laporan bsnpdalam penyusunan laporan ini, bsnp telah bekerjasama dengan penanggungjawab pengembangan...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas rahmat, taufik, dan karunia-Nya, Badan Standar Nasional Pendidi-
kan (BSNP) dapat menyelesaikan seluruh program kerja tahun 2009
tepat pada waktunya.
Program strategis yang telah dilaksanakan BSNP tahun 2009
adalah: (1) Pengembangan Standar Dosen Akademik dan Profesi
Pendidikan Tinggi,(2) Pengembangan Standar Isi Pendidikan Tinggi,
(3) Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi:
Program Sarjana, (4) Pengembangan Standar Pendidikan Anak Usia
Dini, (5) Updating Standar Biaya dan Pengembangan Indeks Biaya
Pendidikan, (6) Pemantauan Implementasi Standar Nasional Pendidi-
kan, (7) Pengembangan Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran, (8)
Penilaian Buku Teks Pelajaran, (9) Penyelenggaraan dan Pemantauan
Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) serta Ujian Nasi-
onal (UN).
Dalam penyusunan laporan ini, BSNP telah bekerjasama dengan
penanggungjawab pengembangan standar dibantu staf profession-
al. Untuk itu BSNP menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi
yang tulus kepada semua penanggungjawab, anggota tim pengem-
bang, dan anggota BSNP yang telah mendukung pelaksanaan keg-
iatan BSNP tahun 2009. Berkat bantuan dan kerjasama yang baik dari
semua pihak, seluruh program kerja BSNP dapat diselesaikan pada
waktunya.
Penerbitan buku laporan BSNP ini merupakan salah satu bentuk
pertanggungajwaban serta transparansi BSNP dalam menjalankan
iii
tugas dan kewenangannya. Semoga, buku laporan ini dapat mem-
berikan manfaat bagi kita semua untuk terus meningkatkan mutu
pendidikan di Indonesia.
Jakarta, Januari 2010
Badan Standar Nasional Pendidikan
Ketua,
Prof. Dr. Djemari Mardapi
iv
DAFTAR ISI
LAPORAN KEGIATAN BSNP TAHUN 2009
KATA PENGANTAR ...................................................................................... iii
DAFTAR ISI ................................................................................................. v
BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................... 1
a. LatarBelakang .................................................................... 3
b. Tugas dan Wewenang ..................................................... 4
c. Anggota ............................................................................... 5
d. Struktur Kepemimpinan ................................................. 6
e. Tenaga Profesional, Administratif dan Keuangan . 7
f. Fungsidan Tujuan Standar Nasional Pendidikan ... 8
g. Lingkup Standar Nasional Pendidikan ...................... 8
h. Proses Penyusunan Standar .......................................... 10
i. Tim Ahli ................................................................................. 10
BAB 2 PENGEMBANGAN STANDAR DOSEN AKADEMIK DAN
PROFESI PENDIDIKAN TINGGI ................................................ 11
BAB 3 PENGEMBANGAN STANDAR ISI PENDIDIKAN TINGGI ... 39
BAB 4 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENDIDIKAN TINGGI: PROGRAM SARJANA ....................... 51
v
BAB 5 PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI ........................................................................... 61
BAB 6 UPDATING STANDAR BIAYA DAN PENGEMBANGAN
INDEKS BIAYA PENDIDIKAN ..................................................... 71
BAB 7 PEMANTAUAN IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN ................................................................................. 97
BAB 8 PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN
BUKU TEKS PELAJARAN ............................................................ 125
BAB 9 PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN ..................................... 151
BAB 10 PENYELENGGARAN UJIAN NASIONAL 2009: UN,
UASBN DAN UNPK ...................................................................... 165
BAB 11 KEGIATAN RUTIN BSNP ........................................................... 187
BAB 12 PENCAPAIAN DAN EVALUASI KEGIATAN ............................ 215
BAB 13 EPILOG ........................................................................................... 223
vi
BAB 1. PENDAHULUAN
A| Latar BelakangDalam era globalisasi saat ini, pemerintah perlu melakukan
berbagai upaya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan se-
cara lebih terarah dan berkelanjutan. Hal ini penting, karena hanya
dengan meningkatkan mutu pendidikan, kita dapat meningkatkan
mutu sumber daya manusia (SDM). Peningkatan mutu SDM sangat
diperlukan bagi keberhasilan pembangunan nasional dan bagi
peningkatan daya saing bangsa untuk meraih kemajuan serta me-
menangi persaingan dalam percaturan global saat ini. Menyadari hal
itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkat-
kan mutu pendidikan, baik melalui jalur formal, maupun melalui jalur
nonformal dan informal.
Upaya peningkatan mutu pendidikan memerlukan standar
nasional pendidikan, sebagai dasar dan tolokukur pembangunan
bidang pendidikan, supaya upaya-upaya yang dilakukan menjadi
terukur dan terarah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP) merupakan lembaga yang secara formal dibentuk
dan diberi tugas untuk membantu Menteri dalam mengembangkan,
memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Terma-
suk pula dalam tugas BSNP tersebut adalah menyelenggarakan ujian
nasional, sebagai salah satu upaya dalam rangka pemantauan dan
pengendalian standar nasional pendidikan, terutama dalam rangka
pemantauan dan pengendalian mutu lulusan, sebagai produk pen-
didikan, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
PENdAHULUAN Januari 2010 © BSNP
3
Sehungan dengan tugas tersebut, pada Tahun Anggaran 2009,
BSNP telah merumuskan dan telah selesai melaksanakan program-
program sebagai berikut.
1. Pengembangan standar dosen akademik dan profesi pendi-
dikan tinggi
2. Pengembangan standar isi pendidikan tinggi
3. Pengembangan standar sarana dan prasaranapendidikan tinggi:
program sarjana
4. Pengembangan standar pendidikan anak usia dini
5. Updating standar biaya dan pengembangan indeks biaya pen-
didikan
6. Pemantauan implementasi standar nasional pendidikan
7. Pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran
8. Penilaian buku teks pelajaran
9. Penyelenggaran ujian nasional 2009: UN, UASBN, dan UNPK
10. Kegiatan rutin BSNP
Naskah laporan ini memuat seluruh program kegiatan yang
dilakukan oleh BSNP dalam rangka pelaksanaan program-program
yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2009, dan berbagai hal
lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program tersebut.
B| Tugas dan Wewenang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, BSNP
mempunyai tugas utama membantu Menteri Pendidikan Nasional
dalam rangka mengembangkan, memantau dan mengendalikan
standar nasional pendidikan. Dalam melakukan tugas tersebut, BSNP
diberikankewenangan untuk: (1) mengembangkan standar pendi-
dikan nasional, (2) menyelenggarakan ujian nasional, (3) memberikan
rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pen-
jaminan dan pengendalian mutu pendidikan, (4) merumuskan kriteria
kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
4
menengah, dan (5) menilai kelayakan isi, kelayakan penyajian, kela-
yakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaan buku teks pelajaran.
Tentu saja, BSNP senantiasa berkoordinasi dengan berbagai
unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam menjalankan
tugasnya.Demikian juga, BSNP bekerjasama dengan Dinas Pendi-
dikan Tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementeraian Agama.
Semua standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku secara
efektif dan mengikat kepada semua satuan pendidikan secara nasio-
nal setelah ditetapkannya dengan Peraturan Menteri.
C| Anggota BSNP beranggotakan 15 orang, yang diangkat oleh Menteri
Pendidikan Nasional dalam masa bakti 4 tahun. Keanggotaan BSNP
yang pertama diangkat pada tahun 2005 dengan masa bakti bera-
khir pada bulan Agustus 2009. Sehingga program BSNP tahun 2009
ini dilaksanakan oleh anggota BSNP periode 2005-2009 dan periode
2009-2013
Keanggotaan BSNP Periode 2005-2009 (dalam urutan alfabetis)
adalah sebagai berikut:
1. Anggani Sudono, Dr. M.A
2. AT. Sugito, Prof. Dr. S.H, M.M
(Menggantikan almarhum Zainuddin Arief, Dr.)
3. Bambang Soehendro, Prof. Dr
4. Djaali, Prof. Dr
5. Djemari Mardapi, Prof. Dr
6. Edy Tri Baskoro, Prof. Dr
7. Fawzia Aswin Hadis, Prof. Dr
8. Furqon, Prof. Dr
9. Komaruddin Hidayat, Prof. Dr
10. M. Yunan Yusuf, Prof. Dr.
11. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. M.Pd., Kons
12. Seto Mulyadi, Dr
PENdAHULUAN Januari 2010 © BSNP
5
13. Suharsono, Dr.,MM., M.Pd
14. Weinata Sairin, Pdt, M.Th
15. Zaki Baridwan, Prof. Dr
Sedangkan anggota BSNP Periode 2009-2013 (dalam urutan
alfabetis) adalah sebagai berikut:
1. Prof. Dr. Abdi A. Wahab
2. Prof. Dr.Djaali
3. Prof. Dr.Djemari Mardapi
4. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro
5. Prof.Dr.dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG
6. Prof. Dr. Furqon
7. Prof. Dr. rer.nat Gunawan Indrayanto
8. Prof. Dr.Jamaris Jamna, M.Pd.
9. Prof.Dr.Johannes Gunawan, SH
10. Prof.Dr. Ir. Moehammad Aman Wirakartakusumah, M.Sc
11. Prof. Dr. Mungin EddyWibowo, M.Pd.Kons.
12. Prof. Dr. Richardus Eko Indrajit
13. Dr. Teuku Ramli Zakaria
14. Pdt.Weinata Sairin, MTh.
15. Prof. Dr. Zaki Baridwan
d| Struktur Kepemimpinan Dalam menjalankan roda organisasinya, BSNP dipimpin oleh
seorang Ketua dan Sekretaris, yang berasal dari dan dipilih oleh ang-
gota secara demokratis berdasarkan Sidang Pleno BSNP.Mulai tahun
2009, berdasarkan kesepakatan yang diambil dalam Sidang Pleno
BSNP, ketua dan sekretaris BSNP dipilih setiap 2 tahun sekali, yang
semula setahun sekali.
Semua keputusan organisasi ditetapkan melalui Sidang Pleno
dengan korum setengah tambah 1 dan diusahakan diambil ber-
dasarkan asas musyawarah mufakat.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
6
Kepemimpinan BSNP (ketua dan sekretaris) dari tahun ke tahun
dapat dilihat dalam table berikut:
Tabel 1-1. Ketua dan Sekretaris BSNPNo Ketua dan Sekretaris BSNP Periode
1 Ketua : Bambang Soehendro, Prof. Dr Sekretaris : Djaali, Prof. Dr
Mei 2005 s.d. Agustus 2006
2 Ketua : M. Yunan Yusuf, Prof. Dr Sekretaris : Suharsono, Dr., MM., M.Pd
September 2006 s.d Agustus 2007
3 Ketua : Djemari Mardapi, Prof. Dr Sekretaris : Furqon, Prof. Dr.
September 2007 s.d. September 2008
4 Ketua : Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. M.Pd., Kons Sekretaris : Edy Tri Baskoro, Prof. Dr.
September 2008 s.d. Juli 2009
5 Ketua : Djemari Mardapi, Prof. Dr Sekretaris :Edy Tri Baskoro, Prof. Dr.
Agustus 2009 s.d. Agustus 2011
E| Tenaga Profesional, Administratif dan Keuangan
BSNP, dalam menjalankan perannya, didukung oleh sekretariat
dan keuangan (di bawah koordinasi Kepala Balitbang), serta tenaga
administrasi, tenaga profesional (konsultan) dan tim ahli.
Staf professional yang membantu BSNP dalam melaksanakan
program tahun 2009 adalah sebagai berikut:
1. Gaguk Margono, Prof. Dr.
2. Bambang Suryadi, Ph.D
3. Kaharuddin Arafah, Drs. M.Si
Selain itu, Program Kemitraan Indonesia-Australia AUSAID me-
nyediakan staf profesional untuk BSNP, sebagai berikut:
1. Ali Saukah, Prof. Dr.
2. Sisworo, Dr.
3. Arif Rifai, S.T
PENdAHULUAN Januari 2010 © BSNP
7
Tenaga administratif dan keuangan BSNP yang sangat mem-
bantu meningkatkan kinerja BSNP dalam menjalankan tugasnya, ter-
diri atas 16 orang sebagaimana tertulis dalam Tabel 1-2..
Tabel 1-2. Staf Administratif dan Keuangan BSNPStaf Administratif BSNP Staf Keuangan BSNP
1. Ning Karningsih2. Nurul Najmah, M.Si.3. Renny Wulansari, S.Kom4. Djuandi5. Ibar Warsita, SE6. Reyman Aryo, SE
1. Dra. Neneng Tresnaningsih, MSi.2. Sugi Wahono, S.Sos.3. Hans Mangundap, M.Pd.4. Rosmalina5. Joko Muhyono6. Soesilo Hadi7. Samsudin8. Djadja Halimi9. Novani Budianti10. Eko Haryanto
F| Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan Fungsi pokok dari standar nasional pendidikan adalah sebagai
dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan
untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencer-
daskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005, Standar
Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan
berkelanjutan sesuai dengan tantangan dan tuntutan perubahan ke-
hidupan lokal, nasional, regional dan global.
G| Lingkup Standar Nasional Pendidikan Standar Nasional Pendidikan, menurut Pasal 35 Undang Un-
dang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendi-
dikan Nasional, mencakup 8 aspek, yakni standar isi, proses, kom-
petensi lulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana
dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
Standar tersebut harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
8
Definisi kedelapan standar tersebut adalah sebagai berikut.
1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompe-
tensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi ta-
matan, kompetensi mata pelajaran, kerangka dasar dan struktur
kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan,
kalender pendidikan/akademik, dan silabus pembelajaran yang
harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendi-
dikan tertentu.
2. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan
pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
3. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan
lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan kete-
rampilan.
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria
pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, ser-
ta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang
ruang belajar, perpustakaaan, tempat berolahraga, beribadah,
bermain, dan berkreasi serta laboratorium, bengkel kerja, dan
sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi.
6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan
tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota,
provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas pe-
nyelenggaraan pendidikan.
7. Standar pembiayaan adalah standar yang berkaitan dengan
komponen dan besarnya biaya investasi, operasi dan personal
satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pe-
PENdAHULUAN Januari 2010 © BSNP
9
nilaian pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prose-
dur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik untuk
lima kelompok mata pelajaran oleh pendidik. Selain itu, standar
penilaian juga mencakup penilaian hasil belajar oleh satuan
pendidikan dan pemerintah.
H| Proses Penyusunan StandarDalam mengembangkan setiap standar nasional pendidikan, di
tahun 2009, BSNP mengacu serial tahapan kegiatan sebagai berikut:
1. Penyusunan Desain
2. Kajian Bahan Dasar
3. Penyusunan Draft Standar
4. Review Draf Standar
5. Validasi Draf Standar
6. Pembahasan Draf Standar dengan Unit Utama
7. Revisi Draf Standar untuk Uji Publik
8. Uji Publik Draf Standar
9. Finalisasi Draf Standar
I| Tim AhliDalam penyusunan standar nasional pendidikan, sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Na-
sional Pendidikan, BSNP berwewenang untuk membentuk tim ahli
yang terdiri dari para pakar dari berbagai bidang keilmuan dan in-
stitusi terkait. Masa kerja tim ahli tersebut adalah 1 tahun. Susunan
tim ahli untuk setiap standar yang dikembangkan pada tahun 2009
dapat dilihat dalam laporan masing-masing kegiatan.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
10
BAB 2 PENgEmbANgANStANDAr DoSEN AkADEmik DAN ProfESi PENDiDikAN tiNggi
Badan Standar Nasional Pendidikan
11
BAB 2. PENGEMBANGAN STANDAR DOSEN AKADEMIK DAN
PROFESI PENDIDIKAN TINGGI
1| PendahuluanDalam upaya mencapai sasaran pendidikan bermutu, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan-
dar Nasional Pendidikan mengharuskan disusunnya standar isi, pro-
ses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana
dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
Standar Pendidik adalah kriteria kualifikasi akademik dan kom-
petensi yang harus dimiliki oleh pendidik untuk menunjang penye-
lenggaraan pendidikan. Pendidik mempunyai fungsi, peran, dan
kedudukan yang strategis dalam mencapai pendidikan yang bermu-
tu untuk semua warga Indonesia melalui jalur pendidikan formal dan
pendidikan nonformal.
Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi se-
bagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, in-
struktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan-
nya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
Dosen sebagai pendidik perlu memiliki kompetensi yang stan-
dar sebagai agen pembelajaran yang meliputi: kompetensi peda-
gogik; kompetensi kepribadian; kompetensi profesional; dan kom-
petensi sosial. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan
dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui
PENGEmBANGAN STANdAR dOSEN AKAdEmIK dANPROFESI PENdIdIKAN TINGGI
Januari 2010 © BSNP
13
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen
wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,
sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang diper-
syaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dosen
mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang
pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan.
Dalam pengembangan standar sesuai dengan perundang-
undangan, BSNP perlu membentuk Tim Adhoc yang bertugas un-
tuk mengembangkan standar dosen pendidikan akademik dan
pendidikan profesi. Tim Adhoc dibantu oleh seorang supporting
staff.
2| Tujuan dan manfaatTujuan standar dosen akademik dan profesi pendidikan tinggi
adalah: a) memberi pedoman kepada para pengelola pendidikan
dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkenaan dengan
rekrutmen, penempatan, pembinaan, penghargaan, dan pengem-
bangan karir dosen pendidikan akademik dan pendidikan profesi, b)
menyediakan acuan dalam mengembangkan program pendidikan
pada lembaga yang bertanggungjawab untuk membina secara terus
menerus peningkatan kemampuan dosen pendidikan akademik dan
pendidikan profesi, dan c) membantu lembaga yang bertanggung-
jawab dalam peningkatan mutu dosen untuk melakukan pembinaan
dalam rangka pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi dosen
pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
Manfaat standar dosen akademik dan profesi pendidikan tinggi
adalah a) sebagai acuan bagi penyusun instrumen kinerja dosen pen-
didikan akademik dan pendidikan profesi sehingga dapat diperoleh
alat dan prosedur penilaian yang sahih dan handal, dan b) sebagai
pedoman bagi para dosen pendidikan akademik dan pendidikan
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
14
profesi untuk selalu menyelaraskan unjuk kerjanya dengan ukuran-
ukuran kualitas yang berlaku secara nasional.
3| Tim Ahli
1. Anggota BSNPNo. N a m a Instansi1. Prof. Dr. Djaali (Koordinator) UNJ Jakarta2. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons. UNNES Semarang3. Prof. Djemari Mardapi, Ph.D. UNY Yogyakarta4. Prof. Dr. Furqon UPI Bandung5. Prof. Dr. M. Yunan Yusuf UIN Jakarta6. Prof. Dr. AT. Sugito UNNES Semarang7. Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis UI Jakarta
2. Tim Ahli Pengembangan StandarNama Instansi Keahlian Hp
Prof. Zamroni, Ph.D (Ketua)
UNY Yogyakarta
Social Studies and Multicultural Education
0811 255 391
Prof. Dr. Mulyono Abdurahman (Sekretaris)
UNJ Jakarta Teknologi Pendidikan
0812 1335 761
Prof. Dr. Muhyadi UNY Yogyakarta
Pendidikan Administrasi
0813 2839 4749
Prof. Dr. I Made Putrawan
UNJ Jakarta Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
0811 806 744
Prof. Djuju Sudjana, M.Ed., Ph.D
UPI Bandung
Pendidikan Luar Sekolah
0813 2021 0345
Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc.
UNDIPBandung
Teknik Arsitektur dan Perencanaan Kota
0811 279 109
Prof. Dr. Baso Intang Sappaile, M.Pd.
UNM Makassar
Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
0812 8606 791
Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil
UNHASMakassar
Sistem Informasi Sumberdaya Lahan
08124262988
Prof. Dr. Nasikin UI Jakarta Teknik Kimia bidang Rekayasa Reaksi dan Katalis
08129001645
PENGEmBANGAN STANdAR dOSEN AKAdEmIK dANPROFESI PENdIdIKAN TINGGI
Januari 2010 © BSNP
15
Nama Instansi Keahlian HpProf. Dr. Nyoman Dantes
UNDIKSHA Singaraja
Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
0811388 87208191610 2738
Prof. Dr. Dede Rosyada UIN Jakarta Tarbiyah 08138866003408159220845
Prof. M. Ansjar, Ph.D ITB Bandung
Matematika 08132113 8825
Prof. Dr. Y. Sumandiyo Hadi, SST.SU
ISI Yogyakarta
Seni Pertunjukan 0811257 967
Dr. Ir. Ali Wibowo UGM Yogyakarta
Biokimia Nutrisi 0811269 476
Dr. Supardi, MM UII Yogyakarta
Manajemen Sumberdaya Manusia
08139218 5557
Dra. Peni Handyani, MT
POLBANBandung
Pendidikan Vokasi 08122101 594
4| Tahapan KegiatanTahapan kegiatan dilakukan dengan langkah-langkah: 1) pe-
nyusunan desain, 2) kajian bahan dasar, 3) penyusunan draf standar,
4) reviu draf standar, 5) validasi draf standar, 6) analisis hasil validasi
draf standar, 7) pembahasan draf standar dengan unit utama, 8) uji
publik draf standar, 9) finalisasi standar.
Penyusunan desain dimaksudkan menemukan konsep atau
definisi-definisi yang terkait dengan dosen melalui diskusi dengan
target penyamaan persepsi tentang dosen, draf konsep kualifikasi
dan kompetensi.
Kajian bahan dasar dilakukan dengan menelaah buku-buku
sumber, melalui internet yang berkaitan dengan dosen, tupoksi
dosen dengan target menemukan definisi-definisi yang berkaitan
dengan dosen, rumusan final konsep standar, rumusan final konsep
kualifikasi, dan rumusan final konsep standar kompetensi.
Penyusunan draf standar dosen yaitu penyusunan draf atas ha-
sil dari penyusunan desain dan kajian bahan yang telah diperoleh se-
belumnya dengan target diperoleh draf awal tentang standar dosen,
rumusan final draf naskah akademik, draf-1 standar kualifikasi, dan
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
16
draf-1 standar kompetensi
Reviu draf standar dimaksudkan menelaah dan mencermati ha-
sil penyusunan draf standar dosen yang telah dihasilkan sebelumnya
dengan target diperoleh draf standar dosen yang lebih mengerucut,
draf-2 standar kualifikasi, dan draf-2 standar kompetensi.
Validasi draf standar dengan tujuan mencari dan menerima
informasi fenomena-fenomena yang ada di lingkungan perguruan
tinggi. Validasi draf standar dilakukan pada 15 (lima belas) perguruan
tinggi, yaitu UNRAM NTB, UNHAS Sulsel, ITB Jabar, UNMUL Katim, UN-
AIR Jatim, UDAYANA Bali, UNHALU Sultra, UNSRI Sumsel, UNLAMRAT
Kalsel, UNIMA Sulut, UNDIP Jateng, UGM DIY, UNTAN Kalbar, UNLAS
Sumbar, dan USU Sumut. Peserta validasi terdiri dari dekan, ketua ju-
rusan, koordinator kopertis, pimpinan perguruan tinggi swasta, ke-
pala dinas pendidikan provinsi, dan ketua dewan pendidikan provinsi
dengan target diperoleh masukan tentang fenomena-fenomena
yang ada di lingkungan perguruan tinggi, draf-3 standar kualifikasi,
dan draf-3 standar kompetensi.
Analisis hasil validasi draf standar adalah mengola data serta
menyimpulkan hasil validasi draf standar dengan target diperoleh
simpulan hasil validasi draf standar, draf-4 standar kualifikasi, dan
draf-4 standar kompetensi.
Pembahasan draf standar dengan unit utama dimaksudkan
menyamakan persepsi dan memperbaiki hasil analisis hasil validasi
draf-4 standar dengan target ada kesamaan persepksi, draf-5 standar
kualifikasi, dan draft 5 standar kompetensi.
Uji publik draf standar dengan maksud mencari dan menerima
informasi tentang dosen dan tupoksinya melalui pejabat perguruan
tinggi dengan target diperoleh informasi tentang dosen dan tupok-
sinya melalui pejabat perguruan tinggi, draf-6 standar kualifikasi,
draf-6 standar kompetensi.
Finalisasi Standar yaitu mencermati dan mensikronisasikan an-
tara hasil pembahasan draf-6 standar dengan unit utama dengan ha-
PENGEmBANGAN STANdAR dOSEN AKAdEmIK dANPROFESI PENdIdIKAN TINGGI
Januari 2010 © BSNP
17
sil uji publik, serta memperbaiki baik dari konsep maupun dari segi
bahasanya dengan target diperoleh draf Final Standar Dosen Aka-
demik dan Profesi Pendidikan Tinggi. Secara rinci dapat dilihat pada
tabel berikut.
No. Tahapan Kegiatan
Tempat Tanggal Target
1. Penyusunan Desain
Jakarta 28 Februari s.d. 2 Maret 2009
Penyamaan persepsi tentang dosen, draf konsep kualifikasi dan kompetensi
2. Kajian Bahan Dasar
Bogor 27-29 Maret 2009
Menemukan definisi-definisi yang berkaitan dengan dosen, rumusan final konsep standar, rumusan final konsep kualifikasi, dan rumusan final konsep standar kompetensi.
3. Penyusunan Draf Standar
Jakarta 11-13 April 2009 Diperoleh draf awal tentang standar dosen, rumusan final draf naskah akademik, draf-1 standar kualifikasi, dan draf-1 standar kompetensi
4. Reviu dan Perbaikan Draf Standar
Jakarta 2-4 Mei 2009 Diperoleh draf standar dosen yang lebih mengerucut, draf-2 standar kualifikasi, dan draf-2 standar kompetensi
5. Validasi Draf Standar
NTB 4 Juni 2009 Diperoleh masukan tentang fenomena-fenomena yang ada di lingkungan perguruan tinggi, Draf-3 standar kuali-fikasi, dan draf--3 standar kompetensi
SULSEL 4 Juni 2009
JABAR 4 Juni 2009
KALTIM 4 Juni 2009
JATIM 5 Juni 2009
BALI 5 Juni 2009
SULTRA 8 Juni 2009
SUMSEL 11 Juni 2009
KALSEL 11 Juni 2009
SULUT 10 Juni 2009
JATENG 11 Juni 2009
DI YOGYAKARTA 12 Juni 2009
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
18
No. Tahapan Kegiatan
Tempat Tanggal Target
KALBAR 13Juni 2009
SUMBAR 15 Juni 2009
SUMUT 17 Juni 2009
6. Analisis Hasil Validasi Draf Standar
Jakarta 22-24 Juli 2009 Diperoleh simpulan hasil validasi draf standar, draf-4 standar kualifikasi, dan draf-4 standar kompetensi
7. Pembahasan Draf Standar dengan Unit Utama
Jakarta 8-10 Agustus 2009
Ada kesamaan persepksi dan draf standar yang lebih rasional, draf-5 standar kualifikasi, dan draf-5 standar kompetensi
8. Uji Publik Draf Standar
Jakarta 5-7 September 2009
Diperoleh informasi tentang dosen dan tupoksinya melalui pejabat pergu-ruan tinggi, draf-6 standar kualifikasi, dan draf-6 standar kompetensi
9. Finalisasi Standar
Jakarta 21-23 Oktober 2009
Diperoleh draf final standar dosen akademik dan profesi pendidikan tinggi.
5| Hasil yang diperolehHasil yang diperoleh dalam pengembangan standar dosen aka-
demik dan profesi pendidikan tinggi terdiri dari naskah akademik
dan draf standar sebagai berikut.
1. Naskah Akademik1) Latar Belakang Salah satu penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah diberlakukannya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ten-
tang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Repub-
lik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
PENGEmBANGAN STANdAR dOSEN AKAdEmIK dANPROFESI PENdIdIKAN TINGGI
Januari 2010 © BSNP
19
serta tersusunnya Rencana Strategis Depdiknas yangantara
lain memuat visi, dan misi Pendidikan Nasional. Visi Pendidikan
Nasional Indonesia adalah terwujudnya sistem pendidikan se-
bagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk member-
dayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi
manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif men-
jawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi Pendidikan
Nasional adalah: (1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi selu-
ruh rakyat Indonesia; (2) membantu dan memfasilitasi pengem-
bangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai
akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (3)
meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendi-
dikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang
bermoral; (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas
lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu penge-
tahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan
standar nasional dan global; dan (5) memberdayakan peran ser-
ta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan
prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI. Manusia In-
donesia yang dimaksud dalam visi pendidikan nasional Indone-
sia adalah manusia berkualitas dalam kecendekiawanan, kecer-
dasan spiritual, emosional, sosial, serta kinestetis (gerak tubuh)
dan kepiawaian, serta mampu menghadapi perkembangan dan
persaingan global.
Kualitas manusia Indonesia seperti itu dapat dicapai me-
lalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi yang
didukung oleh tenaga pendidik yang berkualitas tinggi pula,
dan memenuhi standar kualifikasi serta kompetensi yang sesuai
dengan tuntutan zaman dan kebutuhan yang dihadapi.
Pada jenjang pendidikan tinggi, dosen memegang peran
penting untuk mewujudkan visi pendidikan di atas. Tugas pokok,
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
20
fungsi, peran, dan tanggung jawab dosen adalah mencerdaskan
kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indone-
sia yang maju, cerdas, beradab, berkeadilan, dan makmur.
Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
[bab I ayat (2)], disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profe-
sional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan peng-
abdian kepada masyarakat. Tugas Tri Dharma ini dilaksanakan
secara terpadu dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi
pendidikan nasional. Dalam hal menyebarluaskan ilmu penge-
tahuan, di dalamnya mencakup penumbuhan sikap keilmuan,
kreativitas, dan keterbukaan serta minat melaksanakan Tri Dar-
ma Perguruan Tinggi.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan dela-
pan standar pendidikan yaitu standar isi, standar proses, stan-
dar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependi-
dikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,
standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dosen
termasuk salah satu tenaga pendidik profesional dan ilmuwan
yang harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi se-
bagaimana dituntut oleh PP No. 19 Tahun 2005 tersebut. Untuk
itu perlu ditetapkan standar kualifikasi dan kompetensi dosen.
Pengembangan standar dosen dimaksudkan untuk mem-
beri kepastian agardosen benar-benar mampu menjalankan
misi pendidikan di perguruan tinggi dan memenuhi tuntutan
kualitastenaga pendidik yang profesional.
Kehadiran dosen yang profesional diharapkan mampu
meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi di bidang-
nya masing-masing, sehingga menjadi insan profesional dan
insan sosial yang senantiasa mengembangkan diri secara
PENGEmBANGAN STANdAR dOSEN AKAdEmIK dANPROFESI PENdIdIKAN TINGGI
Januari 2010 © BSNP
21
berkelanjutan, menjunjung tinggi tata nilai luhur, mau dan
mampu mengabdikan dirinya sehingga bermanfaat bagi ma-
syarakat dan kemanusiaan.
2) Landasan Pengembangan Standara) Landasan Filosofis
Pada hakikatnya dosen adalah pengawal dan pengem-
bang peradaban atau the guardian of civilization, sebagai
sumber kekuatan moral, intelektual dan profesional.
Dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai pendi-
dik profesional dan ilmuwan, dosen mengemban amanah
untuk memotivasi dan memberi inspirasi yang kuat agar
mahasiswa tergugah untuk belajar secara mandiri dari ber-
bagai sumber. Disamping itu, dosen bertanggung jawab
dalam pendidikan moral dan etika, adab dan kesantunan,
kepemimpinan, mengasah nurani pembentuk karakter
dan kepribadian yang terpuji, melalui keteladanan.
Dosen adalah pembelajar sepanjang hayat (life
long learner) yang memiliki kemampuan dan kemauan
membangun kreativitas dan inovasi secara berkelanjutan
dengan aneka terobosan pemikiran yang bervisi jangka
panjang, dengan mendayagunakan kebebasan akademik
yang dimilikinya.
Dosen sebagai ilmuwan harus memberikan kontribu-
si orisinal pada khasanah ilmu pengetahuan antar bangsa
yang bersumber dari penelitian di tanah air (home grown
sciences).
Dosen juga wajib ikut berpartisipasi menanggulangi
berbagai masalah aktual yang dihadapi masyarakat de-
ngan memberikan alternatif-alternatif solusi dalam bentuk
terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif, sesuai de-
ngan disiplin ilmunya masing-masing.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
22
b) Landasan Yuridis
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945, pasal 31 menetapkan: (1) setiap warga negara ber-
hak mendapat pendidikan; (2) setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib mem-
biayainya; (3) pemerintah mengusahakan dan menyeleng-
garakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkat-
kan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur
dengan undang-undang; (4) negara memprioritaskan ang-
garan pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggga-
ran pendapatan dan belanja negara serta APBD untuk
memenuhi kebu-tuhan penyelenggaraan pendidikan na-
sional; (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta ke-
sejahteraan umat manusia.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan
bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menja-
min pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan
mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan
untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan per-
ubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga
perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara teren-
cana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manu-
sia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
PENGEmBANGAN STANdAR dOSEN AKAdEmIK dANPROFESI PENdIdIKAN TINGGI
Januari 2010 © BSNP
23
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertang-
gung jawab.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, ayat (2), menyatakan
bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan
dengan tugas utama mentransformasikan, mengembang-
kan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian
pada masyarakat. Selanjutnya Pasal 45 menyatakan dosen
wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat
pendidik,sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kuali-
fikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi
tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewu-
judkan tujuan pendidikan nasional.
Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pen-
didikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi
sesuai dengan bidang keahlian yang diampunya. Dosen
memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program
magister untuk program diploma atau program sarjana,
dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
Seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar bi-
asa dapat diangkat menjadi dosen. (Pasal 46, ayat (1), (2), (3)
UU RI Nomor 14 Tahun 2005).
Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan dengan
persyaratan sebagai berikut (Pasal 47, ayat (1), UU RI No-
mor 14 Tahun 2005): (1) memiliki pengalaman kerja seba-
gai pendidik di perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2
tahun; (2) memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya
asisten ahli; (3) lulus sertifikasi yang dilakukan perguruan
tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tena-
ga kependidikan pada perguruan tingggi yang ditetapkan
pemerintah.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
24
Status dosen (Pasal 48) terdiri atas dosen tetap dan
dosen tidak tetap. Jenjang jabatan akademik dosen tetap
terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor
harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Profesor (Pasal
49) merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan
pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan mem-
bimbing calon doktor.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
menjelaskan bahwa, pendidik harus memiliki kualifikasi
akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, se-
hat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewu-
judkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik
dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus
dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan
ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ke-
tentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28, ayat
(1), (2)).
c) Landasan Konseptual.
Sebagai lembaga pendidikan formal tertinggi, pergu-
ruan tinggi merupakan pusat keilmuan dan pusat budaya
yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Perguruan tinggi yang
berupa universitas/ Institut/Sekolah Tinggi menyeleng-
garakan program akademik lebih menekankan misinya
pada pengembangan, penyebaran dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan
program profesi memberikan penekanan pada keahlian
khusus yang dapat dimanfaatkan dalam lapangan kerja
di masyarakat. Pendidikan vokasi lebih menekankan pada
salah satu misi pemanfaatan atau misi penyebaran ilmu
PENGEmBANGAN STANdAR dOSEN AKAdEmIK dANPROFESI PENdIdIKAN TINGGI
Januari 2010 © BSNP
25
dan pada keterampilan atau kepiawaian. Masyarakat per-
guruan tinggi adalah masyarakat keilmuan dan masyara-
kat budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan
senantiasa berorientasi pada perkembangan dan pengem-
bangan.
Perguruan tinggi yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat, hendaknya memberi manfaat maksi-
mal bagi masyarakat. Perguruan tinggi sebagai pusat bu-
daya (center of culture) wajib menghasilkan lulusan yang
berkualitas baik dan beradab yang menjunjung tinggi ni-
lai-nilai luhur, menjadi teladan dalam kehidupan bermasya-
rakat berbangsa dan bernegara.
Perguruan tinggi di Indonesia harus makin terdorong
oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang bersifat uni-
versal untuk bersaing dan berkolaborasi dengan berbagai
perguruan tinggi terkemuka di seluruh dunia. Produk
keilmuan perguruan tinggi Indonesia harus berkontribusi
pada khazanah ilmu pengetahuan antarbangsa, dan per-
guruan tinggi Indonesia harus pula dengan bijak mampu
memanfaatkan produk keilmuan perguruan tinggi negara
lain.
Dosen adalah sivitas akademika perguruan tinggi
yang bertanggung jawab atas pencapaian visi dan pelak-
sanaan misi perguruan tingginya. Sebagai sivitas akade-
mika perguruan tinggi, dosen harus seorang ilmuwan
yang berbudaya, berkepribadian, dan menjunjung tinggi
nilai-nilai luhur, disertai kepemilikan berbagai kompetensi
lainnya yang diperlukan.
Pelaksanaan misi pengembangan ilmu di perguruan
tinggi harus seimbang antara penelitian yang berorientasi
pada ilmu murni dan yang berorientasi pada penerapan
ilmu, demi memenuhi tuntutan kebutuhan bangsa. Misi
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
26
penerapan ilmu hendaknya lebih ditekankan hanya sam-
pai pada pembuatan blueprint(prototype), sedangkan im-
plementasinya diserahkan kepada masyarakat.
Misi penyebaran ilmu tidak hanya bertujuan untuk
meningkatkan jumlah orang yang menguasai ilmu itu, me-
lainkan juga meningkatkan jumlah orang yang mampu
dan mau terlibat dalam pengembangan dan penerapan
ilmu di khazanah antarbangsa, ataupun untuk memenuhi
tuntutan kebutuhan bangsa.
Dosen sebagai pendidik profesional merupakan suatu
profesi. Blackington (1968) mengartikan profesi sebagai:
”a vocation which is organized, incompletely, no doubt, but
genuinly for the performance of function”. McCully (1999:130)
mengemukakan profesi sebagai ”a vocation in which pro-
fessed knowledge of some department of learning or science
is used in its applicated upon it”. Definisi ini mengandung
makna bahwa dalam suatu pekerjaan profesional diguna-
kan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan
intelektual yang secara sengaja harus dipelajari, dan kemu-
dian secara langsung dapat diabdikan bagi kemaslahatan
orang lain, dan pada dasarnya itulah yang membedakan
sosok antara seorang teknisi dengan seorang professional.
Walau diakui, bahwa keduanya sama-sama menguasai se-
jumlah teknik dan prosedur kerja tertentu, namun pada
seorang profesional pekerjaannya juga dilandasi oleh ada-
nya ”informed responsiveness” yaitu suatu ketanggapan
yang bijak terhadap obyek kerjanya untuk kemaslahatan
orang lain. Edgard H. Schein dan Diana W. Kommers (1998)
mengemukakan bahwa: ”The profession is a set of occupa-
tion that have developed a very special set of norms deriving
from their special role in society”.
Dosen adalah jabatan profesional yang diperoleh me-
PENGEmBANGAN STANdAR dOSEN AKAdEmIK dANPROFESI PENdIdIKAN TINGGI
Januari 2010 © BSNP
27
lalui pendidikan persiapan di perguruan tinggi yang rela-
tif panjang untuk memenuhi kinerja yang sesuai dengan
standar kompetensi dan tuntutan perkembangan zaman.
Dosen dalam melakukan tugasnya melaksanakan praktik
kependidikan yang intensif dan komprehensif. Untuk itu,
dosen harus mampu membuat keputusan, baik secara
individual maupun kelompok, memahami proses pem-
belajaran dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepa-
da stakeholders. Selain itu,dosen juga dituntut berdedikasi
tinggi dalam memberikan layanan, mampu bekerjasama
inter dan antar profesi serta menghormati kode etik profe-
si sebagai acuan norma yang berisi rambu-rambu tentang
kepatutan bertindak dalam bidang yang menjadi tang-
gung jawabnya.
Dosen yang profesional bertugas melaksanakan pem-
belajaran yang mendidik melalui perencanaan dan pelak-
sanaan proses pembelajaran, penilaian proses dan hasil
belajar, pelaksanaan bimbingan dan pelatihan serta peneli-
tian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai individu
yang bertugas memberi layanan ahli, pendidik profesional
mampu membuat keputusan-keputusan yang nonrutin
(terjadi dalam konteks yang selalu berubah), baik dalam
tahap perencanaan maupun dalam tahap implementasi
yang terjadi dalam setting yang wajar antara pendidik,
peserta didik, dan lingkungannya.Tri Dharma Perguruan
Tinggi yang menjadi tugas pokok dan fungsi dosen dilaku-
kan saling terkait antara satu dharma dengan dharma lain-
nya dan membentuk satu kesatuan sesuai dengan fungsi
pergurusn tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Masing-
masing dharma itu diberi arti sebagai berikut.
Pendidikan adalah komunikasi antara dosen dan ma-
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
28
hasiswa melalui kegiatan dosen membelajarkan maha-
siswa tentang ilmu, teknologi, dan seni pada mata kuliah
yang diampunya sehingga mahasiswa melakukan kegiatan
belajar dari berbagai sumber belajar yang tersedia dalam
lingkungannya. Kegiatan belajar mahasiswa mencakup
belajar untuk memecahkan masalah, belajar untuk hidup
bermasyarakat dan berbangsa, dan/atau untuk kemajuan
kehidupa diri, masyarakat dan bangsanya. Teori, konsep,
dan/atau prosedur dalam dharma pendidikan menjadi
sumber/balikan bagi dharma penelitian dan dharma pe-
ngabdian kepada masyarakat.
Penelitian, baik murni atau terapan, adalah kegiatan
ilmiah dosen untuk menemukan dan mengembangkan
ilmu, teknologi, dan seni dalam mata kuliah yang diampu-
nya. Dharma penelitian dapat menjadi sumber atau balikan
bagi dharma pendidikan dan/atau dharma pengabdian
kepada masyarakat.
Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan
penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang
relevan dengan bidangnya, untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dan memanfaatkan potensi yang terdapat
dalam lingkungan. Dharma pengabdian kepada masyara-
kat dapat menjadi sumber atau balikan bagi dharma pen-
didikan dan/atau dharma penelitian.
Selain memiliki kualifikasi akademik minimum, dosen
juga harus menguasai berbagai kompetensi yang terdiri
atas kompetensi (1) pedagogik; (2) kepribadian; (3) sosial;
dan (4) profesional yang meliputi: (a) keahlian dan (b)
pengembangan dan penerapan ilmu.
d) Landasan Empirik
Pada dasarnya PT memerlukan dosen yang memiliki
PENGEmBANGAN STANdAR dOSEN AKAdEmIK dANPROFESI PENdIdIKAN TINGGI
Januari 2010 © BSNP
29
kemampuan atau kompetensi tertentu agar dapat melak-
sanakan tugas dan fungsinya sesuai tuntutan undang-un-
dang yang berlaku (UU No. 14 tahun 2005). Kompetensi
dosen menurut UU tersebut secara umum ditentukan dari
kualifikasi yang dimilikinya, yaitu kualifikasi akademik dan
kompetensi.
Data kualifikasi akademik dosen tahun 2009 dapat
dilihat pada Tabel-1 berikut.
Tabel-1. Data Kualifikasi Akademik Dosen
PT Berijazah Diploma dan S1
Berijazah S2, S3 dan Keprofesian
Jumlah
PTN (84 PTN) 20.221 (32.40%) 42.187 (67.60%) 62.408PTS (2823 PTS) 59.668 (76.34%) 38.496 (23.66%) 78.164Jumlah 79.889 (49.76%) 80.683 (50.24%) 160.572
Sumber: Dirjen Dikti Depdiknas. http://www.evaluasi.or.id/recap/recap-teach-
er-edu.php?flag==all. (diolah 3 Mei 2009)
Tabel 1 menunjukkan bahwa sebanyak 67,60% dosen
PTN telah memenuhi kualifikasi akademis, sedangkan un-
tuk PTS baru mencapai 23,66%. Sampai saat ini data ten-
tang kompetensi dosen belum tersedia. Dengan tidak
terpenuhinya kualifikasi akademis dosen, maka sangat di-
mungkinkan terjadi ketimpangan kompetensi.
Selain itu, sampai tahun 2009 masih merebak pem-
bukaan program studi baru, baik untuk jenjang diploma,
S1 maupun pascasarjana (S-2/S-3). Berdasarkan data yang
disampaikan oleh Dirjen Dikti pada Rembug Nasional 2008
terungkap, bahwa dari tahun 2005 hingga 2007 terdapat
528 PTS baru (tidak ada pertambahan PTN); 2.247 Program
Studi yang baru dari berbagai bidang studi dan jenjang
pendidikan. Sebagian besar dari program studi yang baru
tersebut adalah jenjang Diploma dan S1.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
30
Untuk lebih menjamin agar pendidikan tinggi di In-
donesia mampu mewujudkan visi dan melaksanakan misi
pendidikan nasional, serta berdasarkan landasan filosofis,
yuridis, konseptual, dan empiris, maka diperlukan adanya
standar kualifikasi dan kompetensi dosen.
3) Proses Pengembangan Standar Dosen
Standar dosen dikembangkan melalui tahap-tahap se-
bagai berikut.
(1) Penyusunan desain (persiapan, membuat draf awal naskah
akademik dan draf standar dosen);
(2) Kajian bahan dasar (pengembangan draf naskah akademik
dan standar kualifikasi dan kompetensi dosen berdasarkan
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas,
Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan
Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005,
tentang Standar Nasional Pendidikan dan referensi lain-
nya);
(3) Penyusunan draf standar;
(4) Reviu dan perbaikan draf standar;
(5) Validasi draf standar;
(6) Analisis hasil validasi draf standar;
(7) Pembahasan draf standar dengan unit utama;
(8) Uji publik draf standar;
(9) Finalisasi standar.
4) Tugas Pokok dan Fungsi Dosen
(1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
PENGEmBANGAN STANdAR dOSEN AKAdEmIK dANPROFESI PENdIdIKAN TINGGI
Januari 2010 © BSNP
31
(2) Tugas utama dosen dilaksanakan dalam bentuk pembela-
jaran yang mendidik, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan
penilaian proses dan hasil yang dapat dipertanggung-
jawabkan. Dalam lingkup tugas pembelajaran yang mendi-
dik, dosen bertanggungjawab atas pendidikan moral dan
etika, adab dan kesantunan, mengasah nurani, memben-
tuk karakter dan kepribadian terpuji melalui keteladanan.
(3) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional
pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai de-
ngan peraturan perundang-undangan (Pasal 3, UU No. 14
Tahun 2005) dan berfungsi untuk meningkatkan martabat
dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengem-
bang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peng-
abdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan
mutu pendidikan nasional (Pasal 5, UU No. 14 Tahun 2005).
(4) Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan
tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai
dengan bidang keahlian.
(5) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keteram-
pilan dan perilaku yang harus dimiliki dan dikuasai oleh
dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.
5) Tujuan dan Manfaat Standar Dosen
Standar dosen yang mencakup standar kualifikasi aka-
demik dan kompetensi dosen baik sebagai agen pembelajaran
maupun ilmuwan, dimaksudkan sebagai acuan:
(1) bagi pemerintah dalam melaksanakan sertifikasi dosen,
perekrutan calon dosen, dan dalam rangka penilaian ki-
nerja lembaga pendidikan tinggi,
(2) bagi perguruan tinggi dalam perekrutan calon dosen,
pembinaan dan pengembangan karir dosen,
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
32
(3) bagi dosen dalam melaksanakan tugas pokok dan fung-
sinya,
(4) bagi perguruan tinggi dan dosen untuk meningkatkan ke-
mampuan berkolaborasi dan bersaing di era global.
6) daftar Pustaka• Dirjen Dikti Depdiknas. http://www.evaluasi.or.id/recap/recap-
teacher-edu.php?flag==all.
• Hamalik, Oemar (1985). Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta:
Bumi Aksara.
• McCully, Kilmer (1999). The Heart Revolution. New York, NY: Har-
peraudio.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
• Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun
2006-2009.
• Schein, E. H., & Kommers, D. W. (1972). Professional Education. New
York McGraw-Hill.
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Ten-
tang Sistem Pendidikan Nasional.
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Ten-
tang Guru dan Dosen.
2. draf StandarStandar dosen untuk Pendidikan Akademik dan Profesi terdiri
atas Kualifikasi Akademik Dosen dan Kompetensi Dosen, yaitu se-
bagai berikut.
1) Kualifikasi Akademik dosena) Kualifikasi akademik dosen program sarjana, PALING REN-
DAH berpendidikan magister dari program studi yang
terakreditasi dan memiliki kewenangan mengampu mata
PENGEmBANGAN STANdAR dOSEN AKAdEmIK dANPROFESI PENdIdIKAN TINGGI
Januari 2010 © BSNP
33
kuliah sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
b) Kualifikasi akademik dosen program pascasarjana berpen-
didikan doktor dari program studi yang terakreditasi, dan
memiliki kewenangan mengampu matakuliah dan atau
membimbing tesis mahasiswa pascasarjana sesuai dengan
latar belakang pendidikan doktornya.
c) Pengakuan atas kesesuaian latar belakang pendidikan
pada butir 1 dan 2 ditentukan oleh perguruan tinggi yang
bersangkutan bagi perguruan tinggi yang terakreditasi,
dan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagi per-
guruan tinggi yang belum terakreditasi.
d) Kualifikasi akademik dosen program pascasarjana yang
memiliki wewenang sebagai promotor disertasi adalah
doktor dari program studi yang terakreditasi dan memiliki
jabatan akademik profesor (guru besar) yang relevan de-
ngan bidang kajian disertasi yang dibimbingnya.
e) Kualifikasi akademik dosen pendidikan profesi, MINIMAL
berpendidikan magister dari program studi yang terakre-
ditasi dan memiliki sertifikat profesi yang relevan.
2) Kompetensi dosen No. Kompetensi Sub-Kompetensi
1. Kompetensi Pedagogik
1.1 Memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa
1.2 Membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sistematis, efektif dan efisien
1.3 Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan .
1.4 Mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa
1.5 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
34
No. Kompetensi Sub-Kompetensi
1.6 Melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan reliabel
1.7 Melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa
2. Kompetensi Kepribadian
2.1 Bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia
2.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas
2.3 Menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi
2.4 Berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi
2.5 Berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan
2.6 Menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner
3. Kompetensi Sosial
3.1 Bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multi budaya
3.2 Berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi
3.3 Bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain
4. Kompetensi Profesional
a. Kompetensi Keahlian
4.1 Memahami filosofi , konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya
4.2 Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang
4.3 Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya
PENGEmBANGAN STANdAR dOSEN AKAdEmIK dANPROFESI PENdIdIKAN TINGGI
Januari 2010 © BSNP
35
No. Kompetensi Sub-Kompetensi
b. Kompetensi Pengem-bangan dan Penerapan Ilmu
4.4 Memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
4.5 Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya
4.6 Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi
4.7 Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya
4.8 Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya
4.9 Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya.
6| RefleksiDalam proses pengembangan standar dosen akademik dan
profesi pendidikan tinggi relatif lancar jika dibandingkan dengan
proses pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan
yang dilakukan sebelumnya (2006-2008). Hal ini ditandai setiap
kegiatan ketua dan sekretaris relatif hadir tepat waktu, begitu pula
anggota tim hadir minimal 85% dari jumlah anggota, dan setiap
pertemuan semua yang hadir mengikuti diskusi dari awal sampai hari
penutupan. Implikasinya setiap diskusi yang dikakukan pada setiap
kegiatan relatif lancar. Misalnya suatu konsep baru yang didiskusikan
dapat dimulai dan dapat disimpulkan dengan tepat waktu. Berikut,
adanya kerja sama dan ketaatan anggota dalam hal keputusan
terhadap ketua dan adanya komitmen yang selalu ditaati oleh seluruh
anggota, misalnya pembagian tugas baik tugas kelompok maupun
tugas individual diterimanya dan diselesaikan di tempat tugas
masing-masing. Hasil tugas tersebut, masing-masing mengirim email
ke [email protected] untuk disatukan dan dinarasikan serta
akan diinformasikan dan didiskusikan pada pertemuan berikutnya.
Dalam hal validasi standar, relatif banyak peserta validasi
standar yang hadir dan aktif diskusi dan memberikan masukan yang
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
36
berbobot, hanya ada 1 (satu) dari 15 (lima belas) perguruan tinggi
yang kurang datang ke tempat validasi, lagi kurang tanggap/peduli
terhadap validasi tersebut. Dalam hal uji publik, relatif banyak peserta
uji publik yang hadir dan aktif diskusi dan memberikan masukan
yang berharga, sehingga hal-hal yang belum sempat dipikirkan oleh
anggota tim ahli dapat menjadi pelengkap dalam pengembangan
draf standar dan pada naskah akademik.
Hambatan yang krusial dalam pengembangan standar dosen
relatif tidak ada. Pelajaran yang diperoleh dari proses kegiatan
pengembangan standar dosen akademik dan profesi pendidikan
tinggi adalah dalam memperlancar suatu proses perlu komitmen
yang harus ditaati, unsur-unsur yang terlibat dalam suatu kegiatan
homogen, kerja sama yang baik antar individu, antar kelompok kerja,
dan antar instansi.
PENGEmBANGAN STANdAR dOSEN AKAdEmIK dANPROFESI PENdIdIKAN TINGGI
Januari 2010 © BSNP
37
BAB 3 PENGEMBANGAN STANDAR ISI PENDIDIKAN TINGGI
A| Pendahuluan Perguruan tinggi merupakan “puncak’ jenjang pendidikan
setelah pendidikan dasar dan menengah. Sebagaimana disebutkan
dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendi-
dikan Nasional. “Puncak” pendidikan itu tidak dapat diraih oleh semua
orang yang menghendakinya, orang-orang yang sempat menjalani
pun banyak diantaranya yang tidak berhasil menyelesaikannya de-
ngan baik. Pendidikan tinggi dicitrakan sebagai arena untuk pengem-
bangan potensi yang terbaik, untuk menyiapkan diri bagi kehidupan
yang sesuai dengan status sosial yang tinggi dan bermartabat serta
dengan karir yang berhasil. Demikianlah, pendidikan tinggi meru-
pakan agent of change bagi kehidupan orang-per orang, kelompok,
masyarakat, bangsa dan negara bahkan, bagi perkembangan kema-
nusiaan dari zaman ke zaman.
Dengan citranya yang sungguh tinggi itu pendidikan tinggi
perlu diwujudkan dan dikelola dalam kondisi yang terstandar untuk
menjamin ketinggian mutunya. Untuk itu, Peraturan Pemerintah No.
19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai turunan
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Na-
sional menegaskan perlunya delapan standar bagi penyelenggaraan
pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, yaitu
standar isi, standar kompetensi kelulusan, standar proses, standar
pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, stan-
PENGEmBANGAN STANdAR ISI PENdIdIKAN TINGGI Januari 2010 © BSNP
41
dar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan. Sebagai bagian
integral dari pendidikan nasional, pendidikan tinggi secara langsung
dituntut memenuhi ke-delapan standar tersebut.
Dewasa ini Pemerintah Indonesia berketetapan hati dengan
upaya yang sungguh-sungguh untuk menyusun dan mengimple-
mentasikan semua standar yang dimaksudkan itu. Hal ini didorong
pula untuk membenahi kondisi nyata pendidikan tinggi di tanah air
yang belum standar. Kondisi nyata yang belum standar itu antara
lain ditampilkan sebagai berikut.
Pertama, kurikulum pendidikan tinggi belum dikembangkan
dengan pola yang jelas. Dalam hal ini data base nasional tentang pro-
gram studi, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan
kurikulum boleh dikatakan belum ada atau setidak-tidaknya belum
tersosialisasikan.
Kedua, kurikulum yang dikembangkan oleh satuan-satuan pen-
didikan tinggi (disebut pendidikan tinggi) belum terbagi secara pro-
porsional ke dalam substansi untuk memenuhi kebutuhan kehidup-
an dalam tataran praktis dan kebutuhan kehidupan dalam tataran
idealis. Dalam hal-hal tertentu berbagai perguruan tinggi bahkan ter-
lalu kuat berorientasi pada dunia industri sehingga bidang-bidang
yang mengarah pada pengembangan dan karya akademik secara
institusional dan personal terabaikan.
Ketiga, susunan kurikulum pendidikan tinggi cenderung ma-
sih mengarah pada rentetan mata kuliah dan belum secara terarah
mengembangkan pembentukan manusia seutuhnya sesuai dengan
harkat dan martabatnya serta pengembangan kemampuan aka-
demik, profesi dan vokasi yang benar-benar diperlukan untuk masla-
hat kehidupan kemanusiaan. Materi pengembangan diri melalui
kegiatan pelayanan yang memandirikan dan ekstra kurikuler belum
terintegrasi ke dalam kurikulum.
Keempat, belum adanya pola standar untuk pengembangan
pendidikan tinggi; pendirian dan pengelolaan perguruan tinggi yang
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
42
kurang terkendali, dan mayoritas lulusan serta produk-produk lain
perguruan tinggi yang kurang memadai tampaknya akan terus ber-
langsung. Perguruan tinggi hanya sekedar menjadi lembaga transfer
IPTEKS yang kurang bermakna serta tidak memberikan nilai tambah
bagi pengembangan IPTEKS yang lebih membudayakan dan mem-
berdayakan kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan, maju
dan modern.
Implementasi standar-standar yang dimaksudkan itu diharap-
kan mampu mengubah kondisi pendidikan tinggi dewasa ini yang
kurang memadai seperti tergambar di atas menjadi perguruan tinggi
yang memenuhi standar mutu yang tinggi. Sebagai agent of change
melalui kurikulumnya yang standar, pendidikan tinggi mampu ber-
peran sebagai wahana pembentuk manusia seutuhnya (potensi
dirinya berkembang secara optimal, mandiri, sehat jasmani, rohani
dan sosial) serta sebagai pengembang kehidupan dan karya-karya
akademik yang luhur, profesi yang bermartabat, dan vokasi yang
benar-benar terampil dan produktif yang terwujud dalam kehidupan
yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan akhlakul karimah. Dalam
berkehidupan kebangsaan dan kenegaraan, pendidikan tinggi men-
jadi pusat pengembangan kebudayaan bangsa, penguatan, kejayaan
bangsa melalui pengoptimalan pengembangan sumber daya alam
dan manusia yang melimpah, dan peningkatan daya saing serta pe-
nguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks globali-
sasi pendidikan tinggi diharapkan menjadi benteng untuk memper-
tahan identitas budaya bangsa, menjadi pendorong berkembangnya
bangsa secara dinamis dan modern sambil secara bijak menerima
pengaruh globalisasi demi penguatan dan peningkatan budaya
bangsa.
Bertolak dari kondisi dengan warna-warni yang belum begitu
jelas arah dan polanya itu, dan menuju ke arah pendidikan terstan-
dar, bahkan berstandar tinggi dirasa perlu disusun 8 standar pendi-
dikan sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 15 tahun 2005 tentang
PENGEmBANGAN STANdAR ISI PENdIdIKAN TINGGI Januari 2010 © BSNP
43
Standar Nasional Pendidikan. Dalam rangka pengembangan stan-
dar-standar pendidikan yg dimaksudkan itu, perlu disusun Standar
Isi Pendidikan Tinggi (selanjutnya disingkat SIPT), sebagai salah satu
komponen pokok penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.
Berkenaan dengan kurikulum yang menjadi materi pokok SIPT, unsur-
unsur budaya bangsa, khususnya yang terkait langsung dengan upa-
ya pendidikan, perlu dijadikan prinsip dinamik pengembangan dan
implementasi kurikulum pendidikan tinggi yang berorientasi global.
Kurikulum yang demikian itu diharapkan memenuhi fungsinya se-
bagai wahana pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang dina-
mis, maju dan modern, ber-IPTEKS tinggi dan mampu bersaing dalam
kehidupan global, serta sekaligus memandirikan peserta didik.
Standar Isi yang dikembangkan ini berlaku untuk program-pro-
gram pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang diselenggarakan
oleh perguruan tinggi.
B| Landasan Penyusunan Standar Landasan legal penyusunan Standar Isi Pendidikan Tinggi
adalah :
1. Pancasila, falsafah bangsa dan dasar negara.
2. Undang-undang Dasar 1945, yang mengamanatkan kepada
pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menye-
lenggarakan sistem pendidikan nasional.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional terutama pasal/ayat-ayat mengenai jalur, jenis dan
jenjang pendidikan tinggi, program dan kurikulum pendidikan
tinggi.
4. Peraturan Pemerintah no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasio-
nal Pendidikan terutama pasal/ayat-ayat mengenai standar isi
pendidikan tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru teruta-
ma pasal/ayat-ayat mengenai kompetensi guru yang diperoleh
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
44
melalui studi di peguruan tinggi.
6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Tinggi terutama pasal/ayat-ayat mengenai jurusan/program
studi dan kurikulum Perguruan tinggi.
7. Rencana Peraturan Pemerintah tentang Dosen, terutama ten-
tang pasal/ayat-ayat mengenai materi/tugas yang diampu oleh
dosen.
8. Permendiknas No. 22, no. 23 dan No. 24 tahun 2006 tentang
Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan dan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan mene-
ngah, sebagai referensi bagi standar isi, standar kompetensi lu-
lusan dan kurikulum pendidikan tinggi.
9. Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru terutama mengenai pasal/
ayat-ayat mengenai program pendidikan dan kompetensi yang
ditempuh oleh (calon) guru pada pendidikan tinggi.
10. Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Konselor terutama mengenai pasal/
ayat-ayat tentang program pendidikan dan kompetensi yang
ditempuh (calon) konselor di perguruan tinggi
11. Permendiknas No. 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pro-
gram Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan, teru-
tama pasal/ayat-ayat mengenai pengakuan pengalaman kerja
dan hasil belajar sebagai pengurang beban belajar.
C| Tujuan dan Fungsi Standar Tujuan disusunnya SIPT adalah :
1. Tujuan Umum Tujuan umum SIPT adalah memberikan acuan bagi perguruan
tinggi dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang
akan diimplementasikan oleh masing-masing program studi
yang ada di dalam Perguruan tinggi.
PENGEmBANGAN STANdAR ISI PENdIdIKAN TINGGI Januari 2010 © BSNP
45
2. Tujuan Khusus Tujuan khusus SIPT adalah :
1. Memberikan acuan berupa kaidah-kaidah umum penyu-
sunan kurikulum program studi.
2. Memberikan acuan berupa kriteria pembentukan dan
penetapan mata kuliah serta kegiatan lainnya yang men-
jadi muatan kurikulum.
3. Memberikan acuan dalam perumusan kompetensi mata ku-
liah dan kegitan lainnya yang menjadi muatan kurikulum.
4. Memberikan acuan dalam penyusunan silabus mata ku-
liah.
5. Memberikan arah pengimplementasian kurikulum yang
nantinya akan dijabarkan menjadi standar proses yang
akan disusun tersendiri.
Standar isi pendidikan tinggi yang berfungsi sebagai dasar
untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka
mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengi-
kat dan efektif untuk semua perguruan tinggi.
d| Hasil yang dicapaiKegiatan ini menghasilkan naskah akademik dan standar isi
pendidikan tinggi untuk program-program pendidikan akademik,
profesi dan vokasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. SIPT
memuat pokok-pokok tentang (1) kerangka dasar dan standar kuri-
kulum, (2) beban belajar, (3) kurikulum satuan pendidikan tinggi, (4)
kalender akademik.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
46
E| Tim Ahli 1. Anggota BSNP
No Nama Asal Institusi
1 Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. M.Pd., Kons (Koordinator)
UNNES
2 Dr. Anggani sudono, Al Izhar Jakarta
3 Prof. Dr. Fawzia aswin hadis UI
4 Prof. Dr. Furqon UPI
5 Prof. Dr. Komaruddin hidayat UIN Jakarta
6 Dr. Seto Mulyadi Komnas HAM Anak
7 Prof. Dr. Johannes Gunawan Univ. Parahyangan
8 Prof. Dr. Moehammad Aman Wirakartakusumah, M.Sc.
IPB
9 Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd. UNP
10 Prof. Dr. Richardus Eko Indrajit Perbanas
2. Tim Ahli No Nama Instansi
1. Prayitno, Prof. Dr. (Ketua) UNP
2. Prof. Sudharto P. Hadi, Ph.D. (Sekretaris) UNDIP
3. Prof. Waspodo, Ph.D. UNSRI PALEMBANG
4. Prof. Dr. Rubijanto Misman UNSOED
5. Prof. Dr. Soesanto UNIMUS SEMARANG
6. Prof. Dr. Mohamad Sadikin, D.Sc. UI
7. Prof. Dr. Imam Suyudi UNJ JAKARTA
8. Prof. Freddy P. Zen, M.Sc.,D.Sc. ITB BANDUNG
9. Prof. Dr. M. Noor Rochman Hadjam UGM YOGYAKARTA
10. Prof. Dr. Pawennari Hijjang, Ma UNHAS MAKASSAR
11. Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd. UNESA SURABAYA
12. Prof. Dr. Soetarno, Dea ISI YOGYAKARTA
13. Ir. Syaukat Ali, M.Si. POLITEKNIK
14. Dr. Masri Mansoer, MA UIN JAKARTA
15. Dr. Abdul Rahman A. Ghani, M.Pd. UHAMKA
16. Prof. Dr. As’ari Djohar, M.Pd. UPI
PENGEmBANGAN STANdAR ISI PENdIdIKAN TINGGI Januari 2010 © BSNP
47
F| metode dan Tahapan Penyusunan Standar Metode dan langkah pengembangan SIPT adalah sebagai beri-
kut.
1. Penyusunan Naskah Akademik, sebagai panduan berfikir dan
langkah operasional penyusunan SIPT.
2. Penyusunan draf Awal SIPT, melalui langkah-langkah : 1. Review dokumen dan kajian bahan dasar berkaitan de-
ngan substansi standar isi perguruan tinggi.
2. Diskusi dokumen dan bahan dasar.
3. Penulisan draf awal SIPT.
3. Validasi, untuk melengkapi dan menguji ketetapan arah dan
substansi yang ada pada draf SIPT, melalui :
1. Lokakarya dengan sejumlah pakar tentang isi pendidikan
tinggi
2. Validasi diperluas bersifat nasional
3. Review dengan unit utama Depdiknas
4. Uji Publik untuk menyampaikan materi draf SIPT serta mem-
peroleh masukan dari publik untuk penyempurnaanya.
5. Finalisasi, untuk memperoleh draf final SIPT berdasarkan hasil
semua pemikiran dan masukan dari berbagai pihak yang telah
diperoleh melalui diskusi, lokakarya, seminar, review, validasi dan
uji publik. Finalisasi draf SIPT dilaksanakan oleh Tim Ahli/Adhoc
SIPT bersama Anggota BNSP.
Kegiatan penyusunan SIPT oleh Tim Ahli/Adhoc SIPT bersama
anggota BNSP, melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :
No Tahapan Kegiatan Waktu Tempat
1 Penyusunan Design 7-9 Maret 2009 Jakarta
2 Pengkajian Dokumen dan Bahan Dasar 18-20 Maret 2009 Jakarta
3 Penyusunan Draf Awal SIPT 24-26 April 2009 Jakarta
4 Reviu dan Perbaikan Draf Awal SIPTReviwer: DKI Jakarta 8, Dalam Jawa 6, dan Luar Jawa 2
22-24 Mei 2009 Jakarta
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
48
No Tahapan Kegiatan Waktu Tempat
5 Validasi Draf SIPT15 Provinsi (4 dalam Jawa dan 11 luar Jawa). Peserta daerah: 40 orang Panitia daerah: 5 orang Anggota/Tim Ahli : 3 orang
18 Juni – 18 Juli 2009 Daerah
6 Analisis Hasil Validasi dan Perbaikan Draf SIPT
22-24 Juli 2009 Jakarta
7 Pembahasan Draf SIPT dengan unit utama
10-12 September 2009 Jakarta
8 Uji Publik Draf SIPTUndangan 25 Provinsi @ 2 orang
14-16 Oktober 2009 Jakarta
9 Finalisasi Draf SIPT 6-8 November 2009 Jakarta
G| Refleksi Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang berarti
dalam penyusunan standar Isi Pendidikan Tinggi. Sebagai catatan,
dalam mendiskusikan jumlah SKS sempat mengalami diskusi yang
panjang dan lama. Selama ini beban SKS di perguruan tinggi adalah
144-160 SKS. Sedangkan beban SKS yang diusulkan dalam standar
isi adalah 130-140 SKS. Dengan mengurangi beban SKS dikhawatir-
kan akan berdampak pada turunnya mutu lulusan. Namun melalui
uji public yang dilakukan BSNP, peserta uji publik menerima rentang
beban studi 130-140 SKS, meskipun DIKTI mempertanyakan hal ini
karena dikhawatirkan akan mengurangi mutu lulusan perguruan
tinggi. Hal lain yang sempat menjadi kendala adalah kesulitan un-
tuk mendapatkan peserta validasi yang dapat mewakili perguruan
tinggi di satu provinsi karena faktor lokasi dan biaya.
PENGEmBANGAN STANdAR ISI PENdIdIKAN TINGGI Januari 2010 © BSNP
49
BAB 4 PENgEmbANgANStANDAr SArANA PrASArANA PENDiDikAN tiNggi: ProgrAm SArjANA
Badan Standar Nasional Pendidikan
51
BAB 4 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI:
PROGRAM SARJANA
A| Pendahuluan Mutu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya
adalah dosen, sarana dan prasarana, manajemen dan waktu belajar
(Bank Dunia, 1989). Secara umum di Indonesia keempat faktor terse-
but belum memadai untuk mencapai pembelajaran yang baik guna
meningkatkan mutu pendidikan.
Berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (BAN-PT) tahun 2008, perguruan tinggi di Indonesia berjum-
lah 3230 dengan perincian 82 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 2819
Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 50 Perguruan Tinggi Agama negeri
(PTAN), 219 Perguruan Tinggi Agama Swasta (PTAS), dan 60 Pergu-
ruan Tinggi Kedinasan (PTK). Dari jumlah tersebut baru 2.5% yang
telah diakreditasi oleh BAN-PT. Sedangkan jumlah program studi
sebanyak 17128 dan yang telah terakreditasi mencapai 54.2%. Jum-
lah perguruan tinggi dan program studi tersebut diperkirakan akan
meningkat sesuai dengan peningkatan animo masyarakat untuk
masuk perguruan tinggi. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan per-
guruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dari
82 PTN pada tahun 2008 menjadi 83 PTN dan dari 2819 PTS menjadi
2.909 PTS. Sementara itu, kualitas perguruan tinggi tersebut sangat
beragam baik dari sisi penyelenggaraan, proses, sarana dan prasarana,
PENGEmBANGAN STANdAR SARANA PRASARANAPENdIdIKAN TINGGI: PROGRAm SARjANA
Januari 2010 © BSNP
53
serta lulusannya. Keragaman kondisi sarana dan prasarana Perguruan
Tinggi dapat dilihat mulai dari sarana dan prasarana yang sangat layak
sampai pada yang sangat tidak layak. Misalnya, ada Perguruan Tinggi
yang diselenggarakan di Rumah Toko (Ruko), di rumah, tidak memiliki
laboratorium, tidak memiliki ruang terbuka dan banyak lagi. Kondisi
ini sudah barang tentu akan merugikan peserta didik karena tidak
menerima layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
Rendahnya mutu pendidikan tersebut di atas disebabkan antara
lain sarana dan prasarana yang belum memadai. Hal ini karena be-
lum adanya kriteria minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi
yang menjadi acuan dari setiap perguruan tinggi dalam penyeleng-
garaan program pendidikan. Atas dasar kenyataan itu, perlu disusun
standar sarana dan prasarana perguruan tinggi di Indonesia, agar ke-
beradaan sarana dan prasarana mampu mendukung pembelajaran
dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Standar sarana dan
prasarana pendidikan tinggi merupakan salah satu dari delapan
standar pendidikan yang harus disiapkan oleh Badan Standar Nasio-
nal Pendidikan (BSNP) berdasarkan amanat yang dituangkan dalam
UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup perguru-
an tinggi yang berbentuk sekolah tinggi, institut, dan universitas yang
menyelenggarakan pendidikan akademik pada jenjang sarjana S1.
B| Landasan Penyusunan Standar 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasio-
nal Pendidikan
4. Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
54
C| Tujuan dan Fungsi Standar Tujuan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi adalah
untuk:
1. Menentukan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana mini-
mal yang harus dimiliki perguruan tinggi dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya.
2. Mendukung tercapainya mutu pendidikan.
Fungsi standar sarana dan prasarana adalah sebagai acuan
dasar yang bersifat nasional bagi semua pihak yang berkepentingan
dalam:
1. Perencanaan dan perancangan sarana dan prasarana,
2. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasara-
na,
3. Pengawasan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana.
d| Hasil yang dicapaiKegiatan ini menghasilkan naskah akademik dan standar sara-
na dan prasarana perguruan tinggi yang berbentuk sekolah tinggi,
institut, dan universitas yang menyelenggarakan pendidikan akade-
mik pada jenjang sarjana S1.
E| Tim Ahli 1. Anggota BSNP
No Nama Asal Institusi
1 Edy Tri Baskoro, Prof. Dr (Koordinator) ITB
2 Suharsono, Dr., MM., M.Pd STIBA
3 Bambang Soehendro, Prof.Dr UGM
4 Zaki Baridwan, Prof. Dr UGM
5 Anggani Sudono, Dr Al-Izhar
6 Weinata Sairin, Pdt., M.Th LAI
7 Komaruddin Hidayat, Prof. Dr UIN Jakarta
PENGEmBANGAN STANdAR SARANA PRASARANAPENdIdIKAN TINGGI: PROGRAm SARjANA
Januari 2010 © BSNP
55
2. Tim Ahli No Nama Instansi Keterangan
1. Bambang Suryadi, Ph.D UIN Jakarta/Psikologi Ketua
2. Drs. Moerdiyanto, MPd. MM. UNY/Ekonomi Wakil Ketua
3. Paramita Atmodiwiryo, March. Ph.D UI/Arsitek Sekretaris
4. Ir. Eko Purnomo, MS.Arch.S ITB/Arsitek Anggota
5. Dr. Suyanta UNY/Fisika Anggota
6. Prof. Dr. Munoto Unesa/Teknik Anggota
7. Dra. Indun Lestari Setyono, M.Psi Unpad/Psikologi Anggota
8. Ari Moesriami Barmawi, Ph.D STT TELKOM Anggota
9. Dr. Ahmad Rum Bismar, M.Pd UNM/Olahraga Anggota
10. Prof. Dr. Hamam Hadi UGM/Kedokteran Anggota
11. Dr. Danny Meirawan UPI/Teknik Anggota
12. Drs. Nathan Hendarto, PhD Unnes/MIPA Anggota
13. Dr. Ir. Yazid Bindar,M.Sc ITB/Teknik Kimia Anggota
14. Ir. Denni Zulkaidi, MUP ITB/Teknik Planologi) Anggota
15. Drs. Zulfikar Zen, MA UI/Perpustakaan Anggota
16. Prof. Dr. Thamrin Abdullah UNJ/Ekonomi Anggota
17. Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi UI Anggota
18. Dr. Gaguk Margono UNJ/Matematika Anggota
19. Prof. Dr. Anita Yuliati,drg.,M.kes UNAIR/Kedokteran Gigi Anggota
F| metode Penyusunan Standar Penyusunan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi di-
lakukan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar
isi, dan standar proses untuk pendidikan tinggi. Standar sarana dan
prasarana minimum juga mempertimbangkan perubahan paradig-
ma pendidikan tinggi, dan pengelolaan badan hukum pendidikan
tinggi di Indonesia. Selain itu, Untuk mencapai kompetensi minimum
lulusan setiap program studi, maka Standar kompetensi minimum
dari Badan Akreditasi Nasional (BAN), perguruan tinggi dan asosiasi
profesi terkait juga menjadi pertimbangan untuk menentukan sara-
na dan prasarana minimum yang harus disediakan. Selain memper-
timbangkan standar dan ketentuan penyediaan sarana dan prasa-
rana minimum yang telah ada di Indonesia (yang ditetapkan oleh
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
56
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi), sumber literatur mengenai
pedoman/standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi di negara
lain juga dikaji untuk memperoleh gambaran standar yang berlaku
di negara maju. Kajian teoretis akan kebutuhan sarana dan prasarana
pendidikan tinggi dilakukan dengan memperhatikan aspek psikolo-
gis perkembangan kejiwaan peserta didik dan proses kegiatan pem-
belajaran pada umumya, serta keahlian pada disiplin ilmu masing-
masing pada khususnya. Secara ringkas metode penyusunan standar
tersebut dapat diilustrasikan dalam diagram berikut ini.
B adan S tandar N asional P endid ikan
Validasi & Uji Publik
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PT
Paradigma Pembelajaran
K erangka S tandar
K om ponen S arana dan P rasarana
S pesifikas i S tandar
RANCANGAN STANDAR SARANA & PRASARANA
PENDIDIKAN TINGGI
S tandar P end id ikan:• S tandar K om petensi Lu lusan
• S tandar Is i• S tandar P roses
• S tandar K om petensi o leh P T dan A sosias i P ro fes i
P rins ip-prins ip S tandar
K a jian Teoritis S tandar
A turan tentangP em bukaan P T
K aji B and ing S arana danP rasarana P T
K ondis i N yata S arana danP rasarana P T d i Indonesia
FungsiPendidikan Tinggi
A kred itas i B A N P T
P edom an S arana & P rasarana P T
METODE PENYUSUNAN STANDAR
G| Tahapan Penyusunan Standar Kegiatan penyusunan standar sarana dan prasarana pendidikan
tinggi terdiri atas sembilan tahapan. Diawali dengan penyusunan
desain dimana seluruh tim ahli melakukan brainstorming untuk
mendapatkan gambaran awal tentang draf standar sarana dan pra-
PENGEmBANGAN STANdAR SARANA PRASARANAPENdIdIKAN TINGGI: PROGRAm SARjANA
Januari 2010 © BSNP
57
sarana tersebut. Pada tahapan ini, Ketua BSNP memaparkan standar
nasional pendidikan, peran, fungsi dan wewenang BSNP. Sedang-
kan anggota BSNP yang menjadi koordinator kegiatan menjelaskan
peran dan fungsi tim ahli dalam penyusunan panduan penilaian
pendidikan kesetaraan sehingga terwujud persamaan persepsi dan
langkah di kalangan tim penyusun panduan. Kegiatan ini diseleng-
garakan di Jakarta, dari tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2009.
Kegiatan kedua adalah kajian bahan dasar, diselenggarakan di Ja-
karta dari tanggal 14-16 Maret 2009. Kajian bahan dasar meliputi ka-
jian aspek yuridis dan empiris yang meliputi data-data dari lapangan
dan intansi terkait seperti BAN-PTdan DIKTI. Berdasarkan bahan
dasar yang terkumpul, tim menyusun draf standar (tahapan ketiga)
yang berlangsung dari tanggal 24-26 April 2009 di Jakarta.
Pada tahapan keempat yang berlangsung dari tanggal 15-17
Mei 2009 di Jakarta, tim ahli mengundang 16 reviewer untuk mene-
laah dan member masukan terhadap draf standar tersebut. Reviewer
tersebut berasal dari Jakarta (8 orang), dalam Jawa (6 orang), dan
luar Jawa (2 orang). Berdasarkan masukan dari para reviewer, tim ahli
melakukan perbaikan dan penyempurnaan draf. Kemudian ketua,
wakil ketua, dan sekretaris tim ahli memaparkan draf tersebutu dalam
rapat pleno BSNP (26 Mei 2009) untuk mendapatkan pandangan dan
masukan dari seluruh anggota BSNP.
Kegiatan kelima adalah validasi draf standar sarana dan prasa-
rana pendidikan tinggi di 15 provinsi (4 dalam Jawa dan 11 luar
Jawa) dari tanggal 27-29 Juni 2009. Di masing-masing provinsi meli-
batkan 3 orang dari tim ahli dan 40 peserta dari berbagai program
studi di perguruan tinggi. Tujuan kegiatan validasi ini adalah untuk
mendapatkan masukan, kritikan dan saran guna menyempurnakan
draft standar.
Pada tahapan berikutnya, masukan dan saran yang telah ter-
kumpul melalui kegiatan validasi tersebut dianalisis oleh tim ahli
pada tanggal 29-31 Juli 2009 di Jakarta. Tahap berikutnya adalah
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
58
pembahasan draf standar dengan unit utama pada tanggal 11-13
September 2009. Tahapan ini melibatkan 16 reviewer, dari unit ter-
kait, diantaranya Direktorat Akademik (DIKTI) dan Direktorat Pendi-
dikan Islam Departemen Agama.
Sebelum dilakukan uji publik draf stadar tersebut dipresentasi-
kan dalam rapat pleno BSNP pada tanggal 13 Oktober 2009. Uji pub-
lik (tahapan kedelapan) yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal
24-26 Oktober melibatkan 50 peserta dari 25 provinsi. Mereka me-
wakili berbagai unsur, misalnya unsur program studi pada perguruan
tinggi negeri dan swasta, asosiasi profesi, Ditjen DIKTI, Biro Hukum
Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Pembinaan Agama De-
partemen Agama, dan praktisi pendidikan.
Berdasarkan masukan dan saran dari peserta uji public, tim ahli
melakukan revisi dan perbaikan draf standar. Tahapan ini merupakan
tahapan terakhir yang disebut sebagai finalisasi draf standar sara-
na dan prasarana pada tanggal 14-16 Oktober 2009 di Jakarta. Se-
cara singkat, sembilan tahapan kegiatan tersebut dipaparkan dalam
matrik sebagai berikut.
No Kegiatan Waktu Tempat
1 Penyusunan Desain 26-28 Februari 2009 Jakarta
2 Kajian Bahan Dasar 14-16 Maret 2009 Jakarta
3 Penyusunan Draf Standar 24-26 April 2009 Jakarta
4 Reviu dan Perbaikan Draf Standar Reviwer: DKI Jakarta 8, Dalam Jawa 6, dan Luar Jawa 2
15-17 Mei 2009 Jakarta
Presentasi draf di BSNP 26 Mei 2009 BSNP
5 Validasi Draf Standar 15 Provinsi (4 dalam Jawa dan 11 luar Jawa). Peserta daerah: 40 orang Panitia daerah: 5 orang Anggota/Tim Ahli : 3 orang
27-29 Juni 2009 Daerah
6 Analisis Hasil Validasi Draf Standar 29-31 Juli 2009 Jakarta
PENGEmBANGAN STANdAR SARANA PRASARANAPENdIdIKAN TINGGI: PROGRAm SARjANA
Januari 2010 © BSNP
59
No Kegiatan Waktu Tempat
7 Pembahasan Draf Standar dengan Unit Utama Reviwer: DKI Jakarta 8, Dalam Jawa 6, dan Luar Jawa 2
11-13 September 2009 Jakarta
Presentasi di BSNP 13 Oktober 2009 Jakarta
8 Uji Publik Draf Standar Undangan 25 Provinsi @ 2 orang
24-26 Oktober Jakarta
9 Finalisasi Standar 14-16 Oktober 2009 Jakarta
H| Hambatan dan Solusi Salah satu hambatan yang dihadapi dalam penyusunan standr
sarana dan prasarana pendidikan tinggi ini adalah beragamnya pro-
gram studi yang ada di perguruan tinggi sementara jumlah tim ahli
sangat terbatas. Dengan pengertian lain, keanggotaan tim ahli tidak
sebanding dengan jumlah program studi yang ada. Akibatnya terjadi
beberapa kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang sarana
dan prasarana yang diperlukan untuk program studi dimaksud. Hal
ini diatasi dengan mengundang representative dari program studi
tersebut pada acara validasi, pembahasan dengan unit utama, dan
uji publik.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
60
PENGEmBANGAN STANdAR PENdIdIKAN ANAK USIA dINI Januari 2010 © BSNP
BAB 5. PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
A| Pendahuluan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada
anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun dilakukan melalui
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan
dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiap-
an dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
PAUD dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal
maupun non formal. PAUD formal adalah Taman Kanak-Kanak (TK)
dan Raudhatul Athfal (RA) untuk anak usia 4-6 tahun. PAUD non for-
mal meliputi Taman Penitipan Anak (TPA) untuk anak usia 0-2 tahun,
Kelompok Bermain (KB) untuk anak usia 2-4 tahun, dan Satuan PAUD
sejenis.
Selama ini masyarakat telah menunjukkan kepedulian terha-
dap masalah pengasuhan dan pendidikan anak usia dini dengan
berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang
ada. Namun demikian pengelolaan, pelayanan, dan pola pembinaan
PAUD masih bervariasi. Untuk memberikan pelayanan yang berkua-
litas sesuai dengan kebutuhan anak, maka disusunlah Standar PAUD
sebagai acuan dasar.
Agar dapat dilakukan pembinaan dan pengelolaan pendidikan
anak usia dini, khususnya melalui jalur formal, yang berbentuk TK/RA,
63
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
diperlukan adanya standar pendidikan Taman Kanak-kanak. Naskah
akademik ini bertujuan memberikan landasan yang kokoh bagi ter-
selenggaranya pendidikan Taman Kanak-kanak yang mampu meng-
hantarkan anak usia 4-6 tahun mencapai tingkat pencapaian per-
kembangan yang diharapkan.
B| Landasan Penyusunan Standar Untuk memberikan landasan yang kokoh bagi penyelenggaran
pendidikan Taman Kanak-kanak, berikut ini disajikan sejumlah lan-
dasan yuridis, baik yang dihasilkan pemerintah maupun kesepakatan
berbagai Negara berkenaan dengan pentingnya pendidikan bagi
anak.
a. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidi-kan Nasional
Pasal 1 Butir 14 “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan
yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia
enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembang-
an jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam me-
masuki pendidikan lebih lanjut.”
Pasal 28(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jen-
jang pendidikan dasar.
(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui
jalur pendidikan formal, nonformal, dan/ atau informal.
(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal
berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA),
atau bentuk lain yang sederajat.
(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal
berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak
(TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
64
PENGEmBANGAN STANdAR PENdIdIKAN ANAK USIA dINI Januari 2010 © BSNP
(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal
berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang
diselenggarakan oleh lingkungan.
(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
b. deklarasi dakar Tentang Pendidikan Untuk Semua(1) Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan
dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak
yang sangat rawan dan kurang beruntung.
(2) Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak,
khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan su-
lit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai
akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas
dan wajib dengan kualitas baik.
(3) Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan men-
jamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang
diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama
dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (life skills)
yang penting.
c. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Pasal 29(1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:
a. kualifikasi akdemik minimum difloma empat (D-IV)
atau sarjana (S1)
b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendi-
dikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi;
dan
c. sertifikat profesi guru untuk PAUD.
65
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
Pasal 30(1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru
kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing
satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
Pasal 38(1) Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi:
a. Berstatus sebagai guru TK/RA;
b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi seba-
gai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;
c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya
3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausa
C| Tujuan dan Fungsi Standar Tujuan penyusunan standard PAUD adalah memberikan acuan
bagi penyelenggara PAUD baik yang berbentuk formal (Tman Kanak-
Kanak atau TK dan Raudhatul Athfal atau RA) maupun yang nonfor-
mal (Tempat Penitipan Anak atau TPA dan Kelompok Bermain atau
KB) dalam menyelenggarakan program pembelajaran di masing-ma-
sing lembaga.
Standar PAUD ini berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan PAUD
yang bermutu.
d| Hasil yang dicapaiKegiatan ini menghasilkan naskah akademik dan standar PAUD
yang terdisi atas empat standar, yaitu Standar Tingkat Pencapaian
Perkembangan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar
Program, dan Standar Layanan. Masing-masing aspek dijelaskan se-
cara singkat sebagai berikut.
66
PENGEmBANGAN STANdAR PENdIdIKAN ANAK USIA dINI Januari 2010 © BSNP
Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan berisi tentang
kaidah tumbuh kembang anak. Secara psikologis anak tumbuh dan
berkembang malalui tahapan-tahapan perkembangan yang ber-
langsung secara berurutan dan kerkesinambungan. Tingkat perkem-
bangan yang dicapai anak usia dini menjadi dasar pencapaian per-
kembangan pada tahap berikutnya.
Menurut standar PAUD tersebut, tingkat pencapaian perkem-
bangan disusun berdasarkan kelompok usia anak, yaitu usia 0 - < 2
tahun, 2 - < 4 tahun, dan 4 - < 6 tahun. Pengelompokan usia 0 - < 1
tahun dilakukan dalam rentang tiga bulanan karena pada tahap usia
ini, perkembangan anak berlangsung sangat pesat. Sedangkan untuk
usia 1 - <2 tahun dikelompokkan dalam rentang enam bulanan karena
pada tahap usia ini perkembangan anak berlangsung tidak sepesat
usia sebelumnya. Untuk kelompok usia selanjutnya, pengelompokan
dilakukan dalam rentang waktu pertahun. Secara singkat pengelom-
pokan usia anak ini dapat dilihat dalam tabel berikut.
No Tahap Usia 0 - < 2 Bentuk Pendidikan Jenis Pendidikan
1 <3 bulan Taman Penitipan Anak Non Formal
2 3 - < 6 bulan
3 6 - < 9 bulan
4 9 - < 12 bulan
5 12 - < 18 bulan
6 18 - < 24 bulan
Tahap Usia 2 - < 4 tahun
1 2 - < 3 tahun Kelompok Bermain Non Formal
2 3 - < 4 tahun
Tahap Usia 4 - < 6 tahun
1 4 - < 5 tahun Taman Kanak-Kanan/Raudhatul Athfal
Formal
2 5 - < 6 tahun
Pendidik anak usia dini adalah tenaga professional yang memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dalam meren-canakan, melaksanakan, dan menilai program serta membimbing,
67
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
memotivasi, memfasilitasi kegiatan pengasuhan dan pendidikan anak didik. Pendidik PAUD terdiri atas guru PAUD, Tutor PAUD, dan Pengasuh PAUD. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini. Dalam draf standar tersebut juga disebutkan kualifi-kasi dan kompetensi untuk masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan.
Standar Program memuat standar tentang kegiatan pengasu-
han dan pendidikan di lembaga satuan PAUD. Standar program me-
liputi perencanaan, pelaksanaan/proses, dan penilaian dalam upaya
melaksanakan rangsangan/stimulasi sesuai dengan kebutuhan dan
usia anak untuk memperoleh tingkat pencapaian perkembangan.
Perencanaan program dilakukan oleh guru/tutor PAUD yang
mencakup tujuan, isi, dan rencana pengelolaan program, yang di-
susun dalam Rencana Kegiatan Hatian/Mingguan/Tahunan. Pelak-
sanaan program berisi tentang proses kegiatan pengasuhan dan
pendidikan yang dirancang berdasarkan pengelompokan usia anak,
dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan anak dan
jenis layanan PAUD yang diberikan. Penilaian merupakan rangkaian
kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengolahan data perkem-
bangan anak dengan menggunakan metode dan instrumen yang
sesuai.
Standar layanan berisi tentang acuan fasilitas dan aktifitas yang
mendukung terlaksananya seluruh kegiatan pengasuhan dan pen-
didikan anak usia dini sehingga membantu anak mencapai tingkat
pencapaian perkembangannya. Standar layanan meliputi sarana dan
prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan.
68
PENGEmBANGAN STANdAR PENdIdIKAN ANAK USIA dINI Januari 2010 © BSNP
E| Tim Ahli
1. Anggota BSNP No Nama Instansi
1 Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo,M.Pd., Kons BSNP
2 Prof. Dr. Edy Tri Baskoro BSNP
3 Prof. Dr. Bambang Soehendro BSNP
4 Dr. Anggani Sudono, MA (Koordinator) BSNP
5 Prof.Dr. Fawzia Aswin Hadis BSNP
2. Tim Ahli No Nama Instansi
1. Dr. Sudjarwo Singowidjojo, M.Sc Direktorat PAUD
2. Drs. Sukiman, M.Pd Direktorat PAUD
3. Dra. Enah Suminah, M.Pd Direktorat PAUD
4. Beryana Evridawat,S.Pt Direktorat PAUD
5.Drs. Didik Perangbakat Direktorat Pembinaan
TKdan SD
6.Drs. Masykur, MM Direktorat Pembinaan TK
dan SD
7.Dr. Kama Abdul Hakam Direktorat Pembinaan TK
dan SD
8.Drs. Mulyadi,M.Pd Direktorat Pembinaan TK
dan SD
9. Erry Utomo Pusat Kurikulum
10. Dra. Yuke Indrati Pusat Kurikulum
11. Ir. Hj. Victoria Elisnah Hanah, M.Pd Departemen Agama
12. Dr. Sastra Juanda Departemen Agama
13. Drs. Kaharuddin Arafah,M.Si UNM
F| Tahapan Penyusunan Standar Secara singkat tahapan penyusunan sandar PAUD dapat dilihat
dalam table berikut ini.
69
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
No Kegiatan Tanggal Tempat
1 Penentuan prinsip danpembuatan frame work standard PAUD
23 Mei 2009 Jakarta
2 Pembuatan draf I 9-11 Juni 2009 Jakarta
3 Pembuatan draft II (mengundang TK/SD dan PAUD)
15-17 Juni 2009 Jakarta
4 Persiapan pembuatan draf standar PAUD 6-7 Juli 2009 Jakarta
5 perbaikan dan persiapan draf standar PAUD
13-14 Juli 2009 Jakarta
6 Uji public standar PAUD 22 Juli 2009 Jakarta
7 Revisi standard PAUD 27 Juli 2009 Jakarta
8 finalisasi draf standar PAUD 29 Juli 209 Jakarta
G| RefleksiUsia dini merupakan usia yang sangat penting bagi perkem-
bangan anak. Pada usia ini anak mengalami pertumbuhan dan
perkembangan fisik dan mental yang sangat pesat. Inilah yang dise-
but dengan masa keemasan (golden age) yang sangat menentukan
perkembangan anak pada masa depan. Dengan adanya standar
PAUD ini akan mempermudah pada tataran implementasi PAUD di
lapangana yang selama ini sangat variatif. Dengan demikian akan
ada kejelasan, kesamaan persepsi dan langkah, serta tindakan di ka-
langan guru-guru PAUD. Harapan dan keinginan masyarakat yang
sudah lama menanti kehadiran standar ini dapat terpenuhi.
70
BAB 6 UPDAtiNg StANDAr PEmbiAyAAN PENgEmbANgAN iNDEkS biAyA PENDiDikAN
Badan Standar Nasional Pendidikan
71
UPdATING STANdAR PEmBIAyAAN PENGEmBANGAN INdEKS BIAyA PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
BAB 6. UPDATING STANDAR PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN INDEKS BIAYA PENDIDIKAN
I| PENdAHULUANVisi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan
sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberday-
akan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi ma-
nusia yang berkualitas. Pendidikan nasional berfungsi mengembang-
kan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pelaksanaan pendidikan nasional yang memenuhi standar
kualitas membutuhkan sumber daya pendidikan yang standar yang
meliputi: pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pen-
didikan, bahan dan peralatan pengajaran, dan lain sebagainya. Ke-
butuhan sumber daya tersebut berimplikasi pada kebutuhan biaya.
Sumber daya standar akan memiliki implikasi pada biaya pendidikan
yang standar.
II| TUjUAN dAN mANFAAT1. Memenuhi ketentuan PP No. 19 Tahun 2005 Bab IX pasal 62 ten-
tang Standar Pembiayaan.
73
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
2. Secara umum indeks biaya pendidikan ini dapat digunakan seb-
agai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam menentukan dan mengalokasikan sumber
dana yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku.
III| TIm AHLI Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Standar Nasional
Pendidikan Nomor 0001/SK/BSNP/II/2009 tanggal 5/2/2009 tentang
Tim Ahli Standar Pembiayaan telah disusun Tim Penyusun Indeks Bi-
aya Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SLB yang terdiri
atas anggota-anggota dari berbagai kalangan, yaitu dari kalangan
akademisi yang menguasai pembiayaan pendidikan, pendidikan
umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan luar biasa; Badan Pene-
litian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, dan
Badan Pusat Statistik.
Susunan Tim Standar Biaya adalah sebagai berikut
ANGGOTA BSNPNO NAmA INSTANSI ASAL
1 Prof. Dr. Zaki Baridwan (Koordinator) UGM Yogyakarta
2 Prof.Dr. Edy Tri Baskoro ITB Bandung
3 Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H.,LLM Univ. Parahiyangan Bandung
4 Dr. Teuku Ramli Zakaria UIN-Hidayatullah Jakarta
5 Prof. Dr.dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG. UI Jakarta
74
UPdATING STANdAR PEmBIAyAAN PENGEmBANGAN INdEKS BIAyA PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
TIm AHLI
NO NAmA jABATAN INSTANSI BIdANG
KEAHLIANNO HP
1 Dr. Moch. Alip Ketua Univ Negeri Yogyakarta
Pendidikan Kejuruan
0818277331
2 Dr. Khomsiyah Wakil Ketua
Univ. Trisakti Pembiayaan pendidikan
0818892975
3 Halmawati, SE. M.Si Sekretaris Univ.Negeri Padang
Pembiayaan pendidikan
0815 925 2374
4 Dr. Made Gede Wirakusuma, SE, M.Si.
Anggota Udayana Pembiayaan pendidikan
08123676636
5 Dr. Eddi Mashuri, MM Anggota Direktorat Pembinaan SMK Depdiknas
Pendidikan Kejuruan
085219350337
6 Dra. Trie Widayati., M.Pd.
Anggota Direktorat PSLB Depdiknas
Pendidikan Luar Biasa
0811158194
7 Ir. Riduan, Msi Anggota Biro Pusat Statistik
Statistik/Indeks
08128926920
8 C.D Fajarini, SE. M.Si Anggota Balitbang Depdiknas
Pembiayaan pendidikan
081310262816
9 Maryatun Sanusi, SE Anggota Biro Keuangan Depag
Pembiayaan pendidikan
0811 174 893
10 Dra. Sri Kusumawati Anggota BPS Statistik/Indeks
0811957567
11 Dr. Mega Iswari, M.Pd.
Anggota Univ. Negeri Padang
Pendidikan Luar Biasa
081322684861
12 Faizal Makhrus, S.Kom.
Anggota Teknologi Informasi (Programmer)
08192550136
13 Drs. Lutfi Baraja, Ak, MBA
Anggota Univ. Trisakti Pembiayaan pendidikan
081319541588
14 Umar Alhabsyi, ST.CISA
Anggota PP Multi Media Solusi Prima
Teknologi Informasi (Programmer)
08156223734
75
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
IV| TAHAPAN KEGIATAN
NO TANGGAL KEGIATAN TEmPAT PESERTA OUTPUT
1.
11-13 Februari
Menyusun rencana kegiatan dan mengkaji bahan dasar
Jakarta BSNP + Tim Ahli
Jadwal dan rencana kegiatan
2. 11-13 Maret Menyusun desain studi
Jakarta BSNP + Tim Ahli
Outline naskah akademik dan desian studi
3. 11-13 April Menyusun instrumen/kuesioner indeks biaya pendidikan
Jakarta BSNP + Tim Ahli
Kisi-kisi dan Instrumen
4. 6-8 Mei Pengumpulan data
24 kota (di 24 Provinsi)
BSNP + Tim Ahli
Data lapangan
5. 10-12 Juni Pengolahan data Jakarta BSNP + Tim Ahli
Data olahan siap dianalisis
6. 24-26 Juni Analis data Jakarta BSNP + Tim Ahli
Draft Indeks biaya pendidikan per kabupaten
7. 9-11 Juli Penyusunan draft
Jakarta BSNP + Tim Ahli
Naskah akademik & Draft laporan penyusunan indeks biaya pendidikan.
8. 29-31 Juli Review draft Jakarta BSNP + Tim Ahli
Draft Indeks Biaya Pendidikan
9. 10-15 Agustus
Validasi draft 4 Provinsi (DKI Jakarta, Kaltim, Sulut, dan Jatim)
BSNP + Tim Ahli
Daftar masukan untuk penyem purnaan Draft Standar
10. 7-9 Oktober Lokakarya dengan unit utama
Jakarta BSNP + Tim Ahli
Kumpulan masukan dari Unit Utama
11. 23-25 Oktober
Finalisasi indeks Jakarta BSNP + Tim Ahli
Draft final untuk direkomendasikan
12. 30 Okt-1Nov Rekomendasi indeks
Jakarta BSNP + Tim Ahli
Draft permen
76
UPdATING STANdAR PEmBIAyAAN PENGEmBANGAN INdEKS BIAyA PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
V| HASIL yANG dIPEROLEHKegiatan ini menghasilkan naskah akademik indeks biaya pen-
didikan sebagai berikut.
1. PENdAHULUAN1.1 Latar Belakang
Pada tahun 2006, Tim Standar Biaya Pendidikan telah me-
nyelesaikan penghitungan kebutuhan biaya pendidikan yang
terdiri dari biaya personalia dan non personalia untuk tingkat
satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, khusus untuk DKI.
Sedangkan untuk standar biaya pendidikan diluar wilayah DKI
menggunakan pendekatan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
Pada tahun 2007, Tim Standar Biaya Pendidikan melakukan
revisi terhadap standar biaya tersebut dan melakukan penghi-
tungan standar biaya pendidikan SLB untuk 5 jenis ketunaan
dan SMK untuk 34 bidang keahlian. Standar biaya pendidikan di
luar wilayah DKI yang semula hanya menggunakan pendekatan
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) ditambah dengan pendekat-
an Indeks Harga Konsumen (IHK).
Pada tahun 2008 dilakukan revisi terhadap standar biaya
pendidikan SLB dan SMK yang hanya dibatasi pada biaya opera-
sional non personalia. Khusus untuk SMK penghitungan biaya
pendidikan diperluas untuk 76 program keahlian.
Penggunaan IKK dan IHK sebagai pendekatan penghitung-
an biaya pendidikan untuk kabupaten/kota di luar DKI dianggap
kurang tepat. IKK merupakan indeks spasial yang dihitung ber-
dasarkan barang/jasa yang digunakan di sektor bangunan/kon-
struksi, sedangkan IHK merupakan indeks yang bersifat tempo-
ral atau periodikal yang menggambarkan perkembangan harga
antar waktu untuk daerah yang sama.
Dalam rangka melakukan penghitungan biaya pendidikan
untuk kabupaten/kota di luar DKI diperlukan indeks yang bersi-
77
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
fat spasial yang dapat menggambarkan perbandingan tingkat
kemahalan barang/jasa yang dibutuhkan dalam penyelengga-
raan pendidikan, khususnya pada biaya operasional pendidikan
antar daerah. Oleh karena itu, pada Tahun 2009, tim standar biaya
memfokuskan kegiatannya untuk menyusun Indeks Biaya Pen-
didikan (IBP) di tingkat kabupaten/kota melalui pengembangan
data base standar biaya pendidikan.
1.2 Tujuan
1) Memperoleh IBP tahun 2009 khususnya biaya operasional
pendidikan non personalia yang didasarkan pada standar
biaya pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB dan SMK
untuk setiap kabupaten/kota.
2) Membuat data base standar biaya pendidikan untuk “up
dating” IBP.
1.3 Ruang Lingkup
IBP dihitung untuk 85 kabupaten/kota di 24 provinsi di In-
donesia berdasarkan biaya operasional pendidikan non perso-
nalia pada setiap tingkat satuan pendidikan yaitu SD/MI, SMP/
MTS, 3 jurusan di SMA/MA, 5 jenis ketunaan di SDLB, 5 jenis ke-
tunaan di SMPLB, 4 jenis ketunaan di SMALB, dan 75 Program
Keahlian di SMK.
1.4 Manfaat
IBP digunakan sebagai dasar penetapan besarnya biaya
operasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota di seluruh
Indonesia.
2. KERANGKA TEORI2.1 Pengertian Indeks
Secara umum indeks dibagi dalam 2 jenis yaitu indeks
yang bersifat spasial dan temporal. Indeks yang bersifat spasial
merupakan indikator perbandingan antar wilayah, sedangkan
indeks yang bersifat temporal atau periodikal merupakan indi-
78
UPdATING STANdAR PEmBIAyAAN PENGEmBANGAN INdEKS BIAyA PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
kator perbandingan antar waktu pada wilayah yang sama.
2.2. Model Indeksing
Model-model indeks yang ada di Indonesia terdiri dari be-
berapa contoh model yang bersifat spasial dan temporal. Con-
toh model indeks spasial adalah sebagai berikut :
1) Indeks Pembangunan manusia (IPm)
IPM merupakan indeks komposit dan disusun dari
tiga komponen: (1) lamanya hidup, diukur dengan harap-
an hidup pada saat lahir; (2) tingkat pendidikan, diukur de-
ngan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk
dewasa dan rata-rata lama sekolah; dan (3) tingkat kehi-
dupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita
yang telah disesuaikan.
2) Indeks Pembangunan jender (IPj) IPJ dihitung dari variabel yang sama dengan peng-
hitungan IPM. Perbedaannya adalah bahwa dalam peng-
hitungan IPJ, rata-rata pencapaian usia harapan hidup,
tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan
mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perem-
puan dan laki-laki.
3) Indeks Pemberdayaan jender (Idj) IDJ disusun dari tiga komponen yaitu (1) keterwakilan
di parlemen, (2) pengambilan keputusan, dan (3) distribusi
pendapatan.
4) Indeks Kemiskinan manusia (IKm) IKM merupakan kombinasi dari berbagai dimensi
kemiskinan manusia yang dianggap sebagai indikator inti
dari ukuran keterbelakangan (deprivasi) manusia. Indeks
ini disusun dari tiga indikator yaitu (1) penduduk yang
diperkirakan tidak berumur panjang, (2) ketertinggalan
dalam pendidikan, dan (3) keterbatasan akses terhadap
pelayanan dasar. Indikator yang pertama diukur dengan
79
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
peluang suatu populasi untuk tidak bertahan hidup sam-
pai umur 40 tahun. Indikator kedua diukur dengan angka
buta huruf penduduk usia dewasa (15 tahun ke atas). Ada-
pun keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar terdiri
dari variabel berikut ini.
(1) Persentase penduduk tanpa akses terhadap air ber-
sih.
(2) Persentase penduduk yang tidak memiliki akses ke
sarana kesehatan.
(3) Persentase anak berumur 5 tahun ke bawah (Balita)
dengan status gizi kurang.
5) Indeks disparitas Tingkat Hidup Antar Propinsi (IdT-HAP)
IDTHAP adalah indeks komposit dari beberapa indi-
kator sosial ekonomi yang mengukur posisi relatif suatu
propinsi terhadap DKI Jakarta. Indikator-indikator tersebut
meliputi: (1) Indikator Perumahan, (2) Indikator Pendidikan,
(3) Indikator Ketenagakerjaan, (4) Indikator Kesehatan, dan
(5) Indikator Kesenangan/Sosial Budaya.
6) Indeks Industrialisasi Antar Propinsi (IIAP) IIAP adalah indeks komposit dari beberapa varia-
bel input dan output perusahaan industri pengolahan.
IIAP berkontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini yang di-
percaya turut mempengaruhi tingkat industrialisasi di se-
tiap propinsi.
Variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut.
- Produktivitas tenaga kerja yaitu nilai tambah per
tenaga kerja
- Efisiensi, yang didefinisikan sebagai output dibagi in-
put
- Persentase penggunaan bahan baku impor
80
UPdATING STANdAR PEmBIAyAAN PENGEmBANGAN INdEKS BIAyA PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
- Persentase produksi yang diekspor
- Persentase realisasi produksi terhadap kapasitas ter-
pasang
- Rata-rata tenaga kerja perusahaan
- Rata-rata nilai tambah perusahaan
- Kontribusi nilai tambah sektor industri pengolahan
terhadap PDRB
- Total nilai tambah
- Jumlah tenaga kerja
- Persentase jumlah perusahaan industri pengolahan
7) Paritas daya Beli (Purchasing Power Parity / PPP) PPP adalah ukuran daya beli suatu daerah terhadap
daerah lain. Untuk saat ini di Indonesia dilakukan berdasar-
kan daya beli daerah Jakarta Selatan, yaitu daerah yang
mempunyai daya beli paling tinggi, terhadap daya beli
daerah lain yang didasarkan pada harga 27 komoditas.
8) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) IKK adalah angka indeks yang menggambarkan per-
bandingan nilai barang/jasa yang tercakup dalam paket
komoditas IKK pada suatu kabupaten/kota atau provinsi
terhadap nilai di kabupaten/kota atau provinsi lain. Sesuai
dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai
indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan per-
bandingan harga untuk wilayah yang berbeda pada peri-
ode waktu tertentu.
Sementara itu contoh indeks temporal adalah sebagai berikut:
1) Indeks Tendensi Bisnis (ITB) ITB adalah indikator yang memberikan informasi
mengenai keadaan bisnis dan perekonomian dalam jang-
ka pendek. Informasi yang dikumpulkan melalui Survei
Tendensi Bisnis adalah perkembangan dunia bisnis secara
umum dalam 3 bulan berjalan dibanding 3 bulan sebelum-
81
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
nya dan prospeknya untuk 3 bulan mendatang. Informasi
yang diperoleh dipakai untuk menilai keadaan bisnis tiga
bulan mendatang.
ITB terdiri dari dua jenis indeks yaitu Indeks Indikator
Kini dan Indeks Indikator Mendatang. Indeks Indikator Kini
merupakan indeks komposit dari beberapa indeks variabel
yang dapat mengidentifikasi secara umum tentang kondi-
si perusahaan dan bisnis pada saat triwulan berjalan (saat
survei) dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Se-
dangkan Indeks Indikator Mendatang merupakan indeks
komposit dari beberapa indeks variabel yang dapat meng-
identifikasi prospek perusahaan dan bisnis pada periode
tiga bulan mendatang.
2) Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Selain Survei Tendensi Bisnis, informasi dini mengenai
keadaan dan perkembangan perekonomian juga dapat
diketahui melalui Survei Tendensi Konsumen. Survei terse-
but bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai
situasi bisnis dan perekonomian secara umum menurut
pendapat konsumen yang didasarkan pada persepsi kon-
sumen mengenai kondisi bisnis dan perekonomian yang
disebut dengan ITK. Informasi yang dikumpulkan meliputi
rencana pembelian beberapa komoditi kategori ”normal
good” dan ”luxury goods”, seperti daging untuk konsumsi
makanan, dan komoditi seperti rumah/tanah, mobil, TV,
komputer, serta informasi mengenai kondisi pendapatan
dan tabungan.
ITK juga terdiri dari dua jenis indeks yaitu (1) Indeks
Indikator Kini dan (2) Indeks Indikator Mendatang. Indeks
Indikator Kini merupakan indeks komposit dari beberapa
variabel yang dapat mengidentifikasi kondisi keuangan
konsumen pada saat triwulan berjalan (saat survei) diban-
82
UPdATING STANdAR PEmBIAyAAN PENGEmBANGAN INdEKS BIAyA PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
dingkan periode triwulan sebelumnya. Sedangkan Indeks
Indikator Mendatang merupakan indeks komposit dari
beberapa variabel yang dapat mengidentifikasi rencana
rumahtangga untuk membeli barang-barang tahan lama
pada periode tiga bulan mendatang.
3) Indeks Harga Konsumen (IHK) IHK adalah indeks yang digunakan untuk mengukur
perubahan harga di tingkat pedagang eceran di wilayah
tertentu. Sejak bulan Juni 2008, IHK menggunakan tahun
dasar 2007 = 100, dihitung di 66 kota (33 ibukota propinsi
dan 33 kabupaten/kota) dan IHK Nasional merupakan
komposit dari IHK 66 kota tersebut.
4) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) IHPB adalah indeks yang digunakan untuk mengukur
perubahan harga di tingkat pedagang besar di wilayah ter-
tentu.
5) Indeks Harga Produsen (IHP) IHP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur
perubahan harga di tingkat produsen di wilayah tertentu.
6) Nilai Tukar Petani (NTP) NTP adalah salah satu indikator untuk mengukur
tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan perban-
dingan (rasio) Indeks yang ditrima petani, yaitu indeks dari
harga barang yang diproduksi petani, dengan Indeks yang
dibayar petani, yaitu indeks dari harga biaya produksi dan
harga barang-barang dikonsumsi oleh petani.
1.1. Konsep IBP IBP dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu in-
deks yang menggambarkan perbandingan biaya operasional
pendidikan non personalia antar wilayah untuk satu periode
tertentu. IBP (IBP) tersebut dapat gunakan untuk menghitung
83
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
standar biaya pendidikan antar kabupaten/kota
Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam
penghitungan IBP 2009 adalah sebagai berikut.
1) Biaya Pendidikan
Biaya pendidikan adalah nilai rupiah dari seluruh
sumber daya pendidikan yang digunakan untuk kegiatan
pendidikan.
2) Biaya Operasional Pendidikan Biaya operasional pendidikan adalah biaya peng-
adaan sumber daya pendidikan yang habis pakai dalam
satu tahun atau kurang, atau biaya yang dikeluarkan beru-
lang-ulang setiap tahunnya. Biaya operasional pendidikan
ini mencakup antara lain, pengeluaran-pengeluaran untuk
gaji dan tunjangan, barang-barang yang usia pakainya
kurang dari satu tahun, pemeliharaan gedung dan pera-
latan, serta biaya daya dan jasa.
3) Biaya Operasional Pendidikan Personalia Biaya operasional pendidikan personalia adalah biaya
yang dikeluarkan untuk kesejahteraan dan pengemban-
gan personalia. Adapun personalia di sekolah meliputi pen-
didik dan tenaga kependidikan lain (laboran, pustakawan,
dan lain-lain), administratur (kepala sekolah dan pegawai
administrasi lain), dan pegawai lain (seperti penjaga seko-
lah, tukang kebun, dan lain-lain) yang melaksanakan atau
menunjang proses pembelajaran.
4) Biaya Operasional Pendidikan Non-Personalia
Biaya operasional pendidikan non-personalia adalah bia-
ya yang dikeluarkan untuk menyediakan segala bahan, pera-
latan, perlengkapan, termasuk biaya pemeliharaan sarana dan
prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran.
5) Indeks Biaya Pendidikan (IBP) IBP adalah angka yang menggambarkan perbanding-
84
UPdATING STANdAR PEmBIAyAAN PENGEmBANGAN INdEKS BIAyA PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
an biaya operasional pendidikan non personalia suatu ka-
bupaten/kota terhadap biaya operasional pendidikan non
personalia di kota Jakarta.
6) diagram Timbang IBP Diagram Timbang atau Bobot IBP digunakan untuk
mendapatkan perkiraan total biaya operasional pendi-
dikan non personalia yang akan diperbandingkan. Dia-
gram Timbang meliputi diagram timbang jenis barang/
jasa dan Diagram Timbang umum. Diagram Timbang jenis
barang/jasa adalah volume/kuantitas setiap jenis barang
yang tercakup dalam paket komoditas pada setiap jenjang
pendidikan/program keahlian untuk mendapatkan IBP
menurut jenjang pendidikan/program keahlian. Diagram
Timbang umum adalah nilai bobot yang didasari jumlah
sekolah menurut jenjang pendidikan di kabupaten/kota
untuk mendapatkan indeks gabungan /IBP.
7) Paket Komoditas IBP Paket komoditas adalah sekelompok barang dan jasa
yang digunakan dalam penghitungan IBP (khususnya bi-
aya operasional). Paket komoditas dipilih berdasarkan nilai
barang/jasa yang merupakan komponen biaya pendidikan
dan mempunyai nilai yang relatif tinggi untuk dapat me-
wakili keseluruhan (representative) barang/jasa yang digu-
nakan.
8) Sampling Pemilihan kabupaten/kota dilakukan secara purposive
sampling dengan memperhatikan keterwakilan wilayah,
kondisi geografis dan variasi jenis tingkat pendidikan di
daerah.
3. KERANGKA PEmIKIRANPada tahun 2008, Tim Standar Biaya Pendidikan telah menyele-
85
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
saikan penghitungan standar biaya operasional pendidikan untuk
SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB dan SMK. Standar biaya operasional
pendidikan tersebut hanya untuk kota Jakarta, sementara Kabupa-
ten/kota lainnya di Indonesia menggunakan IKK (Indeks Kemahalan
Konstruksi) sebagai pendekatan untuk mendapatkan besarnya biaya
operasional pendidikan pada setiap kabupaten/kota.
Penggunaan IKK tersebut dianggap kurang tepat karena IKK
mencerminkan tingkat kemahalan barang/jasa dari suatu nilai ba-
ngunan/konstruksi. Oleh karena itu untuk mendapatkan standar
biaya pendidikan antar kabupaten/kota diperlukan IBP yang meru-
pakan suatu indeks spasial yang dapat mencerminkan tingkat kema-
halan barang/jasa dari biaya operasional pendidikan non-personalia
antar kabupaten/kota .
IBP dihitung untuk beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang
didasarkan pada biaya operasional SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB
dan program keahlian di SMK, dengan kota Jakarta sebagai acuan.
Kota Jakarta dipilih sebagai kota acuan karena ketersediaan data yang
dianggap paling lengkap dan akurat. IBP tersebut menggambarkan
perbandingan biaya operasional pendidikan non personalia antar
daerah dengan acuan biaya Jakarta. Oleh karena itu pengumpulan
data harga yang merupakan salah satu komponen pembentukan IBP
dilakukan di kabupaten/kota terpilih pada periode waktu yang sama.
Data harga tersebut juga harus mempunyai keterbandingan antar ka-
bupaten/kota (comparable) dengan cara memilih data harga barang/
jasa dari kualitas dan spesifikasi yang sama atau setara untuk semua
kabupaten/kota. IBP tersebut dapat digunakan untuk menghitung
standar biaya pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
Sementara itu untuk menghitung Standar biaya operasional pendi-
dikan di kabupaten/kota yang tidak mempunyai IBP dapat meng-
gunakan IBP kabupaten/kota lainnya sebagai pendekatan. Penggu-naan IBP kabupaten kota yang dipilih sebagai acuan adalah IBP kabupaten/kota yang dianggap sesuai yang didasarkan pada
86
UPdATING STANdAR PEmBIAyAAN PENGEmBANGAN INdEKS BIAyA PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
kedekatan lokasi dan karakteristik geografis yang relatif sama dengan daerah bersangkutan.
4. mETOdA PENyUSUNAN INdEKS4.1 Rancangan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) akan digunakan untuk
menghitung standar biaya pendidikan pada tiap kabupaten/
kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian penghitungan IBP
seharusnya dilakukan pada setiap kabupaten/kota. Namun ada-
nya keterbatasan sumber daya (biaya), penghitungan IBP hanya
dapat dilakukan pada beberapa kabupaten/kota di beberapa
provinsi sampel. IBP tersebut disusun berdasarkan kebutuhan
biaya operasional pendidikan di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB
dan SMK.
4.2 Sampling Pemilihan kabupaten/kota dilakukan secara purposive
dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, kondisi geografis
dan variasi jenis tingkat pendidikan di daerah, melalui pendekat-
an sebagai berikut.
1) Wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu Bagian Barat,
Tengah, dan Timur
2) Pada setiap wilayah dipilih beberapa provinsi
3) P ada setiap provinsi dipilih beberapa kabupaten/kota yang
memiliki tingkat satuan pendidikan dan program keahlian
yang relatif lengkap.
4.3 metoda Pengumpulan data Pengumpulan data harga untuk penghitungan IBP dilaku-
kan melalui pengisian kuesioner/instrumen. Data harga yang
dikumpulkan mencakup semua komoditas/item yang masuk
dalam paket komoditas dan responden untuk pengisian kue-
sioner/instrumen adalah unsur dinas pendidikan, unsur seko-
lah dan suplier di kabupaten/kota dari provinsi yang menjadi
87
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
sampel. Data yang diperoleh divalidasi dengan mengkonfirmasi
data-data tersebut ke sekolah-sekolah di beberapa provinsi di
Indonesia
4.4 Komponen Pembentuk IBP Komponen pembentuk IBP disusun berdasarkan biaya
operasional pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, dan
SMK meliputi:
1) Paket Komoditas
Beberapa kriteria pemilihan barang/jasa yang termasuk
dalam paket komoditas IBP adalah sebagai berikut.
a) Representatif; yaitu barang/jasa yang mempunyai
besaran biaya yang relatif tinggi dalam setiap kom-
ponen biaya non personalia. Pemilihan barang/jasa
ini dapat ditentukan dengan cara membuat prosen-
tase biaya setiap barang/jasa terhadap total biaya
non personalia.
b) Komparabel; yaitu barang/jasa yang digunakan
mempunyai keterbandingan antar daerah artinya
bahwa barang/jasa tersebut ada di setiap daerah ter-
pilih dengan menentukan spesifikasi maupun kuali-
tas tertentu yang sama atau setara.
c) Data harga tersedia dan memungkinkan untuk di-
peroleh di setiap kabupaten/kota terpilih.
2) Diagram Timbang (Bobot) IBP
Diagram timbang (Bobot) jenis barang/jasa meru-
pakan kuantitas dari setiap barang/jasa yang masuk dalam
paket komoditas IBP per jenjang pendidikan/program ke-
ahlian. Bobot setiap barang/jasa yang masuk dalam paket
komoditas dapat mewakili satu komoditas/item atau lebih
dari satu komoditas/item dengan melakukan imputasi atau
penyesuaian kuantitas untuk komoditas yang mempunyai
karakteristik harga sejenis. Pendekatan ini digunakan bila
88
UPdATING STANdAR PEmBIAyAAN PENGEmBANGAN INdEKS BIAyA PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
tidak diperoleh satu atau beberapa harga satuan barang/
jasa dalam komponen pendidikan atau nilai barang/jasa
relatif kecil. Diagram Timbang umum yang digunakan un-
tuk mendapatkan IBP umum atau gabungan adalah jum-
lah sekolah setiap jenjang pendidikan/program keahlian di
setiap kabupaten/kota. Setiap tingkat satuan pendidikan
dan program keahlian memiliki bobot masing-masing.
3) Data Harga
Data harga diperoleh melalui workshop di kabupa-
ten/kota di provinsi terpilih dengan mendatangkan unsur
dinas yang berkompeten dalam mengelola harga barang/
jasa pendidikan, suplier dan dokumen lain sebagai refe-
rensi. Harga setiap komoditas/item mempunyai kualitas
dan spesifikasi yang sama atau setara untuk setiap kabu-
paten/kota agar dapat diperbandingkan.
Pada kenyataannya kondisi tersebut terkadang tidak
dapat dipenuhi. Dengan demikian perlu dilakukan validasi
maupun penyesuaian-penyesuaian agar diperoleh data
yang komparabel. Validasi di lapangan juga dilakukan de-
ngan melakukan konfirmasi data ke sekolah-sekolah.
4.5 Formula Penghitungan IBP IBP dihitung untuk beberapa kabupaten/kota di Indonesia,
dengan harga di kota Jakarta sebagai acuan (IBP kota Jakarta =
100). Penghitungan dilakukan melalui 2 tahap dengan menggu-
nakan formula penghitungan IBP sebagai berikut.
a) 100
100
1 xQP
QPIBP n
iijij
n
iijkijk
jk
IBPjk
: IBP untuk jenjang pendidikan/program keahlian j di
kabupaten/kota k.
Pijk
: Harga komoditas i untuk jenjang pendidikan/pro-
89
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
gram keahlian j di kabupaten/kota k.
Qijk
: Kuantitas komoditas i untuk jenjang pendidikan/pro-
gram keahlian j di kabupaten/kota k.
Pij0
: Harga komoditas i untuk jenjang pendidikan/pro-
gram keahlian j di Jakarta.
Qij0
: Kuantitas komoditas i untuk pendidikan/program ke-
ahlian j di Jakarta.
n : Banyaknya komoditas (paket komoditas) untuk jen-
jang pendidikan/program keahlian j.
b) 100
1
m
jjkjk
k
IBPWIBP
IBPk : IBP kabupaten/kota k.
100
1
xT
TW m
jjk
jkjk
= Bobot IBP jenjang pendidikan j di kabupaten/kota k.
Tjk
: Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan j di kabu-
paten/kota k.
m : banyaknya jenjang pendidikan yang meliputi 5 jen-
jang pendidikan yaitu SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA,
SLB, dan SMK.
SMA dibedakan menjadi 3 IBP, SLB 14 IBP dan SMK 75
IBP sesuai dengan program dan data yang tersedia. Untuk
mendapatkan IBP SMA, SLB maupun SMK secara umum
dihitung menggunakan metode simple average karena
keterbatasan data penunjang yang tersedia untuk penghi-
tungan bobot.
4.6 Interpretasi Hasil IBP dapat digunakan sebagai pendekatan (proxy) untuk
90
UPdATING STANdAR PEmBIAyAAN PENGEmBANGAN INdEKS BIAyA PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
menghitung nilai standar biaya operasional pendidikan untuk
komponen non personalia di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB,
dan Program Keahlian di SMK di suatu kabupaten/kota berdasar-
kan nilai standar biaya operasional pendidikan nonpersonalia
kota Jakarta. Sebagai contoh dapat dijelaskan sebagai berikut.
IBP kota Ambon sebesar 110,40 dapat berarti biaya operasional
pendidikan di Ambon lebih tinggi 10,40 persen dibandingkan
dengan biaya pendidikan di Jakarta.
Contoh penghitungan nilai standar biaya operasional pen-
didikan:
Nilai standar biaya operasional pendidikan jenjang pen-
didikan SD/MI kota Jakarta adalah Rp. 400.000,- Dari hasil
penghitungan diketahui bahwa IBP kota ’X’ sebesar 110,40
maka nilai standar biaya operasional pendidikan jenjang
pendidikan SD/MI untuk kota ’X’ adalah Rp.400.000,- x
110,40 : 100 = Rp.441.600,-
4.7 Keterbatasan Penyusunan IBP
1) Metode Pengumpulan data
Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui
kegiatan ”workshop”, yaitu mengumpulkan ketiga unsur
responden dalam satu pertemuan dalam satu hari untuk
mengisi data harga pada instrumen yang telah disiapkan.
Terdapat kelemahan workshop dimana tidak semua res-
ponden dapat hadir dan tidak semua yang hadir memba-
wa data harga yang dibutuhkan pada saat kegiatan work-
shop berlangsung, sehingga instrumen tersebut tidak terisi
secara lengkap. Berdasarkan pengalaman, pada umumnya
responden dari unsur sekolah cenderung memiliki data
harga yang lebih akurat karena sesuai dengan harga beli
barang/jasa pendidikan untuk keperluan proses belajar
mengajar di sekolah. Oleh karena itu, akan lebih tepat bila
pengumpulan data dilakukan secara langsung di sekolah.
91
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
2) Data harga tiap jenis barang/jasa
Data harga yang dikumpulkan dari seluruh kabu-
paten/kota sampel bersumber dari responden yang terdiri
atas unsur Dinas Pendidikan, unsur sekolah, dan supplier di
kabupaten/kota sehingga terdapat kecenderungan data
yang diperoleh berbeda antar kabupaten/kota. Hal ini
terjadi karena setiap kelompok responden memiliki latar
belakang dan motivasi yang berbeda. Data dari unsur Di-
nas Pendidikan bersumber dari daftar harga yang disusun
oleh Pemda Kabupaten/kota yang pada umumnya relatif
lebih tinggi dibandingkan data harga yang diperoleh dari
supplier. Data harga dari Pemda menggunakan harga ter-
tinggi dari barang/jasa di Kabupaten/kota yang bersang-
kutan untuk kepentingan lelang pengadaan barang/jasa
tersebut. Sementara itu, data harga dari supplier cenderung
lebih rendah karena digunakan untuk kepentingan me-
menangkan lelang, sedangkan data sekolah merupakan
data harga riil/pasar barang/jasa yang belum memperhi-
tungkan pajak. Pada tiap kabupaten/kota akan diperoleh
tiga kelompok harga, namun hanya diperlukan satu harga
untuk setiap jenis barang/jasa di setiap kabupaten/kota.
Oleh karena itu, untuk kabupaten/kota yang memiliki lebih
dari satu harga bagi setiap jenis barang/jasa akan dilaku-
kan penghitungan rata-rata harga untuk setiap jenis ba-
rang/jasa tersebut.
3) Tahapan Kegiatan Penyusunan IBP
Tahapan standar dalam penyusunan suatu indeks
meliputi kegiatan pokok sebagai berikut.
1. Persiapan kegiatan penyusunan indeks
2. Persiapan survei (menentukan paket komoditas, me-
nyusun instrumen, menetapkan responden, mene-
tapkan wilayah sampel, pelatihan petugas)
92
UPdATING STANdAR PEmBIAyAAN PENGEmBANGAN INdEKS BIAyA PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
3. Pelaksanaan survei (pengumpulan data)
4. Pengolahan data
5. Analisa data dasar
6. Validasi
7. Rekonsiliasi data dasar berdasarkan hasil analisa data
8. Uji publik
9. Finalisasi.
Dalam penyusunan IBP tidak semua tahapan standar tersebut
dilakukan. Tahapan yang tidak dilakukan adalah rekonsiliasi yaitu
kegiatan untuk memastikan keakuratan data berdasarkan perban-
dingan harga antar daerah. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan
sumber daya, seperti: waktu, dana, dan tenaga, sehingga hasil yang
diperoleh kurang menggambarkan kondisi riil harga barang/jasa di
suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain. Contohnya, data
harga di kabupaten Asahan lebih murah daripada di Kota Medan.
Seharusnya harga di kabupaten Asahan lebih mahal karena barang
yang dijual di Kabupaten Asahan berasal dari Kota Medan. Oleh kare-
na itu, justifikasi dilakukan dengan menggunakan data dasar penghi-
tungan IKK untuk beberapa barang pabrikan.
VI| INdEKS BIAyA PENdIdIKAN
INdEKS BIAyA PENdIdIKAN (IBP)KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009
NO URUT
KABUPATEN/KOTA IBP THN 2009
1 Kab. Aceh Besar 114.85
2 Kab. Pidie 117.84
3 Kota Banda Aceh 114.19
4 Kab. Asahan 117.61
5 Kab. Deli Serdang 105.95
6 Kab. Tanah Karo 125.62
7 Kab. Langkat 112.72
8 Kota Medan 99.15
93
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
NO URUT
KABUPATEN/KOTA IBP THN 2009
9 Kab. Agam 114.67
10 Kab. Tanah Datar 112.98
11 Kota Padang 111.69
12 Kab. Indragiri Hilir 128.80
13 Kab. Kampar 112.95
14 Kab. Siak 128.78
15 Kota Dumai 114.29
16 Kota Pekanbaru 112.32
17 Kab. Bintan 149.18
18 Kota Tanjung Pinang 143.63
19 Banyuasin 126.76
20 Musi Banyuasin 127.57
21 Ogan Ilir 113.17
22 Ogan Komering Ilir 129.67
23 Kota Prabumulih 117.55
24 Palembang 110.62
25 Kab. Bangka 140.15
26 Kab. Bengkulu Utara 116.31
27 Kab. Rejang Lebong 110.14
28 Kota Bengkulu 106.73
29 Kab. Kepahiang 117.10
30 Kab. Lampung Barat 121.53
31 Kab. Lampung Selatan 105.98
32 Kab. Way Kanan 117.41
33 Kota Bandar Lampung 105.58
34 Kota Metro 105.42
35 DKI Jakarta 100.00
36 Kab. Majalengka 107.63
37 Kab. Sumedang 104.07
38 Kab. Nganjuk 106.39
39 Kab. Tuban 103.89
40 Kab. Pontianak 115.13
41 Kab. Sanggau 130.62
42 Kota Pontianak 113.83
43 Kota Singkawang 121.33
44 Kota Palangkaraya 113.36
94
UPdATING STANdAR PEmBIAyAAN PENGEmBANGAN INdEKS BIAyA PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
NO URUT
KABUPATEN/KOTA IBP THN 2009
45 Kab. Barito Kuala 105.79
46 Kab. Tanah Laut 114.94
47 Kota Banjar Baru 107.13
48 Kota Banjarmasin 103.37
49 Kab. Kutai Timur 144.27
50 Kab. Pasir 124.17
51 Kota Balikpapan 124.07
52 Kota Bontang 111.87
53 Kota Samarinda 112.37
54 Kab. Penajam Paser Utar 132.69
55 Kab. Minahasa 126.30
56 Kota Bitung 124.75
57 Kota Manado 120.30
58 Kota Tomohon 112.45
59 Kab. Minahasa Utara 129.69
60 Kab. Bone 112.08
61 Kab. Maros 111.45
62 Kab. Soppeng 111.99
63 Kota Makassar 109.87
64 Kab. Majene 114.01
65 Kab. Mamuju 117.65
66 Kab. Polewali Mandar 112.96
67 Kab. Kolaka 123.38
68 Kota Kendari 119.41
69 Kab. Konawe Selatan 131.94
70 Kab. Konawe Utara 155.11
71 Kab. Lombok Tengah 113.69
72 Kab. Lombok Timur 113.94
73 Kab. Sumbawa 115.38
74 Kota Mataram 105.85
75 Kab. Sumbawa Barat 114.23
76 Kab. Belu 111.17
77 Kab. Timor Tengah Selat 120.84
78 Kota Kupang 104.42
79 Kab. Maluku Tengah 130.81
80 Kab. Maluku Tenggara 153.47
95
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
NO URUT
KABUPATEN/KOTA IBP THN 2009
81 Kab. Pulau Buru 153.03
82 Kota Ambon 119.55
83 Kab. Seram Bagian Barat 137.56
84 Kab. Seram Bagian Timur 155.87
85 Kab. Kepulauan Aru 161.75
VII| REFLEKSIMetode pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan
”workshop”, dengan cara mengumpulkan responden (sekolah, dinas,
dan suplier) dalam satu pertemuan dalam satu hari untuk mengisi
data harga pada instrumen yang telah disiapkan memiliki banyak
kelemahan karena tidak semua responden dapat hadir dan tidak
semua yang hadir membawa data harga yang dibutuhkan pada saat
kegiatan workshop berlangsung, sehingga instrumen tidak terisi se-
cara lengkap. Berdasarkan pengalaman, pada umumnya responden
dari unsur sekolah cenderung memiliki data harga yang lebih aku-
rat karena sesuai dengan harga beli barang/jasa pendidikan untuk
keperluan proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, akan
lebih tepat bila pengumpulan data dilakukan secara langsung di
sekolah dengan konsekuensi waktu pengumpulan data harus lebih
lama dari yang sudah ditetapkan sebelumnya.
96
BAB 7. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN
1| PendahuluanKegiatan pemantauan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang
dilaksanakan Tahun 2009 ini didasarkan atas Undang-Undang No-
mor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat
(3) yang menyatakan bahwa pengembangan SNP serta pemantauan
dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh
suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu
pendidikan. Sehubungan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP 19 Tahun
2005) Pasal 73 ayat (1) menyebutkan perlunya pembentukan Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk mengembangkan, me-
mantau, dan melaporkan pencapaian SNP.
Terkait dengan kegiatan pemantauan SNP, menurut PP 19 Tahun
2005 Pasal 78, satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga mempunyai
kewajiban untuk melaksanakannya dalam rangka melakukan evalu-
asi kinerja pendidikan.
Dalam pengumpulan data untuk pemantauan SNP, perlu di-
sepakati adanya pembagian tugas secara nasional antara BSNP di
satu pihak dan satuan pendidikan, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah pusat di pihak
lain. Salah satu model pembagian tugas yang dianggap baik adalah
PEmANTAUAN ImPLEmENTASI STANdAR NASIONAL PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
99
model terdistribusi, yaitu pengumpulan dan pengolahan data di-
lakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat
dan BSNP dapat langsung mengakses data primer yang tersimpan
di pemerintah daerah kabupaten/kota untuk diolah sesuai dengan
kebutuhan masing-masing. Pemerintah Pusat atau BSNP masih bisa
melakukan pemantauan secara langsung jika diperlukan.
Oleh karena itu, pada Tahun 2009, BSNP menganggap perlu
untuk melakukan pemantauan SNP dengan mengumpulkan data
secara langsung. Standar-standar yang perlu dipantau adalah yang
telah diberlakukan minimal 1 tahun setelah keluarnya Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yang terkait dengan
standar tersebut.
Pada Tahun 2009, standar-standar yang dipantau adalah sebagai
berikut:
(1) Standar Isi (SI),
(2) Standar Kompetensi Lulusan (SKL),
(3) Standar Pengawas Sekolah/Madrasah (Standar Pengawas)
(4) Standar Kepala Sekolah/Madrasah (Standar Kepala Sekolah), dan
(5) Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Standar
Guru)
Karena dianggap perlu, pemantauan pada Tahun 2009 juga
mencakup ketentuan yang terkait dengan Buku Teks Pelajaran (BTP)
dan Ujian Nasional (UN).
Pemantauan mencakup aspek-aspek berikut:
(1) ketersediaan dokumen,
(2) sosialisasi,
(3) pelaksanaan standar,
(4) tingkat pencapaian standar, dan
(5) pelaksanaan ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran dan Ujian
Nasional.
Unit yang menjadi fokus dalam pemantauan Standar Nasional
Pendidikan adalah:
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
100
(1) satuan pendidikan (sekolah/madrasah),
(2) dinas pendidikan kabupaten/kota,
(3) dinas pendidikan provinsi,
(4) kantor departemen agama kabupaten/kota,
(5) kantor wilayah departemen agama,
(6) program studi di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
(LPTK),
(7) panitia sertifikasi guru di LPTK, dan
(8) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
2| Tujuan dan manfaatTujuan pemantauan Standar Nasional Pendidikan adalah untuk
memperoleh:
(1) informasi mengenai ketersediaan, sosialisasi, dan pemahaman
dokumen SNP di lapangan,
(2) informasi mengenai tingkat penerapan dan pencapaian SNP la-
pangan, dan
(3) informasi mengenai pelaksanaan ketentuan tentang Buku Teks
Pelajaran dan Ujian Nasional.
Hasil pemantauan yang dilaksanakan pada Tahun 2009 tentang
SNP, Ketentuan-ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran dan Ujian Na-
sional dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait dan para peng-
ambil kebijakan untuk mengembangkan upaya peningkatan pelak-
sanaan dan pencapaian SNP serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan
tentang Buku Teks Pelajaran dan Ujian Nasional.
3| Landasan Landasan kegiatan pemantauan ini adalah:
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendi-
dikan Nasional Pasal 35 ayat (3), dan
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan Pasal 73 ayat (1).
PEmANTAUAN ImPLEmENTASI STANdAR NASIONAL PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
101
4| metode Pemantauan Kegiatan pemantauan Tahun 2009 dilaksanakan di 33 provinsi
dan di masing-masing provinsi ditentukan 3 kabupaten/kota. Pe-
ngumpulan data di Sumatera Barat tidak dilaksanakan karena ma-
salah teknis. untuk pengambilan datanya. Pengumpulan data di-
lakukan dengan melibatkan 12 surveyor di setiap provinsi sehingga
ada 4 surveyor untuk setiap kabupaten/kota. Para surveyor tersebut
mengumpulkan data dengan cara mewawancarai responden yang
telah ditentukan sebelumnya, yaitu guru, kepala sekolah, pengawas,
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupa-
ten/kota, Kepala Kantor Wilayah Depag Provinsi, Kepala Kantor De-
pag Kabupaten/kota, Kepala LPMP, ketua panitia sertifikasi guru dan
ketua Program Studi di LPTK. Di setiap provinsi dipilih 17 sekolah ne-
geri, 6 sekolah swasta, 4 madrasah negeri, 3 madrasah swasta. Secara
keseluruhan, responden yang diwawancarai sebanyak 3705 dengan
distribusi sebagai berikut: (1) 960 kepala sekolah, (2) 1920 guru, (3)
480 pengawas, (4) 32 ketua program studi LPTK, (5) 29 ketua panitia
sertifikasi guru di LPTK, (6) 96 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/
kota, (7) 32 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, (8) 96 Kepala Departe-
men Agama Kabupaten/Kota, (9) 32 Kepala Kantor Wilayah Departe-
men Agama Provinsi, dan (10) 25 Kepala LPMP.
Dalam pengumpulan data yang terkait standar kompetensi guru,
kepala sekolah, dan pengawas, yang ideal adalah dengan memberi-
kan tes dan/atau pengamatan langsung di lapangan sesuai dengan
karakteristik kompetensi yang akan diukur. Oleh karena cara yang
ideal belum dapat dilaksanakan, dan tidak mungkin dilaksanakan
oleh BSNP secara langsung, pengumpulan data tentang kompetensi
guru, kepala sekolah, dan pengawas dilakukan melalui wawancara
terhadap responden yang dianggap relevan. Para responden ditanya
persepsi mereka yang terkait dengan kompetensi guru, kepala seko-
lah, dan pengawas berdasarkan atas apa yang mereka rasakan, amati,
dan/atau alami selama berinteraksi dengan guru, kepala sekolah,
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
102
dan pengawas. Responden guru ditanya tentang kompetensi kepala
sekolah dan pengawas, responden kepala sekolah ditanya tentang
kompetensi guru dan pengawas, serta responden pengawas ditanya
tentang kompetensi guru dan kepala sekolah.
Tahapan kegiatan Pemantauan Standar tahun 2009 dapat dipa-
parkan dalam bentuk matriks sebagai berikut.
Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pemantauan Standar 2009
No. Kegiatan Waktu/Tempat
1. Pelatihan Surveyor 17 Juni – 18 Juli/33 provinsi
2. Pengumpulan data 31 Ags – 24 Okt/32 provinsi
3. Pengolahan data Hasil Pemantauan 4 – 6 November/Jakarta
4. Analisis data Hasil Pemantauan 14 – 16 November/Jakarta
5. Penyusunan Laporan Pemantauan 21 – 23 November/Jakarta
5| Hasil yang diperolehBerdasarkan hasil analisis data, yang diperoleh melalui wawan-
cara dengan para responden, ditarik kesimpulan berikut ini.
5.1 Kesimpulan Umum(1) Faktor yang paling menghambat pencapaian standar kual-
ifikasi akademik guru, kualifikasi kepala sekolah, dan kuali-
fikasi pengawas adalah biaya.
(2) Dilihat dari kategori Jawa-luar Jawa, sekolah-madrasah,
dan negeri-swasta, masih ada kesenjangan dalam penca-
paian Standar Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pen-
gawas.
(3) Keadaan sekolah yang terkait dengan jumlah rombongan
belajar dan jumlah siswa setiap rombongan belajar masih
jauh dari standar.
PEmANTAUAN ImPLEmENTASI STANdAR NASIONAL PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
103
5.2 Kesimpulan tentang Standar Nasional Pendidikan dan As-pek-Aspeknya5.2.1 Ketersediaan dan Sosialisasi Dokumen Standar dan Pendu-
kungnya
(1) Pada umumnya ketersediaan dokumen tentang stan-
dar beserta dokumen-dokumen pendukungnya di
sekolah dan unit-unit kerja yang terkait masih be-
lum maksimal; ketersediaan dokumen Standar Guru
termasuk yang cukup memprihatinkan, yaitu hanya
68% responden guru dan 67% kepala sekolah yang
menyatakan bahwa dokumen Standar Guru tersedia
di sekolahnya.
(2) Ketersediaan dokumen tentang standar beserta doku-
men-dokumen pendukungnya di luar Jawa lebih ren-
dah daripada di Jawa, dan di sekolah/madrasah swasta
lebih rendah daripada di sekolah/madrasah negeri.
(3) Jika data pemantauan tentang ketersediaan doku-
men dipilah berdasarkan kategori Jawa dan Luar
Jawa, tampak jelas masih ada kesenjangan. Semua
dokumen tentang Standar Nasional Pendidikan be-
serta dokumen pendukungnya lebih banyak tersedia
di sekolah/madrasah (berdasarkan responden kepala
sekolah/ madrasah) di Jawa daripada yang tersedia di
Luar Jawa. Penyebab adanya kesenjangan ini mung-
kin faktor sosialisasi, kondisi geografis, dan/atau tidak
maksimalnya fungsi birokrasi pemerintah daerah di
luar Jawa.
(4) Jika dipilah berdasarkan kategori Madrasah dan Seko-
lah, tidak tampak ada kesenjangan untuk kepemilikan
dokumen secara umum. Persentase responden guru
dan kepala sekolah/madrasah dari Sekolah dan dari
madrasah berimbang, dan jika ada perbedaan, po-
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
104
lanya bervariasi, ada yang lebih tinggi persentase re-
sponden dari Sekolah tapi juga ada yang lebih tinggi
persentase responden dari madrasah.
Perbedaan tentang ketersediaan dokumen se-
cara nasional dan Jawa-Luar Jawa dapat dilihat dalam
grafik berikut ini.
Keterangan:SPN : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan NasionalGdD : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan DosenSNP : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan SI : Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standa
IsiSKL : Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi LulusanPAN : Panduan Penyusunan KTSPMOD : Model KTSPSPS : Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar
Pengawas SekolahSKS : Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar
PEmANTAUAN ImPLEmENTASI STANdAR NASIONAL PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
105
Kepala SekolahSG : Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
GuruBTP : Ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran
DUN : Ketentuan tentang Ujian Nasional
(5) Secara umum sosialisasi yang diikuti oleh guru, kepala
sekolah, dan pengawas belum maksimal (kurang dari
87%).
(6) Sosialisasi dokumen semua Standar Nasional Pendi-
dikan yang dilakukan di Jawa lebih banyak daripada
di luar Jawa. Faktor ini mungkin yang menyebabkan
kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa dari segi ke-
tersediaan dokumen-dokumen tentang Standar Na-
sional Pendidikan beserta dokumen pendukungnya.
5.2.2 Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan
(1) Sekolah yang telah memiliki dokumen Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara lengkap (tu-
juan pendidikan, muatan kurikulum, kalender pendi-
dikan, dan silabus) tidak lebih dari 78%, yang bisa di-
artikan bahwa diharapkan yang telah melaksanakan
KTSP secara penuh tidak melebihi 78%. Dengan kata
lain, juga diharapkan bahwa tidak kurang dari 22%
sekolah belum melaksanakan KTSP secara utuh.
(2) Lebih banyak sekolah yang melaksanakan KTSP se-
cara bertahap daripada yang serentak.
Tabel 2. Tahap Pelaksanaan KTSP Menurut Guru dan Kepala
Sekolah
Pelaksa-naan KTSP
Guru Kasek
Nas. Jawa Luar Nas. Jawa Luar
Serentak 26.03% 32.49% 24.50% 28.08% 36.11% 26.22%
Bertahap 71.35% 67.23% 72.32% 70.35% 63.89% 71.85%
Belum 1.12% 1.39% 0.42% 0.51%
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
106
(3) Sebagian besar responden menganggap bahwa Stan-
dar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan tepat. Akan te-
tapi jika dilihat jumlah responden yang menganggap
Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan tinggi
masih sekitar 12,74% sampai 20,49% perlu dicermati
lebih lanjut mengingat standar yang ditetapkan oleh
BSNP bersifat minimal.
Tabel 3. Penilaian Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas
Terhadap SI dan SKLGuru Kepala Sekolah Pengawas
Tinggi Tepat Rendah Tinggi Tepat Rendah Tinggi Tepat Rendah
SI 13.31% 85.56% 1.13% 14.83% 84.64% 0.53%12.74% 83.15% 4.10%
SKL 17.15% 81.29% 1.56% 20.29% 78.49% 1.22%
(4) Lebih banyak guru dan kepala sekolah/madrasah di
luar Jawa daripada di Jawa yang menilai tuntutan
Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan termasuk
kategori tinggi.
Tabel 4. Penilaian Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas
terhadap SI dan SKL (Terlalu Tinggi)
Guru Kepala Sekolah Pengawas
Nasional jawa Luar Nasional jawa Luar Nasional jawa Luar
SI 13.31% 13.73% 13.08% 14.83% 10.56% 15.55%12.74% 9.09% 13.49%
SKL 17.15% 13.45% 17.17% 20.29% 14.44% 20.18%
(5) Lebih banyak guru dan kepala madrasah daripada
guru dan kepala sekolah menilai Standar Isi dan Stan-
dar Kompetensi Lulusan termasuk kategori tinggi.
(6) Lebih banyak guru dan kepala sekolah/madrasah
swasta daripada guru dan kepala sekolah/madrasah
PEmANTAUAN ImPLEmENTASI STANdAR NASIONAL PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
107
negeri menilai Standar Isi dan Standar Kompetensi
Lulusan termasuk kategori tinggi.
Tabel 5. Penilaian Guru dan Kepala Sekolah Terhadap SI
dan SKL (Terlalu Tinggi) Berdasarkan Sekolah-Madrasah
dan Negeri-Swasta
Guru Kepala Sekolah
Sekolah madrasah Negeri Swasta Sekolah madrasah Negeri Swasta
SI 12.65% 15.16% 12.44% 14.84% 13.56% 18.45% 13.04% 18.09%
SKL 15.12% 21.27% 15.10% 19.39% 17.29% 25.73% 17.94% 21.71%
5.3 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
(1) Secara nasional, 43% guru telah memenuhi kualifikasi aka-
demik S1 atau D4. Jika dilihat per jenjang pendidikan, guru
yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik: TK
14%, SD 24%, SMP 74%, SLB 51%, SMK 86%, dan SMA 91%.
Artinya, Standar Guru dari segi kualifikasi akademik masih
jauh untuk bisa terpenuhi secara nasional.
(2) Guru yang telah menguasai semua sub-kompetensi dalam:
(a) kelompok kompetensi pedagogis sebanyak 42%, (b) ke-
lompok kompetensi kepribadian sebanyak 76%, (c) dalam
kelompok kompetensi sosial sebanyak 75%, dan (d) dalam
kelompok kompetensi profesional sebanyak 39%).
(3) Dari empat standar kompetensi guru, urutan dari yang
paling banyak dikuasai sampai dengan yang paling sedi-
kit dikuasai oleh guru adalah (a) Kompetensi Kepribadian,
(b) Kompetensi Sosial, (c) Kompetensi Pedagogis, dan (d)
kompetensi Profesional. Pemenuhan keprofesionalan guru
masih menjadi tantangan yang besar dalam mencapai
standat kompetensi guru.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
108
Catatan:
PEDG : Kompetensi Pedagogik Guru.
PRIG : Kompetensi Kepribadian Guru.
SOISG : Kompetensi Sosial Guru.
PROG : Kompetensi Profesional Guru
(4) Jika dilihat dari kategori Jawa-luar Jawa, sekolah-madrasah,
dan negeri-swasta, ada kesenjangan dalam pencapaian
semua standar kompetensi guru kecuali kompetensi sosial,
sebagaimana diilustrasikan dalam grafik berikut ini.
PEmANTAUAN ImPLEmENTASI STANdAR NASIONAL PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
109
5.4 Standar Kepala Sekolah/Madrasah
(1) Berdasarkan data yang diperoleh dari NUPTK (Nomor Unik
Pendidik dan Tenaga Kependidikan per Juni 2009) 48%
Pengawas sekolah/madrasah telah memenuhi standar
kualifikasi akademik (S1 bagi pengawas di TK dan SD serta
S2 bagi pengawas di SMP dan SMA).
(2) Dari lima standar kompetensi kepala sekolah/madrasah,
urutan dari yang paling banyak dikuasai sampai dengan
yang paling sedikit dikuasai oleh kepala sekolah adalah
(a) Kompetensi Kepribadian (96%), (b) Kompetensi Sosial
(96%), (c) Kompetensi Supervisi (87%), (d) kompetensi
Manajerial (82%), dan (e) Kompetensi Kewirausahaan
(75%).
(3) Jika dilihat dari kategori Jawa-luar Jawa, sekolah-madrasah,
dan negeri-swasta, tidak ada kesenjangan dalam pencapai-
an standar kompetensi kepala sekolah, kecuali kompetensi
PEmANTAUAN ImPLEmENTASI STANdAR NASIONAL PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
111
supervisi (dari semua kategori tersebut) dan kompetensi
kewirausahaan (hanya dari kategori Jawa-luar Jawa saja).
Tabel 6. Pandangan Guru Terhadap Kompetensi Kepala Sekolah
Nasional jawaLuar jawa
madrasah Sekolah Negeri Swasta
Kompetensi Kepribadian
PRIK1 98.66% 99.16% 98.61% 99.02% 98.63% 98.36% 99.49%
PRIK2 96.85% 97.76% 96.70% 97.56% 96.71% 96.40% 97.98%
PRIK3 96.47% 95.80% 96.70% 96.33% 96.58% 96.48% 96.63%
PRIK4 95.62% 96.08% 95.57% 95.60% 95.69% 95.77% 95.45%
PRIK5 97.06% 96.64% 97.22% 96.82% 97.19% 96.55% 98.31%
Kompetensi Kewirausahaan
WIRK1 90.22% 90.48% 90.22% 88.51% 90.76% 91.31% 88.03%
WIRK2 95.88% 96.92% 95.70% 96.82% 95.69% 95.69% 96.46%
WIRK3 96.21% 96.92% 96.10% 98.29% 95.69% 96.48% 95.78%
WIRK4 95.19% 95.80% 95.11% 95.11% 95.28% 95.77% 94.10%
WIRK5 75.36% 78.99% 74.55% 72.37% 76.25% 75.96% 74.20%
Kompetensi Supervisi manajerial
MANK1 94.71% 94.96% 94.84% 94.38% 95.00% 94.67% 95.28%
MANK2 95.30% 94.96% 95.44% 97.31% 94.80% 95.46% 95.11%
MANK3 95.03% 94.96% 95.11% 95.11% 95.07% 95.14% 94.94%
MANK4 93.53% 93.84% 93.52% 94.13% 93.43% 93.27% 94.27%
MANK5 96.15% 97.20% 95.97% 96.58% 96.10% 96.71% 95.11%
MANK6 94.33% 94.12% 94.45% 94.38% 94.39% 94.91% 93.25%
MANK7 95.03% 95.24% 95.04% 93.64% 95.48% 95.69% 93.76%
MANK8 92.62% 94.68% 92.20% 91.93% 92.88% 92.87% 92.24%
MANK9 96.04% 96.92% 95.90% 94.62% 96.51% 96.63% 94.94%
MANK10 95.19% 95.24% 95.24% 94.62% 95.41% 95.38% 94.94%
MANK11 91.77% 92.72% 91.61% 91.93% 91.79% 92.25% 90.89%
MANK12 92.73% 93.28% 92.72% 94.87% 92.26% 92.87% 92.75%
MANK13 83.70% 87.68% 82.82% 80.93% 84.53% 85.20% 80.61%
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
112
Nasional jawaLuar jawa
madrasah Sekolah Negeri Swasta
MANK14 88.56% 91.04% 88.04% 86.31% 89.25% 89.04% 87.69%
MANK15 81.67% 84.31% 81.10% 80.93% 81.93% 82.15% 80.78%
MANK16 92.36% 92.68% 92.65% 89.93% 93.42% 93.33% 91.20%
Kompetensi Supervisi Akademik
AKAK1 91.13% 93.00% 90.75% 86.06% 92.61% 92.33% 88.70%
AKAK2 88.24% 91.88% 87.44% 84.35% 89.39% 89.66% 85.33%
AKAK3 86.75% 90.48% 86.09% 82.06% 88.29% 88.40% 83.76%
Kompetensi Sosial
SOSK1 96.31% 95.52% 96.56% 94.13% 96.99% 97.26% 94.44%
SOSK2 97.49% 97.48% 97.55% 98.29% 97.33% 97.42% 97.81%
SOSK3 96.47% 96.92% 96.49% 97.07% 96.44% 96.24% 97.30%
5.6 Standar Pengawas Sekolah/madrasah(1) Standar Pengawas Sekolah/Madrasah masih sangat jauh
untuk bisa terpenuhi baik dari Standar Kualifikasi akademik
(kurang dari 50%) maupun dari Standar Kompetensinya.
(2) Dari enam standar kompetensi pengawas, urutan dari
yang paling banyak dikuasai sampai dengan yang paling
sedikit dikuasai oleh pengawas adalah (a) Kompetensi
Sosial (87%), (b) Kompetensi Kepribadian (75%), (c) Kom-
petensi Evaluasi Pendidikan (70%), (d) Kompetensi Super-
visi Manajerial (60%), (e) Kompetensi Supervisi Akademik
(44%), dan (f ) Kompetensi Penelitian dan Pengembangan
(21%).
PEmANTAUAN ImPLEmENTASI STANdAR NASIONAL PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
113
(3) Jika dilihat dari kategori Jawa-luar Jawa, sekolah-madrasah,
dan negeri-swasta, ada kesenjangan dalam pencapaian
semua standar kompetensi pengawas kecuali kompetensi
kepribadian; dilihat dari kategori Jawa dan luar Jawa, tidak
ada kesenjangan dalam pencapaian kompetensi kepriba-
dian.
Tabel 7. Persentase Pengawas Yang Kompetensinya Baik Menu-
rut Kepala Sekolah
Nasional jawaLuar jawa
madrasah Sekolah Negeri Swasta
Kompetensi Kepribadian
PRIP1 75.24% 73.89% 75.74% 61.17% 79.31% 78.74% 68.09%
PRIP2 90.70% 93.89% 90.19% 85.92% 92.26% 92.60% 87.17%
PRIP3 86.10% 87.22% 86.06% 77.67% 88.65% 88.14% 82.24%
PRIP4 89.66% 91.67% 89.53% 83.90% 91.59% 91.22% 87.13%
Kompetensi Sosial
SOSP1 92.69% 94.44% 92.40% 90.78% 93.33% 94.62% 89.14%
SOSP2 86.62% 88.33% 86.34% 82.52% 87.87% 89.38% 81.25%
Kompetensi Supervisi manajerial
MANP1 84.85% 88.33% 84.26% 85.49% 83.42% 75.61% 87.60%
MANP2 75.13% 77.22% 74.84% 75.82% 73.26% 60.98% 79.20%
MANP3 74.92% 78.89% 74.19% 75.16% 74.87% 64.88% 77.87%
MANP4 71.26% 77.22% 70.06% 72.55% 66.84% 59.51% 74.67%
MANP5 84.54% 88.33% 83.87% 85.62% 81.28% 75.12% 87.33%
MANP6 72.03% 78.33% 70.84% 73.73% 66.31% 60.49% 75.47%
MANP7 88.51% 90.00% 88.39% 89.02% 87.70% 84.39% 89.87%
MANP8 60.29% 66.11% 59.10% 60.39% 60.43% 50.73% 63.07%
PEmANTAUAN ImPLEmENTASI STANdAR NASIONAL PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
115
Tabel 8. Persentase Pengawas Yang Kompetensinya Baik Menu-
rut Guru
Nasional jawaLuar jawa
madrasah Sekolah Negeri Swasta
Kompetensi Evaluasi Pendidikan
EVAP1 76.54% 84.23% 74.93% 62.90% 80.55% 80.64% 68.19%
EVAP2 74.93% 84.79% 72.77% 61.92% 78.71% 78.54% 67.51%
EVAP3 79.74% 86.20% 78.39% 70.27% 82.55% 83.16% 72.76%
EVAP4 69.59% 77.18% 67.94% 57.99% 72.96% 72.91% 62.77%
EVAP5 70.82% 78.59% 69.13% 56.76% 74.88% 74.55% 63.11%
EVAP6 70.71% 80.56% 68.63% 56.65% 74.86% 75.29% 61.42%
Kompetensi Penelitian dan Pengembangan
LITP1 21.59% 34.37% 18.65% 15.72% 23.29% 24.37% 15.74%
LITP2 21.43% 34.08% 18.53% 15.72% 23.10% 24.14% 15.76%
LITP3 21.27% 33.52% 18.45% 15.72% 22.88% 24.22% 15.06%
LITP4 22.13% 32.68% 19.71% 17.44% 23.49% 24.45% 17.26%
LITP5 34.15% 47.32% 31.15% 27.52% 36.10% 37.85% 26.40%
LITP6 27.95% 42.25% 24.67% 21.62% 29.79% 29.86% 24.03%
LITP7 29.40% 44.79% 25.86% 22.60% 31.37% 31.66% 24.70%
LITP8 37.31% 45.04% 35.65% 28.01% 40.05% 38.64% 34.80%
Kompetensi Supervisi Akademik
AKAP1 75.31% 84.51% 73.35% 64.13% 78.63% 77.98% 70.05%
AKAP2 76.32% 85.92% 74.27% 63.88% 80.00% 79.15% 70.73%
AKAP3 76.06% 85.63% 74.01% 66.09% 79.04% 79.31% 69.54%
AKAP4 77.02% 85.63% 75.20% 65.60% 80.41% 80.56% 69.88%
AKAP5 77.28% 88.17% 74.93% 65.36% 80.82% 79.94% 72.08%
AKAP6 44.15% 58.03% 41.01% 32.19% 47.60% 45.92% 40.61%
AKAP7 65.63% 76.62% 63.23% 54.05% 69.04% 69.67% 57.36%
AKAP8 44.58% 57.18% 41.73% 37.59% 46.64% 44.59% 44.84%
5.7 Buku Teks Pelajaran(1) Pelaksanaan ketentuan tentang jumlah buku teks per mata
pelajaran untuk setiap siswa masih jauh dari harapan, baru
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
116
terpenuhi 50%.
(2) Baru 52% guru mengetahui adanya Permendiknas No. 2 Th
2008 tentang Buku Teks Pelajaran.
(3) Persentase guru yang menggunakan buku teks pelajaran
yang sudah dianggap layak melalui penilaian BSNP baru
67%.
(4) Masih banyak pengadaan buku yang langsung dilakukan
oleh penerbit (41%) yang berarti tidak sesuai dengan ke-
tentuan.
(5) Masih banyak penetapan buku teks pelajaran yang dilaku-
kan oleh selain dewan guru (36%) yang berarti tidak sesuai
dengan ketentuan.
5.8 Ujian Nasional
(1) Sebagian besar sekolah menambah jam pelajaran mata
pelajaran yang dicakup dalam Ujian Nasional dan mem-
berikan les tambahan, yang bisa ditafsirkan bahwa proses
belajar mengajar yang dilaksanakan berdasarkan kuri-
kulum dianggap belum cukup; atau rasa percaya diri ter-
hadap kesiapan untuk menghadapi Ujian Nasional masih
rendah.
(2) Anggapan bahwa semua sekolah menggunakan Ujian Na-
sional sebagai satu-satunya penentu kelulusan ternyata
tidak benar karena ada siswa yang tidak lulus satuan pen-
didikan walaupun mereka lulus Ujian Nasional.
(3) Kegiatan sosialisasi tentang Ujian Nasional kepada pihak-
pihak yang berkepentingan belum maksimal, belum sesuai
dengan harapan sehingga berpeluang menjadi hambatan
atas pelaksanaan dan pencapaiannya.
(4) Persentase responden (12%) yang menyatakan bahwa
tingkat kesukaran UN tinggi sejalan dengan tingkat kelu-
lusan UN yang 90%.
PEmANTAUAN ImPLEmENTASI STANdAR NASIONAL PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
117
6| Tim AhliAnggota BSNP
Tabel 9. Anggota BSNP dalam Pemantauan StandarNO NAmA INSTANSI ASAL
1 Prof. Dr. Bambang Soehendro UGM Yogyakarta2 Prof. Dr. Edy Tri Baskoro ITB Bandung
3 Prof. Dr. Djemari Mardapi UNY Yogyakarta
4 Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo UNNES Semarang
5 Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis UI Jakarta
6 Dr. Anggani Sudono, M.A - Jakarta
7 Pdt. Weinata Sairin, M.Th - Jakarta
Tim Ahli yang bersifat ad hoc adalah:
Tabel 10. Tim Pemantauan StandarNO. NAmA INSTANSI ASAL
1 Dr. Mukminan UNY Yogyakarta
2 Dr. M. Salman ITB Bandung
3 dr. I. Wilarso UI Jakarta
4 Dr. Bagyo Yuono M. UI Jakarta
5 Drs. Muchtar Abdul Karim, MA UM Malang
6 Prof. Ali Saukah, M. A., Ph.D UM Malang
7 Dr. Bana Kartasasmita ITB Bandung
8 Dr. Adi Rahmat UPI Bandung
9 Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd UM Malang
10 Dr. Danny Meirawan UPI Bandung
11 Dr. Sisworo UM Malang
12 Prof. Dr. Nana Sudjana UPI Bandung
13 Dr. Achmad Slamet UNNES Semarang
14 Drs. Tri Bagyo, M.Ed Mandikdasmen Jakarta
15 Drs. Martono, M.Si Dir. Tendik Jakarta
16 Dr. Samitha Djayanti ITB Bandung
17 Arif Rifai Dwiyanto, ST - Jakarta
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
118
7| Hambatan, Permasalahan, dan SaranKegiatan pemantauan ini langsung dimulai dengan pelatihan
surveyor di 33 provinsi tanpa didahului dengan pertemuan koordi-
nasi tim ad hoc pemantauan sebagai pelatih surveyor. Hal tersebut
berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan metode dan fokus
pelatihan surveyor. Oleh karena itu untuk kegiatan pemantauan
berikutnya perlu adanya pertemuan tim ad hoc sebelum kegiatan
pelatihan surveyor.
Kegiatan pelatihan surveyor berakhir pada 18 Juli 2009, karena
alasan non-tehnis kegiatan pengumpulan data baru dapat dilak-
sanakan pada akhir Agustus 2009, jadi terdapat tenggang waktu
yang cukup lama. Hal tersebut mengakibatkan cukup banyak sur-
veyor yang berhalangan untuk melaksanakan tugas, meskipun me-
reka yang berhalangan dapat dicarikan pengganti, namun para
penggantinya tidak mendapatkan pelatihan karena tidak ada kesem-
patan. Sebaiknya kegiatan pengumpulan data dilakukan sesegera
mungkin setelah pelatihan surveyor. Selain itu perlu ada pertemuan
tim ad hoc sebelum kegiatan pengumpulan data untuk membahas
permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat kegiatan pela-
tihan surveyor.
Surveyor pada kegiatan pemantauan ini terdiri dari pengawas,
dosen LPTK, staf dinas pendidikan, dan staf LPMP. Mengingat peng-
ambilan data pemantauan juga dilakukan di madrasah, sebaiknya
surveyor yang bertugas juga melibatkan pihak departemen agama.
Berdasarkan hasil pemantauan implementasi Standar Isi/SKL,
Standar Guru, Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Standar Pengawas
Sekolah/Madrasah, ketentuan tentang Ujian Nasional, dan ketentuan
tentang Buku Teks Pelajaran, dipaparkan beberapa rekomendasi se-
bagai berikut.
(1) Guru perlu diberi pelatihan dan pendampingan secara intensif
tentang pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pem-
belajaran (RPP) oleh lembaga yang kompeten karena sekolah
PEmANTAUAN ImPLEmENTASI STANdAR NASIONAL PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
119
yang mata pelajarannya sudah dilengkapi dengan silabus dan
RPP tidak lebih dari 79%, dan guru yang membuat sendiri sila-
bus baru 38% dan RPP 67%.
(2) Untuk meningkatkan jumlah guru yang memenuhi standar kua-
lifikasi akademik guru sesuai dengan tahun pencapaian (2015),
perlu dipertimbangkan program kesetaraan S-1 berdasarkan
kualitas “track-record” dan uji kompetensi oleh institusi yang
kompeten sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan Stan-
dar Guru.
(3) Pemberian beasiswa bagi guru untuk meningkatkan kualifikasi
akademik agar memenuhi standar juga perlu dilakukan.
(4) Perlu dilakukan upaya untuk menutupi kesenjangan antara
Jawa dan luar Jawa dari segi penyebar-luasan peraturan dan per-
undangan tentang pelaksanaan pendidikan pada satuan pendi-
dikan karena ternyata tingkat ketersediaannya di luar Jawa lebih
rendah daripada di Jawa.
(5) Sosialisasi tentang dokumen standar, khususnya Standar Isi,
Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Guru, di luar Jawa
perlu diberi perhatian yang lebih besar daripada di Jawa karena
ternyata sosialisasi yang dilakukan di Jawa secara konsisten di-
anggap lebih banyak daripada di luar Jawa. Faktor ini mungkin
yang menyebabkan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa dari
segi ketersediaan dokumen-dokumen tentang Standar Nasional
Pendidikan beserta dokumen pendukungnya.
(6) Perlu dilakukan upaya untuk menutupi kesenjangan guru seko-
lah/madrasah negeri dan swasta dari segi aksesibilitas terhadap
Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Guru kare-
na ternyata tingkat aksesibilitasnya terhadap dokumen standar
tersebut di sekolah/madrasah swasta lebih rendah daripada di
sekolah/madrasah negeri.
(7) Perlu ditelaah lebih lanjut substansi Standar Isi dan Standar
Kompetensi Lulusan karena ada guru, kepala sekolah, dan pe-
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
120
ngawas (antara 12,74% sampai dengan 20,49%) yang mengang-
gap standar tersebut tinggi.
(8) Perlu dilakukan upaya untuk menutupi kesenjangan antara
Jawa dan luar Jawa dari segi persepsi mereka terhadap Standar
Isi dan Standar Kompetensi Lulusan karena lebih banyak seko-
lah/madrasah di luar Jawa menilai tinggi terhadap Standar Isi
dan Standar Kompetensi Lulusan daripada sekolah di Jawa.
(9) Perlu dilakukan upaya untuk menutupi kesenjangan antara
sekolah dan madrasah dari segi persepsi mereka terhadap Stan-
dar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan karena lebih banyak
madrasah menilai tinggi terhadap Standar Isi dan Standar Kom-
petensi Lulusan daripada sekolah.
(10) Perlu dilakukan upaya untuk menutupi kesenjangan antara
sekolah/madrasah negeri dan sekolah/madrasah swasta dari
segi persepsi mereka terhadap Standar Isi dan Standar Kom-
petensi Lulusan karena lebih banyak sekolah/madrasah swasta
menilai tinggi terhadap Standar Isi dan Standar Kompetensi Lu-
lusan daripada sekolah/madrasah negeri.
(11) Perlu dilakukan upaya untuk menutupi kesenjangan antara
Jawa dan luar Jawa, sekolah dan madrasah, serta sekolah/ma-
drasah negeri dan sekolah/madrasah swasta dari segi pencapai-
an kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas karena ada
kecenderungan pencapaian kompetensi guru, kepala sekolah,
dan pengawas di luar Jawa, di Madrasah, dan di sekolah/ma-
drasah swasta lebih rendah daripada di Jawa, di sekolah, dan di
sekolah/madrasah negeri.
(12) Perlu ditindak-lanjuti adanya data yang menunjukkan masih cu-
kup banyak peraturan atau kebijakan pemerintah daerah yang
tidak sesuai dengan Standar Guru, Standar Kepala Sekolah, dan
Standar Pengawas karena kalau dibiarkan akan dapat meng-
hambat pelaksanaan dan pencapaian standar-standar tersebut.
(13) Sebagai lembaga penghasil guru bidang studi, setiap Program
PEmANTAUAN ImPLEmENTASI STANdAR NASIONAL PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
121
Studi Pendidikan Bidang Studi harus mengetahui sedikitnya Un-
dang-undang Guru dan Dosen (hanya 89% LPTK yang memiliki
dokumennya) serta Standar Guru (hanya 81% Prodi LPTK yang
memiliki dokumennya) karena mereka harus tahu kompetensi
apa yang dimiliki para lulusannya sebagai calon guru profesio-
nal. Oleh karena itu, harapannya angka yang muncul adalah
100% untuk dua dokumen ini. Keadaan ini harus dianggap seri-
us dan perlu ditindak-lanjuti di tingkat pimpinan LPTK atau di
tingkat Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi.
(14) Buku teks pelajaran yang telah dinilai layak oleh BSNP perlu
didistribusikan secara memadai dan merata ke sekolah-seko-
lah; dan mata pelajaran yang buku teks pelajarannya belum ada
yang dinilai perlu segera dilakukan penilaiannya.
(15) Perlu ada program percepatan pemenuhan standar tentang
jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa setiap rombongan
belajar karena akan memberikan pengaruh yang signifikan ter-
hadap kualitas pembelajaran.
(16) Untuk mengungkapkan latar belakang adanya fakta banyaknya
sekolah yang menambah jam pelajaran dan memberikan les
tambahan, perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang proses
belajar mengajar di kelas apakah sudah sesuai dengan karak-
teristik peserta didik dan mata pelajaran.
(17) Perlu dilakukan sosialisasi tentang cara yang paling dianggap
tepat untuk mempersiapkan siswa menghadapi Ujian Nasional,
yaitu dengan melaksanakan prinsip pembelajaran tuntas sejak
awal, bukan dengan cara menambah jam pelajaran dan mem-
beri les tambahan.
(18) Perlu dikembangkan model sistem informasi manajemen yang
terpadu sehingga memungkinkan dilaksanakannya pengum-
pulan data yang terpadu dan serempak secara nasional.
(19) Perlu dilakukan koordinasi di tingkat pemerintah pusat (Ke-
menterian Pendidikan Nasional dan Departemen Agama) dan
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
122
Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, Dinas
Pendidikan Provinsi, Kantor Departement Agama Kabupaten/
kota, Kantor Wilayah Departmen Agama, dan LPMP) dalam
pengumpulan data karena gambaran tentang pelaksanaan dan
pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara nasional sangat
tergantung pada ketersediaan data-data yang relevan di semua
unit tersebut.
(20) Perlu ditingkatkan fungsi dan peranan pusat pengumpulan data
terpadu untuk mengurangi beban unit terkecil dalam memberi-
kan data yang sama untuk kepentingan yang berbeda-beda;
untuk itu perlu pengumpulan data yang dilaksanakan serentak
secara nasional.
PEmANTAUAN ImPLEmENTASI STANdAR NASIONAL PENdIdIKAN
Januari 2010 © BSNP
123
BAB 8. PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN BUKU TEKS
PELAJARAN
A mata Pelajaran Agama Sd, SmP, SmA/SmK, dan PKn SmA/SmK
1| PendahuluanDalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki
sarana yang meliputi perabotan, peralatan pendidikan, media pen-
didikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan
perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pem-
belajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Sehubungan dengan ketentuan Pasal tersebut di atas maka di-
perlukan buku sebagai penunjang pembelajaran. Pernyataan terse-
but diperkuat dengan pasal 43 ayat (4) yang menyatakan bahwa ada
rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata
pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta
didik.
Demikian juga dalam Pasal 43 ayat (5) dinyatakan bahwa buku
teks pelajaran dinilai kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan pe-
nyajian dan kelayakan kegrafikaannya oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan dan ditetapkan oleh Peraturan Menteri.
PENGEmBANGAN INSTRUmEN PENILAIANBUKU TEKS PELAjARAN
Januari 2010 © BSNP
127
2| Tujuan dan manfaatPada tahun 2009, telah dilaksanakan kegiatan pengembangan
instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama pada jenjang pendi-
dikan dasar dan menengah, dan buku teks pelajaran PKn SMA/SMK.
Instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama terdiri atas: Agama
Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Buddha, Agama Hindu,
dan Agama Khonghucu untuk SD, SMP, dan SMA/SMK.
Kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku teks pela-
jaran bertujuan untuk menghasilkan instrumen yang dapat diper-
gunakan untuk menilai buku teks pelajaran : Agama Islam, Agama
Kristen, Agama Katolik, Agama Buddha, Agama Hindu, dan Agama
Khonghucu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, PKn un-
tuk SMA/SMK.
Manfaat instrumen penilaian buku teks pelajaran Pendidikan
Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Buddha, Agama
Hindu, dan Agama Khonghucu, dan PKn adalah diperolehnya alat pe-
nilaian buku teks pelajaran yang terstandar dan dapat dipergunakan
untuk menilai buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, ba-
hasa, penyajian dan kegrafikaan.
Tujuan menilai kelayanan isi, kelayakan penyajian, kelayakan
bahasa, dan kelayakan kegrafikaan buku teks pelajaran untuk se-
tiap mata pelajan pada satuan pendidikan adalah agar peserta di-
dik memperoleh buku yang sesuai dengan standar pendidikan yang
ditetapkan oleh BSNP, yaitu sesuai dengan Standar Isi, Standar Kom-
petensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan. Buku teks pelajaran
yang telah dinilai kelayakannya digunakan sebagai sumber belajar
di setiap satuan pendidikan. Tujuan lain adalah untuk membeli buku
teks pelajaran yang dialihkan hak ciptanya dan dijadikan buku teks
pelajaran elektornik.
Manfaat buku teks yang telah dinilai kelayakan isi, kelayakan pe-
nyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaannya merupakan
jaminan bagi peserta didik memperoleh buku yang dapat digunakan
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
128
untuk pembelajaran yang bermutu dan sarana untuk mencapai kom-
petensi yang ditetapkan.
Buku teks pelajaran selain bermanfaat bagi peserta didik juga
dapat digunakan oleh guru sebagai sumber belajar, baik dalam pe-
rencanaan pembelajaran maupun dalam pelaksanaanya.
3| Tim ahli1. Anggota BSNP
No Nama Instansi Asal
1 Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis (Koordinator)
UI Jakarta
2 Prof. Dr. M. Yunan Yusuf UIN Jakarta
3 Prof. Dr. Djaali UNJ Jakarta
4 Dr. Suharsono, M.M., M.Pd STBA Pertiwi Jakarta
5 Pdt. Weinata Sairin, M.Th(Wakil Koordinator)
LAI Jakarta
6 Prof. Dr. A.T. Soegito UNNES Semarang
2. Tima Ahli
No Namajabatan
dalam timInstansi mata Pelajaran
1 Dr. R. Urip Purwono Ketua UNPAD Bandung
Psikometri
2 Dr. Anggadewi Moesono Wakil Ketua UI Jakarta Psikometri
3 Prof. Dr. Siradjudin Zar, MA Anggota IAIN Padang Agama Islam
4 Dr. Hamidah, M.Ag Anggota IAIN Palembang Agama Islam
5 Dr. Drs. M. Idrus, S.Psi. Anggota UII Yogyakarta Agama Islam
6 Dra. Netty Hartaty, M.Si. Anggota UIN Jakarta Agama Islam
7 FX Adisusanto Sj, S. Tl Anggota KWI Jakarta Agama Katolik
8Drs. Matheus Beny Mite, M. Hum, Lic.Th.
Anggota Univ Atma Jaya Jakart
Agama Katolik
9 Dr. Kadarmanto Harjowasito Anggota STTH Jakarta Agama Kristen
10 Dr. Daniel Nuhamara, M.Th Anggota UKSW Salatiga Agama Kristen
11 Suhadi Sendjaja, Pdt Utama Anggota WALUBI Jakarta Agama Buddha
12 Soedjito Kusumo K, SE, MBA Anggota WALUBI Jakarta Agama Buddha
13 Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D Anggota IHDN Bali Agama Hindu
PENGEmBANGAN INSTRUmEN PENILAIANBUKU TEKS PELAjARAN
Januari 2010 © BSNP
129
No Namajabatan
dalam timInstansi mata Pelajaran
14 Drs. I Wayan Suwira Satria, MM
Anggota Jakarta Agama Hindu
15 WS Dr. Mulyadi Anggota MATAKIN Jakarta
Agama Khonghucu
16 WS Dr. Oesman Arif Anggota MATAKIN Jakarta
Agama Khonghucu
17 Prof. Dr. Abdul Gafur, M.Sc. Anggota UNY Yogyakarta PKn
18 Drs. H. Rustopo,SH,M.Hum. Anggota UNNES Semarang
PKn
19 Dr. Gardjito Anggota Perpustakaan Nasional Jakarta
Kegrafikaan
20 Drs. Kaharuddin Arafah, M.Si Anggota UNM Makassar Psikometri
4| Tahapan KegiatanLangkah-langkah penyusunan instrumen penilaian buku teks
pelajaran Agama SD, SMP, SMA/SMK dan PKn SMA/SMK sebagai beri-
kut.
a. Menetapkan tim ahli yang terdiri atas ahli materi mata pelajar-
an, ahli pembelajaran mata pelajaran, ahli kegrafikaan dan ahli
psikometri.
b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah yang
ditetapkan oleh BSNP seperti berikut ini:
1) Penyusunan desain Instrumen dan Pengenalan men-genai Instrumen
Kegiatan penyusunan desain instrumen dan penge-
nalan mengenai instrumen dilaksanakan di ruang rapat
BSNP Gedung D lantai 2 Cipete Jakarta Selatan pada tang-
gal 4 – 6 Maret 2009. Temu awal ini dihadiri oleh koordina-
tor tim dan 5 orang anggota BSNP, serta 17 orang anggota
tim ahli.
Pada awal pertemuan ini diadakan perkenalan antara
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
130
anggota BSNP dengan anggota tim ahli. Setelah itu dilaku-
kan pemilihan ketua dan wakil ketua tim ahli dengan hasil;
Urip Purwono, M.Sc, Ph.D dari Universitas Padjajaran Ban-
dung sebagai ketua tim dan Dr. Anggadewi dari Universi-
tas Indonesia sebagai wakil ketua tim.
Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan kerangka
Naskah Akademik (NA) dan draf awal pengembangan in-
strumen penilaian buku teks pelajaran Pendidikan Agama
SD, SMP, SMA/SMK dan PKn SMA/SMK. Untuk mencapai
tujuan tersebut, tim ahli melakukan brainstorming tentang
jenis buku yang ingin diterbitkan dengan mengacu kepa-
da Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar
Isi (SI) dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) masing-masing mata
pelajaran yang bersangkutan.
2) Kajian Bahan dasar Kajian bahan dasar untuk penyusunan desain instru-
men penilaian buku teks pelajaran agama dan PKn dilak-
sanakan di ruang sidang Bvlgari II Hotel Grand Boutique
Melawai Jakarta Selatan pada tanggal 11 - 13 Maret 2009.
Kegiatan ini dihadiri oleh semua anggota tim ahli (19 orang),
dan 7 orang anggota BSNP. Tim ahli mengkaji Standar
Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata
pelajaran terkait, serta contoh instrumen penilaian buku
teks pelajaran yang telah dikembangkan BSNP pada tahun
sebelumnya. Hasil kajian tersebut dijadikan kerangka un-
tuk menyusun instrumen pengumpulan data di 5 provinsi
pada langkah berikutnya. Pada langkah ini pula ditetapkan
nama-nama anggota tim ahli dan anggota BSNP yang akan
bertugas mengumpulkan data serta unsur-unsur yang
akan diundang pada masing-masing provinsi.
PENGEmBANGAN INSTRUmEN PENILAIANBUKU TEKS PELAjARAN
Januari 2010 © BSNP
131
3) Pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan melalui sistem Focused
Group Discussion (FGD) dilaksanakan di lima provinsi yaitu:
Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Bali, DI Yogyakarta, dan
Jawa Timur pada tanggal 18 - 21 Maret 2009. Jumlah tim
pengumpul data yang bertugas pada masing-masing kota
sebanyak 5 orang dengan rincian: 3 orang tim ahli, 1 orang
anggota BSNP, dan 1 orang staf sekretariat. Jumlah peserta
FGD tiap provinsi sebanyak 40 orang dengan rincian : (a)
orang tua siswa sebanyak 12 orang yang terdiri atas: 4 orang
Katolik, 4 orang Hindu, dan 4 orang; (b) guru sebanyak 12
orang yang terdiri atas: 4 orang Katolik, 4 orang Hindu, dan
4 orang Khonghucu; (c) siswa sebanyak 6 orang yang ter-
diri atas: 2 orang Katolik, 2 orang Hindu, dan 2 orang Khon-
ghucu; (d) tokoh agama sebanyak 6 orang yang terdiri atas:
2 orang Katolik, 2 orang Hindu, dan 2 orang Khonghucu;
dan (e) panitia sebanyak 4 orang.
4) Pengolahan data Data dan masukan responden dari 5 kota yang telah
terkumpul melalui FGD pada langkah sebelumnya diolah
dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif un-
tuk dijadikan bahan pembuatan Naskah Akademik dan draf
instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn.
Kegiatan ini dilaksanakan di ruang sidang BSNP Gedung
D Lantai 2 Mandikdasmen Jl. RS. Fatmawati Cipete Jakarta
Selatan pada tanggal 1 - 3 April 2009 yang dihadiri oleh
6 orang anggota BSNP dan semua anggota tim ahli. Pada
akhir pertemuan langkah ini akan dilakukan pleno BSNP
dengan anggota tim ahli masing-masing mata pelajaran.
5) Analisis data Kegiatan analisis data untuk penyusunan draf instru-
men penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn dilak-
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
132
sanakan di ruang sidang Anggrek 6 lantai 7 Hotel Mega
Anggrek Jakarta Barat pada tanggal 15 - 17 April 2009.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk menganalisis semua ma-
sukan dari setiap daerah yang telah diolah dan dijadikan
bahan untuk menyusun draf instrumen penilaian buku
teks pelajaran Agama dan PKn. Anggota BSNP yang hadir
pada kegiatan ini sebanyak 6 orang dan anggota tim se-
banyak 19 orang.
6) Penyusunan draf Instrumen Hasil analisis data pada pertemuan sebelumnya dija-
dikan bahan untuk menyusun Naskah akademik dan draf
instrumen. Kegiatan penyusunan draf instrumen ini dilak-
sanakan di ruang sidang BSNP Gedung D lantai 2 Mandik-
dasmen Cipete Jakarta Selatan pada tanggal 2 – 4 Mei 2009
yang dihadiri oleh 5 orang anggota BSNP dan 17 orang
anggota tim. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasil-
kan draf naskah akademik dan draf instrumen penilaian
buku teks pelajaran Agama dan PKn.
7) Reviu draf Instrumen Reviu draf instrumen penilaian buku teks pelajaran
agama dan PKn dilaksanakan di ruang sidang Anggrek 6
lantai 7 Hotel Mega Anggrek Jakarta Barat pada tanggal
27 - 29 Mei 2009 yang dihadiri oleh 18 orang anggota tim
dan 6 orang anggota BSNP. Tujuan kegiatan ini adalah un-
tuk menyempurnakan draf naskah akademik dan instru-
men penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn yang
telah dikembangkan pada pertemuan sebelumnya. Pada
bagian akhir pertemuan, tim membuat bahan presentasi
yang akan disampaikan kepada pleno BSNP pada perte-
muan berikutnya.
8) Presentasi ke BSNP dan Reviu draf Instrumen-2 Presentasi ke BSNP dan reviu draf instrumen 2 pe-
PENGEmBANGAN INSTRUmEN PENILAIANBUKU TEKS PELAjARAN
Januari 2010 © BSNP
133
nilaian buku teks pelajaran agama dan PKn dilaksanakan
di ruang sidang BSNP Gedung Mandikdasmen Lt. 2 Cipete
Jl. R.S. Fatmawati Jakarta Selatam pada tanggal 4 - 6 Juni
2009. Draf instrumen-2 ini diberi masukan oleh anggota
BSNP, kemudian pada tanggal 5 -6 Juni 2009, tim ahli me-
ngolah masukan BSNP untuk menyempurnakan draf in-
strumen-2 menjadi draf instrumen-3.
Pada pertemuan ini juga dikembangkan instrumen
yang dapat dijadikan bahan pengumpul masukan dari
para reviewer pada pertemuan berikutnya.
9) Validasi draf instrumen Validasi draf instrumen dilaksanakan di 10 – 12 Juni
2009 di lima kota yaitu : Palembang, Malang, Solo, Bandung,
dan Makassar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapat-
kan masukan berupa tingkat keterbacaan masing-masing
butir dan deskripsi instrumen dari para ahli pembelajaran,
ahli materi, dan guru masing-masing mata pelajaran. Un-
tuk melaksanakan kegiatan validasi ini, panitia pada ma-
sing-masing kota mengundang 40 orang peserta, 2 orang
anggota tim, 1 orang anggota BSNP dan 1 orang staf sek-
retariat BSNP.
10) Lokakarya Pembahasan draf Instrumen Masukan para pakar pada saat kegiatan validasi in-
strumen diolah dan dianalisis oleh tim ahli, kemudian di-
jadikan bahan untuk menyempurnakan draf instrumen.
Selanjutnya hasil analisis ini dijadikan bahan lokakarya
dengan mengundang ahli masing-masing mata pelajaran.
Kegiatan lokakrya draf Instrumen ini dilaksanakan pada
tanggal 17 – 19 Juni 2009 di Apartemen Puri Casablanca
Jakarta. Target kegiatan ini adalah mendapatkan masukan
dari para pakar masing-masing mata pelajaran untuk me-
nyempurnakan draf instrumen.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
134
11) Finalisasi draf Instrumen untuk Uji Coba Kegiatan finalisasi draf instrumen ini dilaksanakan di
hotel Golden Boutique Jakarta pada tanggal 24 – 26 Juni
2009 dengan dihadiri oleh 6 orang anggota BSNP dan 18
orang anggota tim. Tujuan kegiatan ini adalah untuk me-
nyempurnakan draf instrumen penilaian masing-masing
mata pelajaran. Pada akhir kegiatan dihasilkan juga pan-
duan uji coba instrumen, agenda uji coba, nama tim uji
coba, dan lokasi uji coba instrumen.
12) Uji Coba draf Instrumen Kegiatan uji coba draf instrumen bertujuan untuk
melihat sejauh mana instrumen tersebut dapat dijadikan
alat untuk menilai sampel buku teks pelajaran yang bere-
dar di masing-masing provinsi. Oleh karena itu pada lang-
kah ini diundang para ahli terkait mata pelajaran Agama
Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Khonghucu, dan PKn.
Para undangan diberi buku untuk dinilai dengan menggu-
nakan draf instrumen yang telah dikembangkan oleh tim
ahli.
Kegiatan uji coba instrumen dilaksanakan pada 5 – 7
Juli 2009 secara bersamaan di 5 kota yaitu: Denpasar, Ku-
pang, Bogor, Jakarta, dan Surabaya. Uji coba dihadiri oleh
1 orang anggota BSNP, 2 orang anggota tim ahli, dan 40
orang undangan yang terdiri atas dosen, guru, dan para
praktisi mata pelajaran terkait di masing-masing provinsi.
13) Analisis Hasil Uji Coba dan Perbaikan Instrumen Analisis data hasil uji coba dan revisi instrument pe-
nilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn dilaksanakan
di ruang sidang BSNP Cipete Jakarta Selatan pada tanggal
11 – 13 Juli 2009. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota BSNP,
dan tim ahli. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menganali-
sis masukan para pakar sewaktu instrumen diujicobakan.
PENGEmBANGAN INSTRUmEN PENILAIANBUKU TEKS PELAjARAN
Januari 2010 © BSNP
135
Hasil analisis kemudian dirangkum dan dijadikan masukan
untuk menyempurnakan instrumen penilaian buku teks
pelajaran Agama dan PKn.
14) Persiapan Sosialisasi Instrumen yang telah disempurnakan pada langkah
sebelumnya kemudian diplenokan di BSNP dan difinal-
kan berdasarkan masukan anggota BSNP. Instrumen hasil
penyempurnaan melalui pleno akan disahkan oleh BSNP
sebagai tanda bahwa instrumen tersebut telah sahih un-
tuk dipergunakan menilai buku teks pelajaran dan siap
untuk disosialisasikan kepada penerbit dan calon penulis.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Juli di ru-
ang sidang BSNP Cipete Jakart Selatan yang dihadiri oleh
anggota BSNP dan tim ahli.
Secara rinci kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku
teks pelajaran Agama dan PKn dapat dirangkum seperti berikut ini.
No Kegiatan Tempat Tanggal Target
1 Temu awal untuk penyusunan desain Ruang sidang BSNP
04 – 06 Maret 2009
Kerangka naskah akademik (NA) dan kerangka instrumen
2 Kajian bahan dasarJakarta
11 – 13 Maret 2009
Kerangka NA, kerangka instrumen, dan Panduan FGD
3 Pengumpulan data Padang, Manado, Denpasar, Yogyakarta, Surabaya
18 – 20 Maret 2009
Data FGD untuk penyu sunan draf instrumen
4 Pengolahan data Ruang sidang BSNP
01 – 03 April 2009
Data dari 5 provinsi
5 Analisis data Jakarta
15 – 17 April 2009
Hasil analisis data untuk penyusunan draf instrumen
6 Penyusunan draf instrumen
Ruang sidang BSNP02 – 04 Mei 2009
Draf instrumen
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
136
No Kegiatan Tempat Tanggal Target
7 Reviu draf instrumen
Jakarta27 – 29 Mei 2009
Masukan para pakar untuk penyempurnaan draf instrumen
8 Presentasi ke BSNP dan reviu draf instrumen 2
Ruang sidang BSNP04 – 06 Juni 2009
Masukan dari BSNP
9 Validasi draf instrumen
Palembang, Malang, Solo, Bandung, dan Makassar
10 – 12 Juni 2009
Data hasil vali dasi dan draf instrumen
10 Lokakarya pembahasan draf instrumen
Jakarta17 – 19 Juni 2009
Masukan dari para pakar dan draf instrumen
11 Finalisasi draf instrumen untuk uji coba
Jakarta24 – 26 Juni 2009
Instrumen yang siap diujicoba kan
12 Uji coba draf instrumen
Denpasar, Kupang, Bogor, Jakarta, Surabaya
05 – 07 Juli 2009
Masukan dari para stake holder
13 Analisis hasil uji coba dan perbaikan instrumen
Ruang sidang BSNP11 – 13 Juli 2009
Instrumen final
14 Persiapan sosialisasi instrumen
Ruang sidang BSNP22 – 24 Juli 2009
Instrumen yang telah disahkan BSNP yang siap disosialisa sikan
5| Hasil yang diperoleh Kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku teks pela-
jaran Agama dan PKn ini menghasilkan dokumen berupa:
a. Naskah akademik penyusunan instrumen penilaian buku teks
pelajaran Agama SD,SMP, SMA/SMK, dan PKn SMA/SMK.
b. Instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan isi,
penyajian, bahasa dan kegrafikaan buku teks pelajaran Agama
SD,SMP, SMA/SMK, dan PKn SMA/SMK. Rincian instrumen yang
dihasilkan dalam kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:
PENGEmBANGAN INSTRUmEN PENILAIANBUKU TEKS PELAjARAN
Januari 2010 © BSNP
137
No Nama Mata Pelajaran Nama Produk Jumlah1 Pendidikan Agama Islam Instrumen 1 SD 6
Deskripsi Instrumen 1 SD 6Instrumen 2 SD 6
Deskripsi Instrumen 2 SD 6
Instrumen 1 SMP 3
Deskripsi Instrumen 1 SMP 3
Instrumen 2 SMP 3
Deskripsi Instrumen 2 SMP 3Instrumen 1 SMA 3Deskripsi Instrumen 1 SMA 3Instrumen 2 SMA 3Deskripsi Instrumen 2 SMA 3
Sub total (1) 48 2 Pendidikan Agama Katolik Instrumen 1 SD 6
Deskripsi Instrumen 1 SD 6Instrumen 2 SD 6Deskripsi Instrumen 2 SD 6Instrumen 1 SMP 3Deskripsi Instrumen 1 SMP 3Instrumen 2 SMP 3Deskripsi Instrumen 2 SMP 3Instrumen 1 SMA 3Deskripsi Instrumen 1 SMA 3Instrumen 2 SMA 3Deskripsi Instrumen 2 SMA 3
Sub total (1) 48 3 Pendidikan Agama Kristen Instrumen 1 SD 6
Deskripsi Instrumen 1 SD 6Instrumen 2 SD 6Deskripsi Instrumen 2 SD 6Instrumen 1 SMP 3Deskripsi Instrumen 1 SMP 3Instrumen 2 SMP 3Deskripsi Instrumen 2 SMP 3Instrumen 1 SMA 3Deskripsi Instrumen 1 SMA 3Instrumen 2 SMA 3Deskripsi Instrumen 2 SMA 3
Sub total (1) 48
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
138
No Nama Mata Pelajaran Nama Produk Jumlah 4 Pendidikan Agama Buddha Instrumen 1 SD 6
Deskripsi Instrumen 1 SD 6Instrumen 2 SD 6Deskripsi Instrumen 2 SD 6Instrumen 1 SMP 3Deskripsi Instrumen 1 SMP 3Instrumen 2 SMP 3Deskripsi Instrumen 2 SMP 3Instrumen 1 SMA 3Deskripsi Instrumen 1 SMA 3Instrumen 2 SMA 3Deskripsi Instrumen 2 SMA 3
Sub total (1) 485 Pendidikan Agama Hindu Instrumen 1 SD 6
Deskripsi Instrumen 1 SD 6Instrumen 2 SD 6Deskripsi Instrumen 2 SD 6Instrumen 1 SMP 3Deskripsi Instrumen 1 SMP 3Instrumen 2 SMP 3Deskripsi Instrumen 2 SMP 3Instrumen 1 SMA 3Deskripsi Instrumen 1 SMA 3Instrumen 2 SMA 3Deskripsi Instrumen 2 SMA 3
Sub total (1) 486 Pendidikan Agama
KhonghucuInstrumen 1 SD 6Deskripsi Instrumen 1 SD 6Instrumen 2 SD 6Deskripsi Instrumen 2 SD 6Instrumen 1 SMP 3Deskripsi Instrumen 1 SMP 3Instrumen 2 SMP 3Deskripsi Instrumen 2 SMP 3Instrumen 1 SMA 3Deskripsi Instrumen 1 SMA 3Instrumen 2 SMA 3Deskripsi Instrumen 2 SMA 3
Sub total (1) 48
PENGEmBANGAN INSTRUmEN PENILAIANBUKU TEKS PELAjARAN
Januari 2010 © BSNP
139
No Nama Mata Pelajaran Nama Produk Jumlah7 PKn Instrumen 1 SMA 3
Deskripsi Instrumen 1 SMA 3Instrumen 2 SMA 3Deskripsi Instrumen 2 SMA 3
Sub total (1) 12jumlah Total 300
6| Refleksi Dalam penyusunan instrumen penilaian buku teks pelajaran
Agama dan PKn ini terdapat beberapa kendala antara lain sulitnya
menemukan dosen ataupun guru yang ahli dalam mata pelajaran
Agama Khonghucu, Hindu dan Buddha pada saat validasi dan uji-
coba instrumen pada daerah-daerah tertentu. Hal ini mengakibatkan
kurangnya kritikan/masukan terhadap substansi butir yang dikem-
bangkan terutama pada saat validasi. Untuk mengatasi hal tersebut,
pada saat uji coba instrumen, dipilih peserta yang lebih banyak jum-
lahnya untuk mata pelajaran agama Khonghucu, Buddha dan Hindu
terutama untuk daerah-daerah sentra agama yang bersangkutan.
Namun demikian dalam pengembangan instrumen penilaian
buku teks pelajaran Agama dan PKn ini, terdapat pula beberapa hal
yang sangat mengagumkan antara lain terjadinya interaksi yang
dinamis dan harmonis baik antara sesama pengembang instrumen
maupun antara pengembang dengan tim pakar yang diundang pada
saat pengumpulan data, validasi dan uji coba draf instrumen. Interak-
si yang harmonis ini menunjukkan suasana kerukunan antar ummat
beragama yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam
pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama ini
telah tercipta suasana “bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam
persatuan”. Sejak awal dalam kelompok ini memang ditekankan oleh
BSNP agar buku teks pelajaran Agama yang dihasilkan nanti mampu
membangun semangat kerukunan dan kesatuan demi memantap-
kan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks masyarakat
majemuk Indonesia.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
140
B mata Pelajaran Bahasa Asing SmA/SmK
1| PendahuluanDalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki
sarana yang meliputi perabotan, peralatan pendidikan, media pen-
didikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan
perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pem-
belajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Sehubungan dengan pasal tersebut di atas maka diperlukan
buku sebagai penunjang pembelajaran. Pernyataan tersebut di-
perkuat dengan pasal 43 ayat (4) yang menyatakan bahwa ada ra-
sio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata
pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta
didik.
Demikian juga dalam Pasal 43 ayat (5) dinyatakan bahwa buku
teks pelajaran dinilai kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan pe-
nyajian dan kelayakan kegrafikaannya oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan dan ditetapkan oleh Peraturan Menteri.
2| Tujuan dan manfaatPada tahun 2009, telah dilaksanakan kegiatan pengembangan
instrumen penilaian buku teks pelajaran Bahasa Asing SMA/SMK
yang terdiri atas: Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Arab, Ba-
hasa Jepang dan Bahasa Mandarin.
Kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku teks pela-
jaran bertujuan untuk menghasilkan instrumen yang dapat diper-
gunakan untuk menilai buku teks pelajaran : Bahasa Jerman, Bahasa
Perancis, Bahasa Arab, Bahasa Jepang dan Bahasa Mandarin untuk
SMA/SMK.
Manfaat instrumen penilaian buku teks pelajaran Pendidikan
Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Arab, Bahasa Jepang dan
PENGEmBANGAN INSTRUmEN PENILAIANBUKU TEKS PELAjARAN
Januari 2010 © BSNP
141
Bahasa Mandarin adalah diperolehnya alat penilaian buku teks
pelajaran yang terstandar dan dapat dipergunakan untuk menilai
buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, bahasa, penyajian
dan kegrafikaan.
Tujuan menilai kelayanan isi, kelayakan penyajian, kelayakan
bahasa, dan kelayakan kegrafikaan buku teks pelajaran untuk se-
tiap mata pelajan pada satuan pendidikan adalah agar peserta di-
dik memperoleh buku yang sesuai dengan standar pendidikan yang
ditetapkan oleh BSNP, yaitu sesuai dengan Standar Isi, Standar Kom-
petensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan. Buku teks pelajaran
yang telah dinilai kelayakannya digunakan sebagai sumber belajar
di setiap satuan pendidikan. Tujuan lain adalah untuk membeli buku
teks pelajaran yang dialihkan hak ciptanya dan dijadikan buku teks
pelajaran elektornik.
Manfaat buku teks yang telah dinilai kelayakan isi, kelayakan pe-
nyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaannya merupakan
jaminan bagi peserta didik memperoleh buku yang dapat digunakan
untuk pembelajaran yang bermutu dan sarana untuk mencapai kom-
petensi yang ditetapkan.
Buku teks pelajaran selain bermanfaat bagi peserta didik juga
dapat digunakan oleh guru sebagai sumber belajar, baik dalam pe-
rencanaan pembelajaran maupun dalam pelaksanaanya.
3| Tim ahli1. Anggota BSNP
No Nama Instansi Asal
1 Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis (Koordinator) UI Jakarta
2 Pdt. Weinata sairin, M.Th(Wakil Koordinator)
LAI Jakarta
3 Prof.Dr. Mungin Eddy Wibowo, MPd.,Kons. UNNES Semarang
4 Prof.Dr. Djemari Mardapi UNY Yogyakarta
5 Prof.Dr. Edy Tri Baskoro ITB Bandung
6 Prof.Dr. Furqon UPI Bandung
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
142
No Nama Instansi Asal
7 Prof.Dr. Bambang Soehendro UGM Yogyakarta
8 Prof. Dr. M. Yunan Yusuf UIN Jakarta
9 Prof. Dr. Djaali UNJ Jakarta
10 Dr. Suharsono, M.M., M.Pd STBA Pertiwi Jakarta
11 Dr. Anggani Sudono, MA Al Ihzar Jakarta
12 Prof.Dr. Komarudin Hidayat UIN Jakarta
12 Dr. Seto Mulyadi Komnas Anak Jakarta
14 Prof.Dr. Zaki Baridwan UGM Yogyakarta
15 Prof. Dr. A.T. Soegito UNNES Semarang
2. Tima Ahli
No Namajabatan
dalam timInstansi mata Pelajaran
1 Dr. M. Syaifudin Ketua UMM Malang Psikometri
2Ir. Tato Hendarto Msi
Wakil Ketua
Al Izhar Pondok Labu Psikometri
3 Prof. Dr. Moh. Matsna, MA Anggota UIN Jakarta Bahasa Arab
4Dr. Afdol Tharik Wastono, M.Hum
AnggotaUI Jakarta Bahasa Arab
5 Prof.Dr. Hermina Sutami Anggota UI Jakarta Bahasa Mandarin
6Nita Madona Sulanti, SS, MA
AnggotaUI Jakarta Bahasa Mandarin
7Prof.Dr. Astini
Anggota UNNES Semarang Bahasa Perancis
8 Dr. Tri Indri Hardini, MPd Anggota UPI Bandung Bahasa Perancis
9Dr. Setiawati Darmojuwono, MA
AnggotaUI Jakarta Bahasa Jerman
10 Dr. Irene Risakotta, MPd Anggota UNESA Surabaya Bahasa Jerman
11Prof,Dr. Djodjok Soenardjo, Mlit
AnggotaUNESA Surabaya Bahasa Jepang
12 Evi Lusiana, MA Anggota Japan Foundation Bahasa Jepang
13 Dr. GardjitoAnggota Perpustakaan
Nasional Kegrafikaan
14Drs. Kaharuddin Arafah, M.Si Anggota UNM Makassar
PENGEmBANGAN INSTRUmEN PENILAIANBUKU TEKS PELAjARAN
Januari 2010 © BSNP
143
4| Tahapan KegiatanLangkah-langkah penyusunan instrumen penilaian buku teks
pelajaran Agama SD, SMP, SMA/SMK dan PKn SMA/SMK sebagai beri-
kut.
c. Menetapkan tim ahli yang terdiri atas ahli materi mata pela-
jaran, ahli pembelajaran mata pelajaran, ahli kegrafikaan dan
ahli psikometri.
d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah yang
ditetapkan oleh BSNP seperti berikut ini:
1) Temu Awal, Kajian Bahan dasar dan Penyusunan de-sain Instrumen
Kegiatan penyusunan desain instrumen dan penge-
nalan mengenai instrumen dilaksanakan di hotel Golden
Boutique Melawai Jakarta Selatan pada tanggal 10 - 12 Ma-
ret 2009. Kegiatan ini dihadiri oleh koordinator tim dan 7
orang anggota BSNP, Kepala Pusat Perbukuan, Kabid Bang-
nas daltuku Pusat Perbukuan, Kasubbid daltuku, 12 orang
anggota tim ahli, dan staf teknis Pusbuk.
Pada awal pertemuan ini diadakan perkenalan antara
anggota BSNP dan Staf Pusbuk dengan anggota tim ahli.
Setelah itu dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua tim
ahli dengan hasil; Dr. Syaifuddin dari Universitas Muham-
madiyah Malang sebagai ketua tim dan Ir. Tato Hendarto,
M.Si dari Al.Ihzar Pondok Labu sebagai wakil ketua tim.
Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan kerangka
Naskah Akademik (NA) dan draf awal pengembangan in-
strumen penilaian buku teks pelajaran Pendidikan Bahasa
Asing SMA/SMK. Untuk mencapai tujuan tersebut, tim ahli
melakukan brainstorming tentang jenis buku yang ingin
diterbitkan, mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kom-
petensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran terkait, serta con-
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
144
toh instrumen penilaian buku teks pelajaran yang telah
dikembangkan BSNP pada tahun sebelumnya.
Pada langkah ini pula ditetapkan nama-nama ang-
gota tim ahli dan anggota BSNP yang akan bertugas me-
ngumpulkan data serta unsur-unsur yang akan diundang
pada masing-masing provinsi.
2) Pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan melalui sistem Focused
Group Discussion (FGD) dilaksanakan di Jakarta pada tang-
gal 14 - 16 Maret 2009. Kegiatan pengumpulan data dihadiri
oleh seluruh anggota tim, anggota BSNP, dan staf Pusbuk.
Peserta FGD terdiri atas unsur : ahli materi, ahli pembela-
jaran, guru, siswa, praktisi, dan orang tua siswa untuk ma-
sing-masing mata pelajaran. Peserta FGD dikelompokkan
berdasarkan mata pelajaran.
3) Pengolahan dan Analisis data Data dan masukan para peserta FGD pada langkah
sebelumnya diolah dan dianalisis, baik secara kualitatif
maupun kuantitatif untuk dijadikan bahan pembuatan
Naskah Akademik dan draf instrumen penilaian buku teks
pelajaran Bahasa Asing. Kegiatan ini dilaksanakan di hotel
Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan pada tanggal 19
- 21 Maret 2009 yang dihadiri oleh anggota BSNP, staf Pus-
buk, dan semua anggota tim ahli. Pada akhir pertemuan
langkah ini akan dilakukan pleno BSNP dengan anggota
tim ahli masing-masing mata pelajaran.
4) Penyusunan draf Instrumen-1 Hasil analisis data pada pertemuan sebelumnya dija-
dikan bahan untuk menyusun Naskah akademik dan draf
instrumen. Kegiatan penyusunan draf instrumen ini dilak-
sanakan di hotel Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan
pada tanggal 2 – 4 April 2009 yang dihadiri oleh semua
PENGEmBANGAN INSTRUmEN PENILAIANBUKU TEKS PELAjARAN
Januari 2010 © BSNP
145
anggota tim ahli, anggota BSNP dan staf Pusbuk. Tujuan
kegiatan ini adalah untuk menghasilkan draf naskah aka-
demik dan draf instrumen penilaian buku teks pelajaran
Bahasa Asing.
5) Reviu draf Instrumen dan Presentasi ke BSNP Reviu draf instrumen penilaian buku teks pelajaran
Bahasa Asing dilaksanakan di hotel Golden Boutique Mela-
wai Jakarta Selatan pada tanggal 15 – 17 Mei 2009 yang
dihadiri oleh seluruh anggota tim ahli, anggota BSNP dan
staf Pusbuk. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyem-
purnakan draf naskah akademik dan instrumen penilaian
buku teks pelajaran Bahasa Asing yang telah dikembang-
kan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini, tim
juga melakukan presentasi dalam sidang pleno BSNP. Hasil
pertemuan ini adalah draf Instrumen yang siap divalidasi,
jadwal validasi, dan nama-nama calon validator di lima
provinsi.
6) Validasi draf instrumen Validasi draf instrumen dilaksanakan tanggal 22 – 24
Mei 2009 di lima kota yaitu : Jakarta, Bandung, Jogjakarta,
Medan, dan Makassar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk
mendapatkan masukan berupa tingkat keterbacaan ma-
sing-masing butir dan deskripsi instrumen dari para ahli
pembelajaran, ahli materi, dan guru masing-masing mata
pelajaran. Untuk melaksanakan kegiatan validasi ini, pani-
tia pada masing-masing kota mengundang validator yang
terdiri atas unsur-unsur: ahli pembelajaran dan ahli materi
masing-masing mata pelajaran.
7) Penyusunan draf Instrumen Masukan para pakar pada saat kegiatan validasi in-
strumen diolah dan dianalisis oleh tim ahli, kemudian di-
jadikan bahan untuk menyempurnakan draf instrumen.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
146
Kegiatan penyusunan draf Instrumen ini dilaksanakan
pada tanggal 31 Mei – 2 Juni 2009 di hotel Mega Anggrek
Jakarta Barat. Target kegiatan ini adalah mendapatkan draf
instrumen yang siap untuk diujicobakan pada pertemuan
berikutnya.
8) Uji Coba draf Instrumen Kegiatan uji coba draf instrumen bertujuan untuk
melihat sejauh mana instrumen tersebut dapat dijadi-
kan alat untuk menilai sampel buku teks pelajaran yang
beredar di masing-masing provinsi. Oleh karena itu pada
langkah ini diundang para ahli terkait mata pelajaran Ba-
hasa Arab, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Jepang
dan Bahasa Mandarin. Para undangan diberi buku untuk
dinilai dengan menggunakan draf instrumen yang telah
dikembangkan oleh tim ahli. Kegiatan uji coba instrumen
dilaksanakan pada 27 – 29 Juni 2009 secara bersamaan
di 5 kota yaitu: Bandung, Jakarta, Manado, Semarang, dan
Surabaya. Uji coba dihadiri oleh 1 orang anggota BSNP, 2
orang anggota tim ahli, dan dan staf Pusbuk serta para
undangan yang terdiri atas dosen, guru, dan para praktisi
mata pelajaran terkait di masing-masing provinsi.
9) Analisis Hasil Uji Coba dan Revisi draf Instrumen Analisis data hasil uji coba dan revisi instrument pe-
nilaian buku teks pelajaran Bahasa Asing dilaksanakan
di hotel Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan pada
tanggal 9 – 11 Juli 2009. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota
BSNP, tim ahli, dan staf Pusbuk. Tujuan kegiatan ini adalah
untuk menganalisis masukan para pakar sewaktu instru-
men diujicobakan. Hasil analisis kemudian dirangkum dan
dijadikan masukan untuk menyempurnakan instrumen
penilaian buku teks pelajaran Bahasa Asing.
PENGEmBANGAN INSTRUmEN PENILAIANBUKU TEKS PELAjARAN
Januari 2010 © BSNP
147
10) Finalisasi draf Instrumen Instrumen yang telah disempurnakan pada langkah
sebelumnya kemudian diplenokan di BSNP dan difinal-
kan berdasarkan masukan anggota BSNP. Instrumen hasil
penyempurnaan melalui pleno kemudian disahkan oleh
BSNP sebagai tanda bahwa instrumen tersebut telah sahih
untuk dipergunakan menilai buku teks pelajaran dan siap
untuk disosialisasikan kepada penerbit dan calon penulis.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 - 28 Juli 2009
di hotel Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan yang di-
hadiri oleh anggota BSNP, tim ahli, dan staf Pusbuk.
Secara rinci kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku
teks pelajaran Agama dan PKn dapat dirangkum seperti berikut ini.
No Kegiatan Tempat Tanggal Target
1 Temu Awal, Kajian Bahan Dasar dan Penyusunan Desain Instrumen
Jakarta
10 - 12 Maret 2009
Kerangka naskah akade mik dan kerang ka instrumen
2 Pengumpulan data Jakarta14 – 16 Maret 2009
Data FGD untuk penyu sunan draf instrumen
3 Pengolahan dan analisis data
Jakarta19 – 21 Maret 2009
Data untuk penyusunan draf instrumen
4 Penyusunan draf instrumen dan Presentasi ke BSNP
Jakarta 2 – 4 April 2009
Draf Instrumen
5 Reviu draf instrumen
Jakarta 15 – 17 Mei 2009
Draf instrumen yang telah direviu
6 Validasi Draf Instrumen
Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Medan, dan Makassar
22 – 24 Mei 2009
Data validasi
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
148
No Kegiatan Tempat Tanggal Target
7 Penyusunan draf instrumen
Jakarta31 Mei – 2 Juni 2009
Penyempurnaan draf instrumen
8 Uji coba instrumen Bandung, Jakarta, Manado, Semarang, Surabaya
27 - 29 Juni 2009
Data Uji coba
9 Analisis data hasil uji coba dan revisi draf instrumen
Jakarta 9 – 11 Juli 2009
Revisi dan penyempurnaan draf instrumen
10 Finalisasi instrumen Jakarta 26 – 28 Juli 2009
Instrumen final
5| Hasil yang diharapkanKegiatan pengembangan instrumen penilaian buku teks pela-
jaran Agama dan Bahasa Asing ini menghasilkan dokumen berupa:
a. Naskah akademik penyusunan instrumen penilaian buku teks
pelajaran Bahasa Asing SMA/SMK.
b. Instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan isi,
penyajian, bahasa dan kegrafikaan buku teks pelajaran Bahasa
Asing SMA/SMK. Rincian instrumen yang dihasilkan dalam ke-
giatan ini diuraikan sebagai berikut:
No Nama Mata Pelajaran Nama Produk Jumlah
1 Bahasa Arab Instrumen 1 1
Deskripsi Instrumen 1 1
Instrumen 2 1
Deskripsi Instrumen 2 1
Sub total (1) 4
2 Bahasa Jerman Instrumen 1 1
Deskripsi Instrumen 1 1
Instrumen 2 1
Deskripsi Instrumen 2 1
Sub total (1) 4
PENGEmBANGAN INSTRUmEN PENILAIANBUKU TEKS PELAjARAN
Januari 2010 © BSNP
149
3 Bahasa Perancis Instrumen 1 1
Deskripsi Instrumen 1 1
Instrumen 2 1
Deskripsi Instrumen 2 1
Sub total (1) 4
4 Bahasa Jepang Instrumen 1 1
Deskripsi Instrumen 1 1
Instrumen 2 1
Deskripsi Instrumen 2 1
Sub total (1) 4
5 Bahasa Mandarin Instrumen 1 1
Deskripsi Instrumen 1 1
Instrumen 2 1
Deskripsi Instrumen 2 1
Sub total (1) 4
jumlah Total 20
6| Refleksi Dalam penyusunan instrumen penilaian buku teks pelajaran
Bahasa Asing ini terdapat beberapa kendala antara lain sulit me-
nemukan dosen ataupun guru ahli mata pelajaran terutama Bahasa
Mandarin di luar Kota Jakarta. Hal ini diduga akan berdampak pula
nanti pada saat perekrutan calon penilai buku teks pelajaraan Baha-
sa Asing. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya para validator dan
peserta uji coba instrumen diundang untuk menjadi calon penilai.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
150
BAB 9 PENiLAiAN bUkU tEkS PELAjArAN
Badan Standar Nasional Pendidikan
PENILAIAN BUKU TEKS PELAjARAN Januari 2010 © BSNP
151
BAB 9. PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN
1| PendahuluanBuku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk diguna-
kan di sekolah/madrasah yang memuat materi pembelajaran dalam
rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan ke-
pribadian, kemampuan penguasaan IPTEKS, kepekaan dan kemam-
puan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan
standar nasional pendidikan.
Buku teks pelajaran berperan penting dan strategis dalam upa-
ya meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah, sehingga
buku teks pelajaran harus digunakan sebagai acuan wajib oleh guru
dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Buku teks pelajaran ini
digunakan sebagai sumber belajar yang diperlukan untuk menun-
jang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 42 ayat (1)). Untuk mencapai
tujuan tersebut diperlukan kebijakan pemerintah mengenai buku
teks pelajaran bagi peserta didik.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan, pemerintah menetapkan bahwa buku
teks pelajaran yang akan digunakan harus dinilai terlebih dahulu kela-
yakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaannya oleh BSNP dan ditetap-
kan dengan Peraturan Menteri (PP 19 th 2005 pasal 43 ayat (5).
Sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 yang mengatur tentang penilaian buku teks pelajaran, Depdik-
PENILAIAN BUKU TEKS PELAjARAN Januari 2010 © BSNP
153
nas melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional telah memben-
tuk suatu panitia nasional yang disebut Panitia Nasional Penilaian
Buku Pelajaran (PNPBP). PNPBP telah berhasil menilai buku pelajaran
Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA untuk Sekolah Dasar dan Ba-
hasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika untuk SMP dan SMA.
Dengan adanya BSNP maka kegiatan penilaian buku teks pelajaran
dilimpahkan ke BSNP untuk menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian
dan kegrafikaan untuk semua mata pelajaran di setiap jenis dan jen-
jang pendidikan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mulai tahun 2006
hingga tahun 2009 BSNP telah melakukan penilaian semua buku
teks pelajaran untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK, kecuali Bahasa
Asing, Agama SD-SMP-SMA, dan PKn SMA. Khusus pada tahun 2009,
buku teks pelajaran yang telah dinilai BSNP bekerjasama dengan Pu-
sat Perbukuan (Pusbuk) adalah Pendidikan Seni Budaya, Kerajinan,
Teknologi Informasi dan Komputer, serta Pendidikan Jasmani-olah-
raga dan kesehatan.
2| Tujuan dan manfaatTujuan Penilaian kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan
bahasa, dan kelayakan kegrafikaan buku teks pelajaran Pendidikan
Seni Budaya, Kerajinan, Teknologi Informasi dan Komputer, serta Pen-
didikan Jasmani-olahraga dan kesehatan bertujuan agar peserta di-
dik memperoleh buku yang sesuai dengan standar pendidikan yang
ditetapkan oleh BSNP. Buku teks pelajaran yang telah dinilai kela-
yakannya digunakan sebagai sumber belajar di setiap satuan pen-
didikan. Selain itu kegiatan penilaian juga dimaksudkan untuk mem-
beli buku teks pelajaran yang dialihkan hak ciptanya dan dijadikan
buku teks sekolah elektornik.
Manfaat buku teks pelajaran yang telah dinilai kelayakan isi,
kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaan-
nya merupakan jaminan bagi peserta didik memperoleh buku yang
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
154
dapat digunakan untuk pembelajaran yang bermutu dan sarana un-
tuk mencapai kompetensi yang ditetapkan.
Buku teks pelajaran selain bermanfaat bagi peserta didik juga
dapat digunakan oleh guru sebagai sumber belajar, baik dalam pe-
rencanaan pembelajaran maupun dalam pelaksanaanya.
3| Tim Ahli1. Anggota BSNP Tabel-1. Nama-nama anggota BSNP yang bertugas sebagai
supervisor utama dalam penilaian buku teks pelajaran
No Nama Instansi Asal
1 Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis (Koordinator)
UI Jakarta
2 Pdt. Weinata Sairin, M.Th(Wakil Koordinator)
LAI Jakarta
3 Prof. Dr. Djemari Mardapi UNY Yogyakarta
4 Prof. Dr. Furqon UPI Bandung
5 Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo UNNES Semarang
6 Prof. Dr. Edy Tri Baskoro ITB Bandung
7 Prof. Dr. M. Yunan Yusuf UIN Jakarta
8 Prof. Dr. Bambang Soehendro UGM Yogyakarta
9 Prof. Dr. Djaali UNJ Jakarta
10 Dr. Suharsono, M.M., M.Pd STBA Pertiwi Jakarta
11 Prof. Dr. Zaki Baridwan UGM Yogyakarta
12 Prof. Dr. Komaruddin Hidayat UIN Jakarta
13 Dr. Anggani Sudono Al Ihzar Jakarta
14 Prof. Dr. A.T. Soegito UNNES Semarang
15 Dr. Seto Mulyadi Komnas Anak Jakarta
2. Tima Ahli Tabel-2. Nama-nama anggota tim ahli pengembang instrumen
yang bertugas sebagai supevisor dalam penilaian buku teks pela-
jaran
PENILAIAN BUKU TEKS PELAjARAN Januari 2010 © BSNP
155
No NamaJabatan d a l a m tim
Instansi Mata Pelaja-ran
1 Dr. R. Urip Purwono Ketua UNPAD Bandung Psikometri
2 Dr. M. Syaifuddin Sekretaris UMM Malang Psikometri
3 Prof. Sofyan Salam, Ph.D Anggota UNM Makassar Seni Rupa
4 Dra. Tri Hartiti R, M.Pd Anggota UNY Yogyakarta Pembelajaran Seni Rupa
5 Dr. Johan Salim Anggota ISI Yogyakarta Seni Musik
6 Dr. Rita Anggota UNJ Jakarta Pembelajaran Seni Musik
7 Dra. Rahmida Setiawati, M.M
Anggota UNJ Jakarta Seni Tari
8 Prof. Dr. Jazuli Anggota UNNES Semarang Pembelajaran Seni Tari
9 Jose Rizal Manua, S.Sn Anggota DKJ Jakarta Seni Teater
10 Autar Abdillah, M.Si Anggota UNESA Surabaya Pembelajaran Seni Teater
11 Drs. Taswadi, M.Sn Anggota UPI Bandung Keterampilan
12 Dra. Caecilia Tridjata S, M.Sn
Anggota UNJ Jakarta Pembelajaran Keterampilan
13 Dr. Khomsin Anggota UNNES Semarang Olah Raga
14 Prof.Wawan Suherman, M.Ed
Anggota UNY Yogyakarta Penjaskes
15 dr. Sarfiel Tafal, MPh Anggota UI Jakarta Kesehatan
16 dr. Drupadi L Dillon Anggota UI Jakarta Kesehatan
17 Dr. Djoko Supriyanto Anggota ITB Bandung TIK
18 Herman Dwi Surjono, Ph.D Anggota UNY Yogyakarta Pembel.TIK
19 Prof. Dr. Heru Suhartanto Anggota UI Jakarta TIK
20 Dr. Samsul Hadi Anggota UNY Yogyakarta Psikometri
21 Gardjito Pg, DipLS, M.Sc Anggota Perpustakaan Nasional
Grafika
22 Drs. Kaharuddin Arafah, M.Si Anggota UNM Makassar
4| Tahapan Kegiatan Dalam melaksanakan penilaian buku teks pelajaran, BSNP
bekerjasama dengan Pusat Perbukuan (Pusbuk) Departemen Pen-
didikan Nasional. Buku teks pelajaran pelajaran Pendidikan Seni Bu-
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
156
daya, Kerajinan, Teknologi Informasi dan Komputer, serta Pendidikan
Jasmani-olahraga dan kesehatan pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah yang dinilai oleh BSNP terdiri atas buku teks pelajaran
yang diusulkan oleh penerbit dan oleh penulis perorangan. Penilaian
buku teks pelajaran dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan yaitu:
a. Pendaftaran dan Pengkodean Buku yang akan Dinilai
Sebelum buku teks pelajaran didaftarkan untuk dini-
lai, maka terlebih dahulu Pusbuk bekerjasama dengan BSNP
melakukan pengembangan instrumen penilaian buku teks pela-
jaran Pendidikan Seni Budaya, Kerajinan, Teknologi Informasi dan
Komputer, serta Pendidikan Jasmani-olahraga dan kesehatan
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pengembangan
instrumen ini dilakukan pada tahun 2008, lalu disosialisasikan
kepada para penulis dan penerbit di beberapa provinsi. Selain
itu, juga dilakukan pengumuman melalui media massa dan me-
lalui internet dengan memanfaatkan website BSNP dan website
Pusbuk.
Setelah para penerbit dan penulis menyiapkan bukunya,
maka buku tersebut didaftarkan di Pusbuk pada tanggal 23 – 25
Februari 2009. Pada tahun 2009, buku yang didaftarkan oleh ber-
bagai penerbit dan penulis dan memenuhi persyaratan adalah
sebanyak 1.087 jilid. Setelah itu dilakukan pengkodean masing-
masing buku yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2009.
b. Prapenilaian
Setelah pengkodean buku teks pelajaran selesai, maka
langkah selanjutnya adalah prapenilaian buku teks pelajaran.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk menilai buku teks pelajaran
yang memenuhi persyaratan minimal SK-KD. Sebuah buku teks
pelajaran dinyatakan lengkap dan dinyatakan lulus praseleksi
apabila:
(1) jumlah KD sampai dengan 20, diperkenankan tidak memuat
maksimal 1 KD.
PENILAIAN BUKU TEKS PELAjARAN Januari 2010 © BSNP
157
(2) jumlah KD 21 sampai dengan 40, diperkenankan tidak
memuat maksimal 2 KD
(3) jumlah KD 41 sampai dengan 60, diperkenankan tidak
memuat maksimal 3 KD
Kegiatan praseleksi ini dilaksanakan di hotel Pitagiri Jakarta Barat
pada tanggal 2 – 4 Maret 2009 oleh tim ahli pengembang instru-
men (tabel-2 di atas) yang diangkat oleh BSNP/Pusbuk. Setelah
dilakukan prapenilaian maka jumlah buku yang dinyatakan leng-
kap dan lulus praseleksi oleh BSNP melalui rapat pleno adalah
sebanyak 986 jilid dari 1.087 jilid buku yang dinilai.
c. Pelatihan Calon Penilai
Langkah selanjutnya adalah pelatihan calon penilai buku
teks pelajaran pelajaran Pendidikan Seni Budaya, Kerajinan,
Teknologi Informasi dan Komputer, serta Pendidikan Jasmani-
olahraga dan kesehatan pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah. Tujuan pkegiatan ini adalah untuk mendapatkan
calon penilai yang kompeten dan sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan BSNP. Peserta pelatihan calon penilai ini terdiri atas
dosen ahli materi, dosen ahli pembelajaran dan guru mata pela-
jaran yang bersangkutan dengan buku yang akan dinilai. Ke-
giatan ini laksanakan di hotel Grand Jaya Raya Cisarua Bogor
pada tanggal 26 – 29 Maret 2009. Jumlah peserta yang mengi-
kuti pelatihan ini sebanyak 202 orang dan yang dinyatakan lulus
sebagai penilai sebanyak 184 orang.
d. Penilaian Tahap I
Penilaian tahap I dilaksanakan pada tanggal 4 – 8 April
2009di hotel Grand Jaya Raya Cisarua Bogor dengan tujuan un-
tuk mendapatkan buku yang memenuhi kelayakan isi dan ke-
layakan penyajian yang ditetapkan BSNP.. Setiap jilid buku teks
pelajaran Seni Budaya, Kerajinan, Teknologi Informasi dan Kom-
puter, serta Pendidikan Jasmani-olahraga dan kesehatan pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai oleh dua orang
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
158
penilai yaitu satu orang ahli materi dan satu orang ahli pem-
belajaran yang telah lulus seleksi calon penilai. Komponen yang
dinilai pada penilaian tahap I ini adalah komponen kelayakan
Isi dan komponen kelayakan penyajian. Buku yang dinyatakan
lulus melalui rapat pleno BSNP sebanyak 527 jilid dari 986 jilid
buku yang dinilai dengan rincian sebagai berikut:
(1) Seni Budaya dan Ket.SD/MI sebanyak 48 jilid dari 174 jilid
buku yang dinilai;
(2) Seni Rupa SMP/MTs sebanyak 8 jilid dari 23 jilid
buku yang dinilai;
(3) Seni Teater SMP/MTs sebanyak 6 jilid dari 23 jilid
buku yang dinilai;
(4) Seni Musik SMP/MTs sebanyak 7 jilid dari 21 jilid
buku yang dinilai;
(5) Seni Tari SMP/MTs sebanyak 8 jilid dari 16 jilid
buku yang dinilai;
(6) Seni Musik SMA/MA sebanyak 6 jilid dari 13 jilid
buku yang dinilai;
(7) Seni Tari SMA/MA sebanyak 6 jilid dari 7 jilid
buku yang dinilai;
(8) TIK SMP/MTs sebanyak 115 jilid dari 199
jilid buku yang dinilai;
(9) TIK SMA/MA sebanyak 43 jilid dari 78 jilid
buku yang dinilai;
(10) Penjasorkes SD/MI sebanyak 193 jilid dari 304
jilid buku yang dinilai;
(11) Penjasorkes SMP/MTs sebanyak 63 jilid dari
97 jilid buku yang dinilai;
(12) Penjasorkes SMA/MA sebanyak 25 jilid dari 31 jilid
buku yang dinilai;
Buku teks pelajaran yang dinyatakan lulus pada penilaian tahap
I dilanjutkan untuk dinilai pada tahap II.
PENILAIAN BUKU TEKS PELAjARAN Januari 2010 © BSNP
159
e. Penilaian Tahap II
Buku teks pelajaran yang dinyatakan lulus pada tahap I di-
lanjutkan untuk dinilai pada penilaian tahap II. Penilaian tahap II
ini dilakukan oleh 2 orang guru mata pelajaran dan satu orang
ahli grafika untuk setiap jilid buku. Komponen yang dinilai pada
penilaian tahap II ini adalah komponen kelayakan penyajian,
keyakan bahasa dan kelayakan kegrafikaan. Kegiatan penilaian
tahap II ini dilaksanakan di hotel Grand Jaya Raya Cisarua Bogor
tanggal 3 – 6 Mei 2009 yang dihadiri oleh BSNP sebagai supervi-
sor utama, tim pengembang instrumen sebagai supervisor, pe-
nilai, dan pimpinan Pusbuk beserta staf. Sesuai dengan kriteria
penilaian yang ditetapkan oleh BSNP dalam prosedur operasi
standar, maka jumlah buku teks pelajaran yang dinyatakan lulus
(L) sebanyak 24 jilid, lulus dengan perbaikan (LP) sebanyak 431
jilid, dan yang dinyatakan tidak lulus (TL) sebanyak 72 jilid.
Rincian buku yang dinyatakan lulus sebagai berikut:
1. Seni Budaya dan Ket.SD/MI sebanyak 10 jilid dari 48 jilid
buku yang dinilai;
2. Seni Rupa SMP/MTs sebanyak 0 jilid dari 8 jilid buku yang
dinilai;
3. Seni Teater SMP/MTs sebanyak 0 jilid dari 6 jilid buku yang
dinilai;
4. Seni Musik SMP/MTs sebanyak 1 jilid dari 7 jilid buku yang
dinilai;
5. Seni Tari SMP/MTs sebanyak 2 jilid dari 8 jilid buku yang
dinilai;
6. Seni Musik SMA/MA sebanyak 1 jilid dari 6 jilid buku yang
dinilai;
7. Seni Tari SMA/MA sebanyak 1 jilid dari 6 jilid buku yang
dinilai;
8. TIK SMP/MTs sebanyak 4 jilid dari 115 jilid buku
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
160
yang dinilai;
9. TIK SMA/MA sebanyak 0 jilid dari 42 jilid buku
yang dinilai;
10. Penjasorkes SD/MI sebanyak 2 jilid dari 193 jilid buku
yang dinilai;
11. Penjasorkes SMP/MTs sebanyak 2 jilid dari 63 jilid buku
yang dinilai;
12. Penjasorkes SMA/MA sebanyak 1 jilid dari 25 jilid buku
yang dinilai;
Selanjutnya rincian buku yang dipertimbangkan lulus dengan perbaikan sebagai berikut:
1. Seni Budaya dan Ket SD/MI sebanyak 37 jilid dari 48 jilid
buku yang dinilai;
2. Seni Rupa SMP/MTs sebanyak 8 jilid dari 8 jilid buku yang
dinilai;
3. Seni Teater SMP/MTs sebanyak 6 jilid dari 6 jilid buku yang
dinilai;
4. Seni Musik SMP/MTs sebanyak 6 jilid dari 7 jilid buku yang
dinilai;
5. Seni Tari SMP/MTs sebanyak 6 jilid dari 8 jilid buku yang
dinilai;
6. Seni Musik SMA/MA sebanyak 5 jilid dari 6 jilid buku yang
dinilai;
7. Seni Tari SMA/MA sebanyak 5 jilid dari 6 jilid buku yang
dinilai;
8. TIK SMP/MTs sebanyak 97 jilid dari 115 jilid buku
yang dinilai;
9. TIK SMA/MA sebanyak 35 jilid dari 42 jilid buku
yang dinilai;
10. Penjasorkes SD/MI sebanyak 171 jilid dari 193 jilid buku
yang dinilai;
PENILAIAN BUKU TEKS PELAjARAN Januari 2010 © BSNP
161
11. Penjasorkes SMP/MTs sebanyak 40 jilid dari 63 jilid buku
yang dinilai;
12. Penjasorkes SMA/MA sebanyak 15 jilid dari 25 jilid buku
yang dinilai;
f. Pengumuman Hasil Penilaian dan Perbaikan
Setelah penilaian tahap II selesai maka, Pusat perbukuan
bekerjasama dengan BSNP mengumumkan hasil penilaian
buku teks pelajaran dengan tiga kriteria yaitu lulus (L), lulus de-
ngan perbaikan (LP), dan tidak lulus (TL). Buku yang dinyatakan
LP masih diberi kesempatan untuk diperbaiki oleh penerbit
atau penulis. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat perbu-
kuan mengundang para penulis dan penerbit yang bukunya di-
nyatakan LP. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi penjelasan
kepada para penulis atau penerbit tentang hal-hal yang perlu
diperbaiki berdasarkan skor penilaian dan komentar kualitatif
penilai.
g. Reviu dan Penilaian Buku Yang Lulus dengan Perbaikan
Setelah buku yang dinyatakan LP selesai diperbaiki oleh
penulis atau penerbit maka buku tersebut diserahkan kembali
kepada Pusbuk untuk dinilai. Kegiatan reviuw ini dilaksanakan di
hotel Mega Anggrek Jakarta Barat pada tanggal 3 – 6 Juli 2009.
Setelah diadakan reviu dan penilaian terhadap 431 jilid buku,
maka melalui sidang pleno BSNP bersama dengan pimpinan
Pusbuk ditetapkan 352 jilid buku yang lulus dan 79 jilid buku
yang dinyatakan tidak lulus. Rincian buku yang dinyatakan lulus
diuraikan seperti berikut ini:
1. Seni Budaya dan Ket SD/MI sebanyak 17 jilid dari 37 jilid
buku yang dinilai;
2. Seni Rupa SMP/MTs sebanyak 4 jilid dari 8 jilid buku yang
dinilai;
3. Seni Teater SMP/MTs sebanyak 4 jilid dari 6 jilid buku yang
dinilai;
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
162
4. Seni Musik SMP/MTs sebanyak 4 jilid dari 6 jilid buku yang
dinilai;
5. Seni Tari SMP/MTs sebanyak 3 jilid dari 6 jilid buku yang
dinilai;
6. Seni Musik SMA/MA sebanyak 3 jilid dari 5 jilid buku yang
dinilai;
7. Seni Tari SMA/MA sebanyak 4 jilid dari 5 jilid buku yang
dinilai;
8. TIK SMP/MTs sebanyak 63 jilid dari 97 jilid buku
yang dinilai;
9. TIK SMA/MA sebanyak 32 jilid dari 35 jilid buku
yang dinilai;
10. Penjasorkes SD/MI sebanyak 163 jilid dari 171 jilid buku
yang dinilai;
11. Penjasorkes SMP/MTs sebanyak 40 jilid dari 40 jilid buku
yang dinilai;
12. Penjasorkes SMA/MA sebanyak 15 jilid dari 15 jilid buku
yang dinilai;
5| Hasil yang diperolehBerdasarkan data hasil penilaian tahap II dan penilaian buku
yang dinyatakan LP pada tahap II, maka jumlah buku yang dinyatakan
lulus sebanyak 376 jilid dengan rincian sebagai berikut:
1. Seni Budaya dan Ket SD/MI sebanyak 27 jilid
2. Seni Rupa SMP/MTs sebanyak 4 jilid
3. Seni Teater SMP/MTs sebanyak 4 jilid
4. Seni Musik SMP/MTs sebanyak 5 jilid
5. Seni Tari SMP/MTs sebanyak 5 jilid
6. Seni Musik SMA/MA sebanyak 4 jilid
7. Seni Tari SMA/MA sebanyak 5 jilid
8. TIK SMP/MTs sebanyak 67 jilid
9. TIK SMA/MA sebanyak 32 jilid
PENILAIAN BUKU TEKS PELAjARAN Januari 2010 © BSNP
163
10. Penjasorkes SD/MI sebanyak 165 jilid
11. Penjasorkes SMP/MTs sebanyak 42 jilid
12. Penjasorkes SMA/MA sebanyak 16 jilid
Buku yang dinyatakan lulus tersebut selanjutnya direkomen-
dasikan kepada Mendiknas untuk ditetapkan melalui Permendiknas
tentang buku teks pelajaran yang layak dipergunakan dalam proses
belajar mengajar.
6| RefleksiDalam pelaksanaan penilaian buku teks pelajaran Seni Budaya,
Keterampilan, Penjasorkes, dan TIK ditemuai beberapa kendala anta-
ra lain: adanya sebagian penilai yang kurang memahami filosofi pe-
nilaian buku dan juga kurang memahami instrumen walaupun telah
dilatih sebelumnya. Akibatnya diperlukan banyak moderasi untuk
menjembatani adanya perbedaan skor antar penilai. Selain itu, waktu
yang diperlukan untuk menilai sebuah buku relatif lama akibatnya
waktu penilaian yang ditetapkan panitia harus ditambah untuk me-
ngakomodasi hal tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk masa yang
akan datang sistem perekrutan dan seleksi calon penilai perlu disem-
purnakan. Tujuan perbaikan sistem perekrutan dan pelatihan calon
penilai adalah untuk mendapatkan penilai yang tidak saja kompeten
tetapi juga memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas
perbukuan.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
164
BAB 10. PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL 2009: UN, UASBN, UNPK
A| PENdAHULUANSalah satu tugas BSNP adalah menyelenggarakan Ujian Nasio-
nal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Standar
Nasional Pendidikan, pasal 67 ayat (1) Pemerintah menugaskan BSNP
untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik
pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan
menengah dan jalur nonformal kesetaraan.
Seperti tahun 2008, untuk tahun 2009 susunan penyelenggara
UN terdiri dari: Penyelenggara Tingkat Pusat, Penyelenggara Tingkat
Provinsi, Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara
Tingkat Satuan Pendidikan. Lihat Tabel 1 di bawah.
Tabel 1. Penyelenggara UN
Pusat Provinsi Kab/Kota Satuan Pendidikan
1. BSNP2. Depdiknas3. MRPTNI4. Depag
1. Gubernur2. PTN3. Dinas Pendidikan4. Kanwil Depag
1. Bupati/Walikota2. PT3. Dinas Pendidikan4. Kandepag
PT: Pengawas Satuan PendidikanPT: Tim Pemantau Idependen (TPI)
Untuk UN Perguruan Tinggi (PT) ikut aktif berperan serta dalam
struktur Penyelenggara, namun untuk Ujian Akhir Sekolah Berstan-
PENyELENGGARAAN UjIAN NASIONAL 2009:UN, UASBN, UNPK
Januari 2010 © BSNP
167
dar Nasional (UASBN) ujian di tingkat SD/MI dan SDLB perguruan
tinggi tidak ikut berperan serta secara aktif. Lihat Tabel 2 di bawah.
PT relatif tidak ambil peran pada UASBN, namun PT dilibatkan dalam
review soal UASBN yang dilaksanakan di semua provinsi.
Tabel 2. Penyelenggara UASBNPusat Provinsi Kab/Kota Satuan Pendidikan
1. BSNP2. Depdiknas3. Depag
1. Gubernur2. Dinas Pend.4. Kanwal Depag
1. Bupati/Walikota3. Dinas Pend.4. Kandepag
Sekolah/Madrasah
Masing-masing penyelenggara memiliki tugas dan tanggung-
jawab yang berbeda antara SMA/MA dengan SMP/MTs, SMPLB,
SMALB, dan SMK serta dengan SD/MI dan SDLB.
Dalam penyelenggaraan UN tahun 2009 untuk SMA/MA, BSNP
menunjuk perguruan tinggi negeri berdasarkan rekomendasi Majelis
Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), sebagai koordi-
nator perguruan tinggi di provinsi tertentu. Perguruan tinggi terse-
but bertanggung jawab untuk:
a. membentuk tim kerja UN di tingkat provinsi yang bertugas;
1) menunjuk perguruan tinggi yang bertugas pada kabupa-
ten/ kota di provinsi yang menjadi kewenangannya;
2) menetapkan tata kerja pengawasan penyelenggaraan UN;
3) mensosialisasikan pengawasan penyelenggaraan UN;
b. menjamin objektivitas dan kredibilitas pelaksanaan UN di
wilayahnya;
c. melaksanakan pengawasan UN berkoordinasi dengan pemerin-
tah daerah;
d. menjaga keamanan dan kerahasiaan penggandaan dan pendis-
tribusian naskah UN;
e. melakukan pemindaian (scanning) LJUN dengan menggunakan
perangkat lunak yang ditetapkan oleh BSNP;
f. menjamin keamanan, kerahasiaan, dan kejujuran pemindaian
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
168
LJUN;
g. menyerahkan hasil pemindaian (scanning) LJUN ke Penyeleng-
gara UN Tingkat Pusat;
h. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan UN di
wilayahnya kepada Menteri melalui BSNP.
Peran PT untuk UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK seperti
tahun sebelumnya hanya sebagai tim pemantau independen (TPI).
B| jAdWAL UjIANUN SMA/MA, SMLB, dan SMK tahun PELAJARAN 2008/2009 di-
laksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 24 April 2009 dengan
jadwal sebagai berikut:
jadwal UN SmA Tahun Pelajaran 2008/2009
No jenis UN Hari dan Tang-gal
jammata Pelajaran
Program IPA
Program IPS
Program Bahasa
Program Keaga-maan
1. UN Utama Senin, 20 April 2009
08.00 – 10.00
11.00 – 13.00
BahasaIndonesia
Biologi
BahasaIndonesia
Sosiologi
BahasaIndonesia
Sejarah Budaya/ Antropologi
BahasaIndonesia
Ilmu Kalam
UN Susulan Senin, 27 April 2009
2. UN Utama Selasa, 21 April 2009
08.00 – 10.00
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
UN Susulan Selasa, 28 April 2009
3. UN Utama Rabu, 22 April 2009
08.00 – 10.00 Matema-
tikaMatema-tika
Matematika Matematika
UN Susulan Rabu , 29 April 2009
4. UN Utama Kamis, 23 April 2009
08.00 – 10.00 Fisika Geografi Sastra
IndonesiaIlmu Hadis
UN Susulan Kamis, 30 April 2009
PENyELENGGARAAN UjIAN NASIONAL 2009:UN, UASBN, UNPK
Januari 2010 © BSNP
169
No jenis UN Hari dan Tang-gal
jammata Pelajaran
Program IPA
Program IPS
Program Bahasa
Program Keaga-maan
5. UN Utama Jumat, 24 April 2009
08.00 – 10.00
Kimia Ekonomi Bahasa
AsingIlmu Tafsir
UN Susulan Jumat , 1 Mei 2009
jadwal UN SmALB Tahun Pelajaran 2008/2009No. jenis UN Hari dan Tanggal jam mata Pelajaran
1. UN Utama Senin, 20 April 2009 08.00 – 10.00 BahasaIndonesiaUN Susulan Senin, 27 April 2009
2. UN Utama Selasa, 21 April 2009 08.00 – 10.00 Matematika
UN Susulan Selasa, 28 April 2009
3. UN Utama Rabu, 22 April 2009 08.00 – 10.00 Bahasa Inggris
UN Susulan Rabu , 29 April 2009
jadwal UN SmK Tahun Pelajaran 2008/2009No. jenis UN Hari dan Tanggal jam mata Pelajaran
1. UN Utama Senin, 20 April 2009 08.00 – 10.00 BahasaIndonesiaUN Susulan Senin, 27 April 2009
2. UN Utama Selasa, 21 April 2009 08.00 – 10.00 Bahasa Inggris
UN Susulan Selasa, 28 April 2009
3. UN Utama Rabu, 22 April 2009 08.00 – 10.00 Matematika
UN Susulan Rabu , 29 April 2009
Pada tahun 2009, sebelum UN utama dilaksanakan, untuk SMK
diadakan uji kompetensi kejuruan yang meliputi ujian teori dan uji-
an praktik. Kelulusan dalam uijan teori kejuruaan merupakan syarat
untuk mengikuti ujian praktik kejuruan. Nilai ujian praktik dipergu-
nakan untuk menentukan nilai rata-rata ujian nasional sisiwa SMK.
Pelaksanaan UN SMP/MTs dan SMPLB dimulai dari tanggal 27
sampai dengan 30 April 2009 dengan jadwal sebagai berikut:
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
170
jadwal UN SmP/mTs/SmPLB Tahun Pelajaran 2008/2009No. jenis UN Hari dan Tanggal jam mata Pelajaran
1. UN Utama Senin, 27 April 2009 08.00 – 10.00 BahasaIndonesiaUN Susulan Senin, 4 Mei 2009
2. UN Utama Selasa, 28 April 2009 08.00 – 10.00 Matematika
UN Susulan Selasa, 5 Mei 2009
3. UN Utama Rabu, 29 April 2009 08.00 – 10.00 Bahasa Inggris
UN Susulan Rabu, 6 Mei 2009
4. UN Utama Kamis, 30 April 2009 08.00 – 10.00 Ilmu PengetahuanAlam (IPA)UN Susulan Kamis , 7 Mei 2009
Untuk UASBN tahun 2009 dilaksanakan dari tanggal 11 sampai
dengan 13 Mei 2009 dengan jadwal sebagai berikut:
jadwal UASBN Tahun Pelajaran 2008/2009No. jenis UASBN Hari dan Tanggal jam mata Pelajaran
1. UASBN Utama Senin, 11 Mei 2009 08.00 – 10.00 Bahasa Indonesia
UASBN Susulan Senin, 18 Mei 2009
2. UASBN Utama Selasa, 12 Mei 2009 08.00 – 10.00 Matematika
UASBN Susulan Selasa, 19 Mei 2009
3. UASBN Utama Rabu, 13 Mei 2009 08.00 – 10.00 Ilmu PengetahuanAlam (IPA) UASBN Susulan Jumat , 22 Mei 2009
Untuk Ujian Program Paket A, Paket B, dan Paket C tahun 2009
dilaksanakan dua periode dengan jadwal sebagai berikut:
jadwal Ujian Program Paket A, Paket b, dan Paket C Tahun 2009
Program HariTanggal
jam mata Ujian Periode I Periode II
Paket ARabu 1 Juli 2009
18 November 2009
13.00 – 15.00
15.30 – 17.30
Pendidikan Ke-warganegaraan Ilmu Pengeta-huan Alam
Kamis 2 Juli 200919 November 2009
13.00 – 15.00
15.30 – 17.30
Ilmu Pengeta-huan SosialBahasa Indonesia
PENyELENGGARAAN UjIAN NASIONAL 2009:UN, UASBN, UNPK
Januari 2010 © BSNP
171
Program HariTanggal
jam mata Ujian Periode I Periode II
Jum’at 3 Juli 200920 November 2009
14.00 – 16.00 Matematika
Paket B
Rabu 1 Juli 200918 November 2009
13.00 – 15.00
15.30 – 17.30
Pendidikan Ke-warganegaraanMatematika
Kamis 2 Juli 200919 November 2009
13.00 – 15.00
15.30 – 17.30
Ilmu Pengeta-huan SosialBahasa Indonesia
Jum’at 3 Juli 200920 November 2009
14.00 – 16.00 16.30 – 18.00
Bahasa InggrisIlmu Pengeta-huan Alam
Paket CIPS
Selasa23 Juni 2009
10 November 2009
13.00 – 15.00
15.30 – 17.30
Pendidikan Ke-warganegaraanBahasa Inggris
Rabu 24 Juni 200911 November 2009
13.00 – 15.0015.30 – 17.30
SosiologiGeografi
Kamis25 Juni 2009
12 November 2009
13.00 – 15.0015.30 – 17.30
Bahasa IndonesiaEkonomi
Jum’at 26 Juni 200913 November 2009
14.00 – 16.00
Matematika
Paket CIPA
Selasa23 Juni 2009
10 November 2009
13.00 – 15.00
15.30 – 17.30
Pendidikan Ke-warganegaraanBahasa Inggris
Rabu 24 Juni 200911 November 2009
13.00 – 15.0015.30 – 17.30
BiologiKimia
Kamis25 Juni 2009
12 November 2009
13.00 – 15.0015.30 – 17.30
Bahasa IndonesiaFisika
Jum’at 26 Juni 200913 November 2009
14.00 – 16.00 Matematika
Pada periode kedua mulai diadakan UN Program paket C Keju-
ruan selama dua hari pada tanggal 10 dan 11 November 2009 ber-
samaan dengan UN Paket C dengan 4 mata pelajaran yang diujikan
yakni: Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Bahasa Indone-
sia, dan Matematika.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
172
C| KRITERIA KELULUSANAdapun kriteria kelulusan UN tahun pelajaran 2008/2009 adalah
sebagai berikut:
1. Peserta UN dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan
UN sebagai berikut:
a. Memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata
pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk
paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk
mata pelajaran lainnya
b. Khusus untuk SMK nilai ujian praktik kejuruan minimal 7,00
dan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata UN
2. Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan dapat mene-
tapkan batas kelulusan di atas nilai sebagaimana dimaksud di
atas.
Untuk UASBN tidak ada kriteria kelulusannya namun menurut
POS UASBN diatur sebagai berikut:
1. Kriteria kelulusan UASBN ditetapkan oleh setiap sekolah/ma-
drasah yang peserta didiknya mengikuti UASBN.
2. Kriteria kelulusan UASBN ditetapkan melalui rapat dewan guru
yang mencakup:
a. nilai minimum setiap mata pelajaran yang diujikan;
b. nilai rata-rata ketiga mata pelajaran.
3. Kelulusan UASBN digunakan sebagai salah satu pertimbangan
penentuan kelulusan dari sekolah/madrasah.
Hasil UN SMA/MA dan SMK diumumkan paling lambat pada
minggu kedua Juni 2009, oleh masing-masing satuan pendidikan,
serta hasil UN SMP/MTs dan SD/MI diumumkan pada minggu ketiga
Juni juga oleh masing-masing satuan pendidikan.
Bagi peserta didik yang tidak lulus UN SMA/MA dan SMP/MTs
dapat mengikuti UN untuk Program Paket C yang diselenggarakan
PENyELENGGARAAN UjIAN NASIONAL 2009:UN, UASBN, UNPK
Januari 2010 © BSNP
173
pada tanggal 23 – 26 Juni 2009, dan untuk program Paket B dari tang-
gal 1 – 3 Juli 2009. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh
peseta didik yang akan pindah jalur dari formal ke nonformal, antara
lain: harus terdaftar pada satuan pendidikan nonformal kesetaraan,
memiliki kartu tanda peserta ujian nasional pendidikan formal dan
surat keterangan tidak lulus atau telah menyelesaikan seluruh pro-
gram pembelajaran di pendidikan formal.
d| HASIL UN TAHUN PELAjARAN 2008/2009Hasil UN tahun pelajaran 2008/2009 adalah sebagai berikut:
1. SmP/mTsUN SMP/MTs diikuti oleh 3441815 siswa SMP/MTs/SMP Terbuka
baik negeri maupn swasta, dengan jumlah sekolah 41271. Adapun
prosentasi ketidaklulusan siswa SMP/MTs adalah 4,910% (169010
siswa). Tabel berikut menyajikan nilai rata-rata pencapaian nasional
siswa SMP/MTs tahun pelajaran 2008/2009.
SMP/MTs BIN ING MAT IPA TOTAL
Rata-rata 7,35 7,15 7,59 7,30 29,30
Nilai terendah 0,20 0,20 0,25 0,25 1,60
Nilai tertinggi 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00
Standar deviasi 1,20 1,44 1,55 1,27 4,30
Tabel berikut menyajikan hasil UN empat tahun terakhir, bila
dibandingkan dua tahun terakhir hasil pencapaian UN secara nasio-
nal meningkat.
Tahun BIN ING MAT IPA TOTAL
2005/2006 7,46 6,62 7,13 - 21,21
2006/2007 7,39 6,72 6,96 - 21,07
2007/2008 6,96 6,81 6,69 7,00 27,46
2008/2009 7,35 7,15 7,59 7,30 29,30
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
174
Selanjutnya pencapaian setiap provinsi dalam empat mata-
pelajaran yang diujikan pada UN SMP/MTs tahun pelajaran 2008/2009
dapat disajikan sebagai berikut:
NAmA PROPINSI jUmLAH mATA UjIAN
PesertaTdk. Lls
% BIN ING mAT IPA RATA
DKI JAKARTA 132958 254 0,19 7,4 6,86 6,95 6,66 6,98
JAWA BARAT 600479 6352 1,06 7,73 7,92 7,84 7,57 7,77
JAWA TENGAH 501622 33296 6,64 7,26 6,05 7,25 7,05 6.90
DI YOGYAKARTA 47593 3111 6,54 7,93 6,34 6,99 6,55 6,95
JAWA TIMUR 510033 15974 3,13 7,84 7,84 8,11 7,89 7,92
NEGGROE ACEH DARUSSALAM 79271 2841 3,58 7,33 8,34 8,28 7,71 7,92
SUMATERA UTARA 235433 7600 3,23 7,17 7,32 7,95 7,48 7,48
SUMATERA BARAT 76446 6851 8,96 7,32 7,13 7,29 7,25 7,25
RIAU 81344 4712 5,79 7,07 6,72 7.60 7,13 7,13
JAMBI 43293 1313 3,03 7,16 7,25 7.80 7.40 7.40
SUMATERA SELATAN 105911 1646 1,55 7,19 7,23 7,97 7,49 7,47
LAMPUNG 118437 4871 4,11 7,22 6,94 7,45 7.30 7,23
KALIMANTAN BARAT 55049 12174 22,11 6,71 5,76 5,83 5,95 6,06
KALIMANTAN TENGAH 27467 3819 13.90 7,21 5.90 6.50 6,49 6,53
KALIMANTAN SELATAN 42859 1990 4,64 6,99 6,55 7,39 7,37 7,08
KALIMANTAN TIMUR 47541 1115 2,35 7,16 6,79 6,99 6,82 6,94
SULAWESI UTARA 33478 414 1,24 7,15 7,76 7,9 7,49 7,58
SULAWESI TENGAH 36886 4773 12,94 6,17 6,55 6,94 6,83 6,62
SULAWESI SELATAN 120815 7493 6.20 6,68 7,05 7,78 7,35 7,22
SULAWESI TENGGARA 36937 993 2,69 7,25 7,76 8,03 6,99 7,51
MALUKU 28064 1595 5,68 6,89 7,21 7,39 6,67 7,04
BALI 52067 217 0,42 7,47 7,99 8,58 8,33 8,09
NUSA TENGGARA BARAT 76078 6462 8,49 6,66 6,59 7,66 6.90 6,95
NUSA TENGGARA TIMUR 62555 18590 29,72 6,74 5,94 5,75 5,85 6,07
PAPUA 24816 2416 9,74 6,73 6,64 7,17 6,51 6,76
BENGKULU 26568 2829 10,65 6,98 6,27 7,52 6,73 6,88
MALUKU UTARA 17691 2697 15,25 6,53 6,73 6,65 6,56 6,62
BANGKA BELITUNG 13956 3948 28,29 7,08 6,26 5,64 5,98 6,24
PENyELENGGARAAN UjIAN NASIONAL 2009:UN, UASBN, UNPK
Januari 2010 © BSNP
175
NAmA PROPINSI jUmLAH mATA UjIAN
PesertaTdk. Lls
% BIN ING mAT IPA RATA
GORONTALO 14090 488 3,46 6,94 6,63 7.80 7,39 7,19
BANTEN 148123 2176 1,47 7,49 7,25 7,83 7,47 7,51
KEPULAUAN RIAU 17484 3175 18,16 7,24 6,39 6,39 6,01 6,51
SULAWESI BARAT 16055 1836 11,44 6,19 6,68 7.10 6.80 6,69
PAPUA BARAT 10416 989 9.50 6,47 6,79 6,64 6,44 6,59
2. SmA/mAAda empat program pada UN SMA/MA yaitu program IPA, IPS
Bahasa, dan khusus MA program keagamaan. Total jumlah peserta
1523908 yang berasal dari 26214 sekolah/madrasah baik swasta
maupun negeri, dengan prosentase ketidaklulusan mulai dari 3,593%
(untuk program IPA), 8,218% (untuk program IPS), 10,481% (untuk
program Bahasa), dan 6,216% (untuk MA program Keagamaan). Ta-
bel berikut menyajikan jumlah peserta, jumlah sekolah, dan prosen-
tase ketidaklulusan UN SMA/MA tahun pelajaran 2008/2009.
Program Studi IPA IPS BAHASA KEAGAMAAN TOTAL
Jumlah peserta 622058 854628 43690 3532 1523908
Jumlah sekolah 10022 14718 1342 132 26214
% ketidaklulusan 3,593 8,218 10,481 6,216
Pencapaian nasional pada setiap matapelajaran UN SMA/MA ta-
hun pelajaran 2008/2009 untuk program IPA sebagai berikut:
SMA/MA IPA BIN ING MAT FIS KIM BIO TOTAL
Rata-rata 6,79 7,76 7,71 7,93 8,30 7,16 45,65
Nilai terendah 0,02 0,80 0,25 0,50 0,50 0,25 2,75
Nilai tertinggi 9,60 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 58,40
Standar deviasi 1,03 1,18 1,52 1,29 1,10 1,45 5,30
Pencapaian nasional pada setiap matapelajaran UN SMA/MA ta-
hun pelajaran 2008/2009 untuk program IPS sebagai berikut:
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
176
SMA/MA IPS BIN ING MAT EKO SOS GEO TOTAL
Rata-rata 6,27 7,17 7,66 7,32 6,79 6,83 42,04
Nilai terendah 0,20 0,20 0,25 0,50 0,50 0,25 0,60
Nilai tertinggi 9,80 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 55,85
Standar deviasi 1,18 1,41 1,56 1,26 1,28 1,24 5,36
Pencapaian nasional pada setiap matapelajaran UN SMA/MA ta-
hun pelajaran 2008/2009 untuk program Bahasa sebagai berikut:
SMA/MA Bhs BIN ING MAT SAS ANTR B.ASING TOTAL
Rata-rata 6,79 7,09 6,76 6,81 5,85 8,06 41,36
Nilai terendah 0,40 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 5,00
Nilai tertinggi 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 54,40
Standar deviasi 1,41 1,41 1,74 1,11 1,04 1,36 5,32
Pencapaian nasional pada setiap matapelajaran UN MA tahun
pelajaran 2008/2009 untuk program Keagamaan sebagai berikut:
MA KEAGAMAAN BIN ING MAT TAFSIR HADIS TASAWUF TOTAL
Rata-rata 6,37 6,87 7,66 8,31 7,56 6,88 43,65
Nilai terendah 2,20 1,40 0,25 3,50 2,75 2,25 18,40
Nilai tertinggi 9,00 9,80 10,00 10,00 9,75 9,25 54,50
Standar deviasi 0,99 1,43 1,57 1,01 1,14 1,22 5,07
Pencapaian setiap provinsi dalam enam matapelajaran yang
diujikan pada UN SMA/MA program IPA tahun pelajaran 2008/2009
dapat disajikan sebagai berikut:
NAmA PROPINSI jUmLAH mATA UjIAN
Peserta T d k . Lls
% BIN ING mAT FIS KIm BIO RATA
DKI JAKARTA 24455 577 2,36 7,17 7,75 6,72 7,52 7,83 6,16 7,19
JAWA BARAT 88750 242 0,27 6,73 8,15 8,21 8,56 8,65 7,68 8,00
JAWA TENGAH 64048 1738 2,71 7,23 7,25 7,24 7,81 7,96 6,60 7,35
DI YOGYAKARTA 8789 382 4,35 7,36 7,82 7,36 7,69 8,44 6,45 7,52
PENyELENGGARAAN UjIAN NASIONAL 2009:UN, UASBN, UNPK
Januari 2010 © BSNP
177
NAmA PROPINSI jUmLAH mATA UjIAN
Peserta T d k . Lls
% BIN ING mAT FIS KIm BIO RATA
JAWA TIMUR 84477 2283 2,70 6,96 7,92 7,71 8,52 8,72 7,98 7,97
NEGGROE ACEH DARUS-SALAM 35036 1417 4,04 6,39 7,63 8,17 7,98 7,78 7,48 7,57
SUMATERA UTARA 65155 856 1,31 6,89 8,02 8,6 8,05 8,36 7,62 7,92
SUMATERA BARAT 16528 215 1,30 6,70 7,63 7,1 8,14 8,36 7,50 7,57
RIAU 15652 196 1,25 7,09 7,73 8,77 8,07 8,69 6,47 7,80
JAMBI 8471 66 0,78 6,73 7,77 7,6 7,48 8,39 7,90 7,65
SUMATERA SELATAN 22633 172 0,76 7,11 8,1 8,48 8,52 8,66 7,31 8,03
LAMPUNG 17978 349 1,94 6,79 8,05 7,44 8,11 8,22 6,86 7,58
KALIMANTAN BARAT 6630 1141 17,21 6,81 7,17 5,84 5,65 7,38 6,30 6,53
KALIMANTAN TENGAH 4679 526 11,24 7,02 5,92 6,79 6,97 7,45 6,22 6,73
KALIMANTAN SELATAN 6493 235 3,62 6,48 7,86 7,32 7,22 8,21 6,39 7,25
KALIMANTAN TIMUR 8472 510 6,02 6,90 7,39 6,84 7,43 7,93 6,09 7,10
SULAWESI UTARA 6108 44 0,72 6,99 8,12 8,52 8,13 8,17 6,76 7,78
SULAWESI TENGAH 7408 1197 16,16 5,83 6,98 6,61 6,97 7,38 5,36 6,52
SULAWESI SELATAN 30972 2221 7,17 5,69 7,84 7,17 7,61 8,57 6,26 7,19
SULAWESI TENGGARA 9662 54 0,56 6,50 7,51 8,82 8,05 8,79 7,45 7,85
MALUKU 6813 607 8,91 6,08 7,00 7,16 6,37 7,99 5,89 6,75
BALI 11074 1 0,01 7,55 8,78 9,40 8,5 9,34 8,38 8,66
NUSA TENGGARA BARAT 13748 1149 8,36 6,48 7,02 7,33 7,56 8,16 6,28 7,14
NUSA TENGGARA TIMUR 8055 1702 21,13 6,61 6,58 5,98 6,07 7,10 5,73 6,35
PAPUA 5178 430 8,30 6,46 7,02 7,17 7,01 7,96 6,80 7,07
BENGKULU 5887 340 5,78 6,74 7,91 6,64 7,39 7,34 6,38 7,07
MALUKU UTARA 5150 1419 27,55 5,64 6,27 6,39 5,61 6,90 5,60 6,07
BANGKA BELITUNG 2553 636 24,91 6,25 7,09 5,96 7,44 7,76 6,20 6,78
GORONTALO 2271 49 2,16 7,15 7,60 7,31 6,47 7,53 7,14 7,20
BANTEN 21845 559 2,56 6,87 8,22 7,24 7,33 8,30 7,99 7,66
KEPULAUAN RIAU 2643 373 14,11 6,89 7,55 6,31 6,31 7,21 5,77 6,67
SULAWESI BARAT 2484 321 12,92 6,24 6,59 6,45 7,01 7,72 6,22 6,71
PAPUA BARAT 1961 344 17,54 6,43 6,82 7,39 7,25 7,2 5,78 6,81
Pencapaian setiap provinsi dalam enam matapelajaran yang
diujikan pada UN SMA/MA program IPS tahun pelajaran 2008/2009
dapat disajikan sebagai berikut:
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
178
NAmA PROPINSI jUmLAH mATA UjIAN
Peserta Tdk. Lls % BIN ING mAT EKO SOS GEO RATA
DKI JAKARTA 36898 1543 4,18 6,59 7,15 7,10 7,06 7,11 7,13 7,02
JAWA BARAT 106565 948 0,89 6,34 7,8 8,35 7,55 7,38 7,09 7,42
JAWA TENGAH 98472 6059 6,15 6,62 6,51 7,42 6,89 7,05 7,20 6,95
DI YOGYAKARTA 11379 856 7,52 6,96 7,36 6,93 7,53 7,23 6,68 7,12
JAWA TIMUR 114084 6432 5,64 6,42 7,39 8,35 7,54 7,63 6,69 7,34
NEGGROE ACEH DARUS-SALAM 26339 3653 13,87 5,84 7,05 7,87 6,88 6,54 6,09 6,71
SUMATERA UTARA 59378 2579 4,34 6,55 7,62 8,12 8,12 5,82 6,93 7,19
SUMATERA BARAT 25865 1466 5,67 6,10 7,1 7,78 6,76 7,14 6,49 6,90
RIAU 26844 1161 4,32 6,40 7,15 8,08 7,81 6,55 7,80 7,30
JAMBI 15627 760 4,86 6,35 7,4 7,80 7,41 6,38 6,58 6,99
SUMATERA SELATAN 36105 509 1,41 6,69 7,78 8,27 7,38 6,82 7,72 7,44
LAMPUNG 32176 2928 9,10 6,21 7,44 7,48 7,42 5,99 6,90 6,91
KALIMANTAN BARAT 18881 3201 16,95 6,20 6,55 7,00 6,82 5,53 5,85 6,33
KALIMANTAN TENGAH 8887 1759 19,79 6,40 5,5 6,65 6,54 6,15 6,51 6,29
KALIMANTAN SELATAN 12503 1414 11,31 5,89 7,36 6,82 7,53 6,18 7,71 6,92
KALIMANTAN TIMUR 13797 2382 17,26 6,10 6,6 5,99 6,51 6,73 5,62 6,26
SULAWESI UTARA 7991 165 2,06 6,61 7,83 8,18 7,44 6,07 7,46 7,27
SULAWESI TENGAH 12823 4686 36,54 5,03 6,15 6,68 6,05 5,11 6,41 5,91
SULAWESI SELATAN 31018 2280 7,35 5,20 7,35 7,60 7,72 7,30 6,97 7,02
SULAWESI TENGGARA 13165 750 5,70 6,05 7,19 7,63 6,92 6,39 7,03 6,87
MALUKU 11380 1407 12,36 5,72 6,66 7,64 6,79 6,61 6,47 6,65
BALI 10673 7 0,07 7,01 8,21 8,45 8,17 7,32 7,95 7,85
NUSA TENGGARA BARAT 25572 4671 18,27 5,71 6,24 6,79 7,48 6,49 6,38 6,52
NUSA TENGGARA TIMUR 18566 7027 37,85 5,57 5,56 5,63 6,2 5,54 5,58 5,68
PAPUA 7895 1568 19,86 5,91 6,48 6,59 6,69 6,65 6,11 6,41
BENGKULU 9354 941 10,06 6,06 7,47 6,90 8,22 7,12 6,19 6,99
MALUKU UTARA 5745 1905 33,16 5,17 6,03 6,26 6,31 5,89 5,61 5,88
BANGKA BELITUNG 4396 1239 28,18 5,7 6,64 6,37 6,81 6,77 5,76 6,34
GORONTALO 3600 78 2,17 6,65 7,27 7,19 7,11 7,34 6,11 6,95
BANTEN 35651 3003 8,42 6,40 7,72 7,59 7,95 6,26 6,39 7,05
KEPULAUAN RIAU 5400 1137 21,06 6,26 6,78 6,43 6,61 6,74 5,61 6,41
SULAWESI BARAT 4341 716 16,49 5,52 6,12 7,32 7,25 5,99 7,10 6,55
PAPUA BARAT 3258 1001 30,72 5,69 6,09 6,84 6,04 5,14 6,14 5,99
PENyELENGGARAAN UjIAN NASIONAL 2009:UN, UASBN, UNPK
Januari 2010 © BSNP
179
Dua provinsi tidak ada program bahasa yaitu provinsi Sulawesi
Barat dan Papua Barat. Adapun pencapaian setiap provinsi dalam
enam matapelajaran yang diujikan pada UN SMA/MA program Ba-
hasa tahun pelajaran 2008/2009 dapat disajikan sebagai berikut:
NAMA PROPINSI
jUmLAH mATA UjIAN
Peser-ta
T d k . Lls
% BIN ING mAT SAS ATR BAS RATA
DKI JAKARTA 810 73 9,01 7,04 7,01 5,97 7,29 5,54 7,53 6,73
JAWA BARAT 3541 19 0,54 7,68 7,98 7,38 7,23 6,79 8,35 7,57
JAWA TENGAH 4495 210 4,67 7,28 6,86 6,10 7,14 5,41 8,09 6,81
DI YOGYAKARTA 244 13 5,33 6,91 7,23 5,63 7,05 6,72 7,94 6,91
JAWA TIMUR 7073 468 6,62 7,94 7,36 6,77 7,89 5,79 8,70 7,41
NEGGROE ACEH DARUS-SALAM 299 72 24,08 6,39 7,23 5,6 6,00 5,37 7,90 6,42
SUMATERA UTARA 252 34 13,49 6,31 8,08 7,67 7,10 5,79 7,72 7,11
SUMATERA BARAT 341 107 31,38 7,27 6,63 5,45 7,41 5,07 6,81 6,44
RIAU 187 46 24,60 6,96 7,60 4,9 6,92 5,18 7,49 6,51
JAMBI 470 46 9,79 6,36 7,53 7,14 6,73 5,22 7,92 6,82
SUMATERA SELATAN 291 3 1,03 6,49 7,98 8,03 6,98 6,60 7,88 7,33
LAMPUNG 157 20 12,74 6,56 6,69 6,25 6,43 4,92 6,67 6,25
KALIMANTAN BARAT 413 51 12,35 6,84 5,76 6,02 7,40 6,28 7,02 6,55
KALIMANTAN TENGAH 957 171 17,87 5,88 6,92 6,01 7,18 5,21 8,23 6,57
KALIMANTAN SELATAN 252 8 3,17 7,02 7,10 5,71 6,39 6,51 7,49 6,70
KALIMANTAN TIMUR 1725 82 4,75 6,50 7,84 7,97 6,52 5,32 8,20 7,06
SULAWESI UTARA 802 194 24,19 5,57 6,35 5,88 5,97 5,23 7,70 6,12
SULAWESI TENGAH 1137 171 15,04 5,98 7,58 6,81 6,86 6,23 7,63 6,85
SULAWESI SELATAN 199 39 19,60 6,05 7,33 5,64 6,10 5,50 7,41 6,34
SULAWESI TENGGARA 1462 189 12,93 5,98 6,96 7,78 5,82 4,86 7,97 6,56
MALUKU 5015 11 0,22 6,97 8,3 8,44 6,78 6,13 9,05 7,61
BALI 5733 924 16,12 5,91 6,32 6,55 6,09 6,28 8,09 6,54
NUSA TENGGARA BARAT 5256 1097 20,87 6,39 5,97 5,78 6,22 5,84 6,76 6,16
NUSA TENGGARA TIMUR 785 195 24,84 5,72 6,73 6,95 5,66 4,96 7,37 6,23
PAPUA 196 4 2,04 6,04 7,71 6,47 7,46 5,74 8,05 6,91
BENGKULU 129 57 44,19 4,98 5,95 5,03 5,16 5,01 5,66 5,30
MALUKU UTARA 520 56 10,77 5,96 7,05 6,41 5,97 6,39 7,95 6,62
BANGKA BELITUNG 274 74 27,01 6,44 7,74 5,61 7,32 5,42 7,36 6,65
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
180
NAMA PROPINSI
jUmLAH mATA UjIAN
Peser-ta
T d k . Lls
% BIN ING mAT SAS ATR BAS RATA
GORONTALO 52 - - 6,41 7,30 7,24 7,20 6,18 7,99 7,05
BANTEN 308 49 15,91 5,58 6,11 6,56 6,64 5,29 7,94 6,35
KEPULAUAN RIAU 315 96 30,48 5,95 5,65 6,42 6,31 5,12 7,18 6,11
Untuk MA program Keagamaan baru ada di 19 provinsi seperti
pada tabel. Dengan pencapaian setiap provinsi dalam enam mata-
pelajaran yang diujikan pada UN MA program Keagamaan tahun
pelajaran 2008/2009 dapat disajikan sebagai berikut:
NAmA PROPINSI jUmLAH mATA UjIAN
Peserta T d k . Lls
% BIN ING mAT TAF HAd TWF RATA
DKI JAKARTA 352 - - 6,42 7,48 8,02 8,07 7,45 6,72 7,36
JAWA BARAT 138 6 4,35 6,66 6,69 6,3 8,41 7,90 7,37 7,22
JAWA TENGAH 1189 35 2,94 6,52 7,09 8,20 8,70 8,03 7,42 7,66
DI YOGYAKARTA 38 - - 7,20 8,09 8,68 7,49 5,77 6,12 7,23
JAWA TIMUR 38 - - 7,44 8,62 5,56 7,19 7,09 5,53 6,91
NEGGROE ACEH DA-RUSSALAM 716 36 5,03 6,23 6,65 7,73 8,27 7,44 6,78 7,18
SUMATERA UTARA 94 7 7,45 6,59 7,11 8,11 8,43 7,55 6,04 7,31
SUMATERA BARAT 71 7 9,86 5,74 6,52 5,92 7,78 7,73 6,76 6,74
RIAU 34 1 2,94 6,06 7,57 8,88 7,77 6,57 6,29 7,19
JAMBI 156 8 5,13 6,71 7,39 7,60 8,67 7,50 7,03 7,48
SUMATERA SELATAN 97 16 16,49 6,22 6,03 6,96 8,07 6,96 6,15 6,73
LAMPUNG 255 30 11,76 6,10 6,70 6,22 8,20 7,35 6,53 6,85
KALIMANTAN BARAT 34 - - 7,59 7,31 6,40 8,18 7,65 6,43 7,26
KALIMANTAN TENGAH 25 - - 6,54 6,28 8,01 8,52 7,38 6,03 7,13
KALIMANTAN SELATAN 52 10 19,23 6,11 6,72 7,29 6,60 6,23 6,39 6,56
KALIMANTAN TIMUR 32 - - 4,72 7,18 9,02 8,11 8,97 4,73 7,12
SULAWESI UTARA 12 - - 6,25 7,62 7,13 8,52 7,56 7,04 7,35
SULAWESI TENGAH 181 63 34,81 5,78 4,57 6,55 7,58 6,25 6,19 6,15
SULAWESI SELATAN 9 - - 6,69 8,27 7,56 7,11 7,28 5,81 7,12
PENyELENGGARAAN UjIAN NASIONAL 2009:UN, UASBN, UNPK
Januari 2010 © BSNP
181
3. SmKUN SMK diikuti oleh 707344 peserta dari 6680 SMK dengan ber-
bagai program keahlian dan prosentase ketidaklulusan UN SMK ini
adalah 3,495% (24721 peserta). Tabel berikut menyajikan nilai rata-
rata pencapaian nasional siswa SMK tahun pelajaran 2008/2009.
SMK BIN ING MAT Produktif TOTAL
Rata-rata 6,73 7,40 7,47 8,36 19,96
Nilai terendah 0,40 0,20 0,25 1,12 0,20
Nilai tertinggi 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00
Standar deviasi 1,12 1,26 1,41 0,61 3,30
Selanjutnya pencapaian setiap provinsi dalam empat mata-
pelajaran yang diujikan pada UN SMK tahun pelajaran 2008/2009
dapat disajikan sebagai berikut:
NAmA PROPINSI jUmLAH mATA UjIAN
Peserta Tdk. Lls % BIN ING mAT PRO RATA
DKI JAKARTA 57914 1359 2,35 6,88 7,37 7,27 8,46 7,50
JAWA BARAT 116750 1699 1,46 6,77 7,64 7,38 8,25 7,51
JAWA TENGAH 127946 2041 1,60 7,23 7,17 7,79 8,61 7,70
DI YOGYAKARTA 19458 407 2,09 7,03 7,26 7,73 8,8 7,71
JAWA TIMUR 112687 1658 1,47 7,12 7,88 7,97 8,67 7,91
NEGGROE ACEH DARUS-SALAM 7888 1687 21,39 6,01 6,86 6,98 7,28 6,78
SUMATERA UTARA 53851 2939 5,46 5,82 7,37 7,51 8,09 7,20
SUMATERA BARAT 13159 837 6,36 6,78 6,68 6,85 8,14 7,11
RIAU 11728 514 4,38 6,48 6,81 7,02 8,27 7,15
JAMBI 5919 317 5,36 5,59 7,16 7,37 8,03 7,04
SUMATERA SELATAN 14079 147 1,04 6,84 7,76 7,69 8,28 7,64
LAMPUNG 19581 595 3,04 6,23 7,50 7,29 8,45 7,37
KALIMANTAN BARAT 8396 1606 19,13 5,65 6,24 5,84 8,01 6,44
KALIMANTAN TENGAH 3069 507 16,52 6,36 5,60 5,30 7,5 6,19
KALIMANTAN SELATAN 6335 429 6,77 6,22 7,05 7,05 8,16 7,12
KALIMANTAN TIMUR 11799 175 1,48 6,60 7,02 7,13 8,02 7,19
SULAWESI UTARA 6635 178 2,68 6,8 7,90 7,78 8,14 7,66
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
182
NAmA PROPINSI jUmLAH mATA UjIAN
Peserta Tdk. Lls % BIN ING mAT PRO RATA
SULAWESI TENGAH 5379 663 12,33 6,03 6,72 6,19 7,75 6,67
SULAWESI SELATAN 18595 481 2,59 6,85 7,91 7,49 8,14 7,60
SULAWESI TENGGARA 3264 302 9,25 6,75 6,72 6,87 8,06 7,10
MALUKU 2524 439 17,39 5,77 6,35 5,69 7,78 6,40
BALI 11253 25 0,22 7,01 7,96 8,39 8,46 7,96
NUSA TENGGARA BARAT 7776 1585 20,38 5,34 6,08 6,13 8,09 6,41
NUSA TENGGARA TIMUR 8097 959 11,84 6,26 6,30 6,18 7,99 6,68
PAPUA 3965 440 11,10 5,68 6,79 6,66 7,56 6,67
BENGKULU 4610 412 8,94 6,3 7,19 6,82 7,96 7,07
MALUKU UTARA 1385 201 14,51 5,57 5,82 5,19 7,56 6,04
BANGKA BELITUNG 3515 750 21,34 6,58 6,33 6,14 8,13 6,80
GORONTALO 2541 58 2,28 5,88 7,84 7,48 8,01 7,30
BANTEN 29614 304 1,03 6,37 7,74 7,67 8,27 7,51
KEPULAUAN RIAU 3478 420 12,08 6,29 7,65 6,70 7,97 7,15
SULAWESI BARAT 2283 335 14,67 5,86 6,42 6,45 7,86 0,00
PAPUA BARAT 1871 252 13,47 6,21 6,24 6,25 7,87 0,00
E| KASUS-KASUS UjIAN NASIONAL TAHUN PELA-jARAN 2008/2009Kasus–kasus UN tahun pelajaran 2008/2009 muncul berdasar-
kan laporan dari berbagai pihak terkait. Inspektorat Jenderal (Itjen)
Depdiknas mencatat 22 kasus selama pelaksanaan ujian nasional (UN)
2009 untuk tingkat SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SLTA yang
meliputi SMA, Madrasah Aliyah (MA) dan SMK. Kasus-kasus yang dite-
mukan pada pelaksanaan UN 2009 mulai dari kategori ringan terkait
pencetakan dan distribusi soal hingga dugaan kebocoran soal UN.
Terkait masalah distribusi dan pencetakan soal, tim Itjen meneri-
ma laporan dari berbagai daerah antara lain kesalahan nomor pada
soal, nomor soal tercetak dua kali, soal tertukar yakni soal A masuk ke
amplop soal B, soal mata pelajaran X masuk ke soal mata pelajaran Y,
dan kualitas kertas yang mudah rusak. Lembar Jawaban Ujian Nasio-
nal (LJUN) yang tidak sesuai klasifikasi sehingga tidak bisa dibaca op-
scan. Percetakan yang tidak kredibel karena berorientasi pada biaya
PENyELENGGARAAN UjIAN NASIONAL 2009:UN, UASBN, UNPK
Januari 2010 © BSNP
183
yang murah dan juga mengubah layout naskah UN.
Beberapa kasus terkait pencetakan dan kendala dalam distribu-
si soal antara lain di Bangka Tengah, Magelang, Purbalingga, Mamuju
Sulbar, Majene Sulsel, dan Kabupaten Padang Panjang.
Terkait dugaan kebocoran soal UN, ada upaya membocorkan soal
terjadi sehari menjelang pelaksanaan UN terjadi di Bengkulu Selatan
yang melibatkan 16 orang, yakni 10 kepala sekolah SMA Negeri, em-
pat kepala sekolah swasta, satu kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri
dan seorang Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Umum (Dik-
menum) Diknas setempat. Kasusnya diproses pihak kepolisian karena
upaya tindak kecurangan dengan cara menyembunyikan soal cada-
ngan saat penyerahan kepada pihak kepolisian. Kecurangan tersebut
segera diketahui polisi yang langsung menangkap basah saat terjadi
pembagian berkas di antara ke-16 orang tersebut sehingga jawaban
soal tidak sempat dibocorkan kepada peserta didik.
Itjen juga menerima laporan dari SMPN I Bengkulu tentang
adanya guru yang membocorkan soal dan jual beli soal di SMP di
Kendari, dugaan kebocoran jawaban soal di SMP Negeri di Bandung,
guru di Banten yang membacakan jawaban soal ujian kepada siswa
di dalam kelas. Sementara itu, penyelenggara UN dan tim peman-
tau BSNP juga memperoleh laporan adanya pungutan uang UN di
sekolah swasta di Bandung Barat yang seharusnya gratis. Sedang di
sejumlah daerah yang dilanda banjir juga diperoleh laporan soal UN
yang rusak, siswa terlambat mengikuti UN karena banjir.
Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil evaluasi penyeleng-
garaan UN yang dilakukan oleh BSNP, Majelis Rektor Perguruan Tinggi
Negeri Indonesia (MRPTNI), Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik),
dan Itjen Depdiknas, disepakati untuk diadakan ujian ulang bagi be-
berapa sekolah. Tercatat sebanyak 19 sekolah/madrasah setingkat
SMA/MA/SMK dan juga 19 sekolah/madrasah setingkat SMP/MTs
diuji ulang untuk beberapa matapelajaran. Satuan pendidikan terse-
but berasal tersebar dari beberapa provinsi.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
184
F| REFLEKSIDalam pelaksanaan UN pada tahun 2009 masih menyisakan
banyak sekali pro-kontra namun tidak segencar tahun sebelumnya
karena pada tahun 2009 ada pemilihan umum (Pemilu) yang hampir
bersamaan dengan pelaksanaan UN. Pada tahun ini juga untuk per-
tama kalinya diadakan ujian ulang bagi sekolah-sekolah yang patut
diduga melanggar Prosedur Operasi Standar (POS). Ujian ulang dia-
dakan karena berdasarkan evaluasi pelanggaran terhadap POS UN.
Keanggotaan BSNP yang 4 tahunan mestinya sudah berakhir
pada bulan Mei 2009, namun baru bulan September 2009 dilantik
untuk kenggotaan baru BSNP. Ada 8 anggota baru dan salah satu
mengundurkan diri, dimulailah wacana untuk mengembalikan tu-
gas penyelenggaraan UN untuk ditinjau kembali. Secara legal formal
BSNP memang sebagai penyelenggara UN, namun secara sumber
daya (resources) baik biaya dan tenaga, BSNP tidak memilikinya se-
hingga semua tergantung pada institusi lain di luar BSNP. Hal-hal
semacam inilah yang akan membebani seluruh anggota BSNP pada
tahun-tahun yang akan datang, bila UN masih diselenggarakan oleh
BSNP yang hanya 15 orang. Hal lain adalah pusaran politik yang me-
lingkupi UN seperti tarik ulur eksekutif dengan legislatif dalam hal
kebijakan dan pembiayaan. Ini semua sangat melelahkan dan banyak
makan waktu serta tenaga dan pikiran.
PENyELENGGARAAN UjIAN NASIONAL 2009:UN, UASBN, UNPK
Januari 2010 © BSNP
185
BAB 11. KEGIATAN RUTIN BSNP
Dalam melaksanakan misinya: yakni mengembangkan, meman-
tau dan mengevaluasi standar nasional pendidikan, serta menilai
buku teks pelajaran dan menyelenggarakan ujian nasional, BSNP
diperlengkapi dengan Rapat Pleno dalam memutuskan semua ke-
bijakannya. Rapat pleno ini diadakan secara rutin sekali seminggu.
Disamping itu, BSNP juga banyak menerima undangan sebagai nara
sumber dari berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi kebijakan
standar pendidikan dan pelaksanaannya.
1| Rapat Pleno Rapat pleno diselenggarakan sekali seminggu, setiap hari Se-
lasa, dan berfungsi sebagai wahana untuk pengambilan keputusan
semua kebijakan yang dikeluarkan oleh BSNP. Pengambilan keputus-
an dilakukan bila kourum dipenuhi, yakni dihadiri oleh sedikitnya 8
(dari 15) anggota BSNP. Rapat Pleno BSNP, diantaranya, membahas
tentang rencana kegiatan BSNP, hal-hal yang berkaitan dengan pem-
bentukan tim ahli pengembang draf standar nasional pendidikan,
pengembangan standar nasional pendidikan, penilaian buku teks
pelajaran, ujian nasional, perihal rekomendasi standar nasional pen-
didikan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan hal-hal yang bersi-
fat strategis lainnya. Hasil-hasil keputusan rapat pleno BSNP dido-
kumentasikan dalam notulen rapat BSNP yang ditandatangani oleh
notulis dan diketahui/disahkan oleh ketua dan sekretaris BSNP.
KEGIATAN RUTIN BSNP Januari 2010 © BSNP
189
2| menghadiri UndanganBSNP menerima banyak undangan dari berbagai pihak sebagai
nara sumber tentang kebijakan standar nasional pendidikan serta
pelaksanaannya. Berikut ini beberapa undangan yang dapat dihadiri
oleh BSNP.
jANUARI1. Prof. Mungin dan Prof. Djemari mewakili BSNP menjadi Nara
Sumber Jumpa Pers tentang Pelaksanaan UN dan UASBN Tahun
Pelajaran 2008/2009 dari Pusat Informasi dan Humas, tanggal 12
Januari 2009 di Gerai Informasi dan Media (GIM) Depdiknas – Ja-
karta.
2. Prof. Bambang Soehendro menghadiri undangan Rapat Stake-
holder Jasa Pendidikan Perdagangan Internasional dari Ditjen.
Kerjasama Perdagangan Internasional, tanggal 13 Januari 2009
di Departemen Perdagangan – Jakarta.
3. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Pusat pada
kegiatan Penulisan Naskah Soal Pra Ujian Nasional SD/MI, SMA/
MA dan SMK Provinsi Sumatera Barat dari Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat, tanggal 11-15
Januari 2009 di Hotel Rocky Plaza Padang – Sumatera Barat.
4. Prof. Dr. Mungin, Prof. Edy Tri Baskoro, Prof. M. Yunan Yusuf, Dr. Su-
harsono, Prof. Djaali, Prof. Fawzia, Dr. Anggani, Prof. Komaruddin,
Dr. Seto Mulyadi, Pdt. Weinata Sairin, Prof. AT. Soegito menghadiri
undangan Pemaparan Instrumentasi SKKD Penulisan Buku TIK
dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi, tanggal 15 Janu-
ari 2009 di Gd. II BPP Teknologi – Jakarta.
5. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo mewakili BSNP Permohonan
Menjadi narasumber Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Nasio-
nal Pendidikan, tgl 16 Januari 2009 Panitia Seminar dan Loka-
karya Nasional Pendidikan Forum Guru Profesional Sumatera
Selatan (FGP-SS)
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
190
6. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan Pemakalah Rapat Koor-
dinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Mutu PTK-PNF dari Ditjen.
PMPTK, Depdiknas, tanggal 21 Januari 2009 di Hotel Santika
– Jakarta.
7. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Rapat
Koordinasi dan Sosialisasi Ujian Nasional Tahun 2008/2009 dari
Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua tanggal 21-24
Januari 2009 di Aula Dinas Pendidikan dan Pengajaan Provinsi
Papua.
8. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri rapat Koordinasi
pelaksanaan Uji Komptensi Keahlian Siswa SMK Tahun Pelajaran
2008/2009 dari Dit. Pembinaan SMK tanggal 23 Januari di Hotel
Mega Anggrek – Jakarta.
9. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan Finalisasi Pedoman/Pan-
duan Kursus dan Kelembagaan dari Ditjen. PNF-I Depdiknas
tanggal 30 Januari – 2 Februari 2009 di Hotel Sahid Kusuma
– Surakarta.
FEBRUARI1. Dr. Seto Mulyadi mewakili BSNP menjadi Pemakalah pada Rapat
Kerja Nasional dan Seminar Nasional dari Asosiasi CI/BI, tanggal
2 Februari 2009 di Wisama UNJ – Jakarta.
2. Prof. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Yunan Yusuf dan Dr. Suharsono
menghadiri undangan Pertemuan “Finalisasi Spektrum Pendi-
dikan Kesetaraan” dari Dit. Pendidikan Kesetaraan Ditjen. PNF-I
Depdiknas tanggal 4-6 Februari 2009 di Hotel Lor In – Solo.
3. Prof. Dr. Furqon mewakili BSNP menghadiri undangan dalam
rangka penyiapan bahan Rembuk Nasional Depdiknas dari Ba-
litbang Depdiknas tanggal 10 Februari 2009 di Balitbang Dep-
diknas – Jakarta.
4. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan rapat Koordinasi Tim Nasio-
nal KTSP 2009, dari Ditjen. PMPTK Depdiknas, tanggal 11 Febru-
KEGIATAN RUTIN BSNP Januari 2010 © BSNP
191
ari 2009 di ruang rapat Ditjen. PMPTK Depdiknas – Jakarta.
5. Prof. Djaali menghadiri undangan rapat dalam rangka pelatihan
Master Penguji dari Dit. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
Depdiknas, tanggal 12 Februari 2009 di ruang siding Dit. Pembi-
naan Kursus dan Kelembagaan Depdiknas – Jakarta.
6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan dari Pu-
sat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Depdiknas
dalam rangka menyusun Rencana Talkshow Unggulan dan In-
formasi Pendidikan tahun 2009 yang akan ditayangkan di Tele-
visi Edukasi, tanggal 18-20 Februari 2009 di Hotel Purnama Pu-
tra, Cipayung – Bogor.
7. Prof. Yunan Yusuf mewakili BSNP menghadiri undangan Rapat
Kordinasi Pelaksanaan USSN PAI Tahun Pelajaran 2008/2009 dari
Ditjen. Pendidikan Islam, Departemen Agama tanggal 18-20
Februari 2009 di Golden Boutique Hotel – Jakarta.
8. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Pembicara pada Rem-
buk Nasional Pendidikan Tahun 2009, tanggal 23 Februari 2009
di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Depdiknas, Sawangan – De-
pok.
9. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menghadiri
undangan Rapat Finalisasi Materi SNP untuk Timnas KTSP tahun
2009 dari Ditjen. PMPTK Depdiknas, tanggal 23 Februari 2009 di
Hotel Parama CIpayung – Bogor.
10. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan pada ke-
giatan Training Of Trainer (TOT) Calon Fasilitator Bimtek Kuriku-
lum Tingkat Satuan Pendidikan SMK dari Dit. Pembinaan SMK,
tanggal 24 Februari 2009 di Hotel Batavia – Jakarta.
11. Prof. Yunan Yusuf mewakili BSNP menghadiri undangan Penyu-
sunan Rancangan Standar Nasional Keolahragaan Cabang Olah-
raga dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, tanggal
25-26 Februari 2009 di ruang sidang PP ITKON Departemen Ke-
menterian Negara Pemuda dan Olahraga – Jakarta.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
192
12. Prof. Yunan Yusuf mewakili BSNP menghadiri undangan Penyu-
sunan Rancangan Standar Nasional Keolahragaan Cabang Olah-
raga Panahan dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga,
tanggal 26-27 Februari 2009 di ruang sidang Garaha Pemuda De-
partemen Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga – Jakarta.
13. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada rapat
Koordinasi Perluasan dan Peningkatan Mutu TK 2009 dari Dit.
Pembinaan TK dan SD Depdiknas, tanggal 26-28 Februari 2009
di Hotel Grand Jaya Raya Cipayung – Bogor.
14. Prof. Yunan Yusuf dan Dr. Suharsono mewakili BSNP menjadi
Nara Sumber pada Uji Publik RPMA Pendidikan Keagamaan Is-
lam dari Ditjen. Pendidikan Islam, Departemen Agama RI tang-
gal 27 Februari 2009 di Hotel Ibis Tamarind - Jakarta.
15. Prof. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menghadiri un-
dangan Rapat Koordinasi Penyusunan Draf Permendiknas
SPPMP dari Ditjen. PMPTK, tanggal 27 Februari 2009 di ruang
siding PMPTK Depdiknas – Jakarta.
16. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menghadiri
undangan rapat dalam rangka pembahasan Finalisasi draf revisi
Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendi-
dikan Kesetaraan dan Naskah Akademik Program Paket C Keju-
ruan dari Ditjen. PNF-I Depdiknas, tanggal 27 Februari 2009 di
ruang sidang Ditjen. PNF-I Depdiknas – Jakarta.
17. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan rapat Koordinasi Penyu-
sunan Draf Permendiknas SPPMP dari Ditjen. PMPTK Depdiknas,
tanggal 27 Februari 2009 di ruang sidang PMPTK Depdiknas
– Jakarta.
18. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan sebagai
Penyaji Materi pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program
Pembinaan TK dan SD Tahun 2009 dari Dit. Pembinaan TK dan
SD Depdiknas, tanggal 27 Februari 2009 di Hotel Grand Jaya
Raya Cipayung – Bogor.
KEGIATAN RUTIN BSNP Januari 2010 © BSNP
193
mARET1. Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis menghadiri undangan dalam rangka
penyediaan buku pelajaran yang memenuhi standar kelayakan
pendidikan agama dari Pusat Perbukuan Depdiknas, tanggal 2
Maret 2009 di Hotel Pitagiri – Jakarta.
2. Prof. Dr. Mungin Eddy WIbowo menghadiri undangan perte-
muan tentang Pembahasan rancangan Permen Standar Pendi-
dik dan tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal dari
Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, tanggal 2 Maret 2009 di
ruang sidang Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas – Jakarta.
3. Prof. Dr. Yunan Yusuf dan Pdt. Weinata Sairin mewakili BSNP
menghadiri undangan untuk memberikan ceramah dengan
judul “Standar Pengelolaan Pendidikan Menengah Keagamaan”
dari Ditjen. Bimbingan Masyarakat Kristen, Departemen Agama
RI, tanggal 6 Maret 2009 di Hotel Puncak Raya Cisarua – Bogor.
4. Prof. Dr. Djaali dan Dr. Suharsono menghadiri undangan dari
Ditjen. PNF-I Depdiknas dalam rangka penyiapan Standar Kom-
petensi Lulusan, tanggal 10-12 Maret 2009 di Wisma Bahtera
Cipayung – Bogor.
5. Prof. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Training Of
Trainer (TOT) Calon Fasilitator Bimtek Kurikulum Tingkat Satu-
an Pendidikan SMK dari Dit. Pembinaan SMK, tanggal 10 Maret
2009 di Hotel Pita Giri – Jakarta.
6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada rapat
Koordinasi dan Konsultasi Program Pembinaan TK dan SD Tahun
2009 dari Dit. Pembinaan TK dan SD Depdiknas, tanggal 10-13
Maret 2009 di Hotel Grand Angkasa – Medan.
7. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Nara Sum-
ber pada kegiatan persiapan TOT Tim Bimtek SNP/KTSP di SMA
Tahun 2009 dari Dit. Pembinaan SMA, tanggal 10-13 Maret 2009
di Hotel Grand Aquila – Bandung.
8. Dr. Suharsono menghadiri undangan Wokshop I “Preparation
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
194
Mission LSE3” dari Dit. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
Ditjen. PNF-I, tanggal 13-15 Maret 2009 di Hotel Sahid Jaya – Ja-
karta.
9. Prof. Bambang Soehendro, Prof. Djemari M, Prof. Zaki B dan Prof.
Mungin Eddy mewakili BSNP menghadiri undangan dalam
rangka pelaksanaan pengawasan UN SMA/MA tahun 2009 dari
Universitas Negeri Surabaya, tanggal 15 Maret 2009 di Grand
Quality Hotel – Yogyakarta.
10. Prof. Mungin, Dr. Suharsono dan Dr. Seto Mulyadi menghadiri un-
dangan rapat dalam rangka Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun
2008/2009 dari Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, tanggal
16 Maret 2009 di ruang rapat Pusat Informasi dan Humas Dep-
diknas – Jakarta.
11. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Penyu-
sunan Rancangan Standar Nasional Keolahragaan dari Kemen-
terian Negara Pemuda dan Olahraga, tanggal 17 dan 31 Maret
2009 di ruang sidang PPITKON Menpora.
12. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan dalam
rangka persiapan pengawasan pelaksanaan Ujian Akhir Nasio-
nal tahun 2009 dari Inspektorat Jenderal Depdiknas, tanggal
17 Maret 2009 di ruang sidang Inspektorat Jenderal Depdiknas
– Jakarta.
13. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada ke-
giatan rapat Koordinasi bagi Pembina Pendidikan TK, SD dan
Pendidikan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur
dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tanggal 18 Maret
2009 di Hotel Kartika Wijaya – Kota Batu.
14. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan sebagai
Nara Sumber pada kegiatan Sosialisasi dan Workshop Pendata-
an Data Peserta UASBN dan PNF Tahun Pelajaran 2008/2009 dari
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan TEngah, tanggal 20 Maret
2009 di Hotel Dandang Tingang – Palangkaraya.
KEGIATAN RUTIN BSNP Januari 2010 © BSNP
195
15. Prof. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Seminar
Nasional “Pendidikan Profesi Guru dan Konselor” dan Lokakarya
“Pengembangan Pendidikan Profesional Konselor” dari Univer-
sitas Negeri Semarang, tanggal 21-22 Maret 2009 di Auditorium
Universitas Negeri Semarang dan Hotel Belle View Semarang.
16. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Nara Sum-
ber pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyeleng-
garaan Pendidikan Kesetaraan dan Orientasi Teknis Kebijakan
Pendidikan Kesetaraan dengan Organisasi Mitra dari Ditjen.
PNF-I Depdiknas, tanggal 23-25 Maret 2009 di Hotel Sahid Raya
– Solo.
17. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Nara Sum-
ber pada kegiatan persiapan TOT Tim Bimtek SNP/KTSP di SMA
Tahun 2009 dari Dit. Pembinaan SMA, tanggal 23-26 Maret 2009
di Hotel Grand Aquila – Bandung.
18. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menghadiri un-
dangan rapat Koordinasi Tim Nasional KTSP dari Ditjen. PMPTK
Depdiknas, tanggal 25 Maret 2009 di Depdiknas – Jakarta.
19. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Talk Show
Radio dengan topic Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah
Berstandar Nasioanl (UASBN) Tahun Pelajaran 2008/2009 dari
Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, tanggal 25 dan 27 Maret
2009 di Studio PIH Depdiknas – Jakarta.
20. Dr. Seto Mulyadi menjadi Pembicara dalam rangka hari Pendi-
dikan Nasional dari BEM Universitas PGRI Palembang, tanggal
30 April 2009 di Hotel Swarna Dwipa – Palembang.
21. Prof. Dr. Yunan Yusuf mewakili BSNP menjadi pengarah dalam
penjelasan teknis pemantauan Ujian Nasional 2008/2009 untuk
pemantau tingkat provinsi dari Dinas Pendidikan Provinsi Dae-
rah Ibukota Jakarta, tanggal 30 Maret 2009 di LPMP – Jakarta.
22. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber dalam
rangka penyamaan mekanisme kerja sosialisasi dan pelatihan
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
196
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2009 di Pu-
sat dan Daerah dari Ditjen. PMPTK Depdiknas, tanggal 31 Maret
2009 di Hotel Grand Jaya Raya Cipayung – Bogor.
APRIL1. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djemari Mardapi
menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada kegiatan Per-
luasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Pelayan-
an Pendidikan Khusus (CI-BI) dari Dit. Pembinaan SLB, tanggal 2
April 2009 di Hotel Sahid Kusuma – Surakarta.
2. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Edy Tri Baskoro meng-
hadiri undangan rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan dan
pemantauan Ujian Nasional dari Dit. Pembinaan SMP, tanggal 2
April 2009 di ruang sidang Dit. PSMP Depdiknas – Jakarta.
3. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan sebagai pengarahan dalam
Rapat Koordinasi Penempatan Pengawas UN Tingkat Satuan
Pendidikan SMA/MA dari Universitas Negeri Jakarta, tanggal 2
April 2009 di Universitas Negeri Jakarta.
4. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Depdik-
nas tentang Mekanisme dan Prosedur Perisapan, Pencetakan,
Pendistribusian, Pelaksanaan dan pengumpulan Hasil Ujian Na-
sional” dari Inspektorat Jenderal, tanggal 6 April 2009 di Depdik-
nas – Senayan
5. Prof. Dr. Djemari mewakili BSNP menjadi Nara Sumber tentang
“Mekanisme dan Prosedur Persiapan, Pencetakan, Pendistribu-
sian, Pelaksanaan dan Pengumpulan Hasil Ujian Nasional” dari
Inspektorat Jenderal Depdiknas, tanggal 7 April 2009 di Depdik-
nas - Jakarta.
6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Pemba-
hasan Ujian Nasional dari Inspektorat Jenderal Depdiknas, tang-
gal 8 April 2009 di Depdiknas - Jakarta.
7. Semua anggota BSNP menghadiri rapat Pembahasan Prosedur
KEGIATAN RUTIN BSNP Januari 2010 © BSNP
197
Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pondok Pesantren Salafiyah
tahun 2009 dari Dit. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Departemen Agama, tanggal 8 April 2009 di Departemen Agama
– Jakarta.
8. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menjadi Nara
Sumber dalam rangka Sosialisasi dan Pelatihan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2009 di Pusat dan Dae-
rah dari Ditjen PMPTK Depdiknas, tanggal 13 April 2009 di Hotel
Sahid – Surabaya.
9. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Talk Show
Radio dan Konferensi Pers tentang Pelaksanaan Ujian Nasional
dan Ujian AKhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pe-
lajaran 2008/2009 dari Pusat Informasi dan Humas Depdiknas,
tanggal 14 dan 15 April 2009 di Depdiknas – Jakarta.
10. Prof. Dr. Furqon menghadiri undangan sebagai Panelis Kegiatan
Training of Trainers Provincial Core Team (PCT) dari Ditjen.
PMPTK, tanggal 15 April 2009 di Hotel Mega Anggrek – Jakarta.
11. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Ke-
giatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pendi-
dikan Kesetaraan dan Orientasi Teknis Kebijakan Pendidikan
Kesetaraan dengan Organisasi Mitra dari Ditjen PNF-I, tanggal
15-17 April 2009 di Hotel Clarion Makassar - Sulawesi Selatan.
12. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan perte-
muan AQAN dan IQF dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Depdiknas, tanggal 16 April 2009 di Depdiknas – Jakarta.
13. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Edy Tri Baskoro meng-
hadiri pertemuan dalam rangka membahas rencana/program/
kegiatan BSNP Tahun 2010 dari Balitbang Depdiknas, tanggal 17
April 2009 di ruang sidang Balitbang Depdiknas – Jakarta.
14. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Ke-
giatan Rapat Konsolidasi Teknis Pencapaian Standar Sarana dan
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
198
Prasarana, Pengelolaan dan Pembiayaan Pendidikan se Kaliman-
tan Tengah Tahun 2009 dari Dinas Pendidikan Provinsi Kaliman-
tan Tengah, tanggal 17 -19 April 2009 di Hotel Hawai – Palangka-
raya.
15. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Work-
shop Pendidikan Kecacatan dari Dit. Pembinaan SLB Depdiknas,
tanggal 21-24 April 2009 di Bukittinggi - Sumatera Barat.
16. Prof. Dr. Bambang Soehendro mewakili BSNP menjadi Panelis
Kegiatan Training of Trainers Provincial Core Team (PCT) dari
Dit. Pembinaan Diklat Depdiknas, tanggal 21 April 2009 di Hotel
Grand Bali Beach – Bali.
17. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri rapat dalam rangka
pembahasan Ujian Paket C Kejuruan dari Dit. Pembinaan SMK,
tanggal 22 April 2009 di Dit. Pembinaan SMK – Jakarta.
18. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan pertemuan
tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Tentang Ujian Nasional Program Paket C Kejuruan dari
Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, tanggal 23 April 2009 di
Depdiknas – Jakarta.
19. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menghadiri
undangan rapat Streering Committee Reviu dan Finalisasi Draf
Naskah Akademik dan Peraturan Mendiknas Tentang Sistem
Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan dari Ditjen.
PMPTK, tanggal 24 April 2009 di ruang sidang Ditjen. PMPTK
Depdiknas – Jakarta.
20. Prof. Dr. Djaali menghadiri Undangan Sebagai Panelis Kegiatan
Training of Trainers Provincial Core Team (PCT), tgl 28 April 2009,
dari Dit. Pembinaan Diklat di Depdiknas Jakarta.
21. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan sebagai
Nara Sumber pada workshop Penyusunan Pedoman Kompe-
tensi Siswa dari Dit. Pembinaan SLB, tanggal 29 April 2009 di Ho-
tel Sahid Kusuma – Solo.
KEGIATAN RUTIN BSNP Januari 2010 © BSNP
199
22. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan pada
Workshop Pengembangan Indonesia Qualification Framework
dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Depdiknas, tanggal
30 April 2009 di ruang sidang Dikti Depdiknas – Jakarta.
23. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro mewakili BSNP menghadiri Undangan
Diskusi tentang Rancangan Peraturan Mendiknas tentang Pen-
didikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tgl 31
April 2009 di ruang rapat Ditjen. Dikti Depdiknas.
mEI1. Ketua BSNP menjadi Nara Sumber Jumpa Pers dalam rangka
penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMA/MA/SMK dan SMP/
MTs Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Pusat Informasi dan Humas
Depdiknas, tanggal 4 Mei 2009 di Depdiknas – Jakarta.
2. Dr. Suharsono menjadi Nara Sumber pada Kegiatan Orientasi
Teknis Peningkatan Kapasitas LKP dari Ditjen. PNF-I Depdiknas,
tanggal 4-6 Mei 2009 di Hotel Sahid Raya – Solo.
3. Prof. Dr. Djaali mengahdiri Undangan Sebagai Panelis Kegiatan
Training of Trainers Core Team (PC) dari Dit. Pembinaan Diklat,
Depdiknas, tanggal 5 Mei 2009 di Depdiknas Jakarta.
4. Prof. Dr. Mungin Eddy Wiobowo menghadiri undangan rapat
Finalisasi POS UN Program Wajar Dikdas PPS dari Ditjen Pendi-
dikan Islam Departemen Agama RI, tanggal 6 Mei 2009 di De-
partemen Agama – Jakarta.
5. Prof. Dr. Djaali mewakili BSNP Narasumber pada TOT Tim Verifi-
kasi/Evaluasi Pelaksanaan Program Rintisan PBKL di SMA tahun
2009 dari Ditjen. Mandikdasmen Depdiknas, tanggal 12 Mei
2009 di Hotel Mega Anggrek – Jakarta.
6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wiobowo mengahadiri undangan Pemba-
hasan Materi Rakornas Jarlitbang Tahun 2009 dari Balitbang, tgl
12 Mei 2009 di Balitbang Depdiknas Jakarta.
7. Prof. Dr. Djaali mengahdiri Undangan Sebagai Panelis Kegiatan
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
200
Training of Trainers Provincial Core Team (PCT) dari Dit. Pembi-
naan Diklat, tanggal 12 Mei 2009 di Hotel Parama Puncak Bo-
gor.
8. Prof. Dr. Furqon mewakili BSNP, Permohonan Nara Sumber pada
kegiatan Workshop Pengembangan KTSP Sekolah Menengah
Pertama Berbasis Pesantren, tgl 12 Mei 2009 di Asrama Haji Pon-
dok Gede. Topik: Standar Nasional Pendidikan.
9. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro mewakili BSNP menghadiri undangan
Lokakarya Persiapan Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional
dari Ditjen. Mandikdasmen Depdiknas, tanggal 12-13 Mei 2009
di Wisma Bahtera – Bogor.
10. Dr. Suharsono menjadi Nara Sumber pada Kegiatan Orientasi
Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga PKBM dari Ditjen. PNF-
I Depdiknas, tanggal 12-14 Mei 2009 di Hotel Perdana Wisata
– Bandung.
11. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, menjadi Narasumber pada TOT
Tim Verifikasi/Evaluasi Pelaksanaan Program Rintisan PBKL di
SMA tahun 2009, tanggal 12-15 Mei 2009 di Hotel Mega Ang-
grek – Jakarta.
12. Prof. Dr. Zaki Baridwan menjadi Nara Sumber pada kegiatan Lo-
kakarya Internal mengenai Hasil Implementasi Biaya Operasion-
al Satuan Pendidikan (BOSP) dari USAID – DBE-1, tanggal 13 Mei
2009 di Hotel Ambhara – Jakarta.
13. Prof. Dr. Yunan Yusuf menjadi Nara Sumber pada kajian “Kuriku-
lum Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMA/
SMK” dari Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, tang-
gal 14-16 Mei 2009 di Hotel Mirah – Bogor.
14. Prof. Dr. Zaki Baridwan menjadi Nara Sumber dalam rangka Pela-
tihan Penyusunan Dokumen Rencana Pegembangan Kapasitas
(RPK) dari Dit. Pembinaan SMP Depdiknas, tanggal 15 Mei 2009
di Hotel Prabu Putragus – Bogor.
15. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada per-
KEGIATAN RUTIN BSNP Januari 2010 © BSNP
201
temuan Pimpinan Pondok Pesantren dari Ditjen Pendidikan Is-
lam Departemen Agama RI, tanggal 17 Mei 2009 di Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim – Malang.
16. Prof. Dr. Djaali dan Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara-
sumber pada kegiatan Training of Trainer (TOT), tanggal 14-17
Mei 2009 di Hotel Grand Jayaraya, Bogor-Jawa Barat dan tgl 18-
21 Mei 2009 di Hotel Yasmin, Makassar-Sulawesi Selatan.
17. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan dalam
rangka pelaksanaan Program Telaah Kluster Pendidikan den-
gan tema Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak dalam Situasi
Darurat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tanggal 18-19
Mei 2009 di Hotel Mirah Santika – Bogor.
18. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Edy Tri Baskoro meng-
hadiri undangan rapat dalam rangka Persiapan Pembahasan
Instrument SLB dan TK/RA dari BAN S/M Depdiknas, tanggal 20
Mei 209 di ruang sidang BAN S/M Depdiknas - Jakarta.
19. Prof. Dr. Yunan Yusuf menjadi Pembicara pada Seminar Nasional
“Membangun Harga Diri Pendidikan Nasional” dari Himpunan
Mahasiswa Matematika FKIP UMSB Padangpanjang , tanggal 21
Mei 2009 di Padangpanjang.
20. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Pembu-
kaan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional XVII dan
Pameran Kreasi Siswa SMK dari Mendiknas, tanggal 21 Mei 2009
di Arena Pekan Raya Jakarta.
21. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Review
Program Pengembangan Madrasah Bertaraf Internasional dari
Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI, tanggal 23-25
Mei 2009 di Hotel Topas Galeria -Bandung.
22. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri rapat Koordinasi Na-
sional Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan an-
tara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dari Balitbang Depdik-
nas, tanggal 26-28 Mei 2009 di Hotel Patra Jasa - Semarang.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
202
23. Dr. Anggani Sudono, Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis dan Dr. Suhar-
sono menghadiri Undangan Rapat dalam rangka Penyusunan
Instrumen Akreditasi Sekolah Luar Biasa (SLB) dari BAN S/M
Depdiknas , tanggal 27 Mei 2009 di Ruang SIdang BAN S/M Dep-
diknas - Cipete.
24. Prof. Dr. Djemari Mardapi dan Prof. Dr. Bambang Suhendro meng-
hadiri Undangan Seminar Kepentingan Indonesia di Berbagai
Perundingan Perdagangkan Internasional: Jasa Pendidikan,
tanggal 28 Mei 2009 di Hotel Borobudur-Jakarta
25. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Nara Sum-
ber Diklat TOT System Penjaminan Mutu Pendidikan (SPPMP) di
Tingkat Provinsi dari Dit Pembinaan Diklat, Ditjen PMPTK, tang-
gal 29 Mei 2009 di Hotel Grasia - Semarang.
26. Prof. Dr. Djaali dan Dr. Suharsono menghadiri undangan rapat
Reviu Instrumen Akreditasi Program PNF dari BAN PNF Depdik-
nas, tanggal 29 Mei 2009 di Ruang Rapat BAN PNF Depdiknas
- Jakarta.
27. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Se-
minar Nasional Optimalisasi Potensi Daerah dalam Pengem-
bangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Berkualitas
Nasional dan Global dari Himpunan Pengembangan Kurikulum
Indonesia, tanggal 30 Mei di Grand Hotel Preanger – Bandung.
jUNI1. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Pemba-
hasan Sertifikasi Kompetensi dari Dit Pembinaan Kursus dan
Kelembagaan Depdiknas, tanggal 1 Juni 2009 di Ruang Sidang
Ditjen PNF-I Depdiknas Jakarta.
2. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan untuk
memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Teknis Kom-
puterisasi UNPK Tahun 2009 dari Pusat Penilaian Pendidikan
Depdiknas, tanggal 2 Juni 2009 di Ruang Sidang Pusat Penilaian
KEGIATAN RUTIN BSNP Januari 2010 © BSNP
203
Pendidikan Depdiknas - Jakarta.
3. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djemari Mardapi
menjadi Nara Sumber Konferensi Pers mengenai hasil Ujian Na-
sional (UN) Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Pusat Infomasi dan
Humas Depdiknas, tanggal 3 Juni 2009 di ruang Konferensi Pers
Gerai Informasi dan Media Depdiknas Jakarta.
4. Prof. Dr. Fawzia menghadiri undangan diskusi tentang Integrat-
ing Gender and Reproductive Health Issues in the Indonesian
National School Curricula; Challenges for Moslem Societies” dari
the Australian National University, tanggal 5 Juni 2009 di Dep-
diknas – Jakarta.
5. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, Prof. Dr.
Djemari Mardapi, Prof. Dr. Furqon, Prof. Dr. Bambang Soehendro
menghadiri undangan rapat dalam rangka Pelaksaan Program
EfSD tahun 2009 pada BSNP dan Balitbang Depdiknas dari koor-
dinator Nasional EfSD Indonesia, Prof. Dr. Retno S. Sudibyo, tang-
gal 5 Juni 2009 di Depdiknas Jakarta.
6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Pemateri pada Semi-
nar Nasional Pendidikan dengan topik “Upaya Profesionalisasi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan” dari Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, tanggal 6 Juni 2009 di Audito-
rium STAIN Batusangkar.
7. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan sebagai narasumber diklat
tot system penjaminan-peningkatan mutu pendidikan (SPPMP)
tingkat provinsi di Makassar dari Dit. Pembinaan Diklat, Ditjen
PMPTK Depdiknas, tgl 8-10 juni 2009 di Hotel Imperial Aryaduta
- Makassar.
8. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. M.Yunan Yusuf dan Dr.
Suharsono menghadiri undangan rapat dalam rangka memper-
siapkan penyusunan Peraturan Menteri tentang Penyelenggara-
an Paket C Kejuruan dan Menindaklanjuti Perubahan Peraturan
Menteri Pendidikan nasional No. 14 Tahun 2007 tentang Standar
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
204
Isi Pendidikan Kesetaraan dari Ditjen PNFI Depdiknas, tanggal
11 Juni 2009 di ruang sidang Ditjen PNFI Depdiknas Jakarta.
9. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Nara sum-
ber Diklat TOT Sistem Penjaminan - Peningkatan Mutu Pendi-
dikan (SPPMP) Tingkat Provinsi di Denpasar dari Dit. Pembinaan
Diklat, tanggal 11-13 Juni 2009 di Hotel Inna Sindhu Beach Den-
pasar Bali.
10. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo (Ketua BSNP) menjadi Nara Sum-
ber pada Rakor Pembinaan TK Pedesaan dari Dit. Pembinaan TK
dan SD Depdiknas, tanggal 12-14 Juni 2009 di Hotel Safari Gar-
den, Cisarua Bogor.
11. Prof. Dr. M. Yunan Yusuf menghadiri undangan rapat dengan
tema UN Pengganti dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ja-
karta, tanggal 15 Juni 2009 di Ruang Rapat PP Muhammadiyah
– Jakarta.
12. Prof. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada kegiatan
Tutorial Pelaksanaan dan Aplikasi Pendataan dalam Rapat Koor-
dinasi dan Workshop Pendataan Pendidikan Nasional Tahun
2009 dari Pusat Statistic Pendidikan Depdiknas, tanggal 16 Juni
2009 di Sahid Jaya - Jakarta.
13. Prof. Dr. Fawziah Aswin Hadis dan Dr. Anggani Sudono dan Dr.
Suharosono menghadiri undangan rapat dalam rangka penyu-
sunan Instrumen Akreditasi Sekolah Luar Biasa (SLB) dari BAN
S/M Depdiknas, tanggal 17 Juni 2009 di Wisma Perkumpulan Ke-
luarga Berencana Indonesia (PKBI) Jakarta.
14. Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis menghadiri undangan pertemuan
“Mengidentifikasi Buku Teks Pelajaran Yang Akan Dialihbaha-
sakan” dari Pusat Perbukuan Depdiknas, tanggal 18 Juni 2009 di
ruang Sidang Pusat Perbukuan Depdiknas – Jakarta.
15. Prof. Edy Tri Baskoro, Prof. Yunan Yusuf dan Dr. Suharsono me-
wakili BSNP menghadiri Undangan Pembahasan draft Permen-
diknas tentang Program Paket C Kejuruan dan draft Permendik-
KEGIATAN RUTIN BSNP Januari 2010 © BSNP
205
nas tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Paket C
Kejuruan dari Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, tanggal 18
Juni 2009 di Depdiknas Jakarta.
16. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada ke-
giatan Forum Diskusi Media Analisis dari Pusat Informasi dan
Humas Depdiknas, tanggal 19 Juni 2009 di ruang Konferensi
Pers Gerai Informasi dan Media Depdiknas – Jakarta.
17. Prof. Dr. Mungin Edy Wibowo menjadi Nara Sumber pada ke-
giatan Workshop Diklat Terakreditasi dan Pengakuan Hasil
Belajar Melalui Pengalaman Dalam Rangka Peningkatan dan
Penjaminan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Dit.
Pembinaan Diklat Depdiknas, tanggal 22 Juni 2009 di Sanur Pa-
radise Plaza – Bali.
18. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djemari Mardapi
menjadi Nara Sumber Konferensi Pers mengenai Hasil Ujian Na-
sional (UN) tahun pelajaran 2008/2009 dari Pusat Infomasi dan
Humas Depdiknas, tanggal 22 Juni 2009 di Ruang Konferensi
Pers Gerai Informasi dan Media Depdiknas Jakarta.
19. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Edy Tri Baskoro meng-
hadiri undangan Rapat Koordinasi tentang Standar Nasional
Pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdik-
nas, tangal 23 Juni 2009 di Dikti Jakarta.
20. Prof. Dr. Furqon menjadi Nara Sumber pada Rapat Koordinasi
Evaluasi Pengawasan dan Tim Pemantau Independen Ujian Na-
sional (TPI-UN) Tingkt Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota
Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat, tanggal 23 Juni 2009 di Danau Dariza Resort Hotel Cipanas
– Garut.
21. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menjadi Nara Sumber pada kegiatan
Diklat Pengawas Pendidikan Angkatan 1 dan 2 tentang Standar
Nasional Pendidikan dari Pusdiklat Depdiknas, tanggal 24 Juni
2009 di Depdiknas Jakarta.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
206
22. Prof. Dr. Mungin Edy Wibowo menjadi Nara Sumber Diklat TOT
Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP)
Bagi Stake Holder Pendidikan tingkat Kab/Kota dari Dit. Pembi-
naan Diklat Depdiknas, tanggal 24 Juni 2009 di Hotel Inna Muara
– Padang.
23. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menjadi Nara
Sumber Diklat TOT System Penjaminan Peningkatan Mutu Pen-
didikan (SPPMP) bagi Stake Holder Pendidikan Tingkat Kab/Kota
dari Dit. Pembinaan Diklat, tanggal 29 Juni 2009 di Hotel Sahid
Jaya Jakarta.
jULI1. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Diklat TOT
Sistem Penjaminan - Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP)
Bagi Stake Holder Pendidikan tingkat Kab/Kota dari Dit. Pembi-
naan Diklat, tanggal 3 Juli 2009 di Hotel Ciputra – Surabaya.
2. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Talk Show
dengan topik Ujian Nasional dan Kesenjangan Mutu Sekolah
dari Voice of Human Rights News Center (VHR), tanggal 7 Juli
2009 di Studio VHR Jakata.
3. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Diklat TOT
sistem Penjaminan-Pendidikan Mutu Pendidikan (SPPMP) Bagi
Stakeholder Pendidikan tingkat Kab/Kota dari Dit. Pembinaan
Diklat Depiknas, tanggal 9 Juli 2009 di Hotel Golden View – Ba-
tam.
4. Prof. Dr. Yunan Yusuf mewakili BSNP menghadiri Undangan
dalam rangka Pembahasan draf Peraturan Menteri tentang Pro-
gram Paket C Kejuruan dari Biro Hukum dan Organisasi Depdik-
nas, tanggal 10 Juli 2009 di Ruang Sidang Biro Hukum Depdik-
nas Jakarta.
5. Prof. Dr. Djaali menjadi Nara Sumber pada Diklat KTSP Sekolah
Dasar dari Dit. Pembinaan TK dan SD Depdiknas, tanggal 12 Juli
KEGIATAN RUTIN BSNP Januari 2010 © BSNP
207
2009 di Hotel Golden Virgo – Batam.
6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Penyaji Makalah pada
Rapat Koordinasi Bidang Perbukuan dari Pusat Perbukuan Dep-
diknas, tanggal 12 Agustus 2009 di Hotel Safari Garden – Bogor.
7. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada ke-
giatan Workshop Evaluasi Program SMP-RSBI Angkatan Tahun
2007 (Angkatan I) dari Dit. Pembinaan SMP, tanggal 14 Juli 2009
di Hotel Saphir Yogyakarta.
8. Prof. Dr. Djemari Mardapi menjadi Nara Sumber pada kegiatan
Workshop Asistensi, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Rin-
tisan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA dari
Dit. Pembinaan SMA, tanggal 14 Juli 2009 di Hotel Mega Ang-
grek Jakarta.
9. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo Key Note Speaker pada Seminar
Nasional yang bertema “Inovasi Biologi dan Pendidikan Biologi
dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Universitas
Pendidikan Indonesia, tanggal 15 Juli 2009 di Auditorium FMIPA
Universitas Pendidikan Indonesia.
10. Prof. Djaali, Prof. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. Djemari Mardapi
menjadi Nara Sumber pada kegiatan Pengkajian Standar Isi Pen-
didikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, Standar Proses
Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, dan Stan-
dar Penilaian dari Ditjen PNF-I Depdiknas, tanggal 16 Juli 2009 di
Hotel Sahid Kusumo – Solo.
11. Prof. Dr. Furqon menghadiri Undangan Workshop Penilaian Ki-
nerja Guru dari Dit. Profesi Pendidik, tanggal 17 Juli 2009 di Hotel
Atlet Century Park - Jakarta.
12. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri Undangan tentang
Pembahasan Rancangan Permendiknas tentang Sistem Penja-
minan Mutu Pendidikan dari Sekretaris Jenderal Depdiknas,
tanggal 17 Juli 2009 di Ruang Sidang Sekretaris Jenderal Dep-
diknas.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
208
13. Prof. Dr. M. Yunan Yusuf menjadi Nara Sumber pada Seminar
Nasional Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Jurus-
an Dakwah STAIN Kudus dari STAIN Kudus, tanggal 18 Juli 2009
di Kampus Timur STAIN Kudus.
14. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Rapat
Koordinasi dan Evaluasi UN dan UASBN Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Provinsi NTB, tanggal 20 Juli 2009 di Hotel Jaya-
karta, Lombok.
15. Prof. Dr. Bambang Soehendro mewakili BSNP menjadi Nara Sum-
ber pada kegiatan Workshop Tim Persiapan Kebijakan Streng-
thening Education Quality of Health Professional through Accre-
ditation and Testing System Project (SEHAT Project) dari Ditjen.
Pendidikan Tinggi, tanggal 24 Juli 2009 di Hotel Millenium Sirih
– Jakarta.
16. Prof. Dr. Yunan Yusuf menjadi Penceramah pada acara Konsultasi
Pengelola Penyelenggara Pendidikan Agama dan Keagamaan
Kristen se Indonesia Tahun 2009 dari Ditjen. Bimbingan Ma-
syarakat Kristen Depag RI, tanggal 28 Juli 2009 di Hotel Puncak
Raya – Bogor.
17. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada ke-
giatan Peningkatan Pemahaman Teknis Program PAUD pada
tenaga Kependidikan dari Ditjen. PNF-I Depdiknas, tanggal 28
Juli 2009 di Hotel Garuda Plaza – Medan.
18. Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis menghadiri Undangan dalam rang-
ka Pembahasan Lanjutan Hasil Kajian Spesifikasi Kertas oleh Tim
Analisis Departemen Perindustrian dalam rangka Program Buku
Murah dari Pusat Perbukuan Depdiknas, tanggal 30 Juli 2009 di
Ruang Sidang Pusat Perbukuan, Depdiknas.
19. Prof. Dr. Furqon menghadiri Undangan Presentasi draft Naskah
Akademik Teacher Underperformance dari Dit. Profesi Pendidik
Depdiknas, tanggal 30 Juli 2009 di Hotel Pitagiri Jakarta.
KEGIATAN RUTIN BSNP Januari 2010 © BSNP
209
SEPTEmBER1. Dr. Teuku Ramli Zakaria mewakili BSNP menghadiri undangan
rapat tentang Sistem penilaian berkesinambungan pada Rintis-
an Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dari Dit. Pembinaan SMP,
tanggal 10 September 2009 di ruang sidang Dit. PSMP Depdik-
nas.
2. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dan Dr. Teuku Ramli Zakaria mewakili
BSNP untuk menghadiri undangan Perumusan Naskah Aka-
demik Pendidikan Pancasila dari Ditjen. Pendidikan tinggi Dep-
diknas, tanggal 13 September 2009 di Ditjen. Pendidikan Tinggi
Depdiknas.
3. Prof. Dr. Djaali mewakili BSNP menjadi Narasumber pada ke-
giatan Apresiasi Program dan Seminar Hasil Akhir (PTK dan PTS)
dari Ditjen. Pendidikan Islam Depag RI, tanggal 13 September
2009 di Hotel Grand Cempaka Jakarta.
OKTOBER1. Prof. Dr. Djemari Mardapi dan Prof. Dr. Edi Tri Baskoro menghadiri
Undangan tentang Pembahasan draft Permendiknas tentang
SPMPT dari Ditjen. Pendidikan Tinggi Depdiknas, tanggal 2 Ok-
tober 2009 di Hotel Ambara Jakarta.
2. Prof. Dr. Djemari Mardapi menghadiri Rapat Koordinasi dan So-
sialisasi UN Program Paket A, B, dan C Periode II dari Balitbang
Depdiknas, tanggal 2 Oktober 2009 di Depdiknas Jakarta.
3. Seluruh anggora BSNP menghadiri undangan rapat tentang
Pembahsan Pelaksanaan USSN (Ujian Sekolah ber Standar Nasio-
nal) PAI pada SD, SMP, SMP, SMA/SMK, tanggal 3 Oktober 2009
dari Ditjen. Pendidikan Islam di Hotel Santika Jakarta.
4. Prof. Dr. Djemari Mardapi, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dan Dr. Teuku
Ramli Zakaria menghadiri Undangan Seminar Hasil Penelitian
dari Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas, tanggal 28-29 Okto-
ber 2009 di Depdiknas Jakarta.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
210
NOVEmBER1. Prof. Jamaris Jamna mewakili BSNP Sebagai Pembicara pada
Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Akreditasi Sekolah
dan Madrasah, tgl 4 November 2009 Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah.
2. Prof. Dr. Djemari Mardapi menghadiri undangan Workshop
dalam rangka Education Sector Support Program (ESSP) dari
Balitbang Depdiknas, tanggal 5 November 2009 di Le Meredien
Hotel Jakarta.
3. Teuku Ramli Zakaria mewakili BSNP menghadiri undangan pada
kegiatan Penyusunan Soal teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan
dari Dit. Pembinaan SMK Depdiknas, tanggal 8 November 2009
di Hotel Pitagiri Jakarta.
4. Prof. Dr. Djemari Mardapi dan Prof. Dr. Edy Tri Baskoro mengha-
diri undangan rapat tentang Ujian Nasional dari Balitbang Dep-
diknas, tanggal 12 November 2009 di Depdiknas Jakarta.
5. Prof. Dr. M. Aman mmenghadiri undangan Indikator Penjaminan
dan Pengendalian Mutu dari Pusat Statistik Pendidikan Depdik-
nas, tanggal 11-14 November 2009 di Hotel Panghegar – Ban-
dung.
6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Rapat
Teknis Finalisasi ESSP-Results Framework dari Biro Perencanaan
dan Kerjasama Luar Negeri Depdiknas, tanggal 18 November
2009 di ruang rapat Biro KLN Depdiknas Jakarta.
7. Prof. Dr. Djemari Mardapi dan Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri
undangan rapat tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional tahun
2010 dari Balitbang Depdiknas, tanggal 18 November 2009 di
Depdiknas Jakarta.
8. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo mewakili BSNP menghadiri un-
dangan sebagai Nara Sumber pada rapat kerja Kepala SMP-RSBI
dari Ditjen. Mandikdasmen, tanggal 19 November 2009 di SMP K
4 Penabur Jakarta.
KEGIATAN RUTIN BSNP Januari 2010 © BSNP
211
9. Semua anggota BSNP menghadiri Undangan pada kegiatan Fi-
nalisasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dari Dit. Pembinaan
Kursus dan Kelembagaan Depdiknas, tanggal 20-22 November
2009 di Hotel Perdana Wisata – Bandung.
10. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo mewakili BSNP menghadiri Un-
dangan pada kegiatan Penyusunan Soal teori Kejuruan dan
Praktik Kejuruan untuk mata pelajaran Kompetensi Keahlian
dari Dit. Pembinaan SMK Depdiknas, tanggal 22 November 2009
di Hotel Pitagiri Jakarta.
11. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo mewakili BSNP menjadi Nara
Sumber pada Rapat Koordinasi USSN dengan Kepala Dinas Pen-
didikan Kabupaten/Kota dari Ditjen. Pendidikan Islam Depag RI,
tanggal 25 November 2009 di Hotel Madani – Medan.
12. Semua anggota BSNP menghadiri undangan RDPU tentang Uji-
an Nasional dari Komisi X DPR-RI, tanggal 26 November 2009 di
ruang rapat Komisi X-DPR RI Jakarta.
13. Prof. Djemari, Prof. Furqon dan Prof. Djaali mewakili BSNP meng-
hadiri Undangan Rapat dalam rangka menentukan langkah se-
lanjutnya setelah adanya penolakan kasasi tentang UN dari Ba-
litbang Depdiknas, tanggal 30 November 2009 di ruang sidang
Balitbang Depdiknas.
dESEmBER1. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Dr. T. Ramli Zakaria mengha-
diri undangan dalam rangka Pembahasan Sraf Peraturan Ber-
sama menteri Agama RI dengan Menteri Pendidikan Nasional
tentang Ujian Sekolah Standar nasional (USSN) dari Ditjen. Pen-
didikan Islam Dpeag RI, tanggal 1 Desember 2009 di Hotel Mega
Matra Jakarta.
2. Dr. T. Ramli Zakaria mewakili BSNP menjadi Nara Sumber pada
kegiatan Penyusunan Peringkat hasil Penilaian Pendidikan Ta-
hun 2009 dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, tanggal 2 De-
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
212
sember 2009 di Hotel Abadi – Serang.
3. Prof. Dr. Djaali mewakili BSNP menjadi Nara Sumber Dialog In-
teraktif tentang UN dari Dewan Perwakilan Daerah, tanggal 3
Desember 2009 di Stasiun JAK TV Jakarta.
4. Prof. Dr. Mungin mewakili BNSP menghadiri Rapat Koordinasi
Nasional Kehumasan dari Pusat Informasi dan humas Depdik-
nas, tanggal 4 Desember 2009 di Hotel The Sunan - Solo.
5. Prof. Dr. Zaki Baridwan menghadiri undangan Diskusi Hasil Loka-
karya Juknis Pengelolaan Keuangan Sekolah Berdasarkan Pan-
duan BOS 2009 dari USAID Indoensia, tanggal 4 Desember 2009
di Ruang Meeting Sesditjen Mandikdamen Depdiknas.
6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo mewakili BSNP Permohonan Ke-
sediaan Menjadi Pembicara Seminar Nasional, 5 Desember 2009
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Matematika SMA
Kota Palembang
7. Dr. Teuku Ramly Zakaria mewakili BSNP menjadi Nara Sumber
pada Rapat Koordinasi USSN PAI dengan Mapenda dari Ditjen.
Pendidikan Islam Depag RI, tanggal 6 Desember 2009 di Hotel
Singgasana - Makassar.
8. Prof. Dr. Djemari Mardapi menjadi Nara Sumber Talk Show Ra-
dio tentang Penyelenggaraan UN Tahun pelajaran 2009/2010
dar Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, tanggal 7 Desember
2009 di Studio Pusat Informasi dan Humas Depdiknas.
9. Prof. Dr. Djaali mewakili BSNP menjadi Nara Sumber pada Rapat
koordinasi USSN PAI dengan Mapenda dari Ditjen. Pendidikan
Islam Depag RI, tanggal 9 Desember 2009 di Hotel Golden Bou-
tique Jakarta.
10. Prof. Dr. Djemari Mardapi menghadiri Undangan Pemaparan Ha-
sil Uji Kompetensi Bahasa Inggris dan TIK Siswa SMA Tahun 2009
dari Dit. Pembinaan SMA Depdiknas, tanggal 11-12 Desember
2009 di Hotel Saphir – Yogyakarta.
11. Prof. Dr. Djaali mewakili BSNP menjadi Nara Sumber pada ke-
KEGIATAN RUTIN BSNP Januari 2010 © BSNP
213
giatan Sosialisasi dan Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah dari Ditjen. Pendidikan Islam Depag RI, tanggal 11 De-
sember 2009 di Studio TVRI Jakarta.
12. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Dr. T. Ramli Zakaria meng-
hadiri undangan dalam rangka Pembahasan Draft peraturan
Bersama menteri Agama RI dengan Menteri pendidikan Nasio-
nal tentang Ujian Sekolah Standar Nasional (USSN) dari Ditjen.
Pendidikan Islam Depag RI, tanggal 14 Desember 2009 di UIN
– Jakarta.
13. Prof. Dr. Moehammad Aman Wirakartakusumah, M.Sc. mewakili
BSNP menjadi Nara Sumber pada Kegiatan Pembinaan Kelem-
bagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dari Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang, tanggal 16 Desember 2009 di Hotel Bukit
Indah – Cianjur.
14. Prof. Dr. Djemari Mardapi, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dan Pdt.
Weinata Sairin menghadiri undangan Rapat Kerja Pengendalian
Mutu Buku Teks Pelajaran SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK
dari Pusat Perbukuan Depdiknas, tanggal 17-18 Desember 2009
di Hotel Mega Anggrek Jakarta.
15. Semua anggota BSNP menghadiri Undangan dalam rangka pe-
nyiapan Standar Kompetensi Lulusan dari Dit. Pembinaan Kursus
dan Kelambagaan Depdiknas, tanggal 21-23 Desember 2009 di
Hotel Mega Anggrek Jakarta.
16. Prof. Dr. Furqon mewakili BSNP menjadi Nara Sumber dalam
Seminar Nasional Kepala Sekolah dari Asosiasi Kepala Sekolah
Indonesia, tanggal 29 Desember 2009 di Kampus ITHB - Ban-
dung.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
214
BAB 12. PENCAPAIAN DAN EVALUASI KEGIATAN
A| Pengembangan Standar Sampai akhir tahun 2009 BSNP telah menyelesaikan penyu-
sunan 8 standar nasional pendidikan untuk sekolah dasar dan
menengah sebagaimana diamanatkan oleh PeraturanPemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dengan selesainya standar nasional pendidikan untuk sekolah
dasar dan menengah, pada tahun 2009 pula, BSNP mulai menyusun
standar nasional pendidikan untuk pendidikan tinggi. Ada tiga SNP
untuk pendidikan tinggi yang telah selesai disusun pada tahun 2009,
yaitu
1. Pengembangan standar dosen akademik dan profesi pendidi-
kan tinggi
2. Pengembangan standar isi pendidikan tinggi
3. Pengembangan standar sarana dan prasaranapendidikan tinggi:
program sarjana
B| Penyelenggaraan Ujian Nasional Dalam penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2008/2009 terda-
pat beberapa perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan UN
tahun sebelumnya. Diantara perbedaan tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Pada tahun ini pelaksana UN SMA/MA tingkat provinsi adalah
Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk oleh BSNP atas usul
PENCAPAIAN dAN EVALUASI KEGIATAN Januari 2010 © BSNP
217
Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI).
Pada setiap SMA/MA yang menyelenggarakan UN diawasi oleh
minimal 2 orang Pengawas Satuan Pendidikan yang berasal dari
perguruan tinggi.
2. Pengawas Satuan Pendidikan diberi wewenang untuk mene-
gur pengawas ruangan atau mencatatnya kemudian dilaporkan
secara berjenjang kepada penyelenggara UN yang lebih tinggi
jika disinyalir terjadi pelanggaran POS UN yang diakibatkan oleh
kurang tegasnya pengawas ruangan tersebut.
3. Ada Ujian Teori Kejuruan bagi SMK/MAK.
4. Kriteria kelulusan UN tahun pelajaran 2008/2009 adalah:
a. Memiliki nilai rata-rata 5,50 untuk seluruh mata pelajaran
yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling ba-
nyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata
pelajaran lainnya;
b. Khusus untuk SMK nilai ujian kompetensi keahlian mini-
mum 7,00 dengan nilai teori kejuruan minimum 5,00 ; nilai
uji kompetensi keahlian digunakan untuk menghitung
nilai rata-rata UN
Hasil UN Tingkat kelulusan UN SMA/MA dan SMALB tahun pelajaran
2008/2009 adalah 93,61% lebih tinggi dari hasil UN tahun pelajar-
an 2007/2008 yang sebesar 91,00%. Hasil ini menunjukkan bahwa
tingkat kelulusan UN SMA/MA dan SMALB tahun ini maik sebesar
2,61% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya tingkat
kelulusan UN SMK tahun pelajaran 2008/2009 sebesar 96,51%
lebih tinggi dari hasil UN tahun pelajaran 2007/2008 yang hanya
sebesar 92,58%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kelulusan
UN SMK tahun ini naik sebesar 3,93% jika dibandingkan tahun
sebelumnya.
Demikian juga tingkat kelulusan UN SMP/MTs dan SMPLB tahun
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
218
pelajaran 2008/2009 sebesar 95,099% lebih tinggi dari hasil UN ta-
hun pelajaran 2007/2008 yang sebesar 92,79%. Hasil ini menunjuk-
kan bahwa tingkat kelulusan UN SMP/MTs dan SMPLB tahun ini naik
sebesar 2,309 % jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Tindak Lanjut Hasil UN Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi UN serta untuk me-
ningkatkan mutu penyelenggaraan UN pada tahun yang akan datang
terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti antara lain sebagai
berikut:
1. Perlu ditingkatkan kewenangan para pengawas satuan pendi-
dikan misalnya diberi kewenangan masuk ruang ujian apabila
disinyalir terjadi pelanggaran atau penyimpangan POS UN.
2. Perlu dipertimbangkan untuk juga menyediakan ujian ulangan
dalam ujian nasional untuk memberikan kesempatan kedua ke-
pada peserta didik yang belum lulus. Hal ini akan dapat mengu-
rangi beban psikologis yang dialami peserta didik.
3. Perlu disampaikan kepada semua daerah (provinsi dan kabu-
paten/kota) hingga tingkat Sekolah/madrasah tentang hasil
analisis daya serap dari soal-soal UN agar dapat digunakan seba-
gai dasar untuk melakukan evaluasi kegiatan belajar-mengajar
dalam rangka perbaikan mutu.
C| Penilaian buku teks pelajaran Ada dua kegiatan utama terkait dengan penilaian buku teks
pelajaran, yaitu pengembangan instrument penilaian buku teks
pelajaran dan penilaian buku teks pelajaran. Pada tahun 2009 BSNP
mengembangkan instrumen penilaian buku teks pelajaran agama.
Ada lima instrument yang selesai dikembangkan yaitu:
1. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Islam
2. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Kristen
3. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Buddha
PENCAPAIAN dAN EVALUASI KEGIATAN Januari 2010 © BSNP
219
4. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Hindu
5. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Konghucu
Sedangkan buku yang telah dinilai kelayakannya kurang lebih
tujuh ratus buku teks pelajaran.
d| Pemantauan implementasi standar nasional pendidikanSetelah empat tahun dibentuk, Badan Standar Nasional Pendi-
dikan (BSNP) melakukan pemantauan penerapan standar nasional
pendidikan pada tahun 2009. Ada lima standar yang dipantau, yaitu
Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Pengawas
Sekolah/Madrasah, Standar Kepala Sekolah/Madrasah, dan Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Selain lima standar ter-
sebut, BSNP juga memantau pelaksanaan ketentuan tentang Buku
Teks Pelajaran dan Ujian Nasional. Tujuan kegiatan ini adalah un-
tuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan, sosialisasi, dan
pemahaman dokumen SNP di lapangan. Pemantauan dilaksanakan
di 32 provinsi dengan melibatkan 96 kabupaten/kota dan 3.705 res-
ponden dari unsur kepala sekolah, guru, pengawas, ketua program
studi LPTK, ketua panitia sertifikasi guru di LPTK, kepala dinas pen-
didikan kabupaten/kota, kepada dinas pendidikanprovinsi, kepada
departemen agama kabupaten/kota, kepala kantor wilayah departe-
men agama provinsi, dan kepala LPMP. Kegiatan ini dilakukan selama
enam bulan, mulai dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan No-
vember 2009. Dalam pelaksanaannya, BSNP membentuk tim peman-
tauan standar nasional yang bersifat ad hoc.
Secara umum, faktor yang paling menghambat pencapaian
standar kualifikasi akademik guru, kualifikasi kepala sekolah, dan
kualifikasi pengawas adalah biaya. Dilihat dari kategori Jawa-Luar
Jawa, sekolah-madrasah, dan negeri-swasta, masih ada kesenjangan
dalam pencapaian Standar Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan
Pengawas. Keadaan sekolah yang terkait dengan jumlah rombongan
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
220
belajar dan jumlah siswa setiap rombongan belajar masih jauh dari
standar.
Ketersediaan dokumen tentang standar beserta dokumen-do-
kumen pendukungnya di sekolah dan unit-unit kerja yang terkait
masih belum maksimal. Ketersediaan dokumen tentang standar be-
serta dokumen-dokumen pendukungnya di luar Jawa lebih rendah
daripada di Jawa, dan di sekolah/madrasah swasta lebih rendah dari-
pada di sekolah/madrasah negeri.
E| Evaluasi Kegiatan BSNP tahun 2009Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemantauan stan-
dar nasional pendidikan yang dilakukan oleh BSNP pada tahun 2009,
secara umum dapat dikatakan berjalan cukup baik dan lancar. Ber-
bagai hal yang dianggap menjadi hambatan atau perlu diperbaiki
pada masa mendatang adalah:
1. Pengembangan standar nasional pendidikan untuk pendidikan
dasar dan menengah telah selesai. Namun demikian, sosialisasi
standar-standar tersebut kepada masyarakat dirasakan masih
belum optimal sehingga pemahaman mereka terhadap standar
sangat terbatas.
2. Ujian Nasional masih menuai pro kontra dari masyarakat baik
dari aspek kebijakan, implementasi, maupun kredibilitas hasil-
nya. Di sisi lain, penyelenggaraan UN juga masih sarat dengan
kepentingan-kepentingan pihak tertentu.
3. Tindak lanjut dari hasil pemantauan standar oleh satuan pendi-
dikan, dinas pendidikan dan direktorat terkait masih dirasakan
lamban.
4. Pencapaian target penilaian buku teks pelajaran masih rendah
karena kemampuan menulis dan mutu tulisan yang belum se-
suai dengan standar yang ditetapkan.
PENCAPAIAN dAN EVALUASI KEGIATAN Januari 2010 © BSNP
221
F| Rencana Kegiatan BSNP tahun 2010Pada tahun 2010, BSNP akan melaksanakan beberapa kegiatan
yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah, antara lain:
1. Pengembangan paradigm pendidikan
2. Pengembantan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi
program vokasi
3. Pengembangan standar proses pendidikan tinggi
4. Pengembangan Standar Dosen Pendidikan Vokasi
5. Pengembangan Standar Biaya SMK
6. Pemantauan Implementasi Standar Dikdasmen
7. Penilaian buku teks pelajaran
8. Penyelenggaraan ujian nasional
9. Penyelenggaraan Rapat Pleno BSNP
10. Pengembangan Manajemen Kesekretariatan BSNP
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
222
BAB 13. EPILOG
Dalam rentang waktu empat tahun, BSNP telah menghasilkan
beberapa standar nasional pendidikan, menyelenggarakan ujian na-
sional setiap tahunnya dan menilai buku teks pelajaran. Perjalanan
selama empat tahun ini memberikan arti yang luar biasa bagi BSNP
untuk terus mewujudkan dirinya sebagai lembaga yang mandiri, pro-
fesional, dan independen sesuai dengan tuntutan undang-undang.
Tugas yang tidak begitu ringan setiap tahunnya membuat BSNP
semakin dewasa dalam menentukan tindakan atau kebijakan yang
berkaitan dengan standar nasional pendidikan.
Beberapa program telah dilaksanakan sesuai dengan target-tar-
get yang dicanangkan. Namun ada juga program yang tidak dapat
terlaksana dengan optimal karena berbagai kendala. Kegiatan yang
belum terlaksana tersebut menjadi catatan tersendiri dan perhatian
dalam melaksanakan program tahun 2010.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa semua yang dapat diraih
hingga tahun 2009 bukan semata-mata hanya ditentukan oleh BSNP
itu sendiri, melainkan ditentukan/didukung pula oleh banyak pihak.
Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan penghargaan dan apre-
siasi yang tulus kepada semua pihak yang telah bekerjasama serta
membantu BSNP dalam menunaikan tugasnya. Kami berharap ker-
jasama sinergis yang sudah terjalin baik ini dapat terus kembangkan
dalam pelaksanaan program-program mendatang, demi terwujud-
nya pendidikan nasional yang makin bermutu sesuai dengan ama-
nah undang-undang.
Menghadapi tahun 2010, BSNP telah mempersiapkan program
EPILOG Januari 2010 © BSNP
225
yang merupakan kelanjutan dari program-program yang terlaksana
pada tahun 2009 dan program baru dalam rangka mengembang-
kan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan stan-
dar nasional pendidikan di Indonesia. Semoga program yang akan
dilaksanakan pada tahun 2010 akan lebih berhasil dan optimal. Dan
itu hanya terjadi bila semua potensi member dukungan optimal dan
tangan-tanganTuhan yang ramah membimbing perjalanan kita ber-
sama dalam mengukir karya terbaik bagi masyarakat, bangsa dan
Negara, khususnya di bidang pendidikan.
LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP
226