laporan hasil survei kepuasan pengguna...

Laporan Survei Kepuasan Pengguna Halaman 1

LAPORAN HASIL SURVEI

KEPUASAN PENGGUNA PUSDIKLAT PENGAWASAN BPKP

TAHUN 2016

I. Latar Belakang Sebagai wujud komitmen Pusdiklatwas BPKP untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan dalam penyelenggaraan diklat, dilakukan survei kepuasan pengguna kepada unit organisasi dan para pegawainya yang pernah menjadi peserta diklat di Pusdiklatwas BPKP, baik di lingkungan BPKP maupun di lingkungan APIP Lainnya (Inspektorat Kementerian/Lembaga/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah).

II. Tujuan Tujuan Survei Kepuasan Pengguna adalah untuk mengetahui secara obyektif persepsi pengguna terhadap kinerja penyelenggaraan diklat yang dihasilkan oleh kualitas layanan yang langsung dirasakan oleh pengguna yang bermuara pada tingkat kepuasan yang diterima.

III. Pelaksanaan Kegiatan Survei dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 2540/DL/2/2016 tanggal 28 Oktober 2016, dengan mengirim kuesioner melalui e-mail dan kunjungan langsung ke beberapa unit kerja. Kuesioner dikirim kepada 63 unit kerja eselon II di lingkungan BPKP dan 553 unit kerja non BPKP ( Kementerian,

Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI, Polri,dan Inspektorat-inspektorat) Kuesioner terdiri dari dua formulir, satu kuesioner diisi oleh pimpinan unit kerja dan dan satu formulir diisi oleh pegawai di unit kerja bersangkutan yang pernah menjadi peserta diklat. Jumlah responden yang mengisi dan mengembalikan kuesioner sebanyak 1194 responden yang terdiri dari 366 responden yang berasal dari lingkungan BPKP dan 828 responden non BPKP serta 134 unit kerja yang terdiri dari 27 unit kerja di lingkungan BPKP dan 107 unit kerja di lingkungan Non BPKP.

IV. Kriteria Kepuasan Pengguna Dalam penyebaran kuesioner kepada Responden dikelompokkan “Kriteria Kepuasan Pengguna” dengan memberikan tanda silang pada kolom yang dipilih yang berisi skala angka 1 s.d. 10. Kriteria untuk angka 1 adalah Sangat Tidak Puas sedangkan angka 10 adalah Sangat Puas.

Di dalam formulir juga disediakan kolom untuk menyampaikan saran-saran/komentar sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan diklat pada masa yang akan datang.

V. Hasil Survei tahun 2016 Hasil Survei Kepuasan Pengguna Pusdiklatwas BPKP tahun 2016 secara total rata-rata menunjukkan indeks sebesar 8,60. Indeks tersebut terdiri dari Nilai Indeks Kepuasan Peserta sebesar 8,43 dan Kepuasan Unit Kerja sebesar 8,78. Hasil Survei secara rinci adalah sebagai berikut:


A. Responden Peserta Diklat

1. Hasil Survei Kepuasan Pengguna terhadap peserta yang pernah mengikuti diklat di Pusdiklatwas BPKP tahun 2016 menunjukkan indeks sebesar 8,43 terdiri dari penilaian responden di lingkungan BPKP sebesar 8,31 dan penilaian responden di lingkungan non BPKP sebesar 8,55.

Berikut adalah grafik yang menampilkan nilai rata-rata dari unsur kriteria kepuasan pengguna:

Grafik 1. Nilai indeks kepuasan pengguna Pusdiklatwas BPKP tahun 2016

Grafik 2.

9.98

7.53 8.057.88

9.61

Nilai indeks kepuasan pengguna Pusdiklatwas BPKP 2016 (responden Peserta Diklat)

9.987.26 7.90 7.45 7.38

Proses Pendaftaran, Fasilitas dan Akomodasi


Grafik 3.

Grafik 4

Pelayanan dan sikap petugasLO/piket terhadap keluhan

peserta

Kemampuan mengajarWidyaiswara/Instruktur

Pusdiklatwas BPKP

7.94

8.17

Proses Pembelajaran

Bahan ajarditerima lengkap

sebelum mulaipembelajaran di

Kelas

Bahan ajar mudahdipahami dan

diterapkan padatugas sehari-hari

peserta diklat

Materipembelajaran

sesuai ekspektasidari Bapak/Ibu

Porsi latihandalam kelas

7.91

7.667.51

7.60

Materi/Modul


Grafik 5

2. Perbandingan hasil survei Dibandingkan hasil survei pada tahun 2014 sebesar 8,22 dan tahun 2015 sebesar 8.42, hasil Survei Kepuasan Pengguna Pusdiklatwas BPKP tahun 2016 sebesar 8,43 mengalami kenaikan seperti terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 6

Secara keseluruhan apkhBpk/Ibu puas dgn

pelayanan Psdktws BPKP

Apkh Bpk/Ibu masihberkeinginan ikut diklat di

Psdktws BPKP

Sejalan dgn pelaksanaanRB & pemb. Zona

Integritas menuju Wil.Bebas Korupsi & W il.

Birokrasi Bersih &Melayani di lingk. PsdktwsBPKP, apkh mnrt Bpk/Ibutdpt praktik korupsi dlm

pelayananpenyelenggaraan diklat

9.96 9.95

8.91

Kesan terhadap pelayanan Pusdiklatwas secara keseluruhan

Hasil Survei 2014Hasil Survei 2015

Hasil Survei 2016

8.22 8.428.43

Perbandingan Hasil Survei


Grafik 7. Perbandingan hasil survei kepuasan pengguna Pusdiklatwas BPKP tahun 2014, 2015 dan 2016 berdasarkan unsur penilaian

3. Komentar dan Saran

Terkait proses pendaftaran, cara pendaftaran masih kurang terbuka, kurang ada sosialisasi pendaftaran on line dan tidak ada kriteria yang jelas siapa-siapa yang dipanggil diklat SJFA.

Sederhanakan lagi aplikasi pendaftaran on line diklat karena cukup rumit pengisian datanya.

Fasilitas dan Akomodasi agar ditingkatkan (n=186), antara lain masalah kebersihan kelas, mess dan ruang makan, menu dan kualitas makanan serta kemudahan transportasi ke dan dari Pusdiklatwas.

Terkait Materi/Modul (n=51), antara lain: - Agar materi dibagikan secara on line sehingga di Ciawi lebih fokus membahas kasus

dan langsung ujian, agar materi/modul diteliti dan diperbaiki sebelum digandakan dan dibagikan sebelum pembelajaran.

- Terdapat satu buku yang dibagikan setelah selesai diklat, modul yang diberikan sebagian besar hanya kumpulan slide, tidak ada daftar istilah, definisi dan penjelasan lengkap.

- Sebaiknya materi mengutamakan contoh kasus dan metode penyelesaian di lapangan. - Proses belajar diarahkan diskusi. - Modul harus di revisi dan di up date setiap tahun karena kadang yang disampaikan oleh

Widyaiswara berbeda dengan modul, terutama dengan peraturan yang terkini. - Agar dipertimbangkan buku modul dapat digunakan dalam pekerjaan sehari-hari

(aplicable).

InformasiPendaftaran

Fasilitas danAkomodasi

ProsesPembelajaran

Materi/Modul Kesan secaraumum terhadap

pelayanan

Hasil Survei 2014 8.30 7.40 7.90 7.70 9.80

Hasil Survei 2015 9.06 7.51 7.97 7.67 9.90

Hasil Survei 2016 9.98 7.53 8.05 7.88 9.61

Perbandingan hasil survei per unsur penilaian


- Pada diklat Reviu Laporan Keuangan Pemda buku kerja belum berbasis akrual (masih berbasis kas).

- Dalam proses pembelajaran ada Widyaiswara yang menyalahkan modul. - Agar ditingkatkan persiapan materi/modul karena ada yang belum sesuai dengan topik

diklat. - Agar Porsi Latihan dan Studi Kasus ditambah waktunya. - Dalam proses pembelajaran, ada Widyaiswara yang menyalahkan modul. - Untuk mata diklat Teknis Substansi agar di adakan studi lapangan atau out bound. - Terdapat materi yang tidak sesuai diantaranya kebijakan pengawalan BPKP dan

regulasi keuangan desa, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dan aplikasi sistem keuangan desa.

Masih terdapat Widyaiswara yang mengajar textbook, tidak pola kooperatif dan kreatif, diharapkan model pembelajaran berbasis masalah, mind mapping, tipe think pair share, untuk materi harus disesuaikan dengan lingkup kebutuhan peserta bukan kebutuhan Pusat, materi juga harus memperhatikan proporsi dari peserta diklat yang ikut serta.

Perlu ditingkatkan lagi teknik mengajar dan materi perlu diperbaharui karena kurang dalam penggunaan IT yang sudah maju, implementasi materi tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sekarang ini.

Perlu adanya penellitian dan analisis kebutuhan tenaga pemeriksa di setiap unit APIP di Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh BPKP dan BPS.

Narasumber dari kalangan praktisi ditambah untuk menambah wawasan.

Perlu peningkatan kemampuan mengajar bagi narasumber/instruktur dari kedeputian

Agar pelayanan Pusdiklatwas BPKP dapat ditingkatkan lagi dengan adanya keterbukaan informasi tentang jadwal diklat dan mohon tepat waktu dalam penyampaiannya.

Agar kedepannya ada diklat lanjutan terkait diklat audit investigasi untuk memperkuat kompetensi dalam hal audit forensik berbasis komputer.

Kalender Diklat agar dikirim awal tahun.

Mohon dikirim Kaldik Tahun 2017 ke RAB Padang Lawas Utara.

Agar ke depannya lebih banyak lagi penyelenggaraan diklat(n=16), diklat Audit IT dan diklat forensik komputer.

Agar diklat SJFA yang diutamakan PFA, bukan pejabat struktural (n=3)

Jadwal kelas agar tidak menggunakan hari Sabtu

Mohon daftar tunggu diklat dipercepat

Agar ujian dilaksanakan setelah diklat selesai, jangan terlalu jauh dari waktu diklat.

Penyampaian sertifikat cukup lama diterima.

B. Responden Unit Kerja 1. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Pusdiklatwas BPKP tahun 2016 pada responden Unit

Kerja menunjukkan indeks sebesar 8,78 terdiri dari penilaian responden Unit Kerja di lingkungan BPKP sebesar 8,74 dan penilaian responden Unit Kerja di lingkungan non BPKP sebesar 8,82.

Berikut adalah grafik yang menampilkan nilai rata-rata dari unsur kriteria kepuasan

pengguna:


Grafik 8. Nilai indeks kepuasan pengguna Pusdiklatwas BPKP tahun 2016 pada responden unit kerja

Grafik 9.

ProsesPendaftaran

PeningkatanKemampuan

setelahdiklat

Dapatmemberikan

masukankepada

pimpinanuntuk

peningkatankinerjaKantor

Materi ygdiperoleh

selamadiklat dapatdiiterapkan/membantu

padapekerjaanBapak/Ibu

Kepuasanterhadap

pelayananPusdiklatwa

s BPKP

Keinginanmengirimstaf ikutdiklat di

Pusdiklatwas BPKP

Series1 8.94 7.76 7.72 7.99 9.96 10.00

Nilai indeks kepuasan pengguna Pusdiklatwas BPKP tahnu 2016 (responden unit kerja)

Apakah Kalender danKatalog Diklat yang telahdikirimkan ke Unit Kerja

Bapak/Ibu sudahinformatif dan tepat

waktu

Apakah Indormasitentang Pusdiklatwas

BPKP mudah didapat dariWebsite

Apakah jadwal Diklat danPelaksanaannya cukup

memberikan waktu untukmempersiapkan staf

Bapak/Ibu untukmengikuti Diklat

9.50 9.837.48

Proses Pendaftaran


Grafik 10.

Grafik 11.

Peningkatan Kemampuansetelah diklat

Dpt memberikan masukankpd pimpinan utk

peningkatan kinerja Kantor

Materi yg diperoleh selamadiklat dapat

diterapkan/membantupekerjaan Bpk/Ibu

7.767.72

7.99

Manfaat Diklat

Kepuasan terhadappelayanan Pusdiklatwas

BPKP

Keinginan mengirimstaf ikut diklat di

Pusdiklatwas BPKP

9.96

10

Kesan dan Pesan


2. Perbandingan hasil survei Dibandingkan hasil survei pada tahun 2014 sebesar 8,16, dan hasil survei tahun 2015

sebesar 8,67, hasil survei tahun 2016 mengalami kenaikan seperti terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 12.

Grafik 13.

Perbandingan hasil survei kepuasan pengguna Pusdiklatwas BPKP tahun 2014, 2015 dan 2016 berdasarkan unsur penilaian

3. Komentar dan Saran

Hasil Survei 2014 Hasil Survei 2015 Hasil Survei 2016

8.168.67 8.78

Perbandingan hasil survei kepuasan pengguna Pusdiklatwas BPKP pada responden unit kerja

ProsesPendaftaran

PeningkatanKemampuansetelah diklat

Dapatmemberikanmasukan kpdpimpinan utkpeningkatan

kinerja Kantor

Materi ygdiperoleh

selama diklatdpt diiterapkan

Kepuasan thdpelayanan

PusdiklatwasBPKP

Keinginanmengirim stafikut diklat diPusdiklatwas

BPKP

2016 8.94 7.76 7.72 7.99 9.96 10.00

2015 9.32 7.57 7.80 7.69 9.66 10.00

2014 9.64 7.56 7.24 7.84 8.08 8.64

Perbandingan Hasil Survei Berdasarkan Unsur Penilaian


3.1 Dalam rangka pembentukan auditor agar jumlah peserta ditambah dan proses ujiannya segera setelah diklat serta menambah kelas diklat teknis substansi (n=30).

3.2 Diklat dengan biaya STAR agar diperbanyak karena membantu pemda yang dananya minim(n=4).

Agar diklat yang terkait penugasan consulting diberikan juga bagi pegawai perwakilan, misalnya menjadi konsultan problem solving, terkait wawancara, identifikasi risiko dll.

Agar Instruktur diperwakilan diberikan ToT.

Sarana dan prasana agar dapat ditingkatkan (n=9).

Tingkatkan mutu widyaiswara sehingga kualitas peserta setelah diklat juga baik.

Agar setiap surat undangan/pemanggilan peserta diklat dicantumkan rute jalan/akses kendaraan umum menuju Pusdiklatwas.

Pusdiklatwas perlu mengadakan rapat koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota minimal satu kali dalam setahun (n=2).

Agar masalah daftar tunggu dapat diatasi.

BPKP diharapkan terus meningkatkan peran Pusdiklatwas bagi calon auditor didaerah, dapat meningkatkan asistensi bagi inspektorat daerah dan membuka kontak langsung/elektronik yang sifatnya konsultatif.

Diharapkan jadwal Kalender Diklat lebih awal diterbitkan, kalau perlu sebelum tahun anggaran baru sehingga dapat menjadi dasar menyusun anggaran (n=5).

Informasi jadwal diklat bisa langsung kepada calon peserta melalui Handphone dan e-mail. Pemanggilan peserta agar dapat disesuaikan dengan jadwal yang diajukan inspektorat (n=4), sebaiknya dua minggu sebelum diklat sehingga calon peserta dapat mempersiapkan diri.

Buku materi diklat perlu di desain dengan menarik dan diselipkan gambar atau grafik sehingga tidak membosankan.

Masih ada materi yang sulit dicerna karena lebih banyak menyadur dari sumber utama teori yang bersangkutan.

Disamping peningkatan kapabilitas, lebih ditekankan lagi pemahaman disiplin, tanggung jawab dan integritas.

Materi diklat hendaknya disesuaikan dengan tugas-tugas pada Inspektorat agar setelah diklat dapat langsung mengimplementasikan.

Materi untuk teori agar diberikan pada pagi hari dan untuk praktik waktunya sore hari.

Modul agar disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, waktu pelaksanaan masih kurang karena untuk praktik belum sesuai di simulasikan.

Mohon BPKP mengizinkan atau mengorganisir pengadaan latihan soal sesuai yang diujikan karena kalau tidak peserta akan mencari contoh soal dari sumber lain sehingga dikhawatirkan menjauh dari standar APIP.

Survei Kepuasan Pengguna idealnya diberikan kepada pemimpin minimal satu sampai dengan tiga bulan setelah diklat.

Tingkatkan kualitas diklat sesuai perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.

Untuk diklat fungsional auditor (pembentukan), usia yang diperbolehkan diberi kebijakan dari 48 tahun menjadi 49 tahun mengingat batas terakhir pengangkatan jabatan fungsioanl bisa 50 tahun maksimal.

Agar lebih memberikan kemudahan baik akses informasi maupun transfer keilmuan untuk kabupaten di kepulauan seperti Anambas.

Survei kepuasan pengguna idealnya diberikan kepada pimpinan minimal 1 s.d 3 bulan setelah diklat.


Agar hasil pre dan post test dikirim kepada pimpinan unit kerja.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Ciawi, Desember 2016 Kepala Bidang P2E, Ayi Riyanto NIP 19700818 199103 1 002

Tembusan:

1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Kepala Bidang P3JFA 3. Kepala Bidang P3KT 4. Kepala Bidang Program dan Sertifikasi, Pusbin JFA 5. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Ropeg

laporan hasil survei kepuasan pengguna...

Documents