuh 9,3% dari tahun sebelumnya. Sehingga realisasi BPPI
93,73% masih lebih rendah dibanding realisasi kementerian lain secara nasional.
Adapun efisiensi yang dilakukan dalam hal anggaran antara lain :
- Memangkas biaya perjalanan dinas dan paket meeting, kegiatan-kegiatan yang
tidak berdampak signifikan anggarannya dikurangi, dengan mengefektifkan
waktu yg ada;
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
107
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Belanja modal yang tersisa dan sisa kegiatan swakelola, anggarannya dialihkan
untuk menambah belanja pegawai dan membiayai kenaikan tunjangan kinerja.
3.2.2 Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Bila melihat dari PNBP realisasi penerimaan dan penggunaan pada TA. 2018
Satker di lingkungan BPPI dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.52
Realisasi PNBP Satker di lingkungan BPPI TA 2018
(dalam rupiah)
PENERIMAAN
(OMSPAN)
PENGGUNAAN PENERIMAAN
(E-PNBP DAN
SIMPONI)
PENGGUNAANPENERIMAAN PENGGUNAAN
I BALAI BESAR 115,421,396,000 121,817,689,000 118,833,968,714 113,564,702,640 102.96 93.23
1 BB KIMIA DAN KEMASAN 8,015,000,000 7,575,778,000 6,794,829,427 6,817,110,449 84.78 89.99
2 BB TEKSTIL BANDUNG 5,000,000,000 4,736,500,000 4,332,566,000 3,961,027,129 86.65 83.63
3 BB KLT KRT & PLASTIK YOGYA 6,166,180,000 4,775,000,000 5,163,347,472 4,533,587,902 83.74 94.94
4 BB INDUSTRI AGRO BOGOR (BLU)* 29,500,000,000 36,946,851,000 28,327,723,557 34,821,635,228 96.03 96.87
5 BB PULP DAN KERTAS BANDUNG 3,100,000,000 2,940,350,000 3,714,759,092 2,887,362,629 119.83 98.20
6 BB IHP MAKASSAR 5,000,000,000 5,878,201,000 6,492,766,829 5,856,042,796 129.86 99.62Realisasi Penerimaan dan
Penggunaan Tertinggi
7 BB LOGAM & MESIN BANDUNG 4,000,000,000 3,800,000,000 4,120,107,981 2,909,654,837 103.00 76.57
8 BB KERAMIK BANDUNG 9,620,000,000 9,165,936,000 10,422,310,750 7,819,166,432 108.34 85.31
9 BB BHN & BRG TEKNIK BANDUNG (BLU)* 29,500,000,000 29,500,000,000 32,437,180,165 28,403,877,384 109.96 96.28
10 BB TPPI SEMARANG (BLU) 12,962,436,000 14,069,182,000 15,372,477,340 13,999,797,014 118.59 99.51
11 BB KERAJINAN & BATIK YOGYA 2,557,780,000 2,429,891,000 1,655,900,101 1,555,440,840 64.74 64.01Realisasi Penerimaan dan
Penggunaan Terendah
II BARISTAND DAN BSI 62,896,893,000 53,813,671,000 62,220,705,387 48,039,498,836 98.92 89.27
1 BARISTAND BANDA ACEH 3,340,006,000 2,621,094,000 3,130,220,793 2,521,501,500 93.72 96.20
2 BARISTAND MEDAN 5,100,000,000 4,861,830,000 4,977,764,345 3,731,044,000 97.60 76.74
3 BARISTAND PADANG 3,800,000,000 3,607,340,000 3,471,125,225 3,193,608,709 91.35 88.53
4 BARISTAND PALEMBANG 3,700,000,000 3,514,260,000 3,165,902,628 2,938,711,001 85.56 83.62
5 BARISTAND BANDAR LAMPUNG (BLU) 6,730,000,000 6,730,000,000 6,271,963,613 5,542,016,546 93.19 82.35
6 BARISTAND SURABAYA 12,043,781,000 10,950,409,000 12,123,423,085 10,905,540,929 100.66 99.59 Realisasi Penggunaan Tertiggi
7 BARISTAND BANJARBARU 3,050,000,000 2,899,635,000 2,961,192,127 2,659,882,587 97.09 91.73
8 BARISTAND PONTIANAK 3,308,000,000 3,152,854,000 3,787,995,413 2,735,354,549 114.51 86.76
9 BARISTAND SAMARINDA 5,103,020,000 4,846,273,000 5,446,464,691 4,776,590,226 106.73 98.56
10 BARISTAND MANADO 1,270,276,000 1,201,390,000 1,469,182,650 1,091,473,993 115.66 90.85 Realisasi Penerimaan Tertinggi
11 BARISTAND AMBON 450,000,000 427,500,000 257,217,399 234,806,600 57.16 54.93Realisasi Penerimaan dan
Penggunaan Terendah
12 BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI 15,001,810,000 9,001,086,000 15,157,513,418 7,708,968,196 101.04 85.64
13 BPPSI PEKANBARU - - 740,000 - 0.00 0.00
III BPPI PUSAT - - 76,850,306 - 0.00 0.00
178,318,289,000 175,631,360,000 181,131,524,407 161,604,201,476 101.58 92.01
Sumber : E-PNBP Per 31 Desember 2018
*) selisih pagu penggunaan dan penerimaan terjadi karena penambahan saldo awal BLU sebesar Rp.7.446.851.000,- dan revisi target penerimaan BLU sebesar Rp.2.500.000.000,-
NO NAMA BALAI
ESTIMASI / PAGU REALISASI PNBP TA. 2018 %
KETERANGAN
JUMLAH SELURUHNYA
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa:
- Untuk kegiatan litbang teknologi: kegiatan Litbang Teknologi Hasil Perkebunan realisasi
penerimaan tertinggi yaitu 129,86%; kegiatan Litbang Teknologi Kerajinan Dan Batik
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
108
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
realisasi penerimaan terendah yaitu 64,74%. serta Litbang Teknologi Kerajinan Dan Batik
realisasi Penggunaan Tertinggi dengan 101,22%. Kegiatan Litbang Teknologi Hasil
Perkebunan realisasi penggunaan tertinggi yaitu 99,62%, sedangkan Kegiatan Litbang
Kerajinan Dan Batik realisasi penggunaan terendah yaitu 64,01%
- Untuk kegiatan riset dan standardisasi bidang industri, penerimaan tertinggi riset dan
standardisasi bidang industri sebesar 115,66: , penerimaan terendah riset dan standardisasi
bidang industri ambon sebesar 57,16. Penggunaan tertinggi : riset dan standardisasi bidang
industri surabaya sebesar 99,59%, penggunaan terendah : riset dan standardisasi bidang
industri riset dan standardisasi bidang industri ambon sebesar 54,93.
- Secara total realisasi PNBP BPPI dari penerimaan 101,58% dan dari penggunaan 92,01%.
- Realisasi penerimaan : Satker yang memiliki persentase realisasi penerimaan PNBP di atas
100% sebanyak 11 satker. Satker yang memiliki persentase realisasi penerimaan PNBP di
bawah 100% sebanyak 12 satker.
- Bila dibanding dengan PNBP nasional dengan nilainya Rp 407,1 triliun atau 147,8% dari
target APBN dan tumbuh 30,8% dari tahun sebelumnya.
Adapun efisiensi yang dilakukan dalam hal anggaran antara lain :
- memangkas biaya perjalanan dinas dan paket meeting, kegiatan2 yang tidak
berdampak signifikan anggarannya dikurangi, dengan mengefektifkan waktu yg
ada
- sisa2 belanja modal yang tidak digunakan, anggarannya dialihkan untuk
menambah belanja pegawai, untuk membiayai kenaikan tunjangan kinerja
- sisa2 belanja modal yang tidak digunakan, dan sisa kegiatan swakelola
anggarannya dialihkan untuk menambah belanja pegawai, untuk membiayai
kenaikan tunjangan kinerja
3.2.3 Kendala Dalam Realisasi Keuangan
Realisasi keseluruhan Kementerian Perindustrian sebesar 92,27 % dengan target
realisasi 94,65%. Realisasi BPPI sebesar 93,73% dengan target realisasi 94,35%. Kendala
yang menyebabkan realisasi BPPI masih dibawah target adalah karena:
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
109
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
a) Masih terdapat sisa anggaran yang diblokir sebesar 7,742 milyar, yang terdiri dari 5
milyar di Puslitbang TIKI yang merupakan sisa realokasi dari PPI yang tidak dapat
dilaksanakan kegiatannya; 1,3 milyar di BBIA; 650 juta di BPPSI dan sisanya tersebar
di beberapa Satker.
b) Terdapat kegiatan di BBLM senilai 8,4 milyar dan di Baristand Industri Bandar
Lampung sebesar 954 juta yang mengalami gagal lelang.
c) Terdapat optimalisasi dari sisa lelang sebesar 5,079 milyar.
d) Terdapat realisasi penerimaan PNBP yang masih rendah dan penggunaan PNBP
juga lambat. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya saingan penyelenggara
Jasa Pelayanan Teknis; sistem pembayaran yang harus bayar di muka dianggap
memberatkan sebagian konsumen.
e) Ada beberapa Satker yang tidak dapat mencapai target PNBP sehingga
berpengaruh pada penyerapan anggaran.
f) Komposisi struktur anggaran bertumpu pada kegiatan swakelola sementara SDM
yang ada terbatas, mengakibatkan penyelesaian kegiatan bertumpuk di akhir tahun
dan beberapa tidak dapat terealisasi;
3.2.4 Rekomendasi
Tidak tercapainya target realisasi keuangan, baik target yang ditetapkan BPPI
maupun Kementerian Perindustrian maka hal-hal yang perlu dilaksanakan agar target
realisasi keuangan pada Tahun 2019 dapat tercapai.
Pada TA. 2017 terdapat rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada TA. 2018
yaitu :
Satker dan Unit Kerja agar meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lain, pembina
Eselon I , Inspektorat Jenderal, KPPN, dll agar tidak ada kendala yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan.
Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan proses penyelesaian
revisi anggaran dan buka bintang;
Anggaran perjalanan dinas yang tidak terealisasi pada TA. 2018 telah menurun
dibanding tahun sebelumnya.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
110
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Sebagian besar Satker telah merubah pola aktivitas kegiatan, yaitu kegiatan
dilaksanakan mulai awal tahun untuk menghindari kegiatan bertumpuk diakhir tahun,
namun proses administrasi sebagian besar baru terselesaikan di Triwulan III.
Pada TA. 2019 target realisasi anggaran adalah 94,05%. Hal-hal yang akan
dilaksanakan pada tahun 2019 agar mencapai target, adalah:
a. Perencanaan
Mempercepat proses penyelesaian revisi anggaran dan buka bintang dengan
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
Mengingat adanya perubahan Struktur Orgganisasi sesuai Permenperin No. 38
tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian, BPPI perlu
kembali melaksankan Reviu Renstra 2015-2019 yang sesuai dengan dokumen-
dokumen Perencanaan terbaru untuk mendukung Renstra Kementerian
Perindustrian dan Capaian IKU Kementerian Perindustrian.
b. Pengadaan Barang/Jasa
Segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secepatya;
Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara rutin dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan
barang/jasa;
Meningkatnya koordinasi dengan para pihak terkait untuk segera menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi.
c. Pelaksanaan anggaran
Menetapkan target penyerapan dan melakukan pemantauan atas pencapaian
output untuk memenuhi kinerja yang telah ditetapkan;
Segera melaksanakan aktivitas pelaksanaan anggaran dengan mempersiapkan
segala sesuatu yang dipersyaratkan (SK Pengelola DIPA, Korgiat dan Pelaksana
Kegiatan, Pejabat pengadaan, Pejabat Penerima Pekerjaan, Petugas SAI dan BMN,
mengajukan UP, dll);
PPK segera menyediakan data dukung yang terkait dengan proses pelelangan dan
segera mengusulkan Paket Pengadaan Ke ULP sesuai dengan rencana yang telah
di-input di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
111
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menyusun petunjuk teknis yang diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan
kegiatan yang tercantum dalam DIPA;
Memperhatikan capaian output dan tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran;
Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di
lingkungan BPPI;
Selalu berkoordinas dengan KPPN jika mengalami kendala dalam proses
pembayaran.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
112
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab IV Penutup
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Secara umum BPPI telah melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Adapun capaian Sasaran Strategis Program
Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri adalah sebagai berikut:
Sasaran Strategis BPPI Tahun 2018 terdiri dari:
1. Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam investasi sektor industri
Indikator kinerja Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal, dengan
target 5% dan realisasi sebesar 36,89% atau capaian sebesar 737%.
Indikator kinerja Peningkatan jumlah industri berorientasi ekspor, dengan target
80% dan realisasi sebesar 40% atau capaian sebesar 50%.
Indikator kinerja Peningkatan kemampuan dan pengamanan dunia usaha, dengan
target 30% dan realisasi sebesar 41% atau capaian sebesar 126%.
2. Meningkatnya harmonisasi kebijakan industri sebagai upaya penciptaan iklim usaha
industri yang lebih kondusif.
Indikator kinerja Peningkatan rekomendasi kebijakan dalam rangka harmonisasi
kebijakan terkait industri, dengan target 100% dan realisasi sebesar 200% atau
capaian sebesar 200%.
3. Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri
Indikator kinerja dari sasaran strategis ketiga ini adalah Rasio Penurunan Impor
Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib, dengan
target 5% dan realisasi sebesar 8,5% atau capaian sebesar 170%.
4. Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri
Sasaran strategis meningkatnya penguasaan teknologi industri memiliki dua
indikator kinerja. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah produk industri
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
113
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab IV Penutup
yang dikuasai teknologinya melalui permohonan paten, dan tingkat kesiapterapan
teknologi (TRL) yang dikuasai. Berikut capaian masing-masing indikator:
Indiator kinerja Produk industri yang dikuasai teknologinya, dengan target 5% dan
realisasi sebesar 39,4% atau capaian sebesar 788%.
Indikator kinerja Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai, dengan
target 61% dan realisasi sebesar 59,26% atau capaian sebesar 97,15%.
5. Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau
Sasaran strategis meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau memiliki
dua indikator kinerja. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah industri
manufaktur yang memenuhi standar industri hijau, dan penetapan Standar Industri
Hijau. Berikut capaian masing-masing indikator:
Indikator industri manufaktur yang memenuhi standar industri hijau, dengan
target0 0,5% dan realisasi sebesar 2% atau capaian sebesar 400%.
Indikator kinerja Penetapan Standar Industri Hijau (SIH), dengan target 17% dan
realisasi sebesar 21% atau capaian sebesar 123%.
6. Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri
Indikator kinerja dari sasaran strategis ketiga ini adalah Tingkat Kepuasan
Pelanggan, dengan target 3,6 (skala indeks 1-4) dan realisasi sebesar 3,6 )skala
indeks 1-4), atau capaian sebesar 100%.
7. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi
Indikator kinerja dari sasaran strategis ketiga ini adalah Tingkat Tingkat Maturitas
Satker di lingkungan BPPI mencapai level 3,2 dengan target 82% dan realisasi 96%
atau capaian sebesar 117%.
Realisasi anggaran Tahun 2018 untuk mendukung Program Pengembangan Teknologi
dan Kebijakan Industri sebesar Rp 688.074.738.452,- dari Pagu Rp 734.114.223.000,- atau
sebesar 93,73%.
4.2 Permasalahan Dan Kendala
Permasalahan dan kendala yang dialami :
3. Masih terdapat sisa anggaran yang diblokir sebesar 7,742 milyar, yang terdiri dari 5
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
114
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab IV Penutup
milyar di Puslitbang TIKI yang merupakan sisa realokasi dari PPI yang tidak dapat
dilaksanakan kegiatannya; 1,3 milyar di BBIA; 650 juta di BPPSI dan sisanya tersebar
di beberapa Satker.
4. Terdapat kegiatan di BBLM senilai 8,4 milyar dan di Baristand Industri Bandar
Lampung sebesar 954 juta yang mengalami gagal lelang.
5. Terdapat optimalisasi dari sisa lelang sebesar 5,079 milyar.
6. Terdapat realisasi penerimaan PNBP yang masih rendah dan penggunaan PNBP juga
lambat. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya saingan penyelenggara Jasa
Pelayanan Teknis; sistem pembayaran yang harus bayar di muka dianggap
memberatkan sebagian konsumen.
7. Ada beberapa Satker yang tidak dapat mencapai target PNBP sehingga berpengaruh
pada penyerapan anggaran.
8. Komposisi struktur anggaran bertumpu pada kegiatan swakelola sementara SDM
yang ada terbatas, mengakibatkan penyelesaian kegiatan bertumpuk di akhir tahun
dan beberapa tidak dapat terealisasi;
4.3 Saran Dan Rekomendasi
Saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan program kegiatan di tahun selanjutnya :
a) Perencanaan
Mempercepat proses penyelesaian revisi anggaran dan buka bintang dengan
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
Mengingat adanya perubahan Struktur Orgganisasi sesuai Permenperin No. 38
tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian, BPPI perlu
kembali melaksankan Reviu Renstra 2015-2019 yang sesuai dengan dokumen-
dokumen Perencanaan terbaru untuk mendukung Renstra Kementerian
Perindustrian dan Capaian IKU Kementerian Perindustrian.
b) Pengadaan Barang/Jasa
Segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secepatya;
Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara rutin dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan
barang/jasa;
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
115
Laporan Kinerja Tahun 2018 Bab IV Penutup
Meningkatnya koordinasi dengan para pihak terkait untuk segera menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi.
c) Pelaksanaan anggaran
Menetapkan target penyerapan dan melakukan pemantauan atas pencapaian
output untuk memenuhi kinerja yang telah ditetapkan;
Segera melaksanakan aktivitas pelaksanaan anggaran dengan mempersiapkan
segala sesuatu yang dipersyaratkan (SK Pengelola DIPA, Korgiat dan Pelaksana
Kegiatan, Pejabat pengadaan, Pejabat Penerima Pekerjaan, Petugas SAI dan BMN,
mengajukan UP, dll);
PPK segera menyediakan data dukung yang terkait dengan proses pelelangan dan
segera mengusulkan Paket Pengadaan Ke ULP sesuai dengan rencana yang telah
di-input di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
Menyusun petunjuk teknis yang diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan
kegiatan yang tercantum dalam DIPA;
Memperhatikan capaian output dan tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran;
Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di
lingkungan BPPI;
Selalu berkoordinas dengan KPPN jika mengalami kendala dalam proses
pembayaran.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
116
Laporan Kinerja Tahun 2018 Lampiran
LAMPIRAN
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
117
Laporan Kinerja Tahun 2018 Lampiran
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
118
Laporan Kinerja Tahun 2018 Lampiran
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
119
Laporan Kinerja Tahun 2018 Lampiran
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%) Kegiatan/Komponen/
Subkomponen/
Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi
(%)
Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 734.114.223.000
Meningkatnya peran fasilitas fiskal dan non fiskal dalam peningkatan daya saing industri
Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal
5 persen 56,89 persen
737
Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
5.256.538.000 96,11
Peningkatan jumlah industri berorientasi ekspor 80 persen 40 persen 50
Peningkatan kemampuan dan pengamanan dunia usaha
30 persen 41 persen 126
Meningkatnya harmonisasi kebijakan industri sebagai upaya penciptaan iklim usaha industri yang lebih kondusif
Peningkatan rekomendasi kebijakan dalam rangka harmonisasi kebijakan terkait industri
100 persen 200 persen 200
Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri
Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan Secara Wajib
5 persen 8,5 persen 170 Perencanaan Kebijakan Standardisasi
Industri 45.289.850.000 95,56
Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri
Produk industri yang dikuasai teknologinya 5 persen 25,98 persen
501,6 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Dan Kekayaan
Intelektual, Penelitian dan Pengembangan
Teknologi; Riset dan Standardisasi Bidang Industri dan Sertifikasi Industri
581.600.581.000
89,6 Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai
61 persen 59,26 persen
97,15
Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau
Industri Manufaktur yang memenuhi standar industri hijau
0,5% 2% 400
Penelitian Dan Pengembangan Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup
5.007.461.000
96,09
Penetapan Standar Industri Hijau (SIH) 17% 21% 123
Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri
Tingkat Kepuasan Pelanggan Skala indeks 3,6
Skala indeks 3,6
100
Sertifiaksi Industri 14.275.574.000 88,83
Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi
Tingkat Maturitas Satker di lingkungan BPPI mencapai level 3,2
82% 96% 117 Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi
Dan Kebijakan Industri 39.954.381.000 94,20
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
120
Laporan Kinerja Tahun 2018 Lampiran
Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPPI TA. 2018 Per Triwulan
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
121
Laporan Kinerja Tahun 2018 Lampiran
Realisasi RPJMN 2015-2019
No Program/Kegiatan
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
T R T R T R T R T
1 Perencanaan Kebijakan standardisasi Industri
Meningkatnya RSNI, ST, dan PTC
100 120 100 102 100 95 100 105 100
Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI, ST dan/atau PTC
14 30 10 10 10 19 10 20 10
Tersusunnya skema sertifikasi produk SNI, ST, dan/atau PTC
6 7 6 7 6 5 6 7 6
Terlaksananya pengawasan SNI, ST, dan PTC
3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Jumlah industri yang mengikuti expo produk-produk industri hijau di dalam dan luar negeri
12 13 - - - - - - -
Jumlah industri yang memperoleh informasi benefit penerapan industri hijau
350 322 - - - - - - -
3 Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
Jumlah Perusahaan/Balai yang mengikuti expo tingkat nasional
6 9 6 23 6 10 6 72 6
Jumlah Perusahaan yang mendapatkan penghargaan Rintisan Teknologi Industri
- 4 8 - - 6 11 -