laporan hasil pemeriksaan bpk ri atas laporan …€¦ · peraturan bpk ri nomor 1 tahun 2017...

BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 16A/LHP/XVIII.BDG/05/2018

Tanggal : 23 Mei 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAPerwakilan Provinsi Jawa BaratJl. Moh. Toha No. 164 Bandung

Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI...................................................................................................... i

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.......... 1

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN............................................................. 3

1. Dasar Hukum Pemeriksaan.................................................................................. 3

2. Tujuan Pemeriksaan............................................................................................. 3

3. Sasaran Pemeriksaan............................................................................................ 3

4. Standar Pemeriksaan.......................................................................................... 4

5. Metode Pemeriksaan............................................................................................ 4

6. Jangka Waktu Pemeriksaan................................................................................. 7

7. Objek Pemeriksaan.............................................................................................. 8

SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3. Neraca

4. Laporan Operasional

5. Laporan Arus Kas

6. Laporan Perubahan Ekuitas

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Lampiran

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Bogor, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017,Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, LaporanOperasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yangberakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajarlaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalianintern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah sajimaterial, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuanganberdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan StandarPemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etikBPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinanyang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajianmaterial.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka danpengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan padapertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang materialdalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian internyang relevan dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan PemerintahKabupaten Bogor untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengankondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitaspengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bogor. Pemeriksaan yang dilakukan BPK

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dankewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, sertaevaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat,sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 31Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional,arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuaidengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhanterhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas SistemPengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap PeraturanPerundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 16B/LHP/ XVIII.BDG/05/2018dan Nomor 16C/LHP/XVIII.BDG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari laporan ini.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 3

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara;

d. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakahLKPD telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai denganprinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansikomprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia denganmemperhatikan:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

b. Kecukupan pengungkapan;

c. Efektivitas sistem pengendalian intern;

d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran Pemeriksaan LKPD TA 2017 meliputi pengujian atas:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2017;

b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan RealisasiAnggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2017;

c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional,Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan SAL Tahun 2017;

d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas LaporanKeuangan;

e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan KeuanganPemerintah Daerah;

f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasukpertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian danpengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan;

g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaankeuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan PemerintahDaerah.


Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua asersi manajemendalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadapperaturan perundang – undangan yang berlaku meliputi:

a. Keberadaan dan keterjadian

Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31Desember 2017, seluruh transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaananggaran yang disajikan dalam LRA TA 2017, dan seluruh transaksipendapatan dan beban yang disajikan dalam Laporan Operasional benar-benarada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti-buktiyang memadai.

b. Kelengkapan

Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatatdalam Neraca, seluruh transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan telahdicatat dalam LRA, dan seluruh transaksi pendapatan dan beban yang terjadiselama Tahun 2017 telah dicatat dalam Laporan Operasional.

c. Hak dan Kewajiban

Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam Neraca benar-benar dimiliki atau hakdari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajibanpemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

d. Penilaian dan Alokasi

Bahwa seluruh aset, utang, pendapatan dan belanja daerah, serta pembiayaantelah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya, diklasifikasikan sesuaidengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan, dan merupakan alokasianggaran tahun 2017.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai denganketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas LaporanKeuangan.

4. Standar Pemeriksaan

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan KeuanganNegara.

5. Metode Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2017 dilakukan dengan pendekatan auditberbasis risiko, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasilpemeriksaan, yaitu sebagai berikut:


a. Perencanaan Pemeriksaan

1) Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan

Pemahaman atas tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan perludiperoleh untuk mengetahui fokus atau sasaran yang harus diperhatikanpemeriksa. Pengembangan prosedur pemeriksaan dapat dilaksanakan olehtim pemeriksa berdasarkan fokus atau sasaran pemeriksaan yang telahdirumuskan tersebut.

2) Pemahaman Entitas

Pemahaman atas entitas harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaantahun sebelumnya dan hasil pemeriksaan interim. Pemahaman atas entitastersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirianpemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatandaerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan duatingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasayang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksamelakukan pemutakhiran atas data entitas jika terdapat perubahan yangsignifikan dan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan.

3) Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjuthasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasilpemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yangdiperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuanpemeriksaan yang berulang dan langkah perbaikan yang telah dilakukanoleh pemerintah daerah.

4) Pemahaman dan Penilaian Risiko

Hasil pemahaman dan pengujian SPI dari pemeriksaan interim digunakansebagai dasar untuk penilaian risiko. Prosedur penilaian risiko dilakukanuntuk level entitas dan setiap akun atau kelompok/siklus akun.

Hasilnya akan digunakan sebagai berikut.

a) Pengukuran risiko di tingkat proses bisnis menghasilkan tingkat risikopengendalian (Control Risk, CR) yang akan digunakan sebagaigambaran umum atas SPI entitas, mengidentifikasi SKPD berisikotinggi; dan menetukan tingkat risiko pengendalian atas akunindividual;

b) Hasil penilaian AR, IR, dan CR akun selanjutnya akan digunakanuntuk menghitung besaran risiko deteksi (DR) tingkat akun. Risikodeteksi ditetapkan untuk menentukan berapa besar lingkuppemeriksaan (Acov) dan strategi pemeriksaan yang akan diterapkanpemeriksa.

Penilaian risiko kecurangan (Fraud Risk) digunakan sebagai dasar dalammenetapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk mendeteksi salah saji


dalam laporan keuangan yang bersifat material yang disebabkan olehkecurangan.

5) Penetapan Tingkat Materialitas dan Tolerable Mistatement (TM)

Materialitas merupakan besaran penghilangan atau kesalahan pencatatanyang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalammengembangkan strategi pemeriksaan, pemeriksa mengklasifikasikanmaterialitas dalam dua kelompok:

a) Perencanaan tingkat materialitas (planning materiality) yangberhubungan dengan laporan keuangan secara keseluruhan;

b) TM yang berhubungan dengan akun-akun atau pos-pos keuangansecara individual.

6) Penentuan Metode Uji Petik

Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesionalpemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:

a) Matriks Penilaian Risiko hasil pemeriksaan interim;

b) Tingkat risiko. Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalianintern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atasakun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyairisiko bawaan (inheren risk) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya,maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebutharus lebih besar;

c) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitaskecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu jugasebaliknya;

d) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapimemperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut.Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positifdan negatif yang besar;

e) Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akunharus lebih besar dari biaya pengujian tersebut.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan

1) Pengujian Analitis

Pengujian analitis dilakukan untuk menemukan hubungan logis penyajianakun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiapperubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa,serta menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistempengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo.

Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dilakukan denganAnalisa Data dan Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telahditetapkan sebagai uji petik.


2) Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksaterhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian interndalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujiandesain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistempengendalian intern telah didesain secara memadai dan meminimalisasisecara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujianimplementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihatpelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukanoleh pemerintah daerah. Pengujian sistem pengendalian intern merupakandasar pengujian substantif selanjutnya.

3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo

Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldoakun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yangdiperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperolehLKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atasLKPD, yaitu:

a) keberadaan dan keterjadian;

b) kelengkapan;

c) hak dan kewajiban;

d) penilaian dan pengalokasian; serta

e) penyajian dan pengungkapan.

Pengujian substantif atas saldo awal akun terdampak penerapan basisakuntansi akrual yang belum dilaksanakan pada pemeriksaan interim, agarmelaksanakan pengujian substantif atas saldo awal dengan mengacu padalangkah pemeriksaan interim.

4) Penyelesaian Penugasan

Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasanbeserta form-form pelaporan pemeriksaan (Daftar Koreksi, Form RisalahPembahasan TP, Form TP, Form Tanggapan).

c. Pelaporan

Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasilpemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

6. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bogor TA 2017 adalah selama 33hari kalender mulai tanggal 3 April s.d. 5 Mei 2018.


7. Objek Pemeriksaan

LKPD Kabupaten Bogor TA 2017 yang terdiri dari Neraca dan Laporan PerubahanEkuitas per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan PerubahanSaldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas untuk periodeyang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017, serta Catatan atas LaporanKeuangan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017

Halaman : 1Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD merupakan amanat

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, Pemerintah Kabupaten/Kota

diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan yang dikelolanya

dengan menerbitkan laporan keuangan paling lambat tiga bulan sejak berakhirnya tahun

anggaran. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi

keuangan dan seluruh traksaksi yang dilakukan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan

selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan

realisasi pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan,

menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang meliputi:

1. Laporan Realisasi APBD,

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

3. Neraca,

4. Laporan Operasional,

5. Laporan Arus Kas,

6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan

7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah mengungkapkan kegiatan keuangan

Pemerintah Daerah yang menunjukan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan

dan menyajikan unsur-unsur Pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit LRA,

Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah menyajikan secara

komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo

Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi kesalahan

pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan

daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.



Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber

penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal

pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada

periode bersangkutan, Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain

berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi

kesalahan mendasar seperti : koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada

periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap, ekuitas Akhir.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis dan daftar terperinci

atas suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran

lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Bogor Tahun 2017 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, sedangkan laporan

keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah, juga disertai dengan surat pernyataan kepala daerah bahwa

pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya laporan keuangan daerah diharapkan akan terjadi peningkatan transparansi

dan akuntabilitas kepada publik sehingga masyarakat diharapkan akan semakin partisipatif

didalam mendukung jalannya kepemerintahan sebagaimana diharapkan dalam konsep Otonomi

Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai media

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk

rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang menerangkan

dan menjelaskan kinerja berkenaan dengan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan

atas Laporan Keuangan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam merealisasikan



target/rencana yang telah ditetapkan, sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan persetujuan

dari DPRD Kabupaten Bogor dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa


Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi




Republik Indonesia Nomor 3854), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara



9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan


14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia


15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik


17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil


Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,


20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran





22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara



23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah


Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik


4588);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,


28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah


Republik Indonesia Nomor 4738);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Republik Indonesia Nomor 5104);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran



33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik


5161);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan



35. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara



36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan




38. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia


39. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73

Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

42. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan

dan Pengendalian Pembangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009

tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);

43. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012


44. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong

Belajar dan Penilik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 310);

45. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

46. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 253);



47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;


Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana

Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594)

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara

Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan,

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

681);

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);


Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);


Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita


56. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya

Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita


57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi

Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten

dan Kota Tahun Anggaran 2014;

58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Minimal Defisit

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah

Tahun Anggaran 2016;

59. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 1983 Nomor 3 Seri G), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan

Daerah Air Minum Kabupaten DT II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

1993 Nomor 10 Seri D);



60. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);

61. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

62. Peraturan Daerah Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bogor Nomor 41);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Rumah

Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 54);

64. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 80);

65. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011


66. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan

Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dan Rumah Sakit Umum

Daerah Cibinong (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 59);

67. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);

68. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 61);



69. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan BUMD

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor

20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 63);

70. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);

71. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29);

72. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);

73. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rumah

Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012


74. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 65);

75. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 66);

76. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan

Utilitas Perumahan dan Pemukiman(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012


77. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi

Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 5);

78. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013

Nomor 7);

79. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Kabupaten Bogor pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Prayoga Pertambangan

dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 76);



80. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan

Usaha Milik Daerah Dibidang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 79);

81. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2);

82. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana

Cadangan Penyelengaraan Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat XIII dan Pekan Paralympic

Daerah Jawa Barat V tahun 2018 dan Penyelengaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Bogor Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 8);

83. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal

Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor pada Badan Usaha Milik Daerah PT Sayaga Wisata

Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 87);

84. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2 );

85. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);

86. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor tahun Anggaran 2017 (Lembar Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2016 Nomor 14);

87. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal kepada

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor

Nomor 3);

88. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2017 Nomor 4);



1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor

adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar

hukum serta sistematika penyusunan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Indikator pencapaian target kinerja

APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan yang meliputi Ikhtisar realisasi

pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah, serta hambatan dan

kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi menguraikan tentang Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan,

Periode Akuntansi, Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan

keuangan, dan Basis Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan serta Penerapan Kebijakan Akuntansi.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan menguraikan rincian dan penjelasa Pos

Pelaporan Keuangan yang memuat Pendapatan LRA, Belanja, Transfer,

Pembiayaan, Pendapatan dan Beban Laporan Operasional, Beban, Aset,

Kewajiban dan Ekuitas.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan yang menguraikan hasil audit

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Tahun 2016 dan tindak

lanjut yang telah dilaksanakan.

Bab VII Penutup.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, INDIKATOR TARGET

PENCAPAIAN KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Berdasarkan latar belakang kondisi ekonomi Kabupaten Bogor pada tahun-tahun

sebelumnya dan mempertimbangkan kondisi umum perekonomian Nasional dan regional Jawa

Barat, ekonomi daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 dalam konteks makro regional

disestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka

pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, kondisi ekonomi makro Kabupaten Bogor dilihat sebagai berikut :

2.1.1. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

pada tahun 2017 sebanyak 5.715.009 jiwa, yang terdiri dari penduduk perempuan

2.794.721 jiwa dan penduduk laki-laki 2.920.288 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk

Kabupaten Bogor tahun 2016 sebesar 5.587.390 jiwa, artinya jumlah penduduk pada tahun

2017 mengalami pertumbuhan sebesar 2,28 persen dibandingkan tahun 2016.

Data sex ratio penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2017 adalah sebesar 105,

artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 105 orang laki-laki. Hampir di semua

kecamatan di Kabupaten Bogor memiliki sex ratio diatas 100, yang berarti berlaku umum

bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan di

daerah tersebut. Namun terdapat satu kecamatan yang nilai sex rationya di bawah 100,

yaitu Kecamatan Gunung Putri sebesar 98, yang artinya setiap 100 orang perempuan

terdapat 98 orang laki-laki. Hal ini disebabkan sebagai daerah pengembangan usaha

industri besar dan sedang, tampaknya menarik minat banyak pekerja wanita untuk bekerja

dan bermukim di wilayah Kecamatan Gunung Putri.

Kondisi demografis Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan di atas secara ringkas

disajikan pada tabel di bawah ini



Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2017*)

Sumber : BPSKeterangan : *) BPS, Angka Proyeksi

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

1 Nanggung 45.062 42.145 87.207 45.053 42.167 87.220

2 Leuwiliang 62.752 58.845 121.597 63.119 59.233 122.352

3 Leuwisadeng 38.774 35.730 74.504 38.856 35.831 74.687

4 Pamijahan 72.568 68.875 141.443 72.789 69.134 141.923

5 Cibungbulang 68.532 64.690 133.222 68.830 65.015 133.845

6 Ciampea 81.808 77.450 159.258 82.409 78.078 160.487

7 Tenjolaya 30.001 28.738 58.739 30.158 28.908 59.066

8 Dramaga 55.521 54.547 110.068 56.032 55.087 111.119

9 Ciomas 90.110 86.489 176.599 92.230 88.593 180.823

10 Tamansari 53.369 50.040 103.409 54.127 50.785 104.912

11 Cijeruk 45.461 41.521 86.982 45.969 42.020 87.989

12 Cigombong 51.950 49.807 101.757 52.920 50.770 103.690

13 Caringin 63.868 60.716 124.584 64.423 61.289 125.712

14 Ciawi 59.770 55.979 115.749 60.617 56.810 117.427

15 Cisarua 63.839 59.558 123.397 64.447 60.167 124.614

16 Megamendung 55.585 50.959 106.544 56.153 51.515 107.668

17 Sukaraja 102.970 98.465 201.435 105.059 100.540 205.599

18 Babakan Madang 62.685 59.146 121.831 64.147 60.572 124.719

19 Sukamakmur 40.836 38.374 79.210 40.997 38.550 79.547

20 Cariu 23.184 23.032 46.216 23.030 22.891 45.921

21 Tanjungsari 26.298 25.546 51.844 26.288 25.554 51.842

22 Jonggol 71.906 69.663 141.569 73.262 71.029 144.291

23 Cileungsi 167.712 163.893 331.605 175.644 171.770 347.414

24 Kelapa Nunggal 60.283 57.187 117.470 62.187 59.031 121.218

25 Gunung Putri 212.840 217.752 430.592 224.167 229.529 453.696

26 Citeureup 115.945 111.430 227.375 117.999 113.493 231.492

27 Cibinong 209.138 203.118 412.256 216.546 210.468 427.014

28 Bojong Gede 163.563 157.237 320.800 171.530 165.017 336.547

29 Tajur Halang 61.069 58.514 119.583 62.933 60.339 123.272

30 Kemang 55.788 53.225 109.013 57.069 54.485 111.554

31 Ranca Bungur 27.816 26.075 53.891 28.000 26.260 54.260

32 Parung 71.480 67.327 138.807 73.703 69.471 143.174

33 Ciseeng 57.974 54.263 112.237 58.967 55.232 114.199

34 Gunung Sindur 65.379 62.320 127.699 67.472 64.366 131.838

35 Rumpin 72.420 67.032 139.452 72.919 67.546 140.465

36 Cigudeg 65.424 59.881 125.305 65.752 60.225 125.977

37 Sukajaya 30.044 27.761 57.805 30.045 27.779 57.824

38 Jasinga 49.825 46.770 96.595 49.818 46.795 96.613

39 Tenjo 36.681 34.530 71.211 36.919 34.779 71.698

40 Parung Panjang 66.299 62.231 128.530 67.703 63.598 131.301

2.856.529 2.730.861 5.587.390 2.920.288 2.794.721 5.715.009KABUPATEN BOGOR

No Kecamatan2016*) (Juni) 2017*

Laki-laki Perempuan L+P Laki-laki Perempuan L+P



Selanjutnya, dari piramida penduduk yang disusun berdasarkan kelompok umur 5

tahunan menunjukan bahwa penduduk di Kabupaten Bogor termasuk penduduk muda.

Struktur penduduk muda biasanya diperlihatkan oleh panjang piramida kelompok umur 5-9

dan 10-14 tahun lebih panjang dari pada kelompok umur lainnya. Hal ini terlihat jelas dari

Gambar 1.1. dimana bentuk piramidanya cenderung mengerucut di bagian atas. Atau dapat

diartikan juga, ada kecenderungan komposisi penduduk Kabupaten Bogor di masa depan

akan semakin didominasi oleh penduduk usia produktif.

Piramida Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2017

Berdasarkan Hasil Proyeksi

Sementara itu, penggolongan usia produktif atau tidak produktif berdasarkan kriteria

sebagai berikut :

a. Penduduk Usia Tidak Produktif jika persentase penduduk 0-14 tahun minimal

sebanyak 40 persen dan penduduk 65 tahun ke atas tidak melebihi 5 persen dari total

penduduk secara keseluruhan;

b. Penduduk Usia Produktif jika persentase penduduk yang berusia 0-14 tahun

maksimal 30 persen dan penduduk yang berusia 15-64 tahun persentasenya lebih

dari 60 persen



Jumlah Penduduk Per Kelompok Umur Menurut

Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor Tahun 2017

KelompokUmur (tahun) Laki-laki Perempuan Jumlah L+P

Persentase(%)

(1) (2) (3) (4) (5)

0 - 4 290.774 279.936 570.710 9,99

5 - 9 286.030 272.511 558.541 9,77

10-14 278.749 263.644 542.393 9,49

15-19 276.652 263.887 540.539 9,46

20-24 271.244 268.826 540.070 9,45

25-29 247.763 244.305 492.068 8,61

30-34 235.646 235.094 470.740 8,24

35-39 231.154 224.274 455.428 7,97

40-44 210.688 193.947 404.635 7,08

45-49 176.065 155.709 331.774 5,81

50-54 137.168 122.898 260.066 4,55

55-59 101.334 90.793 192.127 3,36

60-64 72.769 65.897 138.666 2,43

65-69 44.926 43.574 88.500 1,55

70-74 29.431 31.869 61.300 1,07

75+ 29.895 37.557 67.452 1,18

Jumlah 2.920.288 2.794.721 5.715.009 100,00

Sumber : BPS, Proyeksi Hasil SP 2010

Dari gambaran tabel 1.2. dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten

Bogor merupakan penduduk usia produktif dimana penduduk usia (15-64) tahun sebanyak

66,95 persen, sedangkan penduduk usia non produktif (0-14) tahun sebanyak 29,25 persen,

dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 3,80 persen. Hal ini memberikan indikasi bahwa

permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor merupakan pekerjaan rumah yang

harus mendapat perhatian serius.

Penghitungan penduduk usia produktif dan tidak produktif erat kaitannya dengan

rasio beban ketergantungan (Burden of Dependency Ratio). Rasio beban ketergantungan

merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan penduduk

berusia 65 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Hasil

proyeksi menunjukkan bahwa rasio ketergantungan anak di Kabupaten Bogor tahun 2017



sebesar 43,69 persen dan rasio ketergantungan lanjut usia sebesar 5,68 persen atau secara

keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Bogor sebesar 49,37 persen. Hal ini

dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung

sebanyak 50 penduduk yang tidak/belum produktif.

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu

indikator untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, dan

sebagai salah satu ukuran untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Tabel

berikut menggambarkan jumlah prosentase penduduk Kabupaten Bogor yang bekerja (15

tahun ke atas) dirinci menurut lapangan usaha.

Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja

menurut Lapangan Usaha Tahun 2017

Lapangan Usaha2017

Jumlah %

(1) (2) (3)

1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan 194.562 8,27

2. Pertambangan & Penggalian 34.717 1,48

3. Industri Pengolahan 456.020 19,39

4. Listrik, Gas dan Air Minum 11.417 0,49

5. Konstruksi 160.088 6,81

6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi 750.152 31,9

7.Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 188.773 8,03

8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & JasaPerusahaan

110.972 4,72

9. Jasa Sosial Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 445.052 18,92

J u m l a h 2.351.753 100,00

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Tahun 2017-BPS

Secara total, jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan

dari 2.083.234 orang tahun 2015, estimasi tahun 2016 sebesar 2.109.360 orang dan menjadi

2.351.753 orang tahun 2017, meningkat 12,89 persen dari hasil survei sebelumnya yaitu

tahun 2015. Dari sembilan lapangan usaha di Kabupaten Bogor, setidaknya ada 4 sektor

lapangan usaha yang kini masih menjadi sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga

kerja di Kabupaten Bogor, yaitu: sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi

menyerap 31,9 persen, sektor industri pengolahan menyerap 19,39 persen, sektor jasa



kemasyarakatan, sosial dan perorangan menyerap 18,92 persen, dan sebanyak 8,27 persen

pekerja terserap di sektor pertanian.

Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi

yang Ditamatkan di Kabupaten Bogor Tahun 2015-2017

Struktur pendidikan penduduk bekerja di Kabupaten Bogor secara umum dapat

dilihat pada gambar 1.2. Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di Kabupaten Bogor

masih sangat rendah. Persentase tertinggi (40,73 %) penduduk yang bekerja di Kabupaten

Bogor berpendidikan SD ke bawah. Proporsi penduduk yang bekerja dengan pendidikan

SD ke bawah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 (45,47 %). Selain itu

pekerja dengan pendidikan SMP dan Perguruan Tinggi juga mengalami penurunan dari

tahun 2015 dengan pekerja pendidikan SMP pada tahun 2015 sebesar 20,45 persen turun

menjadi 19,75 persen pada tahun 2017 dan pekerja pendidikan perguruan tinggi tahun 2015

sebesar 9,11 persen turun menjadi 8,94 persen pada tahun 2017. Dari pekerja menurut

jenjang pendidikan yang ditampilkan, hanya pekerja dengan jenjang pendidikan SMA yang

mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 24,97 persen pada tahun 2015 menjadi

30,59 persen pada tahun 2017.

2.1.2. Kondisi Ekonomi

Kondisi Ekonomi Kabupaten Bogor pada tahun 2017 relatif stabil bahkan

mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan tumbuhnya beberapa sektor

penggerak ekonomi dan membaiknya infrastruktur penunjang ekonomi. Hal ini dapat

terlihat dari peningkatan pengembangan potensi unggulan daerah maupun pergerakan nilai

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai

berikut :



A. Potensi Unggulan Daerah.

Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki

dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi

serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan

pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan

kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan

infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.

Kabupaten Bogor memiliki banyak sekali sumber daya alam yang sangat potensial untuk

dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Untuk itu potensi-potensi sumber daya

alam tersebut harus selalu dikembangkan agar menjadi komoditi unggulan yang memiliki

daya saing yang kuat, baik di tingkat kabupaten, regional maupun tingkat nasional bahkan

internasional. Kebijakan pengembangan komoditas unggulan baik yang telah berkembang

maupun yang masih potensial di Kabupaten Bogor didasarkan pada Peraturan Bupati

Nomor 38 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan, dan

Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Komoditas

Kabupaten Bogor serta hasil-hasil kajian pengembangan komoditas unggulan kecamatan

oleh Bappedalitbang Kabupaten Bogor, yang diantaranya memuat zonasi dan arah

pengembangan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini

Pengembangan Zonasi Pertanian dan Non Pertanian

Zona Kecamatan Arah Pengembangan1 Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang,

Jasinga, TenjoAgrosilvopastoral, yaitu pengembanganagroforestry yang didukung oleh sektorpertanian tanaman pangan dan peternakan

2 Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang,Leuwisadeng, Cibungbulang,Pamijahan

Agroekowisata yang didukung oleh sektorpertanian tanaman pangan dan perikanan.Pola pengembangan komoditas strategis:agropolitan dan minapolitan

3 Ciampea, Tenjojaya, Dramaga,Ciomas

Industri non-farm yang didukung dengansektor pertanian, perikanan, kehutanan, danpeternakan

4 Tajurhalang, Kemang, Rancabungur,Parung, Ciseeng, Gunung Sindur

Industri perdesaan dan pengembanganUMKM, yang tetap berbasiskan pada produkatau komoditas pertanian secara luas sertaperikanan berbasis minapolitan

5 Tamansari, Cijeruk, Cigombong,Caringin

Diversifikasi pertanian dan agroekowisata

6 Ciawi, Cisarua, Megamendung,Sukaraja, Babakan Madang

Ekowisata yang dikerjasamakan denganberbagai pihak dalam rangka membukalapangan pekerjaan bagi masyarakat

7 Cileungsi, Klapanunggal, GunungPutri, Citeureup, Cibinong,Bojonggede

Pertanian perkotaan dan industri.Pengembangan urban agriculture bertitik tolakpada produk atau komoditas pertanian yangsudah diusahakan oleh warga.



Zona Kecamatan Arah PengembanganPengembangan industri besar dikaitkandengan ada rencana pengembangan CibinongRaya

8 Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari,Jonggol

Lumbung pangan melalui peningkatan danrehabilitasi sarana dan prasarana pemukinman

B. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten

Bogor pada tahun 2017 diprediksi mencapai Rp201,93 triliun atau mengalami peningkatan

sebesar 9,34 persen dari tahun sebelumnya.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2017 (Triliun Rupiah)

Catatan: **) = Angka Sementara Sumber : BPS Kabupaten Bogor Tahun 2017

Dari tabel diatas sektor ekonomi yang menunjukkan Nilai Tambah Bruto (NTB)

terbesar adalah sektor industri pengolahan yang mencapai Rp108,43 triliun atau memiliki

Sem I Sem II2017*) 2017**)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

I SEKTOR PRIMER 15,13 7,92 8,39 16,31 8,19 8,08 9,67 7,81

1. PERTANIAN 9,95 5,26 5,41 10,66 5,39 5,28 9,5 7,15

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 5,18 2,67 2,98 5,65 2,8 2,8 10,01 9,07

II SEKTOR SEKUNDER 118 61,53 66,76 128,3 63,89 63,54 9,39 8,73 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 99,94 53,61 54,82 108,43 54,12 53,7 8,64 8,49

4. PENGADAAN LISTRIK & GAS 0,24 0,14 0,13 0,26 0,13 0,13 4,12 10,23

5. PENGADAAN AIR, PENGELOLAANSAMPAH, LIMBAH & DAUR ULANG

0,19 0,1 0,11 0,21 0,1 0,1 11,42 12

6. KONSTRUKSI 17,63 7,68 11,71 19,39 9,55 9,6 13,96 9,99

III SEKTOR TERSIER 51,56 27,14 30,18 57,32 27,92 28,39 11,03 11,187. PERDAGANGAN BESAR & ECERAN,REPARASI MOBIL & SEPEDA MOTOR

24,18 13,32 13,51 26,83 13,09 13,29 10,51 10,97

8. TRANSPORTASI & PERGUDANGAN 6,86 3,19 4,37 7,56 3,71 3,74 14,09 10,17

9. PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKANMINUM

4,79 2,51 2,8 5,3 2,59 2,63 11,5 10,8

10. INFORMASI & KOMUNIKASI 3,08 1,88 1,67 3,55 1,67 1,76 10,51 15,12

11. JASA KEUANGAN & TRANSPORTASI 0,93 0,46 0,59 1,04 0,5 0,52 14,17 12,22

12. REAL ESTATE 1,44 0,78 0,79 1,57 0,78 0,78 8,98 8,47

13. JASA PERUSAHAAN 0,34 0,19 0,2 0,38 0,19 0,19 11,53 12,2

14. ADM PEMERINTAHAN, PERTAHANAN &JAMINAN SOSIAL WAJIB

2,99 1,33 1,98 3,31 1,62 1,64 9,73 10,71

15. JASA PENDIDIKAN 3,11 1,5 1,97 3,47 1,68 1,72 8,55 11,76

16. JASA KESEHATAN & KEGIATAN SOSIAL 0,89 0,45 0,53 0,98 0,48 0,49 13,05 10,01

17. JASA LAINNYA 2,95 1,55 1,78 3,33 1,6 1,65 11,53 10,97

PDRB KABUPATEN BOGOR 184,68 96,6 105,33 201,93 100 100 9,87 9,34

2017 2016 2017LAPANGAN USAHA

BerlakuDistribusi

(%)Pertumbuhan (%)

2016 2017**) 2016



andil sebesar 53,70 persen terhadap total PDRB. Berikutnya sektor perdagangan besar dan

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp26,83 triliun (13,29 persen). Sedangkan

sektor yang memiliki peranan relatif kecil adalah sektor pengadaan air, pengelolaan

sampah, limbah dan daur ulang sebesar Rp0,21 triliun (0,10 persen).

Pengelompokan tujuh belas sektor ekonomi dalam PDRB menjadi tiga sektor yaitu

sektor primer, sekunder dan tersier, menunjukkan bahwa kelompok sektor sekunder masih

mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Bogor. Total Nilai Tambah

Bruto (NTB) atas dasar harga berlaku dari kelompok sektor sekunder pada tahun 2017

mencapai Rp128,30 triliun, atau meningkat 8,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada kelompok sektor tersier mengalami peningkatan sebesar 11,18 persen yaitu dari Rp

51,56 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 57,32 triliun pada tahun 2017. Sedangkan

kelompok primer meningkat sebesar 7,81 persen atau dari Rp 15,13 triliun pada tahun 2016

menjadi Rp16,31 triliun pada tahun 2017.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten BogorMenurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2017 (Triliun Rupiah)

Catatan: **) = Angka Sementara Sumber : BPS Kabupaten Bogor Tahun 2017

Sem I Sem II

2017*) 2017**)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

I SEKTOR PRIMER 10,32 5,35 5,37 10,72 7,81 7,64 3,15 3,86

1. PERTANIAN 6,8 3,52 3,59 7,12 5,15 5,07 6,26 4,59

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 3,52 1,82 1,78 3,6 2,66 2,57 -2,38 2,45

II SEKTOR SEKUNDER 84,55 43,67 45,86 89,53 64,01 63,84 6 5,9

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 71,93 37,88 38,09 75,97 54,46 54,17 5,41 5,61

4. PENGADAAN LISTRIK & GAS 0,2 0,1 0,1 0,2 0,15 0,14 -4,19 0,48

5. PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH,LIMBAH & DAUR ULANG

0,15 0,08 0,08 0,16 0,11 0,11 7,36 6,61

6. KONSTRUKSI 12,27 5,62 7,58 13,2 9,29 9,42 9,76 7,66

III SEKTOR TERSIER 37,21 19,29 20,71 40 28,17 28,52 7,19 7,5

7. PERDAGANGAN BESAR & ECERAN, REPARASIMOBIL & SEPEDA MOTOR

17,08 8,93 9,38 18,3 12,93 13,05 7,57 7,15

8. TRANSPORTASI & PERGUDANGAN 4,09 2,15 2,3 4,45 3,1 3,17 7,44 8,81

9. PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM 3,29 1,72 1,82 3,55 2,49 2,53 8,2 7,78

10. INFORMASI & KOMUNIKASI 3,05 1,55 1,81 3,35 2,31 2,39 8,86 9,87

11. JASA KEUANGAN & TRANSPORTASI 0,66 0,35 0,35 0,7 0,5 0,5 4,84 5,14

12. REAL ESTATE 1,11 0,56 0,58 1,15 0,84 0,82 6,42 3,65

13. JASA PERUSAHAAN 0,27 0,14 0,14 0,29 0,2 0,2 7,55 7,45

14. ADM PEMERINTAHAN, PERTAHANAN &JAMINAN SOSIAL WAJIB

2,14 1,05 1,18 2,23 1,62 1,59 4,23 4,31

15. JASA PENDIDIKAN 2,46 1,22 1,48 2,69 1,87 1,92 4,08 9,34

16. JASA KESEHATAN & KEGIATAN SOSIAL 0,7 0,36 0,38 0,74 0,53 0,52 6,4 5,7

17. JASA-JASA 2,36 1,15 1,2 2,36 1,78 1,82 7,83 8,32

PDRB KABUPATEN BOGOR 132,08 68,31 71,94 140,25 100 100 6,1 6,19

2017

Lapangan Usaha

KonstanDistribusi

(%)Pertumbuhan (%)

2016 2017 **) 2016 2017 2016



Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2017 diprediksi

mengalami peningkatan sebesar 6,19 persen, yaitu dari Rp132,08 triliun pada tahun 2016 naik

menjadi Rp140,25 triliun pada tahun 2017. Kinerja kelompok sektor primer tahun 2017

menunjukkan peningkatan sebesar 3,89 persen dari tahun sebelumnya, kelompok sektor sekunder

meningkat 5,90 persen, dan kelompok sektor tersier mengalami peningkatan sebesar 7,50 persen.

Tabel 1.11 menunjukkan nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bogor beserta distribusi

dan pertumbuhannya pada tahun 2016 dan 2017, yang menunjukkan bahwa kinerja perekonomian

tertinggi dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi yang mendorong pertumbuhan sebesar

9,87 persen. Hal ini didorong dari peningkatan jumlah pelanggan telepon seluler dan

meningkatnya layanan data dan internet. Saat ini, pasar layanan seluler di Kabupaten Bogor

seperti halnya di Indonesia pada umumnya, telah bergeser dari layanan suara dan SMS ke

layanan database seperti internet dan berbagai aplikasi teknologi informasi. Pertumbuhan

tertinggi berikutnya adalah kategori jasa pendidikan yang mencapai 9,34 persen. Adapun

kategori-kategori lainnya berturut-turut yang mencatat pertumbuhan yang cukup besar,

diantaranya adalah kategori transportasi dan pergudangan sebesar 8,81 persen, kategori jasa

lainnya sebesar 8,32 persen, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,78

persen, disusul oleh kategori konstruksi sebesar 7,66 persen. Pada tahun 2017, tidak ada kategori

yang mengalami penurunan pertumbuhan.

Dengan penerapan SNA 2008 dan tahun dasar 2010, berdasarkan time series dari tahun

2012-2016, terlihat bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor berada pada

kisaran 5-6 persen. Dari tahun 2012 sampai 2016, laju pertumbuhan ekonomi terus naik tetapi

saat memasuki tahun 2014 pertumbuhan sempat melambat dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE) Kabupaten Bogor pada tahun 2014 adalah sebesar 6,01 persen ,tahun 2015 meningkat

kembali ke posisi 6,09 persen dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 6,10 persen. Situasi pesta

demokrasi baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan kenaikan BBM yang terjadi

pada tahun 2014 membuat beberapa pelaku ekonomi hanya menunggu karena belum adanya

kepastian kestabilan politik yang dibutuhkan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi. Pada tahun

2015 dan 2016 keadaan politik dan ekonomi semakin stabil. Perekonomian di Kabupaten Bogor

mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan

Indonesia, LPE Kabupaten Bogor pada tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat

dan Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor selama periode 2012-2016

ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



LPE Kabupaten Bogor Tahun Dasar 2010, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, 2011-2015 (%)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat prediksi pencapaian dari indikator Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komposit Kabupaten pada tahun 2017

mencapai angka estimasi sebesar 68,71 poin. Kondisi ini menunjukkan pencapaian

yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 68,32 poin. Hal ini

disebabkan adanya peningkatan realisasi dari seluruh komponen IPM, baik

komponen pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), kesehatan

(angka harapan hidup) maupun komponen ekonomi (pengeluaran per kapita per

tahun). Angka IPM sebesar 68,71 poin di atas, sesuai dengan klasifikasi UNDP

termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera menengah atas, namun belum

termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera atas;

2. Komponen pembentuk IPM berdasarkan estimasi BPS yaitu tahun 2017 :

a. Angka Harapan Hidup (AHH) dengan estimasi sebesar 70,68 tahun, dari

pencapaian tahun 2016 sebesar 70,65 tahun;

b. Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan estimasi sebesar 12,22 tahun, dari


c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ) dengan estimasi sebesar 7,85 tahun, dari




d. Pengeluaran per kapita per tahun ( Rp ribu), dengan estimasi sebesar 9.714, dari

pencapaian tahun 2016 sebesar 9.537;

3. Indikator lainnya yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan adalah

penurunan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor

berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada Publikasi Tahun 2017 berjumlah

487.300 jiwa atau 8,57 persen.

Untuk lebih jelasnya, Realisasi dari Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bogor

disajikan pada tabel di bawah ini.

Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Bogor Tahun 2017

No Indikator 2016 2017*

1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 59,75 64,07

2 Pengangguran Terbuka (orang) 224.561 248.368

3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,62 9,55

4 Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) 490,80 487,30

5 Persentase Penduduk Miskin (%) 8,83 8,57

6 Upah Minimum Kabupaten Bogor (Rupiah) 2.960.325 3.204.551

Sumber : BPS Kabupaten Bogor. *) Angka Prediksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,

Visi Kabupaten Bogor adalah : “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di

Indonesia”

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor adi atas adalah :

1. Kabupaten Bogor adalah batas administrasi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa

Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam arti

seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

2. Termaju adalah bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau berada pada tingkat

kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik

maupun berkembang ke arah yang lebih baik. Termaju juga berarti bahwa

Kabupaten Bogor sebagai suatu wilayah terus melakukan pengembangan diri untuk

menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar.



3. Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi

dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang

dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha

berbasis sumberdaya alam dan pariwisata.

3. Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan

pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan aksebilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan

kesehatan.

5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antardaerah

dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten

Bogor tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa

Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjaga

keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan menjamin sepenuhnya

hak-hak dasar masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi

Jawa Barat, yaitu Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan melalui

Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai

Kearifan Lokal.

2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan

usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan

kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai

melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan

kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nila-nilai

keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan.



3. Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur

wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam rangka menyediakan

sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang

mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong

peningkatan swadaya masyarakat dalam memelihara dan mendorong peningkatan

swadaya masyarakat dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan

prasarana publik.

4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan

pelayanan kesehatan.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun

sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi

manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulias sebagai kunci dari

keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya.

5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama

antardaerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus menjaga

cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan

partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan

supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban

masyarakat.



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Misi 1

Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat

Tujuan :

1. Menjamin kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya;

2. Meningkatkan peran umat beragama dan lembaga sosial keagamaan dalam

pembangunan;

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;

2. Meningkatnya kualitas kesejahteraan penduduk;

3. Meningkatnya prestasi dan kualitas olahraga.

Strategi :

1. Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi PMKS;

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMKS;

3. Pengendalian pertumbuhan penduduk alami dan perwujudan keluarga berkualitas

4. Meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan penanggulangan bencana;

5. Meningkatkan akses perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya;

6. Meningkatkan peran komisi perlindungan perempuan dan anak.

7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan, sarana dan prasarana

kehidupan beragama

8. Meningkatnya kualitas kesejahteraan penduduk

9. Meningkatnya prestasi dan kualitas olahraga

Misi 2

Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber

daya alam dan pariwisata.

Tujuan:

Membangun Perekonomian Masyarakat yang maju dan berdaya saing melalui Pengembangan

Usaha Berbasis Sumber Daya Alam dan Pariwisata



Sasaran :

1. Terwujudnya perekonomian masyarakat yang berdaya saing:

2. Terwujudnya perekonomian masyarakat yang berdaya saing;

3. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan menurunnya pengangguran.

Strategi

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah;

2. Meningkatkan akses pangan bagi masyarakat;

3. Mengembangkan sentra komoditas unggulan serta agribisnis pertanian dan

perikanan;

4. Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;

5. Mengembangkan investasi sesuai dengan potensi sumber daya daerah;

6. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;

7. Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

8. Mengembangkan pasar dalam negeri dan luar negeri;

9. Memberdayakan industri kecil dan menengah;

10. Pengembangan pengelolaan BUMD dan PD yang berdaya saing.

11. Mengembangkan kawasan wisata andalan;

12. Meningkatkan pelayanan kepada wisatawan mancanegara dan wisatawan

nusantara;

13. Peningkatan apresiasi seni dan budaya di kalangan pemerintah, masyarakat dan

swasta.

14. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja;

15. Memperluas kesempatan kerja;

16. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

Misi 3

Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan

pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.



Tujuan :

1. Meningkatnya pengendalian tata ruang yang terpadu, pengelolaan lingkungan

hidup, ketersediaan infrastruktur dan perhubungan yang berkualitas serta

terintegrasi;

Sasaran :

1. Terwujudnya pengendalian tata ruang terpadu;

2. Terwujudnya pengelolaan lingkungan yang bebas dari pencemaran air, udara, dan

kerusakan tanah;

3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

Strategi :

1. Meningkatkan sertifikasi tanah catur tertib pertanahan;

2. Meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang;

3. Meningkatkan kinerja perencanaan ruang.

4. Meningkatnya pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan

hidup;

6. Meningkatnya upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan Emisi GRK pada

sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri, limbah dan sampah;

7. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan secara terpadu dan berwawasan

lingkungan;

8. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih;

9. Meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah domestik secara optimal;

10. Meningkatkan penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman kumuh;

11. Meningkatkan kualitas lansekap lingkungan permukiman perkotaan;

12. Meningkatkan kapasitas penyediaan tempat pemakaman umum.

13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;

14. Meningkatkan kualitas dan kuan

laporan hasil pemeriksaan bpk ri atas laporan …€¦ · peraturan bpk ri nomor 1 tahun 2017...

Documents