laporan kegiatan pelaksanaan publikasi standar pelayanan terpadu
TRANSCRIPT
LAPORAN
KEGIATAN PELAKSANAAN PUBLIKASI
STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2014
i
KATA PENGANTAR
Laporan kegiatan pelaksanaan Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor
Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan target capaian B09
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai dengan amanat pasal 3
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah Tahun 2012
2012-2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/8429/S tentang Panduan
Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)
Pemerintah Daerah Tahun 2014.
Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah entitas dari
Pemerintah Kabupaten Kotawringin Barat yang wajib melaporkan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan publikasi standar pelayanan.
Laporan ini berisi penjelasan umum terkait Laporan Capaian Keberhasilan Publikasi Pelayanan
dalam rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ( AKSI PPK ) tahun 2014.
Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang cukup jelas sehingga dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya, Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada
seluruh pihak yang telah ikut berkonstribusi dalam penyusunan laporan ini.
Pangkalan Bun, September 2014
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan
Kabupaten Kotawaringin Barat,
AMIR HADI, SE,M.Ec.Dev
NIP. 19710728 199803 1 007
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i
DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum .................................................................................................... 1
1.2 Struktur Organisasi ................................................................................................... 2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................................... 7
1.4 Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 8
1.5 Landasan Hukum .................................................................................................... 8
BAB II PUBLIKASI STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KPTP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
2.1 Kewenangan Penerbitan Izin ................................................................................... 9
2.2 Standar Pelayanan Perizinan ................................................................................ 10
2.3 Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu ................................................... 12
BAB III PENUTUP ...................................................................................................... 15
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. GAMBARAN UMUM
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu daerah otonom dalam
kerangka wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
berdasarkan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki
kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
sendiri sesuai aspirasi masyarakat dan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 13 tahun 2006
tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya
telah ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan yang ditetapkan melalui Perda
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara otonom.
Proses pelayanan perizinan melalui Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di Kabupaten
Kotawaringin Barat hanya terbatas pada kewenangan untuk menerima berkas perizinan,
sedangkan proses penyelesaian perizinannya tetap menjadi kewenangan masing-masing
instansi induk dimana izin akan diterbitkan. Sehingga upaya memberikan pelayanan perizinan
kepada masyarakat menjadi belum maksimal.
Pada tahun 2008, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah, sebagai implementasinya Unit Pelayanan Terpadu Perizinan
mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP)
Kabupaten Kotawaringin Barat dan menangani 20 jenis izin.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) Pada Tahun 2012, secara bertahap untuk meningkatkan Pelayanan Perizinan /
Non Perizinan secara cepat, tepat, sederhana, transparan dan murah.
2
Sebagai bentuk pencapaian pelayanan perizinan secara maksimal bagi masyarakat,
selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang
Pelimpahan Kewenangan Perizinan / Non Perizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat kepada
Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan atas nama Bupati Kotawaringin Barat yang diberikan
kewenangan dalam proses penyelesaian izin meliputi 15 jenis izin.
Dengan ruang lingkup pelayanan perizinan yaitu :
1. Pemberian izin baru;
2. Perubahan perizinan;
3. Perpanjangan / her registrasi / daftar ulang perizinan;
4. Pemberian salinan perizinan;
5. Pembatalan perizinan;
6. Penolakan perizinan;
7. Pembekuan perizinan;
8. Legalisasi perizinan;
9. Pencabutan perizinan;
Maka sebagai wujud nyata dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
tersebut antara lain tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, sesuai
dengan kebijakan otonomi daerah upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam
penyelenggaraan pelayanan public terus dilakukan. Karena itu diperlukan terobosan untuk
mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan tidak hanya dengan menata ulang
prasarana fisik dan proses pengelolaan pelayanan, tetapi lebih jauh lagi mengejar sasaran
kinerja yang dapat terukur antara lain : Kecepatan, kemudahan akses, kapasitas orang yang
dilayani, kualitas dokumen dan pemutakhiran data. Jika hal tersebut dapat dilakukan secara
simultan, maka kuantitas dan kualitas pelayanan akan segera dapat dirasakan masyarakat.
Salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah
pelayanan dalam bidang perizinan, dimana kunci keberhasilan penyelenggaraan pelayanan
perizinan adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan yang prima setiap saat secara
cepat, tepat, transparan, murah dan sederhana. Untuk mencapai itu semua penyelenggara
pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan mempublikasikan sebagai jaminan
adanya kepastian bagi penerima pelayanan.
1.2.STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
lembaga teknis daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka struktur Organisasi Kantor
Pelayanan Terpadu Perizinan sebagai berikut :
3
a. Kepala Kantor
b. Kasubag Tata Usaha
c. Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Dokumentasi
d. Kepala Seksi Pelayanan
e. Kepala Seksi Investigasi dan Verifikasi
f. Kelompok Jabatan Fungsional
g. Staf Pelaksana
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
( PERDA NOMOR 19 TAHUN 2008 )
KEPALA KANTOR
KA SUBAG
TATA USAHA
KEPALA SEKSI
INVESTIGASI DAN
VERIVIKASI
KEPALA SEKSI
PELAYANAN
KEPALA SEKSI
INFORMASI, PENGADUAN
DAN DOKUMENTASI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONA
L
PELAKSANA
PELAKSANA
PELAKSANA
PELAKSANA
PELAKSANA
PELAKSANA
PELAKSANA
PELAKSANA
4
Rincian tugas, pokok dan fungsi pada masing – masing eselon di Kantor Pelayanan Terpadu
Perizinan adalah sbb :
1. Kepala Kantor
Kepala Kantor bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan,
merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan
semua kegiatan pelayanan terpadu perizinan, melaksanakan koordinasi dan
penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan / non perizinan secara
terpadu.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Kantor
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis dibidang perizinan / non
perizinan;
b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan / non
perizinan;
c. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan
perizinan / non perizinan;
d. Menyelenggarakan sistem informasi dan pengaduan perizinan / non perizinan;
e. Mengelola data dan pengembangan perizinan / non perizinan;
f. Melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan yamg diberikan;
g. Mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dibidang
perizinan / non perizinan;
h. Menandatangani perizinan / non perizinan sesuai kewenangan yang diberikan oleh
Bupati;
i. Menyelenggarakan penatausahaan Kantor.
2. Sub Bagian Tata Usaha
Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan
program, penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu dan tugas pelayanan
administratif meliputi : perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol,
humas, dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta
perpustakaan, dokumentasi dan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Tata
Usaha menjalankan fungsi sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran SKPD;
b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD;
c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD;
d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD;
e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas seksi secara terpadu;
5
3. Seksi Informasi, Pengaduan dan Dokumentasi
Kepala seksi pengaduan dan dokumentasi melaksanakan tugas merencana,
menyusun, melaksanakan, membina, tugas-tugas pelayanan informasi, pengelolaan
dan pengembangan sistem informasi perizinan / non perizinan, pengaduan masalah
pelayanan perizinan / non perizinan, penanganan pengaduan, dan melaksanakan
pendokumentasian pelayanan perizinan / non perizinan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala seksi informasi, pengaduan dan
dokumentasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan
perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan sistem informasi
dan pengaduan;
b. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan sistem
informasi dan pengaduan;
c. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kegiatan seksi;
d. Menyiapkan bahan pengembangan sisitem informasi perizinan / non perizinan;
e. Menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat;
f. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
g. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
kegiatan seksi;
h. Menyelenggarakan pendokumentasian sistem pelayanan perizinan / non perizinan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sisitem
informasi perizinan / non perizinan;
j. Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pengaduan dan advokasi perizinan / non peerizinan;
k. Melakukan klarifikasi dan memberikan advokasi terhadap permasalahan yang terjadi
dalam pelayanan perizinan / non perizinan;
l. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan perizinan / non perzinan;
m. Melaksanakan upaya pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan sistem
informasi perizinan / non perizinan;
n. Melaksanakan upaya pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan
pengaduan dan advokasi perizinan / non perizinan;
o. Melaksanakan pemberian informasi layanan perizinan / non perizinan dan advice
planning serta pengelolaan dan call centre;
p. Melayani pengaduan dan komplain masyarakat terhadap layanan yang diberikan
kantor;
q. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap izin yang telah diterbitkan;
6
4. Seksi Pelayanan
Kepala Seksi Pelayanan melaksanakan tugas merencana, menyusun,
melaksanakan, membina, tugas-tugas pelaksanaan pelayanan perizinan / non
perizinan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi pelayanan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan perundang-
undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan / non
perizinan;
b. Menyelenggarakan upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan
pelayanan perizinan / non perizinan;
c. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kegiatan seksi;
d. Menyelenggarakan pelayanan perizinan / non perizinan;
e. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
f. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan
serta melaksanakan pemecahan masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas
yang berkaitan dengan administrasi dan pelayanan perizinan / non perizinan;
g. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis
sesuai bidang tugasnya;
h. Melaksanakan pelayanan penerimaan pengajuan permohonan perizinan dan
penyerahan izin;
i. Melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan administrasi
perizinan / non perizinan;
j. Melaksanakan pelayanan legalisasi perizinan dan pembuatan Surat Ketetapan
Retribusi ( SKR ) serta pembuatan draf penetapan izin;
k. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
l. Menyiapkan draf keputusan penolakan, pembatalan, dan pencabutan izin;
5. Seksi Investigasi dan Verifikasi
Kepala Seksi Investigasi dan Verifikasi melaksanakan tugas, merencana,
menyusun, melaksanakan, membina, tugas-tugas pelaksanaan investigasi dan verifikasi
pelayanan perizinan / non perizinan;
Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Investigasi dan Verifikasi
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
7
a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugas investigasi
dan verifikasi pelaksanaan pelayanan perizinan / non perizinan;
b. Menyelenggarakan upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan
investigasi dan verifikasi perizinan / non perizinan;
c. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kegiatan seksi;
d. Menyelenggarakan investigasi dan verifikasi administrasi dan lapangan dalam
rangka pelaksanaan pelayanan perizinan / non perizinan;
e. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
f. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan
serta melaksanakan pemecahan masalah yang berhubungan dengan tugas–tugas
yang berkaitan dengan koordinasi pelayanan perizinan / non perizinan;
g. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis
sesuai bidangnya;
h. Membuat jadwal koordinasi dan penelitian lapangan;
i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemeriksaan persyaratan
teknis dan penelitian lapangan;
j. Mengkoordinasikan penanganan permasalahan yang timbul di lapangan;
k. Membuat berita acara hasil penelitian lapangan;
l. Melaksanakan penetapan retribusi izin;
m. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas ;
Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang perizinan/ non perizinan;
Bidang Perizinan / Non Perizinan sebagaimana dimaksud adalah bidang perizinan yang
sebelumnya ditangani oleh SKPD terkait selanjutnya secara bertahap dilimpahkan ke
Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan ( KPTP ).
Fungsi :
Merumuskan dan merencanakan kebijakan tehnis bidang perizinan / non perizinan
Melaksanakan pembinaan, penerbitan dan pembatalan perizinan / non perizinan
Menyelenggarakan pelayanan perizinan/ non perizinan, sesuai dengan
kewenangannya
Melaksanakan sistem informasi dan pengaduan perizinan / non perizinan
8
Mengelola data dan pengembangan bidang perizinan / non perizinan
Melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan
Melaksanakan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dibidang
perizinan / non peerizinan
Melaksanakan penatausahaan Kantor
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kegiatan ini di buat dalam rangka pemenuhan target pelaporan atas
rencana aksi, Rencana aksi ini merupakan bagian dari rencana aksi sebagaimana yang
tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
1.5. LANDASAN HUKUM
Sebagai landasan hukum laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Conventation
Againer Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
4. Instruksi Presiden Republik Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Aksi
Pencegahan PPK Tahun 2012;
5. Instruksi Presiden Indonesia republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun
2013 tentang Tata CaraKoordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/5152/SJ Tanggal 12
Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Penyusunan Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemda 2013;
9
BAB II
PUBLIKASI STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
2.1 Kewenangan Penerbitan Izin
Kewenangan Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi 15 jenis izin yang dilakukan secara
bertahap yaitu :
a. Berdasarkan Peraturan Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan, yang tercantum dalam pasal 17 ayat (3) berbunyi : “Dengan Peraturan Bupati
ini, Bupati menunjuk (memberikan kewenangan) kepada Kepala Kantor Pelayanan
Terpadu Perizinan untuk dapat menetapkan Keputusan IMB dengan atas nama (An)
Bupati, untuk bangunan fungsi hunian sampai dengan 1 (satu) lantai”.
b. Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan / Non Perizinan di Kabupaten
Kotawaringin Barat Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan, yang
tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi : “Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bertugas menyelenggarakan pelayanan perizinan / non perizinan adalah Kantor
Pelayanan Terpadu Perizinan, Instansi Teknis dan Kecamatan”. Dan ayat (4) berbunyi :
“Pejabat yang mempunyai kewenangan menandatangi produk perizinan / non perizinan
atas nama Bupati ialah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan yang
kewenangannya dilimpahkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini”.
c. Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan / Non Perizinan di Kabupaten
Kotawaringin Barat Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan, yang
tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi : “Tahap pertama penyelenggaraan Perizinan
/ Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan meliputi :
10
1) Izin Tempat Usaha (SITU)
2) Izin Gangguan (HO)
3) Izin Pemasangan Reklame
4) Tanda Daftar Perusahaan
5) Izin Usaha Industri (IUI) Nilai Investasi s/d 1 Miliar
6) Tanda Daftar Industri (TDI)
7) Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8) Tanda Daftar Gudang / Ruang (TDG/R)
9) Izin Usaha Angkutan
10) Izin Trayek
11) Izin Usaha Angkutan Perairan Pedalaman
12) Izin Trayek Perairan Pedalaman
13) Izin Bangunan Air dan Logpond
14) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
2.2 Standar Pelayanan Perizinan
Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin
Barat meliputi :
a. Prosedur Pelayanan Perizinan, prosedur pelayanan yang dilakukan bagi dan penerima
pelayanan termasuk pengaduan. Prosedur tersebut digambarkan dalam alur mekanisme
pelayanan perizinan dan prosedur pelayanan pengaduan sebagai berikut :
Gambar 2.2.a PROSEDUR PELAYANAN IZIN
License Service Procedure
11
Gambar 2.2.a PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN Complaint Service Prosedur
PENGADU Complainant
CEK ADMINISTRASI
Administrasi Verivication
INSTANSI TERKAIT Involved Departement
CEK LAPANGAN Field Cheking
KIRIM JAWABAN KE PENGADU Send The Answer To Complainant
Informasi Pengaduan dan Dokumentasi
Ruang Pengaduan / Complaint Room
Telephone
(0532) 28064
Fax
(0532) 23057
Surat / Letter
Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan
Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Sutan Syahrir No. 2B Pangkalan Bun
kode pos 74112
12
b. Waktu Penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan
penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Berikut ini adalah tabel waktu
penyelesaian perizinan :
Tabel 2.2.b Waktu Penyelesaian Perizinan
NO. JENIS
IZIN DESKRIPSI PENYELESAIAN DASAR HUKUM
1. IMB Izin Mendirikan Bangunan 15 Hari Perda Nomor 10 Tahun 2012
2. SITU Izin Tempat Usaha 4 Hari Perda Nomor 5 Tahun 2012
3. HO Izin Gangguan 4 Hari Perda Nomor 7 Tahun 2012
4. IPR Izin Pemasangan Reklame 3 Hari Perda Nomor 3 Tahun 2011
5. TDP Tanda Daftar Perusahaan 5 Hari Perda Nomor 14 Tahun 2007
6. IUI Izin Usaha Industri 5 Hari Perda Nomor 16 Tahun 2007
7. TDI Tanda Daftar Perusahaan Industri 5 Hari Perda Nomor 16 Tahun 2007
8. SIUP Izin Usaha Perdagangan 7 Hari Perda Nomor 15 Tahun 2007
9. TDG/R Tanda Daftar Gudang / Ruang 5 Hari Perda Nomor 11 Tahun 2007
10. IUA Izin Usaha Angkutan 4 Hari Perda Nomor 19 Tahun 2000
11. IT Izin Trayek 4 Hari Perda Nomor 6 Tahun 2011
12. IUAPP Izin Usaha Angkutan Perairan Pedalaman 6 Hari Perda Nomor 13 Tahun 2001
13. ITPP Izin Trayek Perairan Pedalaman 6 Hari Perda Nomor 13 Tahun 2001
14. IBA Izin Bangunan Air 6 Hari Perda Nomor 5 Tahun 2003
15. IUJK Izin Usaha Jasa Kontruksi 4 Hari Perda Nomor 4 Tahun 2012
c. Biaya Pelayanan, biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam
proses pemberian pelayanan. Biaya penerbitan izin telah diatur berdasarkan ketentuan
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat sesuai dengan masing-masing izin yang akan
diterbitkan.
d. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.
e. Sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik.
f. Kompetensi petugas pemberi layanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus
ditetapkan dengan tetap berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan
perilaku yang dibutuhkan.
2.3 Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan agar masyarakat mengetahui
secara luas tentang pelayanan perizinan. Publikasi dilakukan melalui :
a. Pembuatan Leaflet/Brosur
Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan
publikasi dengan menyebarkan leaflet/brosur pada tahun 2011 telah disebarkan
sebanyak 5.000 lembar kepada masyarakat. Berikut ini adalah contohnya :
13
b. Pembuatan Buku
Sejak tahun 2010, Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat
telah menerbitkan buku perizinan yang berisi persyaratan, prosedur, biaya dan waktu
penyelesaian perizinan, sehingga dapat digunakan sebagai panduan bagi masyarakat
dalam mengurus izin. Berikut ini adalah contohnya :
Gambar 2.3.a Leaflet Perizinan
Gambar
Gambar 2.3.b Buku Panduan Perizinan
14
c. Pencetakan Spanduk / Baleho
Publikasi pelayanan perizinan juga dilakukan melalui pemasangan baleho di depan kantor
pada tahun 2011 yang berisi tentang jenis-jenis izin yang ditangani oleh Kantor Pelayanan
Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai bentuk publikasi informasi
perizinan kepada masyarakat.
d. Pembuatan Website
Sejak tanggal 2 Juli 2014 Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin
Barat telah mempublikasikan aplikasi SIMKPTP melalui website yaitu
simkptp.kotawaringinbaratkab.go.id. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat
dalam memperoleh informasi perizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut adalah
websitenya :
Gambar 2.3.d Website SIMKPTP
15
BAB III
P E N U T U P
Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintahan
Kabupaten Kotawaringin Barat,sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 guna mendukung
penyelenggaraan pelayanan yang optimal dan mempublikasikan sebagai jaminan adanya
kepastian bagi penerima pelayanan.
Media publikasi secara gratis untuk masyarakat melalui leaflet dan pencetakan buku-buku.
Penyebarluasan media ke masyarakat di harapkan untuk mempermudah masyarakat
memahami standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berbasis website yang menjadi
kewenangan KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk itu, jika ada kekurangan dan belum
optimalnya dalam pelaporan ini akan menjadi masukan dan perbaikan untuk ke depan.
Demikian Laporan rencana aksi publikasi standar pelayanan sebagai aksi untuk pencegahan
dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah, dan semoga bermanfaat.
.
Pangkalan Bun, September 2014
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan
Kabupaten Kotawaringin Barat,
AMIR HADI, SE,M.Ec.Dev
NIP. 19710728 199803 1 007