KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAJalan Gedongkuning No.146 YogyakartaTelepon (0274) 378431 Faksimili (0274) 378432.

Laman : www.kumham-jogja.info

LAPORAN

TENTANG

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENANGGULANGAN HIV/AIDS UNTUK PEGAWAI

JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIADAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA T.A. 2013A. Pendahuluan1. Umum

Dewasa ini masyarakat dunia termasuk Indonesia menghadapi permasalahan kemanusiaan yang memiliki akibat multidimensional yang berpotensi mengancam kehidupan individu dan masyarakat, yaitu peningkatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta penyebaran virus HIV/AIDS secara cepat, khususnya di kalangan penyalahguna narkoba suntik (Injection Drug UsersIDUs). Kedua permasalahan tersebut itu sering dikategorikan sebagai epidemi ganda yang mewabah baik secara nasional maupun internasional.Epidemi ganda narkoba dan HIV/AIDS dipicu oleh berbagai perubahan perilaku penyalahguna narkoba yang semula konvensional (dengan ditelan, dihisap, dihirup) berubah ke perilaku melakukan menyuntik. Menurut laporan The Center for Harm Reduction (1999:38), Di Asia, secara tradisional opium dipakai dengan cara dihisap. Akan tetapi, undang-undang yang dibuat dengan tujuan untuk menanggulangi pembuatan serta penggunaan opium, secara tidak sengaja mendorong peralihan dari penggunaan opium ke heroin. Heroin pada awalnya dipakai dengan cara dihisap, namun kemudian dipakai dengan cara disuntikkan.Peralihan menuju penggunaan Narkoba suntikan inilah yang akhirnya mengakibatkan epidemi HIV di kalangan pengguna narkoba suntik (IDUs) di sejumlah negara maju dan di negara berkembang. Asia adalah salah satu kawasan yang paling terkena dampak buruk epidemi tersebut. Penularan HIV di kalangan IDU tidak hanya terbukti berlangsung dengan sangat cepat, tetapi juga ternyata menjadi inti bagi gelombang penularan ke kelompok masyarakat lain, terutama ke kelompok yang aktif secara seksual hingga mengenai anak-anak mereka.Peningkatan jumlah penyalahgunaan dan peredarangan gelap narkoba ini mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah tahanan dan narapidana kasus narkoba di Lapas/Rutan di Indonesia. Seiring peningkatan kasus narkoba di Lapas/Rutan tersebut, maka tidak dapat dihindari banyak kasus-kasus lain yang muncul dimana perlu penanganan secara khusus dan komprehensif. Kasus-kasus tersebut diantaranya berkaitan dengan peredaran gelap narkoba di dalam Lapas/Rutan yang dilakukan oleh tahanan dan narapidana serta terjadinya gangguan kesehatan dimana muncul berbagai penyakit menular, yaitu HIV-AIDS dan infeksi oportunistik lainnya seperti TBC dan Hepatitis. Peningkatan jumlah WBP dan tahanan Narkotika tersebut diperkirakan juga termasuk pengguna Narkotika suntik. Situasi penularan HIV pada WBP dan tahanan yang Narkotika suntik di dalam Lapas/Rutan sangat mungkin se-irama dengan pengguna Narkotika suntik di luar Lapas/Rutan.Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan serta bagaimana menghadapi HIV-AIDS sebagai dampak yang ditimbulkan merupakan tantangan yang besar bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta. Adapun upaya penanggulangan dilakukan untuk menekan lajunya pertumbuhan angka kesakitan dan kematian akibat HIV-AIDS di Lapas/Rutan sehingga dapat memutus penyebaran virus ini baik di Lapas/Rutan maupun masyarakat luar. Karena bagaimanapun tahanan dan narapidana tersebut akan tiba waktunya untuk kembali ke masyarakat. Dapat dibayangkan betapa hancurnya negeri ini apabila setiap tahanan dan narapidana yang bebas membawa virus mematikan ini ke dalam masyarakat.

Disamping itu, adalah hak asasi setiap manusia untuk mendapatkan pengobatan dan hidup secara layak dan sehat tanpa ada diskriminasi apa dia narapidana dan tahanan atau bukan. Hal ini seperti disebutkan dalam pasal 4 bab III UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimalSeiring dengan penanggulangan penyebaran HIV-AIDS, penegakan hukum akan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan akan terus dilakukan. Karena selama peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba itu ada maka usaha penanggulangan HIV-AIDS di Lapas/Rutan yang dilakukan akan sia-sia, karena penyalahgunaan narkoba terutama narkoba suntik merupakan mata rantai penyebaran HIV-AIDS di Lapas/Rutan.

Tantangannya adalah bagaimana semua tenaga kesehatan di UPT Pemasyarakatan ataupun Tim AIDS UPT Pemasyarakatan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DI.Yogyakarta untuk ikut berperan aktif dan turut peduli pada program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di UPT Pemasyarakatan masing-masing. Oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penanggulangan HIV/AIDS Untuk Pegawai.2. Maksud dan Tujuan

a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang penanggulangan HIV/AIDS dan TB di UPT Pemasyarakatan bagi pegawai jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DI.Yogyakarta.b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mengenai pengurangan dampak buruk (Harm Reduction) dan Bahaya Penyalahgunaan NAPZA di UPT Pemasyarakatan bagi pegawai jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DI.Yogyakarta.

3. Ruang Lingkup

Peserta berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terbagi ke semua UPT Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta dengan pembagian sebagai berikut :

NoDivisiJumlah Peserta

1Lembaga Pemasyarakatan12 Orang

2Rumah Tahanan Negara10 Orang

3Balai Pemasyarakatan5 Orang

4Kantor Wilayah3 Orang

Jumlah30 Orang

4. Dasar

a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;b. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;c. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;d. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

e. Instruksi Presiden RI Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya;

f. Instruksi Presiden RI Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015;

g. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

h. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;i. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP;j. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP;k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.01.PH.02.05 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Human Immunodeficiency VirusAcquired Immune Deficiency Syndrome dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya Lainnya Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tahun 2010 2014.l. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP.DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : DIPA-013.01.2.409181/2013 Tanggal 5 Desember 2012.B. Kegiatan yang Dilaksanakan1. Metode KegiatanPelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan dalam bentuk :

a. Ceramah

b. Tanya Jawab

c. Diskusi

2. Waktu dan Tempat PelaksanaanBimbingan Teknis dilaksanakan pada Tanggal 25 s/d 26 Maret 2013 di University Club UGM Hotel & Convention, Jln. Pancasila No.2 Bulaksumur Yogyakarta.3. PenyelenggaraBimbingan Teknis diselenggarakan oleh Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta dengan susunan sebagai berikut :

Pengarah

Ketua

Sekretaris

Anggota:

:

:

:Rusdianto, Bc.IP,SH, M.Hum.

Santosa Heru Irianto, Bc.IP, SH, MH.

Suparyadi, SH.

1. Kus Fembrianto, SH.

2. Fanny Novianto, SE.

3. Mugiyono Slamet

4. Narasumber

NONARASUMBERMATERI

1.

2.

3.

4.

5.Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUP dr. SardjitoKepala Puskesmas Gondokusuman IIDokter Lapas Narkotika Klas IIA YogyakartaKepala Sub Bidang BKLP Divisi Pemasyarakatan

Fasilitator Program HCPIPengobatan TB MDR

Layanan PTRM

Screening Mini dan Assist

Penanganan HIV/AIDS

Getting to Zero

5. Jadwal Kegiatan

Hari Senin, 25 Maret 2013

WaktuMateriNarasumberPenanggung

jawab

07.30 - 08.00Registrasi PesertaPanitia

08.00 - 08.30PembukaanKakanwil / Kadiv PASPanitia

08.30 - 08.45Coffee BreakPanitia

08.45 - 12.30Layanan PTRM di lapas/Rutandr. Tri Kusumo BawonoPanitia

12.30 - 13.00ISHOMAPanitia

13.00 - 15.00Pengobatan TB MDRdr. Bambang Sigit Riyanto, Sp.PD-KPPanitia

15.00 - 15.15Coffee BreakPanitia

15.15 - 17.00Lanjutan Pengobatan TB MDRdr. Bambang Sigit Riyanto, Sp.PD-KPPanitia

Hari Selasa, 26 Maret 2013

WaktuMateriNarasumberPenanggungjawab

07.30 - 09.00Screening Mini Assistdr. Danang AndriyantoPanitia

09.00 - 09.15Coffee BreakPanitia

09.15 - 10.45Lanjutan Screening Mini Assistdr. Danang AndriyantoPanitia

10.45 - 12.00Penanganan HIV/AIDS di Lapas/RutanDewi Widyawati, SH, MHPanitia

12.00 - 12.30ISHOMAPanitia

12.30 - 13.30Lanjutan Penanganan HIV/AIDS di Lapas/RutanDewi Widyawati, SH, MHPanitia

13.30 - 15.45Getting to ZerroYeyen SubandiPanitia

15.45 - 16.00Coffee BreakPanitia

16.00 - 16.30PenutupanKadiv PASPanitia

C. Hasil yang Dicapai

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peserta tentang penanggulangan HIV/AIDS dan TB di UPT Pemasyarakatan.2. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peserta tentang upaya pengurangan dampak buruk (Harm Reduction) dan Bahaya Penyalahgunaan NAPZA di UPT Pemasyarakatan.3. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan.4. Meningkatnya kualitas hidup Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya penderita HIV/AIDS dan TB.5. Menurunnya epidemi penyebaran HIV/AIDS di UPT Pemasyarakatan.

D. Penutup

Demikian Laporan kegiatan Bimbingan Teknis Penanggulangan HIV/AIDS Untuk Pegawai jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DI.Yogyakarta dengan harapan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Dibuat di Yogyakarta

pada tanggal 19 Juni 2013

Kasubbid Perawatan dan Binsustik

Suparyadi, SH

NIP. 19591227 199103 1 001