laporan analisis beban kerja kementerian keuangan
TRANSCRIPT
Laporan Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n i
KATA PENGANTAR
Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang dalam gerak kegiatannya antara lain merencanakan, menghimpun, mengalokasikan, mengarahkan dan mengerahkan keuangan negara dan mengadministrasikan secara baik dan benar kekayaan negara yang selanjutnya dituangkan dalam tujuh sasaran strategis, yang meliputi: Pendapatan negara yang optimal; Perencanaan dan pelaksanaan belanja negara yang optimal; Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, aman, dan efisien bagi kesinambungan fiskal; Utilisasi kekayaan negara yang optimal; Transfer daerah yang adil, transparan, tepat guna dan tepat waktu; Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel; dan Industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Keuangan didukung oleh organisasi kantor pusat, instansi vertikal, serta unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan didukung oleh kurang lebih 60.066 orang pejabat dan pegawai per 31 desember 2012 dengan berbagai disiplin ilmu. Jumlah pegawai tersebut termasuk pegawai yang diperbantukan pada kementerian/lembaga/instansi lain, pegawai yang baru ditempatkan kurang dari tiga bulan, dan lain-lain. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang sangat besar dan heterogen serta merupakan satu-satunya Kementerian yang bersifat holding company type department yang bersifat sangat dinamis dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik.
Agar organisasi Kementerian Keuangan selalu mampu melaksanakan tugas tersebut secara tepat, efektif dan efisien, serta menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, tuntutan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, serta memiliki sumber daya manusia yang tepat secara kualitas maupun kuantitas baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat wilayah, perlu selalu dilakukan monitoring dan evaluasi di bidang organisasi dan SDM yang berkelanjutan. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk memonitor serta mengevaluasi organisasi dan SDM dimaksud adalah Analisis Beban Kerja yang dimaksudkan untuk mengetahui secara lebih objektif tingkat efektivitas dan efisiensi kerja unit, prestasi kerja unit/jabatan serta kebutuhan pegawai.
Laporan Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) Kementerian Keuangan tahun anggaran 2013 berisi capaian kegiatan pelaksanaan ABK pada seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelaksanaan ABK merupakan salah satu Program Penataan dan Penguatan Organisasi dalam Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang harus selalu dilakukan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan secara periodik (tahunan) dan berkelanjutan serta selalu dilakukan monitoring, evaluasi dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan stakeholder serta tuntutan masyarakat. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.01/2013 tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013.
Bidang Analisis Beban Kerja telah dapat menyelesaikan pelaksanaan analisis beban kerja sesuai dengan prinsip, prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan berkat adanya komitmen dan kerja sama yang baik dengan Pimpinan dan perwakilan dari masing-masing unit eselon I. Selain itu juga didukung beberapa hal penting antara lain:
1. Pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan telah cukup memahami Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan;
2. Telah teridentifikasinya Daftar Produk/Kegiatan yang relatif lebih lengkap pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Beberapa produk dan output sebagian besar telah memiliki norma waktu pada setiap tahapan proses penyelesaian suatu pekerjaan dan/atau norma waktu pelayanan yang pada umumnya telah sesuai dengan kondisi di lapangan;
4. Beberapa unit eselon I dalam pelaksanaan analisis beban kerja telah menggunakan aplikasi analisis beban kerja yang memudahkan pelaksanaan analisis beban kerja.
Dengan demikian, diharapkan hasil ABK ini dapat memberikan gambaran/informasi yang lebih objektif, akurat dan komprehensif mengenai kebutuhan pegawai baik kualitas maupun kuantitas, tingkat efektivitas dan efisiensi kerja, prestasi kerja unit/jabatan, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan Pimpinan dalam merumuskan dan menentukan kebijakan yang lebih tepat mengenai penataan organisasi, Sumber Daya Manusia, tata laksana, dan bidang proses bisnis lainnya, sehingga tujuan untuk meningkatkan performance dan good governance di lingkungan Kementerian Keuangan serta meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan pada masyarakat dapat tercapai.
Jakarta, Agustus 2013 Sekretaris Jenderal
Kiagus Ahmad Badaruddin NIP 195703291978031001
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n ii
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara, yang dalam gerak kegiatannya merencanakan, menghimpun, mengalokasikan, mengarahkan dan mengerahkan keuangan negara dan mengadministrasikan secara baik dan benar kekayaan negara yang selanjutnya dituangkan dalam tujuh sasaran strategis, yang meliputi: Pendapatan negara yang optimal; Perencanaan dan pelaksanaan belanja negara yang optimal; Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, aman, dan efisien bagi kesinambungan fiskal; Utilisasi kekayaan negara yang optimal; Transfer daerah yang adil, transparan, tepat guna dan tepat waktu; dan Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Keuangan sangat dinamis dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Untuk itu, Kementerian Keuangan harus selalu melakukan perubahan dan penyempurnaan organisasi, tatalaksana dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, tuntutan publik, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.
Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian Keuangan melakukan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan pada seluruh unit organisasi, baik kantor pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.01/2013 tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.01/2013 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013.
Salah satu kegiatan dalam Program Reformasi Birokrasi tahun 2013 dimaksud adalah Analisis Beban Kerja (ABK). ABK merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi organisasi agar mampu melaksanakan tugas secara tepat, efektif dan efisien serta mewujudkan SDM yang tepat, baik kualitas maupun kuantitas, baik pada tingkat Kantor Pusat maupun tingkat wilayah. Pelaksanaan analisis beban kerja tersebut dilakukan untuk mengetahui secara lebih objektif mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan/unit, serta prestasi kerja jabatan/unit. Pengukuran beban kerja di Kementerian Keuangan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan.
Proses kegiatan Analisis Beban Kerja dimulai dari persiapan, kemudian pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data dan presentasi masing-masing unit eselon I yang diwakilkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan di hadapan Ketua dan Anggota Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat, serta penyusunan laporan ABK.
Pelaksanaan ABK tahun 2013 dilakukan secara menyeluruh pada:
1. Sebelas kantor pusat unit organisasi Eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
2. Seluruh Instansi vertikal di lingkungan DJP, DJBC, DJPB, dan DJKN; 3. Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan DJP, DJBC, dan BPPK.
Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pada Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki beban kerja sebanyak 97.564.319,05 orang jam dengan rincian seperti pada Tabel 1:
Tabel 1 Hasil Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan
Dari Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Kementerian Keuangan
memiliki jumlah beban kerja sebesar 97.564.319,05 orang jam, kebutuhan pegawai/pejabat sebanyak 65.118 orang, sedangkan jumlah pegawai/pejabat yang ada sebanyak 58.286 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 6.832 orang dengan tingkat efisiensi unit (EU) 1.11 dan prestasi unit (PU) A dengan kualifikasi sangat baik. Dari 11 unit Eselon I, sepuluh unit Eselon I terjadi kekurangan pegawai sebanyak 7.172 orang, sedangkan satu unit lainnya yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan terjadi kelebihan 340 orang.
No Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang ada +/- EU PU Ket
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Sekretariat Jenderal 3.259.925,43 2.134 1.979 -155 1,09 A Sangat Baik
2 Direktorat Jenderal Anggaran 1.289.492,59 830 750 -80 1,14 A Sangat Baik
3 Direktorat Jenderal Pajak *) 54.371.798,00 36.093 31.304 -4.789 1,15 A Sangat Baik
4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai *) 16.965.442,69 11.663 9.890 -1.773 1,14 A Sangat Baik
5 Direktorat Jenderal Perbendaharaan *) 11.707.008,19 7.761 8.101 340 0,96 B Baik
6 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *) 5.462.285,46 3.712 3.552 -160 1,02 A Sangat Baik
7 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 747.870,00 462 436 -26 1,14 A Sangat Baik
8 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 545.542,57 356 328 -28 1,10 A Sangat Baik
9 Inspektorat Jenderal 949.040,31 626 565 -61 1,11 A Sangat Baik
10 658.230,81 434 401 -33 1,09 A Sangat Baik
11 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 1.607.683,00 1.047 980 -67 1,09 A Sangat Baik
Ket:*) Mengambil data secara populasi di seluruh kantor vertikal
JUMLAH
(2)
Unit Organisasi
Badan Kebijakan Fiskal
97.564.319,05 Sangat BaikA1,11-6.83258.28665.118
Kekurangan pegawai pada Ditjen Pajak terutama terdapat pada level staf (pelaksana, account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar pada KPP dan Kanwil yang merupakan ujung tombak dari Kementerian Keuangan yang berhubungan langsung dengan wajib pajak/masyarakat. Adapun bidang yang masih kekurangan pegawai adalah administrasi, pengawasan dan konsultasi, analisis dan perumusan kebijakan serta penegakan hukum. Selain itu, Analisis beban kerja yang dilakukan pada seluruh UPT di lingkungan Ditjen Pajak (PPDDP, KPDDP, KPDE, KLIP) menunjukkan bahwa secara total UPT mempunyai beban kerja yang relatif kecil dibandingkan dengan seluruh organisasi di lingkungan DJP. Hal ini disebabkan UPT merupakan unit baru yang mendukung penyediaan data dan pengolahan data SPT baik badan maupun orang pribadi yang akan digunakan untuk
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n iv
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n v
menggali potensi penerimaan pajak bagi KPP yang sampai saat ini baru mencakup sebagian wilayah kerja DJP. Pada masa yang akan datang, apabila UPT tersebut sudah mencakup seluruh wilayah kerja DJP, beban kerja UPT akan semakin bertambah berat dan kompleks.
Sedangkan pada Ditjen Bea dan Cukai, kekurangan pegawai pada kantor pusat disebabkan antara lain karena meningkatnya beban kerja kegiatan yang terkait dengan penindakan yaitu pengawasan impor, ekspor, serta larangan dan pembatasan, kegiatan penetapan klasifikasi melalui BPIB, KPU, Kantor Wilayah DJBC dan KPPBC, kegiatan terkait bimbingan teknis impor, sosialisasi dan pelaksanaan audit lapangan, distribusi barang dan penghapusan BMN, dan pembuatan aplikasi besar misalnya Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA), Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi II (SAC-S II), Modul Penerimaan Negara (MPN), Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) dan SIMPEG, serta pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Sedangkan untuk instansi vertikal, kekurangan pegawai rata-rata adalah pada level pelaksana dan pemeriksa. Hal ini dipengaruhi diantaranya oleh SDM yang ditempatkan dalam jabatan pelaksana tertentu memiliki tingkat pendidikan yang kurang sesuai dengan persyaratan jabatannya sehingga pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal, luasnya daerah pengawasan sehingga dibutuhkan lebih banyak pegawai, keterbatasan sarana transportasi untuk menjangkau daerah-daerah dimana dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan barang maupun untuk melakukan pengawasan, minimnya pegawai wanita khususnya di bandara-bandara internasional guna keperluan pemeriksaan badan atau keperluan yang lainnya, banyaknya Kawasan Berikat yang selama ini dikerjakan secara rangkap oleh pegawai Bea dan Cukai sedangkan kegiatan di Kawasan Pabean 24 jam, sistem pelayanan 247 (dua puluh empat jam tujuh hari kerja) untuk kantor tertentu seperti Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, KPPBC Soekarno Hatta, PSO Bea Cukai Pantoloan, KPU Batam dan lain sebagainya.
Hasil analisis beban kerja kantor pusat DJKN menunjukkan adanya peningkatan jumlah beban kerja dibandingkan dengan tahun kemarin. Peningkatan beban kerja kantor pusat DJKN antara lain disebabkan oleh banyaknya kajian peraturan dan kegiatan pembinaan mengenai kebijakan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN kepada K/L maupun kantor vertikal DJKN, tindak lanjut atas temuan BPK terkait IP BMN, dan Layanan bantuan hukum telah dilaksanakan 19 kali pendampingan perkara dan 36 kali gelar perkara. Sedangkan pada instansi vertikal DJKN, peningkatan beban kerja disebabkan adanya beban kerja yang cukup tinggi pada pelaksanaan lelang dan kegiatan rekonsiliasi BMN. Selain itu, kegiatan yang sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya antara lain: a. tindak lanjut paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 terkait
uji materi Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 12 ayat (1) UU No 49/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Putusan tersebut menyatakan Piutang BUMN/BUMD bukan merupakan piutang negara, sehingga pengurusan pitang negara yang berasal dari BUMN/BUMD tidak dapat lagi dilaksanakan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada kantor vertikal di lingkungan DJKN atas putusan tersebut antara lain pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara/BKPN pada BUMN/BUMD khususnya perbankan yang masih diurus serta rekonsiliasi dan validasi data BKPN oleh KPKNL dengan penyerah piutang (jumlah debitur, nilai penyerahan, jumlah angsuran, dan saldo hutang. Rekonsiliasi tersebut mencakup seluruh berkas yang berstatus aktif, Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), lunas, dan penarikan);
b. pelaksanaan Inventaris Penilaian (IP) Aset Tetap sebagai tindak lanjut temuan BPK atas LKPP tahun 2011. Temuan BPK tersebut terkait dengan pengelolaan kekayaan negara terutama penyelesaiaan IP BMN eks BPPN.
Secara umum, hasil perhitungan ABK tingkat Kantor Pusat DJPB menggambarkan bahwa seluruh unit eselon II mengalami kekurangan pegawai dengan efektivitas unit rata-rata diatas 1. Namun pada instansi vertikal, dari 30 Kanwil DJPB yang dijadikan baseline penyusunan ABK tahun 2012, didapat hasil bahwa mayoritas Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengalami kelebihan pegawai. Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mengalami kekurangan pegawai hanya satu Kanwil yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami kekurangan sebanyak 2 (dua) pegawai. Hal ini disebabkan karena dengan diberlakukannya program assessment KPPN Percontohan yang berlokasi di ibukota propinsi dimana Kanwil Ditjen Perbendaharaan berada, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjadi tempat bertugas yang baru bagi para pegawai di KPPN asal yang tidak memenuhi syarat untuk bertugas di KPPN Percontohan. Selain itu, masih terdapat tugas dan fungsi Kantor Wilayah yang belum dilaksanakan secara optimal, salah satunya adalah pelaksanaan monitoring dan bimbingan kepada KPPN dan satuan kerja yang ada di wilayah kerjanya.
Kemudian apabila kegiatan pengumpulan dan pengolahan data beban kerja tahun 2012 tersebut dilihat pada 11 kantor pusat unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, tampak bahwa kantor pusat Kementerian Keuangan secara total memiliki beban kerja sebanyak 18.076.985,47 orang jam dengan rincian seperti pada Tabel 2.
Tabel 2 Hasil Analisis Beban Kerja Kantor Pusat Kementerian Keuangan
No Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pejabat/ Pegawai
yang ada +/- EU PU Keterangan
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Sekretariat Jenderal 3.259.925,43 2.134 1.979 -155 1,09 A Sangat Baik
2 Direktorat Jenderal Anggaran 1.289.492,59 830 750 -80 1,14 A Sangat Baik
3 Direktorat Jenderal Pajak 4.767.817,00 3.162 2.924 -238 1,08 A Sangat Baik
4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 1.817.392,65 1.225 1.009 -216 1,20 A Sangat Baik
5 Direktorat Jenderal Perbendaharaan 1.565.055,65 1.030 901 -129 1,15 A Sangat Baik
6 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 868.935,46 560 514 -46 1,12 A Sangat Baik
7 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 747.870,00 462 436 -26 1,14 A Sangat Baik
8 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 545.542,57 356 328 -28 1,10 A Sangat Baik
9 Inspektorat Jenderal 949.040,31 626 565 -61 1,11 A Sangat Baik
10 Badan Kebijakan Fiskal 658.230,81 434 401 -33 1,09 A Sangat Baik
11 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 1.607.683,00 1.047 980 -67 1,09 A Sangat Baik
18.076.985,47 11.866 10.787 -1.079 1,11 A Sangat Baik
Unit Organisasi
JUMLAH
(2)
Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, unit eselon I di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan memiliki jumlah beban kerja sebesar 18.076.985,47 orang jam, kebutuhan pegawai/pejabat sebanyak 11.866 orang, serta jumlah pegawai/pejabat yang ada sebanyak 10.787 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 1.079 orang dengan tingkat efisiensi unit (EU) 1.11 dan prestasi unit (PU) A dengan kualifikasi sangat baik.
Selain melakukan pengukuran beban kerja pada kantor pusat, pengukuran beban kerja juga dilakukan pada unit eselon I yang membawahkan kantor vertikal. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh hasil sebagaimana tampak pada Tabel 3.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n vi
Tabel 3 Hasil Analisis Beban Kerja Kantor Vertikal Kementerian Keuangan
No Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Direktorat Jenderal Pajak
a. Kanwil, KPP, KP2KP 49,088,452.00 32,588 28,056 -4,532 1.16 A Sangat Baika. PPDDP, KPDDP, KPDE, KLIP 515,529.00 343 324 -19 1.06 A Sangat Baik
Jumlah 49,603,981.00 32,931 28,380 -4,551 1.16 A Sangat Baik
2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
a. Kanwil dan KPPBC 11,565,943.35 8,059 7,056 -1,003 1.09 A Sangat Baik
b. KPU, PSO, BPIB 3,582,106.69 2,379 1,825 -554 1.30 A Sangat Baik
Jumlah 15,148,050.04 10,438 8,881 -1,557 1.13 A Sangat Baik
3 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
a. 30 Kantor Wilayah 2,595,379.95 1,723 2,350 627 0.73 C Cukup
b. 5 KPPN di wilayah Jakarta 635,901.92 423 343 -80 1.23 A Sangat Baik
c. 37 KPPN A1 Propinsi 2,339,421.77 1,553 1,320 -233 1.18 A Sangat Baik
d. 31 KPPN A1 Non Propinsi 1,476,280.72 979 1,095 116 0.89 C Cukup
e. 103 KPPN A2 3,006,395.55 1,994 2,040 46 0.98 B Baik
f. KPPN Khusus Jakarta VI 88,572.63 59 52 -7 1.13 A Sangat Baik
Jumlah 10,141,952.54 6,731 7,200 469 0.93 B Baik
4 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
a. 17 Kantor Wilayah 1,230,020 896 900 4 0.91 B Baik
b. 70 KPKNL 3,363,330 2,256 2,138 -118 1.04 A Sangat Baik
Jumlah 4,593,350 3,152 3,038 -114 1.00 B Baik
79,487,333.58 53,252 47,499 -5,753 1.11 A Sangat Baik
Unit Organisasi
JUMLAH
(2)
Dari Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa jumlah beban kerja sebesar 79.487.333,58 orang jam, kebutuhan pegawai sebanyak 53.252 orang, dan jumlah pegawai yang ada sebanyak 47.499 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 5.753 orang dengan efisiensi unit (EU) 1.11 dan prestasi unit (PU) A dengan kualifikasi sangat baik.
Selain mengacu pada hasil ABK, pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut juga perlu mempertimbangkan antisipasi adanya perubahan struktur dan pembentukan organisasi yang terjadi di Kementerian Keuangan dan pegawai yang telah memasuki masa pensiun serta optimalisasi pelaksanan tugas pada masing-masing unit Eselon I.
Di dalam pelaksanaannya, kegiatan Analisis Beban Kerja memiliki beberapa kendala antara lain selalu berkembangnya organisasi dan tuntutan kebutuhan stakeholders dan masyarakat, belum semua produk yang dihasilkan memiliki standar norma waktu yang akan digunakan di dalam pengukuran beban kerja, serta uraian tahapan proses dalam menghasilkan produk juga masih membutuhkan banyak penyempurnaan karena belum menunjukkan tahapan yang senyatanya dilakukan. Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah selanjutnya di dalam pengukuran beban kerja adalah menyusun dan menyempurnakan standar norma waktu. Standar norma waktu, tahapan, dan produk yang telah ditetapkan wajib dilakukan monitoring dan evaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan penyempurnaan organisasi, sistem dan prosedur kerja, peralatan yang mempengaruhi pencapaian hasil kerja, serta perkembangan dan tuntutan stakeholders.
Dengan demikian, diharapkan hasil ABK dapat memberikan gambaran/informasi yang lebih objektif, akurat dan komprehensif mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan/unit, serta prestasi kerja jabatan/unit, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan Pimpinan dalam menentukan kebijakan yang lebih tepat mengenai penataan organisasi, tata laksana, SDM, dan bidang proses bisnis lainnya, sehingga tujuan untuk meningkatkan performance dan good governance di lingkungan Kementerian Keuangan dapat tercapai.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n vii
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n viii
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n ix
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ i
RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................................................... iii
DAFTAR ISI .............................................................................................................................................. ix
DAFTAR TABEL ..................................................................................................................................... xv
DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................................ xxix
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................... 1
A. ................................................................................................................... 1 LATAR BELAKANG
B. ....................................................................................................... 2 TUJUAN DAN MANFAAT
C. ................................................................................................. 2 OBJEK DAN PELAKSANAAN
D. ................................................................................................... 3 BAGAN PROSES KEGIATAN
BAB II: TEKNIK DAN TOOLS ANALISIS BEBAN KERJA ................................................................ 5
A. ................................................................................................................................. 5 ALAT UKUR
B. ......................................................................................................... 6 WAKTU PELAKSANAAN
C. ........................................................................................... 6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA
D. .............................................................................................. 6 TEKNIK PENGOLAHAN DATA
E. STANDAR NORMA WAKTU ................................................................................................... 7 U
BAB III HASIL ANALISIS BEBAN KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN ................................... 9
BAB IV HASIL ANALISIS BEBAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL ....................................... 13
A. ....................................................................................................................... 13 Tugas dan Fungsi
B. ........................................................................................................ 13 Hasil Analisis Beban Kerja
1. ...................................................................................... 19 Biro Perencanaan dan Keuangan
2. ............................................................................... 20 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
3. .......................................................................................................................... 22 Biro Hukum
4. .......................................................................................................... 23 Biro Bantuan Hukum
5. ............................................................................................... 25 Biro Sumber Daya Manusia
6. ........................................................................ 27 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
7. ............................................................................................................... 30 Biro Perlengkapan
8. ........................................................................................................................... 32 Biro Umum
9. .......................................................... 33 Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
10. .................................................................... 37 Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
11. ..................................................................... 38 Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n x
12. ................................................................................................ 40 Pusat Investasi Pemerintah
13. ................................................................. 42 Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik
14. ............................................................................................. 45 Sekretariat Pengadilan Pajak
15. ....................................................................... 47 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
16. .............................................................................. 50 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
17. ................................................................................................................... 53 Tenaga Pengkaji
18. ........................ 55 Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan BMN
BAB V HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN ................ 57
A. ....................................................................................................................... 57 Tugas dan Fungsi
B. ........................................................................................................ 57 Hasil Analisis Beban Kerja
1. ....................................................................... 61 Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran
2. .......................................................................................... 63 Direktorat Penyusunan APBN
3. ......................................................................................................... 64 Direktorat Anggaran I
4. ....................................................................................................... 65 Direktorat Anggaran II
5. ...................................................................................................... 66 Direktorat Anggaran III
6. ................................................................... 69 Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak
7. ...................................................................................... 71 Direktorat Sistem Penganggaran
8. ......................................................... 72 Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran
9. .......................................................................................... 73 Tenaga Pengkaji Bidang PNBP
BAB VI HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .......................... 75
A. ....................................................................................................................... 75 Tugas dan Fungsi
B. ........................................................................................................ 75 Hasil Analisis Beban Kerja
1. .......................................................................................... 77 Sekretariat Direktorat Jenderal
2. .................................................................................... 79 Direktorat Peraturan Perpajakan I
3. ................................................................................... 81 Direktorat Peraturan Perpajakan II
4. ........................................................................... 83 Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
5. ................................................................................. 85 Direktorat Intelijen dan Penyidikan
6. ........................................................................... 86 Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
7. ................................................................................... 88 Direktorat Keberatan dan Banding
8. ........................................................... 89 Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
9. ................................ 91 Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
10. .................................................................... 92 Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
11. ................ 93 Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
12. .................................. 96 Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xi
13. ............................................................................. 98 Direktorat Transformasi Proses Bisnis
14. ................................................................................................................... 99 Tenaga Pengkaji
15. ................................................................... 100 Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
16. ................................................................................... 142 Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJP
BAB VII HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ... 149
A. ..................................................................................................................... 149 Tugas dan Fungsi
B. ...................................................................................................... 149 Hasil Analisis Beban Kerja
1. ........................................................................................ 152 Sekretariat Direktorat Jenderal
2. ........................................................................................ 153 Direktorat Teknis Kepabeanan
3. ..................................................................................... 153 Direktorat Fasilitas Kepabeanan
4. ................................................................................................................ 154 Direktorat Cukai
5. ......................................................................... 155 Direktorat Penindakan dan Penyidikan
6. ................................................................................................................ 156 Direktorat Audit
7. ............................................................................ 157 Direktorat Kepabeanan Internasional
8. ................................. 158 Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
9. ............................................................... 159 Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
10. ...................................................... 160 Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai
11. ................................................................................................................. 162 Tenaga Pengkaji
12. ...................................................................................................... 163 Instansi Vertikal DJBC
13. ....................................................................... 174 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
14. ............................................................................................... 176 Pangkalan Sarana Operasi
15. ........................................................................ 177 Balai Pengujian dan Identifikasi Barang
BAB VIII HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DITJEN PERBENDAHARAAN ............................ 179
A. ..................................................................................................................... 179 Tugas dan Fungsi
B. ...................................................................................................... 179 Hasil Analisis Beban Kerja
1. .......................................................... 182 Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. .................................................................................. 184 Direktorat Pelaksanaan Anggaran
3. ............................................................................... 184 Direktorat Pengelolaan Kas Negara
4. ......................................................................... 185 Direktorat Sistem Manajemen Investasi
5. ................... 186 Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
6. .......................................................... 187 Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
7. ................................................................................. 188 Direktorat Sistem Perbendaharaan
8. ..................................................................... 188 Direktorat Transformasi Perbendaharaan
9. ................................................ 189 Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xii
BAB IX HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DITJEN KEKAYAAN NEGARA ............................. 203
A. ..................................................................................................................... 203 Tugas dan Fungsi
B. ...................................................................................................... 203 Hasil Analisis Beban Kerja
1. ........................................................................................ 206 Sekretariat Direktorat Jenderal
2. ...................................................................................... 207 Direktorat Barang Milik Negara
3. ...................................................................... 207 Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan
4. .............................. 209 Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
5. ...................................... 210 Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
6. .......................................................................................................... 211 Direktorat Penilaian
7. ............................................................................................................... 212 Direktorat Lelang
8. ........................................................... 213 Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat
9. ............................................. 214 Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
BAB X HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ................ 219
A. ..................................................................................................................... 219 Tugas dan Fungsi
B. ...................................................................................................... 219 Hasil Analisis Beban Kerja
1. ........................................................................................ 221 Sekretariat Direktorat Jenderal
2. ......................................................................................... 222 Direktorat Dana Perimbangan
3. ............................................................ 224 Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. ............................................................. 225 Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
5. ............................ 226 Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
BAB XI HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DITJEN PENGELOLAAN UTANG ........................ 229
A. ..................................................................................................................... 229 Tugas dan Fungsi
B. ...................................................................................................... 229 Hasil Analisis Beban Kerja
1. Sekretariat Direktorat Jenderal ........................................................................................ 233
2. Direktorat Pinjaman dan Hibah ...................................................................................... 235
3. Direktorat Surat Utang Negara ....................................................................................... 238
4. Direktorat Pembiayaan Syariah....................................................................................... 240
5. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang ....................................................................... 243
6. .............................................................. 245 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
BAB XII HASIL ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTORAT JENDERAL ................................... 249
A. ..................................................................................................................... 249 Tugas dan Fungsi
B. ...................................................................................................... 249 Hasil Analisis Beban Kerja
1. ...................................................................................... 251 Sekretariat Inspektorat Jenderal
2. Inspektorat I ....................................................................................................................... 252
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xiii
3. Inspektorat II ...................................................................................................................... 254
4. Inspektorat III ..................................................................................................................... 256
5. .................................................................................................................... 258 Inspektorat IV
6. ...................................................................................................................... 259 Inspektorat V
7. .................................................................................................................... 261 Inspektorat VI
8. ................................................................................................................... 263 Inspektorat VII
9. ........................................................................................ 265 Inspektorat Bidang Investigasi
BAB XIII HASIL ANALISIS BEBAN KERJA BADAN KEBIJAKAN FISKAL .............................. 269
A. ..................................................................................................................... 269 Tugas dan Fungsi
B. ...................................................................................................... 269 Hasil Analisis Beban Kerja
1. ............................................................................................................... 271 Sekretariat Badan
2. ............................................................................. 272 Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
3. ..................................... 274 Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. .................................................................................... 275 Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
5. ...................................................................................... 277 Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
6. ............................... 279 Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
7. ......................................................................... 281 Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral
BAB XIV HASIL ANALISIS BEBAN KERJA BPPK ......................................................................... 285
A. ..................................................................................................................... 285 Tugas dan Fungsi
B. ...................................................................................................... 285 Hasil Analisis Beban Kerja
1. ............................................................................................................... 288 Sekretariat Badan
2. ................ 289 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. ............................. 290 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
4. ........................................................................... 291 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak
5. ........................................................... 292 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai
6. ......................................... 293 Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
7. ..................................................... 294 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum
8. .................................................................................. 296 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
9. .......................................................................................... 296 Balai Diklat Keuangan (BDK)
10. .................................................................................... 298 Jabatan Fungsional Widyaiswara
11. ............................................................................................................. 301 Pranata Komputer
12. ..................................................................................................................... 302 Tenaga Medis
BAB XVI PENUTUP ............................................................................................................................. 305
A. ......................................................................................................................... 305 KESIMPULAN
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xiv
B. ...................................................................................................................................... 311 SARAN
GLOSARIUM ......................................................................................................................................... 314
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Hasil Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan ................................................ iv
Tabel 2 Hasil Analisis Beban Kerja Kantor Pusat Kementerian Keuangan ........................ vi
Tabel 3 Hasil Analisis Beban Kerja Kantor Vertikal Kementerian Keuangan .................. vii
Tabel 3.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kementerian Keuangan ........... 9
Tabel 3.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Kementerian Keuangan ................................................................................................. 9
Tabel 3.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal Kementerian Keuangan ............................................................................................... 10
Tabel 4.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal ................ 14
Tabel 4.2 Spesifikasi atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan .................................... 16
Tabel 4.3 Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar .................... 18
Tabel 4.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal .................................................................................... 20
Tabel 4.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal ......................................................................... 21
Tabel 4.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Hukum Sekretariat Jenderal ........................................................................................................................... 23
Tabel 4.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal ....................................................................................................... 24
Tabel 4.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal ...................................................................................... 26
Tabel 4.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal .................................................................... 28
Tabel 4.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal ....................................................................................................... 31
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xvi
Tabel 4.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Umum Sekretariat Jenderal ........................................................................................................................... 32
Tabel 4.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusintek Sekretariat Jenderal ....................................................................................................................... …34
Tabel 4.13 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) PPAJP Sekretariat Jenderal ........................................................................................................................... 38
Tabel 4.14 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pushaka Sekretariat Jenderal ........................................................................................................................... 39
Tabel 4.15 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) PIP Sekretariat Jenderal ......... 41
Tabel 4.16 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat LPSE Sekretariat Jenderal ........................................................................................................................... 42
Tabel 4.17 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Pengadilan Pajak Sekretariat Jenderal ............................................................................................ 46
Tabel 4.18 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan Sekretariat Jenderal ............................................................... 48
Tabel 4.19 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Sekretariat Jenderal ....................................................................... 50
Tabel 4.20 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji Sekretariat Jenderal ....................................................................................................... 54
Tabel 4.21 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pengelolaan TIK-BMN Sekretariat Jenderal ............................................................................................ 55
Tabel 5.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Jenderal Anggaran ........................................................................................................................ 57
Tabel 5.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran ........................................................................................................ 62
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xvii
Tabel 5.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penyusunan APBN DJA ...................................................................................................................... 63
Tabel 5.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Anggaran I DJA .................................................................................................................................. 65
Tabel 5.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Anggaran II DJA .................................................................................................................................. 66
Tabel 5.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Anggaran III DJA .................................................................................................................................. 67
Tabel 5.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat PNBP DJA ............. 70
Tabel 5.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Sistem Penganggaran DJA ....................................................................................................... 71
Tabel 5.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA ..................................................................................... 72
Tabel 5.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji Bidang PNBP ............................................................................................................................... 73
Tabel 6.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ................................................................................................................ 75
Tabel 6.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ......................................... 76
Tabel 6.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak ................................................................................................................ 78
Tabel 6.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Perturan Perpajakan I DJP ........................................................................................................... 80
Tabel 6.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Perturan Perpajakan II DJP .......................................................................................................... 82
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xviii
Tabel 6.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP ....................................................................................................... 83
Tabel 6.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Intelijen dan Penyidikan DJP ............................................................................................................. 85
Tabel 6.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian DJP ......................................................................................................... 86
Tabel 6.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Keberatan dan Banding DJP ........................................................................................................... 88
Tabel 6.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP ............................................................................... 90
Tabel 6.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP .............................................................. 91
Tabel 6.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan DJP ............................................................................................ 93
Tabel 6.13 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA DJP .......................................................................... 94
Tabel 6.14 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP ............................................................... 96
Tabel 6.15 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Transformasi Proses Bisnis DJP ........................................................................................................... 98
Tabel 6.16 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Teaga Pengkaji DJP................. 99
Tabel 6.17 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Aceh ................................................................... 102
Tabel 6.18 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I .............................................. 103
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xix
Tabel 6.19 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II ............................................ 104
Tabel 6.20 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau .............................. 105
Tabel 6.21 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi .............................. 106
Tabel 6.22 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung .......................................................................................................... 108
Tabel 6.23 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung ................................. 109
Tabel 6.24 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat ..................................................... 110
Tabel 6.25 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat ..................................................... 112
Tabel 6.26 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan .................................................. 113
Tabel 6.27 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur ................................................... 114
Tabel 6.28 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara..................................................... 115
Tabel 6.29 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus ................................................. 117
Tabel 6.30 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar ............................................ 118
Tabel 6.31 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten ................................................................ 119
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xx
Tabel 6.32 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I ....................................................... 121
Tabel 6.33 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II ..................................................... 122
Tabel 6.34 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I ................................................... 123
Tabel 6.35 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II ................................................. 124
Tabel 6.36 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP DIY ..................................................................... 126
Tabel 6.37 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I ..................................................... 127
Tabel 6.38 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II ................................................... 128
Tabel 6.39 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III .................................................. 130
Tabel 6.40 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat ............................................. 131
Tabel 6.41 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.................... 132
Tabel 6.42 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur ........................................... 134
Tabel 6.43 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJPSulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara .......... 135
Tabel 6.44 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJPSulut, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara ............................................................................................................................. 137
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xxi
Tabel 6.45 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Bali ..................................................................... 138
Tabel 6.46 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara ................................................. 140
Tabel 6.47 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku .......................................... 141
Tabel 7.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .............................................................................................. 149
Tabel 7.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ........................ 150
Tabel 7.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .............................................................................................. 152
Tabel 7.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Teknis Kepabeanan ................................................................................................................. 153
Tabel 7.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Fasilitas Kepabeanan ................................................................................................................. 154
Tabel 7.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Cukai ................... 155
Tabel 7.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penindakan dan Penyidikan ........................................................................................................... 156
Tabel 7.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Audit ................... 157
Tabel 7.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Kepabeanan Internasional ................................................................................................................ 158
Tabel 7.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai .................................................................... 159
Tabel 7.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai .............................................................................................. 160
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xxii
Tabel 7.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai ............................................................................... 161
Tabel 7.13 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji .................... 162
Tabel 7.14 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh ................................................................ 164
Tabel 7.15 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara ............................................. 165
Tabel 7.16 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Barat .............................................. 165
Tabel 7.17 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kepualauan Riau .......................................... 166
Tabel 7.18 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan ............................. 167
Tabel 7.19 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Banten ............................................................. 168
Tabel 7.20 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta ............................................................. 169
Tabel 7.21 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat ...................................................... 169
Tabel 7.22 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY .................................. 170
Tabel 7.23 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I .................................................. 170
Tabel 7.24 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa TImur II ................................................ 171
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xxiii
Tabel 7.25 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT ...................................... 172
Tabel 7.26 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat ............................. 172
Tabel 7.27 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur ........................... 173
Tabel 7.28 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi ......................................................... 173
Tabel 7.29 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat ............... 174
Tabel 7.30 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPU BC Tipe A Tanjung Priok .............................................................................................................................. 175
Tabel 7.31 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPU BC Tiep B Batam .......... 176
Tabel 7.32 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pangkalan Sarana Operasi ......................................................................................................................... 177
Tabel 7.33 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Balai Pengujian dan Identifikasi Barang ...................................................................................................... 178
Tabel 8.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan ........................................................................................... 179
Tabel 8.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan ....................................................................... 180
Tabel 8.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan ........................................................................................... 183
Tabel 8.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pelaksanaan Anggaran ...................................................................................................................... 184
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xxiv
Tabel 8.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pengelolaan Kas Negara ................................................................................................................... 185
Tabel 8.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Sistem Manajemen Investasi .................................................................................................. 186
Tabel 8.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ..................................................... 186
Tabel 8.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ........................................................................................... 187
Tabel 8.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Sistem Perbendaharaan .......................................................................................................... 188
Tabel 8.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Transformasi Perbendaharaan .......................................................................................................... 189
Tabel 8.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ....................................................................... 190
Tabel 8.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPPN Tipe A1 Wilayah Jakarta ........................................................................................................................... 193
Tabel 8.13 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) 34 KPPN Tipe A1 Propinsi ........................................................................................................................ 195
Tabel 8.14 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) 34 KPPN Tipe A1 Non Propinsi ........................................................................................................................ 197
Tabel 8.15 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) 103 KPPN Tipe A2 ................ 198
Tabel 8.16 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPPN Khusus Jakarta VI ..... 201
Tabel 9.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ........................................................................................ 203
Tabel 9.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara .............................................. 204
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xxv
Tabel 9.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ........................................................................................ 206
Tabel 9.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Barang Milik Negara .......................................................................................................................... 207
Tabel 9.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan ..................................................................................................... 208
Tabel 9.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi ................................................................. 209
Tabel 9.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain ................................................................ 210
Tabel 9.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penilaian ............. 211
Tabel 9.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Lelang .................. 212
Tabel 9.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat .............................................................................................. 213
Tabel 9.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ..................................................................... 215
Tabel 9.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ................................................................................... 216
Tabel 10.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ............................................................................................. 219
Tabel 10.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ............................................................................. 222
Tabel 10.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Dana Perimbangan ................................................................................................................ 223
Tabel 10.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .................................................................................................. 225
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xxvi
Tabel 10.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah ................................................................................................. 226
Tabel 10.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah ......................................................... 227
Tabel 11.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang ...................................................................................................... 229
Tabel 11.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang ...................................................................................... 234
Tabel 11.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pinjaman dan Hibah ............................................................................................................................ 236
Tabel 11.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Surat Utang Negara .......................................................................................................................... 238
Tabel 11.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pembiayaan Syariah .......................................................................................................................... 241
Tabel 11.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Strategi dan Portofolio Utang .......................................................................................................... 243
Tabel 11.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen ........................................................................................... 246
Tabel 12.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat Jenderal ............. 249
Tabel 12.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Inspektorat Jenderal ......................................................................................................................... 252
Tabel 12.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat I .......................... 253
Tabel 12.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat II ......................... 255
Tabel 12.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat III ........................ 257
Tabel 12.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat IV ........................ 259
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xxvii
Tabel 12.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat V ......................... 260
Tabel 12.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat VI ........................ 262
Tabel 12.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat VII ...................... 264
Tabel 12.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat Bidang Investigasi .................................................................................................................... 266
Tabel 13.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Badan Kebijakan Fiskal ........ 269
Tabel 13.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal .......................................................................................................... 271
Tabel 13.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kebijakan Pendapatan Negara .................................................................................................... 273
Tabel 13.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ............................................................ 274
Tabel 13.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Ekonomi Makro ......... 276
Tabel 13.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pengelolaan Risiko Fiskal ............................................................................................................................. 278
Tabel 13.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral ..................................................... 280
Tabel 13.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral ................................................................................................ 282
Tabel 14.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan .................................................................................................... 285
Tabel 14.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ....................................................................... 289
Tabel 14.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia ................................................. 290
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xxviii
Tabel 14.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan .............................................................. 291
Tabel 14.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak ............................................................................................................ 292
Tabel 14.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai ............................................................................................ 293
Tabel 14.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan ................................... 294
Tabel 14.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum ...................................................................................... 295
Tabel 14.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) STAN ...................................... 296
Tabel 14.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan .................................................................................................... 297
Tabel 14.11 Rincian Kebutuhan Widyaiswara BPPK Per Unit .................................................. 299
Tabel 14.12 Rekapitulasi Kualifikasi Kebutuhan Widyaiswara Per Unit ................................ 299
Tabel 14.13 Rincian Kebutuhan Pranata Komputer Per Unit .................................................... 302
Tabel 14.14 Rincian Kebutuhan Dokter Umum Per Unit ........................................................... 302
Tabel 14.15 Rincian Kebutuhan Perawat Per Unit ...................................................................... 303
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xxix
DAFTAR GRAFIK
Grafik 3.1 Jumlah Beban Kerja Kementerian Keuangan ............................................................ 11 Grafik 3.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada ................................ 11 Grafik 3.3 Efektivitas Unit Eselon I Kementerian Keuangan .................................................... 12 Grafik 4.1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal ................................................................... 15 Grafik 4.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal .................................................... 17 Grafik 4.3 Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal ........ 17 Grafik 5.1 Beban Kerja DJA (Dalam Ribuan Jam) ....................................................................... 58 Grafik 5.2 Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II DJA Dalam ABK 2009-2012 ..................... 58 Grafik 5.3 Kebutuhan Tambahan Pegawai Berdasarkan ABK DJA ......................................... 59 Grafik 5.4 Kebutuhan Pegawai dan Efektivitas Unit Per Eselon II DJA ................................. 59 Grafik 5.5 Beban Kerja Pengesahan DIPA Berdasarkan Jenis Pekerjaan ada Form A .......... 60 Grafik 5.6 Beban Kerja Pengesahan DIPA Berdasarkan Eselon ............................................... 61 Grafik 6.1 Jumlah Beban Kerja DJP ............................................................................................... 77 Grafik 6.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada DJP ........................ 77 Grafik 7.1 Jumlah Beban Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ....................................... 151 Grafik 7.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ........................................................................... 151 Grafik 8.1 Jumlah Beban Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan .................................... 180 Grafik 8.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan ....................................................................... 181 Grafik 8.3 Efektivitas dan Efisiensi Unit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan .......................................................................................................... 192 Grafik 8.4 Efektivitas dan Efisiensi Unit Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Tipe A1 Wilayah Jakarta ............................................................................................ 194 Grafik 8.5 Efektivitas dan Efisiensi Unit Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Tipe A1 Propinsi ......................................................................................................... 196 Grafik 8.6 Efektivitas dan Efisiensi Unit Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Tipe A1 Non Propinsi ................................................................................................. 197 Grafik 8.7 Efektivitas dan Efisiensi Unit Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Tipe A2 ......................................................................................................................... 200 Grafik 9.1 Jumlah Beban Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ................................. 205 Grafik 9.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ..................................................................... 205 Grafik 10.1 Jumlah Beban Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ...................... 220 Grafik 10.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan .......................................................... 221 Grafik 11.1 Jumlah Beban Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang ............................... 230 Grafik 11.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang ................................................................... 230 Grafik 11.3 Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang ...................................................................................... 231 Grafik 12.1 Jumlah Beban Kerja Inspektorat Jenderal ................................................................ 250
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n xxx
Grafik 12.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada Inspektorat Jenderal ................................................................................................... 251
Grafik 13.1 Jumlah Beban Kerja Badan Kebijakan Fiskal .......................................................... 270 Grafik 13.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada Badan
Kebijakan Fiskal .......................................................................................................... 270 Grafik 13.3 Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan Badan
Kebijakan Fiskal .......................................................................................................... 270 Grafik 13.4 Perbandingan Beban Kerja Form A dan Form B Sekretariat Badan
Kebijakan Fiskal .......................................................................................................... 272 Grafik 13.5 Perbandingan Beban Kerja Form A dan Form B Pusat Kebijakan
Pendapatan Negara .................................................................................................... 273 Grafik 13.6 Perbandingan Beban Kerja Form A dan Form B Pusat Kebijakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ............................................................ 275 Grafik 13.7 Perbandingan Beban Kerja Form A dan Form B Pusat Kebijakan
Ekonomi Makro ........................................................................................................... 277 Grafik 13.8 Perbandingan Beban Kerja Form A dan Form B Pusat Pengelolaan
Risiko Fiskal ................................................................................................................. 279 Grafik 13.9 Perbandingan Beban Kerja Form A dan Form B Pusat
KebijakanPembiayan Perubahan Iklim dan Multilateral ...................................... 281 Grafik 13.10 Perbandingan Beban Kerja Form A dan Form B Pusat Kebijakan
Regional dan Bilateral ................................................................................................ 282 Grafik 14.1 Jumlah Beban Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ....................... 287 Grafik 14.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ....................................................................... 287 Grafik 14.3 Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ....................................................................... 288
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka meningkatkan performance Kementerian Keuangan dan sejalan dengan tujuan nasional untuk menciptakan good governance, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. Pelaksanaan reformasi tersebut meliputi:
1. Penataan organisasi, yang meliputi modernisasi organisasi, pemisahan, pengabungan, dan penajaman fungsi organisasi.
2. Penyempurnaan proses bisnis, yang meliputi Standard Operating Procedure (SOP), Analisis dan Evaluasi Jabatan (AEJ), dan Analisis Beban Kerja.
3. Peningkatan disiplin dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).
Pelaksanaan ABK di lingkungan Kementerian Keuangan sudah dilakukan sejak tahun 1992, yang kemudian ditetapkan pedomannya di dalam KMK Nomor 26/KMK.01/1995. Pada waktu itu analisis beban kerja yang dilakukan masih secara parsial. Pengukuran beban kerja yang dilakukan hanya pada satu unit eselon I dan selalu berganti unit eselon I di tiap tahunnya sehingga belum bisa dijadikan sebagai dasar dalam penentuan beban kerja Kementerian Keuangan secara umum. Kemudian seiring dengan berjalannya program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dilakukan penyempurnaan pedoman ABK melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 yang mengamanatkan setiap unit di lingkungan Departemen Keuangan untuk melaksanakan ABK.
Analisis Beban Kerja merupakan suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan dan organisasi berdasarkan volume kerja. Pelaksanaan ABK juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia serta menciptakan organisasi yang right-sizing, efektif, dan efisien pada setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Dalam rangka menentukan standar produk dan norma waktu, perlu dilakukan ABK minimal tiga tahun secara berturut-turut untuk memperoleh data series. Kegiatan ABK dilaksanakan dimulai pada tahun 2008, sehingga pada tahun 2013 merupakan tahun keenam pelaksanaan kegiatan ABK yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit eselon I dengan mengambil data beban kerja tahun sebelumnya.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat dilaksanakan oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.01/2013 tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013,
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 2
salah satu kegiatan dalam Program Reformasi Birokrasi Tahun 2013 adalah analisis beban kerja yang akan melaksanakan pengukuran beban kerja Kementerian Keuangan. Hasil pelaksanaan tugas dilaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat. Dengan demikian, Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat bertugas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ABK yang dilaksanakan.
B. TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan pengukuran analisis beban kerja adalah untuk memperoleh informasi tentang efisiensi dan prestasi kerja jabatan/unit satuan organisasi serta pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara. Ruang lingkup pengukuran beban kerja meliputi beban kerja seluruh produk yang dihasilkan oleh unit organisasi eselon I. Dalam laporan ini, data beban kerja yang dipakai adalah data sejak awal hingga akhir tahun 2012.
Hasil Analisis Beban Kerja diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bahan kebijakan di bidang penataan organisasi (penajaman tugas dan fungsi, pengembangan, penggabungan, pemisahan);
2. Bahan kebijakan di bidang tata laksana (sistem dan prosedur kerja, ketepatan waktu);
3. Bahan kebijakan di bidang penataan SDM (rencana kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, promosi pegawai, pendidikan dan pelatihan).
C. OBJEK DAN PELAKSANAAN
Objek Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan adalah seluruh unit organisasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan (unit eselon I) yang meliputi unit-unit sebagai berikut:
1. Sekretariat Jenderal.
2. Direktorat Jenderal Anggaran.
3. Direktorat Jenderal Pajak.
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
9. Inspektorat Jenderal.
10. Badan Kebijakan Fiskal.
11. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Tahapan pelaksanaan Analisis Beban Kerja meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. Bimbingan Teknis kepada para peserta wakil dari unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan masing-masing sebagai calon analis.
2. Persiapan Pelaksanaan ABK, meliputi menyiapkan statute, Standard Operating Procedures (SOP), uraian jabatan, kuesioner, dan lain-lain.
3. Pengumpulan Data ABK, meliputi: Form A, Form B, dan Form C.
4. Pengolahan Data ABK, meliputi: Form FP1A, Form FP1B, Form FP2, Form FP3, dan Form FP4.
5. Presentasi hasil pengolahan ABK dari seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan di depan TRBTKP, dan
6. Pelaporan hasil ABK.
D. BAGAN PROSES KEGIATAN
Gambar 1 Proses Pelaksanaan Analisis Beban Kerja
Bigan Teknis ABK Bimbingan Teknis ABK
Persiapan Pelaksanaan ABK
Pengumpulan Data ABK
Pengolahan Data Beban Kerja
Presentasi Hasil Pengolahan ABK
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 3
Pelaporan Hasil ABK kepada Sekjen dan Menteri Keuangan
Dokumen Laporan ABK
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 4
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 5
BAB II: TEKNIK DAN TOOLS ANALISIS BEBAN KERJA
A. ALAT UKUR
Untuk dapat melakukan analisis beban kerja secara baik dan benar terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dan obyektif. Alat ukur yang dimaksud adalah jam kerja efektif, yaitu jam kerja yang harus diisi dengan kerjauntuk menghasilkan suatu produk baik bersifat konkrit atau abstrak (benda atau jasa).
Dalam Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam kerja Kantor Pemerintah jis. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 dan Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah sebanyak 37 jam per minggu. Sementara itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 71/KMK.01/1996 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Departemen Keuangan adalah sebanyak 42 jam 45 menit perminggu.
Atas ketentuan tersebut, perhitungan jam kerja efektif yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja adalah :
Jam kerja formal per minggu :
Senin s.d Kamis 07.30 – 12.15 4 jam 45 menit X 4 = 19 jam 13.00 – 17.00 4 jam X 4 = 16 jam Jum’at 07.30 – 11.30 4 jam = 4 jam 13.15 – 17.00 3 jam 45 menit = 3 jam 45 menit Total = 42 jam 45 menit = 2.565 menit
Jam kerja efektif per minggu dengan allowance (waktu luang) 25% :
75/100 x 2.565 menit = 1.923,75 menit = 32 jam
Jam kerja efektif per hari:
5 hari kerja = 1923,75 menit: 5 = 384,75 menit = 6 jam 25 menit/hari
Jumlah hari kerja per tahun:
Jumlah hari per tahun 365 hari
Libur Sabtu-Minggu 104 hari
Libur resmi 14 hari
Hak cuti 12 hari
130 hari
235 hari
Jam kerja efektif per tahun:
5 hr kerja = 235 x 384,75 menit = 90.416,25 menit = 1507 jam
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 6
B. WAKTU PELAKSANAAN
Pengukuran beban kerja pada setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan setiap tahun sekali. Apabila dipandang perlu, pengukuran beban kerja pada unit/satuan kerja dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, misalnya karena terjadi perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan sistem dan prosedur, penyempurnaan organisasi atau lain-lain alasan sesuai dengan kebijakan pimpinan.
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:
1. Penyampaian/penyebaran kuesioner beban kerja dan petunjuk pengisiannya kepada responden sebagai data primer;
2. Analis aktif melakukan wawancara dan observasi, untuk memperoleh gambaran lengkap data primer di lapangan dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan disertai penjelasan kepada para responden;
3. Formulir yang digunakan adalah form A, form B, dan form C.
D. TEKNIK PENGOLAHAN DATA
Setelah pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Form A, Form B, dan Form C, maka teknik pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Menghitung beban kerja setiap jabatan yang berada pada satu unit organisasi sesuai dengan produk-produk/hasil kerjanya pada form A, form B, dan form C dengan menggunakan rumus:
Beban Kerja = Volume x Norma Waktu
2. Membuat rekapitulasi beban kerja jabatan (menggunakan form FP2) untuk menghitung jumlah beban kerja per jabatan dengan menjumlahkan beban kerja seluruh produk pada masing-masing jabatan.
3. Menghitung kebutuhan pegawai dan efektivitas dan efisiensi kerja jabatan dengan formulir FP3 dengan menggunakan rumus:
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat = Jumlah beban kerja jabatan Jam kerja efektif per tahun
EJ = Jumlah beban kerja jabatan
Jumlah pemangku jabatan × jam kerja efektif per tahun
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 7
PJ (Prestasi Kerja Jabatan)
a. EJ di atas 1,00 = A (Sangat Baik) b. EJ antara 0,90 – 1,00 = B (Baik) c. EJ antara 0,70 – 0,89 = C (Cukup) d. EJ antara 0,50 – 0,69 = D (Sedang) e. EJ di bawah 0,50 = E (Kurang)
4. Membuat rekapitulasi kebutuhan pegawai unit dengan cara menjumlahkan kebutuhan
pegawai/pejabat dalam satu unit organisasi serta efektivitas/efisiensi unit dengan menggunakan rumus:
EU (Efektivitas dan Efisiensi Unit)
EU = Jumlah beban kerja unit
Jumlah pegawai unit × jam kerja efektif per tahun
PU (Prestasi Kerja Unit)
a. EU di atas 1,00 = A (Sangat Baik) b. EU antara 0,90 – 1,00 = B (Baik) c. EU antara 0,70 – 0,89 = C (Cukup) d. EU antara 0,50 – 0,69 = D (Sedang) e. EU di bawah 0,50 = E (Kurang)
5. Menghitung jumlah kelebihan/kekurangan pegawai dengan menggunakan rumus:
Jumlah kelebihan/ kekurangan
pegawai
= Jumlah Pegawai yang ada – Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
E. STANDAR NORMA WAKTU
Norma waktu merupakan waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan satu tahapan proses penyelesaian pekerjaan. Dalam melakukan pengukuran dan perumusan norma waktu tersebut, dilakukan secara cermat dan seksama dengan memperhatikan tingkat kewajaran penggunaan waktu kerja bagi pegawai/pemangku jabatan terkait, dan terhadap kebenaran uraian proses/tahapan kerja untuk menghasilkan produk, yang melalui uji coba selama tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya norma waktu yang telah teruji harus distandarkan agar menjadi faktor tetap.
Dalam menyusun rancangan standar norma waktu dilakukan melalui pembahasan dengan narasumber agar diperoleh hasil yang wajar. Selanjutnya, rancangan standar norma waktu tersebut disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan sebelum ditetapkan oleh pimpinan unit Eselon I. Di masa yang akan datang, standar norma
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 8
waktu yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisis beban kerja, sehingga unit organisasi yang memiliki volume kerja yang tinggi akan menghasilkan beban kerja yang tinggi pula.
Manfaat standar norma waktu adalah:
1. Mempercepat dan mempermudah pelaksanaan analisis beban kerja pada masa yang akan datang.
2. Meningkatkan objektivitas pelaksanaan ABK.
3. Meningkatkan pelayanan kepada stakeholders khususnya kepastian waktu.
Norma waktu yang telah ditetapkan wajib dievaluasi, apabila:
1. Terjadi penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.
2. Terjadi penyempurnaan organisasi.
3. Adanya perubahan peralatan yang sangat mempengaruhi pencapaian hasil kerja.
4. Adanya perubahan kebijakan pemerintah.
BAB III HASIL ANALISIS BEBAN KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.1. Dari Tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Kementerian Keuangan memiliki jumlah beban kerja sebesar 97.564.319,05 orang jam dan terjadi kekurangan pegawai sebanyak 6832 orang dengan tingkat efisiensi unit (EU) 1.11 dan prestasi unit (PU) A dengan kualifikasi sangat baik.
Tabel 3.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kementerian Keuangan
No Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang ada +/- EU PU Ket
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Sekretariat Jenderal 3.259.925,43 2.134 1.979 -155 1,09 A Sangat Baik
2 Direktorat Jenderal Anggaran 1.289.492,59 830 750 -80 1,14 A Sangat Baik
3 Direktorat Jenderal Pajak *) 54.371.798,00 36.093 31.304 -4.789 1,15 A Sangat Baik
4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai *) 16.965.442,69 11.663 9.890 -1.773 1,14 A Sangat Baik
5 Direktorat Jenderal Perbendaharaan *) 11.707.008,19 7.761 8.101 340 0,96 B Baik
6 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *) 5.462.285,46 3.712 3.552 -160 1,02 A Sangat Baik
7 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 747.870,00 462 436 -26 1,14 A Sangat Baik
8 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 545.542,57 356 328 -28 1,10 A Sangat Baik
9 Inspektorat Jenderal 949.040,31 626 565 -61 1,11 A Sangat Baik
10 658.230,81 434 401 -33 1,09 A Sangat Baik
11 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 1.607.683,00 1.047 980 -67 1,09 A Sangat Baik
Ket:*) Mengambil data secara populasi di seluruh kantor vertikal
JUMLAH
(2)
Unit Organisasi
Badan Kebijakan Fiskal
97.564.319,05 Sangat BaikA1,11-6.83258.28665.118
Selanjutnya apabila kegiatan pengumpulan dan pengolahan data beban kerja tahun 2012 tersebut dilakukan pada 11 kantor pusat unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, tampak bahwa kantor pusat Kementerian Keuangan secara total memiliki beban kerja sebanyak 18.076.985,47 orang jam dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Kementerian Keuangan
No Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pejabat/ Pegawai
yang ada +/- EU PU Keterangan
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Sekretariat Jenderal 3.259.925,43 2.134 1.979 -155 1,09 A Sangat Baik
2 Direktorat Jenderal Anggaran 1.289.492,59 830 750 -80 1,14 A Sangat Baik
3 Direktorat Jenderal Pajak 4.767.817,00 3.162 2.924 -238 1,08 A Sangat Baik
4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 1.817.392,65 1.225 1.009 -216 1,20 A Sangat Baik
5 Direktorat Jenderal Perbendaharaan 1.565.055,65 1.030 901 -129 1,15 A Sangat Baik
6 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 868.935,46 560 514 -46 1,12 A Sangat Baik
7 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 747.870,00 462 436 -26 1,14 A Sangat Baik
8 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 545.542,57 356 328 -28 1,10 A Sangat Baik
9 Inspektorat Jenderal 949.040,31 626 565 -61 1,11 A Sangat Baik
10 Badan Kebijakan Fiskal 658.230,81 434 401 -33 1,09 A Sangat Baik
11 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 1.607.683,00 1.047 980 -67 1,09 A Sangat Baik
18.076.985,47 11.866 10.787 -1.079 1,11 A Sangat Baik
Unit Organisasi
JUMLAH
(2)
Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis beban kerja tahun anggaran 2012 pada 11 kantor pusat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut tampak bahwa:
1. Jumlah beban kerja 11 kantor pusat sebesar 18.076.985,47 orang jam.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 9
2. Jumlah kebutuhan pejabat/pegawai sebanyak 11.866 orang. 3. Jumlah pejabat/pegawai yang ada sebanyak 10.787 orang. 4. Jumlah kekurangan pejabat/pegawai sebanyak 1079 orang. 5. Tingkat efektivitas unit sebesar 1.11 dengan prestasi unit A (sangat baik).
Selain melakukan pengukuran beban kerja pada kantor pusat, pengukuran data beban
kerja pada unit eselon I yang membawahkan kantor vertikal menunjukkan hasil pengukuran sebagaimana tampak pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal Kementerian Keuangan
No Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Direktorat Jenderal Pajak
a. Kanwil, KPP, KP2KP 49,088,452.00 32,588 28,056 -4,532 1.16 A Sangat Baika. PPDDP, KPDDP, KPDE, KLIP 515,529.00 343 324 -19 1.06 A Sangat Baik
Jumlah 49,603,981.00 32,931 28,380 -4,551 1.16 A Sangat Baik
2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
a. Kanwil dan KPPBC 11,565,943.35 8,059 7,056 -1,003 1.09 A Sangat Baik
b. KPU, PSO, BPIB 3,582,106.69 2,379 1,825 -554 1.30 A Sangat Baik
Jumlah 15,148,050.04 10,438 8,881 -1,557 1.13 A Sangat Baik
3 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
a. 30 Kantor Wilayah 2,595,379.95 1,723 2,350 627 0.73 C Cukup
b. 5 KPPN di wilayah Jakarta 635,901.92 423 343 -80 1.23 A Sangat Baik
c. 37 KPPN A1 Propinsi 2,339,421.77 1,553 1,320 -233 1.18 A Sangat Baik
d. 31 KPPN A1 Non Propinsi 1,476,280.72 979 1,095 116 0.89 C Cukup
e. 103 KPPN A2 3,006,395.55 1,994 2,040 46 0.98 B Baik
f. KPPN Khusus Jakarta VI 88,572.63 59 52 -7 1.13 A Sangat Baik
Jumlah 10,141,952.54 6,731 7,200 469 0.93 B Baik
4 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
a. 17 Kantor Wilayah 1,230,020 896 900 4 0.91 B Baik
b. 70 KPKNL 3,363,330 2,256 2,138 -118 1.04 A Sangat Baik
Jumlah 4,593,350 3,152 3,038 -114 1.00 B Baik
79,487,333.58 53,252 47,499 -5,753 1.11 A Sangat Baik
Unit Organisasi
JUMLAH
(2)
Dari Tabel 3.3 tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah beban kerja sebesar 79.487.333,58 orang jam, kebutuhan pegawai sebanyak 53.252 orang, jumlah pegawai yang ada sebanyak 47.499 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 5.753 orang dengan efisiensi unit (EU) 1.11 dan prestasi unit (PU) A dengan kualifikasi sangat baik. Instansi vertikal yang menjadi objek dalam pengukuran beban kerja ini meliputi seluruh instansi vertikal pada Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, serta Ditjen Kekayaan Negara.
Gambaran beban kerja Kementerian Keuangan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 meningkat sebesar 1259%, hal ini dikarenakan pada tahun 2007 objek analisis beban kerja hanya delapan kantor pusat unit eselon I yang tidak membawahkan instansi vertikal, pada tahun 2008-2009 perhitungan analisis beban kerja sudah meliputi 12 kantor pusat unit eselon I. Sedangkan untuk tahun 2010-2012 sudah dilakukan pada seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, baik kantor pusat, instansi vertikal, maupun unit pelaksana teknis. Secara keseluruhan peningkatan beban kerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 tampak pada Grafik 3.1.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 10
Grafik 3.1 Jumlah Beban Kerja Kementerian Keuangan
7.17712.298 14.491
80.22689.341
97.564
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Beban Kerja Kementerian Keuangan (dalam ribuan)
Dari Grafik 3.1 tersebut dapat diketahui bahwa beban kerja Kementerian Keuangan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 9,18% dibandingkan dengan beban kerja tahun 2011. Sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya beban kerja Kementerian Keuangan maka kebutuhan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan juga mengalami peningkatan, namun demikian kebutuhan pegawai tersebut belum seluruhnya terpenuhi sehingga mengakibatkan kekurangan pegawai.
Secara keseluruhan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 tampak pada Grafik 3.2.
Grafik 3.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada
8.211 8.881
54.882
59.83458.286
8.301 9.573
55.827
60.748
65.118
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Pegawai Yang Ada Jumlah Kebutuhan Pegawai
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 11
Peningkatan beban kerja pada beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai mengakibatkan nilai efektivitas dan efisiensi unit pada beberapa unit eselon I tersebut cenderung tinggi (EU > 1). Secara keseluruhan nilai efektivitas dan efisiensi unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam lima tahun terakhir tampak pada Grafik 3.3.
Grafik 3.3 Efektivitas Unit Eselon I Kementerian Keuangan
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Setjen DJA DJP DJBC DJPB DJKN DJPK DJPU ITJEN BKF BPPK
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Dari Grafik 3.3 dapat diketahui bahwa pada beberapa unit eselon I mempunyai nilai
EU yang tinggi yang mengindikasikan overload pekerjaan dan kekurangan pegawai, namun pada beberapa unit eselon I lainnya memiliki nilai EU di bawah satu yang mengindikasikan kelebihan pegawai.
Uraian mengenai analisis beban kerja masing-masing unit eselon I sebagaimana tampak pada Tabel 3.1 diatas tampak pada bab-bab berikut ini.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 12
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 13
BAB IV HASIL ANALISIS BEBAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL
A. Tugas dan Fungsi
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1. koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan. 2. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Keuangan. 3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kemenkeu. 4. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan
masyarakat. 5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum. 6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara. 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
B. Hasil Analisis Beban Kerja
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Dari Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal pada tahun 2012 memiliki jumlah beban kerja sebesar 3.259.925,43 orang jam, dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 2.134 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 1.979 orang, sehingga Sekretariat Jenderal kekurangan pegawai sebanyak 155 orang pegawai dengan perincian sebagai berikut: 1. Biro Perencanaan dan Keuangan kelebihan dua orang pegawai. 2. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan kelebihan dua orang pegawai. 3. Biro Hukum kekurangan sebelas orang pegawai. 4. Biro Bantuan Hukum kekurangan delapan orang pegawai. 5. Biro Sumber Daya Manusia kekurangan 13 orang pegawai. 6. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi kekurangan tujuh orang pegawai. 7. Biro Perlengkapan kekurangan lima orang pegawai. 8. Biro Umum kekurangan sembilan orang pegawai. 9. Pusintek kekurangan 19 orang pegawai. 10. PPAJP kekurangan enam orang pegawai. 11. Pushaka kekurangan 15 orang pegawai. 12. Pusat LPSE kekurangan sebelas orang pegawai. 13. PIP kekurangan sebelas orang pegawai. 14. Sekretariat Pengadilan Pajak kekurangan dua orang pegawai. 15. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan kekurangan 12 orang pegawai. 16. LPDP kekurangan 12 orang pegawai. 17. KPTIK-BMN kekurangan 18 orang pegawai.
Tabel 4.1: Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Biro Perencanaan dan Keuangan 216,272.17 144 146 2 0.98 B Baik
2 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan 101,746.11 71 73 2 0.92 B Baik
3 Biro Hukum 168,538.00 109 98 -11 1.14 A Sangat Baik
4 Biro Bantuan Hukum 129,420.25 84 76 -8 1.13 A Sangat Baik
5 Biro Sumber Daya Manusia 275,910.48 180 167 -13 1.10 A Sangat Baik
6 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 200,783.63 131 124 -7 1.07 A Sangat Baik
7 Biro Perlengkapan 151,740.88 97 92 -5 1.09 A Sangat Baik
8 Biro Umum 442,630.20 293 284 -9 1.03 A Sangat Baik
9 Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
343,443.52 226 207 -19 1.10 A Sangat Baik
10 Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
149,880.84 97 91 -6 1.09 A Sangat Baik
11 Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
128,977.06 83 68 -15 1.26 A Sangat Baik
12 Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik
118,161.61 74 63 -11 1.24 A Sangat Baik
13 Pusat Investasi Pemerintah 101,499.13 65 54 -11 1.25 A Sangat Baik
14 Sekretariat Pengadilan Pajak 520,450.12 339 337 -2 1.02 A Sangat Baik
15 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan 62,614.46 39 27 -12 1.54 A Sangat Baik
16 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 37,142.52 25 13 -12 1.90 A Sangat Baik
17 Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik
1,417.67 1 1 0 0.94 B Baik
18 Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur
1,483.33 1 1 0 0.98 B Baik
19 Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
1,355.25 1 1 0 0.90 B Baik
20 Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara
106,458.22 74 56 -18 1.26 A Sangat Baik
1,9792,1343,259,925.43JUMLAH Sangat Baik A 1.09-155
Dari hasil pengolahan data Analisis Beban Kerja pada 16 Unit Eselon II, tiga Tenaga Pengkaji, dan lima Unit Pelaksana Teknis KPTIK-BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal, diketahui bahwa jumlah beban kerja unit sebesar 3.259.925,43 orang jam (mengalami peningkatan beban kerja sebesar 9,9% dari tahun 2011 dimana beban kerjanya sebesar 2.965.549,21 orang jam), tingkat efisiensi unit 1,09, kebutuhan pegawai sebanyak 2.134 orang, sedangkan jumlah pejabat/pegawai yang ada 1.979 orang, sehingga Sekretariat Jenderal masih kekurangan 155 orang pegawai. Kekurangan tersebut terjadi sebagai akibat antara lain:
1. Tingginya beban kerja dikarenakan di era reformasi dan di dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan, Sekretariat Jenderal melakukan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan melakukan pembentukan UPT KPTIK-BMN di lima kota besar dan pembentukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang merupakan amanat Wakil Presiden untuk membentuk lembaga tersebut di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan. Hal ini mengakibatkan Sekretariat Jenderal mengalami peningkatan beban kerja yang cukup tinggi yaitu sekitar 63% dibandingkan tahun 2007.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 14
2. Di era reformasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam TIK, aplikasi dan database yang harus dikelola meningkat seiring dengan penambahan server unit eselon I di Data Center Kementerian Keuangan pada tahun 2012 dan kondisi ini juga mengakibatkan wilayah penanganan pemulihan permasalahan/gangguan layanan TIK semakin luas tidak hanya di lingkungan Sekretariat Jenderal, tetapi juga di unit-unit eselon I lainnya. Adapun Pusintek sebagai unit eselon II penanggung jawab utama juga secara terus menerus mempersiapkan SDM yang berkompeten dan berkualitas dengan melaksanakan berbagai training baik hardskill maupun softskill dalam rangka meningkatkan pelayanan TIK Kementerian Keuangan, integrasi TIK Kementerian Keuangan, serta piloting dan rencana implementasi SPAN.
3. Tingginya beban kerja kegiatan pendampingan pimpinan (Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal, Pimpinan unit Eselon I) sekaligus penyusunan laporan tugas pendampingan tersebut, pelaksanaan tugas mini office, pengolahan bahan pertemuan/rapat pimpinan, serta penyusunan risalah rapat dan matrik tindak lanjut di lingkungan Pushaka.
4. Tingginya beban kerja diantaranya pelaksanaan assessment center, pemutakhiran data kepegawaian seluruh unit eselon I, verifikasi berkas dan usul calon penerima SLKS, dan konversi dan filtering data kepegawaian unit eselon I dan seluruh kegiatan di bidang SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi beban kerja yang sangat krusial dikarenakan bidang Sumber Daya Manusia menjadi komponen yang sangat penting dan sangat berperan dalam mendukung penataan organisasi dan penilaian efektivitas dan efisiensi Kementerian Keuangan. Sehingga kegiatan-kegiatan di Biro SDM membutuhkan effort sangat besar dan kompleks dan membutuhkan adanya penambahan pegawai.
Beban kerja Sekretariat Jenderal tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,9%, hal ini dikarenakan pada tahun 2011 objek analisis beban kerja hanya 15 unit eselon II, sedangkan untuk tahun 2012 dilakukan pada 16 unit eselon II, 3 Tenaga Pengkaji, 5 UPT Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK-BMN) akibat adanya penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang melakukan pembentukan LPDP pada tahun 2011, KPTIK-BMN pada tahun 2011 dan 3 Tenaga Pengkaji pada tahun 2009. Secara keseluruhan peningkatan beban kerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 tampak pada Grafik 4.1.
Grafik 4.1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 15
Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Biro/Pusat/Sekretariat Pengadilan Pajak/Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan/LPDP/ KPTIK-BMN yang mengalami kekurangan pegawai tersebut adalah sebagaimana tampak pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Spesifikasi atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan
Selain mengacu pada hasil ABK, pemenuhan kebutuhan pegawai pada Sekretariat
Jenderal juga perlu mempertimbangkan dan mengantisipasi adanya perubahan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian Keuangan dan pegawai yang telah memasuki masa pensiun serta optimalisasi pelaksanan tugas pada masing-masing Biro/Pusat/Sekretariat Pengadilan Pajak/Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan/LPDP/KPTIK-BMN.
Hukum Ekonomi SosialKomputer/I
TLain‐lain Ekonomi Lain‐Lain
1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
3 11 Orang ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11 Orang
4 5 Orang ‐ ‐ ‐ ‐ 3 Orang ‐ ‐ 8 Orang
5 ‐ 2 Orang ‐ ‐1 Orang Psikologi, 1 Orang Statistik
9 Orang ‐ ‐ 13 Orang
6 1 Orang 1 Orang ‐ ‐1 Orang Desain Grafis, 1 Orang Komunikasi
1 Orang ‐ 2 Orang 7 Orang
7 1 Orang 1 Orang ‐ ‐1 Orang Teknik Geodesi, 2 Orang
Teknik Sipil‐ ‐ ‐ 5 Orang
8 2 Orang 4 Orang ‐ ‐1 Orang Desain
Grafis2 Orang ‐ ‐ 9 Orang
9 1 Orang 2 Orang ‐ 7 Orang1 Orang
Kearsipan, 1 Orang Psikologi
7 Orang ‐ ‐ 19 Orang
10 1 Orang 3 Orang ‐ 1 Orang 1 Orang
Matematika‐ ‐ ‐ 6 Orang
11 4 Orang 3 Orang ‐ ‐ ‐ 8 Orang ‐ ‐ 15 Orang
12 ‐ 2 Orang ‐ ‐ 4 Orang 5 Orang ‐ ‐ 11 Orang
13 ‐ 3 Orang ‐ 1 Orang 2 Orang
Komunikasi5 Orang ‐ ‐ 11 Orang
14 1 Orang 1 Orang ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 Orang
15 1 Orang ‐ ‐ 1 Orang 1 Orang Statistik 1 Orang2 Orang Perpajakan, 3 Orang Kepabeanan
dan Cukai3 Orang 12 Orang
16 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 12 Orang 12 Orang
17 1 Orang 1 Orang ‐ 1 Orang ‐ ‐ ‐ ‐ 3 Orang
18 ‐ 1 Orang ‐ ‐ ‐ ‐2 Orang Teknik Informatika
‐ 3 Orang
19 ‐ ‐ ‐ 1 Orang ‐ ‐ 2 Orang ‐ 3 Orang
20 ‐ ‐ ‐ 2 Orang ‐ ‐ 4 Orang ‐ 6 Orang
21 1 Orang ‐ ‐ ‐1 Orang Teknik Sipil/Arsitektur
1 Orang ‐ ‐ 3 OrangKPTIK‐BMN Medan
LPDP
KPTIK‐BMN Surabaya
KPTIK‐BMN Semarang
KPTIK‐BMN Makassar
KPTIK‐BMN Denpasar
PIP
Pusat LPSE
Sekretariat Pengadilan Pajak
Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
Biro Perlengkapan
Biro Umum
Pusintek
PPAJP
Pushaka
Biro Hukum
Biro Bantuan Hukum
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Tanpa Kualifikasi
Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
JumlahNo. Unit Organisasi
Kualifikasi PendidikanSarjana Diploma III/ Diploma I
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 16
Sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya beban kerja Sekretariat Jenderal maka kebutuhan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal juga mengalami peningkatan, namun demikian kebutuhan pegawai tersebut belum seluruhnya terpenuhi sehingga mengakibatkan kekurangan pegawai. Secara keseluruhan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal dari tahun 2007 sampai dengan 2012 tampak pada Grafik 4.2.
Grafik 4.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal
1,312 1,301
1,567 1,598
1,948
2,134
1,207 1,306
1,511 1,559
1,8321,979
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jml Kebutuhan Pegawai
Jml Pegawai Yg Ada
Peningkatan beban kerja pada beberapa unit di lingkungan Sekretariat Jenderal yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai mengakibatkan nilai efektivitas dan efisiensi unit pada beberapa unit tersebut cenderung tinggi (EU > 1). Secara keseluruhan nilai efektivitas dan efisiensi unit di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam enam tahun terakhir tampak pada Grafik 4.3.
Grafik 4.3 Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II, BLU, Tenaga Pengkaji dan UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal
Berdasarkan Grafik 4.3 terlihat bahwa Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) di
lingkungan Sekretariat Jenderal yang berada pada tingkat kualifikasi A (sangat baik) dan B (baik). Selain itu dari Form FP2, dapat diketahui bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai jumlah produk A sebanyak 3.370 produk dan produk B sebanyak 3.218 produk. Adapun 10 produk yang mempunyai beban kerja terbesar di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah tampak pada Tabel 4.3.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 17
Tabel 4.3 Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar
No Nama Produk Unit Eselon II Unit Eselon III Form Jumlah Beban Kerja
% Beban Kerja Eselon III
Jabatan yang Terlibat Status
1 Penanganan Perkara Gugatan Terhadap Menteri Keuangan Atau Unit Lainnya Pada Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga Atau Pengadilan Agama yang Mengandung Tuntutan Ganti Rugi
Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum I A 31,041.42 25.96% Kepala Biro Bantuan Hukum; Kepala Bagian Bantuan Hukum I; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IA;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IB;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IC;Kepala Subbagian Bantuan Hukum ID; Pelaksana
SNW
2 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
Biro Perlengkapan Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan
A 27,765.67 61.97% Kepala Biro Perlengkapan; Kepala Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan; Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan I; Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan II; Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan III; Pelaksana
Non‐ SNW
3 Penatausahaan Surat Masuk (Kelengkapan Berkas)
Sekretariat Pengadilan Pajak
Bagian Umum A 24,477.90 42.83% Sekretaris Pengadilan Pajak; Kepala Subbagian Tata Usaha;Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak;Pelaksana
SNW
4 Pengadaan Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Untuk Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000 s.d. Rp.100.000.000
Biro Umum Bagian Rumah Tangga A 22,264.65 36.21% Kepala Bagian Rumah Tangga;Kepala Subbagian Urusan Dalam;Kepala Subbagian Pemeliharaan;Kepala Subbagian Keamanan Dalam;Kepala Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi dan Kendaraan Dinas;Pelaksana
Non‐SNW
5 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Satker Sekretariat Jenderal
Biro Umum Bagian Perencanaan dan Keuangan
A 19,938.33 33.29% Kepala Biro Umum; Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan; Kepala Subbagian Perbendaharaan; Pelaksana
Non‐SNW
6 Pelayanan Kerumahtanggaan Untuk Keperluan Dinas/Upacara Kementerian Keuangan
Biro Umum Bagian Rumah Tangga A 18,541.00 29.12% Kepala Bagian Rumah Tangga;Kepala Subbagian Urusan Dalam;Kepala Subbagian Pemeliharaan;Pelaksana
Non‐SNW
7 Penanganan Perkara Gugatan Terhadap Menteri Keuangan Atau Unit Lainnya Pada Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga Atau Pengadilan Agama yang Mengandung Tuntutan Ganti Rugi
Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum II A 18,509.17 26.61% Kepala Biro Bantuan Hukum; Kepala Bagian Bantuan Hukum II; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIB;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIC;Pelaksana
SNW
8 Pelayanan Dokumen Paspor, Visa dan Exit Permit untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri
Biro Umum Bagian Tata Usaha Kementerian
B 16,662.92 27.02% Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian;Kepala Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas;Pelaksana
SNW
9 Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan di atas Rp.100.000.000
Biro Umum Bagian Rumah Tangga A 14,855.25 44.71% Kepala Bagian Rumah Tangga;Kepala Subbagian Urusan Dalam;Kepala Subbagian Pemeliharaan;Kepala Subbagian Keamanan Dalam;Kepala Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi dan Kendaraan Dinas;Pelaksana
Non‐SNW
10 Penanganan Perkara Gugatan Terhadap Menteri Keuangan Atau Unit Lainnya Pada Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga Atau Pengadilan Agama yang Mengandung Tuntutan Ganti Rugi
Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum III A 13,384.50 27.63% Kepala Biro Bantuan Hukum; Kepala Bagian Bantuan Hukum III; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC;Pelaksana
SNW
Hasil pengukuran beban kerja ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan
informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Sekretariat Jenderal maupun seluruh pihak yang terkait, mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan efisiensi kerja, prestasi kerja unit/jabatan yang lebih objektif, penataan organisasi dan proses bisnis sebagai masukan dalam menyusun pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan para stakeholders.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 18
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 19
Penggunaan sistem aplikasi berbasis web dalam pengukuran ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan alamat http://www.bebankerja.depkeu.go.id dimulai pada tahun 2012 dan untuk tahun 2013 terdapat penambahan unit dalam pengukuran ABK tersebut yaitu LPDP, Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur, Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik, Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, dan KPTIK-BMN (Surabaya, Semarang, Denpasar, Medan dan Makassar). Penggunaan sistem aplikasi tersebut diharapkan agar pengukuran ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat lebih objektif dan akurat. Namun demikian, sistem aplikasi ABK yang saat ini digunakan masih perlu dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut. Di masa yang akan datang diharapkan sistem aplikasi dapat digunakan oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan secara terintegrasi agar hasil pengukuran ABK Kementerian Keuangan dapat lebih objektif dan akurat.
Untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai pengukuran ABK pada masing-masing unit eselon II, Tenaga Pengkaji, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Sekretariat Jenderal, berikut akan dijelaskan pengukuran ABK masing-masing unit tersebut.
1. Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan; mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian; menyusun anggaran Kementerian, mengelola dan membina perbendaharaan Kementerian, dan melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis
Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. b. penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian. c. pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian. d. pelaksanaan akuntansi anggaran Kementerian serta pelaporan keuangan
Kementerian. e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 4.4.
Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki beban kerja unit sebesar 216.272,17 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa kebutuhan pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan secara keseluruhan berjumlah 144 orang, sementara pegawai yang ada berjumlah 146 orang, dengan demikian terdapat kelebihan dua orang pegawai. Kelebihan pegawai ini terdapat pada Bagian Perbendaharaan.
Tabel 4.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 1,541.45 1 1 0 1.02 A Sangat Baik
2 Bagian Perencanaan 42,492.83 28 28 0 1.01 A Baik
3 Bagian Penganggaran 68,742.67 46 46 0 0.99 B Baik
4 Bagian Perbendaharaan 52,436.74 35 37 2 0.94 B Baik
5 Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
51,058.48 34 34 0 1.00 B Baik
146 2 0.98 BJumlah 216,272.17 144 Baik Selain itu, dari form FP2 diketahui bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan
menghasilkan output sebanyak 427 produk terdiri dari 151 Form A dan 276 Form B, dengan sepuluh produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Penyampaian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 200x Bagian Anggaran 15.
b. Penelaahan atas KMK tentang penunjukan pejabat pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan.
c. Perhitungan rampung Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kementerian Keuangan (TKPKN).
d. Penyelesaian kerugian negara melalui surat keterangan tanggung jawab.
e. Laporan Keuangan BA 015 Tahunan UAPA Kementerian Keuangan.
f. Laporan Keuangan BA 015 Semester I UAPA Kementerian Keuangan.
g. Penyusunan dan penyampaian RKA-K/L Kementerian Keuangan berdasarkan Pagu sementara Tahun 200x+1 kepada DJA dan Komisi XI DPR RI.
h. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan.
i. Penyusunan dan penyampaian RKA-KL Departemen Keuangan berdasarkan Pagu APBN-P tahun 200x kepada DJA.
j. Inventarisasi data anggaran Kementerian Keuangan.
Sementara itu lima produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan daftar usul kepangkatan.
b. Laporan lulus Sekolah/Kuliah.
c. Rapat persiapan penyusunan LAKIP, RKT, dan PT tingkat Biro Perencanaan dan Keuangan.
d. Penerusan Surat.
e. Rapat Pembinaan Kepegawaian.
2. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 20
a. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.
b. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
c. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional. d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dapat dilihat pada Tabel 4.5.
Tabel 4.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala Biro Organta 2,033.83 1 1 0 1.35 A Sangat Baik
2 Bagian Organisasi I 22,134.21 15 14 -1 1.05 A Sangat Baik
3 Bagian Organisasi II 20,224.88 14 14 0 0.96 B Baik
4 Bagian Ketatalaksanaan I 27,095.08 20 20 0 0.90 B Baik
5 Bagian Ketatalaksanaan II 15,983.50 11 11 0 0.96 B Baik
6 Bagian Jabatan Fungsional 14,274.61 10 13 3 0.73 C Cukup
2 0.92 B BaikJumlah 101,746.11 71 73 Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan memiliki beban kerja unit sebesar 101.746,11 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,92. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa kebutuhan pegawai pada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan secara keseluruhan berjumlah 71 orang, sementara pegawai yang ada berjumlah 73 orang, dengan demikian terdapat kelebihan dua orang pegawai. Kelebihan pegawai ini terdapat pada Bagian Jabatan Fugsional. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 beban kerja yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan persiapan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan berupa kegiatan sosialisasi untuk mendorong inisiasi pengembangan jabatan fungsional dari setiap unit eselon I sehingga volume beban kerja pada Bagian Jabatan Fungsional belum optimal.
Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menghasilkan output sebanyak 408 produk yang terdiri dari 110 Form A dan 228 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Penataan Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
b. Surat Rekomendasi Standard Operating Procedures (SOP).
c. Laporan Sementara Tim Evaluasi PMPM.
d. Verifikasi Uraian Jabatan.
e. Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 21
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 22
Sementara itu produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:
a. Rapat terkait dengan pengembangan website Sekretariat Jenderal.
b. Penyusunan bahan workshop peringkat jabatan pelaksana.
c. Usulan formasi pegawai.
d. Rapat dinas tingkat Sekretariat Jenderal.
e. Pemantauan capaian realisasi anggaran.
3. Biro Hukum
Biro Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan
bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.
b. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.
c. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kekayaan negara, perusahaan, lelang, dan penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perpustakaan hukum.
d. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang.
e. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang jasa keuangan dan perjanjian.
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Biro Hukum dapat dilihat pada Tabel 4.6.
Dari tabel 4.6 diketahui bahwa pada tahun 2012 Biro Hukum memiliki beban kerja unit sebesar 168.538,01 orang jam (OJ), dengan tingkat Efisiensi unit sebesar 1,14. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa jumlah kebutuhan pegawai pada Biro Hukum sebanyak 109 orang, sementara pegawai yang ada sebanyak 98 orang, sehingga Biro Hukum mengalami kekurangan pegawai sebanyak sebelas orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah sebelas orang Sarjana Hukum.
Tabel 4.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Hukum Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala Biro Hukum 2,215.89 1 1 0 1.47 A Sangat Baik
2 Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP
34,238.39 22 20 -2 1.14 A Sangat Baik
3 Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum
34,010.98 22 22 0 1.03 A Sangat Baik
4 Bagian Hukum Pengelolaan Utang 30,341.90 20 20 0 1.01 A Sangat Baik
5 Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan 31,794.58 21 20 -1 1.05 A Sangat Baik
6 Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian
35,936.27 23 15 -8 1.59 A Sangat Baik
98 -11 1.14 A Sangat Baik109Jumlah 168,538.01 Berdasarkan form FP2, Biro Hukum menghasilkan output sebanyak 308 produk
yang terdiri dari 165 Form A dan 143 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah: a. Penelahaan peraturan hukum pajak I. b. Perumusan peraturan mengenai kebijakan Menteri Keuangan Hukum Penerimaan
Negara Bukan Pajak. c. Rapat. d. Pengurusan surat masuk dan surat keluar. e. Penyusunan langkah-langkah dalam rangka kerjasama dengan unit terkait untuk
menyelesaikan masalah/kasus Hukum Perjanjian. Sedangkan produk yang memiliki beban kerja terendah adalah:
a. Rapat Pembinaan. b. Pemberian pendampingan pimpinan dalam rangka pembahasan RUU di DPR Hukum
Penerimaan Negara Bukan Pajak. c. Perumusan peraturan mengenai kebijakan Menteri Keuangan Informasi dan Desiminasi
Hukum. d. Penyusunan Rencana Kerja Biro. e. Sosialisasi.
4. Biro Bantuan Hukum
Biro Bantuan Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penelaahaan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bank Dalam Likuidasi (BDL), Hak Uji Materiil dan Sengketa Kepegawaian, serta Sengketa Internasional, Arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di
lingkungan Kementerian. b. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut eks Badan
Penyehatan Perbankan Nasional.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 23
c. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, arbitrase, dan kepegawaian.
d. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD, penanganan perkara di lingkup pengadilan niaga dan peradilan pajak serta menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan.
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Biro Bantuan Hukum dapat dilihat pada Tabel 4.7.
Tabel 4.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala Biro Bantuan Hukum 1,699.25 1 1 0 1.13 A Sangat Baik
2 Bagian Bantuan Hukum I 44,942.17 29 25 -4 1.19 A Sangat Baik
3 Bagian Bantuan Hukum II 51,458.00 34 31 -3 1.10 A Sangat Baik
4 Bagian Bantuan Hukum III 31,320.83 20 19 -1 1.09 A Sangat Baik
Sangat Baik76 -8 1.13 AJumlah 129,420.25 84 Dari Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Bantuan Hukum
memiliki beban kerja sebesar 129.420,25 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1.13. Beban kerja tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 sebesar 133.441,46 orang jam (OJ), hal ini dikarenakan produk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan selama tahun 2012, yaitu Standar Kebijakan Perdamaian sehubungan dengan penanganan aset negara eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/Tim Pemberesan BPPN. Standar Kebijakan Perdamaian tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tidak ada permohonan perdamaian dari pihak ketiga kepada Kementerian Keuangan.
Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh Biro Bantuan Hukum sebanyak 84 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada sebanyak 76 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak delapan orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang pegawai Diploma III spesialisasi Perpajakan, dua orang Diploma III spesialisasi Akuntansi Pemerintah dan lima orang Sarjana Hukum.
Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Biro Bantuan Hukum menghasilkan produk sebanyak 96 yang terdiri dari 43 Form A dan 53 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Penanganan perkara gugatan terhadap Menteri Keuangan atau unit lainnya pada pengadilan umum, pengadilan niaga, atau pengadilan agama yang mengandung tuntutan ganti rugi.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 24
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 25
b. Pendampingan pejabat Kementerian Keuangan yang diperiksa oleh aparat penegak hukum.
c. Perjalanan dinas dalam rangka penanganan perkara dan pendampingan.
d. Penyelesaian telaahan kasus hukum.
Adapun hal-hal yang menyebabkan besarnya beban kerja tersebut dikarenakan pada tahun 2012 jumlah gugatan perkara terhadap Menteri Keuangan yang ditangani oleh Biro Bantuan Hukum, baik perkara gugatan di Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara cukup banyak. Selain itu, dikarenakan keberhasilan Biro Bantuan Hukum dalam mensosialisasikan PMK Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan dan PMK Nomor 159/PMK.01/2012 tentang Tata Cara, Persyaratan dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum Dalam Perkara Pidana Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sementara itu, produk kegiatan pada Biro Bantuan Hukum yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:
a. Penyelesaian DP3.
b. Penyelesaian KP4.
c. Penyelesaian LP2P.
d. Permohonan pensiun pegawai.
e. Usulan formasi pegawai.
Hal-hal yang menyebabkan rendahnya beban kerja kelima produk kegiatan di atas disebabkan sifat pekerjaan bersifat administratif, didukung oleh sistem aplikasi, dan dilakukan secara rutin sehingga pekerjaan lebih cepat diselesaikan. Kegiatan usulan formasi pegawai sudah mempunyai format yang baku dan secara terus menerus dilakukan setiap tahun sehingga pekerjaan cepat dan mudah diselesaikan. Kegiatan permohonan pensiun pegawai juga mempunyai beban kerja yang rendah mengingat selama tahun 2012, hanya ada satu orang pegawai yang pensiun.
5. Biro Sumber Daya Manusia
Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugas, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, penyusunan formasi,
pelaksanaan pengadaan, penempatan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.
b. pengelolaan Assessment Center Kementerian Keuangan. c. pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan dan manajemen kinerja
pegawai. d. pengelolaan sistem manajemen talenta. e. pengembangan, manajemen, dan pelayanan sistem informasi manajemen sumber daya
manusia Kementerian Keuangan serta manajemen naskah dan dokumen pegawai Kementerian Keuangan.
f. penyelesaian mutasi jabatan, dan kepangkatan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
g. pengelolaan kesejahteraan, perijinan, dan pengkoordinasian pemberian penghargaan pegawai.
h. penerapan penegakan disiplin dan penyelesaian kasus kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan.
i. penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai. j. penyusunan, diseminasi, penerapan, dan mengkoordinasikan evaluasi regulasi di
bidang kepegawaian. k. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel 4.8.
Tabel 4.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2,054.49 1 1 0 1.36 A Sangat Baik
2 Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia
51,979.83 34 34 0 1.01 A Sangat Baik
3 Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia
51,362.91 33 31 -2 1.10 A Sangat Baik
4 Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia
65,033.56 43 40 -3 1.08 A Sangat Baik
5 Bagian Mutasi dan Kepangkatan 62,744.15 41 36 -5 1.16 A Sangat Baik
6 Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun
42,735.54 28 25 -3 1.13 A Sangat Baik
A Sangat Baik1.10Jumlah 275,910.48 180 167 -13 Dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Sumber Daya Manusia
memiliki beban kerja unit sebesar 275.910,48 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,1. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Biro Sumber Daya Manusia sebanyak 180 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 167 orang, dengan demikian Biro Sumber Daya Manusia kekurangan pegawai sebanyak 13 orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah dua orang Sarjana Ekonomi Manajemen, satu orang Sarjana Psikologi, satu orang Sarjana Statistik, Sembilan orang Diploma III spesialisasi Anggaran dan Perbendaharaan.
Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Biro SDM menghasilkan produk sebanyak 640 yang terdiri dari 413 Form A dan 227 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan assessment center.
b. Pemutakhiran data kepegawaian unit eselon I.
c. Pemutakhiran data kepegawaian Biro SDM.
d. Verifikasi berkas dan usul calon penerima SLKS.
e. Konversi dan Filtering data kepegawaian unit eselon I.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 26
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 27
f. Penyusunan RKMK tentang mutasi eselon III Kemenkeu.
g. Usul kenaikan pangkat Golongan I/b sampai dengan Golongan IV/b ke BKN.
h. Penyusunan tabel referensi.
i. Penyusunan RKMK tentang Kenaikan Pangkat I/b sampai dengan IV/b.
j. Penyusunan Job Person Match.
Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan assessment Pejabat eselon IV, Fungsional dan Pelaksana.
b. Penyusunan konsep metode assessment center untuk eselon III.
c. Pembatalan KMK.
d. Penyusunan konsep metode assessment center untuk Fungsional dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal.
e. Usulan pembatalan KMK ke BKN.
f. Penyelenggaraan assessment pejabat eselon III.
g. Penyelesaian hasil general check up Pejabat teras Pusat Kementerian Keuangan.
h. Penerbitan surat tugas ke Kantor Regional BKN dalam rangka verifikasi data pensiunan Kementerian Keuangan di seluruh daerah di Indonesia.
i. Konsep SKJ eselon III.
j. Penyelesaian tugas administrator manajemen risiko.
6. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Biro Komunikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan aktivitas komunikasi, layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada para stakeholders, penyelenggaraan rapat pimpinan dan pembahasan RUU, penyusunan strategi komunikasi kehumasan, penyusunan program komunikasi publik, monitoring opini publik, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan pengelolaan pusat referensi Kementerian Keuangan.Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan
dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya. b. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan secara terpadu
dan berkelanjutan. c. edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang
keuangan dan kekayaan negara. d. pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik. e. evaluasi program komunikasi publik, pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan
pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya, dan peningkatan partisipasi publik.
f. koordinasi dan pengelolaan PPID. g. pengelolaan data informasi kehumasan Kementerian.
h. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi.
i. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada media cetak dan media elektronik.
j. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada media asing dan media institusi internasional.
k. koordinasi penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
l. penyelenggaraan penerbitan, publikasi elektronik, desk informasi dan call center. m. perencanaan, pengembangan, pengelolaan serta layanan referensi dan perpustakaan. n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dapat dilihat pada Tabel 4.9.
Tabel 4.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala Biro Komunikasi dan Layanan
Informasi2,064.90 1 1 0 1.37 A Sangat Baik
2 Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan
53,320.13 35 32 -3 1.11 A Sangat Baik
3 Bagian Hubungan Kelembagaan Negara 30,108.31 21 18 -3 1.11 A Sangat Baik
4 Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah
33,968.16 22 19 -3 1.19 A Sangat Baik
5 Bagian Manajemen Opini Publik 38,667.04 25 25 0 1.03 A Sangat Baik
6 Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan
42,655.08 27 29 2 0.98 B Baik
Sangat BaikAJumlah 200,783.62 131 124 -7 1.07 Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi memiliki beban kerja unit sebesar 200.783,62 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,07. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi sebanyak 131 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 124 orang, dengan demikian terdapat kekurangan tujuh orang pegawai, dua diantaranya adalah kebutuhan untuk mengisi jabatan Kepala Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah I dan Kepala Subbagian Sistem Informasi Kehumasan. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang Sarjana Hukum, satu orang Sarjana Desain Grafis, satu orang Sarjana Ekonomi Pembangunan, satu orang Sarjana Komunikasi, satu orang Diploma III Akuntansi Pemerintah.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 28
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 29
Jika dibandingkan dengan hasil ABK tahun sebelumnya beban kerja Biro KLI mengalami penurunan sebesar 13.770,34 OJ. Penurunan tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain sebagai berikut:
a. Jumlah kegiatan fasilitasi pembahasan RUU dibidang keuangan dengan DPR RI mengalami penurunan (tahun 2012 sejumlah 4 RUU sedangkan 2011 sejumlah 6 RUU).
b. Produk pengurusan surat keluar yang pada tahun sebelumnya menempati posisi urutan produk dengan beban kerja terbesar pertama, di tahun 2012 mengalami penurunan cukup besar. Beban kerja produk pengurusan surat keluar di 2011 sebanyak 16.449,63 OJ, sementara di tahun 2012 hanya sejumlah 3667,9 OJ saja.
c. Produk “Pembangunan Sistem Informasi” yang pada tahun 2011 menempati urutan produk terbesar kedua, dengan beban kerja 8.031,08 OJ, pada tahun 2012 tidak lagi dilaksanakan mengingat di tahun 2011 aplikasi Sistem Informasi Kehumasan (http://www.sik.depkeu.go.id/) sudah terbangun. Sehingga beban kerja yang muncul hanya pada pengembangan dan monitoringnya saja.
d. Selain beberapa faktor penyebab turunnya beban kerja Biro KLI yang telah disebutkan diatas, faktor lain yang cukup berpengaruh adalah bahwa proses pengolahan data ABK 2013 di lingkungan Biro KLI telah direviu dan dianalisa kembali sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat (beberapa norma waktu telah disesuaikan kembali).
Berdasarkan form FP2 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menghasilkan produk sejumlah 449 yang terdiri dari 236 Form A dan 213 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Pengurusan Surat Masuk - SOP 2011.
b. Penulisan artikel dan berita untuk media keuangan.
c. Mengundang dan pengendalian peliputan wartawan.
d. Penyusunan klasifikasi buku.
e. Pengurusan surat keluar – SOP 2011.
f. Pendampingan wartawan media.
g. Rapat konsinyering pembahasan RUU.
h. Pengelolaan dan pengembangan News Website.
i. Pengisian dan monitoring konten Website Perpustakaan.
j. Penyusunan resume berita media TV.
Pengurusan surat masuk menjadi produk dengan beban kerja terbesar di tahun 2012 dengan total beban kerja sebesar 352.204 OJ, produk ini menggantikan posisi yang sebelumnya di tahun 2011 ditempati oleh produk dengan bidang pekerjaan yang serupa yakni Pengurusan Surat Keluar. Berdasarkan data statistik dalam aplikasi persuratan (http://workflow.depkeu.go.id) jumlah surat masuk ke Biro KLI sepanjang 2012 sebanyak 5682 surat. Sementara itu, produk dengan beban kerja terendah adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan daftar penerima kumpulan siaran pers 2012.
b. Penyusunan daftar penerima kumpulan siaran pers 2011.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 30
c. Penyelesaian DP3.
d. Permohonan pensiun pegawai.
e. Pencatatan konferensi pers.
f. Usul kenaikan gaji berkala.
g. Distribusi buku dan CD kumpulan siaran pers 2011.
h. Penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan kepada DPD.
i. Penyusunan surat fasilitasi pembahasan RUU tentang perubahan APBN dengan DPR.
j. Penyusunan surat Menteri Keuangan kepada Presiden mengenai permohonan untuk menerbitkan surat Presiden pengantar RUU tentang APBN kepada Pimpinan DPR.
Produk dengan beban kerja terendah sebagian besar ditempati oleh produk-produk yang sifat pelaksanaannya hanya satu kali dalam setahun dan/atau produk yang dikerjakan hanya untuk periode tertentu saja/tidak sepanjang tahun.
7. Biro Perlengkapan
Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
a. analisis, penyusunan dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk teknis rencana kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan kementerian serta analisis dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. analisis, penyusunan dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk teknis pengadaan kementerian, serta penyiapan dokumen pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan kementerian.
c. analisis, penyusunan dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk teknis pengelolaan BMN kementerian, bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan kementerian serta analisis dan evaluasi pengelolaan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. analisis, pelaksanaan serta penyusunan petunjuk teknis penatausahaan BMN kementerian serta analisis dan evaluasi penatausahaan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Biro Perlengkapan dapat dilihat pada Tabel 4.10.
Tabel 4.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala Biro Perlengkapan 1,900.58 1 1 0 1.26 A Sangat Baik
2 Bagian Perencanaan BMN 40,517.75 26 26 0 1.03 A Sangat Baik
3 Bagian Bimbingan Layanan Pengadaan 41,967.67 27 27 0 1.03 A Sangat Baik
4 Bagian Pengelolaan BMN 38,017.40 25 20 -5 1.26 A Sangat Baik
5 Bagian Penatausahaan BMN 29,337.48 18 18 0 1.09 A Sangat Baik
1.09Jumlah 151,740.88 97 92 -5 A Sangat Baik Dari Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Perlengkapan memiliki
beban kerja unit sebesar 151.740,88 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,09. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Biro Perlengkapan sebanyak 97 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 92 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak lima orang pada Bagian Pengelolaan BMN. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang Sarjana Akuntansi, satu orang Sarjana Hukum, satu orang Sarjana Teknik Geodesi, dua orang Sarjana Teknik Sipil.
Berdasarkan form FP2 Biro Perlengkapan, menghasilkan produk sejumlah 382 yang terdiri dari 117 Form A dan 265 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa. Produk tersebut terdapat pada Bagian Bimbingan Layanan Pengadaan, produk ini termasuk pekerjaan rutin dan pada tahun 2012 terdapat 144 paket yang telah dikerjakan.
b. Pengurusan surat masuk dan surat keluar. Kegiatan ini memiliki beban kerja yang tinggi karena volume surat masuk pada tahun 2012 mencapai 5875 berkas surat.
c. Penyusunan perencanaan kebutuhan BMN Kementerian Keuangan. d. Konsep SK penghapusan BMN dengan tindak lanjut dimusnahkan dengan paket usulan
diatas Rp.250.000.000,-. Kegiatan ini ada pada Bagian Pengelolaan BMN yang termasuk dalam pekerjaan rutin dan pada tahun 2012 terdapat 4 paket yang telah diselesaikan.
e. Rapat pimpinan. Kegiatan ini ada pada Bagian Penatausahaan BMN yang membutuhkan koordinasi untuk kelancaran semua kegiatan.
Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan bahan masukan Roadmap Bagian Perencanaan BMN.
b. Usulan penunjukan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara.
c. Laporan melanjutkan sekolah atas biaya sendiri.
d. Daftar pertelaan arsip.
e. Usulan untuk mengikuti diklat S2/S3.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 31
8. Biro Umum
Biro Umum mempunyai tugas membina pelaksanaan ketatausahaan Kementerian dan melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga serta pemberian pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha Kementerian, kearsipan, kesehatan pegawai, dan tata usaha perjalanan dinas Kementerian Keuangan.
b. pelaksanaan dukungan program dan kegiatan serta tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri, pengelolaan Indikator Kinerja Utama dan Manajemen Risiko di lingkungan Setjen, serta urusan protokol dan akomodasi.
c. pelaksanaan urusan perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
d. pelaksanaan urusan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan, dan pentausahaan barang milik negara di lingkungan sekretariat Jenderal, serta urusan pencetakan dan penggandaan.
e. melaksanakan urusan dalam, pemeliharaan peralatan, dan keamanan dalam, serta pengelolaan telekomunikasi dan kendaraan dinas.
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Biro Umum dapat dilihat pada Tabel 4.11.
Tabel 4.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Umum Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala Biro Umum 2,638.98 1 1 0 1.75 A Sangat Baik
2 Bagian Tata Usaha Kementerian 99,877.33 66 67 1 0.99 B Baik
3 Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pim
Jumlah
pinan62,760.50 42 39 -3 1.07 A Sangat Baik
4 Bagian Perencanaan Dan Keuangan 70,043.18 46 43 -3 1.08 A Sangat Baik
5 Bagian Perlengkapan 82,668.37 55 56 1 0.98 B Baik
6 Bagian Rumah Tangga 124,641.84 83 78 -5 1.06 A Sangat Baik
Sangat Baik1.03 A284 -9Jumlah 442,630.20 293 Dari Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Umum memiliki beban
kerja unit sebesar 442.630,20 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,03. Bila dilihat EU Kepala Biro Umum yang mencapai 1,75 tersebut disebabkan karena volume pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2012 cukup tinggi mengingat jumlah dana yang dikelola Biro Umum cukup besar dan frekuensi dalam layanan pimpinan juga cukup tinggi.
Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Biro Umum sebanyak 293 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 284 orang, dengan demikian Biro Umum kekurangan pegawai sebanyak sembilan orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 32
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 33
kekurangan pegawai tersebut adalah dua orang Diploma III spesialisasi Kebendaharaan Negara, dua orang Sarjana Hukum, dua orang Sarjana Administrasi/Manajemen, dua orang Sarjana Akuntansi, satu orang Sarjana Desain Grafis.
Berdasarkan form FP2 Biro Umum menghasilkan 586 produk terdiri dari 186 Form A dan 400 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan jasa konstruksi/jasa lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk nilai pekerjaan Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000.
b. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
c. Pelayanan kerumahtanggaan untuk keperluan dinas/upacara Kementerian Keuangan.
d. Pelayanan dokumen paspor, visa dan exit permit untuk perjalanan dinas luar negeri.
e. Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan diatas Rp.100.000.000.
Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
b. Pembuatan DP3.
c. Usulan perbaikan peralatan komputer/mesin tik.
d. Pelayanan permintaan sterilisasi untuk pengamanan jaringan telekomunikasi di Ruang Kerja Pimpinan.
e. Pengurusan izin frekuensi alat komunikasi/Handy Talky (HT).
9. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, kebijakan, dan standarisasi teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi. b. koordinasi dan pembinaan pengembangan arsitektur teknologi informasi dan
komunikasi. c. koordinasi penyusunan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan
komunikasi. d. koordinasi pelaksanaan manajemen program. e. pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan
komunikasi dan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi. f. pelayanan pengembangan sistem informasi. g. koordinasi pertukaran data dan pengelolaan basis data. h. pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi. i. pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer. j. pelaksanaan administrasi pusat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pusintek dapat dilihat pada Tabel 4.12.
Tabel 4.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusintek Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala Pusat Sistem Informasi dan
Teknologi Keuangan2,056.46 1 1 0 1.36 A Sangat Baik
2 Bagian Tata Usaha 86,270.58 57 51 -6 1.12 A Sangat Baik
3 Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
47,468.63 32 30 -2 1.05 A Sangat Baik
4 Bidang Pengembangan Sistem Informasi 55,020.67 36 32 -4 1.14 A Sangat Baik
5 Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
60,010.75 39 35 -4 1.14 A Sangat Baik
6 Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi
92,616.43 61 58 -3 1.06 A Sangat Baik
1.10 A Sangat Baik-19Jumlah 343,443.52 226 207 Dari Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Pusintek memiliki beban
kerja unit sebesar 343.443,52 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,10. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Pusintek sebanyak 226 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 207 orang, dengan demikian Pusintek kekurangan 19 orang pegawai. Berdasarkan analisa kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah sebagai berikut:
a. Bagian Tata Usaha membutuhkan enam orang dengan kualifikasi DIII/DI Akuntansi Pemerintahan/STAN (tiga orang), S1 Psikologi (satu orang), S1 Manajemen (satu orang), S1 Kearsipan (satu orang).
b. Bidang Perencanaan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi membutuhkan dua orang dengan kualifikasi S1 Teknologi Informatika (satu orang) dan S1 Sistem Informasi (satu orang).
c. Bidang Pengembangan Sistem Informasi membutuhkan empat orang dengan kualifikasi DIII STAN/Teknologi Informatika.
d. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi membutuhkan empat orang dengan kualifikasi DIII STAN/Teknologi Informatika.
e. Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi membutuhkan tiga orang dengan kualifikasi DIII STAN/Teknologi Informatika.
Berdasarkan form FP2, Pusintek menghasilkan output sebanyak 362 produk, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Diklat/training. Integrasi TIK Kementerian Keuangan, piloting dan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), serta perkembangan teknologi menjadi beberapa faktor pendorong utama Pusintek dalam mempersiapkan SDM yang berkompeten dan berkualitas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Pusintek sepanjang tahun 2012 melaksanakan berbagai training bagi pegawai Pusintek baik
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 34
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 35
training teknis (hardskill) maupun kepribadian (softskill), di samping diklat teknis umum di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Total terdapat kurang lebih 180 materi diklat/training yang diikuti oleh pegawai Pusintek pada tahun 2012. Hal ini menyebabkan beban kerja produk ini menjadi sangat tinggi.
b. Konsinyering. Volume kegiatan konsinyering meningkat berbanding lurus dengan volume kegiatan Pusintek dalam melaksanakan integrasi TIK Kementerian Keuangan, piloting dan rencana implementasi SPAN, serta kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK). Selain itu, konsinyering juga dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan layanan dari unit di Kementerian Keuangan khususnya terkait pemintaan pembangunan/pengembangan sistem aplikasi.
c. Pendampingan kegiatan jasa pemindahan perangkat TIK Data Center Kemenkeu 2012. Pada tahun 2012, dilakukan pemindahan server dan perangkat pendukung dari data center masing-masing unit eselon I ke Data Center Kementerian Keuangan di Pusintek. Proses pendampingan kegiatan pemindahan perangkat TIK Data Center Kementerian Keuangan meliputi 12 unit eselon I, beberapa tahapan yang dilakukan antara lain:
1) Persiapan pemindahan perangkat (pendataan perangkat, konfirmasi PIC unit eselon I, labeling).
2) Pemindahan. 3) Penyelesaian pada Data Canter Kementerian Keuangan (konfigurasi network,
perapihan, dan pembuatan laporan).
Lama waktu pekerjaan ini tercantum dalam surat tugas sebanyak dua bulan (November s.d. Desember 2012), tetapi pada kenyataannya kegiatan ini berlanjut di awal Januari 2013. Waktu pengerjaan proses pemindahan tersebut dilakukan pada hari kerja dan hari libur, serta melebihi jam kerja normal.
d. Pengelolaan hosting aplikasi dan atau data. Pengelolaan hosting aplikasi dan atau data memiliki beban kerja yang tinggi karena meningkatnya aplikasi dan database yang harus dikelola seiring dengan penambahan server unit eselon I di Data Center Kementerian Keuangan pada tahun 2012.
e. Pengelolaan Data Pooling. Pusintek sebagai Kustodian Pertukaran Data mengelola data pooling dengan terlebih dahulu memeriksa kesesuaian antara data pooling dengan kesepakatan data yang dipertukarkan. Pertukaran data antar unit eselon I ini dilakukan setiap hari sehingga menyebabkan beban kerja kegiatan dimaksud tinggi.
f. Pemulihan Permasalahan/gangguan layanan TIK.
Penanganan permasalahan/gangguan layanan TIK yang dilakukan oleh Pusintek baik yang berasal dari unit di Sekretariat Jenderal maupun dari unit-unit eselon I lainnya, menyebabkan volume beban kerja produk tersebut tinggi. Selain itu, semakin meningkatnya kesadaran user atas peran Pusintek dalam penyelesaian gangguan TIK serta bertambahnya sistem aplikasi yang disupport juga turut menyebabkan beban kerja produk ini tinggi.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 36
g. Sekretariat Kepala Bidang/Bagian.
Produk ini memiliki beban kerja tinggi karena terdapat empat orang pegawai Bagian Tata Usaha yang diperbantukan sebagai Sekretaris Kepala Bidang secara penuh sepanjang tahun 2012.
h. Pengelolaan permasalahan jaringan (gangguan).
Pusintek mengelola permasalahan pengelolaan jaringan dan infrastruktur yang mencakup seluruh eselon I Kementerian Keuangan. Pada tahun 2012, beban kerja produk ini meningkat berbanding lurus dengan permintaan pemulihan permasalahan/gangguan jaringan TIK.
i. Penetapan angka kredit pejabat pranata computer.
Pada tahun 2012, terdapat penetapan angka kredit Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang cukup besar yaitu sejumlah 323 berkas untuk penilaian semester I dan II. Dalam kegiatan ini, dilakukan pemeriksaan dan validasi terhadap keseluruhan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diajukan oleh Pranata Komputer beserta kelengkapan administratif pendukungnya. Hal ini menyebabkan beban kerja yang cukup tinggi.
j. Permintaan layanan.
Meningkatnya kesadaran user atas layanan-layanan yang diberikan oleh Pusintek, proses integrasi TIK Kementerian Keuangan, dan kebutuhan unit-unit di Kementerian Keuangan untuk menggunakan layanan-layanan Pusintek menjadi penyebab tingginya volume beban kerja produk Permintaan Layanan.
Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:
a. Pemberian Peringatan Tertulis.
Produk ini memiliki beban kerja rendah karena standar norma waktu yang rendah serta jumlah pegawai yang dikenakan peringatan tertulis berjumlah sedikit, yaitu satu orang.
b. Pelayanan Penggandaan Buku/Dokumen.
Produk ini memiliki beban kerja rendah karena standar norma waktu yang sangat kecil. Selain itu, volume kegiatan ini juga sedikit mengingat pada setiap bidang/bagian sudah terdapat fasilitas mesin penggandaan (fotocopy) sendiri.
c. Usulan Pemberian Satyalancana Karya Satya.
Produk ini memiliki beban kerja rendah karena pada tahun 2012 hanya terdapat satu pegawai Pusintek yang diusulkan untuk diberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya.
d. Permintaan Kebutuhan Barang Inventaris.
Produk ini memiliki beban kerja rendah karena standar norma waktu yang sangat kecil serta jumlah permintaan kebutuhan barang inventaris sepanjang tahun 2012 yang dilakukan secara batch processing sebanyak empat kali.
e. Laporan Melanjutkan Sekolah.
Produk ini memiliki beban kerja rendah karena standar norma waktu yang kecil serta proses tahapan pekerjaan yang relatif singkat.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 37
f. Prosedur Koordinasi Penerapan SMKI.
Produk ini memiliki beban kerja rendah karena jumlah volume pekerjaan berupa koordinasi penyusunan laporan penerapan SMKI pada tahun 2012 sebanyak satu kali.
g. Sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
Produk ini memiliki beban kerja rendah karena volume pekerjaan berupa persiapan pelaksanaan sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada tahun 2012 dilakukan sebanyak satu kali.
h. Usulan Pembuatan Kartu Pegawai.
Produk ini memiliki beban kerja rendah karena pegawai Pusintek yang mengajukan permintaan pembuatan kartu pegawai pada tahun 2012 sebanyak tiga orang.
i. Pembuatan Kartu Askes.
Produk ini memiliki beban kerja rendah karena volume pekerjaan pada tahun 2012 hanya terdapat satu kali kegiatan.
j. Pengunduran Diri dari JFPK atas Permintaan Sendiri.
Produk ini memiliki beban kerja rendah karena pada tahun 2012 hanya terdapat satu orang Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri.
10. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, pengembangan dan pengawasan jasa akuntan publik dan jasa penilai publik, serta penyajian informasi akuntan dan penilai publik.Dalam melaksanakan tugas tersebut PPAJP menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan profesi akuntan publik dan penilai
publik, register akuntan, perizinan, dan pengembangan jasa akuntan dan jasa penilai. b. penyiapan dan pelaksanaan program pemantauan kegiatan serta pemeriksaan akuntan
publik dan penilai publik. c. penyajian informasi akuntan dan penilai publik.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan PPAJP dapat dilihat pada Tabel 4.13.
Dari Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, PPAJP memiliki beban kerja unit sebesar 149,880.84 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,09. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan PPAJP sebanyak 97 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 91 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak enam orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah empat orang DIII Akuntansi dan dua orang S1 Akuntansi.
Tabel 4.13 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)PPAJP Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai1,981.79 1 1 0 1.32 A Sangat Baik
2 Bagian Tata Usaha 34,531.44 22 20 -2 1.15 A Sangat Baik3 Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan
Publik33,966.31 22 22 0 1.02 A Sangat Baik
4 Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik
31,082.47 20 15 -5 1.38 A Sangat Baik
5 Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik
20,433.33 14 14 0 0.97 B Baik
6 Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik
27,885.50 18 19 1 0.97 B Baik
Sangat BaikAJumlah 149,880.84 91 -6 1.0997
Berdasarkan form FP2 PPAJP menghasilkan produk sejumlah 160, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:
a. Penatausahaan surat keluar. b. Melaksanakan Perjalanan Dinas. c. Kajian pengembangan profesi Akuntan Publik. d. Evaluasi Realisasi Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) oleh Akuntan Publik. e. Penyusunan Buku Laporan Kegiatan Kantor Jasa Penilai Publik. f. Tutorial Aplikasi Laporan Tahunan KJPP. g. Pemeriksaan Berkala. h. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan. i. Studi Pustaka Materi Penilaian. j. Penerbitan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:
a. Pembuatan kartu istri/kartu suami. b. Penghapusan BMN. c. Pengaktifan kembali Izin Akuntan Publik setelah Masa Pembekuan Izin Telah Berakhir. d. Pelaksanaan Pemberian Register Negara untuk Akuntan di Daerah. e. Permohonan Legalisir. f. Membuat surat undangan rapat dan permintaan data/tanggapan dari asosiasi dalam
rangka pembinaan Penilai Publik. g. Rencana Pemeriksaan Tahunan. h. Evaluasi Kinerja Bidang PUAP. i. Tindak lanjut hasil pemeriksaan. j. Laporan Evalusai Kinerja PUPP.
11. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pushaka menyelenggarakan fungsi:
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 38
a. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan negara, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.
b. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara.
c. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.
d. pelaksanaan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian Keuangan. e. pelaksanaan administrasi pusat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pushaka dapat dilihat pada Tabel 4.14.
Tabel 4.14 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pushaka Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi
Kebijakan1,819.28 1 0 -1 1.21 A Sangat Baik
2 Bagian Tata Usaha 23,433.01 15 12 -3 1.30 A Sangat Baik
3 Bidang Program dan Kegiatan I 24,975.40 16 12 -4 1.38 A Sangat Baik
4 Bidang Program dan Kegiatan II 19,552.88 13 10 -3 1.30 A Sangat Baik
5 Bidang Program dan Kegiatan III 32,394.33 21 19 -2 1.13 A Sangat Baik
6 Bidang Program dan Kegiatan IV 26,802.17 17 15 -2 1.19 A Sangat Baik
Sangat Baik1.26 A68 -15Jumlah 128,977.07 83 Dari Tabel 4.14 diketahui bahwa pada tahun 2012, Pushaka memiliki beban kerja
unit sebesar 128.977,07 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,26. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Pushaka sebanyak 83 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 68 orang, dengan demikian terdapat kekurangan 15 orang pegawai (termasuk kebutuhan Kepala Pushaka) dengan rincian sebagai berikut:
a. Bagian Tata Usaha membutuhkan tiga orang pegawai dengan kualifikasi D III Akuntansi Pemerintah (STAN).
b. Bidang Program dan Kegiatan I membutuhkan empat orang pegawai dengan kualifikasi pendidikan S1 Hukum Perdata satu orang, S1 Ekonomi Pembangunan satu orang dan dua orang setingkat DIII Akuntansi Pemerintah (STAN).
c. Bidang Program dan Kegiatan II membutuhkan tiga orang pegawai dengan kualifikasi pendidikan S1 Hukum Perdata, S1 Ekonomi Pembangunan dan S1 Akuntansi.
d. Bidang Program dan Kegiatan III membutuhkan dua orang pegawai dengan kualifikasi satu orang S1 Hukum Perdata dan satu orang DIII Akuntansi Pemerintah (STAN).
e. Bidang Program dan Kegiatan IV membutuhkan dua orang pegawai dengan kualifikasi pendidikan S1 Hukum Perdata satu orang dan DIII jurusan Akuntansi Pemerintah (STAN) satu orang.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 39
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 40
Berdasarkan form FP2 Pushaka, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan risalah rapat dan matrik tindaklanjut.
b. Penyusunan laporan tugas pendampingan.
c. Tugas mini office.
d. Pengolahan bahan pertemuan/rapat pimpinan.
e. Tugas Malam.
f. Penanganan surat masuk Menteri Keuangan.
g. Persiapan bahan materi pertemuan Menteri Keuangan.
h. Koordinasi dan komunikasi ajudan Menteri.
i. Pemberian konsultasi Indikator Kinerja Utama.
j. Pembahasan usulan penyempurnaan peta strategi, monitoring dan evaluasi validitas data capaian.
Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:
a. Penyiapan materi Rapimum.
b. Penyampaian surat pending matters.
c. Rapat tingkat Sekretaris Jenderal.
d. Persiapan materi rapat Sekretaris Jenderal.
e. produk evaluasi SOP.
f. Penyusunan surat undangan rapat diluar Kementerian Keuangan.
g. Persiapan kunjungan Menteri Keuangan ke daerah.
h. Persiapan kunjungan Menteri ke luar negeri.
i. Pelayanan penomoran surat rahasia.
j. Penyusunan undangan rapat pembahasan IKU triwulanan.
12. Pusat Investasi Pemerintah
Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas Pusat Investasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi. b. penyusunan rencana strategis bisnis. c. penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan. d. penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen,
pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat.
e. penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan. f. pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah. g. pelaksanaan urusan umum.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan PIP dapat dilihat pada Tabel 4.15.
Tabel 4.15 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) PIP Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala Pusat Investasi Pemerintah 1,789.97 1 1 0 1.19 A Sangat Baik
2 Divisi Keuangan dan Umum 47,718.45 31 27 -4 1.17 A Sangat Baik
3 Divisi Portofolio Investasi I 27,529.83 18 14 -4 1.30 A Sangat Baik
4 Divisi Portofolio Investasi II 24,460.88 15 12 -3 1.35 A Sangat Baik
A Sangat BaikJumlah 101,499.13 65 54 -11 1.25 Dari Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) memiliki beban kerja unit sebesar 101.499,13 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,25. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Pusat Investasi Pemerintah sebanyak 65 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada sebanyak 54 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak sebelas orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah S1 Umum (6 orang) dan DIII Keuangan (5 orang).
Berdasarkan form FP2 PIP, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Rapat analisis kelayakan pinjaman Pemerintah Daerah (Tim Analis).
b. Rapat pembahasan teknis dengan pihak yang mengajukan proposal pinjaman pembangunan PLTM.
c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pinjaman kepada PT PLN.
d. Produk yang terkait investasi pada proyek PLTMH.
e. Inisiasi Investasi Pusat Investasi Pemerintah dengan bentuk pinjaman.
f. Koordinasi pelaksanaan mitigasi risiko.
g. Penilaian kelayakan.
h. Permintaan pembayaran.
i. Produk pengelolaan deposito yang terdiri dari pembukaan, perpanjangan dan pencairan deposito serta monitoring deposito.
j. Laporan keuangan bulanan (SAP dan SAK).
Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:
a. Rapat pemantapan RBA 2012.
b. Rapat koordinasi dengan ahli pemerintah.
c. Rapat pembahasan pemutakhiran DAMS.
d. Rapat pembahasan pinjaman daerah pasar amlapura dan pusat kerajinan.
e. Upacara bendera dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 41
f. Penyusunan daftar urut kepangkatan.
g. Penyusunan laporan Focussed Group Discussion terkait BMN.
h. Placement test TOEFL.
i. Penyusunan surat edaran tentang kepegawaian.
13. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga.Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat LPSE menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di
lingkungan Kementerian Keuangan. b. pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan
Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi. c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan
Kementerian Keuangan. d. pelaksanaan administrasi pusat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pusat LPSE dapat dilihat pada Tabel 4.16.
Tabel 4.16 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat LPSE Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara
Elektronik2,052.71 1 1 0 1.36 A Sangat Baik
2 Bagian Tata Usaha 26,656.03 17 14 -3 1.26 A Sangat Baik
3 Bidang Registrasi dan Verifikasi 27,546.83 17 15 -2 1.22 A Sangat Baik
4 Bidang Layanan Teknis Pengguna 37,619.92 24 20 -4 1.25 A Sangat Baik
5 Bidang Kebijakan dan Pengelolan Sistem 24,286.12 15 13 -2 1.24 A Sangat Baik
1.24 A Sangat Baik63 -1174Jumlah 118,161.61
Dari Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Pusat LPSE memiliki beban kerja unit sebesar 118.161,61 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,24. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Pusat LPSE sebanyak 74 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 63 orang, dengan demikian Pusat LPSE terdapat kekurangan pegawai sebanyak sebelas orang. Dari kekurangan pegawai tersebut, telah diakomodir sebanyak satu orang dari penerimaan pegawai hasil rekruitmen sarjana bulan Desember 2012, sehingga pada tahun 2012 terdapat kekurangan sepuluh orang pegawai. Kekurangan tersebut belum termasuk kekurangan pegawai untuk ditugaskan pada agency daerah.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 42
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 43
Mengingat bahwa kantor agency daerah merupakan kantor pelayanan, merupakan sesuatu yang mendesak bagi Pusat LPSE untuk mendapat tambahan pegawai minimal 2 (dua) orang pada tiap-tiap agency LPSE di daerah yang fokus melaksanakan tugas dan fungsi LPSE.
Adapun kualifikasi pendidikan pegawai yang dibutuhkan oleh Pusat LPSE sebagai berikut:
a. Bagian Tata Usaha membutuhkan tiga orang pegawai dengan kualifikasi S1 Ekonomi Manajemen dan DIII Akuntansi Pemerintah.
b. Bidang Registrasi dan Verifikasi membutuhkan dua orang pegawai dengan kualifikasi DIII Akuntansi Pemerintah.
c. Bidang Layanan Teknis Pengguna membutuhkan empat orang pegawai dengan kualifikasi S1 Ilmu Komunikasi dan DIII Akuntansi Pemerintah.
d. Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem membutuhkan dua orang pegawai dengan kualifikasi S1 Sistem Informasi dan S1 Akuntansi.
e. Sedangkan analisis kebutuhan pegawai di daerah membutuhkan 64 orang pegawai dengan kualifikasi DIII Kebendaharaan Negara.
Berdasarkan form FP2, Pusat LPSE menghasilkan output sebanyak 552 produk, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Pelayanan Helpdesk melalui telepon, email, faks, dan datang langsung.
Produk ini merupakan produk Bidang Layanan Teknis Pengguna yang memiliki beban kerja yang tertinggi di lingkungan Pusat LPSE. Hal ini karena produk tersebut merupakan salah satu tusi utama bidang yaitu memberikan pelayanan atas keluhan dan kebutuhan bantuan teknis para pengguna sistem. Kegiatan layanan ini dilaksanakan setiap hari kerja oleh pelaksana pada Bidang Layanan Teknis Pengguna mulai dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB.
b. Surat Perjalanan Dinas.
Produk ini merupakan produk Bagian Tata Usaha yang menjadi tusi, yaitu melakukan urusan rumah tangga dalam hal ini menyediakan dokumen perjalanan dinas. Surat Perjalanan Dinas yang dibuat pada tahun 2012 sebanyak 775 berkas.
c. Registrasi dan Verifikasi Dokumen Penyedia.
Produk ini merupakan produk Bidang Registrasi dan Verifikasi yang merupakan salah satu tusi utama, yaitu pelayanan tata cara registrasi dan verifikasi/validasi dokumen yang dipersyaratkan. Pada tahun 2012, dokumen penyedia yang diregistrasi dan diverifikasi adalah sebanyak 3830 berkas.
d. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Panitia.
Produk ini merupakan produk Bidang Layanan Teknis Pengguna yang memiliki beban kerja tinggi karena merupakan tusi utama bidang, yaitu melakukan pelatihan sosialisasi dan desiminasi pengadaan barang/jasa. Pada tahun 2012, frekuensi pelatihan panitia yang dilakukan adalah sebanyak 47 kali.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 44
e. Kegiatan Focus Group Discussion di daerah.
Produk ini merupakan produk Bidang Layanan Teknis Pengguna yang dilaksanakan pada tahun 2012. Kegiatan ini memiliki beban kerja yang tinggi karena dilaksanakan selama dua frekuensi di delapan kota di Indonesia.
Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:
a. Rapat Persiapan PFM II dengan Kepala GOI MCR.
Produk ini merupakan salah satu kegiatan Kepala Pusat LPSE selaku Ketua PSSU-GFMRAP yaitu rapat yang dilaksanakan satu kali dalam setahun dengan norma waktu 120 menit.
b. Pemberian user ID dan password kepada verifikator, helpdesk, dan trainer.
Produk ini merupakan produk Bidang Registrasi dan Verifikasi. Beban kerja yang dihasilkan kecil karena pada tahun 2012, pemberian user Id dan password untuk verifikator, helpdesk, dan trainer hanya diberikan 1 kali.
c. Usulan pemberhentian pegawai dengan hak pensiun.
Produk ini merupakan produk Bagian Tata Usaha yang pada tahun 2012memiliki beban kerja yang kecil karena pegawai yang diusulkan untuk diberhentikan dengan hak pensiun hanya berjumlah satu orang.
d. Penyelesaian DP3.
Produk ini merupakan produk Bagian Tata Usaha yang dilaksanakan secara rutin setahun sekali, yaitu pada awal tahun. Pada produk ini, Bagian Tata Usaha bertugas untuk mengumpulkan DP3 dari bidang-bidang lain dan membuat konsep Nota Dinas penyampaian DP3 kepada Biro SDM.
e. Briefing Setjen untuk implementation support mission kick-off meeting.
Produk ini merupakan salah satu kegiatan Kepala Pusat LPSE selaku Ketua PSSU-GFMRAP yaitu merupakan rapat yang dilaksanakan satu kali dalam setahun dengan norma waktu 60 menit.
Pada tahun 2012, Pusat LPSE mengalami peningkatan beban kerja sebanyak 11.916,16 jam. Hal tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:
a. Selama tahun 2012, ada mutasi keluar sebanyak satu orang, pindahan pegawai dari unit eselon lain sebanyak satu orang, dan penambahan pegawai baru sebanyak tiga orang, termasuk satu orang pegawai penerimaan sarjana bulan Desember 2012,. Hal ini mengakibatkan beban kerja Pusat LPSE bertambah. Dapat kami sampaikan bahwa perhitungan ABK Pusat LPSE untuk tahun 2012, tidak menyertakan satu orang pegawai baru TMT 1 Desember 2012 dalam bezetting pegawai (Form C).
b. Selama tahun 2012, Kepala Pusat LPSE juga menjabat sebagai Ketua PSSU-GFMRAP, Anggota Kelompok Kerja KSAP, dan pengajar pada PPAKP.
c. Ada peningkatan volume beban kerja pada Pusat LPSE, antara lain:
1) Peningkatan jumlah penyedia teregistrasi dan terverifikasi yang cukup signifikan pada tahun 2012. Jumlah penyedia tahun 2012 sebanyak 3.830 orang, meningkat sebesar 1.266 orang dari jumlah tahun 2011 sebanyak 2.564 orang;
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 45
2) Peningkatan jumlah penatausahaan surat masuk pusat, yang semula sebanyak 2.327 berkas, meningkat sebesar 869 berkas pada tahun 2012 menjadi 3.196 berkas.
Pusat LPSE akan menyelenggarakan fungsi Unit Layanan Pengadaan Daerah di lingkungan instansi vertikal Kementerian Keuangan sesuai dengan amanat KMK Nomor 146/KM.1/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Daerah di Lingkungan Instansi Vetikal Kementerian Keuangan.
14. Sekretariat Pengadilan Pajak
Sekretariat Pengadilan Pajak mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga;
b. Pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan/atau gugatan; c. Penghimpunan dan pengklasifikasian putusan pengadilan pajak dan penyelenggaraan
perpustakaan; d. Pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan pengadilan pajak; e. Pelayanan administrasi yurisprudensi putusan pengadilan pajak; f. Pengolahan data dan pelayanan informasi; g. Pelayanan administrasi persiapan persidangan; h. Pelayanan administrasi persidangan; i. Pelayanan administrasi penyelesaian putusan.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak dapat dilihat pada Tabel 4.17.
Dari Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretariat Pengadilan Pajak memiliki beban kerja unit sebesar 520.450,14 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,02. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretariat Pengadilan Pajak sebanyak 339 orang, sementara jumlah pegawai yang ada pada Sekretariat Pengadilan Pajak sebanyak 337 orang, dengan demikian Sekretariat Pengadilan Pajak kekurangan dua orang pegawai.
Tabel 4.17 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Sekretariat Pengadilan Pajak Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Sekretaris Pengadilan Pajak 1,337.28 1 1 0 0.89 C Cukup2 Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak 1,775.97 1 1 0 1.18 A Sangat Baik
3 Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi
21,373.08 13 13 0 1.09 A Sangat Baik
4 Bagian Administrasi Sengketa Pajak I 22,794.90 15 13 -2 1.16 A Sangat Baik
5 Bagian Administrasi Sengketa Pajak II 16,050.28 11 12 1 0.89 C Cukup
6 Bagian Umum 68,653.53 45 42 -3 1.08 A Sangat Baik
7 Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data
18,885.37 12 14 2 0.90 B Baik
8 Sekretaris Pengganti I 11,505.81 7 7 0 1.09 A Sangat Baik
9 Sekretaris Pengganti II 11,792.50 7 7 0 1.12 A Sangat Baik
10 Sekretaris Pengganti III 10,344.58 7 7 0 0.98 B Baik
11 Sekretaris Pengganti IV 9,828.77 7 7 0 0.93 B Baik
12 Sekretaris Pengganti V 11,852.04 7 7 0 1.12 A Sangat Baik
13 Sekretaris Pengganti VI 10,973.68 7 6 -1 1.21 A Sangat Baik
14 Sekretaris Pengganti VII 9,913.76 7 7 0 0.94 B Baik
15 Sekretaris Pengganti VIII 10,241.24 7 7 0 0.97 B Baik
16 Sekretaris Pengganti IX 10,702.55 7 7 0 1.01 A Sangat Baik
17 Sekretaris Pengganti X 11,091.68 7 7 0 1.05 A Sangat Baik
18 Sekretaris Pengganti XI 9,930.35 7 7 0 0.94 B Baik
19 Sekretaris Pengganti XII 10,303.83 7 7 0 0.98 B Baik
20 Sekretaris Pengganti XIII 11,652.23 7 7 0 1.10 A Sangat Baik
21 Sekretaris Pengganti XIV 10,313.23 7 7 0 0.98 B Baik
22 Sekretaris Pengganti XV 10,699.28 7 6 -1 1.18 A Sangat Baik
23 Sekretaris Pengganti XVI 11,091.49 7 7 0 1.05 A Sangat Baik
24 Sekretaris Pengganti XVII 11,311.95 7 7 0 1.07 A Sangat Baik
25 Sekretaris Pengganti XVIII 10,893.53 7 6 -1 1.20 A Sangat Baik
26 Sekretaris Pengganti XIX 9,666.18 7 7 0 0.92 B Baik
27 Sekretaris Pengganti XX 8,479.55 6 6 0 0.94 B Baik
28 Sekretaris Pengganti XXI 11,270.03 7 7 0 1.07 A Sangat Baik
29 Sekretaris Pengganti XXII 9,204.28 7 7 0 0.87 C Cukup
30 Sekretaris Pengganti XXIII 10,518.78 7 7 0 1.00 B Baik
31 Sekretaris Pengganti XXIV 11,311.39 7 7 0 1.07 A Sangat Baik
32 Sekretaris Pengganti XXV 9,248.94 6 6 0 1.02 A Sangat Baik
33 Sekretaris Pengganti XXVI 10,583.68 7 7 0 1.00 B Baik
34 Sekretaris Pengganti XXVII 10,203.64 7 7 0 0.97 B Baik
35 Sekretaris Pengganti XXVIII 10,152.68 7 6 -1 1.12 A Sangat Baik
36 Sekretaris Pengganti XXIX 11,288.18 7 7 0 1.07 A Sangat Baik
37 Sekretaris Pengganti XXX 10,947.92 7 7 0 1.04 A Sangat Baik
38 Sekretaris Pengganti XXXI 12,116.98 7 6 -1 1.34 A Sangat Baik
39 Sekretaris Pengganti XXXII 10,194.17 7 7 0 0.97 B Baik
40 Sekretaris Pengganti XXXIII 10,966.80 7 7 0 1.04 A Sangat Baik
41 Sekretaris Pengganti XXXIV 10,409.38 7 7 0 0.99 B Baik
42 Sekretaris Pengganti XXXV 4,573.50 2 5 3 0.61 D Sedang
43 Sekretaris Pengganti XXXVI 4,001.15 3 5 2 0.53 D Sedang
1.02 A Sangat BaikJumlah 520,450.14 339 337 -2
Berdasarkan form FP2, Sekretariat Pengadilan Pajak menghasilkan produk sejumlah 2081 dengan jumlah produk A sebanyak 1402 produk dan produk B sebanyak 679 produk dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Penatausahaan Surat Masuk/Kelengkapan Berkas.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 46
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 47
b. Pengiriman Surat Keluar Pengadilan Pajak. c. Permohonan Banding/Gugatan I. d. Administrasi Putusan dan Persidangan II. e. Pemberian Nomor Putusan. f. Resume Putusan pengadilan Pajak. g. Administrasi Permohonan Peninjauan Kembali. h. Dokumentasi Putusan Pengadilan Pajak. i. Konsep Putusan Acara Biasa. j. Sidang Pemeriksaan.
Tingginya beban kerja pada produk tersebut karena dalam 1 tahun setiap Sekretaris Pengganti harus melaksanakan ±40 hari sidang pemeriksaan. Sehingga produk-produk yang dihasilkan sebelum, pada saat dan setelah persidangan menjadi produk dengan beban kerja tertinggi di Sekretariat Pengganti.
Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut: a. Laporan Penceraian. b. Laporan Selesai Sekolah. c. Persidangan I. d. Rapat koordinasi dan konsiyering. e. Balas SMS center. f. Pemeliharaan dan Troubleshooting aplikasi sms center. g. Pemeliharaan dan Troubleshooting website. h. Penelitian Akademisi. i. Pengiriman Putusan Sela Mahkamah Agung di Tingkat Peninjauan Kembali. j. Pembuatan Buku Himpunan Putusan PP. k. Permintaan Perbaikan/Penambahan. l. Pengiriman Berkas Alih. m. Permintaan Nomor Putusan.
15. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis Komite Pengawas Perpajakan.Dalam melaksanakan tugas tersebut Setkomwasjak menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja fasilitasi analisa dan konsultasi, fasilitasi pencegahan dan monitoring, serta fasilitasi pengaduan dan verifikasi di lingkungan Komite Pengawas Perpajakan.
b. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan. c. penyiapan rekomendasi dan pemberian saran/masukan dalam rangka peningkatan
pelaksanaan tugas instansi perpajakan.
d. pengelolaan urusan sumber daya manusia, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta keuangan.
e. pelaksanaan urusan tata usaha Komite Pengawas Perpajakan. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dapat dilihat pada Tabel 4.18.
Tabel 4.18 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Setkomwasjak Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Sekretaris Komwas Perpajakan 1,648.61 1 0 -1 1.09 A Sangat Baik
2 Bagian Umum 22,673.26 14 10 -4 1.50 A Sangat Baik
3 Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi 15,081.21 9 6 -3 1.67 A Sangat Baik
4 Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring
12,601.34 8 5 -3 1.67 A Sangat Baik
5 Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi 10,610.04 7 6 -1 1.17 A Sangat Baik
Jumlah 62,614.46 39 27 Sangat BaikA1.54-12 Dari Tabel 4.18 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretariat Komite
Pengawas Perpajakan memiliki beban kerja unit sebesar 62.614,46 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,54. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan sebanyak 39 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 27 orang, dengan demikian Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan terdapat kekurangan pegawai sebanyak 12 orang.
Jabatan Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan selama tahun 2012 masih diisi oleh Plt. Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan yang dijabat oleh Kepala Bagian Umum sama halnya dengan tahun 2011. Adapun jabatan-jabatan structural yang hingga akhir tahun 2012 posisi masih belum terisi, adalah sebagai berikut:
a. Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan yang jabatannya telah terisi per tanggal 27 Maret 2013.
b. Kepala Bagian Fasilitasi Analisa dan Konsultasi yang jabatannya telah terisi per tanggal 17 Januari 2013.
Berdasarkan tabel tersebut pula masih ada jabatan-jabatan struktural yang hingga sekarang masih kosong:
a. Kepala Bagian Fasilitasi Pencegahan dan Monitoring.
b. Kepala Subbagian Fasilitasi Verifikasi.
Untuk jabatan pelaksana, berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah sebagai berikut:
a. Bagian Umum membutuhkan empat orang dengan kualifikasi S1 Bidang Organisasi (satu orang), D III Akuntansi Pemerintahan (satu orang), D III Administrasi Perpajakan (satu orang), dan D I Administrasi Perpajakan (satu orang).
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 48
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 49
b. Bagian Fasilitasi Analisa dan Konsultasi membutuhkan dua orang dengan kualifikasi S1 Bidang Statistik (satu orang) dan D III Bidang Kepabeanan dan Cukai (satu orang).
c. Bagian Fasilitasi Pencegahan dan Monitoring membutuhkan dua orang dengan kualifikasi S1 Bidang Hukum (satu orang) dan D III Bidang Kepabeanan dan Cukai (satu orang).
d. Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Verifikasi membutuhkan satu orang D III Bidang Kepabeanan dan Cukai.
Berdasarkan Form FP2 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan menghasilkan produk sejumlah 183. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan analisis/kajian mengenai prosedur, sistem, dan kebijakan di bidang perpajakan.
b. Pengumpulan keterangan dari petugas instansi perpajakan dalam rangka pencegahan dan monitoring.
c. Konsultasi terkait sistem, prosedur, dan kebijakan di bidang perpajakan.
d. Penyusunan uraian jabatan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.
e. Penyusunan surat keluar.
f. Monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
g. Pengumpulan data dan keterangan instansi perpajakan.
h. Pengumpulan keterangan ke instansi perpajakan (di luar bidang pengaduan).
i. Pembukuan realisasi anggaran (bulanan).
j. Penyusunan laporan realisasi anggaran (bulanan).
Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:
a. Penyelesaian tunjangan keluarga KP4.
b. Upacara.
c. Inventarisasi dosir kepegawaian.
d. Rapat pimpinan kementerian.
e. Pengurusan SPT Tahunan.
f. Mengikuti pelaksanaan assessment.
g. Kompilasi data survey penelitian di bidang perpajakan.
h. Penyusunan kuesioner dan pengolahan data sosialisasi Komite Pengawas Perpajakan.
i. Konsultasi di bidang perpajakan.
j. Forum diskusi dengan Komite Pengawas Perpajakan.
16. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (endowment fund) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja.
b. Pengelolaan dan pengembangan dana endowment fund dan dana cadangan pendidikan.
c. Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional serta monitoring dan evaluasi atas penyaluran.
d. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi (setelmen), serta pelaporan.
e. Pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
f. Pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum dan kerumahtanggaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.19.
Tabel 4.19 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) LPDP Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Direktur Utama 1,752.68 1 1 0 1.16 A Sangat Baik
2 Direktorat Keuangan dan Umum 14,129.92 10 5 -5 1.88 A Sangat Baik
3 Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Usaha
9,355.08 6 5-1
1.24 A Sangat Baik
4 Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan 5,838.33 4 1 -3 3.87 A Sangat Baik
5 Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan
6,066.50 4 1-3
4.03 A Sangat Baik
A Sangat BaikJumlah 37,142.51 25 13 -12 1.90 Dari Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan memiliki beban kerja unit sebesar 37.142,51 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,90. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebanyak 25 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 13 orang, dengan demikian Lembaga Pengelola Dana Pendidikan terdapat kekurangan pegawai sebanyak 12 orang dengan kualifikasi sebagai berikut:
a. Direktorat Keuangan dan Umum membutuhkan lima orang dengan kualifikasi S1/DIV Akuntansi (satu orang), DIII/S1 Akuntansi/Keuangan (satu orang), S1 Manajemen SDM (satu orang), S1 Teknologi Informatika/Ilmu Komputer (satu orang), DIII Kebendaharaan/yang relevan (satu orang).
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 50
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 51
b. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana membutuhkan satu orang S1 Statistik/Manajemen.
c. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan membutuhkan S2 Umum (dua orang) dan DIII/S1/S2 Umum (satu orang).
d. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan membutuhkan S2 Umum (satu orang) dan S1 Umum (dua orang).
Berdasarkan Form FP2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menghasilkan produk sejumlah 189. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Surat Keluar dan Surat Masuk.
Dalam pengurusan surat keluar terdapat 900 surat (rata-rata 5 naskah dinas/hari) baik Nota Dinas internal LPDP maupun internal Sekretariat Jenderal, dan surat dinas lainnya. Sedangkan Dalam pengurusan surat masuk terdapat 900 surat (rata-rata 5 naskah dinas/hari) baik Nota Dinas internal LPDP maupun internal Sekretariat Jenderal, dan surat dinas lainnya.
b. Penyusunan Laporan BMN/Persediaan.
Laporan BMN/Persediaan disusun setiap bulan dengan menggunakan aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi persediaan yang harus dilakukan proses penginputan dan pengoutputan sesuai dengan pemakaian.
c. Penyusunan SOP Anggaran, Akuntansi, SDM dan Umum.
SOP yang telah disusun antara lain SOP pengelolaan dokumen, SOP surat masuk dan surat keluar, SOP penggunaan kendaraan dinas, SOP perawatan kendaraan dinas, SOP distribusi ATK, SOP pemeliharaan gedung, SOP layanan perbaikan, SOP pengelolaan kebersihan, keindahan, dan kenyamanan (K3).
d. Pembukuan Pendapatan.
Pembukuan Pendapatan dilakukan setiap hari, dengan menghasilkan laporan pembukuan secara bulanan.
e. Konsinyering.
Konsinyering dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan pelaksanaan kajian perencanaan usaha dan pengembangan dana. Pada tahun 2012 banyak terdapat kegiatan konsinyering disebabkan banyaknya kajian yang dilakukan oleh LPDP dalam rangka penguatan organisasi dan kelembagaan serta dalam rangka pengembangan dana yang memerlukan kajian lebih dalam mengenai diversifikasi investasi.
f. Persiapan Pembentukan Tim Penilaian Proposal Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan.
Pada tahun 2012 telah dilakukan tahap persiapan penyaluran dana kegiatan pendidikan (beasiswa) yaitu tahapan pembentukan tim penilaian proposal penyaluran dana kegiatan pendidikan dengan diawali proses seleksi tim reviewer terhadap daftar reviewer yang telah diusulkan oleh beberapa universitas di Indonesia. Proses seleksi reviewer ini yaitu dimulai dari pendaftaran oleh masing – masing calon reviewer untuk kemudian dilakukan seleksi adminstratif dan pengalaman dari calon reviewer LPDP. Sedangkan untuk tahapan seleksi beasiswa baru akan dilakukan pada tahun 2013.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 52
g. Penyusunan Pedoman Pemberian Beasiswa.
Pedoman pemberian beasiswa penting untuk disusun sebagai dasar penyaluran dana kegiatan pendidikan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2013. Penyusunan pedoman tersebut disusun dengan melibatkan narasumber yang ahli di bidangnya dengan metode rapat di dalam kantor dan konsinyering.
h. Dokumen Sosialisasi dan Publikasi Kebijakan dan Pedoman Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan.
Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan publikasi kebijakan penyaluran dana kegiatan pendidikan, maka disusunlah dokumen sebagai bahan untuk melakukan sosialisasi dan publikasi tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan narasumber untuk kemudian difinalisasi secara internal oleh tim LPDP. Kemudian akan dilakukan penggandaan dokumen tersebut untuk dapat disalurkan kepada peserta sosialisasi dan publikasi.
i. Seleksi Proposal Bantuan Riset.
Pada tahun 2012, direktorat DRFP telah menjalankan kegiatan bisnis utamanya yaitu menyalurkan dana riset. Oleh karena itu pada tahun 2012 telah dilakukan seleksi proposal bantuan riset terhadap 70 judul riset yang telah mendaftar.
j. Penyusunan Pedoman Penghargaan Karya RISPRO.
Pedoman penghargaan karya RISPRO telah dilakukan pada tahun 2012 dengan melibatkan beberapa narasumber yang ahli di bidangnya.
Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan Formasi dan Statistik Pegawai.
Formasi dan statistik pegawai yang disusun belum begitu banyak disebabkan belum banyaknya pegawai LPDP.
b. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).
IKU LPDP belum memuat target yang tinggi disebabkan masih dalam tahap perencanaan dan pengembangan organisasi dan kelembagaan.
c. Perawatan Kendaraan Dinas.
Perawatan dilakukan terhadap lima buah kendaraan dinas yang semuanya baru diadakan pada tahun 2012 sehingga belum memerlukan perawatan yang besar.
d. Penyusunan dokumen pelaksanaan manajemen data.
Dokumen pelaksanaan manajemen data pada tahun 2012 belum banyak dihasilkan disebabkan belum dibukanya pendaftaran beasiswa maupun riset sehingga tidak menghasilkan data yang banyak untuk diolah.
e. Penyusunan konsep dokumen bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR.
Bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR diperlukan pada saat DPR memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai LPDP. Pada tahun 2012 DPR beberapa meminta penjelasan mengenai LPDP terutama terkait penjelasan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN).
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 53
f. Melaksanakan sosialisasi melalui surat.
Pada tahun 2012 telah beberapa dilakukan sosialisasi kebijakan dan pedoman penyaluaran dana beasiswa dengan metode perjalanan dinas. Namun beberapa kali juga dilakukan sosialisasi melaui surat ke Pemda, Kementerian, Universitas, dan atase – atase pendidikan di Indonesia. Namun, karena keterbatasan waktu, sosialisasi melalui surat ini hanya dilakukan ke beberapa tujuan penerima yang telah melakukan koordinasi dengan LPDP.
g. Rapat di Luar Direktorat.
Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan beberapa kali mendapat undangan dari luar Direktorat maupun luar instansi. Namun karena keterbatasan jumlah pegawai, maka tidak semua undangan tersebut dapat dihadiri sehingga hanya sebagian saja undangan rapat dari luar direktorat yang dapat dihadiri.
h. Bahan Masukan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR tentang Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan.
Dalam rangka menjawab pertanyaan DPR terkait peyaluran dana kegiatan pendidikan, Direktorat DKP menyusun bahan masukan jawaban tersebut. Selama tahun 2012 tercatat Direktorat DKP telah menyusun 3 kali bahan masukan DPR.
i. Penyusunan Peta Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan.
Pada tahun 2012 telah dilakukan penyusunan peta rehabilitasi fasilitas pendidikan, namun baru tahap persiapan dan proses penyusunan. Sedangkan untuk finalisasinya direncanakan akan dilakukan pada tahun 2013.
j. Pemeliharaan microsite RISPRO.
Microsite RISPRO yang sedang disusun memerlukan pemeliharaan agar kondisi microsite dalam keadaan baik sehingga tidak stakeholder yang akan mengakses microsite ini tidak mengalami kendala. Namun disebabkan microsite yang dibangun juga belum tahap finalisasi, pemeliharaan microsite dimaksud juga belum kompleks dan masih sederhana.
17. Tenaga Pengkaji
Tenaga Pengkaji mempunyai tugas menelaah dan mengkaji hal-hal yang menyangkut sumber daya aparatur, perencanaan strategik, dan pengelolaan kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan menyusun rekomendasi tentang strategi pengembangan dan penanganannya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Tenaga Pengkaji menyelenggarakan fungsi:
a. Penelaahan, pengkajian, dan penyusunan rekomendasi tentang sumber daya aparatur Kementerian Keuangan.
b. Penelaahan, pengkajian, dan penyusunan rekomendasi tentang perencanaan strategik Kementerian Keuangan.
c. Penelaahan, pengkajian, dan penyusunan rekomendasi tentang pengelolaan kekayaan negara Kementerian Keuangan.
Untuk lebih memahami analisis beban kerja pada masing-masing Tenaga Pengkaji di lingkungan Sekretariat Jenderal, berikut akan dijelaskan tiga Tenaga Pengkaji yang ada di Sekretariat Jenderal.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada masing-masing Tenaga Pengkaji di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada Tabel 4.20.
Tabel 4.20 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya
Aparatur1,417.67 1 1 0 0.94 B Baik
2 Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik
1,483.33 1 1 0 0.98 B Baik
3 Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
1,355.25 1 10
0.90 B Baik
Jumlah 4,256.25 3 3 0 0.94 B Baik Dari Tabel 4.20 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Tenaga Pengkaji Bidang
Sumber Daya Aparatur memiliki beban kerja unit sebesar 1.417,67 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,94. Berdasarkan form FP2 Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur menghasilkan 13 produk yang berasal dari Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Kajian dalam Bidang Sumber Daya Aparatur.
b. Pengembangan kapasitas secara mandiri.
c. Rapat TRBTKP.
d. Perjalanan dinas dalam rangka rapat.
e. Plh. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.
Sedangkan produk yang memiliki beban kerja terendah adalah Narasumber kegiatan Eksternal/Kementerian/Lembaga lain da Rapat pimpinan bersama Menteri Keuangan.
Kemudian untuk Tenaga Pengkaji Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik memiliki beban kerja unit sebesar 1.483,33 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98. Berdasarkan form FP2 Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik menghasilkan 14 produk yang berasal dari Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Kajian sesuai Arahan Sekretaris Jenderal/Menteri Keuangan.
b. Kajian di Bidang Perencanaan Strategis.
c. Pengembangan Kapasitas Secara Mandiri.
d. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat.
e. Plh. Kepala Biro Organta.
Sedangkan produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut Workshop dan Narasumber Kegiatan Internal Kantor.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 54
Sedangkan untuk Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara memiliki beban kerja unit sebesar 1.355,25 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,9. Berdasarkan form FP2 Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menghasilkan 11 produk yang berasal dari Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
a. Rapat TRBTKP (Rutin/Dengan Kalakhar/Sekretaris Jenderal/Menteri Keuangan).
b. Kajian Dalam Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara.
c. Rapat Teknis dengan Unit Terkait (selaku Ketua Panitia Percepatan Pembentukan ULP, selaku Ketua Tim Kerja Tes Kompetensi Dasar, sebagai anggota Tim Penilaian Kantor Percontohan, dll).
d. Pengembangan Kapasitas Secara Mandiri.
Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut Narasumber Kegiatan Eksternal/Kementerian/Lembaga Lain dan Narasumber Kegiatan Internal Kantor.
18. Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan BMN
Kantor Pengelolaan TIK dan BMN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPTIK-BMN menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
b. pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan pemberdayaan barang milik negara;
c. pengelolaan gedung keuangan negara; dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan penyusunan rencana kerja dan laporan serta akuntabilitas kinerja.
Untuk lebih memahami analisis beban kerja pada masing-masing Tenaga Pengkaji di lingkungan Sekretariat Jenderal, berikut akan dijelaskan lima Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara yang ada di Sekretariat Jenderal.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada masing-masing KPTIK-BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada Tabel 4.21.
Tabel 4.21
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KP TIK-BMN Sekretariat Jenderal
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada+/- EU PU Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 KPTIK Medan 16,546.52 12 9 -3 1.22 A Sangat Baik
2 KPTIK Semarang 27,669.83 19 16 -3 1.15 A Sangat Baik
3 KPTIK Surabaya 21,295.17 15 12 -3 1.18 A Sangat Baik
4 KPTIK Denpasar 26,277.67 17 11 -6 1.59 A Sangat Baik
5 KPTIK Makassar 14,667.95 11 8 -3 1.22 A Sangat Baik
A Sangat BaikJumlah 106,457.14 74 56 -18 1.26
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 55
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 56
Dari Tabel 4.21 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, KPTIK-BMN secara keseluruhan memiliki beban kerja unit sebesar 106.457,14 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,26. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada KPTIK-BMN secara keseluruhan sebanyak 76 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 56 orang, dengan demikian KPTIK-BMN secara keseluruhan kekurangan 18 orang pegawai.
BAB V HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
A. Tugas dan Fungsi
Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang penganggaran. 2. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran. 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran. 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran. 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.
B. Hasil Analisis Beban Kerja
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Jenderal Anggaran
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Sekretariat Ditjen 207,758.45 135 115 -20 1.19 A Sangat Baik
2 Direktorat Penyusunan APBN 136,087.25 88 80 -8 1.13 A Sangat Baik
3 Direktorat Anggaran I 195,931.86 129 111 -18 1.17 A Sangat Baik
4 Direktorat Anggaran II 193,603.82 118 118 0 1.09 A Sangat Baik
5 Direktorat Anggaran III 188,732.15 124 112 -12 1.12 A Sangat Baik
6 Direktorat PNBP 140,941.91 88 83 -5 1.13 A Sangat Baik
7 Direktorat Sistem Penganggaran 161,111.40 104 92 -12 1.16 A Sangat Baik
8 Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran
64,414.92 43 38 -5 1.12 A Sangat Baik
9 Tenaga Pengkaji Bidang PNBP 910.83 1 1 0 0.60 D Sedang
A Sangat BaikJUMLAH 1,289,492.59 830 750 -80 1.14
Pada tahun 2012, total beban kerja DJA mencapai 1.289.492,59 orang jam dengan efektifitas penggunaan waktu kerja DJA adalah 1,14 atau sangat baik. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada DJA sebanyak 830 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 750 orang, dengan demikian DJA kekurangan 80 orang pegawai. Kekurangan pegawai tersebut diantaranya disebabkan oleh penurunan jumlah pegawai sebanyak 19 orang serta adanya tambahan beban kerja terkait DIPA. Namun dengan mempertimbangkan bahwa terdapat 18 orang pegawai Non PNS sebagai pengemudi dan pramubhakti pada Bagian Umum, Sekretariat DJA, jumlah riil kebutuhan penambahan pegawai baru kurang dari 80 orang.
Rincian Unit eselon II yang mengalami kekurangan pegawai adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat (20 orang → Terdapat 18 orang Pegawai Non PNS di Bagian Umum) 2. Direktorat Penyusunan APBN (8 orang)
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 57
3. Direktorat Anggaran I (18 orang) 4. Direktorat Anggaran III (12 orang) 5. Direktorat PNBP (12 orang) 6. Direktorat Sistem Penganggaran (5 orang) 7. Direktorat HPP (5 orang).
Beban kerja DJA meningkat 14% sejak 2008 dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 4%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beban kerja DJA meningkat sebesar 1,3%. Grafik berikut menggambarkan beban kerja DJA menurut ABK.
Grafik 5.1 Beban Kerja DJA (Dalam Ribuan Jam)
Tingginya beban kerja tersebut tercermin dari nilai Efektifitas dan Efisiensi Unit di lingkungan DJA. Dalam empat tahun terahir tingkat Efisiensi Unit (EU) DJA cukup tinggi, walaupun masih dalam tingkatan yang wajar yaitu dalam kisaran 1 sampai dengan 1,2. Perbandingan nilai Efektifitas dan efisiensi Unit (EU) di DJA dapat dilihat pada Grafik 5.2. di bawah ini.
Grafik 5.2 Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II DJA
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 58
Kombinasi antara meningkatnya beban kerja dan penurunan jumlah pegawai
memicu peningkatan nilai efektifitas unit DJA sebesar 0,04 sehingga nilai EU DJA pada ABK tahun 2013 mendekati ambang toleransi beban kerja normal.
Sebagaimana telah dipaparkan pada Grafik 5.1, beban kerja DJA cenderung naik dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding lurus dengan kebutuhan akan penerimaan pegawai baru. Tren kebutuhan pegawai DJA berdasarkan ABK dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Grafik 5.3 Kebutuhan Tambahan Pegawai Berdasarkan ABK
Apabila dilihat perbandingan antara jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan ABK
tahun 2013 dengan jumlah pegawai yang ada di masing-masing unit eselon II, maka didapat jumlah kebutuhan penambahan pegawai baru sebanyak 80 orang sebagaimana ditunjukkan dalam grafik 5.4 berikut.
Grafik 5.4 Kebutuhan Pegawai dan Efektivitas Unit Per Eselon II
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 59
Berdasarkan grafik 5.4 diatas, dapat diketahui bahwa berdasarkan ABK tahun 2013 terdapat lonjakan kebutuhan pegawai baru menjadi 80 orang. Jumlah tersebut jauh di atas rata-rata kebutuhan penambahan pegawai per tahun yang sejumlah 43 orang. Grafik 5.4 menunjukkan kebutuhan penambahan pegawai terbesar berada pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran III, serta Direktorat PNBP. Lonjakan tersebut disebabkan oleh adanya tambahan tugas terkait penerbitan DIPA, penurunan jumlah pegawai sebanyak 19 orang, serta adanya pembulatan dalam sistem perhitungan ABK.
Namun demikian, harus diperhatikan bahwa DJA memiliki 18 orang pegawai Non PNS pada Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal, yang kontribusi kerjanya tidak diperhitungkan dalam ABK. Selain itu untuk Direktorat Anggaran III terdapat pembagian beban kerja yang tidak merata khususnya di Subdit Anggaran III C. Nilai efektivitas unit Kepala Seksi Anggaran III C-3 dan Kepala Seksi Anggaran III C-4 masing-masing adalah 0,623 dan 0,580. Hal ini berbanding terbalik dengan nilai EU Kepala Seksi Anggaran III A-4 dan Kepala Seksi Anggaran III B-2 yang nilai EU nya mencapai 1,303 dan 1,371 atau jauh di atas normal. Oleh karena itu, pada tahun 2013 DJA perlu menata kembali beban kerja masing-masing unit melalui perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Anggaran nomor Kep-55/AG/2011 tentang Pembagian Tugas di Lingkungan Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Direktorat Anggaran III, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Direktorat Sistem Penganggaran.
Selain itu, berdasarkan arahan Menteri Keuangan, pada tahun 2012 tugas pengesahan dan penerbitan DIPA yang selama ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dialihtugaskan ke DJA. Pelaksanaan tugas terkait DIPA tersebut melibatkan Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan Direktorat Anggaran III serta Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal. Beban kerja terkait DIPA dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 5.5 Beban Kerja Pengesahan DIPA berdasarkan Jenis Pekerjaan pada Form A
3120
490
149
2200
249
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Kegiatan Pelayanan Pusat Layanan DJA
Pengesahan DIPA
Pengiriman Tembusan DIPA ke DJPB
Penerbitan DHP
Verifikasi DIPA
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 60
Beban kerja DJA terkait pengesahan DIPA sebagaimana diukur dari Form A adalah 6.208,3 jam kerja atau setara dengan beban kerja 4 orang. Perhitungan beban kerja ini belum termasuk kegiatan-kegiatan “tersembunyi” dalam form B seperti rapat, konsultasi, perjalanan dinas, maintenance, dan sebagainya yang belum dapat terukur.
Apabila dilihat dari sifat pekerjaan, pelaksanaan tugas terkait DIPA bersifat administratif dan sebagian besar merupakan pekerjaan pada level staf/pelaksana sebagaimana ditunjukkan dalam grafik 5.6. Pekerjaan tersebut juga bersifat seasonal yaitu hanya pada triwulan ke empat setiap tahunnya.
Grafik 5.6 Beban Kerja Pengesahan DIPA Berdasarkan Eselon
41 95379
5693
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Es. II Es. III Es. IV Staf
Dengan mempertimbangkan sifat pekerjaannya, penambahan beban kerja terkait pengesahan dan penerbitan DIPA tidak membutuhkan tambahan unit struktural baru. DJA dapat menata beban kerja pada Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan Direktorat Anggaran III khususnya pada Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis serta melakukan optimalisasi Pusat Layanan DJA dengan melibatkan seluruh direktorat teknis.
Untuk lebih memahami ABK masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, berikut akan dijelaskan masing-masing unit eselon II tersebut.
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal. b. perumusan peraturan di bidang kesekretariatan. c. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan direktorat jenderal. d. koordinasi penyusunan rencana strategik, dan laporan kinerja direktorat jenderal. e. penyelenggaraan urusan kepegawaian direktorat jenderal. f. koordinasi penyusunan rencana kerja dan pengelolaan keuangan direktorat jenderal.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 61
g. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara serta kesekretariatan pimpinan.
h. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
i. koordinasi bantuan hukum direktorat jenderal. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
perhitungan ABK masing-masing eselon III pada Sekretariat DJA tampak pada tabel 5.2. Tabel 5.2
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Sekretaris DJA 1,793.58 1 1 0 1.19 A Sangat Baik
2 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 22,996.00 15 15 0 1.02 A Sangat Baik
3 Bagian Kepegawaian 28,285.67 18 17 -1 1.10 A Sangat Baik
4 Bagian Perencanaan dan Keuangan 29,615.18 19 17 -2 1.16 A Sangat Baik
5 Bagian Umum 103,907.30 68 51 -17 1.35 A Sangat Baik
6 Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum 21,160.73 14 14 0 1.00 B Baik
JUMLAH 207,758.45 135 115 -20 1.20 A Sangat Baik
Sebagaimana tampak pada Tabel 5.2, Pada tahun 2012, total beban kerja Sekretariat DJA mencapai 207.758,45 orang jam dengan efektifitas penggunaan waktu kerja Sekretariat DJA adalah 1,20 atau sangat baik. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretariat DJA sebanyak 135 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 115 orang, dengan demikian Sekretariat DJA kekurangan 20 orang pegawai. Namun demikian, selama ini Bagian Umum telah dibantu oleh 18 orang pegawai Non-PNS yang bertugas sebagai pengemudi dan pramubakti di DJA.
Kegiatan dengan beban kerja terbesar dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:
16.301
15.442
10.040
7.896
7.542
‐ 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000
Penatausahaan surat masuk Direktur Jenderal Anggaran
Pendistribusian Surat Masuk yang di disposisi Direktur Jenderal
Pelaksanaan Pelelangan Umum
Penatausahaan Surat Masuk Direktorat Jenderal Anggaran
Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM ‐ LS )
Sesuai dengan bidang tugas Sekretariat, tugas-tugas administratif memiliki volume
beban yang relatif besar. Kegiatan penataan surat masuk Direktur Jenderal Anggaran tercatat memiliki beban kerja tertinggi karena faktor tingginya volume pekerjaan yaitu sebanyak 44.538 surat yang harus diproses, meski standar waktunya rendah, yaitu antara 2 s.d. 10 menit per tahapan kegiatan.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 62
2. Direktorat Penyusunan APBN
Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Penyusunan APBN DJA tampak pada Tabel 5.3.
Tabel 5.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan efisiensi unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penyusunan APBN DJA
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 63
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Direktur Penyusunan APBN 1,796.72 1 1 0 1.19 A Sangat Baik
2 Subbagian Tata Usaha 7,121.44 5 5 0 0.95 B Baik
3 Subdit Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro
19,110.54 12 12 0 1.06 A Sangat Baik
4 Subdit PA Belanja Negara I 20,261.33 14 13 -1 1.03 A Sangat Baik
5 Subdit PA Belanja Negara II 22,638.68 14 13 -1 1.16 A Sangat Baik
6 Subdit PA Belanja Negara III 20,136.14 13 10 -3 1.34 A Sangat Baik
7 Subdit Pembiayaan dan Perhitungan Risiko Fiskal
23,637.85 15 13 -2 1.21 A Sangat Baik
8 Subdit Daduktek Penyusunan APBN 21,384.54 14 13 -1 1.09 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 136,087.25 88 80 -8 1.13
Sebagaimana dapat dilihat di Tabel 5.3, pada tahun 2012, total beban kerja Direktorat Penyusunan APBN adalah 136.087,25 jam dengan efektifitas unit adalah 1,13. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Direktorat Penyusunan APBN sebanyak 88 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 80 orang, dengan demikian Direktorat Penyusunan APBN mengalami kekurangan pegawai 8 orang. Tingginya beban kerja Direktorat P-APBN cenderung disebabkan oleh kegiatan-kegiatan rapat, baik rapat kerja di DPR dan DPD serta mempersiapkan berbagai jenis bahan dan data yang diperlukan (Rapim, RAPBN-P, Laporan Semester I dan Prognosis Semester II, Nota Keuangan dan RAPBN). Hal ini berkaitan erat dengan sifat pelaksanaan tugas Direktorat P-APBN yang memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak.
KKegiatan denngan bebann kerja terbeesar dapat ddilihat dalamm grafik sebbagai berikuut:
L a p o r
KutamanRAPBNtabulasiRisiko merespkerja.
3. Dire
kebijaka
penuga
tersebu
a. peny
b. peny
c. penybelan
d. penypem
e. pelak
D
perhituTabel 5
r a n A n a l
Kegiatan-kegnya, yaitu N-P. Tahap
i data sertaFiskal, inton surat (a
ektorat Ang
Direktorat
an dan stan
asan yang
ut, Direktora
yiapan peru
yiapan pela
yiapan penynja pemerin
yiapan pemmerintah pus
ksanaan uru
Dengan tekungan ABK
.4.
i s i s B e b
giatan denganalisis/exan-tahapan
a analisis ituensitas sur
antara 22,5
ggaran I
Anggaran
ndardisasi t
diatur lebi
at Anggaran
umusan keb
ksanaan ke
yusunan nontah pusat.
mberian bimsat.
usan tata us
knik pengountuk masi
b a n K e r j a
gan beban xercise dalan yang palu sendiri. Drat-menyuras.d. 75 men
n I memp
eknis di bid
ih lanjut o
n I menyele
bijakan di bi
ebijakan di b
orma, stand
mbingan tek
saha direkto
olahan dataing-masing
a K e m e n
kerja tertinam rangkaling mema
Di Subdit Peat dan stanit) merupa
punyai tug
dang penga
leh Direktu
enggarakan
idang peng
bidang peng
dar, prosed
knis dan ev
orat.
a sebagaimg eselon III p
t e r i a n K
nggi di Dira Nota Keuakan waktuembiayaan
andar waktakan kontri
gas merum
anggaran be
ur Jenderal
fungsi:
anggaran b
ganggaran b
dur dan krit
valuasi di b
mana disebpada Direkt
K e u a n g a n
rektorat teruangan, RUu adalah p Anggaran tu yang reibutor utam
muskan se
elanjapemer
l.Dalam m
belanja pem
belanja pem
teria di bid
bidang pen
butkan daltorat Angga
rkait dengaUU APBNpengumpuldan Pengan
elatif tinggma tingginy
n
rta melaks
rintah pusa
melaksanaka
erintah pus
merintah pu
dang pengan
nganggaran
lam Bab Iaran I tamp
an tugas N-P, dan
lan dan nggaran i untuk
ya beban
sanakan
t, sesuai
an tugas
sat.
usat.
nggaran
n belanja
II, hasil pak pada
64
Tabel 5.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Anggaran I
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Direktur Anggaran I 1,729.24 1 1 0 1.15 A Sangat Baik
2 Subdit Daduktek Anggaran I 19,707.62 13 12 -1 1.09 A Sangat Baik
3 Subbagian Tata Usaha 12,986.88 9 6 -3 1.44 A Sangat Baik
4 Subdit Anggaran IA 33,679.87 21 17 -4 1.31 A Sangat Baik
5 Subdit Anggaran IB 32,669.58 22 20 -2 1.08 A Sangat Baik
6 Subdit Anggaran IC 29,979.20 20 18 -2 1.11 A Sangat Baik
7 Subdit Anggaran ID 28,293.52 19 16 -3 1.17 A Sangat Baik
8 Subdit Anggaran IE 36,885.95 24 21 -3 1.17 A Sangat Baik
JUMLAH 195,931.86 129 111 -18 1.17 A Sangat Baik
Sebagaimana dapat dilihat di Tabel 5.4, pada tahun 2012, total beban kerja Direktorat Anggaran I adalah 195.931,86 jam dengan efektifitas unitnya adalah 1,17. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Direktorat Anggaran I sebanyak 129 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 111 orang, dengan demikian Direktorat Anggaran I kekurangan 18 orang pegawai.
4. Direktorat Anggaran II
Direktorat Anggaran II mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanjapemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Anggaran II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat.
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat.
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat.
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat.
e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Anggaran II tampak pada Tabel 5.5. Pada tahun 2012, total beban kerja Direktorat Anggaran II adalah 193.603,82 orang jam dengan efektifitas unitnya adalah1,09. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Direktorat Anggaran II sebanyak 118 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 118 orang, dengan demikian Direktorat Anggaran II tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan pegawai.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 65
Tabel 5.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Anggaran II DJA
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Direktur Anggaran II 1,807.36 1 1 0 1.20 A Sangat Baik
2 Subdit Daduktek Anggaran II 20,411.88 12 12 0 1.13 A Sangat Baik
3 Subbag Tata Usaha 14,274.83 9 9 0 1.05 A Sangat Baik
4 Subdit Anggaran IIA 35,461.55 21 21 0 1.12 A Sangat Baik
5 Subdit Anggaran IIB 32,220.21 20 20 0 1.07 A Sangat Baik
6 Subdit Anggaran IIC 34,384.93 21 21 0 1.09 A Sangat Baik
7 Subdit Anggaran IID 27,610.39 17 17 0 1.08 A Sangat Baik
8 Subdit Anggaran IIE 27,432.67 17 17 0 1.07 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 193,603.82 118 118 0 1.09
5. Direktorat Anggaran III
Direktorat Anggaran III mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanjapemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Anggaran III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanjapemerintah pusat, dan
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya.
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya.
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya.
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya.
e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 66
Dperhitupada Ta
Dengan tekungan ABK abel 5.6.
knik pengo untuk ma
olahan dataasing-masin
a sebagaimng eselon II
mana disebII pada Dir
butkan dalrektorat An
lam Bab Inggaran III
II, hasil tampak
Tabel 5.6 Rekapitulasi Kebutuhaan Pejabat/Peggawai, Tingkaat Efektivitas dan Efisiensii Unit (EU),
Dan Presstasi Kerja Unnit (PU) Direkttorat Anggaraan III DJA
No
(1)1 Direk
2 Subd
3 Subb
4 Subd
5 Subd
6 Subd
7 Subd
8 Subd
L a p o r
SeAnggarperhituAnggarDengan
Pemerata.menangsubdit DtambahIII C reKementsatuan pembag
Kgrafik s
1. Keg
r a n A n a l
ebagaimanaran III adala
ungan bebanran III sebann demikian
ersebaran b. Beban kegani pengelData dan D
han pekerjaaelatif rendaterian Komkerja (satkegian tugas d
Kegiatan densebagai beri
giatan deng
Unit Organisa
(2)ktur Anggaran III
dit Daduktek Anggar
ag Tata Usaha
dit Anggaran IIIA
dit Anggaran IIIB
dit Anggaran IIIC
dit Anggaran IIID
dit Anggaran IIIE
JUMLAH
i s i s B e b
a tampak pah 188.732,1n kerja, tamnyak 124 orDirektorat
beban kerja erja di sublolaan Bagia
Dukungan Tan terkait p
ah karena Kmunikasi daer) yang tiddi lingkung
ngan bebanikut:
an beban ke
asi J
an III
b a n K e r j a
pada Tabel 15 jam deng
mpak bahwarang, semenAnggaran I
antara unitbdit Anggaan AnggaraTeknis mempenerbitan DK/L yang dn Informatiak terlalu b
gan Direktor
n kerja terb
erja terbesa
Jumlah Beban Kerja
JuP
(3)1,823.48
12,628.28
9,705.24
33,585.36
30,375.60
26,995.48
44,137.90
29,480.81
188,732.15
a K e m e n
5.6, pada gan efektifita jumlah pentara jumlahIII mengala
t-unit di Diaran III Dan Bendaha
miliki bebanDIPA. Semditangani sika serta Ba
banyak.Unturat Anggara
esar di tiga
r di Direkto
umlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
(4)1
9
7
22
19
19
28
19
124
t e r i a n K
tahun 2012tas unitnya egawai yangh pegawai ymi kekuran
irektorat AnD cukup tinara Umum Nn kerja yang
mentara itu, seperti Kemadan Intelijuk itu, dipean III.
a direktorat
orat Anggar
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada
(5)1
7
6
19
18
19
23
19
112
K e u a n g a n
2 total bebaadalah 1,12g dibutuhkyang ada se
ngan 12 oran
nggaran III nggi karenNegara (BAg tinggi dikbeban kerja
menterian Hjensi Negarerlukan pen
t tersebut d
ran I (dalam
+/- E
(6)0 1-2 1-1 1-3 1-1 10 0-5 10 1
-12 1
n
an kerja Di2. Berdasarkan pada Diebanyak 11ng pegawai
cenderungna subdit A BUN), sedkarenakan ta Subdit An
Hukum danra memilikinataan kemb
dapat diliha
m jam)
EU PU
(7) (8)1.21 A
1.20 A
1.07 A
1.17 A
1.12 A
0.94 B
1.27 A
1.03 A
1.12 A
Ket
(9)Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik irektorat kan hasil irektorat 2 orang. i.
g kurang tersebut
dangkan terdapat nggaran n HAM, i jumlah bali atas
at dalam
67
2. Keggiatan dengan beban keerja terbesar di Direktoorat Anggarran II (dalamm jam)
L a p o r
3. Keg
Dtersebutugas dberbedakegiatapengarskegiatamerupa
Mitra K
r a n A n a l
giatan deng
Dari perbanut, terdapat dan fungsi,a-beda. Di n utama tusipan tampn terkait B
akan kegiata
Kerja dari D
i s i s B e b
an beban ke
ndingan ke suatu feno, jenis kegDirektorat
usi, yaitu pak sangat d
Bagian Angan yang me
irektorat An
b a n K e r j a
erja terbesa
egiatan-kegiomena yangiatan deng Anggaran
penyusunandominan di ggaran Benemiliki beba
nggaran I, I
a K e m e n
r di Direkto
iatan dengg menarik,
gan beban I, beban kn lampiran Direktorat ndahara Uman kerja tert
II, dan III da
t e r i a n K
orat Anggar
gan volume yaitu bahwkerja tingg
kerja banyak Perpres A Anggaran mum Negatinggi.
apat digam
K e u a n g a n
ran III (dala
e terbesar wa meski mgi di tiga dk ditimbulkBPP. SemeII. Di Direk
ara dan pe
mbarkan seba
am jam)
di tiga dimemiliki kedirektorat kan oleh kntara itu, k
ktorat Anggengelolaan
n
agai beriku
irektorat esamaan tersebut
kegiatan-kegiatan
garan III, BA 999
ut:
68
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 69
Perlu ada pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dari fenomena ini. Namun, kemungkinan besar salah satu faktor utamanya adalah perbedaan karakteristik Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja dalam kaitannya dengan dokumen/data dukung yang diperlukan dalam proses pengalokasian anggaran.
Mitra kerja Direktorat Anggaran I didominasi oleh Kementerian/Lembaga dengan jumlah satker per K/L relatif sedikit (terbesar Kementerian Pertanian dengan 2.443 satker). Sementara itu, Direktorat Anggaran II menangani K/L yang memiliki jumlah satker besar antara lain Kementerian Agama (4.471 satker) dan Kementerian Keuangan (1.067 satker), dan Kementerian Pendidikan Nasional (374 satker). Dari sini dapat terlihat kebutuhan pengarsipan yang luar biasa dari Direktorat Anggaran II.
Di sisi lain, walaupun Direktorat Anggaran III juga menangani K/L besar seperti Kementerian Pertahanan (TNI/POLRI) yang memiliki 1.415 satker, kompleksitas analisis dan intensitas koordinasi yang diperlukan dalam pengelolaan dan pelaporan BA 999 lebih menyita waktu dan sumber daya.
6. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak
Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara bukanpajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.
e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak tampak pada Tabel 5.7.
Tabel 5.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat PNBP DJA
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Direktur PNBP 2,012.04 1 1 0 1.34 A Sangat Baik
2 Subdit Penerimaan Migas 23,571.49 15 14 -1 1.12 A Sangat Baik
3 Subdit Pen. Panas Bumi dan Hilir Migas 18,428.67 11 10 -1 1.22 A Sangat Baik
4 Subdit Penerimaan Kementerian/Lembaga I
23,274.02 14 13 -1 1.19 A Sangat Baik
5 Subdit Penerimaan Kementerian/Lembaga II
29,398.13 19 17 -2 1.15 A Sangat Baik
6 Subdit Penerimaan Laba BUMN 17,603.67 11 11 0 1.06 A Sangat Baik
7 Subdit Daduktek PNBP 17,298.92 11 11 0 1.04 A Sangat Baik
8 Subbag Tata Usaha 9,354.97 6 6 0 1.03 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 140,941.91 88 83 -5 1.13
Sebagaimana tampak pada tabel 5.7, pada tahun 2012, total beban kerja Direktorat PNBP sebesar 140.941,91 orang jam dengan nilai efektivitas dan efisiensi unit 1,13 yang dikategorikan sebagai A (sangat baik). Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Direktorat PNBP sebanyak 88 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 83 orang, dengan demikian Direktorat PNBP kekurangan sebanyak lima orang pegawai.
Kegiatan dengan beban kerja terbesar dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:
10.602
6.475
3.931
3.870
3.621
‐ 3.000 6.000 9.000 12.000
Penyusunan Revisi Target dan Pagu Penggunaan PNBP pada Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran Berjalan yang Bersifat
Insidentil Subdit K/L I
Penyelesaian surat‐surat yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan bidang tugas Subdit (tidak termasuk dalam
form A) Subdit Penerimaan Laba BUMN
Pengolahan dan Konsolidasi Data Penerimaan Negara Bukan Pajak Subdit Daduktek
Penyusunan dan Analisa atas Database Penerimaan Laba BUMN Subdit Penerimaan Laba BUMN
Penyiapan bahan rapat dan atau laporan rapat internal dan eksternal Subdit Penerimaan K/L II
Karakteristik penyelesaian tugas di Direktorat PNBP yang memerlukan berbagai jenis data sebagai bahan kajian serta pentingnya koordinasi dengan institusi eksternal menjadi penyebab tingginya beban kerja. Di tahun 2012, di Subdit Penerimaan K/L I terdapat 54 usulan revisi target dan penggunaan pagu PNBP yang diproses melalui beberapa tahapan dengan kisaran norma waktu per tahapan antara 240 s.d. 270 menit.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 70
7. Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Sistem Penganggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem penganggaran.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Sistem Penganggaran menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penganggaran. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penganggaran. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sistem
penganggaran. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem penganggaran. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Sistem Penganggaran tampak pada Tabel 5.8.
Tabel 5.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Sistem Penganggaran DJA
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 71
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Direktur Sistem Penganggaran 2,043.43 1 1 0 1.36 A Sangat Baik2 Subdit Transformasi Sistem
Penganggaran 24,095.00 14 140
1.14 A Sangat Baik
3 Subdit Standar Biaya 30,355.80 20 18 -2 1.12 A Sangat Baik4
Subdit Evaluasi Kinerja Penganggaran 26,878.00 18 15-3
1.19 A Sangat Baik
5 Subdit Teknologi Informasi Penganggaran 63,309.60 41 35
-61.2 A Sangat Baik
6 Subbag Tata Usaha 14,429.57 10 9 -1 1.06 A Sangat Baik
JUMLAH 161,111.40 104 92 -12 1.16 A Sangat Baik
Sebagaimana tampak pada Tabel 5.8, pada tahun 2012, total beban kerja Direktorat Sistem Penganggaran adalah 161.111,40 orang jam dengan nilai efektivitas dan efisiensi unit adalah 1.16. Berdasarkan perhitungan beban kerja, tampak bahwa Jumlah pegawai yang dibutuhkan Direktorat Sistem Penganggaran adalah sebanyak 104 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 92 orang, dengan demikian Direktorat Sistem Penganggaran kekurangan pegawai sebanyak 12 orang. Kekurangan pegawai terbesar adalah pada Subdit TIP yang menangani teknologi informasi di bidang penganggaran.
Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan dari jumlah beban kerja dengan waktu efektif, Direktorat Sistem penganggaran memiliki tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) relatif tinggi yaitu 1,16 dan Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (sangat baik). Tingginya beban kerja beban kerja di Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran erat kaitannya dengan upaya pembangunan berbagai aplikasi, diantaranya Aplikasi RKAKL-DIPA yang harus diselesaikan dengan konsinyering.
Kegiatan dengan beban kerja terbesar dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:
L a p o r
8. Dire
DiremelaksapenganPengan
a. penb. penc. pen
perd. pen
pene. pel
DperhituPengan
SeHarmon
No
(1)1 Direk
Peng2 Subd
Peng3 Subd
Sosia4 Subd5 Subd
Remu6 Subb
r a n A n a l
ektorat Harm
ektorat Haranakan ke
nggaran.Dalnggaran men
nyiapan pernyiapan pelnyiapan peraturan pennyiapan pemnganggaranlaksanaan u
Dengan tekungan ABK nggaran tam
RekapitulDan Pre
ebagaimananisasi Perat
Unit Organisa
(2)ktur Harmonisasi Peranggaran
dit Harmonisasi Peratanggaran K/L
dit Harmonisasi Peratal
dit Harmonisasi Perat
dit Harmonisasi Pengunerasi
ag Tata Usaha
JUMLAH
i s i s B e b
monisasi P
rmonisasi Pebijakan dalam melaknyelenggar
rumusan kelaksanaan knyusunan n
nganggaranmberian bim
n. urusan tata u
knik pengo untuk mas
mpak pada T
asi Kebutuhaestasi Kerja U
a tampak pturan Penga
asi J
raturan
turan
turan Jaminan
turan PNBP
ganggaran
b a n K e r j a
Peraturan Pe
Peraturan Pean standarsanakan tuakan fungs
ebijakan di bkebijakan dinorma, stan. mbingan te
usaha direk
olahan datasing-masingTabel 5.9.
an Pejabat/Pegnit (PU)Direk
pada Tabel anggaran a
Jumlah Beban Kerja
JuP
(3)
1,952.56
17,480.00
11,373.40
11,229.00
14,554.00
7,825.96
64,414.92
a K e m e n
enganggara
enganggarardisasi teknugas tersebi:
bidang harmi bidang harndar, prose
eknis dan ev
ktorat.
a sebagaimg eselon III
Tabel 5.9 gawai, Tingkaktorat Harmon
5.9, pada tdalah 64.41
umlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
(4)
1
11
8
8
10
5
43
t e r i a n K
an
an mempunnis di bidbut, Direkt
monisasi permonisasi pedur dan k
valuasi di b
mana diseb pada Direk
at Efektivitas nisasi Peratur
tahun 201214,92 jam de
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada
(5)
1
10
7
7
9
4
38
K e u a n g a n
nyai tugas dang harmtorat Harm
eraturan peperaturan pkriteria di b
bidang harm
butkan dalktorat Harm
dan Efisiensiran Pengangg
merumuskmonisasi pemonisasi Pe
2, total bebaengan efekt
+/- E
(6)0
-11
-11
-1 1-1
1
-1
1-5
n
nganggaranenganggara
bidang harm
monisasi pe
lam Bab Imonisasi Pe
i Unit (EU), garanDJA
an kerja Ditivitas dan
EU PU
(7) (8)
1.3 A
1.16 A
1.08 A
1.06 A
1.07 A
1.3 A
1.12 A
72
kan serta eraturan eraturan
n. an. monisasi
eraturan
II, hasil eraturan
Ket
(9)
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik irektorat efisiensi
unit adpegawasebanyademikiaorang pSubbag
dalah 1.12. ai yang dak 43 oranan Direktopegawai. K
gian Tata Us
Berdasarkdibutuhkan ng. Sementorat HarmoKekurangansaha.
kan hasil p Direktoratara jumlahonisasi Peran pegawai
perhitunganat Harmonh pegawai aturan Pentersebut m
n beban knisasi Perat
yang ada nganggaranmerata pad
kerja, tampaturan Pengsebanyak
n kekurangda semua s
ak bahwa ganggaran 38 orang,
gan sebanyasubdirektor
Jumlah adalah
dengan ak lima
rat serta
Beefektif, efisiens
erdasarkan Direktorat si unit (EU)
n hasil perh Harmonis relatif tingg
itungan peasi Peraturgi yaitu 1,12
rbandinganran Pengan2 dan Presta
n dari jumlanggaran measi Kerja Un
ah beban kmiliki tingknit (PU) yai
kerja dengankat efektivitu A (sanga
n waktu itas dan at baik).
KKegiatan denngan bebann kerja terbeesar dapat ddilihat dalamm grafik sebbagai berikuut:
L a p o r
koordindinas d
9. Tena
melaksaNegara
perhitu
2012, juyang adilakukmulai M
No
(1)1 Tenag
r a n A n a l
Karakteristnasi dengan
dan rapat me
aga Pengka
Tenaga Peanakan pena Bukan Paj
Dengan teungan ABK
Rekapitula
Berdasarkaumlah pegaada. Perhitukan denganMei s.d. Des
Unit Organisa
(2)ga Pengkaji Bidang P
JUMLAH
i s i s B e b
tik tugas n berbagai pemiliki volu
aji Bidang P
engkaji Bidnyusunan jak.
eknik penguntuk Tena
asi KebutuhanDan Presta
an perhitunawai yang dungan beba
n memperhasember 2013
asi J
PNBP
b a n K e r j a
Direktoratpihak menyume beban
PNBP
dang Penetelaahan,
golahan daaga Pengkaj
n Pejabat/Pegaasi Kerja Jabat
ngan analisidibutuhkanan kerja taatikan mas3.
Jumlah Beban Kerja
JuP
(3)910.83
910.83
a K e m e n
t Harmonyebabkan kkerja yang
rimaan Nekajian, dan
ata sebagaiji tampak p
Tabel 5.10 awai, Tingkattan (PJ)Tenag
is beban ken sudah sesuahun 2012 a tugas pej
umlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
(4)1
1
t e r i a n K
nisasi Perakegiatan septinggi.
egara Bukan rekomen
imana diseada Tabel 5
t Efektivitas dga Pengkaji Bi
erja Tenaga uai denganuntuk Ten
jabat dimak
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada
(5)1
1
K e u a n g a n
aturan yanperti konsin
an Pajak mndasi di bi
ebutkan da5.10.
dan Efisiensi Jidang PNBP
ng mensynyering, pe
Pengkaji Bn jumlah penaga Pengkksud yaitu
+/- E
(6)0
0
n
mempunyaidang Pene
alam Bab I
Jabatan (EJ),
yaratkan rjalanan
ai tugas erimaan
II, hasil
Bidang PNBgawai ataukaji Bidang 7 bulan, te
EU PU
(7) (8)0.6 D
0.6 D
Ket
(9)Sedang
Sedang BP tahun u pejabat g PNBP erhitung
73
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 74
Dari uraian–uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Volume beban kerja DJA secara konsisten terus bertambah dari tahun ke tahun. b. Peningkatan volume beban kerja, berkurangnya jumlah pegawai, dan kurang meratanya
pembagian beban kerja menjadi faktor-faktor pemicu meningkatnya Efisiensi Jabatan/ Efisiensi Unit DJA mendekati batas normal (1,2).
c. Peningkatan volume kerja antara lain disebabkan oleh adanya penugasan pengesahan DIPA, terutama pada level pelaksana.
d. Beban kerja DJA akan semakin meningkat dengan adanya perluasan cakupan pekerjaan terkait revisi DIPA serta pelimpahan tugas dari eks Bapepam dan LK.
e. Reposisi DJA akan membawa dampak yang signifikan pada perubahan beban kerja DJA di masa yang akan datang.
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi DJA dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, sebaiknya DJA melakukan hal sebagai berikut: a. Otomasi tugas-tugas administratif.
Mengingat sebagian besar tugas DJA bersifat clerical dan seasonal, otomasi tugas-tugas administratif akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Hal ini telah coba dilakukan dengan pembuatan aplikasi penelaahan online, aplikasi PNBP Billing Online, serta aplikasi SPAN. Apabila sistem tersebut telah terlaksana, pelaksanaan tugas DJA diharapkan akan semakin efektif dan efisien.
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia(SDM). Peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan capacity building yangsaat ini gencar dilakukan oleh Bagian Kepegawaian DJA diharapkan dapat meningkatan profesionalisme serta kompetensi pegawai.Dengan demikian, DJA dapat melakukan optimalisasi SDM yang ada dan tidak perlu melakukan penambahan pegawai baru dalam jumlah banyak.
c. Pemerataan beban kerja antar unit organisasi. Ketimpangan beban kerja di beberapa unit DJA perlu disikapi dengan penataan kembali atas beban kerja organisasi. Hal ini diharapkan akan menjadikan DJA sebagai organisasi yang right-sizing serta dapat menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan lebih baik.
BAB VI HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
A. Tugas dan Fungsi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan. 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan. 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
B. Hasil Analisis Beban Kerja
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel 6.1.
Tabel 6.1
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efisiensi Unit (EU),Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Sekretariat Ditjen 2.263.623 1502 1471 -31 1,02 A Sangat Baik
2 Direktorat Peraturan Perpajakan I 114.466 75 69 -6 1,10 A Sangat Baik
3 Direktorat Peraturan Perpajakan II 201.085 133 102 -31 1,31 A Sangat Baik
4 Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan 219.754 145 143 -2 1,02 A Sangat Baik
5 Direktorat Intelijen dan Penyidikan 311.681 206 159 -47 1,30 A Sangat Baik
6 Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian 127.104 84 75 -9 1,12 A Sangat Baik
7 Direktorat Keberatan dan Banding 279.268 185 148 -37 1,25 A Sangat Baik
8 Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
141.231 91 81 -10 1,16 A Sangat Baik
9 Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
150.295 99 90 -9 1,11 A Sangat Baik
10 Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan 280.070 187 150 -37 1,24 A Sangat Baik
11 Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
268.944 181 179 -2 1,00 B Baik
12 Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi
231.456 156 140 -16 1,10 A Sangat Baik
13 Direktorat Transformasi Proses Bisnis 174.864 114 113 -1 1,03 A Sangat Baik
14 Tenaga Pengkaji 3.975 4 4 0 0,66 D Sedang
A Sangat BaikJUMLAH 4.767.817 3.162 2.924 -238 1,08
Pada tahun 2012, total beban kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mencapai 4.767.817,00 orang jam. Dengan pegawai sebanyak 2924 orang, maka efektivitas penggunaan waktu kerja DJP adalah 1,08 atau sangat baik. Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 3162. Dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 238 orang.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 75
Sedangkan hasil pengolahan analisis beban kerja instansi vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel 6.2.
Tabel 6.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efisiensi Unit (EU),Dan Prestasi Kerja Unit (PU)
Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Aceh 895,568.00 593 497 -96 1.02 A Sangat Baik2 Kanwil DJP Sumut I 1,366,631.00 910 835 -75 1.09 A Sangat Baik3 Kanwil DJP Sumut II 1,051,112.00 693 569 -124 1.23 A Sangat Baik4 Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung1,627,110.00 1081 937 -144 1.15 A Sangat Baik
5 Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau 1,742,463.00 1156 960 -196 1.2 A Sangat Baik6 Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 1,030,900.00 690 607 -83 1.13 A Sangat Baik7 Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 1,165,344.00 770 667 -103 1.16 A Sangat Baik8 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 1,011,514.00 672 607 -65 1.11 A Sangat Baik9 Kanwil DJP Jakarta Khusus 1,994,231.00 1321 1136 -185 1.16 A Sangat Baik10 Kanwil DJP Jakarta Pusat 2,455,269.00 1632 1398 -234 1.17 A Sangat Baik11 Kanwil DJP Jakarta Selatan 2,263,120.00 1495 1336 -159 1.12 A Sangat Baik12 Kanwil DJP Jakarta Utara 1,419,843.00 944 829 -115 1.14 A Sangat Baik13 Kanwil DJP Jakarta Barat 1,809,079.00 1198 1067 -131 1.13 A Sangat Baik14 Kanwil DJP Jakarta Timur 1,602,887.00 1060 932 -128 1.14 A Sangat Baik15 Kanwil DJP Banten 1,646,855.00 1088 875 -213 1.25 A Sangat Baik16 Kanwil DJP Jawa Barat I 2,539,836.00 1681 1301 -380 1.3 A Sangat Baik17 Kanwil DJP Jawa Barat II 2,999,457.00 1988 1550 -438 1.28 A Sangat Baik18 Kanwil DJP Jawa Tengah I 2,357,159.00 1566 1352 -214 1.16 A Sangat Baik19 Kanwil DJP Jawa Tengah II 1,760,358.00 1175 1057 -118 1.11 A Sangat Baik20 Kanwil DJP DIY 821,520.00 547 486 -61 1.12 A Sangat Baik21 Kanwil DJP Jawa Timur I 1,835,291.00 1219 1144 -75 1.06 A Sangat Baik22 Kanwil DJP Jawa Timur II 1,817,946.00 1210 1101 -109 1.1 A Sangat Baik23 Kanwil DJP Jawa Timur III 2,071,672.00 1379 1181 -198 1.16 A Sangat Baik24 Kanwil DJP Bali 1,188,913.00 792 692 -100 1.14 A Sangat Baik25 Kanwil DJP Nusa Tenggara 1,294,847.00 869 717 -152 1.2 A Sangat Baik26 Kanwil DJP Kalimantan Timur 1,200,430.00 797 654 -143 1.22 A Sangat Baik27 Kanwil DJP Kalimantan Barat 771,872.00 518 431 -87 1.19 A Sangat Baik28 Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 1,261,251.00 836 680 -156 1.23 A Sangat Baik
29 Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
1,814,558.00 1202 1076 -126 1.12 A Sangat Baik
30 Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
1,280,767.00 848 803 -45 1.06 A Sangat Baik
31 Kanwil DJP Papua Maluku 990,649.00 658 579 -79 1.14 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 49,088,452.00 32588 28056 -4532 1.16
Pada tahun 2012, total beban kerja instansi vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mencapai 49.088.452,00 jam. Dengan pegawai sebanyak 28.056 orang, maka efektivitas penggunaan waktu kerja DJP adalah 1,16 atau sangat baik. Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 32.588 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 4.532 orang.
Gambaran beban kerja Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pada tahun 2008-2009 perhitungan analisis beban kerja DJP hanya meliputi kantor pusat, sedangkan untuk tahun 2010-2012 sudah dilakukan pada seluruh unit organisasi di lingkungan DJP, baik kantor pusat, instansi vertikal dan unit pelaksana teknis di daerah. Secara keseluruhan peningkatan beban kerja dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tampak pada Grafik 6.1.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 76
Grafik 6.1 Jumlah Beban Kerja DJP
1.674 2.766
41.57045.760
54.372
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Beban Kerja DJP (dalam ribuan)
Secara keseluruhan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan DJP dari tahun 2008 sampai dengan 2012 tampak pada Grafik 6.2.
Grafik 6.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada DJP
1.235 1.602
28.69930.570 31.304
1.085 1.813
29.916 31.292
36.093
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Pegawai Yang Ada Jumlah Kebutuhan Pegawai
Untuk lebih memahami ABK di masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, berikut akan dijelaskan masing-masing unit eselon II tersebut.
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 77
a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal. b. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana stratejik, dan laporan akuntabilitas kinerja
direktorat jenderal. c. penyelenggaraan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan,
dan perlengkapan serta jabatan fungsional pada direktorat jenderal. d. pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak tampak pada Tabel 6.3.
Tabel 6.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Sekretaris Direktorat Jenderal 1,811.00 1 1 0 1,20 A Sangat Baik
2 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 50,555.00 33 33 0 1,02 A Sangat Baik
3 Bagian Kepegawaian 169,872.00 113 104 -9 1,08 A Sangat Baik
4 Bagian Keuangan 106,832.00 70 63 -7 1,13 A Sangat Baik
5 Bagian Perlengkapan 63,294.00 42 42 0 1,00 B Baik
6 Bagian Umum 142,730.00 96 81 -15 1,17 A Sangat Baik
7 Pegawai diperbantukan 812,273.00 539 539 0 1,00 B Baik
8 Tugas Belajar 916,256.00 608 608 0 1,00 B Baik
1471 -31 1.02 A Sangat BaikJUMLAH 2,263,623.00 1502
Berdasarkan perhitungan ABK tahun 2013, Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) memiliki beban kerja yang meningkat jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun 2012 yaitu sebesar 2,263,623.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.02, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 1,487,946,67 jam (naik hingga 3 kali lipat) Salah satu penyebab peningkatan beban kerja Setditjen adalah beban kerja pegawai diperbantukan dan pegawai tugas belajar yang dimasukkan dalam perhitungan dengan asumsi bahwa pegawai tugas belajar dan pegawai diperbantukan dianggap masing-masing pegawai mempunyai beban kerja 1507 jam. Apabila pegawai tugas belajar dan pegawai diperbantukan dikeluarkan dari perhitungan maka Sekretariat DJP mempunyai beban kerja 535,094 jam, sehingga sebenarnya Sekretariat mengalami penurunan beban kerja 240,583 OJ (31%) dari beban kerja tahun sebelumnya ( 775,676.36 – 535,094).
Dari tabel 6.3 diketahui bahwa secara keseluruhan, seluruh SDM yang telah dialokasikan ke masing-masing bagian secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP.
Sesuai hasil analisis, kebutuhan pegawai pada Setditjen adalah 1,502 pegawai. Jika memperhatikan jumlah pegawai yang ada sejumlah 1,471 pegawai, maka kekurangan pegawai pada Setditjen sebanyak 31 pegawai. EU>1 menunjukkan bahwa pegawai Setditjen dapat menggunakan waktu secara maksimal, namun dikarenakan Setditjen merupakan supporting terhadap unit vertikal maupun unit horizontal di lingkungan DJP dimana DJP merupakan unit organisasi yang besar, mengakibatkan Setditjen masih kekurangan 31
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 78
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 79
pegawai pada level staff pelaksana yang tersebar pada beberapa Subbagian yang terdapat pada Sekretariat DJP. Adapun kekurangan pegawai terdapat pada Subbagian Protokoler (delapan pegawai), Subbagian Umum Kepegawaian (lima pegawai), Subbagian Rumah Tangga (lima pegawai), Subbagian Mutasi Kepegawaian (satu pegawai), Subbagian Administrasi Peningkatan Kapasitas (empat orang), Subbagian Penyusunan Anggaran (dua orang), Subbagian Administrasi Gaji dan Tunjangan (dua pegawai), Subbagian Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan (dua pegawai), dan Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai (dua pegawai).
Kualifikasi pendidikan dan bidang yang membutuhkan penambahan pegawai pada Sekretariat DJP adalah:
a. Bagian Kepegawaian
Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah D1 (satu orang), D3 (tujuh orang) dan S1 (satu orang), sedangkan bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi (enam orang), penegakan hukum (satu orang) dan analisis dan perumusan kebijakan (dua orang).
b. Bagian Perlengkapan
Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah D3 dan S1, sedangkan bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang penegakan hukum dan analisis dan perumusan kebijakan.
c. Bagian Organta
Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah D3 dan S1, sedangkan bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah penegakan hukum dan analisis dan perumusan kebijakan.
d. Bagian Keuangan
Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah D3 dan S1, sedangkan bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah penegakan hukum dan analisis dan perumusan kebijakan.
e. Bagian Umum
Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah D3 dan S1, sedangkan bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah penegakan hukum dan analisis dan perumusan kebijakan.
2. Direktorat Peraturan Perpajakan I
Direktorat Peraturan Perpajakan I mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Peraturan Perpajakan I menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Peraturan Perpajakan I tampak pada Tabel 6.4.
Tabel 6.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Direktur Peraturan Perpajakan I 1,454.00 1 1 0 0,96 B Baik
2 Subdirektorat Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 62,256.00 41 37 -4 1,12 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Peraturan PPn Perdagangan, Jasa, dan PTLL 33,382.00 21 21 0 1,05 A Sangat Baik
4 Subdirektorat Peraturan PBB dan BPHTB 17,373.00 12 10 -2 1,15 A Sangat Baik
1.10 Sangat BaikJUMLAH A114,465.00 75 69 -6
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Direktorat Peraturan Perpajakan I memiliki beban kerja sebesar 114,465.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.1, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A ( Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM di Dit. Peraturan Perpajakan I sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.4 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai Dit. Peraturan Perpajakan I tersebar secara tidak merata pada setiap Subdirektorat (Subdit). Beban kerja tertinggi pada Subdit Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sedangkan Subdit Peraturan PBB dan BPHTB mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan Subdit lain pada Dit. Peraturan Perpajakan I. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing Subdit sudah berperan sesuai dengan
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 80
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 81
tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP. Subdirektorat Peraturan PBB dan BPHTB mempunyai beban kerja yang rendah kemungkinan disebabkan karena sebagian kewenangan penyusunan peraturan terkait dengan PBB dan BPHTB sudah dialihkan ke Pemda/Pemkot.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 36,690.00 OJ (114,466– 77,775.44) atau sebesar 47%.
Berdasarkan tabel 6.4, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Dit. Peraturan Perpajakan I adalah 75 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 69 pegawai, sehingga secara agregat Dit. Peraturan Perpajakan I memiliki kekurangan pegawai sebanyak enam orang pegawai pada level staff/pelaksana. Kekurangan pegawai terdapat pada Subdirektorat Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (empat orang) dan Subdirektorat Peraturan PBB dan BPHTB (dua orang). Kekurangan staf yang cukup banyak ini kemungkinan disebabkan karena:
a. Subdit Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
1) banyak peraturan yang perlu disempurnakan pada tahun 2012 karena sifatnya selalu dinamis sehingga perlu dilakukan update.
2) sebagian besar permasalahan selalu terkait dengan KUP yaitu menyangkut tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
3) surat masuk dari Kanwil dan KPP serta pihak lain diluar DJP yang harus direspon.
b. Subdit Peraturan PBB dan BPHTB
Banyaknya surat dan penegasan yang harusdibuat pada tahun 2012 terkait dengan pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotan serta BPHTB.
3. Direktorat Peraturan Perpajakan II
Direktorat Peraturan Perpajakan II mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PP II menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Peraturan Perpajakan II tampak pada Tabel 6.5.
Tabel 6.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Peraturan Perpajakan II DJP
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Direktur Peraturan Perpajakan II 1,454.00 1 1 0 0,96 B Baik
2 Subdirektorat Peraturan PPh Badan 44,443.00 28 27 -1 1,09 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Peraturan POT/PUT PPh dan PPh Orang Pribadi
27,157.00 17 16 -1 1,13 A Sangat Baik
4 Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional
59,654.00 41 21 -20 1,88 A Sangat Baik
5 Subdirektorat Bantuan Hukum 40,950.00 27 21 -6 1,29 A Sangat Baik6 Subdirektorat Harmonisasi Peraturan
Perpajakan27,426.00 19 16 -3 1,14 A Sangat Baik
JUMLAH 201,084.00 133 102 -31 1.31 A Sang Baikat
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Dit. Peraturan Perpajakan II memiliki beban kerja sebesar 201,084.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.31, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM Dit. Peraturan Perpajakan II sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.5 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai Dit. Peraturan Perpajakan II tidak tersebar secara merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional sedangkan Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan Subdirektorat lain pada Dit. Peraturan Perpajakan II. Namun demikian bukan berarti Subdirektorat yang beban kerjanya lebih rendah tidak mempunyai konstribusi dalam DJP. Hal ini kemungkinan disebabkan bahwa Tugas dan Fungsi Subdirektorat tersebut lebih rendah dari Subdirektorat yang lainnya.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja Dit. Peraturan Perpajakan II meningkat sebesar 22,038.00 OJ (201,085 –179,046) atau sebesar 5%.
Berdasarkan tabel 6.5, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Dit. Peraturan Perpajakan II adalah 133 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 102 pegawai, sehingga secara agregat Dit. Peraturan Perpajakan II memiliki kekurangan pegawai sebanyak 31 orang pegawai pada level staff/pelaksana. Kekurangan pegawai tersebar pada semua Subdirektorat pada Dit. Peraturan Perpajakan II. Subdirektorat yang kekurangan pegawai paling banyak adalah Subdirektorat Perjanjian dan
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 82
Kerjasama Perpajakan Internasional. Selanjutnya kekurangan staf yang cukup banyak ini kemungkinan disebabkan karena:
a. banyak melakukan pembahasan dan menerbitkan peraturan yang terkait dengan PPh Badan;
b. banyaknya kegiatan bantuan hukum dalam pendampingan pada sidang di pengadilan maupun di luar pengadilan;
c. melakukan perjanjian dengan negara lain terkait dengan kebijakan perpajakan, misalnya penghindaran pajak berganda.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, Dit. Peraturan Perpajakan II membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI (3 orang), DIII (12 orang) dan Sarjana (16 orang). Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan, administrasi dan konsultasi. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan
dan penagihan perpajakan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemeriksaan dan
penagihan perpajakan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan tampak pada Tabel 6.6.
Tabel 6.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Direktur Pemeriksaan dan Penagihan 1,454.00 1 1 0 0,96 B Baik
2 Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan 39,048.00 26 25 -1 1,04 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan
34,864.00 23 21 -2 1,10 A Sangat Baik
4 Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus
38,351.00 26 19 -7 1,34 A Sangat Baik
5 Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan
24,635.00 16 16 0 1,02 A Sangat Baik
6 Subdirektorat Penagihan 39,004.00 25 22 -3 1,18 A Sangat Baik
7 Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak 42,398.00 28 39 11 0,72 C Cukup
A Sangat BaikJUMLAH 219,754.00 145 143 -2 1.02
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 83
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 84
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Dit. Pemeriksaan dan Penagihan memiliki beban kerja sebesar 219,754.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.02, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM di Dit. Pemeriksaan dan Penagihan sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.6 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai Dit. Pemeriksaan dan Penagihan hampir tersebar secara merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa Pajak, sedangkan Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan Subdirektorat lain pada Dit. Pemeriksaan dan Penagihan. Namun demikian bukan berarti Subdirektorat yang beban kerjanya lebih rendah tidak bekerja.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 10,963 OJ (219,754– 208,790.97) atau 5%.
Berdasarkan tabel 6.6, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Dit. Pemeriksaan dan Penagihan adalah 145 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 143 pegawai, sehingga secara agregat Dit. Pemeriksaan dan Penagihan memiliki kekurangan pegawai sebanyak dua orang pegawai. Kekurangan pegawai tersebar pada beberapa Subdirektorat, antara lain: Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus, Subdirektorat Penagihan, Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan, dan Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan.
Selanjutnya apabila dilihat lebih lanjut pada tabel 6.6 maka akan terlihat bahwa kekurangan pegawai terdapat pada level staff/pelaksana (12 orang). Di lain sisi Fungsional Pemeriksa Pajak mengalami kelebihan pegawai sebanyak 11 orang. Hal ini kemungkinan disebabkan beban kerja fungsional belum seluruhnya di input dalam aplikasi ABK. Sedangkan kekurangan staf yang cukup banyak ini kemungkinan disebabkan karena:
a. Seksi Pemeriksaan Transaksi Perusahaan Grup disebabkan karena penyusunan analisis atas 70 perusahaan gup dalam rangka menyusun risk-based audit untuk masing-masing perusahaan grup yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penelitian;
b. Seksi Pemeriksaan Wajib Pajak Sektor Sumber Daya Alam terkait review laporan hasil pemeriksaan, review audit plan, koordinasi dengan direktorat lain dan instansi lain terkait pemeriksaan migas dan pemeriksaan batu baru;
c. Seksi Transfer Pricing dan Transaksi Khusus Lainnya terkait Pekerjaan rutin yang banyak seperti permintaan Technical Assistance atas pemeriksaan Transfer Pricing yang mencapai 20 kasus per minggu, adanya review TOPN, dan adanya permintaan Technical Assistance terkait proses MAP dan APA.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, Dit. Pemeriksaan dan Penagihan membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan serta administrasi. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
5. Direktorat Intelijen dan Penyidikan
Direktorat Intelijen dan Penyidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Intelijen dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang intelijen dan
penyidikan perpajakan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intelijen dan penyidikan
perpajakan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Intelijen dan Penyidikan tampak pada Tabel 6.7.
Tabel 6.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Intelijen dan Penyidikan DJP
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 85
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Direktur Intelijen dan Penyidikan 1,454.00 1 1 0 0,96 B Baik
2 Subdirektorat Intelijen Perpajakan 119,025.00 79 45 -34 1,76 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Rekayasa Keuangan 45,148.00 30 23 -7 1,30 A Sangat Baik4
Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan 33,876.00 22 17 -5 1,32 A Sangat Baik
5 Subdirektorat Penyidikan 27,785.00 18 17 -1 1,08 A Sangat Baik
6 Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak 84,392.00 56 56 0 1,00 B Baik
JUMLAH 311,680.00 206 159 -47 1.30 A Sang Baikat
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Direktorat Intelijen dan Penyidikan memiliki beban kerja yang meningkat jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun 2012 yaitu sebesar 311,680.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.30 yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa Direktorat Intelijen dan Penyidikan dengan pegawai yang ada dapat memanfaatkan waktu secara efektif.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 121,012.09 OJ (311,680.00 – 190,667.91) atau sebesar 163,47%. Salah satu penyebab peningkatan beban kerja pada Direktorat Intelijen dan Penyidikan ini dimungkinkan karena adanya kegiatan pengamatan/intelijen terhadap potensi wajib pajak dan gencarnya kegiatan pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh DJP. Secara rinci, beban kerja yang tinggi juga disebabkan hal-hal sebagai berikut:
a. banyaknya konsep LPPBP yang dikirimkan oleh fungsional pemeriksa buper dan merupakan rangkaian kerja dari fungsional pemeriksa buper;
b. Jadwal sidang yang tidak menentu dan kadang sering tertunda; dan
c. Jumlah proses penyidikan yang harus di evaluasi cukup besar.
Berdasarkan tabel 6.7 diatas juga dapat diketahui bahwa distribusi beban kerja antar Subdirektorat tidak merata, dimana Subdirektorat Intelijen Perpajakan mempunyai beban kerja yang paling tinggi dan Subdirektorat Penyidikan mempunyai beban kerja yang paling rendah. Selain itu, dari tabel di atas juga diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Direktorat Intelijen dan Penyidikan adalah 206 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 159 pegawai, sehingga secara agregat Direktorat Intelijen dan Penyidikan memiliki kekurangan pegawai sebanyak 47 orang pegawai. Kekurangan pegawai terdapat pada Subdirektorat Intelijen Perpajakan (34 orang), Subdirektorat Rekayasa Keuangan (7 orang), Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan (5 orang), dan Subdirektorat Penyidikan (1 orang).
Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada Direktorat Intelijen dan Penyidikan adalah: Diploma 1 (9 orang), Diploma III (20 orang), Sarjana/S1 (13 orang) dan Pascasarjana/S2 (5 orang). Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi (11 orang), bidang pengawasan (1 orang), bidang penegakan hukum (12 orang) dan bidang analisis dan perumusan kebijakan (23 orang).
6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas merumuskan sertamelaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ekstensifikasi
dan penilaian perpajakan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekstensifikasi dan
penilaian perpajakan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian tampak pada Tabel 6.8.
Tabel 6.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian DJP
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian 1,454.25 1 1 0 0,96 B Baik
2 Subdirektorat Ekstensifikasi 34,765.26 22 19 -3 1,21 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Pendataan 20,786.23 14 11 -3 1,25 A Sangat Baik4 Subdirektorat Penilaian I 21,073.42 15 13 -2 1,08 A Sangat Baik
5 Subdirektorat Penilaian II 26,419.51 17 16 -1 1,10 A Sangat Baik6 Jabatan Fungsional Penilai PBB 22,605.00 15 15 0 1,00 B Baik
JUMLAH 84 75 -9 1.12 Sang Baik127,103.67 A at
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 86
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 87
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian memiliki beban kerja sebesar 127,103.67 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.12, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM-nya Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.8 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian tersebar secara tidak merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Ekstensifikasi sedangkan Subdirektorat Pendataan mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan Subdirektorat lain pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing Subdirektorat sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 8,062.5 OJ (127,103.67– 119,041.17) atau sebesar 7%.
Berdasarkan tabel 6.8, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian adalah 84 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 75 pegawai, sehingga secara agregat Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian memiliki kekurangan pegawai sebanyak 9 orang pegawai. Kekurangan pegawai tersebut tersebar pada semua Subdirektorat yang terdapat pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII (6 orang) dan Sarjana (3 orang).
Kekurangan staf yang cukup banyak ini kemungkinan disebabkan karena beban kerja SOP KPF00-0006 yaitu Tata Cara Penyiapan Konsep Surat Tanggapan Atas Masalah Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Ekstensifikasi Dan Penilaian, terdapat 5 seksi yang SOP dengan beban kerja tertinggi adalah KPF00-0006 ini. Beberapa sebab yang mendasari beban kerjanya SOP ini sedemikian tinggi adalah :
a. Prosedur kerja yang terjadi cukup panjang dan melibatkan pihak internal dan eksternal baik dari subdit ekstensifikasi maupun Kanwil DJP dan KPP sehingga tingkat kendali penyelesaian pekerjaan tergantung juga pada pihak lain,
b. Pada sisi internal karena adanya peraturan yang menimbulkan multi tafsir sedangkan sisi eksternal salah satu penyebabnya adalah masa transisi pengalihan pengelolaan PBB P2 ke Pemerintah Daerah,
c. Diperlukan analisis atas data BPN agar dapat ditindaklanjuti oleh KPP/Kanwil dalam penggalian potensi,
d. Terdapat keperluan untuk pengawasan dan analisis data laporan dari KPP/Kanwil.
7. Direktorat Keberatan dan Banding
Direktorat Keberatan dan Banding mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keberatan dan banding. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keberatan dan banding. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keberatan dan
banding. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keberatan danbanding. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Keberatan dan Banding tampak pada Tabel 6.9.
Tabel 6.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Keberatan dan BandingDJP
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 88
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Direktur Keberatan dan Banding 1,923.00 1 1 0 1,28 A Sangat Baik2 Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan 49,190.00 33 28 -5 1,17 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Banding dan Gugatan I 86,430.00 58 43 -15 1,33 A Sangat Baik4 Subdirektorat Banding dan Gugatan II 58,182.00 38 34 -4 1,14 A Sangat Baik5 Subdirektorat Peninjauan Kembali dan
Evaluasi83,543.00 55 42 -13 1,32 A Sangat Baik
JUMLAH 279,268.00 185 148 -37 1.25 A Sang Baikat
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Direktorat Keberatan dan Banding memiliki beban kerja yang meningkat jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun 2012 yaitu sebesar 279,268.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.25 yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa Direktorat Keberatan dan Banding dengan pegawai yang ada dapat memaksimalkan pemanfaatan waktu secara efektif.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 98,698.36 OJ (279,268.00 – 180,569.71) atau sebesar 55 %. Salah satu penyebab peningkatan beban kerja pada Direktorat Keberatan dan Banding ini dimungkinkan karena banyaknya peninjauan kembali atas banding dan keberatan wajib pajak. Secara rinci, beban kerja yang tinggi juga disebabkan hal-hal sebagai berikut:
a. Loading pengajuan permohonan banding dan gugatan yang cenderung meningkat ke Pengadilan Pajak;
b. banyaknya putusan pengadilan yang harus diajukan peninjauan kembali. banyaknya memori peninjauan kembali dari wp yang harus dibuatkan kontra memori;
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 89
c. Jumlah putusan yang dievaluasi tahun 2012 adalah 2763 Putusan Pengadilan Pajak dan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengevaluasi per putusan adalah 2 hari. Beban kerja tersebut tidak sebanding dengan jumlah Penelaah Keberatan bertugas mengevaluasi putusan Pengadilan Pajak yang tersedia di Seksi Evaluasi Banding Gugatan dan Peninjauan Kembali.
Sesuai hasil analisis, kebutuhan pegawai pada Direktorat Keberatan dan Banding adalah 185 pegawai. Jika memperhatikan jumlah pegawai yang ada sejumlah 148 pegawai, maka unit yang bersangkutan masih kekurangan pegawai sebanyak 37 pegawai. Kekurangan pegawai terdapat pada level pelaksana dan penelaah keberatan. Kekurangan pegawai terbanyak adalah pada Subdirektorat banding dan Gugatan I (15 pegawai) serta Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi (13 pegawai).
Berdasarkan tabel 6.9 diatas juga dapat diketahui bahwa distribusi beban kerja antar Subdirektorat tidak merata, dimana Subdirektorat Banding dan Gugatan I mempunyai beban kerja yang paling tinggi dan Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan mempunyai beban kerja yang paling rendah.
Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada Direktorat Keberatan dan Banding adalah: Diploma 1 (2 orang), Diploma III (10 orang), Sarjana/S1 (15 orang). Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi (11 orang), bidang pengawasan (1 orang), bidang penegakan hukum (12 orang) dan bidang analisis dan perumusan kebijakan (23 orang).
8. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang potensi,
kepatuhan, dan penerimaan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi, kepatuhan, dan
penerimaan. e. pelaksanaan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan tampak pada Tabel 6.10.
Tabel 6.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
1,454.25 1 1 0 0,96 B Baik
2 Subdirektorat Potensi Perpajakan 50,209.03 33 28 -5 1,19 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Dampak Kebijakan 26,289.59 16 15 -1 1,16 A Sangat Baik4 Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan
Pemantauan30,105.74 19 18 -1 1,11 A Sangat Baik
5 Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan
33,172.45 22 19 -3 1,16 A Sangat Baik
JUMLAH 141,231.06 91 81 -10 1.16 A Sang Baikat
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan memiliki beban kerja sebesar 141,231.06 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.16, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A ( Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.10 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan tersebar secara tidak merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Potensi Perpajakan sedangkan Subdirektorat Dampak Kebijakan mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan Subdirektorat lain pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. Namun demikian bukan berarti Subdirektorat yang beban kerjanya lebih rendah tidak bekerja.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 27,687.47 OJ (141,231.06– 113,543.59) atau sebesar 24 %.
Berdasarkan tabel 6.10, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah 91 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 81 pegawai, sehingga secara agregat Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan memiliki kekurangan pegawai sebanyak 10 orang pegawai. Kekurangan pegawai tersebut tersebar pada semua Subdirektorat yang terdapat pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
Kekurangan pegawai terdapat pada level staff/pelaksana (10 orang). Kekurangan staf yang cukup banyak ini kemungkinan disebabkan karena:
a. Subdirektorat Potensi Perpajakan
Beban kerja terbanyak digunakan untuk pencarian dan analisis data, diperlukan sarana penunjang pencarian data, namun masih bisa ditangani secara optimal dengan pegawai yang ada.
b. Subdirektorat Dampak Kebijakan
Beban kerja terbanyak untuk pencarian dan pengolahan data, disamping itu ada pekerjaan ad hoc yang banyak menyita waktu, namun masih bisa ditangani secara optimal oleh pegawai yang ada.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 90
c. Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan Beban kerja terbanyak pada kegiatan analisis dan kegiatan ad hoc, namun masih bisa diselesaikan oleh sejumlah pegawai yang ada.
d. Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan Beban kerja terbanyak bersifat klerikal, namun masih bisa ditangani pegawai yang ada.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII (7 orang) dan Sarjana (3 orang). Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan, pengawasan serta administrasi.
9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan
masyarakat. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan
masyarakat. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan,
pelayanan dan hubungan masyarakat. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan, pelayanan
dan hubungan masyarakat. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tampak pada Tabel 6.11.
Tabel 6.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
1,810.82 1 1 0 1,20 A Sangat Baik
2 Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan 48,821.29 31 31 0 1,05 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Pelayanan Perpajakan 40,537.85 27 22 -5 1,22 A Sangat Baik4 Subdirektorat Hubungan Masyarakat
Perpajakan37,768.29 26 23 -3 1,09 A Sangat Baik
5 Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan 21,356.65 14 13 -1 1,09 A Sangat Baik
JUMLAH 150,294.90 99 90 -9 1.11 A Sang Baikat
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat memiliki beban kerja sebesar 150,294.90 orang jam dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.11, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A ( Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM di Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 91
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 92
Berdasarkan tabel 6.11 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat tidak tersebar secara merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan sedangkan Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan Subdirektorat lain pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mengalami penurunan beban kerja sebanyak 96,407.37 OJ (150,294.90– 246,702) atau sebesar 39%.
Berdasarkan tabel 6.11, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat adalah 99 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 90 pegawai, sehingga secara agregat Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat memiliki kekurangan pegawai sebanyak 9 orang pegawai.
Kekurangan pegawai tersebar pada beberapa Subdirektorat, antara lain: Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan dan Subdirektorat Pelayanan Perpajakan. kekurangan staf yang cukup banyak ini kemungkinan disebabkan karena pada tahun 2012 DJP sedang melakukan peningkatan pelayanan dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat khususnya wajib pajak.
Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan, administrasi dan konsultasi. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi
informasi perpajakan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi informasi
perpajakan. e. pelaksanaan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakantampak pada Tabel 6.12.
Tabel 6.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan DJP
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Direktur Teknologi Informasi Perpajakan 1.454,25 1 1 0 0,96 B Baik
2 Subdirektorat Pelayanan Operasional 110.300,65 73 54 -19 1,36 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Pendukung Operasional 49.417,78 33 32 -1 1,02 A Sangat Baik4 Subdirektorat Pemantauan Sistem dan
Infrastruktur62.940,99 43 42 -1 0,99 B Baik
5 Jabatan Fungsional Pranata Komputer 55.956,75 37 21 -16 1,77 A Sangat Baik
JUMLAH 280.070,42 187 150 -37 1,24 A Sanga Baikt
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan memiliki beban kerja sebesar 280,070.42 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.24, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dengan pegawai yang ada dapat memaksimalkan pemanfaatan waktu selama satu tahun.
Berdasarkan tabel 6.12 dapat diketahui bahwa beban kerja tidak tersebar secara merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Pelayanan Operasional sedangkan Fungsional Pranata Komputer pada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mempunyai beban kerja paling rendah.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 56,670.23 OJ (280,070.42 – 223,400.19) atau sebesar kurang lebih 25%. Beberapa penyebab peningkatan beban kerja pada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dimungkinkan karena hal-hal sebagai berikut.
a. Adanya migrasi dari sistem dari SIPMOD menjadi SIDJP yang dilakukan pda tahun 2012;
b. Adanya pemeliharaan infrastruktur IT DJP yang dikelola oleh Dit. TIP
Berdasarkan tabel 6.12, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan adalah 187 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 150 pegawai, sehingga secara agregat Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan memiliki kekurangan pegawai sebanyak 37 orang pegawai, yaitu pada level staff pelaksana (21 orang) dan fungsional pranata komputer (16 orang).
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII (31 orang) dan Sarjana/S1 (6 orang). Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan dan administrasi.
11. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 93
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA tampak pada Tabel 6.13.
Tabel 6.13 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA DJP
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Direktur Kepatuhan Internal dan
Transformasi Sumber Daya Aparatur1,923.00 1 1 0 1,28 A Sangat Baik
2 Subdirektorat Kepatuhan Internal 99,923.00 67 62 -5 1,07 A Sangat Baik3 Subdirektorat Investigasi Internal 79,576.00 53 53 0 1,00 B Baik4 Subdirektorat Transformasi Organisasi 32,181.00 21 21 0 1,02 A Sangat Baik5 Subdirektorat Pengembangan Manajemen
Kepagawaian 35,260.00 25 24 -1 0.97 B Baik
6 Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai 20,082.00 14 18 4 0,74 C Cukup
JUMLAH 268,945.00 181 179 -2 1.00 B Baik
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Dit. KITSDA memiliki beban kerja sebesar 268,945.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah B (Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa Dit.KITSDA dengan pegawai yang ada dapat memaksimalkan dalam hal pemanfaatan waktu.
Berdasarkan tabel 6.13 juga dapat diketahui bahwa beban kerja tidak tersebar secara merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Kepatuhan Internal sedangkan Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas mempunyai beban kerja paling rendah.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 43,769.17 OJ (268,945.00– 225,175.83) atau sebesar 19%. Beberapa penyebab peningkatan beban kerja pada Dit. KITSDA ini dimungkinkan karena hal-hal sebagai berikut.
a. Subdit Kepatuhan Internal
1) Subdit Kepatuhan Internal memiliki beban kerja cukup tinggi karena bertugas untuk merancang strategi, metode dan materi internalisasi. Sementara untuk kegiatan ini diperlukan kajian kajian yang komprehensip dengan melakukan evaluasi kegiatan serupa tahun sebelumnya, serta mengumpulkan bahan/informasi terkait strategi, metode dan materi internalisasi. Dalam proses ini juga diperlukan diskusi-diskusi yang melibatkan baik pihak internal seksi internalisasi maupun pihak eksternal.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 94
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 95
2) Subdirektorat Kepatuhan Internal memiliki beban kerja cukup tinggi terkait pemantauan pengendalian intern, penyusunan perangkat dan proposal pengujian. Untuk pemantauan PI disebabkan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap bulan. Untuk penyusunan perangkat dan proposal pengujian disebabkan perlunya pengumpulan informasi dan pembahasan yang mendalam sebelum pengujian dilakukan dan dituangkan dalam perangkat tersebut.
3) Banyaknya jenis penugasan yang bersifat adhoc di luar tugas dan fungsi, banyaknya undangan-undangan rapat juga menjadi faktor penyebab tingginya beban kerja.
b. Subdit Investigasi Internal
1) Subdirektorat Investigasi Internal memiliki beban kerja yang cukup tinggi disebabkan karena kegiatan investigasi, kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan, kegiatan pemenuhan permintaan asistensi pemeriksaan oleh atasan langsung atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil, dan atau atas kegiatan peer review atas hasil penelitian pendahuluan tim kepatuhan internal kanwil dan atau pemeriksaan atasan langsung/tim pemeriksa
2) Banyaknya jenis penugasan yang bersifat adhoc di luar tugas dan fungsi, banyaknya undangan-undangan rapat juga menjadi faktor penyebab tingginya beban kerja.
c. Subdirektorat Transformasi Organisasi
1) beban kerja yang cukup tinggi disebabkan karena adanya laporan permasalahan SOP dari instansi vertikal per semester yang dikelola melalui manajemen SOP. Jumlah masukan cukup banyak.
2) Selain itu karena ruang lingkup kegiatan evaluasi desain kelembagaan yang dievaluasi oleh seksi EIDK sangat tinggi, meliputi Kantor Pusat, Kanwil,dan KPP. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk mengolah data yang diperoleh dan menyajikannya dalam bentuk laporan.
3) Terlalu banyak pekerjaan rutin dan adhoc, serta jumlah sumber daya yang tidak memadai juga menjadi faktor penyebab tingginya beban kerja.
d. Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian
1) Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian memiliki beban kerja yang cukup tinggi disebabkan karena kegiatan evaluasi jabatan dimana jabatan yang dilakukan evaluasi sangat banyak.
2) Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian juga melakukan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi kinerja yang memerlukan pendekatan dan formulasi kebijakan yang komprehensif sehingga memerlukan dukungan penuh dari seluruh staf kami agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan
3) SOP terkait pengembangan pola mutasi membutuhkan keterampilan khusus dalam memformulasikan hasil pembahasan dengan pihak terkait dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sehingga beban kerjanya besar.
e. Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai
1) Perlunya diskusi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan kapasitas untuk level eselon 1 (seluruh DJP) merupakan pekerjaan yang cukup menyita dan memberi kontribusi beban kerja cukup tinggi.
2) Namun kegiatan-kegiatan Subdit KPKP banyak terbantu dengan otomatisasi pekerjaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
Berdasarkan tabel 6.13 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Dit. KITSDA adalah 181 pegawai. Dengan memperhatikan jumlah pegawai yang ada sejumlah 179 pegawai, maka secara agregat Dit. KITSDA memiliki kekurangan pegawai sebanyak dua orang pada level staff pelaksana. Kekurangan pegawai terdapat pada Subdit Kepatuhan Internal. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada Dit. KITSDA adalah Pascasarjana/S2 (dua orang). Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang bidang analisis dan perumusan kebijakan.
12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi
Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi tampak pada Tabel 6.14.
Tabel 6.14 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Direktur Transformasi Teknologi
Komunikasi dan Informasi 1.923,00 1 1 0 1,28 A Sangat Baik
2 Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi
60.300,00 40 39 -1 1,03 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras
34.961,00 24 24 0 0,97 B Baik
4 Subdirektorat Pengembangan Aplikasi 66.703,00 46 44 -2 1,01 A Sangat Baik5 Jabatan Fungsional Pranata Komputer 67.570,00 45 32 -13 1,40 A Sangat Baik
JUMLAH 231.457,00 156 140 -16 1,10 A Sang Baikat
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 96
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 97
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi memiliki beban kerja sebesar 231,457.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.1, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi dengan pegawai yang ada dapat memaksimalkan dalam hal pemanfaatan waktu .
Berdasarkan tabel 6.14 juga dapat diketahui bahwa beban kerja tidak tersebar secara merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Fungsional Pranata Komputer sedangkan Subdirektorat Perangkat Keras mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan Subdirektorat lain pada Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi. Namun demikian bukan berarti Subdirektorat yang beban kerjanya lebih rendah tidak bekerja. Hal ini kemungkinan disebbkan sebaran pegawainya paling sedikit dan Tugas dan Pokok dalam organisasi lebih sedikit dibandingkan dengan Subdirektorat lainnya.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi mengalami penurunan sebesar 9,569 jam (231,457 – 241,025) atau sebesar 4 %. Beberapa penyebab penurunan beban kerja pada Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi ini dimungkinkan karena sebagian besar pekerjaan sudah paperless sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian pekerjaan tersebut.
Berdasarkan tabel 6.14, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi adalah 156 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 140 pegawai, sehingga secara agregat Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi memiliki kekurangan pegawai sebanyak 16 orang pegawai. Kekurangan pegawai terdapat pada fungsional pranata komputer (13 orang), Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi (dua orang), dan Subdirektorat Pengembangan Aplikasi (satu orang).
Kekurangan fungsional yang cukup banyak ini kemungkinan disebabkan karena:
a. Sebagian pekerjaan fungsional pranata komputer dikerjakan oleh pelaksana. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah fungsional pranata komputer dan pelaksana yang memiliki kompetensi belum diangkat menjadi fungsional pranata komputer.
b. Pada tahun 2012, DJP sedang mengembangkan beberapa aplikasi seperti SIDJP dan approweb yang melibatkan fungsional pranata komputer.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII (16 orang). Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan serta administrasi.
13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis
Direktorat Transformasi Proses Bisnis mempunyai tugas merumuskan sertamelaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Transformasi Proses Bisnis menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi proses bisnis. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi proses bisnis. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang transformasi
proses bisnis. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi proses
bisnis. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Transformasi Proses Bisnis tampak pada Tabel 6.15.
Tabel 6.15 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Transformasi Proses Bisnis DJP
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 98
Berdasarkan tabel 6.15, Direktorat Transformasi Proses Bisnis mempunyai beban
kerja 174,864.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.03, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM di Direktorat Transformasi Proses Bisnis sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.15 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai Direktorat Transformasi Proses Bisnis tidak tersebar secara merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan sedangkan Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan Subdirektorat lain pada Direktorat Transformasi Proses Bisnis .
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka Direktorat Transformasi Proses Bisnis mengalami penurunan beban kerja sebanyak 3,712.22 OJ (174,864.00– 178,576.22) atau sebesar 2%.
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Direktur Transformasi Proses Bisnis 1,811.00 1 1 0 1,20 A Sangat Baik
2 Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan 44,960.00 29 29 0 1.03 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Pengembangan Pelayanan 28,638.00 18 20 2 0,95 B Baik
4 Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum
28,518.00 19 19 0 1,00 B Baik
5 Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian
31,033.00 21 19 -2 1,08 A Sangat Baik
6 Subdirektorat Manajemen Transformasi 39,904.00 26 25 -1 1,06 A Sangat Baik
JUMLAH 174,864.00 114 113 -1 1.03 A Sang Baikat
Berdasarkan tabel 6.15 dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Direktorat Transformasi Proses Bisnis adalah 114 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 113 pegawai, sehingga secara agregat Direktorat Transformasi Proses Bisnis memiliki kekurangan pegawai sebanyak satu orang pegawai. Apabila dilihat lebih lanjut pada tabel 6.15 maka akan terlihat bahwa kekurangan pegawai terdapat pada Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian (dua orang) dan Subdirektorat Manajemen Transformasi (satu orang). Di lain sisi Subdirektorat Pengembangan Pelayanan mengalami kelebihan pegawai sebanyak dua orang. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan.
14. Tenaga Pengkaji
Berdasarkan KMK Nomor 218/KMK.01/2003 terdapat empat Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, dan Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.
Tenaga Pengkaji mempunyai tugas mengkaji dan menelaah masalah-masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, dan pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional berdasarkan keahlian.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing Tenaga Pengkaji pada Direktorat Jenderal Pajak tampak pada Tabel 6.16.
Tabel 6.16 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga PengkajiDJP
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan
Intensifikasi Pajak910.33 1 1 0 0.60 D Sedang
2 Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan
1,178.25 1 1 0 0.78 C Cukup
3 Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia
834.30 1 1 0 0.55 D Sedang
4 Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
1,052.59 1 1 0 0.70 C Cukup
JUMLAH 3,975.47 4 4 0 0.66 D Sedang
Dari hasil rekapitulasi beban kerja Tenaga Pengkaji diperoleh hasil pengukuran ABK yang beragam. Beban kerja terbesar ada pada Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan dan yang terendah adalah pada Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM. Nilai EU berkisar mulai dari 0,55 sampai dengan 0,78, sedangkan secara agregat skor EU untuk Tenaga Pengkaji adalah sebesar 0,66 yang berarti Sedang. Dari data ABK tersebut, diperoleh informasi bahwa jumlah Tenaga Pengkaji yang dibutuhkan adalah sebanyak empat orang.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 99
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 100
15. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak. b. pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan. c. bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan
teknis komputer. d. pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan. e. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan dan pemberian bantuan hukum. f. bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi
penyidikan. g. bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat. h. bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan.
i. bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
j. pelaksanaan administrasi kantor.
Sedangkan Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak. b. pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan. c. bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan
teknis komputer. d. pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan. e. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta
bimbingan pendataan dan penilaian. f. bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi
penyidikan. g. bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat. h. bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan.
i. bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
j. bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta BPHTB. k. pelaksanaan administrasi kantor.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 101
Sementara tugas KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan
penyajian informasi perpajakan. b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan
Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. d. penyuluhan perpajakan. e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. f. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. g. pelaksanaan pemeriksaan pajak. h. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. i. pelaksanaan konsultasi perpajakan. j. pelaksanaan intensifikasi. k. pembetulan ketetapan pajak. l. pelaksanaan administrasi kantor.
Sedangkan KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan,
penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan
Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. d. penyuluhan perpajakan. e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. f. pelaksanaan ekstensifikasi. g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. h. pelaksanaan pemeriksaan pajak. i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. j. pelaksanaan konsultasi perpajakan. k. pelaksanaan intensifikasi. l. pembetulan ketetapan pajak. m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta BPHTB. n. pelaksanaan administrasi kantor.
Untuk lebih memahami ABK di masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah pada Direktorat Jenderal Pajak, berikut akan dijelaskan masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah pada Direktorat Jenderal Pajak tersebut.
a. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Aceh
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh tampak pada Tabel 6.17.
Tabel 6.17 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Aceh
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Aceh 126,183.00 84 77 -7 1.09 A Sangat Baik
2 KPP Pratama Banda Aceh 198,451.00 133 90 -43 1.46 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Bireuen 89,022.00 57 52 -5 1.14 A Sangat Baik4 KPP Pratama Langsa 105,759.00 68 67 -1 1.05 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Lhokseumawe 100,254.00 68 66 -2 1.01 A Sangat Baik6 KPP Pratama Meulaboh 122,426.00 80 51 -29 1.59 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Subulussalam 69,299.00 46 48 2 0.96 B Baik8 KPP Pratama Tapak Tuan 84,174.00 57 46 -11 1.21 A Sangat Baik
JUMLAH 895,568.00 593 497 -96 1.20 A Sang Baikat
Berdasarkan tabel diatas, instansi vertikal di lingkungan kanwil DJP Aceh mempunyai beban kerja 895,568.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas unit 1.20 dan prestasi unit dengan kriteria A (Sangat Baik). Sesuai dengan hasil analisis, kebutuhan pegawai pada Kanwil DJP Aceh adalah 593 orang pegawai. Jika memperhatikan jumlah pegawai yang ada sejumlah 497 pegawai, maka secara agregat instansi vertikal di lingkungan kanwil DJP Aceh memiliki kekurangan pegawai sebanyak 96 orang di level staff (pelaksana, account representative, dan fungsional pemeriksa pajak) dan tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP. Kekurangan pegawai terdapat pada Kanwil DJP Aceh sebanyak 7 orang, KPP Pratama Banda Aceh sebanyak 43 orang, KPP Pratama Bireuen sebanyak 5 orang, KPP Pratama Langsa sebanyak 1 orang, KPP Pratama Lhokseumawe sebanyak 2 orang, KPP Pratama Meulaboh sebanyak 29 orang, KPP Pratama Subulussalam sebanyak 2 orang, dan KPP Pratama Tapak Tuan sebanyak 11 orang. Apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Aceh mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 94,986.00 OJ (895,568.00– 800,582.00) atau sebesar 12%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Aceh membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan tambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 102
b. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I tampak pada Tabel 6.18.
Tabel 6.18 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 103
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Sumatera Utara I 131,149.00 89 91 2 0.96 B Baik
2 KPP Madya Medan 165,364.00 109 105 -4 1.05 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Binjai 110,113.00 73 70 -3 1.04 A Sangat Baik4 KPP Pratama Lubuk Pakam 126,327.00 84 77 -7 1.09 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Medan Barat 128,432.00 84 74 -10 1.15 A Sangat Baik6 KPP Pratama Medan Belawan 126,690.00 84 79 -5 1.06 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Medan Kota 142,720.00 95 81 -14 1.17 A Sangat Baik8 KPP Pratama Medan Petisah 133,023.00 91 81 -10 1.09 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Medan Polonia 158,316.00 106 97 -9 1.08 A Sangat Baik10 KPP Pratama Medan Timur 144,497.00 95 80 -15 1.20 A Sangat Baik
JUMLAH 1,366,631.00 910 835 -75 1.09 A Sanga Baikt
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara I memiliki beban kerja sebesar 1,366,631.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.09, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara I sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.18 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Madya Medan sedangkan KPP Pratama Binjai mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara I. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara I mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 111,850 OJ (1,366,631.00– 1,254,782.00) atau sebesar 9%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel 6.18 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara adalah 910 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 835 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Sumatra Utara I masih kekurangan pegawai sebanyak 75 orang pada level staff (pelaksana, account representative, dan fungsional pemeriksa pajak) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Kota dan KPP Pratama Medan Barat. Salah satu solusi
yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara I membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah D III. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi.
c. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II tampak pada Tabel 6.19.
Tabel 6.19 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Sumatera Utara II 153,955.00 100 87 -13 1.17 A Sangat Baik
2 KPP Pratama Balige 99,139.00 66 54 -12 1.22 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Kabanjahe 103,320.00 67 57 -10 1.20 A Sangat Baik4 KPP Pratama Kisaran 128,519.00 85 63 -22 1.35 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Padang Sidempuan 108,311.00 72 57 -15 1.26 A Sangat Baik6 KPP Pratama Pematang Siantar 122,168.00 79 68 -11 1.19 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Rantau Prapat 111,393.00 75 60 -15 1.23 A Sangat Baik8 KPP Pratama Sibolga 114,656.00 77 60 -17 1.27 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Tebing Tinggi 109,651.00 72 63 -9 1.15 A Sangat Baik
JUMLAH 1,051,112.00 693 569 -124 1.23 A Sang Baikat
Berdasarkan tabel diatas, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara II mempunyai beban kerja 1,051,112.00 orang jam (OJ) dengan efektifitas unit 1.23 dan prestasi unit dengan kriteria A (Sangat Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa Kanwil DJP Sumatra Utara II dapat memaksimalkan jam kerja dengan pegawai yang ada.
Dari hasil analisis juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tidak tersebar secara merata pada setiap KPP di lingkungan Kanwil ini. Kanwil mempunyai beban kerja tertinggi sedangkan KPP Pratama Balige mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Sumut II. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP berperan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara II mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 113,497.00 OJ (1,051,113 – 937,616) atau sebesar 12 %. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel 6.19, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara II adalah 693 pegawai, sedangkan jumlah
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 104
pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 569 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Sumatra Utara II masih kekurangan pegawai sebanyak 124 orang pegawai pada level staff (pelaksana, account representative dan fungsional pemeriksa pajak) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP. Kekurangan pegawai tersebar secara merata pada unit kerja di wilayah Kanwil DJP Sumatra Utara II. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Kisaran dan Sibolga. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara II membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi.
d. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riautampak pada Tabel 6.20.
Tabel 6.20 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau 153,060.00 102 90 -12 1.13 A Sangat Baik
2 KPP Madya Batam 193,360.00 129 93 -36 1.38 A Sangat Baik
3 KPP Madya Pekanbaru 150,619.00 99 92 -7 1.09 A Sangat Baik4 KPP Pratama Bangkinang 92,586.00 61 56 -5 1.10 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Batam 163,743.00 109 93 -16 1.17 A Sangat Baik6 KPP Pratama Bengkalis 98,370.00 65 61 -4 1.07 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Bintan 69,217.00 47 56 9 0.82 C Cukup8 KPP Pratama Dumai 112,292.00 75 56 -19 1.33 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Pangkalan Kerinci 113,273.00 76 61 -15 1.23 A Sangat Baik10 KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 137,701.00 91 70 -21 1.31 A Sangat Baik
11 KPP Pratama Pekanbaru Tampan 122,604.00 82 70 -12 1.16 A Sangat Baik12 KPP Pratama Rengat 132,062.00 86 53 -33 1.65 A Sangat Baik
13 KPP Pratama Tanjung Balai Karimun 93,234.00 62 50 -12 1.24 A Sangat Baik14 KPP Pratama Tanjung Pinang 110,342.00 72 59 -13 1.24 A Sangat Baik
JUMLAH 1,742,463.00 1,156 960 -196 1.20 A Sang Baikat
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau memiliki beban kerja sebesar 1,742,463.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.2, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.20 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Madya Batam sedangkan KPP Pratama Bangkinang mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 105
Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 269,529 OJ (1,742,463.00– 1,472,943.00) atau sebesar 18%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel 6.20 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau adalah 1,156 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 960 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Kanwil Riau dan Kepulauan Riau masih kekurangan pegawai sebanyak 196 orang pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Madya Batam dan KPP Rengat. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi.
e. Instansi Vertikal di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi tampak pada Tabel 6.21.
Tabel 6.21 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 153,448.00 105 81 -24 1.26 A Sangat Baik
2 KPP Pratama Bangko 115,612.00 78 51 -27 1.50 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Bukittinggi 122,697.00 83 67 -16 1.22 A Sangat Baik4 KPP Pratama Jambi 128,276.00 86 87 1 0.98 B Baik
5 KPP Pratama Kuala Tungkal 88,971.00 58 57 -1 1.04 A Sangat Baik6 KPP Pratama Muara Bungo 75,331.00 53 60 7 0.83 C Cukup
7 KPP Pratama Padang 160,669.00 105 96 -9 1.11 A Sangat Baik8 KPP Pratama Payakumbuh 85,601.00 57 51 -6 1.11 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Solok 100,295.00 65 57 -8 1.17 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 1,030,900.00 690 607 -83 1.13
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 106
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 107
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi memiliki beban kerja sebesar 1,030,900.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.13, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil ini sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.21 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP.Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Padang sedangkan KPP Pratama Muara Bungo mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 143,586.31 jam (1,030,900.00 – 887,313.69) atau sebesar 16%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif dari Kantor Pusat DJP seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel 6.21 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi adalah 690 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 607 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi masih kekurangan pegawai sebanyak 83 orang di level staff (pelaksana dan account representative)yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Kekurangan pegawai hampir tersebar pada masing-masing KPP. Apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Pada Kanwil ini terdapat 2 KPP yang kelebihan pegawai, yaitu KPP PratamaMuara Bungo (7 orang) dan KPP Pratama Jambi (1 orang). Sedangkan kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama bangko dan Kanwil Sumatera Barat dan Jambi.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi.
f. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tampak pada Tabel 6.22.
Tabel 6.22 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Sumatera Selatan dan
Kepulauan Bangka Belitung164,797.00 105 91 -14 1.20 A Sangat Baik
2 KPP Madya Palembang 179,557.00 119 94 -25 1.27 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Bangka 146,215.00 98 75 -23 1.29 A Sangat Baik4 KPP Pratama Baturaja 102,545.00 69 64 -5 1.06 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Kayu Agung 90,685.00 60 59 -1 1.02 A Sangat Baik6 KPP Pratama Lahat 87,630.00 61 55 -6 1.06 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Lubuk Linggau 65,456.00 43 58 15 0.75 C Cukup8 KPP Pratama Palembang Ilir Barat 127,103.00 84 76 -8 1.11 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Palembang Ilir Timur 125,105.00 84 78 -6 1.06 A Sangat Baik10 KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 102,622.00 66 54 -12 1.26 A Sangat Baik
11 KPP Pratama Pangkal Pinang 110,113.00 74 55 -19 1.33 A Sangat Baik12 KPP Pratama Prabumulih 120,040.00 81 63 -18 1.26 A Sangat Baik
13 KPP Pratama Sekayu 111,929.00 75 61 -14 1.22 A Sangat Baik14 KPP Pratama Tanjung Pandan 93,313.00 62 54 -8 1.15 A Sangat Baik
JUMLAH 1,627,110.00 1,081 937 -144 1.15 A Sang Baikat
Dari hasil perhitungan pada tabel 6.22 unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki beban kerja sebesar 1,627,110.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.15, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.22 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Madya Palembang sedangkan KPP Pratama Lubuk Linggau mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 169,528.00 OJ (1,627,110.00– 1,457,582.00) atau sebesar 12%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel 6.22 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung adalah 1,081 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 937 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung masih kekurangan pegawai sebanyak 144 orang di level staff (pelaksana dan account representative) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Madya Palembang dan KPP Pratama Bangka.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 108
Apabila di lihat lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi.
g. Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitunganABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung tampak pada Tabel 6.23.
Tabel 6.23 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di lingkungan Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 166,334.00 110 94 -16 1.17 A Sangat Baik
2 KPP Pratama Argamakmur 68,766.00 46 54 8 0.85 C Cukup
3 KPP Pratama Bengkulu 132,532.00 88 63 -25 1.40 A Sangat Baik4 KPP Pratama Curup 82,375.00 54 49 -5 1.12 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Kedaton 105,149.00 69 61 -8 1.14 A Sangat Baik6 KPP Pratama Kotabumi 117,031.00 77 61 -16 1.27 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Metro 116,831.00 76 68 -8 1.14 A Sangat Baik8 KPP Pratama Natar 116,252.00 77 68 -9 1.13 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Tanjung Karang 136,329.00 90 77 -13 1.17 A Sangat Baik10 KPP Pratama Teluk Betung 123,745.00 83 72 -11 1.14 A Sangat Baik
JUMLAH 1,165,344.00 770 667 -103 0.90 B Baik
Berdasarkan tabel 6.23 terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung adalah 1,165,344.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,16 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik).
Selain itu, beban kerja pada Kanwil ini tidak terdistribusi secara merata pada KPP yang ada di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Beban kerja tertinggi adalah pada unit Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung itu sendiri sedangkan KPP Argamakmur mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 243,839.00 OJ (1,165,344.00 - 921,504.00) atau sebesar 26%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 109
Berdasarkan tabel 6.23 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung adalah 770 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 667 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP ini masih kekurangan pegawai sebanyak 103 orang di level staff (pelaksana dan account representative) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Bengkulu. Apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. KPP yang mengalami kelebihan pegawai adalah KPP Argamakmur (8 pegawai).
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi.
h. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat tampak pada Tabel 6.24
Tabel 6.24 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Jakarta Pusat 256,796.00 171 114 -57 1.49 A Sangat Baik
2 KPP Madya Jakarta Pusat 192,763.00 126 113 -13 1.13 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih 138,524.00 92 79 -13 1.16 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Jakarta Gambir Dua 143,765.00 97 81 -16 1.18 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Jakarta Gambir Empat 126,845.00 85 75 -10 1.12 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Jakarta Gambir Satu 123,490.00 82 78 -4 1.05 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga 136,138.00 91 79 -12 1.14 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Jakarta Kemayoran 139,463.00 93 87 -6 1.06 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Jakarta Menteng Dua 123,857.00 83 75 -8 1.10 A Sangat Baik
10 KPP Pratama Jakarta Menteng Satu 123,259.00 83 75 -8 1.09 A Sangat Baik
11 KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga 104,561.00 70 74 4 0.94 B Baik
12 KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua 144,298.00 96 73 -23 1.31 A Sangat Baik
13 KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu 133,376.00 87 79 -8 1.12 A Sangat Baik
14 KPP Pratama Jakarta Senen 130,753.00 86 80 -6 1.08 A Sangat Baik
15 KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua 142,064.00 95 79 -16 1.19 A Sangat Baik
16 KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu 148,524.00 99 79 -20 1.25 A Sangat Baik
17 KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga 146,793.00 96 78 -18 1.25 A Sangat Baik
JUMLAH 2,455,269.00 1,632 1,398 -234 1.17 A Sanga Baikt
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat memiliki beban kerja sebesar 2,455,269.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.17, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 110
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 111
Berdasarkan tabel 6.24 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP). Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Madya Jakarta Pusat sedangkan KPP Pratama Menteng Tiga mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil Jakarta Pusat. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 267,318.00 OJ (2,455,269.00–2,187,951.00) atau sebesar 12%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel 6.24 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat adalah 1,632 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 1,398 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Jakarta Pusat masih kekurangan pegawai sebanyak 234 orang di level staff (pelaksana, jurusita, dan account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP.
Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada unit kerja Kanwil. Hal ini kemungkinan disebabkan karena Kanwil DJP Jakarta Pusat harus melakukan koordinasi dan bimbingan kepada KPP di wilayah kerjanya dalam rangka untuk mengamankan penerimaan tahun 2012. Apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Jakarta Pusat membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi serta penegakan hukum.
i. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat tampak pada Tabel 6.25.
Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Jakarta Barat adalah 1,809,079.00 orang jam dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,13 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Tabel 6.25 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Jakarta Barat 180,985.00 122 110 -12 1.09 A Sangat Baik
2 KPP Madya Jakarta Barat 177,085.00 117 112 -5 1.05 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Jakarta Cengkareng 138,787.00 92 81 -11 1.14 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan 153,757.00 102 91 -11 1.12 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Jakarta Kalideres 138,425.00 92 81 -11 1.13 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua 151,923.00 99 82 -17 1.23 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu 132,475.00 88 80 -8 1.10 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Jakarta Kembangan 142,502.00 95 87 -8 1.09 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Jakarta Palmerah 145,538.00 96 86 -10 1.12 A Sangat Baik
10 KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua 116,866.00 78 83 5 0.93 B Baik
11 KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu 175,376.00 116 87 -29 1.34 A Sangat Baik
12 KPP Pratama Jakarta Tambora 155,360.00 101 87 -14 1.18 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 1,809,079.00 1,198 1,067 -131 1.13
Selain itu, beban kerja pada Kanwil ini tidak terdistribusi secara merata pada KPP yang ada di wilayah Kanwil DJP Jakarta Barat. Beban kerja tertinggi adalah pada unit Kanwil DJP Jakarta Barat itu sendiri sedangkan KPP Pratama Kebon Jeruk Satu mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 134,586.19 jam (1,809,079.00 - 1,674,492.81) atau sebesar 8%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel 6.25 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat adalah 1,198 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 1,067 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Jakarta Barat ini masih kekurangan pegawai sebanyak 131 orang pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Tamansari Satu.
Selanjutnya apabila di lihat lebih lanjut akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Dari perhitungan tersebut, hampir KPP yang berada di Kanwil DJP Jakarta Barat mengalami kekurangan sebanyak 5 s.d 29 pegawai, hanya KPP Pratama Tamansari Dua yang kelebihan pegawai sebanyak 2 orang.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 112
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi.
j. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan tampak pada Tabel 6.26.
Tabel 6.26 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Jakarta Selatan 176,136.00 118 113 -5 1.03 A Sangat Baik
2 KPP Madya Jakarta Selatan 183,520.00 120 111 -9 1.10 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Jakarta Cilandak 138,546.00 91 100 9 0.92 B Baik
4 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua 110,533.00 73 84 11 0.87 C Cukup
5 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu 145,264.00 96 95 -1 1.01 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga 144,420.00 94 91 -3 1.05 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama 222,222.00 148 97 -51 1.52 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan 154,397.00 101 85 -16 1.21 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Jakarta Pancoran 149,563.00 99 92 -7 1.08 A Sangat Baik
10 KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu 188,272.00 126 101 -25 1.24 A Sangat Baik
11 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua 217,881.00 145 91 -54 1.59 A Sangat Baik
12 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu 103,015.00 68 84 16 0.81 C Cukup
13 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga 174,089.00 114 98 -16 1.18 A Sangat Baik
14 KPP Pratama Jakarta Tebet 155,262.00 102 94 -8 1.10 A Sangat Baik
JUMLAH 2,263,120.00 1,495 1,336 -159 1.12 A Sanga Baikt
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa beban kerja Kanwil Jakarta Selatan adalah 2,263,120 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,12 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Selain itu, beban kerja pada Kanwil ini tidak terdistribusi secara merata pada KPP yang ada di wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan. Beban kerja tertinggi adalah pada KPP Pratama Kebayoran Lama sedangkan KPP Pratama Setiabudi Satu mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan mengalami penurunan beban kerja sebanyak 16,954.00 OJ (2,280,074.00 - 2,263,120.00) atau sebesar 1%. Penurunan beban kerja tersebut kemungkinan disebabkan beberapa seksi/pejabat eselon IV belum melakukan review/approval isian beban kerjanya.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 113
Berdasarkan tabel 6.26 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan adalah 1,495 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 1,336 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP ini masih kekurangan pegawai sebanyak 160 orang di level staff (pelaksana dan account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil itu sendiri. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Setiabudi Dua dan KPP Pratama Kebayoran Lama.
Selanjutnya apabila di lihat lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Dari perhitungan tersebut, hampir KPP yang berada di Kanwil DJP Jakarta selatan mengalami kekurangan pegawai 1 s.d 54 pegawai.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi.
k. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur tampak pada Tabel 6.27.
Tabel 6.27 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Jakarta Timur 203,639.00 132 114 -18 1.19 A Sangat Baik
2 KPP Madya Jakarta Timur 170,432.00 114 108 -6 1.05 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Jakarta Cakung Dua 120,360.00 81 83 2 0.96 B Baik
4 KPP Pratama Jakarta Cakung Satu 131,409.00 87 85 -2 1.03 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Jakarta Duren Sawit 172,504.00 113 91 -22 1.26 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Jakarta Jatinegara 143,187.00 94 87 -7 1.09 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Jakarta Kramat Jati 141,447.00 94 89 -5 1.05 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Jakarta Matraman 134,200.00 89 86 -3 1.04 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo 175,507.00 116 97 -19 1.20 A Sangat Baik
10 KPP Pratama Jakarta Pulogadung 210,202.00 140 92 -48 1.52 A Sangat Baik
JUMLAH 1,602,887.00 1,060 932 -128 1.14 A Sang Baikat
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Jakarta Timur adalah 1,602,887.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,14 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Selain itu, beban kerja pada Kanwil ini tidak terdistribusi secara merata pada KPP yang ada di wilayah Kanwil DJP Jakarta Timur. Beban kerja tertinggi adalah pada KPP Pratama Pulogadung sedangkan KPP Pratama Cakung Dua mempunyai beban kerja paling
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 114
rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 171,819.00 OJ (1,602,887.00–1,431,067.00) atau sebesar 12%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel 6.27, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur adalah 1,060 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 932 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil ini masihkekurangan pegawai sebanyak 128 orang pegawai di level staff (account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil ini. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Pulogadung. Apabila dilihat lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. KPP yang mengalami kelebihan pegawai adalah KPP Pratama Cakung Dua (2 pegawai)
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi.
l. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara tampak pada Tabel 6.28.
Tabel 6.28 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Jakarta Utara 177,291.00 118 111 -7 1.06 A Sangat Baik
2 KPP Madya Jakarta Utara 175,484.00 118 111 -7 1.05 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading 145,308.00 96 86 -10 1.12 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Jakarta Koja 142,165.00 95 84 -11 1.12 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Jakarta Pademangan 161,781.00 107 90 -17 1.19 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Jakarta Penjaringan 152,551.00 101 88 -13 1.15 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Jakarta Pluit 160,470.00 106 86 -20 1.24 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Jakarta Sunter 169,530.00 114 90 -24 1.25 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok 135,263.00 89 83 -6 1.08 A Sangat Baik
JUMLAH 1,419,843.00 944 829 -115 1.14 A Sangat Baik
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 115
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 116
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Jakarta Utara 1,419,843.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,14 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Selain itu, beban kerja pada Kanwil ini tidak terdistribusi secara merata pada KPP yang ada di wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara. Beban kerja tertinggi adalah pada unit Kanwil DJP Jakarta Utara itu sendiri sedangkan KPP Pratama Tanjung Priok Satu mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 414,995.29 OJ (1,419,843.00 - 1,004,847.71) atau sebesar 41 %. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan pada tahun sebelumnya unit kerja dilingkungan Kanwil ini belum menginput data beban kerja secara maksimal dan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Sesuai dengan perhitungan analisis beban kerja, kebutuhan pegawai pada Kanwil ini adalah 944 pegawai. Jika memperhatikan jumlah pegawai yang ada sejumlah 829 pegawai, maka secara agregat unit yang bersangkutan kekurangan 115 pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil ini. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Jakarta Sunter. Selanjutnya apabila di lihat lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Dari perhitungan tersebut, seluruh KPP yang berada di Kanwil DJP Jakarta Utara mengalami kekurangan pegawai 6 s.d 24 pegawai.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Prioritas bidang yang membutuhkan tambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi.
m. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus tampak pada Tabel 6.29.
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus memiliki beban kerja sebesar 1,994,232.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.16, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Tabel 6.29 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Jakarta Khusus 237,500.00 159 126 -33 1.25 A Sangat Baik
2 KPP Badan dan Orang Asing 164,324.00 108 87 -21 1.25 A Sangat Baik
3 KPP Minyak dan Gas Bumi 210,682.00 139 123 -16 1.14 A Sangat Baik
4 KPP Penanaman Modal Asing Dua 213,274.00 141 123 -18 1.15 A Sangat Baik
5 KPP Penanaman Modal Asing Empat 210,920.00 140 116 -24 1.21 A Sangat Baik
6 KPP Penanaman Modal Asing Enam 181,267.00 120 110 -10 1.09 A Sangat Baik
7 KPP Penanaman Modal Asing Lima 185,091.00 123 108 -15 1.14 A Sangat Baik
8 KPP Penanaman Modal Asing Satu 207,222.00 139 123 -16 1.12 A Sangat Baik
9 KPP Penanaman Modal Asing Tiga 190,454.00 125 113 -12 1.12 A Sangat Baik
10 KPP Perusahaan Masuk Bursa 193,499.00 127 107 -20 1.20 A Sangat Baik
JUMLAH 1,994,233.00 1,321 1,136 -185 1.16 A Sanga Baikt
Berdasarkan tabel 6.29 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah unit Kanwil DJP Jakarta Khusus itu sendiri sedangkan KPP Badora mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil Jakarta Khusus. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 292,335.64 OJ (1,994,233.00–1,701,897.36) atau sebesar 17%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberpa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel 6.29, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus adalah 1,321 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 1,136 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Jakarta Khusus masih kekurangan pegawai sebanyak 185 pegawai di level staff (pelaksana, jurusita, dan account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil ini. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada unit kerja Kanwil DJP Jakarta Khusus. Hal ini kemungkinan disebabkan karena Kanwil DJP Jakarta Khusus harus melakukan koordinasi dan bimbingan kepada KPP di wilayah kerjanya dalam rangka mengamankan penerimaan tahun 2012.
Selain itu, apabila di lihat lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Jakarta Khusus membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi serta penegakan hukum.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 117
n. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar tampak pada Tabel 6.30.
Tabel 6.30 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 182,386.00 122 103 -19 1.18 A Sangat Baik
2 KPP Wajib Pajak Besar Dua 162,353.00 108 127 19 0.85 C Cukup
3 KPP Wajib Pajak Besar Empat 228,960.00 152 118 -34 1.29 A Sangat Baik
4 KPP Wajib Pajak Besar Satu 238,481.00 158 135 -23 1.17 A Sangat Baik
5 KPP Wajib Pajak Besar Tiga 199,334.00 132 124 -8 1.07 A Sangat Baik
JUMLAH 1,011,514.00 672 607 -65 1.11 A Sanga Baikt
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Wajib Pajak Besar pada periode pengukuran ABK adalah 1,011,514.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,11 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.30 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Wajib Pajak Besar Satu sedangkan KPP Wajib Pajak Besar Dua mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 129,522.00 OJ (1,011,514.00– 881,992.00) atau sebesar 15%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel 6.30 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar adalah 672 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 607 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Wajib Pajak Besar masih kekurangan pegawai sebanyak 65 pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil ini. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada unit kerja KPP Wajib Pajak Besar Empat. Di lain sisi KPP Wajib Pajak Besar Dua mengalami kelebihan pegawai 19 orang. Kelebihan pegawai ini disebabkan karena sebagian besar fungsional pemeriksa pada KPP tersebut belum menginput beban kerjanya dalam aplikasi.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 118
Selanjutnya apabila di lihat lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Jakarta WP Besar membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi.
o. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten tampak pada Tabel 6.31.
Berdasarkan Tabel 6.31, beban kerja instansi vertikal di lingkungan kanwil DJP Banten adalah 1,385,332.85 orang jam dengan tingkat efisiensi unit 1.05 dan prestasi kerja berkategori A (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan beban kerja pada perhitungan ABK tahun sebelumnya maka instansi vertikal di lingkungan kanwil DJP Banten mengalami kenaikan sebesar 284,646.55 orang jam(1,385,332.85 – 1,100,686.3). Dengan melihat Efektivitas Unit (EU) > 1, dapat diartikan bahwa dengan pegawai yang ada, instansi vertikal di lingkungan kanwil DJP Banten dapat memanfaatkan jam kerja secara maksimal.
Tabel 6.31 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Banten 149,924.00 98 95 -3 1.05 A Sangat Baik
2 KPP Madya Tangerang 162,121.00 107 103 -4 1.04 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Cilegon 131,504.00 87 70 -17 1.25 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Kosambi 129,653.00 86 71 -15 1.21 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Pandeglang 104,509.00 70 64 -6 1.08 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Serang 182,072.00 121 84 -37 1.44 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Serpong 200,861.00 132 101 -31 1.32 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Tangerang Barat 178,282.00 118 103 -15 1.15 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Tangerang Timur 192,362.00 127 89 -38 1.43 A Sangat Baik
10 KPP Pratama Tigaraksa 215,567.00 142 95 -47 1.51 A Sangat Baik
JUMLAH 1,646,855.00 1,088 875 -213 1.25 A Sang Baikat
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Banten adalah 1,646,855.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,25 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Banten sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Selain itu, beban kerja pada Kanwil ini terdistribusi secara tidak merata pada KPP yang ada di wilayah Kanwil DJP Banten. Beban kerja tertinggi adalah pada KPP Pratama Tigaraksa sedangkan KPP Pratama Pandeglang mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 119
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 120
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Banten mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 261,522.15 OJ (1,646,855.00 – 1,385,332.85) atau sebesar 19%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Sesuai dengan perhitungan analisis beban kerja, kebutuhan pegawai pada Kanwil ini adalah 1,088 pegawai. Jika memperhatikan jumlah pegawai yang ada sejumlah 875 pegawai, maka secara agregat unit yang bersangkutan kekurangan 213 pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil DJP ini. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Tigaraksa.
Selanjutnya apabila diteliti lebih lanjut pada FP3 maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Dari perhitungan tersebut, seluruh KPP yang berada di Kanwil DJP Banten mengalami kekurangan pegawai 3 s.d 47 pegawai.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Banten membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi.
p. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I tampak pada Tabel 6.32.
Berdasarkan tabel 6.32 di bawah terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Jawa Barat I sebesar 2,539,836.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,3 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 377,340.82 OJ (2,539,836.00– 2,162,495.18) atau sebesar 17%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Tabel 6.32 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Jawa Barat I 179,185.00 119 103 -16 1.15 A Sangat Baik
2 KPP Madya Bandung 191,934.00 128 110 -18 1.16 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Bandung Bojonagara 140,068.00 92 82 -10 1.13 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Bandung Cibeunying 210,554.00 141 88 -53 1.59 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Bandung Cicadas 142,703.00 95 82 -13 1.15 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Bandung Karees 153,416.00 101 84 -17 1.21 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Bandung Tegallega 135,709.00 91 77 -14 1.17 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Ciamis 129,612.00 85 61 -24 1.41 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Cianjur 114,303.00 76 65 -11 1.17 A Sangat Baik
10 KPP Pratama Cimahi 186,242.00 123 80 -43 1.54 A Sangat Baik
11 KPP Pratama Garut 93,885.00 62 58 -4 1.07 A Sangat Baik
12 KPP Pratama Majalaya 128,728.00 85 65 -20 1.31 A Sangat Baik
13 KPP Pratama Purwakarta 160,444.00 106 76 -30 1.40 A Sangat Baik
14 KPP Pratama Soreang 223,450.00 148 69 -79 2.15 A Sangat Baik
15 KPP Pratama Sukabumi 143,745.00 95 70 -25 1.36 A Sangat Baik
16 KPP Pratama Sumedang 85,412.00 56 62 6 0.91 B Baik
17 KPP Pratama Tasikmalaya 120,446.00 78 69 -9 1.16 A Sangat Baik
JUMLAH 2,539,836.00 1,681 1,301 -380 1.30 A Sanga Baikt
Selain itu, beban kerja pada Kanwil ini terdistribusi secara tidak merata pada KPP yang ada di wilayah Kanwil DJP Jawa Barat I. Beban kerja tertinggi adalah pada KPP Pratama Soreang sedangkan KPP Pratama Sumedang mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak.
Sesuai dengan perhitungan analisis beban kerja, kebutuhan pegawai pada Kanwil ini adalah 1,681 pegawai. Jika memperhatikan jumlah pegawai yang ada sejumlah 1,301 pegawai, maka secara agregat unit yang bersangkutan kekurangan 380 pegawai di level staff (pelaksana) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil itu sendiri. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Soreang.
Selanjutnya apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Dari perhitungan tersebut, seluruh KPP yang berada di Kanwil DJP Jabar I mengalami kekurangan pegawai 6 s.d 79 pegawai. Namun demikian, KPP Pratama Sumedang mengalami kelebihan pegwai sebanyak 6 orang.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan, dan konsultasi.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 121
q. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II tampak pada Tabel 6.33.
Tabel 6.33 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Jawa Barat II 220,393.00 143 125 -18 1.17 A Sangat Baik
2 KPP Madya Bekasi 191,312.00 127 102 -25 1.24 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Bekasi Selatan 255,685.00 170 105 -65 1.62 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Bekasi Utara 159,899.00 108 95 -13 1.12 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Bogor 152,627.00 101 89 -12 1.14 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Ciawi 126,944.00 85 77 -8 1.09 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Cibinong 154,064.00 102 84 -18 1.22 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Cibitung 136,757.00 90 76 -14 1.19 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Cikarang Selatan 188,273.00 126 92 -34 1.36 A Sangat Baik
10 KPP Pratama Cikarang Utara 122,339.00 80 80 0 1.01 A Sangat Baik
11 KPP Pratama Cileungsi 194,353.00 128 81 -47 1.59 A Sangat Baik
12 KPP Pratama Cirebon 159,207.00 106 93 -13 1.14 A Sangat Baik
13 KPP Pratama Depok 301,256.00 199 100 -99 2.00 A Sangat Baik
14 KPP Pratama Indramayu 110,305.00 72 62 -10 1.18 A Sangat Baik
15 KPP Pratama Karawang Selatan 134,022.00 88 78 -10 1.14 A Sangat Baik
16 KPP Pratama Karawang Utara 145,384.00 98 86 -12 1.12 A Sangat Baik
17 KPP Pratama Kuningan 147,287.00 98 68 -30 1.44 A Sangat Baik
18 KPP Pratama Subang 99,350.00 67 57 -10 1.16 A Sangat Baik
JUMLAH 2,999,457.00 1,988 1,550 -438 1.28 A Sanga Baikt
Berdasarkan tabel 6.33 di atas terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Jawa Barat II pada periode pengukuran ABK adalah 2,999,457.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,28 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). EU > 1 dapat diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah pada KPP Depok sedangkan KPP subang mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil Jawa Barat II. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 773,052.23 OJ (2,999,457.00 – 2,226,404.77) atau sebesar 35%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan:
a. adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
b. Pada tahun lalu, sebagian KPP belum menginput beban kerja ke aplikasi karena kesibukan dalam mengamankan penerimaan Negara dari sektor pajak.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 122
Berdasarkan tabel 6.33 di atas, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II adalah 1,988 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 1,550 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Jawa Barat II masih kekurangan pegawai sebanyak 438 pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada unit kerja KPP WP Depok.
Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Jabar IImembutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi.
r. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I tampak pada Tabel 6.34.
Tabel 6.34 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Jawa Tengah I 180,489.00 123 112 -11 1.07 A Sangat Baik
2 KPP Madya Semarang 165,769.00 110 98 -12 1.12 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Batang 117,303.00 80 66 -14 1.18 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Blora 106,450.00 71 60 -11 1.18 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Demak 98,939.00 66 62 -4 1.06 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Jepara 113,697.00 75 62 -13 1.22 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Kudus 136,522.00 90 82 -8 1.10 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Pati 123,902.00 82 73 -9 1.13 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Pekalongan 132,144.00 87 71 -16 1.24 A Sangat Baik
10 KPP Pratama Salatiga 130,545.00 87 83 -4 1.04 A Sangat Baik
11 KPP Pratama Semarang Barat 180,837.00 120 83 -37 1.45 A Sangat Baik
12 KPP Pratama Semarang Candisari 114,391.00 76 73 -3 1.04 A Sangat Baik
13 KPP Pratama Semarang Gayamsari 175,449.00 117 70 -47 1.66 A Sangat Baik
14 KPP Pratama Semarang Selatan 115,127.00 75 69 -6 1.11 A Sangat Baik
15 KPP Pratama Semarang Tengah Dua 104,114.00 66 66 0 1.05 A Sangat Baik
16 KPP Pratama Semarang Tengah Satu 118,296.00 79 71 -8 1.11 A Sangat Baik
17 KPP Pratama Semarang Timur 123,243.00 81 73 -8 1.12 A Sangat Baik
18 KPP Pratama Tegal 119,942.00 81 78 -3 1.02 A Sangat Baik
JUMLAH 2,357,159.00 1,566 1,352 -214 1.16 A Sanga Baikt
Berdasarkan tabel 6.34 di atas, beban kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I adalah 2,357,159.00 orang jam (OJ) dengan tingkat efisiensi unit 1,16 dan prestasi kerja berkategori A (Sangat Baik). Dengan melihat Efektifitas Unit (EU) mencapai 1.16, dapat diartikan bahwa dengan pegawai yang ada, Kanwil DJP Jawa Tengah I dapat memanfaatkan jam kerja secara maksimal.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 123
Selain itu, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa beban kerja tersebar secara tidak merata pada setiap KPP yang ada di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I. KPP Pratama Semarang Barat mempunyai beban kerja paling tinggi diantara KPP-KPP yang lain, sedangkan KPP Pratama Demak mempunyai beban kerja yang paling rendah diantara KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jateng I.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 264,354.69 OJ (2,357,159.00–2,092,804.31) atau sebesar 13 %.
Terkait dengan jumlah kebutuhan pegawai, berdasarkan tabel 6.34 dapat diketahui bahwa secara agregat kebutuhan pegawai di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I adalah 1,566 pegawai sedangkan pegawai yang tersedia baru 1,352 pegawai sehingga secara agregat masih kekurangan 214 pegawai di level staff/pelaksana, account representative, dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil DJP Jawa Tengah I. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan menambah pegawai pada KPP yang kekurangan pegawai baik melalui mutasi atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Jateng I membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi, pengawasan dan konsultasi.
s. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa tengah II tampak pada Tabel 6.35.
Tabel 6.35 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Jawa Tengah II 170,929.00 118 106 -12 1.07 A Sangat Baik
2 KPP Pratama Boyolali 110,075.00 73 71 -2 1.03 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Cilacap 141,407.00 94 89 -5 1.05 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Karanganyar 136,677.00 90 87 -3 1.04 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Kebumen 113,422.00 77 66 -11 1.14 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Klaten 134,014.00 89 75 -14 1.19 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Magelang 149,146.00 99 88 -11 1.12 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Purbalingga 135,504.00 91 73 -18 1.23 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Purwokerto 143,707.00 96 80 -16 1.19 A Sangat Baik
10 KPP Pratama Purworejo 102,380.00 69 65 -4 1.05 A Sangat Baik
11 KPP Pratama Sukoharjo 138,972.00 92 85 -7 1.08 A Sangat Baik
12 KPP Pratama Surakarta 172,743.00 114 100 -14 1.15 A Sangat Baik
13 KPP Pratama Temanggung 111,382.00 73 72 -1 1.03 A Sangat Baik
JUMLAH 1,760,358.00 1,175 1,057 -118 1.11 A Sanga Baikt
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 124
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 125
Berdasarkan tabel 6.35 terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Jateng II adalah 1,760,358.00 orang jam dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,11 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). EU > 1 dapat diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Apabila dilihat lebih lanjut, beban kerja pada Kanwil ini terdistribusi secara tidak merata pada KPP yang ada di wilayah Kanwil DJP Jateng II. Beban kerja tertinggi adalah pada KPP Pratama Surakarta sedangkan KPP Pratama Boyolali mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Banten mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 126,339.00 OJ (1,760,358–1,634,019) atau sebesar 8%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Walaupun secara rata-rata Kanwil ini mengalami kenaikan beban kerja, beberapa KPP mengalami penurunan beban kerja. KPP yang mengalami penurunan beban kerja adalah KPP Pratama Temanggung dan KPP Pratama Purworejo.
Sesuai dengan perhitungan analisis beban kerja, kebutuhan pegawai pada Kanwil ini adalah 1,175 pegawai. Jika memperhatikan jumlah pegawai yang ada sejumlah 1,075 pegawai, maka secara agregat unit yang bersangkutan kekurangan 118 pegawai di level staff (pelaksana) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil itu sendiri. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Purbalingga.
Apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Dari perhitungan tersebut, seluruh KPP yang berada di Kanwil DJP Jawa Tengah II mengalami kekurangan pegawai 1 s.d 18 pegawai.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan administrasi.
t. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP DIY
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitunganABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY tampak pada Tabel 6.36.
Tabel 6.36 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Kantor Wilayah DJP DIY
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta 153,969.00 102 98 -4 1.04 A Sangat Baik
2 KPP Pratama Bantul 133,828.00 89 72 -17 1.23 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Sleman 169,743.00 115 94 -21 1.20 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Wates 108,968.00 73 65 -8 1.11 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Wonosari 99,358.00 66 59 -7 1.12 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Yogyakarta 155,654.00 102 98 -4 1.05 A Sangat Baik
JUMLAH 821,520.00 547 486 -61 1.12 A Sang Baikat
Berdasarkan tabel 6.36. terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP DIY pada periode pengukuran ABK adalah 821,520.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,12 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP DIY sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Sleman sedangkan KPP Pratama Wonosari mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DIY. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 39,465.50 jam (821,519– 782,053.5) atau sebesar 5%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel di atas, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP DIY adalah 547 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 486 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Jakarta WP Besar masihkekurangan pegawai sebanyak 61 orang pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil itu sendiri. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada unit kerja KPP Pratama Sleman.
Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DIY membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi, pengawasan dan konsultasi.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 126
u. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayahDirektoratJenderal Pajak Jawa Timur I tampak pada Tabel 6.37.
Tabel 6.37 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Jawa Timur I 166,325.00 110 107 -3 1.03 A Sangat Baik
2 KPP Madya Surabaya 163,610.00 109 105 -4 1.03 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Surabaya Genteng 120,731.00 80 76 -4 1.05 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Surabaya Gubeng 153,207.00 103 84 -19 1.21 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Surabaya Karangpilang 124,948.00 83 79 -4 1.05 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Surabaya Krembangan 92,312.00 61 73 12 0.84 C Cukup
7 KPP Pratama Surabaya Mulyorejo 134,442.00 87 76 -11 1.17 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan 117,706.00 78 72 -6 1.08 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Surabaya Rungkut 81,670.00 57 79 22 0.69 D Sedang
10 KPP Pratama Surabaya Sawahan 126,338.00 82 75 -7 1.12 A Sangat Baik
11 KPP Pratama Surabaya Simokerto 116,249.00 77 74 -3 1.04 A Sangat Baik
12 KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal 139,544.00 94 82 -12 1.13 A Sangat Baik
13 KPP Pratama Surabaya Tegalsari 125,534.00 83 77 -6 1.08 A Sangat Baik
14 KPP Pratama Surabaya Wonocolo 172,675.00 115 85 -30 1.35 A Sangat Baik
JUMLAH 1,835,291.00 1,219 1,144 -75 1.06 A Sang Baikat
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I memiliki beban kerja sebesar 1,835,291.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.06, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.37 dapat diketahui bahwa distribusi beban kerja dan jumlah pegawai tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Surabaya Wonocolo sedangkan KPP Pratama Surabaya Krembangan mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 83,820.35 OJ (1,835,291– 1,751,470.65) atau sebesar 5%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberpa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I adalah 1,219 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 1,144 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 127
Jawa Timur I masih kekurangan pegawai sebanyak 75 orang pegawai di level staff (pelaksana, jurusita, account representative, dan penelaah keberatan) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hal ini kemungkinan disebabkan karena KPP Pratama ini mempunyai wilayah kerja 4 kecamatan dengan jumlah Wajib Pajak (WP) kurang lebih 65.000 sedangkan jumlah pegawai yang ada hampir sama dengan jumlah pegawai di KPP lain dengan luas wilayah lebih kecil dan jumlah WP yang jauh lebih kecil. Selain itu KPP Pratama Surabaya Wonocolo memiliki target penerimaan terbesar kedua setelah KPP Madya Surabaya diantara 14 kantor di Kanwil DJP Jawa Timur I.
Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi serta penegakan hukum.
v. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II tampak pada Tabel 6.38.
Tabel 6.38 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Jawa Timur II 213,226.00 141 101 -40 1.40 A Sangat Baik
2 KPP Madya Sidoarjo 176,325.00 119 105 -14 1.11 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Bangkalan 91,207.00 61 57 -4 1.06 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Bojonegoro 98,529.00 65 54 -11 1.21 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Gresik Selatan 112,196.00 74 66 -8 1.13 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Gresik Utara 115,535.00 78 67 -11 1.14 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Lamongan 90,839.00 62 54 -8 1.12 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Madiun 39,437.00 26 66 40 0.40 E Kurang
9 KPP Pratama Mojokerto 146,023.00 97 81 -16 1.20 A Sangat Baik
10 KPP Pratama Ngawi 104,280.00 68 63 -5 1.10 A Sangat Baik
11 KPP Pratama Pamekasan 79,202.00 53 57 4 0.92 B Baik
12 KPP Pratama Ponorogo 113,236.00 76 62 -14 1.21 A Sangat Baik
13 KPP Pratama Sidoarjo Barat 144,924.00 95 67 -28 1.44 A Sangat Baik
14 KPP Pratama Sidoarjo Selatan 130,677.00 86 68 -18 1.28 A Sangat Baik
15 KPP Pratama Sidoarjo Utara 51,399.00 36 81 45 0.42 E Kurang
16 KPP Pratama Tuban 110,911.00 73 52 -21 1.42 A Sangat Baik
JUMLAH 1,817,946.00 1,210 1,101 -109 1.10 A Sanga Baikt
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 128
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 129
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II memiliki beban kerja sebesar 1,817,946.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.10, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jatim II sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.38 juga dapat diketahui bahwa distribusi beban kerja dan jumlah pegawai tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Madya Sidoarjo sedangkan KPP Pratama Madiun mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil DJP ini mengalami kenaikan sebesar 270,427.60 jam (1,817,946.00–1,547,518.40) atau sebesar 17%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberpa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Namun demikian, di Kanwil DJP Jawa Timur II ini terdapat 2 KPP yang mengalami penurunan beban kerja, yaitu KPP Pratama Madiun dan KPP Pratama Sidoarjo Utara. Hal ini kemungkinan disebabkan beberapa seksi belum menginput beban kerjanya kedalam aplikasi dan pejabat eselon IV belum melakukan approval terhadap isian data beban kerja tersebut.
Berdasarkan tabel 6.38 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II adalah 1,210 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 1,101 pegawai, sehingga secara agregat unit kerja Kanwil DJP Jawa Timur II masih kekurangan pegawai sebanyak 109 orang pegawai di level staff (pelaksana) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil itu sendiri. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada Kanwil DJP Jawa Timur II. Hal ini kemungkinan disebabkan karena Kanwil harus melakukan koordinasi dan pengawasan KPP di wilayah kerjanya dalam mencapai penerimaan pajak sehingga menimbulkan beban yang cukup besar.
Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Jatim II membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI, DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi serta penegakan hukum.
w. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III tampak pada Tabel 6.39.
Tabel 6.39 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Jawa Timur III 161,284.00 109 93 -16 1.15 A Sangat Baik
2 KPP Madya Malang 173,476.00 114 99 -15 1.16 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Banyuwangi 99,401.00 66 60 -6 1.10 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Batu 88,538.00 59 66 7 0.89 C Cukup
5 KPP Pratama Blitar 114,429.00 75 67 -8 1.13 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Jember 136,901.00 91 63 -28 1.44 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Kediri 122,003.00 82 67 -15 1.21 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Kepanjen 128,689.00 86 72 -14 1.19 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Malang Selatan 131,277.00 87 75 -12 1.16 A Sangat Baik
10 KPP Pratama Malang Utara 132,887.00 88 80 -8 1.10 A Sangat Baik
11 KPP Pratama Pare 134,992.00 90 71 -19 1.26 A Sangat Baik
12 KPP Pratama Pasuruan 137,645.00 92 84 -8 1.09 A Sangat Baik
13 KPP Pratama Probolinggo 153,506.00 102 80 -22 1.27 A Sangat Baik
14 KPP Pratama Singosari 124,052.00 82 69 -13 1.19 A Sangat Baik
15 KPP Pratama Situbondo 115,374.00 76 67 -9 1.14 A Sangat Baik
16 KPP Pratama Tulungagung 117,218.00 80 68 -12 1.14 A Sangat Baik
JUMLAH 2,071,672.00 1,379 1,181 -198 1.16 A Sangat Baik
Berdasarkan tabel 6.39, beban kerja Kanwil DJP Jawa Timur III adalah 2,071,672.00 orang jam (OJ) dengan tingkat efisiensi unit 1.16 dan prestasi kerja berkategori A (Sangat Baik). Dengan melihat Efektifitas Unit (EU) mencapai 1.16, dapat diartikan bahwa dengan pegawai yang ada, Kanwil DJP Jawa Timur III dapat memanfaatkan jam kerja secara maksimal.
Selain itu, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa beban kerja tersebar secara tidak merata pada setiap KPP yang ada di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III. KPP Madya Malang mempunyai beban kerja paling tinggi diantara KPP-KPP yang lain, sedangkan KPP Pratama Batu mempunyai beban kerja yang paling rendah diantara KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jatim III.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil DJP ini mengalami kenaikan sebesar 218,386.50 OJ (2,071,672.00–1,853,285.50) atau sebesar 12%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberpa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Namun demikian, di Kanwil DJP Jawa Timur III ini terdapat 2 KPP yang mengalami penurunan beban kerja, yaitu KPP Pratama Tulungagung dan KPP Pratama Situbondo. Hal ini kemungkinan disebabkan beberapa seksi belum menginput beban kerjanya ke dalam aplikasi.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 130
Terkait dengan jumlah kebutuhan pegawai, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa secara agregat kebutuhan pegawai di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III adalah 1,379 pegawai sedangkan pegawai yang tersedia baru 1,181 pegawai sehingga secara agregat unit kerja Kanwil DJP ini masih kekurangan 198 pegawai di level staff/pelaksana, account representative, dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil. KPP yang mempunyai kekurangan pegawai yang berkisar antara 7 s.d. 19 pegawai. KPP Pratama Jember mempunyai kekurangan pegawai yang paling banyak diantara KPP-KPP yang lain di wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan menambah pegawai pada KPP yang kekurangan pegawai melalui mutasi atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Jatim III membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI, DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi serta penegakan hukum.
x. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat tampak pada Tabel 6.40.
Tabel 6.40 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Kalimantan Barat 111,234.00 75 77 2 0.96 B Baik
2 KPP Pratama Ketapang 88,823.00 58 49 -9 1.20 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Mempawah 100,272.00 68 52 -16 1.28 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Pontianak 161,990.00 108 89 -19 1.21 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Sanggau 107,366.00 71 53 -18 1.34 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Singkawang 103,178.00 70 65 -5 1.05 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Sintang 99,009.00 68 46 -22 1.43 A Sangat Baik
JUMLAH 771,872.00 518 431 -87 1.19 A Sang Baikat
Berdasarkan tabel 6.40 terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Kalimantan Barat pada periode pengukuran ABK adalah 771,872.00 orang jam dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,19 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah unit kerja Kanwil DJP Kalimantan Barat sedangkan KPP Pratama Ketapang mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 131
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 90,493.70 OJ (771,872.00– 681,378.30) atau sebesar 13%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel 3.47, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kalbar adalah 518 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 431 pegawai, sehingga secara agregat unit kerja Kanwil DJP Kalimantan Barat masih kekurangan pegawai sebanyak 87 orang pegawai di level staff (pelaksana) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil ini. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada unit kerja KPP Pratama Pontianak.
Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Kalbar membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi.
y. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah tampak pada Tabel 6.41.
Tabel 6.41 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 141,658.00 94 94 0 1.00 B Baik
2 KPP Pratama Banjarbaru 159,014.00 106 88 -18 1.20 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Banjarmasin 148,487.00 99 91 -8 1.08 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Barabai 90,175.00 61 50 -11 1.20 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Batulicin 90,427.00 60 54 -6 1.11 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Muara Teweh 125,777.00 82 50 -32 1.67 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Palangkaraya 164,356.00 107 81 -26 1.35 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Pangkalanbun 99,711.00 67 51 -16 1.30 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Sampit 142,678.00 95 67 -28 1.41 A Sangat Baik
10 KPP Pratama Tanjung 98,968.00 65 54 -11 1.22 A Sangat Baik
JUMLAH 1,261,251.00 836 680 -156 1.23 A Sang Baikat
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah memiliki beban kerja sebesar 1,261,251 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.23, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 132
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 133
(PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.41. juga dapat diketahui bahwa distribusi beban kerja dan jumlah pegawai tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Palangkaraya sedangkan KPP Pratama Barabai mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil DJP ini mengalami kenaikan sebesar 426,709.15 OJ (1,261,251.00–834,541.85) atau sebesar 51%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan: a. adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti
Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
b. Pada tahun sebelumnya, beberapa unit kerja di lingkungan Kanwil ini belum menginput beban kerjanya dalam aplikasi.
Berdasarkan tabel 6.41, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah adalah 836 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 680 pegawai, sehingga secara agregat unit kerja Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah masih kekurangan pegawai sebanyak 156 orang pegawai di level staff (pelaksana, account representative, penelaah keberatan) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil DJP ini. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Muara Teweh. Hal ini kemungkinan disebabkan karena wilayah kerja KPP ini sangat luas, lokasi unit kerja berjauhan dan SPN.
Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Kalselteng membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI dan DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi serta penegakan hukum.
z. Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur tampak pada Tabel 6.42.
Tabel 6.42 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Kalimantan Timur 137,079.00 90 89 -1 1.02 A Sangat Baik
2 KPP Madya Balikpapan 154,628.00 103 95 -8 1.08 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Balikpapan 183,725.00 121 79 -42 1.54 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Bontang 129,178.00 87 63 -24 1.36 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Penajam 109,767.00 74 63 -11 1.16 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Samarinda 75,774.00 50 70 20 0.72 C Cukup
7 KPP Pratama Tanjung Redeb 127,411.00 84 61 -23 1.39 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Tarakan 93,331.00 64 68 4 0.91 B Baik
9 KPP Pratama Tenggarong 189,537.00 124 66 -58 1.91 A Sangat Baik
JUMLAH 1,200,430.00 797 654 -143 1.22 A Sang Baikat
Berdasarkan tabel 6.42. terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Kalimantan Timur pada periode pengukuran ABK adalah 1,200,430 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,22 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kaltim sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Tenggarong sedangkan KPP Pratama Samarinda mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil Kalimantan Timur. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 238,339.32 OJ (1,200,430.00–962,090.68) atau sebesar 25%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel 6.42., juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur adalah 797 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 654 pegawai, sehingga secara agregat unit kerja Kanwil DJP Kalimantan Timur masih kekurangan pegawai sebanyak 143 orang pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil itu sendiri. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada unit kerja KPP Pratama Tenggarong.
Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 134
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi, pengawasan dan konsultasi.
aa. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi selatan, Barat, dan Tenggara tampak pada Tabel 6.43.
Tabel 6.43 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
138,735.00 92 92 0 1.00 B Baik
2 KPP Madya Makassar 173,527.00 115 108 -7 1.07 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Bantaeng 110,387.00 73 60 -13 1.22 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Bau-Bau 92,886.00 60 58 -2 1.06 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Bulukumba 95,455.00 63 51 -12 1.24 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Kendari 107,960.00 71 58 -13 1.24 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Kolaka 76,914.00 53 50 -3 1.02 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Majene 97,884.00 64 49 -15 1.33 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Makassar Barat 142,450.00 93 75 -18 1.26 A Sangat Baik
10 KPP Pratama Makassar Selatan 138,063.00 91 81 -10 1.13 A Sangat Baik
11 KPP Pratama Makassar Utara 177,938.00 118 83 -35 1.42 A Sangat Baik
12 KPP Pratama Mamuju 82,541.00 55 55 0 1.00 B Baik
13 KPP Pratama Maros 101,614.00 68 60 -8 1.12 A Sangat Baik
14 KPP Pratama Palopo 101,582.00 70 64 -6 1.05 A Sangat Baik
15 KPP Pratama Pare-Pare 104,009.00 69 66 -3 1.05 A Sangat Baik
16 KPP Pratama Watampone 72,613.00 47 66 19 0.73 C Cukup
JUMLAH 1,814,558.00 1,202 1,076 -126 1.12 A Sanga Baikt
Berdasarkan tabel 6.43. diatas, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mempunyai beban kerja 1,814,558.00 orang jam (OJ) dengan efektifitas unit 1.12 dan prestasi unit dengan kriteria A (Sangat Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dapat memaksimalkan jam kerja dengan pegawai yang ada.
Dari hasil analisis juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tidak tersebar secara merata pada setiap KPP di lingkungan Kanwil ini. Kanwil mempunyai beban kerja tertinggi sedangkan KPP Pratama Balige mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP berperan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 135
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 136
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 65,678 OJ (1,814,558.00– 1,748,880.00) atau sebesar 4%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel 3.50. juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara adalah 1,202 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 1,076 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Kanwil Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara masih kekurangan pegawai sebanyak 126 orang pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP. Kekurangan pegawai tersebar secara merata pada unit kerja di wilayah Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini disebabkan:
a. Di Subbag umum terdapat 1 honorer yang dipekerjakan untuk membantu administrasi;
b. Jumlah SPT yan harus direkam cukup banyak;
c. Adanya pertambahan WP dan volume peperjaan yang tidak sebanding dengan Petugas Pelaksana di Seksi Pelayanan;
d. Pemanfaatan data perpajakan pada portal DJP, Approweb, pada prinsipnya adalah triger, sehingga perlu klarifikasi lebih lanjut dengan data yang ada (misalnya cek fisik dan klarifikasi kepada Wajib Pajak);
e. Penelitian Formal SPT Tahunan pasca dropbox seluruhnya dilakukan oleh AR;
f. Banyaknya Konsultasi/Bimbingan kepada WP terutama WP yang datang lansung ke Seksi Waskon.
Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi serta administrasi.
bb. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utaratampak pada Tabel 6.44.
Tabel 6.44 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulut, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah,
Gorontalo dan Maluku Utara125,234.00 80 85 5 0.98 B Baik
2 KPP Pratama Bitung 131,863.00 88 82 -6 1.07 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Gorontalo 113,177.00 75 73 -2 1.03 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Kotamobagu 87,406.00 58 63 5 0.92 B Baik
5 KPP Pratama Luwuk 93,412.00 61 56 -5 1.11 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Manado 168,670.00 111 95 -16 1.18 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Palu 128,307.00 86 78 -8 1.09 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Poso 100,757.00 65 58 -7 1.15 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Tahuna 62,072.00 43 47 4 0.88 C Cukup
10 KPP Pratama Ternate 103,608.00 68 66 -2 1.04 A Sangat Baik
11 KPP Pratama Tobelo 96,634.00 66 51 -15 1.26 A Sangat Baik
12 KPP Pratama Toli-Toli 69,627.00 47 49 2 0.94 B Baik
JUMLAH 1,280,767.00 848 803 -45 1.06 A Sanga Baikt
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara ini memiliki beban kerja sebesar 1,280,767.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.06, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.44. juga dapat diketahui bahwa distribusi beban kerja dan jumlah pegawai tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Manado sedangkan KPP Pratama Toli-toli mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil DJP ini mengalami kenaikan sebesar 287,372.20 OJ (1,280,767.00–993,394.80) atau sebesar 29%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan:
a. adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012;
b. Pada tahun sebelumnya, beberapa unit kerja di lingkungan Kanwil ini belum menginput beban kerjanya secara lengkap dalam aplikasi.
Berdasarkan tabel 6.44, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara adalah 848 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 803 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 137
masih kekurangan pegawai sebanyak 45 orang pegawai di level staff (pelaksana) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil DJP ini. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Manado . Hal ini kemungkinan disebabkan karena:
a. Jumlah WP terdaftar cukup, begitu juga dengan jumlah Objek pajak PBB yang mencapai 130.000;
b. banyak Pekerjaan Adhoc seperti Pemutahiran basis data piutang PBB, sensus Pajak, verifikasi PKP;
c. Jumlah WP yang sangat banyak; d. Untuk penerbitan STP harus dilakukan penelitian terhadap fisik data, karena terdapat
kesalahan dalam perekaman; e. Pelaksanaan visit yang terkadang memakan waktu yang lama akibat alamat WP yang
kurang jelas.
Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI dan DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang pengawasan dan konsultasi serta administrasi.
cc. Kantor Wilayah DJP Bali
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali tampak pada Tabel 6.45.
Tabel 6.45 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Bali
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Bali 140,747.00 93 91 -2 1.03 A Sangat Baik
2 KPP Madya Denpasar 166,844.00 111 102 -9 1.09 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Badung Selatan 151,144.00 102 87 -15 1.15 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Badung Utara 127,954.00 86 71 -15 1.20 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Denpasar Barat 138,390.00 91 76 -15 1.21 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Denpasar Timur 124,880.00 84 74 -10 1.12 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Gianyar 123,602.00 82 69 -13 1.19 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Singaraja 106,557.00 72 64 -8 1.10 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Tabanan 108,795.00 71 58 -13 1.24 A Sangat Baik
JUMLAH 1,188,913.00 792 692 -100 1.14 A Sang Baikat
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, beban kerja Kanwil DJP Bali adalah 1,188,913.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,14 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 138
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 139
oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bali sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.45 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Madya Bali sedangkan KPP Pratama Singaraja mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Bali. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil DJP ini mengalami kenaikan sebesar 74,735.82 OJ (1,188,913.00– 1,114,177.18) atau sebesar 7%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bali adalah 792 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 692 pegawai, sehingga secara agregat unit kerja Kanwil DJP Bali masih kekurangan pegawai sebanyak 100 orang pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil itu sendiri. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada unit kerja KPP Pratama Badung Selatan, KPP Pratama Badung Utara dan KPP Pratama Denpasar Barat (masing-masing 15 pegawai).
Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bali membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi, pengawasan dan konsultasi.
dd. Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara tampak pada Tabel 6.46.
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara memiliki beban kerja sebesar 1,294,847.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.20, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Tabel 6.46 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Nusa Tenggara 130,137.00 92 77 -15 1.12 A Sangat Baik
2 KPP Pratama Atambua 85,179.00 56 47 -9 1.20 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Ende 95,102.00 63 50 -13 1.26 A Sangat Baik
4 KPP Pratama Kupang 140,235.00 95 77 -18 1.21 A Sangat Baik
5 KPP Pratama Mataram Barat 101,999.00 67 61 -6 1.11 A Sangat Baik
6 KPP Pratama Mataram Timur 98,097.00 64 62 -2 1.05 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Maumere 91,874.00 62 53 -9 1.15 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Praya 154,305.00 103 72 -31 1.42 A Sangat Baik
9 KPP Pratama Raba Bima 88,745.00 59 55 -4 1.07 A Sangat Baik
10 KPP Pratama Ruteng 89,349.00 61 51 -10 1.16 A Sangat Baik
11 KPP Pratama Sumbawa Besar 116,407.00 79 60 -19 1.29 A Sangat Baik
12 KPP Pratama Waingapu 103,418.00 68 52 -16 1.32 A Sangat Baik
JUMLAH 1,294,847.00 869 717 -152 1.20 A Sang Baikat
Berdasarkan tabel 6.46. juga dapat diketahui bahwa distribusi beban kerja dan jumlah pegawai tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Praya sedangkan KPP Pratama Atambua mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil DJP ini mengalami kenaikan sebesar 213,623.00 OJ (1,294,847.00 – 1,081,224.00) atau sebesar 20%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberpa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
Berdasarkan tabel juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara adalah 869 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 717 pegawai, sehingga secara agregat unit kerja Kanwil DJP Nusa Tenggara masih kekurangan pegawai sebanyak 152 orang pegawai di level staff (pelaksana, account representative, Bendaharawan) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil itu sendiri. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Praya. Hal ini kemungkinan disebabkan karena:
a. Banyaknya penerimaan SPT Tahunan melalui dropbox, dimana hanya terdapat dua Pelaksana KP2KP dan salah satunya juga mengerjakan tugas Bendahara KP2KP sehingga menggunakan tenaga outsourcing/honorer;
b. Banyaknya SPT yang harus direkam oleh Pelaksana Seksi PDI, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan;
c. Banyaknya SPPT, STTS, dan DHKP PBB yang harus diproses (cetak, sortir, cap) oleh Pelaksana Seksi Pelayanan;
d. Hanya ada satu Pelaksana Seksi Waskon yang mengerjakan pekerjaan administrasi di dua Seksi Waskon yang ada;
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 140
e. Hanya ada satu Pelaksana Seksi RIKI yang mengerjakan seluruh administrasi Seksi RIKI yang cukup banyak.
Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Nusra membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI dan DIII. Prioritas yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi.
ee. Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku tampak pada Tabel 6.47.
Tabel 6.47 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kanwil DJP Papua dan Maluku 128,095.00 85 85 0 1.00 B Baik
2 KPP Pratama Ambon 227,035.00 150 105 -45 1.43 A Sangat Baik
3 KPP Pratama Biak 89,989.00 62 63 1 0.95 B Baik
4 KPP Pratama Jayapura 109,910.00 73 75 2 0.97 B Baik
5 KPP Pratama Manokwari 82,570.00 56 62 6 0.88 C Cukup
6 KPP Pratama Merauke 101,564.00 67 58 -9 1.16 A Sangat Baik
7 KPP Pratama Sorong 134,886.00 88 73 -15 1.23 A Sangat Baik
8 KPP Pratama Timika 116,600.00 77 58 -19 1.33 A Sangat Baik
JUMLAH 990,649.00 658 579 -79 1.14 A Sang Baikat
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku memiliki beban kerja sebesar 990,649.00 orang jam (OJ) dengan efektifitas unit 1.14 dan prestasi unit dengan kriteria A (Sangat Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa Kanwil DJP Papua dan Maluku dapat memaksimalkan jam kerja dengan pegawai yang ada.
Dari hasil analisis juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tidak tersebar secara merata pada setiap KPP di lingkungan Kanwil DJP ini. KPP Pratama Ambon mempunyai beban kerja tertinggi sedangkan KPP Pratama Manokwari mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP berperan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 132,418.05 OJ (990,649.00– 858,230.95) atau sebesar 15%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 141
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 142
Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku adalah 658 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 579 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Papua dan Maluku masih kekurangan pegawai sebanyak 79 orang pegawai di level staff (pelaksana, bendahara dan account representative)dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil ini. Kekurangan pegawai tersebar secara merata pada unit kerja di wilayah Kanwil DJP Papua dan Maluku. KPP Pratama Ambon mempunyai kekurangan pegawai yang paling banyak diantara KPP-KPP yang lain di wilayah Kerja Kanwil DJP Papua dan Maluku. Hal ini kemungkinan disebabkan karena luas wilayah yang sulit dijangkau moda transportasi, dan akses internet untuk aplikasi Approweb belum terjangkau pada KPP ini sehingga harus ke Kanwil apabila akan menggunakan aplikasi tersebut. Di lain sisi, pada Kanwil DJP ini terdapat 3 KPP yang mengalami kelebihan pegawai yaitu KPP Pratama Jayapura, KPP Pratama Biak dan KPP Pratama Manokwari.
Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi serta administrasi.
16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJP
DJP mempunyai beberapa UPT yaitu Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), dan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP).
Berikut ini akan disajikan pembahasan secara rinci terkait UPT yang dimiliki oleh DJP:
a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP)
PPDDP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.01/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 171/PMK.01/2012 mempunyai tugas untuk melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Keberadaan unit pelaksana teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi dan keamanan data dan dokumen perpajakan. Adapun wilayah kerja PPDDP mencakup wilayah seluruh Kantor Wilayah DJP di Pulau Jawa.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk kantor PPDDP pada Tabel 6.48.
Tabel 6.48 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP)
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Kepala PPDDP 7,485.00 5 1 -4 4,97 A Cukup
2 Bagian Umum 28,086.00 19 20 1 0,93 B Baik
3 Bidang Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data 131,418.00 87 88 1 0,99 B Baik
4 Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen 70,787.00 47 45 -2 1,04 A Sangat Baik
JUMLAH 237,776.00 158 154 -4 1.02 A Sanga Baikt
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, PPDDP memiliki beban kerja sebesar 237,776.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.02, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM-nya PPDDP sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.48 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai PPDDP tersebar secara tidak merata pada setiap bidang. Beban kerja tertinggi pada Bidang Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data sedangkan Bagian umum mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan bidang lain pada PPDDP. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing Bagian dan Bidang sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP.
Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat penurunan beban kerja sebanyak 7,972.00 OJ (237,776.00– 245,748.00) atau sebesar 3 %.
Berdasarkan tabel 6.48 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada PPDDP adalah 158 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 154 pegawai, sehingga secara agregat PPDDP memiliki kekurangan pegawai sebanyak 4 orang pegawai. Kekurangan pegawai adalah Kepala PPDDP, hal ini kemungkinan disebabkan karena kesibukan Kepala PDDP dalam menjalankan fungsinya dalam organisasi. Apabila kelebihan Kepala PPDDP dikeluarkan dari perhitungan sebenarnya kebutuhan pegawai sudah sesuai dengan beban yang menjadi tanggung jawab PPDDP.
Selanjutnya apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi. Adapun seksi yang paling tinggi beban kerjanya adalah seksi Perekaman dan Transfer Data.
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP)
KPDDP dibentuk berdasarkan PMK No. 133/PMK.01/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 172/PMK.01/2012 mempunyai tugas untuk melaksanakan penerimaan, pemindaian, penyimpanan dokumen perpajakan serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keberadaan unit pelaksana teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi dan keamanan data dan dokumen perpajakan.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 143
Sesuai dengan PMK 172/PMK.01/2012 tersebut, DJP mempunyai 2 KPDDP yaitu KPDDP Makassar dan KPDDP Jambi. Adapun wilayah kedua KPDDP tersebut meliputi:
1) Wilayah kerja KPDDP Makassar meliputi Kanwil DJP Sulawesi Selatan, barat dan
Tenggara dan Kanwil Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
2) Wilayah kerja KPDDP Jambi meliputi Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Kanwil
DJP Sumbar dan Jambi, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung,
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
Pada tahun 2013 ini, KPDDP Jambi belum wajib mengisi data beban kerja karena unit tersebut baru terbentuk pada akhir Desember 2012 sehingga perhitungan beban kerjanya diasumsikan bahwa setiap pegawai mempunyai beban kerja 1,507 jam.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk KPDDP Makasar pada Tabel 6.49.
Tabel 6.49 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makasar
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Kepala KPDDP 1,357.00 1 1 0 0,90 B Baik
2 Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal 13,427.00 9 9 0 0,99 B Baik
3 Seksi Verifikasi Dokumen 30,371.00 20 16 -4 1,26 A Sangat Baik
4 Seksi Pemeliharaan dan Pelayanan Dokumen 31,717.00 21 14 -7 1,50 A Sangat Baik
76,872.00 51 40 -11 1.28 A Sangat BaikJUMLAH
Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, KPDDP Makasar memiliki beban kerja sebesar 76,872.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.28, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM PPDDP sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.49 juga dapat diketahui bahwa sebaran beban kerja dan jumlah pegawai KPDDP Makasar tidak merata pada setiap seksi. Beban kerja tertinggi adalah seksi Pemeliharaan dan Pelayanan Dokumen sedangkan Subbag Tata Usaha dan Kepatuhan Internal mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan seksi lain pada KPDDP. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing Subdit sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP.
Berdasarkan tabel 6.49 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada KPDDP Makasar adalah 51 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 40 pegawai, sehingga secara agregat KPDDP Makasar memiliki kekurangan pegawai sebanyak 11 orang pegawai. Kekurangan pegawai terdapat pada Seksi Verifikasi Dokumen dan Seksi Pemeliharaan dan Pelayanan Dokumen.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 144
Selanjutnya apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing pemangku jabatan. Adapun jabatan yang paling tinggi beban kerjanya adalah pelaksana Seksi Pemeliharaan dan Pelayanan Dokumen.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, KPDDP membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI dan DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan serta administrasi.
c. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE)
Kantor Pengolahan Data Eksternal dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 173/PMK.01/2012 mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun Wilayah kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal meliputi seluruh Indonesia.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk KPDE pada Tabel 6.50.
Tabel 6.50 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE)
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Kepala KPDE 349.25 1 1 0 0,23 E Kurang
2 Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional 9,351.27 6 5 -1 1,24 A Sangat Baik
3 Seksi Perekaman dan Transfer Data 8,599.98 6 5 -1 1,14 A Sangat Baik
4 Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal 5,216.67 3 3 0 1,15 A Sangat Baik
23,517.17 16 14 -2 1.11 A Sangat BaikJUMLAH
Berdasarkan perhitungan ABK tahun 2013, KPDE memiliki beban kerja sebesar 23,517.17 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.1, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh sumber daya manusia KPDE sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.50 juga dapat diketahui bahwa sebaran beban kerja dan jumlah pegawai KPDE tidak merata pada setiap seksi. Beban kerja tertinggi adalah seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional sedangkan Subbag Tata Usaha dan Kepatuhan Internal mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan seksi lain pada KPDE. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing Seksi sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 145
Selanjutnya pada tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada KPDE adalah 16 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 14 pegawai, sehingga secara agregat KPDE memiliki kekurangan pegawai sebanyak 2 orang pegawai. Kekurangan pegawai terdapat pada Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional dan Seksi Perekaman dan Transfer Data. Apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing pemangku jabatan.
Tahun 2012 KPDE belum memiliki DIPA sendiri dan data eksternal belum masuk sehingga kebutuhan tambahan pegawai hanya 2 orang. Untuk tahun 2013 KPDE merupakan satker dengan DIPA sendiri, penambahan tugas fungsi kepatuhan internal dan terbitnya PMK-16 di mana mulai Bulan Mei 2013 dijadwalkan ada 14 instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain yang menyampaikan data ke KPDE, maka tahun 2013 KPDE membutuhkan tambahan pegawai 16 orang. Sementara jumlah instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain yang dikoordinasikan untuk menyampaikan data ke KPDE akan terus bertambah.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, KPDE membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI dan DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan, pengawasan serta administrasi.
d. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP)
KLIP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 174/PMK.01/2012 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi unum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun Wilayah kerja KLIP meliputi seluruh Indonesia.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk KLIP pada Tabel 6.51.
Tabel 6.51 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP)
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Kepala KLIP DJP 834.00 1 1 0 0,55 D Sedang
2 Seksi Operasional 106,890.00 71 69 -2 1,03 A Sangat Baik
3 Seksi Penjaminan Kualitas Layanan 20,834.00 14 10 -4 1,38 A Sangat Baik
4 Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal 11,129.00 7 8 1 0,92 B Baik
139,687.00 93 88 -5 1.05 A Sangat BaikJUMLAH
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 146
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 147
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 140/PMK.01/2006 tentang pelaksanaan analisis beban kerja di lingkungan Departemen Keuangan sebenarnya KLIP belum memenuhi syarat untuk mengisi data beban kerjanya. Akan tetapi dikarenakan pekerjaan yang menjadi tugas dan fungsi KLIP pada kenyataannya setiap tahun dilakukan oleh call center pajak ( dulu dibawah Dit. P2Humas) maka pada tahun 2013 KLIP diwajibkan untuk mengisi beban kerja karena fungsi call center (in-bound centre-Dit.P2Humas dan out-bound centre- PPDDP) tersebut sudah tidak dilakukan oleh Dit. P2Humas dan PPDDP.
Berdasarkan perhitungan ABK tahun 2013, KLIP memiliki beban kerja sebesar 139,687.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.05, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A ( Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh sumber daya manusia KLIP sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.
Berdasarkan tabel 6.51 juga dapat diketahui bahwa sebaran beban kerja dan jumlah pegawai KLIP tidak merata pada setiap seksi. Beban kerja tertinggi adalah seksi Operasional sedangkan Subbag Tata Usaha dan Kepatuhan Internal mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan seksi lain pada KLIP. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing Subdit sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP.
Berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada KLIP adalah 93 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 88 pegawai, sehingga secara agregat KLIP memiliki kekurangan pegawai sebanyak 5 orang pegawai. Kekurangan pegawai terdapat pada Seksi Penjaminan Kualitas (4 orang) dan Seksi Operasional (2 orang).
Selanjutnya apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing pemangku jabatan. Adapun jabatan yang paling tinggi beban kerjanya adalah pelaksana Seksi Operasional (105,286 orang jam). Hal ini disebabkan pegawai pelaksana tidak mencukupi untuk menangani jumlah telepon yang masuk dan harus segera melayani telepon yang masuk tersebut. Selain itu pengambilan sampel rekaman pembicaraan agen juga sangat banyak untuk mencapai objektivitas penilaian agen.
Terkait dengan kualifikasi pendidikan, KLIP membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI dan DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan konsultasi.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 148
BAB VII HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
A. Tugas dan Fungsi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai. 2. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai. 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai. 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai. 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
B. Hasil Analisis Beban Kerja
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dilihat pada Tabel 7.1.
Tabel 7.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Direktur Jenderal 2,751.82 1 1 0 1.83 A Sangat Baik
2 Sekretariat Ditjen 404,214.87 271 238 -33 1.13 A Sangat Baik
3 Direktorat Teknis Kepabeanan 109,434.28 72 64 -8 1.13 A Sangat Baik
4 Direktorat Fasilitas Kepabeanan 109,096.42 94 68 -26 1.06 A Sangat Baik
5 Direktorat Cukai 115,039.68 76 73 -3 1.05 A Sangat Baik
6 Direktorat Penindakan dan Penyidikan 336,798.13 227 179 -48 1.25 A Sangat Baik
7 Direktorat Audit 195,378.22 129 100 -29 1.30 A Sangat Baik
8 Direktorat Kepabeanan Internasional 76,968.99 51 41 -10 1.25 A Sangat Baik
9 Direktorat Penerimaan dan Peraturan Ke
9
pabeanan dan Cukai135,372.60 84 74 -10 1.21 A Sangat Baik
10 Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai 251,263.30 166 125 -41 1.33 A Sangat Baik
11 Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai
76,529.79 51 43 -8 1.18 A Sangat Baik
12 Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
1,100.39 1 1 0 0.73 C Cukup
13 Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
1,388.53 1 1 0 0.92 B Baik
14 Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Kepabeanan dan Cukai
2,055.63 1 1 0 1.36 A Sangat Baik
JUMLAH 1,817,392.65 1225 1009 -216 1.20 A Sangat Baik
Analisis Beban Kerja (ABK) dilaksanakan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan data tahun 2012 yang dilakukan terhadap 13 unit eselon II yang terdiri dari satu unit Sekretariat Direktorat Jenderal, delapan unit Direktorat, dan satu unit Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai, serta tiga Tenaga Pengkaji.
Berdasarkan hasil pengolahan data, total beban kerja Kantor Pusat DJBC sebanyak 1.817.392,65 orang jam, kebutuhan pegawai sebanyak 1.225 orang, pegawai yang ada sebanyak 1.009 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 216 orang (1.225–1.009). Terlihat juga dari nilai tingkat Efisiensi Unit (EU) relatif tinggi yaitu 1,20 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (sangat Baik).
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 149
Sedangkan hasil pengolahan analisis beban kerja pada instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dilihat pada Tabel 7.2.
Tabel 7.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 150
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Kanwil DJBC Aceh 197,294.87 147 124 -23 1.06 A Sangat Baik2 Kanwil DJBC Sumatera Utara 801,334.54 556 506 -50 1.06 A Sangat Baik
3 Kanwil DJBC Riau dan Sumbar 570,639.04 413 343 -70 1.10 A Sangat Baik
4 Kanwil DJBC Kepulauan Riau 526,974.77 372 358 -14 1.28 A Sangat Baik
5 Kanwil DJBC Sumbangsel 646,220.58 431 369 -62 1.16 A Sangat Baik
6 Kanwil DJBC Banten 1,598,074.48 1,063 850 -213 1.25 A Sangat Baik
7 Kanwil DJBC Jakarta 779,563.99 515 470 -45 1.17 A Sangat Baik
8 Kanwil DJBC Jawa Barat 1,328,137.23 883 773 -110 1.14 A Sangat Baik
9 Kanwil DJBC Jateng dan DIY 1,081,959.93 745 635 -110 1.13 A Sangat Baik
10 Kanwil DJBC Jawa Timur I 1,294,846.80 873 780 -93 1.11 A Sangat Baik
11 Kanwil DJBC Jawa Timur II 458,191.87 320 314 -6 0.97 B Baik
12 Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT 491,790.48 349 320 -29 1.02 A Sangat Baik
13 Kanwil DJBC Kalbar 401,270.64 299 283 -16 0.94 B Baik
14 Kanwil DJBC Kaltim 541,362.06 415 352 -63 0.84 C Cukup
15 Kanwil DJBC Sulawesi 504,149.13 385 350 -35 1.29 A Sangat Baik
16 Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat 344,132.94 293 229 -64 1.00 B Baik
A Sangat BaikJUMLAH 11,565,943.35 8,059 7,056 -1,003 1.09
9
Pada tahun 2012, total beban kerja instansi vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencapai 11.565.943,35 orang jam. Dengan pegawai sebanyak 7.056 orang, maka efektivitas penggunaan waktu kerja DJBC adalah 1,09 atau sangat baik. Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 8.059. Dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 1.003 orang.
Sedangkan hasil pengolahan analisis beban kerja pada KPU, PSO dan BPIB di lingkungan Jenderal Bea dan Cukai dapat dilihat pada Tabel 7.3.
Tabel 7.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPU, PSO dan BPIB Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KPU Tipe A Tanjung Priok 1,805,766.33 1198 991 -207 1.21 A Sangat Baik2 KPU Tipe B Batam 478,713.27 319 247 -72 1.29 A Sangat Baik3 4 PSO 1,137,692.02 758 520 -238 1.45 A Sangat Baik4 3 BPIB 159,935.07 104 67 -37 1.58 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 3,582,106.69 2379 1825 -554 1.30
Pada tahun 2012, total beban kerja 2 KPU, 4 PSO dan 3 BPIB di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencapai 3.582.106,69 orang jam. Dengan pegawai sebanyak 1825 orang, maka efektivitas penggunaan waktu kerja DJBC adalah 1,30 atau sangat baik. Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 2.379. Dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 554 orang.
Gambaran beban kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2008-2009 perhitungan analisis beban kerja DJBC hanya meliputi kantor pusat, sedangkan untuk tahun 2010-2012 sudah dilakukan pada seluruh unit organisasi di lingkungan DJBC, baik kantor pusat, instansi vertikal, maupun UPT di daerah.
Secara keseluruhan peningkatan beban kerja dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tampak pada Grafik 7.1.
Grafik 7.1 Jumlah Beban Kerja DJBC
1,467,659
1,583,198
16,246,990 16,347,167
16,965,442
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
2008 2009 2010 2011 2012
Beba
n Ker
ja (d
alam
ribu
an)
Tahun
Secara keseluruhan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan DJBC dari tahun 2008 sampai dengan 2012 tampak pada Grafik 7.2.
Grafik 7.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada DJBC
895 916
10,339 10,283 9,890
967 1,063
11,082 11,289 11,663
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Pegawai yang Ada Jumlah Kebutuhan Pegawai
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 151
Dari hasil rekapitulasi pengukuran ABK Kantor Pusat DJBC, rincian untuk tiap-tiap unit eselon II adalah sebagai berikut:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal. b. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian dan
keuangan, dan pembinaan jabatan fungsional pada direktorat jenderal. c. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi direktorat jenderal. d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tampak pada Tabel 7.4.
Tabel 7.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) SekretariatDirektorat Jenderal Bea dan Cukai
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 152
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Sekretaris Direktorat Jenderal 1,598.18 1 1 0 1.06 A Sangat Baik2 Bagian Umum 110,694.58 77 69 -8 1.06 A Sangat Baik3 Bidang Keuangan 65,935.33 44 44 0 0.99 B Baik4 Bidang Perlengkapan 91,715.68 61 48 -13 1.27 A Sangat Baik5 Bagian Kepegawaian 85,632.33 57 48 -9 1.18 A Sangat Baik6 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 48,638.77 31 28 -3 1.15 A Sangat Baik
JUMLAH 404,214.87 271 238 -33 1.13 A Sangat Baik
Total beban kerja Sekretariat Direktorat Jenderal adalah 404.214,87 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 271 orang, efektivitas unitnya adalah 1,13. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 238 orang sehingga terdapat kekurangan 33 orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana.
Berdasarkan hasil pengolahan data, beban kerja terendah dikontribusikan oleh Penerbitan Surat Perintah Membayar TUP perwakilan Luar Negeri, Surat Izin Cuti Sakit Golongan IV dan Eselon 3, Surat Izin Cuti Bersalin Golongan IV dan Eselon 3, Penerbitan Instruksi Direktur Jenderal, dan Surat Izin Cuti Alasan Penting Golongan IV dan Eselon 3. Sedangkan beban kerja tertinggi dikontribusikan oleh Penyusunan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, Penerbitan Surat Perintah Membayar, Pendistribusian Barang Persediaan, Updating Data Administrasi Kepegawaian, dan Staf Tenaga Pengkaji.
2. Direktorat Teknis Kepabeanan
Direktorat Teknis Kepabeanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknis kepabeanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Teknis Kepabeanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknis kepabeanan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknis kepabeanan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknis
kepabeanan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknis kepabeanan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Teknis Kepabeanan tampak pada Tabel 7.5.
Tabel 7.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Teknis Kepabeanan
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 153
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Direktur Teknis Kepabeanan 1,795.60 1 1 0 1.19 A Sangat Baik2 Subbagian Tata Usaha 9,135.00 6 6 0 1.01 A Sangat Baik3 Sudirektorat Impor 35,569.46 24 22 -2 1.07 A Sangat Baik4 Sudirektorat Klasifikasi Barang 25,651.58 17 14 -3 1.22 A Sangat Baik5 Sudirektorat Nilai Pabean 23,531.61 15 13 -2 1.20 A Sangat Baik6 Sudirektorat Ekspor 13,763.25 9 8 -1 1.14 A Sangat Baik
JUMLAH 109,446.50 72 64 -8 1.13 A Sangat Baik
Total beban kerja Direktorat Teknis Kepabeanan adalah 109.446,50 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 64 orang, efektivitas unitnya adalah 1,13. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 72 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak delapan orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana.
Berdasarkan hasil pengolahan data, beban kerja terendah dikontribusikan oleh Menyiapkan Bahan Rapat Direktur, Upacara, Penyampaian LAKIP, Pendistribusian Alat Tulis Kantor, dan Pembukuan dan Filing Berkas Rahasia. Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh Pemutakhiran dan Pendistribusian dbh I Secara Komputerisasi, Surat jawaban atas hal-hal yang berkaitan di Bidang Impor, Rapat dengan Instansi Lain, Surat jawaban atas Permasalahan di Bidang Ekspor, dan Pengadministrasian Surat Masuk.
3. Direktorat Fasilitas Kepabeanan
Direktorat Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas kepabeanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Fasilitas Kepabeanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan.
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitas kepabeanan.
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitas kepabeanan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan tampak pada Tabel 7.6.
Tabel 7.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Fasilitas Kepabeanan
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Direktur Fasilitas Kepabeanan 2,303.41 1 1 0 1.53 A Sangat Baik2 Subbagian Tata Usaha 13,897.07 10 9 -1 1.02 A Sangat Baik3 Subdirektorat Pembebasan 31,774.48 28 21 -7 1.00 B Baik4 Subdirektorat Fasilitas Pertambangan 20,344.58 17 12 -5 1.13 A Sangat Baik5 Subdirektorat Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor dan Tempat Penimbunan Berikat 40,776.88 37 25 -12 1.08 A Sangat Baik
JUMLAH 109,096.42 93 68 -25 1.06 A Sangat Baik
Total beban kerja Direktorat Fasilitas Kepabeanan adalah 109.096,42 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 68 orang, efektivitas unitnya adalah 1,06. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 93 orang sehingga terdapat kekurangan 25 orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana.
Berdasarkan hasil pengolahan data, beban Kerja terendah dikontribusikan oleh Nota Dinas Permintaan Perbaikan Bangunan, Surat Usulan Kenaikan Pangkat, Bon ATK, Nota Dinas Permintaan/Perbaikan Inventarisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan Surat Ijin Cuti Pegawai Gol. II. Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh:
a. SK Perpanjangan Sebagai Tempat Penimbunan Berikat yaitu PKB, PDKB, PKB/PDKB, PGB, PPGB, PGB/PPGB, Pengusaha TBB, Pengusaha ETP.
b. Salinan SK pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contracts) minyak dan gas bumi (PMK-20/PMK.010/2005) (577,219,50 menit).
c. Nota Dinas Direktorat Fasilitas Kepabeanan. d. Salinanan SK Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kendaraan Bermotor Milik Perwakilan
Negara Asing (KMK-90/KMK.04/2002). e. Nota Dinas Tanggapan Direktorat Fasilitas Kepabeanan.
4. Direktorat Cukai
Direktorat Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Cukai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang cukai. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cukai.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 154
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang cukai. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang cukai. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Cukai tampak pada Tabel 7.7.
Tabel 7.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Cukai
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Direktur Cukai 2,222.23 1 1 0 1.47 A Sangat Baik2 Subbagian Tata Usaha 10,783.17 8 8 0 0.89 B Baik3 Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau 28,674.73 18 17 -1 1.12 A Sangat Baik4 Subdirektorat Aneka Cukai 25,079.74 17 17 0 0.98 B Baik5 Subdirektorat Pita Cukai dan Tanda
Pelunasan Cukai Lainnya 48,279.80 32 30 -2 1.07 A Sangat Baik
JUMLAH 115,039.67 76 73 -3 1.05 A Sangat Baik
Total beban kerja Direktorat Cukai adalah 115.039,67 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 73 orang, efektivitas unitnya adalah 1,05. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 76 orang terdapat kekurangan tiga orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana.
Berdasarkan hasil pengolahan data, beban Kerja terendah dikontribusikan oleh Monitoring sisa pengiriman pita cukai sisa persediaan yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A di KPPBC, Memberi Ceramah Kepada Para Peserta Diklat DTSS Cukai Lanjutan T.A. 2012, Surat Kasubdit CHT, Surat Izin Kasubdit CHT , dan Surat Keterangan Kasubbag TU. Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh Penyerahan Pita Cukai Hasil Tembakau berdasarkan dokumen pemesanan CK-1 elektronik, Data Base Lack-4, Mengawasi Pembongkaran Pita Cukai, Memeriksa, Dan Mencocokkan Kesesuaian Spesifikasi Dan Jumlah Pita Cukai Yang Diterima Dari Pencetak Pita Cukai, Surat Keputusan Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol, dan Mengikuti Pendidikan dan pelatihan.
5. Direktorat Penindakan dan Penyidikan
Direktorat Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan
cukai. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan
dan cukai. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penindakan dan
penyidikan kepabeanan dan cukai.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 155
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai.
e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan tampak pada Tabel 7.8.
Tabel 7.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penindakan dan Penyidikan
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Direktur Penindakan dan Penyidikan 2,160.58 1 1 0 1.43 A Sangat Baik2 Subbagian Tata Usaha 18,489.94 12 9 -3 1.36 A Sangat Baik3 Subdirektorat Intelijen 84,286.79 54 51 -3 1.10 A Sangat Baik4 Subdirektorat Penindakan 122,572.17 81 57 -24 1.43 A Sangat Baik5 Subdirektorat Penyidikan 37,976.75 25 19 -6 1.33 A Sangat Baik6 Subdirektorat Sarana Operasi 36,889.63 24 16 -8 1.53 A Sangat Baik7 Subdirektorat Narkotika 45,311.58 29 26 -3 1.16 A Sangat Baik
JUMLAH 347,687.44 226 179 -47 1.29 A Sangat Baik
Berdasarkan Tabel 7.7, total beban kerja Direktorat Penindakan dan Penyidikan adalah 347.687,44 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 179 orang, efektivitas unitnya adalah 1,29. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 226 orang sehingga terdapat kekurangan 47 orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana saja.
Berdasarkan hasil pengolahan data, beban Kerja terendah dikontribusikan oleh Laporan Kejadian (LK), Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), Surat Pemberitahuan Direktur (373 menit), Laporan Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan, dan Pemusnahan. Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan di Bidang Impor, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan di Bidang Cukai, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan di Bidang Fasilitas Kepabeanan, Surveillance, dan Konsep Surat Masuk.
6. Direktorat Audit
Direktorat Audit mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang audit kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Audit menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit
kepabeanandan cukai. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang audit kepabeanan dan
cukai. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 156
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Audit tampak pada Tabel 7.9.
Tabel 7.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Audit
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Direktur Audit 1,357.80 1 1 0 0.90 B Baik2 Subbagian Tata Usaha 18,809.16 13 10 -3 1.25 A Sangat Baik3 Sudirektorat Perencanaan Audit 44,531.72 29 23 -6 1.28 A Sangat Baik4 Sudirektorat Pelaksanaan Audit 98,775.83 65 48 -17 1.37 A Sangat Baik5 Sudirektorat Evaluasi Audit 31,903.71 21 18 -3 1.18 A Sangat Baik
100 -29JUMLAH 195,378.22 129 1.30 A Sangat Baik
Total beban kerja Direktorat Audit adalah 195.378,22 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 100 orang, efektivitas unitnya adalah 1,30. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 129 orang sehingga terdapat kekurangan 29 orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan auditor 25 orang dan pelaksana empat orang.
Berdasarkan hasil pengolahan data, beban Kerja terendah dikontribusikan oleh Bahan Masukan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Bahan Masukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Bahan Masukan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Surat Permohonan Audit, dan Nota Dinas (ND) Tanggapan Atas Keberatan LHA. Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh Pengolahan Data Audit, Pelaksanaan Audit Lapangan, Sosialisasi, Audit, dan Konsinyering.
7. Direktorat Kepabeanan Internasional
Direktorat Kepabeanan Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan internasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kepabeanan Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepabeanan internasional. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan internasional. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan
internasional. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan
internasional. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Kepabeanan Internasional tampak pada Tabel 7.10.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 157
Tabel 7.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Kepabeanan Internasional
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Direktur Kepabeanan Internasional 2,291.21 1 1 0 1.52 A Sangat Baik2 Subbagian Tata Usaha 13,364.92 9 5 -4 1.77 A Sangat Baik3 Subdirektorat Kerjasama Regional 19,537.63 13 11 -2 1.18 A Sangat Baik4 Subdirektorat Kerjasama Bilateral 22,238.38 15 12 -3 1.23 A Sangat Baik5 Subdirektorat Kerjasama Multilateral 19,536.86 13 12 -1 1.08 A Sangat Baik
JUMLAH 76,969.00 51 41 -10 1.25 A Sangat Baik
Total beban kerja Direktorat Kepabeanan Internasional adalah 76.969,00 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 41 orang, efektivitas unitnya adalah 1,25. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 51 orang sehingga terdapat kekurangan sepuluh orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana.
Berdasarkan hasil pengolahan data, beban Kerja terendah dikontribusikan oleh Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengguna dan/atau Pencabutan Kendaraan Dinas, Pengelolaan Peralatan Kantor berupa Barang Elektronik, Rapat Pembinaan, Mengikuti Ujian Placement Test TOEFL Preparation TA 2012, dan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai. Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh Pengelolaan Retroactive Check, Administrasi Surat Keluar Direktorat Kepabeanan Internasional, Penyampaian Masukan terhadap Isu-isu di Bidang Kepabeanan yang Bersifat Bilateral, Administrasi Surat Masuk Direktorat Kepabeanan Internasional, dan Persiapan / kajian Konvensi atau Instrumen Kepabeanan.
8. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan
cukai. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan
cukai. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan
dan peraturan kepabeanan dan cukai. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan dan
peraturan kepabeanan dan cukai. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabenan dan Cukai tampak pada Tabel 7.11.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 158
Tabel 7.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabenan dan Cukai
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai 1,936.06 1 1 0 1.28 A Sangat Baik
2 Subbagian Tata Usaha 9,500.41 9 7 -2 1.17 A Sangat Baik3 Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan
Penyuluhan26,364.85 17 19 2 0.92 B Baik
4 Subdirektorat Keberatan dan Banding 27,685.69 18 16 -2 1.15 A Sangat Baik5 Subdirektorat Penerimaan 26,593.84 18 14 -4 1.26 A Sangat Baik6 Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum 43,291.75 24 17 -7 1.69 A Sangat Baik
JUMLAH 135,372.60 87 74 -13 1.21 A Sangat Baik
Total beban kerja Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai adalah 135.372,60 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 74 orang, efektivitas unitnya adalah 1,21. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 87 orang sehingga terdapat kekurangan 13 orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana.
Berdasarkan hasil pengolahan data, beban Kerja terendah dikontribusikan oleh Data Penjabaran Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai, Laporan Semesteran Pemantauan Penerimaan, Penyelesaian Permohonan Penundaan Pelunasan, Laporan Bulanan Penagihan dan Pengembalian, dan Penyelesaian KPG IV B. Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh Sidang Pengadilan Pajak, Penyelesaian permintaan bantuan Hukum, Penyelesaian Surat Masuk dan Nota Dinas dari Luar Direktorat PPKC, Penyelesaian Surat Masuk, dan Penyelesaian Surat Menyurat Terkait Penagihan dan Pengembalian.
9. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang informasi kepabeanan dan cukai. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi kepabeanan dan cukai. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi
kepabeanan dan cukai. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi kepabeanan
dan cukai. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Informasi Kepabenan dan Cukai tampak pada Tabel 7.12.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 159
Tabel 7.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Informasi Kepabenan dan Cukai
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai 1,800.00 1 1 0 1.19 A Sangat Baik
2 Subbagian Tata Usaha 8,752.00 5 3 -2 1.94 A Sangat Baik3 Subdirektorat Manajemen Risiko 10,171.00 7 7 0 0.96 B Baik4 Subdirektorat Pengelolaan Data dan
Pelayanan Informasi 20,538.00 15 16 1 0.85 C Cukup
5 Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Sarana Otomasi 50,691.00 34 31 -3 1.09 A Sangat Baik
6 Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur109,210.00 72 37 -35 1.96 A Sangat Baik
7 Subdirektorat Registrasi Kepabeanan 50,101.00 32 30 -2 1.11 A Sangat Baik
JUMLAH 251,263.00 166 125 -41 1.33 A Sangat Baik
Total beban kerja Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai adalah 251.263,00 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 125 orang, efektivitas unitnya adalah 1,33. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 166 orang sehingga terdapat kekurangan 41 orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana.
Berdasarkan hasil pengolahan data, Beban Kerja terendah dikontribusikan oleh Nota Dinas Permintaan Kendaraan Bermotor Dinas, Rekapitulasi Pencabutan NIK kembali dari PT. Pos, Penyusunan LAKIP, Penyusunan RKA-KL, dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh Monitoring Ruang Data Center, Pelayanan permohonan registrasi kepabeanan/NIK Importir (Baru dan Perubahan), Pembuatan aplikasi Besar (SAPP), Pembuatan aplikasi Besar (MPN), dan Pembuatan aplikasi Besar (CUKAI SAC-2).
10. Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai
Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja, analisis dan tindak lanjut kepatuhan internal, serta pelaksanaan pengawasan kepatuhan internal, pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan pelaksanaan tugas.
b. perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan evaluasi kinerja.
c. perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan analisis dan tindak lanjut kepatuhan internal.
d. pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 160
e. evaluasi kinerja seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. f. penelitian, pemeriksaan, serta penyiapan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan masyarakat. g. investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai. h. pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas. i. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas
kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. j. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Pusat Kepatuhan Internal Kepabenan dan Cukai tampak pada Tabel 7.13.
Tabel 7.13 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kepatuhan Internal Kepabenan dan Cukai
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kepala PUSKI 2,239.14 1 1 0 1.49 A Sangat Baik2 Subbagian Tata Usaha 8,296.56 5 5 0 1.10 A Sangat Baik3 Bidang Penegakan Kepatuhan Pelaksanaan
Tugas 18,806.76 10 10 0 1.25 A Sangat Baik
4 Bidang Analisis dan Tindak Lanjut Kepatuhan Internal 24,215.84 16 13 -3 1.24 A Sangat Baik
5 Bidang Evaluasi Kinerja 22,971.49 19 14 -5 1.09 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 76,529.79 51 43 -8 1.18
Total beban kerja Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai adalah 76.529,79 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 43 orang, efektivitas unitnya adalah 1,18. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 51 orang sehingga terdapat kekurangan delapan orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana.
Berdasarkan hasil pengolahan data, beban Kerja terendah dikontribusikan oleh:
a. Penyampaian dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DJBC Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 Unit Eselon II di lingkungan DJBC
b. Permintaan tanggapan untuk trajectory, manual dan Inisiatif Strategis IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2012 sehubungan dengan rencana penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Wide-One 2012
c. Rencana Pelaksanaan kegiatan konsinyering Refinement Kemenkeu Two pada pertengahan bulan Februari 2012
d. Rencana Rapat Koordinasi (Rakor) yang akan diselenggarakan DJBC tanggal 6 s.d 10 Februari 2012 dan mengundang Kepala Biro sebagai Narasumber acara tersebut pada tanggal 7 Februari 2012
e. Permintaan Tanggapan dan Masukan atas Draft LAKIP DJBC Tahun 2012 dalam bentuk hard copy dan softcopy paling lambat tanggal 1 Februari 2012
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 161
Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh:
a. Penanganan dan Administrasi Surat Masuk Subbidang Tugas Administrasi b. Penanganan dan Administrasi Surat Masuk Subbidang Tugas Pelayanan c. Pemeriksaan pegawai dan/saksi dalam rangka investigasi internal Pengumpulan bahan
dan keterangan dalam rangka investigasi internal d. Administrasi Surat Masuk PUSKI.
11. Tenaga Pengkaji
Berdasarkan PMK Nomor 98/PMK.01/2006 terdapat tiga Tenaga Pengkaji di lingkungan DJBC yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, dan Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi. Tenaga Pengkaji mempunyai tugas mengkaji dan menelaah masalah-masalah di bidang pelayanan dan penerimaan kepabeanan dan cukai, pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai, dan pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional berdasarkan keahlian.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada masing-masing Tenaga Pengkaji tampak pada Tabel 7.14.
Tabel 7.14 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 162
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
1,100.39 1 1 0 0.73 C Cukup
2 Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
1,388.53 1 1 0 0.92 B Baik
3 Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Kepabeanan dan Cukai
2,055.63 1 1 0 1.36 A Sangat Baik
JUMLAH 4,544.55 3 3 0 1.01 A Sangat Baik
9
Total beban kerja Tenaga Pengkaji adalah 4.544,55 orang jam. Dengan jumlah Tenaga Pengkaji sebanyak tiga orang, efektivitas jabatannya adalah 1,01. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah tiga orang sehingga tidak terdapat kekurangan pegawai.
Berdasarkan hasil pengolahan data, beban Kerja terendah dikontribusikan oleh Evaluasi Pegawai, Penilaian DP3, Bahan Masukan Analisa Beban Kerja, Apel & Upacara, dan Dinas Luar (Sosialisasi). Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh Kajian Sesuai Tupoksi, Peresmian Kantor Modern, Serah Terima Jabatan, Pelantikan, Ceramah, Workshop, Seminar dll, Rapat Internal, Administrasi Surat Tenaga Pengkaji, dan Rapat External.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 163
12. Instansi Vertikal DJBC
Pelaksanaan analisis beban kerja tahun 2013 (dengan menggunakan data tahun 2012) dilaksanakan pada seluruh unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang terdiri dari 16 Kantor Wilayah DJBC, dua Kantor Pelayanan Utama (KPU), 113 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), empat Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarop), serta tiga Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB).
Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbinganteknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanyaberdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kanwil menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di daerah wewenangnya.
c. pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
d. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai.
e. pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
f. pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
g. pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
h. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.
i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.
j. pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
k. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPBC menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai. b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
d. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
e. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
f. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai. g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja. i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
Untuk lebih memahami ABK di masing-masing instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berikut akan dijelaskan per masing-masing kantor wilayah.
a. Kantor Wilayah DJBC Aceh
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Aceh tampak pada Tabel 7.15.
Tabel 7.15 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kantor Wilayah DJBC Aceh 59,828.79 43 43 0 0.92 B Baik2 KPPBC Tipe A3 Sabang 21,626.95 17 13 -4 1.10 A Sangat Baik3 KPPBC Tipe A3 Banda Aceh 38,465.18 29 25 -4 1.02 A Sangat Baik4 KPPBC Tipe B Meulaboh 30,408.80 20 9 -11 2.24 A Sangat Baik5 KPPBC Tipe A3 Lhok Seumawe 29,402.28 25 20 -5 0.98 B Baik6 KPPBC Tipe B Kuala Langsa 17,562.87 13 14 1 0.83 C Cukup
JUMLAH 197,294.87 147 124 -23 1.06 A Sangat Baik
Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Aceh memiliki total beban kerja sebanyak 197.294,87 orang jam, dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1,06 dan Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 147 orang dan jumlah pegawai yang ada sebanyak 124 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 23 orang.
Berikut beberapa penyebab Kanwil DJBC Aceh dan KPPBC sewilayah Kanwil DJBC Aceh mengalami kekurangan atau kelebihan pegawai sebagai berikut: 1) Tingkat pendidikan yang kurang dalam persyaratan jabatan pelaksanaan tertentu; 2) Luasnya daerah pengawasan sehingga dibutuhkan tambahan pegawai; 3) Keterbatasan sarana transportasi untuk menjangkau daerah-daerah dimana
dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan barang khususnya pada KPPBC Tipe B di lingkungan Kanwil DJBC Aceh;
4) Minimnya pegawai wanita yang ada di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh; 5) Adanya proyeksi peningkatan beban kerja yang diakibatkan oleh pembukaan pos bantu
Meulaboh.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 164
b. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Sumatera Utara tampak pada Tabel 7.16.
Tabel 7.16 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara 126,384.15 86 92 6 0.91 B Baik2 KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan 315,496.74 219 184 -35 1.14 A Sangat Baik3 KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan 172,564.23 120 109 -11 1.05 A Sangat Baik4 KPPBC Tipe B Pangkalan Susu 11,189.58 9 9 0 0.83 C Cukup5 KPPBC Tipe B Pematang Siantar 32,749.23 22 21 -1 1.03 A Sangat Baik6 KPPBC Tipe B Sibolga 15,622.23 10 15 5 0.69 C Cukup7 KPPBC TMP C Teluk Nibung 103,360.63 75 63 -12 1.09 A Sangat Baik8 KPPBC Tipe B Kuala Tanjung 23,967.75 15 13 -2 1.22 A Sangat Baik
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
Yang Ada+/- EU PU Keterangan
JUMLAH 801,334.54 556 506 -50 1.05 A Sangat Baik
Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara memiliki total beban kerja sebanyak 801.334,54 orang jam, dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1,05 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 556 orang dan jumlah pegawai yang ada sebanyak 506 orang, dengan demikian terdapat kekurangan 50 orang pegawai.
c. Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat tampak pada Tabel 7.17.
Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat memiliki total beban kerja sebanyak 570.639,04 orang jam, dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1,10 dan Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 413 orang sedangkan pegawai yang ada sebanyak 343 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 70 orang.
Tabel 7.17 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumbar 93,721.08 63 61 -2 1.02 A Sangat Baik2 KPPBC TMP B Pekanbaru 140,230.68 93 78 -15 1.19 A Sangat Baik3 KPPBC TMP B Dumai 182,533.83 121 101 -20 1.20 A Sangat Baik4 KPPBC Tipe A3 Tembilahan 39,736.16 30 22 -8 1.20 A Sangat Baik5 KPPBC Tipe B Selat Panjang 19.754.23 13 11 -2 1.19 A Sangat Baik6 KPPBC Tipe B Bengkalis 19,951.98 14 11 -3 1.20 A Sangat Baik7 KPPBC Tipe B Siak Sri Indrapura 11,587.29 13 8 -5 0.96 B Baik8 KPPBC Tipe B Bagan Siapiapi 13,928.14 13 9 -4 1.03 A Sangat Baik9 KPPBC TMP B Teluk Bayur 68,949.88 53 42 -11 1.09 A Sangat Baik
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
Yang Ada+/- EU PU Keterangan
JUMLAH 570,639.04 413 343 -70 1.10 A Sangat Baik
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 165
d. Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau tampak pada Tabel 7.18.
Tabel 7.18 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau 216,183.48 146 147 1 0.98 B Baik2 KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun 141,295.45 103 90 -13 1.04 A Sangat Baik3 KPPBC Tipe A2 Tanjung Pinang 104,914.99 76 79 3 0.88 C Cukup4 KPPBC Tipe B Sambu Belakang Padang 29,743.88 20 17 -3 1.16 A Sangat Baik5 KPPBC Tipe B Dabo Singkep 14,898.96 12 12 0 0.82 C Cukup6 KPPBC Tipe B Tarempa 19,938.01 15 13 -2 1.02 A Sangat Baik
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
Yang Ada+/- EU PU Keterangan
JUMLAH 526,974.77 372 358 -14 0.98 B Baik
Berdasarkan Tabel 7.17, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau memiliki total beban kerja sebanyak 526.974,77 orang jam dengan kebutuhan pegawai sebanyak 372 orang sedangkan pegawai yang ada sebanyak 358 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 14 orang. Terlihat juga dari nilai tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 0,98 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu B (Baik).
Berikut beberapa penyebab Kanwil DJBC Kepri dan KPPBC sewilayah Kanwil DJBC Kepri mengalami kekurangan atau kelebihan pegawai sebagai berikut :
1) Banyak pegawai yang sudah mendekati usia pensiun (usia 52 keatas sekitar 21 pegawai, usia 47-51th sekitar 46 pegawai);
2) Banyak pegawai yang merupakan penduduk asli yang tidak mau dipindahkan ke tempat lain;
3) Ada beberapa pegawai yang sakit berat/menahun sehingga tidak bisa beraktivitas seperti pegawai pada umumnya;
4) Banyak pegawai yang tidak menguasai komputer, hanya sekitar 40% pegawai yang mampu mengoperasikan komputer;
5) Sebagian besar pegawai terampil di lapangan (patroli) tetapi kurang terampil dalam urusan pekerjaan administrasi;
6) Beberapa pekerjaan waktunya tertentu dan bersamaan, sehingga setelah pekerjaan itu selesai maka tidak ada pekerjaan;
7) Tingkat pendidikan yang kurang dalam persyaratan jabatan pelaksana tertentu;
8) Pada awal tahun 2013 sebanyak 12 pegawai kena mutasi keluar dan hanya mendapat pengganti masuk sebanyak 5 orang;
9) Selama tahun 2012 sebanyak 3 pegawai mengikuti tugas belajar selama 1 tahun penuh.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 166
e. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan tampak pada Tabel 7.19.
Tabel 7.19 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kantor Wilayah DJBC Sumbagsel 107,209.83 71 64 -7 1.11 A Sangat Baik2 KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang 144,584.58 98 80 -18 1.20 A Sangat Baik3 KPPBC Tipe Madya Pabean B Jambi 118,937.34 79 72 -7 1.10 A Sangat Baik4 KPPBC Tipe A3 Bengkulu 23,473.40 16 13 -3 1.20 A Sangat Baik5 KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar
Lampung 190,853.18 127 107 -20 1.18 A Sangat Baik
6 KPPBC Tipe A3 Pangkal Pinang 48,635.62 32 27 -5 1.20 A Sangat Baik7 KPPBC Tipe A3 Tanjung Pandan 12,526.63 8 6 -2 1.39 A Sangat Baik
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
Yang Ada+/- EU PU Keterangan
JUMLAH 646,220.58 431 369 -62 1.16 A Sangat Baik
Dari pengolahan data unit-unit di lingkungan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan total beban kerja sebesar 646.220,58 orang jam dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) sebesar 1,16 dan Prestasi Unit (PU) A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 431 orang pegawai dan pegawai yang ada sebanyak 369 orang, sehingga terdapat kekurangan pejabat/pegawai secara keseluruhan sebanyak 62 orang.
Berdasarkan perhitungan jumlah beban kerja tahun 2013, dibandingkan beban kerja tahun 2012, terjadi peningkatan beban kerja pada Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan sebesar 43,683.14 orang jam atau 7.22%. Peningkatan beban kerja yang paling signifikan terjadi pada produk sebagai berikut:
a. KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang
- PPKP Bayar sebesar 6,413.86 jam - PPKP Bebas sebesar 2,291.29 jam - Laporan Pengeluaran Barang dengan PIBK sebesar 5,409 jam
b. KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung
- Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai 3,825.16 jam - Laporan pengawasan pembongkaran barang di luar kawasan pabean 13,019.83 jam - Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan
Cukai 4,345.96 jam
c. KPPBC Tipe B Pangkal Pinang
- Nota Hasil Intelejen (NHI) sebesar 1,462.62 jam - Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut, Laporan Pengawasan
Pembongkaran Barang dan Laporan Pengawasan Lainnya sebesar 1,179.16 jam - Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut sebesar 723.91 jam - Laporan pengawasan pelaksanaan penimbunan barang di gudang importir sebesar
854.66 jam.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 167
f. Kantor Wilayah DJBC Banten
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Banten tampak pada Tabel 7.20.
Tabel 7.20 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di LingkunganKantor Wilayah DJBC Banten
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kantor Wilayah DJBC Banten 176,998.54 118 100 -18 1.17 A Sangat Baik2 KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta 1,006,299.88 667 515 -152 1.30 A Sangat Baik
3 KPPBC Tipe Madya Pabean Merak 139,740.89 95 80 -15 1.16 A Sangat Baik4 KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang 275,035.17 183 155 -28 1.18 A Sangat Baik
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
Yang Ada+/- EU PU Keterangan
JUMLAH 1,598,074.48 1063 850 -213 1.25 A Sangat Baik
Dari pengolahan data unit-unit yang berada pada Kanwil DJBC Banten, memiliki jumlah beban kerja sebesar 1.598.074,48 orang jam dengan tingkat Efektivitas Unit 1,25 dan Prestasi Kerja Unit A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 1.063 orang pegawai dan jumlah pegawai yang ada sebanyak 850 orang, sehingga terdapat kekurangan pejabat/pegawai sebanyak 213 orang.
Berdasarkan perhitungan jumlah beban kerja tahun 2013, dibandingkan beban kerja tahun 2012, terjadi peningkatan beban kerja pada Kanwil DJBC Banten sebesar 121,516.37 orang jam atau 8.23%. Peningkatan beban kerja yang paling signifikan terjadi pada KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta yaitu sebesar 119,931.9 jam atau 98.69%. Peningkatan itu dikontribusikan oleh produk Penyelesaian Permohonan Reekspor sebesar 20,897.5 jam, Pengawasan Barang dengan Mesin X-Ray sebesar 23,800 jam, Pelayanan pada Hanggar TNS/TNT sebesar 18,556.36 jam, Pelayanan pada Teminal Kedatangan dan Keberangkatan sebesar 26,197.09 jam, Pelayanan pada Hanggar GA/JAS sebesar 20,413.69 jam, Pelayanan pada Hanggar Fedex/GPA dan Kantor Pos sebesar 10,067.27 jam, Penyelesaian Permohonan Reekspor 20,897.50 jam, Kegiatan Pengawasan Barang Menggunakan Mesin X-Ray 23,800 jam.
g. Kantor Wilayah DJBC Jakarta
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Jakarta tampak pada Tabel 7.21.
Berdasarkan hasil pengolahan data unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta, jumlah total beban kerja sebanyak 779.563,99 orang jam, dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1,10 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 515 orang sedangkan pegawai yang ada sebanyak 470 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 45 orang.
Tabel 7.21 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kantor Wilayah 273,130.23 176 165 -11 1.10 A Sangat Baik2 KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta 295,737.95 196 187 -9 1.05 A Sangat Baik3 KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda 168,856.17 114 95 -19 1.18 A Sangat Baik4 KPPBC Tipe B Kantor Pos Pasar Baru 41,839.64 29 23 -6 1.21 A Sangat Baik
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
Yang Ada+/- EU PU Keterangan
JUMLAH 779,563.99 515 470 -45 1.10 A Sangat Baik
h. Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Barat tampak pada Tabel 7.22.
Tabel 7.22 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja
Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat 157,416.03 104 96 -8 1.09 A Sangat Baik2 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi 460,288.88 305 264 -41 1.16 A Sangat Baik3 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor 251,029.05 169 148 -21 1.13 A Sangat Baik4 KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta 190,252.18 126 111 -15 1.14 A Sangat Baik5 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung 206,470.59 136 123 -13 1.11 A Sangat Baik6 KPPBC Tipe A3 Cirebon 49,449.97 34 22 -12 1.49 A Sangat Baik7 KPPBC Tipe B Tasikmalaya 13,230.53 9 9 0 0.98 B Baik
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
Yang Ada+/- EU PU Keterangan
JUMLAH 1,328,137.23 883 773 -110 1.14 A Sangat Baik
Berdasarkan hasil pengolahan data unit-unit yang berada pada Kanwil DJBC Jawa Barat memiliki total beban kerja sebesar 1.328.137,23 orang jam dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1,14 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai 883 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada 773 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 110 orang pegawai.
i. Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY tampak pada Tabel 7.23.
Berdasarkan hasil pengolahan data unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki total beban kerja sebanyak 1.081.959,93 orang jam, dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) 1,13 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Beban kerja sebesar 1.081.959,93 orang jam pada tahun 2012 dilaksanakan oleh 635 orang, yang seharusnya dilaksanakan oleh 745 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 110 orang.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 169
Tabel 7.23 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DI Yogyakarta 182,107.18 122 115 -7 1.05 A Sangat Baik
2 KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas 399,712.14 269 218 -51 1.22 A Sangat Baik
3 KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus 122,070.82 83 72 -11 1.13 A Sangat Baik4 KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta 137,822.58 96 93 -3 0.98 B Baik5 KPPBC Tipe A3 Cilacap 44,978.91 36 27 -9 1.11 A Sangat Baik6 KPPBC Tipe B Pekalongan 21,157.18 15 12 -3 1.17 A Sangat Baik7 KPPBC Tipe B Purwokerto 24,619.13 16 11 -5 1.49 B Sangat Baik8 KPPBC Tipe B Tegal 29,465.38 20 14 -6 1.40 A Sangat Baik9 KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta 120,026.61 88 73 -15 1.09 A Sangat Baik
Sangat Baik
EU PU Keterangan
JUMLAH 1,081,959.93 745 635 -110 1.13 A
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
Yang Ada+/-
j. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur I tampak pada Tabel 7.24.
Tabel 7.24 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I 209,886.75 141 134 -7 1.04 A Sangat Baik2 KPPBC TMP Tanjung Perak 524,537.83 355 327 -28 1.06 A Sangat Baik3 KPPBC TMP A Pasuruan 125,159.70 87 69 -18 1.20 A Sangat Baik4 KPPBC TMP Juanda 298,643.67 198 166 -32 1.19 A Sangat Baik5 KPPBC Tipe A2 Gresik 87,914.59 58 54 -4 1.08 A Sangat Baik6 KPPBC Tipe B Kalianget 19,249.93 15 13 -2 0.98 B Baik7 KPPBC Tipe B Bojonegoro 29,454.33 19 17 -2 1.15 A Sangat Baik
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
Yang Ada+/- EU PU Keterangan
JUMLAH 1,294,846.80 873 780 -93 1.10 A Sangat Baik
Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I memiliki total beban kerja sebanyak 1.294.846,80 orang jam dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1,10 dan Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 873 orang dan pegawai yang ada sebanyak 780 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 93 orang.
Berdasarkan perhitungan jumlah beban kerja tahun 2013, dibandingkan beban kerja tahun 2012, terjadi peningkatan beban kerja pada Kanwil DJBC Jawa Timur I sebesar 73,041.12 jam atau 5.24%. Peningkatan beban kerja yang paling signifikan terjadi pada Kanwil DJBC Jatim I yaitu sebesar 29,433.17 orang jam atau 40.29% dan KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan 22,311.65 orang jam atau 30.54%. Peningkatan itu dikontribusikan oleh produk sebagai berikut:
1) Kanwil DJBC Jatim I
- Surat Masuk sebesar 6,084.66 jam
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 170
- Inventaris Barang Milik Negara sebesar 5,583.83 jam
- Laporan Penatausahaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 3,868.33 jam
- Laporan Pelaksanaan Pembayaran Perjalanan Dinas Pegawai sebesar 2,393.5 jam
- Pemantauan ruangan kerja Kanwil dan persiapan ruangan sebesar 2,079 jam
- Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) sebesar 8,145.68 jam
2) KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan
- BC.2.5 (Impor Barang Dari TPB) sebesar 12,690.54 jam
k. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur II tampak pada Tabel 7.25.
Tabel 7.25 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Banten Jawa Timur II
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II 100,990.18 71 69 -2 0.97 B Baik2 KPPBC Tipe Madya Cukai Malang 121,835.80 85 82 -3 0.99 B Baik3 KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri 104,900.14 72 72 0 0.97 B Baik4 KPPBC Tipe B Tulung Agung 25,991.58 19 19 0 0.91 B Baik5 KPPBC Tipe B Blitar 17,856.41 13 16 3 0.74 C Cukup6 KPPBC Tipe B Madiun 25,493.99 17 17 0 1.00 B Baik7 KPPBC Tipe B Panarukan 20,573.94 15 15 0 0.91 B Baik8 KPPBC Tipe B Banyuwangi 17,914.33 13 9 -4 1.32 A Sangat Baik9 KPPBC Tipe B Probolinggo 22,635.50 15 15 0 1.00 B Baik
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
Yang Ada+/- EU PU Keterangan
JUMLAH 458,191.87 320 314 -6 0.97 B Baik
Berdasarkan hasil pengolahan data hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, memiliki jumlahl beban kerja sebanyak 458.191,87 orang jam, dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 0,97 dan Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu B (Baik). Jumlah Kebutuhan pegawai sebanyak 320 orang, sedangkan jumlah Pegawai yang ada sebanyak 314 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak enam orang.
l. Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT tampak pada Tabel 7.26.
Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT memilik total beban kerja sebanyak 491.790,48 orang jam dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1,02 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 349 orang dan Pegawai yang ada sebanyak 320 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 29 orang.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 171
Tabel 7.26 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT 77,032.03 61 60 -1 0.85 C Cukup2 KPPBC TMP Ngurah Rai 238,345.49 161 148 -13 1.07 A Sangat Baik3 KPPBC Tipe B Benoa 31,168.62 21 19 -2 1.09 A Sangat Baik4 KPPBC Tipe A3 Mataram 42,490.22 31 27 -4 1.04 A Sangat Baik5 KPPBC Tipe B Bima 18,124.41 12 10 -2 1.20 A Sangat Baik6 KPPBC Tipe A3 Kupang 39,166.77 30 28 -2 0.93 B Baik7 KPPBC Tipe B Atapupu 29,469.31 20 18 -2 1.09 A Sangat Baik8 KPPBC Tipe B Maumere 15,993.63 13 10 -3 1.06 A Sangat Baik
Sangat Baik
EU PU Keterangan
JUMLAH 491,790.48 349 320 -29 1.02 A
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
Yang Ada+/-
m. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat tampak pada Tabel 7.27.
Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat memiliki total beban kerja sebanyak 401.270,64 orang jam dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 0,94 dan Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu B (Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 299 orang dan pegawai yang ada sebanyak 283 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 16 orang.
Tabel 7.27 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kantor Wilayah DJBC Kalbar 105,802.83 74 72 -2 0.98 B Baik2 KPPBC TMP B Pontianak 92,989.53 75 74 -1 0.83 C Cukup3 KPPBC TMP C Entikong 66,213.93 52 45 -7 0.98 B Baik4 KPPBC Tipe A3 Sintete 38,492.10 28 25 -3 1.02 A Sangat Baik5 KPPBC Tipe B Ketapang 20,039.37 14 13 -1 1.02 A Sangat Baik6 KPPBC Tipe B Jagoi Babang 11,113.88 7 9 2 0.82 C Cukup7 KPPBC Tipe A3 Sampit 40,800.23 29 22 -7 1.23 A Sangat Baik8 KPPBC Tipe B Pangkalan Bun 15,078.30 11 11 0 0.91 B Baik9 KPPBC Tipe B Pulang Pisau 10,740.47 9 12 3 0.59 D Sedang
B BaikJUMLAH 401,270.64 299 283 -16 0.94
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
Yang Ada+/- EU PU Keterangan
n. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur tampak pada Tabel 7.28.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 172
Tabel 7.28 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
96,180.16 69 66 -3 0.97 B Baik
2 KPPBC TMP B Balikpapan 103,864.55 80 63 -17 1.09 A Sangat Baik3 KPPBC TMP B Samarinda 67,069.73 57 50 -7 0.89 B Baik4 KPPBC Tipe A3 Bontang 22,763.17 18 15 -3 1.01 B Baik5 KPPBC TMP C Tarakan 61,862.90 45 38 -7 1.08 A Sangat Baik6 KPPBC TMP C Nunukan 47,984.48 37 28 -9 1.08 A Sangat Baik7 KPPBC Tipe B Sangata 12,463.37 10 9 -1 0.92 B Baik8 KPPBC TMP B Banjarmasin 94,833.03 68 64 -4 0.98 B Baik9 KPPBC Tipe A3 Kotabaru 34,340.67 31 19 -12 1.20 A Sangat Baik
Keterangan
JUMLAH 541,362.06 415 352 -63 1.02 A Sangat Baik
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
Yang Ada+/- EU PU
Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki total beban kerja sebanyak 541.362.06 orang jam dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) 1.02 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 415 orang dan jumlah pegawai yang ada sebanyak 352 orang, sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 63 orang.
o. Kantor Wilayah DJBC Sulawesi
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi tampak pada Tabel 7.29.
Tabel 7.29 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kantor Wilayah DJBC Sulawesi 95,127.14 70 68 -2 0.93 B Baik2 KPPBC TMP B Makassar 145,137.85 98 92 -6 1.05 A Sangat Baik3 KPPBC Tipe B Pare-Pare 16,781.74 14 14 0 0.80 C Cukup4 KPPBC Tipe B Malili 10,276.23 12 6 -6 1.14 A Sangat Baik5 KPPBC Tipe B Bajoe 16,527.56 11 10 -1 1.10 A Sangat Baik6 KPPBC Tipe A3 Kendari 46,111.35 33 32 -1 0.96 B Baik7 KPPBC Tipe B Pomalaa 23,485.40 19 15 -4 1.04 A Sangat Baik8 KPPBC Tipe B Pantoloan 19,044.07 19 17 -2 0.74 C Cukup9 KPPBC Tipe B Poso 9,802.59 11 8 -3 0.81 C Cukup10 KPPBC Tipe B Luwuk 16,568.64 15 9 -6 1.22 A Sangat Baik11 KPPBC Tipe A3 Bitung 38,292.42 30 28 -2 0.91 B Baik12 KPPBC Tipe B Manado 51,486.90 35 34 -1 1.00 A Sangat Baik13 KPPBC Tipe A3 Gorontalo 15,507.24 18 17 -1 0.61 D Sedang
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
Yang Ada+/- EU PU Keterangan
JUMLAH 504,149.13 385 350 -35 0.96 B Baik
Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi memiliki total beban kerja sebanyak 504.149,13 orang jam, dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 0,96 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu B (Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 385 orang dan jumlah pegawai yang ada sebanyak 350 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 35 orang.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 173
p. Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat tampak pada Tabel 7.30.
Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat memiliki total beban kerja sebanyak 344.132,92 orang jam, tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1.00 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu B (Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 293 pegawai dan pegawai yang ada sebanyak 229 pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 64 orang.
Berdasarkan perhitungan jumlah beban kerja tahun 2013, dibandingkan beban kerja tahun 2012, terjadi peningkatan beban kerja pada Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat sebesar 9,785.44 jam atau 2.77%. Peningkatan beban kerja yang paling signifikan terjadi pada KPPBC Tipe A3 Jayapura yaitu sebesar 8,418.02 jam atau 86.02%. Peningkatan itu dikontribusikan oleh produk Pelayanan Kantor Pos sebesar 3,708 jam, Pelayanan Impor sebesar 540 jam dan Pelayanan Cukai sebesar 626.75 jam.
Tabel 7.30 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di LingkunganKantor Wilayah DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 174
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat
61,704.98 47 39 -8 1.05 A Sangat Baik
2 KPPBC Tipe A3 Ambon 34,183.72 29 23 -6 0.99 B Baik3 KPPBC Tipe B Tual 15,225.12 12 10 -2 1.01 A Sangat Baik4 KPPBC Tipe A3 Ternate 41,883.82 33 30 -3 0.93 B Baik5 KPPBC Tipe A3 Sorong 32,633.80 27 20 -7 1.08 A Sangat Baik6 KPPBC Tipe B Manokwari 9,909.50 11 10 -1 0.66 D Sedang7 KPPBC Tipe B Babo 14,540.49 12 8 -4 1.21 A Sangat Baik8 KPPBC Tipe B Fak-Fak 7,382.63 11 8 -3 0.61 D Sedang9 KPPBC Tipe B Kaimana 9,995.48 11 5 -6 1.33 A Sangat Baik10 KPPBC Tipe A3 Jayapura 40,005.97 39 33 -6 0.80 C Cukup11 KPPBC Tipe A3 Amamapare 37,103.57 28 20 -8 1.23 A Sangat Baik12 KPPBC Tipe B Biak 12,759.79 12 7 -5 1.21 A Sangat Baik13 KPPBC Tipe B Nabire 8,660.92 10 5 -5 1.15 A Sangat Baik14 KPPBC Tipe B Merauke 18,143.15 11 11 0 1.09 A Sangat Baik
No Nama Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Unit
Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai
Jumlah Pejabat/Pegawai
Yang Ada+/- EU PU Keterangan
JUMLAH 344,132.94 293 229 -64 1.00 B Baik
13. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan serta audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPU BC menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai. b. pelaksanaan pelayanan perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. c. pelaksanaan pemberian bimbingan kepatuhan, konsultasi dan layanan informasi di
bidang kepabeanan dan cukai.
d. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
e. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
f. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding.
g. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.
h. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
i. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai. j. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. k. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja. l. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
Untuk lebih memahami ABK di masing-masing Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berikut akan dijelaskan per masing-masing Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Prioktampak pada Tabel 7.31.
Tabel 7.31 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)KPU BC Tipe A Tanjung Priok
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Kepala Kantor KPU Tipe A Tanjung Priok 1,259.65 1 1 0 0.84 C Cukup
2. Bagian Umum 90,810.84 60 71 11 0.85 C Cukup
3. Bidang Perbendaharaan dan Keberatan 168,412.14 112 90 -22 1.24 A Sangat Baik
4. Bidang Kepabeanan dan Cukai I 135,860.95 90 71 -19 1.27 A Sangat Baik
5. Bidang Kepabeanan dan Cukai II 383,632.94 255 186 -69 1.37 A Sangat Baik
6. Bidang Kepabeanan dan Cukai III 353,514.25 235 175 -60 1.34 A Sangat Baik
7. Bidang Kepabeanan dan Cukai IV 90,811.12 60 57 -3 1.06 A Sangat Baik
8. Bidang Fasilitas 51,708.05 34 27 -7 1.27 A Sangat Baik
9. Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi
55,273.99 37 31 -6 1.18 A Sangat Baik
10 Bidang Penindakan dan Penyidikan 222,708.29 147 118 -29 1.25 A Sangat Baik
11. Bidang Audit 77,295.43 51 42 -9 1.22 A Sangat Baik
12. Bidang Kepatuhan Internal 32,722.53 22 23 1 0.94 B Baik
13 PFPD 141,756.15 94 99 5 0.95 B Baik
JUMLAH 1,805,766.33 1198 991 -207 1.21 A Sangat Baik
Berdasarkan Tabel 7.31, hasil ABK Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok memiliki total beban kerja sebanyak 1.805.766,33 orang jam dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1,21 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 1.198 orang dan pegawai yang ada sebanyak 991 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 207 orang.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 175
b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam tampak pada Tabel 7.32.
Berdasarkan hasil pengolahan data, Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam memiliki total beban kerja sebesar 478.713,27 orang jam, dengan Tingkat Efisiensi Unit (EU) 1,29 dan Prestasi Kerja Unit (PU) A (sangat baik). Beban kerja sebesar 478.713,27 orang jam pada tahun 2012 dilaksanakan oleh 247 orang pegawai, yang seharusnya dilaksanakan oleh 319 orang, dengan demikian terdapat kekurangan 72 orang pegawai.
Tabel 7.32 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)KPU BC Tipe B Batam
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 176
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kepala Kantor KPU Tipe B Batam 1,789.71 1 1 0 1.19 A Sangat Baik2 Bagian Umum 38,961.24 26 27 1 0.96 B Baik3 Bidang Perbendaharaan dan Keberatan 22,677.28 16 13 -3 1.16 A Sangat Baik4 Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan
Cukai 222,152.11 148 116 -32 1.27 A Sangat Baik
5 Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi
10,557.72 7 8 1 0.88 C Cukup
6 Bidang Penindakan dan Penyidikan 145,507.08 95 61 -34 1.58 A Sangat Baik7 Bidang Audit 24,074.64 17 13 -4 1.23 A Sangat Baik8 Bidang Kepatuhan Internal 12,993.49 9 8 -1 1.08 B Baik
JUMLAH 478,713.27 319 247 -72 1.29 A Sangat Baik
14. Pangkalan Sarana Operasi
Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi bea dan cukai dalam menunjang patrol dan operasi pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategik dan program. b. penyiapan dan pengoperasian sarana operasi. c. pemeliharaan dan perawatan sarana operasi dan sarana penunjang. d. pelayanan pengiriman dan penerimaan berita serta pemantauan hubungan antar
stasiun radio. e. pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
f. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
g. pelaksanaan administrasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada Pangkalan Sarana Operasi tampak pada Tabel 7.33.
Tabel 7.33 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja
Unit (PU)Pangkalan Sarana Operasi
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Batam 110,951.84 74 72 -2 1.02 A Sangat Baik2 Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung
Balai Karimun737,631.84 489 296 -193 1.65 A Sangat Baik
3 Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Tanjung Priok 95,239.50 63 44 -19 1.42 A Sangat Baik
4 Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Pantoloan 193,868.84 132 108 -24 1.19 A Sangat Baik
JUMLAH 1,137,692.02 758 520 -238 1.45 A Sangat Baik
Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK Pangkalan Sarana Operasi memiliki total Beban Kerja sebanyak 1.137.692,02 orang jam dengan kebutuhan pegawai sebanyak 738 pegawai, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 520 pegawai. Dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 238 orang.
PSO Tipe A Tanjung Balai Karimun EU tinggi disebabkan tingginya beban pekerjaan pengawasan Kapal Sandar dan Kapal Berangkat sebesar 490.560 jam (66,50% dari total beban kerja 737.631,84 jam). Sedangkan PSO Tipe B Tanjung Priok EU tinggi disebabkan tingginya beban pekerjaan seksi Nautika yang mencapai 69.252,75 jam (72,71% dari total beban kerja 95.239,50 jam) yang dikontribusikan antara lain oleh melaksanakan tugas jaga kapal sesuai perintah Nakhoda meliputi Pengawasan terhadap bahaya-bahaya navigasi, pemantauan kapal penyelundup, menjaga keamanan dan keselamatan ABK dan kapal, pengambilan senjata api dari gudang senjata di PSO ke tempat penyimpanan di kapal.
15. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang
Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratoris dan identifikasi barang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPIB menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategik dan program serta evaluasi pelaksanaan pengujian
laboratoris dan identifikasi barang. b. pelaksanaan pengujian laboratoris dan/atau pengujian ulang laboratoris dan identifikasi
barang. c. pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang. d. penelitian, pengembangan, dan evaluasi metode pengujian dan identifikasi barang. e. penyiapan bahan penyusunan standardisasi dan pembakuan metode pengujian dan
identifikasi barang. f. pemeliharaan dan perawatan sarana laboratorium. g. pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.
h. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.
i. pelaksanaan administrasi Balai Pengujian dan IdentifikasiBarang.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 177
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada Balai Pengujian dan Identifikasi Barang tampak pada Tabel 7.34.
Tabel 7.34 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Balai Pengujian dan Identifikasi Barang
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 BPIB Tipe B Medan 27,073.57 17 11 -6 1.63 A Sangat Baik
2 BPIB Tipe A Jakarta 108,126.33 71 45 -26 1.59 A Sangat Baik
3 BPIB Tipe B Surabaya 24,735.18 16 11 -5 1.49 A Sangat Baik
JUMLAH 159,935.07 104 67 -37 1.58 A Sangat Baik
Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK Balai Pengujian dan Identifikasi Barang memiliki total Beban Kerja sebanyak 159.935,07 orang jam dengan kebutuhan pegawai sebanyak 104 pegawai, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 67 pegawai. Dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 37 orang.
BPIB Tipe A Jakarta EU tinggi disebabkan tingginya beban pekerjaan pada Seksi Pelayanan Teknis karena adanya minilab di KPM Soekarno Hatta serta adanya penambahan sample pengujian yang berhubungan dengan Pajak ekspor sebesar 36.908,29 jam beban kerja dibanding tahun lalu sedangkan penambahan pegawai hanya tiga orang. Sedangkan pada BPIB Tipe B Medan disebabkan beban kerja laboratorium di BPIB Medan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa dan Analis pada hari Sabtu Minggu yang mencapai 28,57% dari total beban Pemeriksa dan Analis. Kemudian untuk BPIB Tipe B Surabaya, EU tinggi disebabkan pada tahun 2012 tidak ada Analis, hanya ada Pemeriksa. Sehingga mempekerjakan Pramubhakti lulusan SMK Analis Kimia sebanyak tiga orang (kebutuhan Analis empat orang).
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 178
BAB VIII HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DITJEN PERBENDAHARAAN
A. Tugas dan Fungsi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara. 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara. 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara. 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara. 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
B. Hasil Analisis Beban Kerja
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat dilihat pada Tabel 8.1 dan di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat dilihat pada Tabel 8.2.
Tabel 8.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Sekretariat Direktorat Jenderal 366,455.61 242 216 -26 1.13 A Sangat Baik
2 Direktorat PA 171,470.81 112 107 -5 1.06 A Sangat Baik
3 Direktorat PKN 192,528.60 124 101 -23 1.26 A Sangat Baik
4 Direktorat SMI 125,443.53 82 80 -2 1.04 A Sangat Baik
5 Direktorat PPK BLU 114,829.05 76 63 -13 1.21 A Sangat Baik
6 Direktorat APK 216,850.79 143 112 -31 1.28 A Sangat Baik
7 Direktorat SP 200,703.21 134 118 -16 1.13 A Sangat Baik
8 Direktorat TP 176,774.05 117 104 -13 1.13 A Sangat Baik
1.15 A Sangat BaikJUMLAH 1,565,055.65 1,030 901 -129
9
Dari Tabel 8.1 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki jumlah beban kerja sebesar 1.565.055,65 OJ dan terjadi kekurangan pegawai sebanyak 129 orang dengan tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) 1.15 dan Prestasi Kerja Unit (PU) dikategorikan A (Sangat Baik).
Dari Tabel 8.2 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki jumlah beban kerja sebesar 10.141.955,54 OJ dan terjadi kelebihan pegawai sebanyak 469 orang dengan tingkat EU 0.93 dan PU dikategorikan B (Baik).
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 179
Tabel 8.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Kantor Wilayah 2,595,379.95 1,723 2,350 627 0.73 C Cukup
2 KPPN Tipe A1 Wilayah Jakarta 635,901.92 423 343 -80 1.23 A Sangat Baik
3 KPPN Tipe A1 Propinsi 2,339,421.77 1,553 1320 -233 1.18 A Sangat Baik
4 KPPN Tipe A1 Non Propinsi 1,476,280.72 979 1,095 116 0.89 C Cukup
5 KPPN Tipe A2 3,006,398.55 1,994 2,040 46 0.98 B Baik
6 KPPN Khusus Jakarta VI 88,572.63 59 52 -7 1.13 A Sangat Baik
JUMLAH 10,141,955.54 6,731 7200 469 0.93 B Baik
9
Berdasarkan Tabel 8.1 dan Tabel 8.2, total beban kerja keseluruhan untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencapai 11.707.011,19 OJ, dengan kebutuhan pegawai sebanyak 7.761 orang, sementara pegawai yang ada adalah 8.101 orang sehingga terjadi kelebihan pegawai sebanyak 340 orang.
Secara keseluruhan, beban kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaanpada tahun 2012 menurun sebesar 2,5% dari tahun 2011. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 dilakukan pengalihan pengesahan DIPA dari DJPB kepada DJA, sehingga beban pekerjaan DJPB khususnya instansi vertikal menjadi sedikit berkurang.
Grafik perkembangan beban kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 8.1.
Grafik 8.1
Beban Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2008 s.d. 2012 (Dalam Ribuan Jam)
1,172
1,378
11,642 12,016 11,707
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2008 2009 2010 2011 2012
Beban Ke
rja
Tahun
Beban Kerja DJPB
Sebagaimana tampak pada Grafik8.1, beban kerja Direktorat Jenderal
Perbendaharaan cenderung naik dari tahun 2008 sampai tahun 2011 namun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2012. Adapun kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada dari tahun ke tahun selalu sejalan dengan jumlah beban kerja yang ada. Berikut ini merupakan tren kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada Grafik 8.2 berikut ini:
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 180
Grafik 8.2 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Perhitungan ABK dan Jumlah Pegawai Yang Ada
dari tahun 2008 s.d. 2012
780 833
88069099
8106
777 909
7712 7950 7766
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Pegawai Yang Ada Jumlah Kebutuhan Pegawai
Secara umum beban kerja pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan disumbang oleh beberapa produk utama, diantara lain:
UNIT ESELON II PRODUK
Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Sekretariat Direktorat Jenderal
Peraturan Perbendaharaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
SPM (Surat Perintah Membayar) Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
Surat Keputusan Mutasi Karena Dinas
Direktorat Pelaksanaan Anggaran DRA tanpa perubahan RKAKL
Laporan Penyerapan Pagu Anggaran
Direktorat Pengelolaan Kas Negara Laporan Penatausahaan Rekening Pemerintah Lainnya
Saldo Rekening Khusus dan Penatausahaan Dokumen Pendukung
Direktorat Sistem Manajemen Investasi Surat tagihan pinjaman
Laporan monitoring Pasca Penyelesaian Piutang Negara kepada Pemda dan BUMD
Direktorat PPK Badan Layanan Umum Pedoman Teknis Penyusunan RBA Keuangan Satker BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 181
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 182
UNIT ESELON II PRODUK
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Laporan Neraca Pemerintah Pusat Tahunan Audited dan Catatan Atas Neraca Pemerintah Pusat
Pedoman dan Petunjuk Tenis Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga
Direktorat Sistem Perbendaharaan Pembuatan/Perubahan Aplikasi
Laporan Penelaahan dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Perbendaharaan
Direktorat Transformasi Perbendaharaan Modul Manajemen DIPA
Modul Penyempurnaan Proses Bisnis Manajemen Pembayaran dalam rangka SPAN
Untuk lebih memahami ABK baik di kantor pusat maupun di instansi vertikal di
lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berikut akan dijelaskan masing-masing unit tersebut.
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal. b. koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan. c. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian,
dan keuangan, serta pembinaan jabatan fungsional pada direktorat jenderal. d. pelaksanaan pengembangan pegawai direktorat jenderal. e. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas
kinerja direktorat jenderal. f. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan
fungsional dan pengawasan masyarakat. g. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi direktorat jenderal. h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan tampak pada Tabel 8.3.
Berdasarkan tabel tersebut, beban kerja Sekretariat Ditjen Perbendaharaan dengan beban kerja sebesar 366.455,61 OJ. Dengan beban kerja tersebut, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan membutuhkan pegawai sebanyak 242 pegawai. Pada tahun 2012, jumlah pegawai existing yang tercatat sebanyak 216 pegawai sehingga Sekretariat Ditjen Perbendaharaan mengalami kekurangan pegawai sebanyak 26 pegawai.
Tabel 8.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Sekretaris Ditjen Perbendaharaan 1,777.45 1 1 0 1.18 A Sangat Baik2 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 59,711.38 40 36 -4 1.10 A Sangat Baik3 Bagian Administrasi Kepegawaian 66,257.74 42 40 -2 1.10 A Sangat Baik4 Bagian Pengembangan Pegawai 40,266.95 27 25 -2 1.07 A Sangat Baik5 Bagian Keuangan 79,220.19 53 40 -13 1.31 A Sangat Baik6 Bagian Umum 119,221.90 79 74 -5 1.07 A Sangat Baik
1.13 A Sangat BaikJUMLAH 366,455.61 242 216 -26
9
Produk Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyumbang beban kerja terbesar adalah: 1. Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Produk ini menyumbang beban kerja sebesar 496.407 OJ. SOP di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menghasilkan beban kerja yang besar dikarenakan SOP merupakan pedoman penyelesaian tugas yang wajib dijalankan oleh seluruh unit di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Selain SOP Kantor Pusat, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan juga menginventarisir, mengevaluasi dan menerbitkan SOP di lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan yang meliputi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN.
2. Peraturan Perbendaharaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan; Produk ini menyumbang beban kerja sebesar 140.553 OJ. Uraian tahapan dalam penyelesaian produk ini menghasilkan beban kerja yang besar dikarenakan dalam penyusunan peraturan perbendaharaan dibutuhkan penyesuaian terhadap tata naskah dinas/legal drafting selain juga penyesuaian terhadap content atau materi dari peraturan perbendaharaan tersebut;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan; Pada tahun 2012, jumlah total SPP yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebanyak 4.909 lembar.Jumlah tersebut hanya berupa SPP saja, dengan lampiran berupa dokumen kontrak dan sebagainya yang harus disertakan dalam penyusunan SPP, menghasilkan beban kerja sebesar 917.983 OJ.
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan; Jumlah SPM yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan selama tahun 2012 berjumlah 4.270 lembar. Jumlah SPM yang diterbitkan tidak sama dengan jumlah SPP mengingat terdapat SPP yang ditolak oleh bagian keuangan karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan jumlah SPM tersebut, maka beban kerja pada tahun 2012 adalah sebesar 587.125 OJ.
5. Surat Keputusan Mutasi Karena Dinas. Sebagai salah satu bentuk penataan komposisi SDM di lingkungan DJPB dibutuhkan penempatan pegawai di masing-masing unit baik Pusat maupun vertikal. Pada tahun 2012, terdapat 14 Surat Keputusan Mutasi Karena Dinas yang diterbitkan dengan jumlah pegawai yang dipindahkan sebanyak 1.212 pegawai. Dengan jumlah volume tersebut, beban kerja yang dihasilkan sebesar 260.680 OJ.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 183
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelaksanaan anggaran.Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan
anggaran. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelaksanaan
anggaran. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran tampak pada tabel 8.4.
Tabel 8.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Direktorat Pelaksanaan Anggaran
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 184
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Direktur Pelaksanaan Anggaran 2,790.14 1 1 0 1.85 A Sangat Baik
2 Subdit Dabantek 24,750.78 16 17 1 0.97 B Baik
3 Subdirektorat PA I 25,868.08 17 15 -2 1.14 A Sangat Baik
4 Subdirektorat PA II 26,053.15 17 15 -2 1.15 A Sangat Baik
5 Subdirektorat PA III 24,881.47 17 14 -3 1.18 A Sangat Baik
6 Subdirektorat PA IV 19,824.93 13 14 1 0.94 B Baik
7 Subdirektorat PA V 24,662.68 16 13 -3 1.26 A Sangat Baik
8 Subbag Tata Usaha 22,639.59 15 18 3 0.83 C Cukup
1.06 A Sangat BaikJUMLAH 171,470.81 112 107 -5
9
Sebagaimana tampak pada Tabel 8.4 di atas, diketahui bahwa Direktorat Pelaksanaan Anggaran mempunyai beban kerja sebesar 171.470,81 OJ dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 112 orang. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Direktorat Pelaksanaan Anggaran adalah 107 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak lima orang pegawai. EU Direktorat Pelaksanaan Anggaran adalah 1,06 sehingga PU dikategorikan “Sangat Baik” (A).
3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Direktorat Pengelolaan Kas Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kas negara. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kas negara. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan
kas negara. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kas
negara. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara tampak pada tabel 8.5 berikut ini.
Tabel 8.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Direktorat Pengelolaan Kas Negara
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Direktur Pengelolaan Kas Negara 2,233.96 1 1 0 1.48 A Sangat Baik
2 Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas 29,890.98 19 16 -3 1.24 A Sangat Baik
3 Subdit Rekening Kas Umum Negara 21,727.31 14 13 -1 1.11 A Sangat Baik
4 Subdit Rekening Kas Negara 30,283.43 20 18 -2 1.12 A Sangat Baik
5 Subdit Rekening Pinjaman dan Hibah 30,322.13 20 16 -4 1.26 A Sangat Baik
6 Subdit Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi
33,694.18 22 16 -6 1.40 A Sangat Baik
7 Subdit Penerimaan Negara 30,090.78 19 12 -7 1.66 A Sangat Baik
8 Subbag Tata Usaha 14,285.82 9 9 0 1.05 A Sangat Baik
1.26 A Sangat BaikJUMLAH 192,528.60 124 101 -23
9
Sebagaimana tampak pada Tabel 8.5 di atas, dapat diketahui bahwa Direktorat Pengelolaan Kas Negara mempunyai beban kerja sebesar 192.528,60 OJ dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 124 orang. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Direktorat Pengelolaan Kas Negaraadalah 101 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak 23 orang pegawai. EU Direktorat Pelaksanaan Anggaran adalah 1,26 sehingga PU dikategorikan “Sangat Baik” (A).
4. Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sistem Manajemen Investasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem manajemen investasi. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem manajemen investasi. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem
manajemen investasi. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem manajemen
investasi. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi tampak pada tabel 8.6 dibawah ini.
Sebagaimana tampak pada tersebut, dapat diketahui bahwa Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) mempunyai beban kerja sebesar 125.443,53 OJ dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 82 orang. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Direktorat SMI adalah 80 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak dua orang pegawai. EU Direktorat SMI adalah 1,04 sehingga PU dikategorikan “Sangat Baik” (A).
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 185
Tabel 8.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Direktorat Sistem Manajemen Investasi
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Direktur Sistem Manajemen Investasi 1,768.77 1 1 0 1.17 A Sangat Baik2 Subdit Verifikasi, Setelmen, Akuntansi dan
Pela
9
poran24,633.38 16 12 -4 1.36 A Sangat Baik
3 Subdit Perencanaan, Kelembagaan dan Evaluasi
15,677.63 10 9 -1 1.16 A Sangat Baik
4 Subdit Hukum dan Kepatuhan 13,410.02 9 10 1 0.89 C Cukup5 Subdit Pinjaman BUMN 13,210.21 9 13 4 0.67 D Sedang6 Subdit Pinjaman Daerah 24,321.46 16 15 -1 1.08 A Sangat Baik7 Subdit Kredit Program 19,636.17 13 12 -1 1.09 A Sangat Baik8 Subbag Tata Usaha 12,785.90 8 8 0 1.06 A Sangat Baik
1.04 A Sangat BaikJUMLAH 125,443.53 82 80 -2
5. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan BLU. b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan BLU. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan
keuangan BLU. d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengelolaan keuangan
BLU. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU tampak pada tabel 8.7 berikut ini.
Tabel8.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan
BLU2,224.17 1 1 0 1.48 A Sangat Baik
2 Subdit Data dan Bantuan Teknis 23,445.21 16 12 -4 1.30 A Sangat Baik3 Subdit Kebijakan dan Standardisasi Teknis 18,401.33 12 11 -1 1.11 A Sangat Baik
4 Subdit Dukungan Teknis Penilaian BLU 21,620.42 14 10 -4 1.43 A Sangat Baik5 Subdit Pembinaan Kinerja BLU 21,732.00 14 10 -4 1.44 A Sangat Baik6 Subdit Monitoring dan Evaluasi BLU 15,976.83 11 12 1 0.88 C Cukup7 Subbag Tata Usaha 11,429.09 8 7 -1 1.08 A Sangat Baik
1.21 A Sangat BaikJUMLAH 114,829.05 76 63 -13
9
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 186
Sebagaimana tampak pada Tabel 8.7 tersebut, dapat diketahui bahwa Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU mempunyai beban kerja sebesar 114.829,05 OJ dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 76 orang. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUadalah 63 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak 13 orang pegawai. EU Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUadalah 1,21 sehingga PU dikategorikan “Sangat Baik” (A).
6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapanperumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. b. penyiapanpelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. c. penyiapanpenyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi dan
pelaporan keuangan. d. penyiapanpemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan
keuangan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tampak pada Tabel 8.8 berikut ini.
Tabel 8.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1,911.03 1 1 0 1.27 A Sangat Baik
2 Subdit Standar Akuntansi Pemerintahan 29,960.52 20 15 -5 1.33 A Sangat Baik3 Subdit Sistem Akuntansi 31,779.96 21 15 -6 1.41 A Sangat Baik4 Subdit Bimbingan Akuntansi Instansi 32,203.34 21 17 -4 1.26 A Sangat Baik5 Subdit Akuntansi Kas Umum Negara 39,425.60 26 21 -5 1.25 A Sangat Baik6 Subdit Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan 31,900.80 21 17 -4 1.25 A Sangat Baik
7 Subdit Statistik dan Analisis Pelaporan Keuan
9
gan33,580.65 22 16 -6 1.39 A Sangat Baik
8 Subbag Tata Usaha 16,088.89 11 10 -1 1.07 A Sangat Baik
1.28 A Sangat BaikJUMLAH 216,850.79 143 112 -31
Sebagaimana tampak pada Tabel 8.8 tersebut, dapat diketahui bahwa Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuanganmempunyai beban kerja sebesar 216.850,79 OJ dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 143 orang. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuanganadalah 112 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak 31 orang pegawai. EU Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah 1,28 sehingga PU dikategorikan “Sangat Baik” (A).
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 187
7. Direktorat Sistem Perbendaharaan
Direktorat Sistem Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sistem Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
sistemperbendaharaan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidangsistem perbendaharaan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Sistem Perbendaharaan tampak pada Tabel 8.9.
Tabel 8.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Direktorat Sistem Perbendaharaan
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 188
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Direktur Sistem Perbendaharaan 1,987.72 1 1 0 1.32 A Sangat Baik
2 Subdit PPP I 21,959.58 15 14 -1 1.04 A Sangat Baik
3 Subdit PPP II 25,370.71 17 14 -3 1.20 A Sangat Baik
4 Subdit Pengemb. Aplikasi 64,203.66 43 39 -4 1.09 A Sangat Baik
5 Subdit PBD & DTI 50,917.18 34 29 -5 1.17 A Sangat Baik
6 Subdit Pengemb. Profesi 19,540.38 13 13 0 1.00 B Baik
7 Subbag TU 16,723.98 11 8 -3 1.39 A Sangat Baik
1.13 A Sangat BaikJUMLAH 200,703.21 134 118 -16
9
Sebagaimana tampak pada Tabel 8.9, dapat diketahui bahwa Direktorat Sistem Perbendaharaan mempunyai beban kerja sebesar 200.703,21 OJ dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 134 orang. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah 118 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak 16 orang pegawai. EU Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah 1,13 sehingga PU dikategorikan “Sangat Baik” (A).
8. Direktorat Transformasi Perbendaharaan
Direktorat Transformasi Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Transformasi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi perbendaharaan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi perbendaharaan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang transformasi
perbendaharaan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi
perbendaharaan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Transformasi Perbendaharaan tampak pada Tabel 8.10 berikut ini.
Tabel 8.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Direktorat Transformasi Perbendaharaan
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 189
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Direktur Transformasi Perbendaharaan 1,605.63 1 1 0 1.07 A Sangat Baik
2 Subdit Transformasi Proses Bisnis Internal 45,127.75 30 27 -3 1.11 A Sangat Baik
3 Subdit Transformasi Proses Bisnis Eksternal 27,240.67 18 13 -5 1.39 A Sangat Baik
4 Subdit Transformasi Teknologi Informasi 21,656.54 14 14 0 1.03 A Sangat Baik
5 Subdit Transformasi Sistem Aplikasi 35,544.92 24 19 -5 1.24 A Sangat Baik
6 Subdit Dukungan Transformasi Perbendaharaa
9
n32,157.15 21 21 0 1.02 A Sangat Baik
7 Subbag Tata Usaha 13,441.40 9 9 0 0.99 B Baik
1.13 A Sangat BaikJUMLAH 176,774.05 117 104 -13
Sebagaimana tampak pada Tabel 8.10, dapat diketahui bahwa Direktorat Transformasi Perbendaharaan mempunyai beban kerja sebesar 176.774,05 OJ dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 117 orang. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Direktorat Transformasi Perbendaharaanadalah 104 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak 13 orang pegawai. EU Direktorat Transformasi Perbendaharaanadalah 1,13 sehingga PU dikategorikan “Sangat Baik” (A).
9. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis, penelaahan, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:
1) penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan.
2) penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan di daerah.
3) pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran. 4) pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran. 5) pembinaan teknissistem akuntansi. 6) pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. 7) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan. 8) pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). 9) pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 10) pelaksanaan pengelolaan dana investasi dan pemberian pinjaman kepada daerah. 11) pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara
umum.
12) pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja program pensiun. 13) verifikasi dan penatausahaan pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK). 14) pelaksanaan kehumasan. 15) pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing Kanwil pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tampak pada tabel 8.11 berikut ini.
Tabel 8.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja
Unit (PU) Pada 30 Kantor Wilayah DJPb
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 DKI Jakarta 196,585.93 130 168 38 0.78 C Cukup
2 Jawa Timur 148,837.77 99 133 34 0.74 C Cukup
3 Jawa Barat 146,277.07 97 147 50 0.66 D Sedang
4 Jawa Tengah 143,599.01 95 142 47 0.67 D Sedang
5 D.I. Yogyakarta 117,021.36 78 117 39 0.66 D Sedang
6 Bali 107,684.91 71 80 9 0.89 C Cukup
7 Sumatera Barat 106,320.38 71 71 0 0.99 B Baik
8 Sulawesi Selatan 105,858.28 70 75 5 0.94 B Baik
9 Sumatera Utara 103,037.95 68 106 38 0.65 D Sedang
10 Sumatera Selatan 93,368.42 62 97 35 0.64 D Sedang
11 Maluku 92,136.16 61 89 28 0.69 D Sedang
12 Jambi 88,066.54 58 71 13 0.82 C Cukup
13 Lampung 87,631.35 58 92 34 0.63 D Sedang
14 Nusa Tenggara Timur 83,758.95 56 61 5 0.91 B Baik
15 Riau 83,101.04 55 65 10 0.85 C Cukup
16 Sulawesi Utara 81,462.27 54 84 30 0.64 D Sedang
17 Sulawesi Tengah 80,906.29 54 52 -2 1.03 A Sangat Baik
18 Kalimantan Selatan 76,990.34 51 109 58 0.47 E Kurang
19 Papua 76,138.75 51 63 12 0.80 C Cukup
20 Kalimantan Barat 63,126.31 42 70 28 0.60 D Sedang
21 Bengkulu 60,283.01 40 50 10 0.80 C Cukup
22 Nusa Tenggara Barat 57,193.98 38 51 13 0.74 C Cukup
23 Aceh 56,954.00 38 43 5 0.88 C Cukup
24 Kalimantan Timur 55,056.03 37 39 2 0.94 B Baik
25 Gorontalo 53,753.50 36 41 5 0.87 C Cukup
26 Sulawesi Tenggara 50,087.05 33 44 11 0.76 C Cukup
27 Kalimantan Tengah 48,301.80 32 61 29 0.53 D Sedang
28 Banten 47,676.56 32 52 20 0.61 D Sedang
29 Maluku Utara 43,119.06 29 35 6 0.82 C Cukup
30 Bangka Belitung 41,045.92 27 42 15 0.65 D Sedang
6272,3501,7232,595,379.95JUMLAH 0.73 C Cukup
9
Analisis Beban Kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan mengambil objek pada 1 bagian dan 4 bidang, yaitu:
a. Bagian Umum, jumlah produk di bagian umum yang dijadikan dasar dalam perhitungan ABK terdiri dari 89 produk di form A dan 14 produk di form B.
b. Bidang Pelaksanaan Anggaran, jumlah produk di Bidang Pelaksanaan Anggaran yang dijadikan dasar dalam perhitungan ABK terdiri dari 13 produk di form A dan 12 produk di form B.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 190
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 191
c. Bidang Pembinaan Perbendaharaan (PP) I dan Bidang Pembinaan Perbendaharaan II (PP), jumlah Produk di bidang Pembinaan Perbendaharaan I dan II, adalah sejumlah 28 produk di form A dan 22 produk di form B. Pembagian tugas dan kewenangan di bidang PP I dan II adalah pembagian berdasarkan satker atau stakeholder yang dilayani saja, sehingga volume kerja yang digunakan dalam ABK adalah volume kerja gabungan dari kedua bidang PP tersebut.
d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, jumlah produk di bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 17 produk di form A dan 11 produk di form B.
Beban kerja untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada 30 Kanwil pada tahun 2012 adalah sebesar 2,595,379.95 OJ dengan total kebutuhan pegawai sebanyak 1.723 orang. Dengan jumlah pegawai existing per 31 Desember 2012 sebanyak 2.350 pegawai maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengalami kelebihan pegawai sebanyak 627 pegawai. Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mempunyai beban kerja terbesar adalah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dengan beban kerja sebesar 196.585,93 OJ.Dengan beban kerja tersebut maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta idealnya diisi oleh pegawai sebanyak 130 pegawai. Jumlah pegawai per 31 Desember 2012 tercatat sebanyak 168 pegawai, sehingga Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta mengalami kelebihan pegawai sebanyak 38 pegawai.
Sedang Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang memiliki beban kerja paling kecil adalah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung dengan beban kerja sebesar 41.045,92 OJ. Dengan beban kerja tersebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung memiliki kebutuhan pegawai sebanyak 27 pegawai. Pada tahun 2012, jumlah pegawai existing yang tercatat per tanggal 31 Desember 2012 sebanyak 42 pegawai, sehingga Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung mengalami kelebihan pegawai sebanyak 15 pegawai.
Dari 30 Kanwil DJPB yang dijadikan baseline penyusunan ABK tahun 2012, didapat hasil bahwa mayoritas Kanwil DJPB mengalami kelebihan pegawai.Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mengalami kekurangan pegawai hanya satu Kanwil yaitu Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tengah yaitu mengalami kekurangan pegawai sebanyak dua pegawai. Tingkat efisiensi unit untuk cluster Kanwil ini berada di rentang Kurang (E) s.d.Cukup (C)dan hanya lima Kanwil yang memiliki tingkat efisiensi unit Sangat Baik (A) dan Baik (B).
Produk yang mempunyai beban kerja terbesar pada Kanwil DJPB adalah: a) Surat Persetujuan TUP b) Surat Dispensasi TUP c) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran.
Produk-produk tersebut merupakan produk utama dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Dalam penyelesaian produk tersebut dibutuhkan data dukung yang tidak hanya berasal dari internal Kanwil tapi juga membutuhkan data dukung dari stakeholder. Produk tersebut menyumbang lebih dari 50% dari keseluruhan beban kerja yang dihasilkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan mempunyai beberapa layanan unggulan yang dijadikan dasar dalam perhitungan beban kerja. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kesulitan dalam melakukan perhitungan beban kerja. Sebagai contoh: a) Adanya kesulitan dalam menentukan satuan produk per tahapan kegiatan, karena ABK
khususnya di form A yang merupakan form untuk menilai satu produk berdasarkan norma tahapan (SOP) dibutuhkan satuan produk yang tepat untuk menunjukkan hasil/output yang dihasilkan.
b) Belum adanya norma waktu yang valid dalam menentukan suatu waktu yang efektif untuk menyelesaikan produk tersebut. Mengingat ABK Kanwil baru dilakukan pada tahun 2012, maka norma waktu yang digunakan masih menggunakan norma waktu yang diasumsikan oleh analis, namun demikian norma waktu tersebut masih berada dalam batas kewajaran.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kanwil tidak hanya melaksanakan pekerjaan yang bersifat prosedural, namun juga berperan lebih aktif sebagai unit pembina KPPN. Beberapa kegiatan yang dapat ditingkatkan untuk menghasilkan nilai beban kerja yang lebih tinggi adalah pelaksanaan sosialisasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing bidang atau melakukan pembinaan atau monitoring terhadap pelaksanaan tugas KPPN yang berada di wilayahnya.
Dengan semangat otonomi daerah, penyempurnaan proses bisnis danreorganisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, redistribusi pegawai Kanwil berdasarkan beban kerja adalah salah satu metode kebijakan pengelolaan SDM yang dapat diambil. Selain itu, ABK Kanwil dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk memetakan kebutuhan SDM Kanwil khususnya untuk menunjang layanan unggulan Kanwil dan beberapa fungsi yang selama ini menjadi kewenangan Kantor Pusat yang direncanakan akan dialihkan ke Kanwil DJPB.
Grafik 8.3 Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2012
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
DKI Jakarta
Jawa Timur
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.I. Yogyakarta
Bali
Sumatera Barat
Sulawesi Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Selatan
Maluku
Jambi
Lampu
ng
Nusa Tenggara Timur
Riau
Sulawesi U
tara
Sulawesi Ten
gah
Kalim
antan Selatan
Papu
a
Kalim
antan Barat
Bengkulu
Nusa Tenggara Barat
Aceh
Kalim
antan Timur
Goron
talo
Sulawesi Ten
ggara
Kalim
antan Tengah
Banten
Maluku Utara
Bangka Belitu
ng
EU
b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, KPPN menyelenggarakan fungsi:
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 192
1) pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2) penerbitan surat perintah pencairan dana dari kas negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara).
3) penyaluran pembiayaan atas beban APBN. 4) penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan. 5) penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara. 6) pengiriman dan penerimaan kiriman uang. 7) penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 8) penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar
negeri. 9) penatausahaan PNBP. 10) penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi. 11) pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan. 12) pelaksanaan kehumasan. 13) pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Pelaksanaan analisis beban kerja pada KPPN diukur dengan membagi KPPN menjadi 5 cluster. Pembagian tersebut didasarkan dari tipe kantor yang ada, beban kerja serta ketersediaan SDM di masing masing kantor. 5 cluster tersebut adalah KPPN yang berlokasi di Jakarta, KPPN A1 yang berlokasi di ibukota Provinsi , KPPN A1 Non Ibukota Provinsi , KPPN A2 dan KPPN Khusus Jakarta VI.
Produk utama yang menyumbang beban kerja terbesar di keseluruhan KPPN, baik yang berlokasi di Jakarta maupun di luar Jakarta adalah: a. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada seksi Pencairan Dana; b. Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi; dan c. Penyusunan Daftar Selisih Saldo Bank/Pos Akhir Bulan pada Seksi Bank Giro Pos.
Untuk penjelasan beban kerja KPPN pada masing-masing cluster dapat dilihat sebagai berikut: 1). KPPN Wilayah Jakarta
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing KPPN Wilayah Jakarta pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tampak pada tabel 8.12.
Tabel 8.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPPN Tipe A1 Wilayah Jakarta
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 KPPN Jakarta I 129,479.46 86 63 -23 1.36 A Sangat Baik
2 KPPN Jakarta II 141,554.80 94 74 -20 1.27 A Sangat Baik
3 KPPN Jakarta III 109,968.16 73 74 1 0.99 B Baik
4 KPPN Jakarta IV 133,526.49 89 68 -21 1.30 A Sangat Baik
5 KPPN Jakarta V 121,373.01 81 64 -17 1.26 A Sangat Baik
-80343423635,901.92Total 1.23 A Sangat Baik
9
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 193
Dari hasil pengolahan data ABK yang diterima dari seluruh KPPN, secara umum KPPN di wilayah Jakarta memiliki beban kerja yang sangat tinggi di bandingkan KPPN lain di luar Jakarta. Jumlah total beban kerja untuk KPPN yang berlokasi di Jakarta sebanyak 635.901,92 OJ, dengan jumlah kebutuhan pejabat/pegawai berdasarkan beban kerja tersebut sebanyak 423 orang.
KPPN Jakarta II mempunyai beban kerja tertinggi dan KPPN Jakarta III mempunyai beban kerja terkecil. Sedang nilai tingkat Efisiensi Unit (EU) tertinggi berada di KPPN Jakarta I dengan EU mencapai 1,36. Sedangkan KPPN lainnya dari yang terbesar secara berturut turut adalah KPPN Jakarta IV dengan EU sebesar 1,30, KPPN Jakarta II dengan EU sebesar 1,27, KPPN Jakarta V dengan EU sebesar 1,26 dan yang paling rendah adalah KPPN Jakarta III dengan EU sebesar 0,99.
Tingginya efisiensi unit di KPPN wilayah Jakarta perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dengan beban kerja yang tinggi dan ditunjang oleh minimnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi kualitas pelayanan publik dan dapat menurunkan prinsip kehati-hatian dalam penyelesaian pekerjaan.Dalam rangka mencapai kondisi ideal antara jumlah beban kerja dan ketersediaan sumber daya manusia, diperlukan langkah-langkah pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang seimbang.
Berikut ini merupakan EUmasing-masing KPPN wilayah Jakarta yang dapat dilihat pada grafik 8.4.
Grafik 8.4 Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) KPPN Tipe A1 wilayah Jakarta Tahun 2012
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
KPPN Jakarta I KPPN Jakarta II KPPN Jakarta III KPPN Jakarta IV KPPN Jakarta V
EU
2). KPPN Tipe A1 Provinsi
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing KPPN Tipe A1 Provinsi pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tampak pada tabel 8.13.
Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa total beban kerja untuk KPPN A1 Provinsi adalah 2.339.421,77 OJ dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 1.553 orang. Sedang jumlah pegawai yang ada adalah 1.320 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 233 orang.
KPPN yang mempunyai beban kerja terbesar adalah KPPN Yogyakarta yaitu sebesar 91.620,35 OJ. Sementara KPPN yang mempunyai beban kerja terkecil adalah KPPN Mamuju yaitu sebesar 40.227,63 OJ atau kurang lebih hanya sebesar 50%dari beban kerja KPPN Yogyakarta.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 194
Tabel 8.13 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) 34 KPPN Tipe A1 Propinsi
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
1 YOGYAKARTA 91,620.35 61 55 -6 1.11 A Sangat Baik
2 BANDUNG I 89,554.05 59 53 -6 1.12 A Sangat Baik
3 DENPASAR 77,618.04 52 37 -15 1.39 A Sangat Baik
4 PADANG 76,137.29 51 45 -6 1.12 A Sangat Baik
5 MAKASSAR I 76,009.28 50 34 -16 1.48 A Sangat Baik
6 BANDAR LAMPUNG 74,381.02 49 44 -5 1.12 A Sangat Baik
7 PALEMBANG 73,118.20 49 43 -6 1.13 A Sangat Baik
8 SEMARANG II 70,939.82 47 42 -5 1.12 A Sangat Baik
9 JAMBI 70,480.10 47 35 -12 1.34 A Sangat Baik
10 MEDAN II 69,498.76 46 40 -6 1.15 A Sangat Baik
11 PALU 69,057.18 46 34 -12 1.35 A Sangat Baik
12 BANJARMASIN 68,367.10 45 39 -6 1.16 A Sangat Baik
13 SURABAYA I 67,706.45 45 44 -1 1.02 A Sangat Baik
14 PONTIANAK 66,953.20 44 34 -10 1.31 A Sangat Baik
15 BANDUNG II 66,115.18 44 32 -12 1.37 A Sangat Baik
16 MAKASSAR II 65,243.90 43 34 -9 1.27 A Sangat Baik
17 MATARAM 64,199.52 43 35 -8 1.22 A Sangat Baik
18 MANADO 63,803.43 42 33 -9 1.28 A Sangat Baik
19 TERNATE 62,824.19 42 31 -11 1.34 A Sangat Baik
20 PEKANBARU 61,630.46 41 33 -8 1.24 A Sangat Baik
21 SAMARINDA 60,864.89 40 31 -9 1.30 A Sangat Baik
22 GORONTALO 58,568.52 39 28 -11 1.39 A Sangat Baik
23 MEDAN I 57,189.65 37 36 -1 1.05 A Sangat Baik
24 SEMARANG I 56,879.81 38 35 -3 1.08 A Sangat Baik
25 MANOKWARI 55,915.01 37 34 -3 1.09 A Sangat Baik
26 AMBON 55,819.68 37 38 1 0.97 B Baik
27 JAYAPURA 55,800.35 37 30 -7 1.23 A Sangat Baik
28 PALANGKARAYA 55,497.60 37 33 -4 1.12 A Sangat Baik
29 KENDARI 55,219.53 37 27 -10 1.36 A Sangat Baik
30 BANDA ACEH 55,141.74 37 32 -5 1.14 A Sangat Baik
31 SURABAYA II 54,700.93 36 43 7 0.84 C Cukup
32 PANGKAL PINANG 52,213.05 35 25 -10 1.39 A Sangat Baik
33 TANJUNG PINANG 52,083.84 35 32 -3 1.08 A Sangat Baik
34 SERANG 51,680.10 34 30 -4 1.14 A Sangat Baik
35 BENGKULU 48,226.14 32 33 1 0.97 B Baik
36 KUPANG 48,135.78 32 33 1 0.97 B Baik
37 MAMUJU 40,227.63 27 23 -4 1.16 A Sangat Baik
-2331,3201,5532,339,421.77JUMLAH 1.18 A Sangat Baik
9
Sebagian besar KPPN A1 Provinsi mengalami kekurangan pegawai dengan total kekurangan pegawai sebanyak 233 pegawai. Kekurangan pegawai terbesar terdapat pada KPPN Makassar I yaitu sebanyak 16 pegawai.
Dari hasil penghitungan ABK tahun 2012 menunjukkan bahwa pemenuhan pegawai pada setiap KPPN telah memenuhi persyaratan pegawai minimal untuk KPPN Tipe A1 Provinsi, yaitu sebanyak 26 orang. Hal ini berarti bahwa, hasil ABK telah dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyesuaian formasi kepegawaian pada setiap kantor. Adapun spesifikasi pendidikan untuk pemenuhan pegawai pada KPPN Tipe A1 Provinsi adalah pegawai dengan pendidikan minimal Diploma I. Hal ini disebabkan karena
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 195
pekerjaan di KPPN tipe A1 Provinsi membutuhkan pegawai dengan kualitas yang handal dan teruji, mengingat jumlah stakeholder yang dilayani oleh KPPN ini cukup banyak.
Berikut ini merupakan EU masing-masing KPPN Tipe A1 Provinsi (KPPN Percontohan) dan dapat dilihat pada Grafik 8.5 di bawah ini.
Grafik 8.5
Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) KPPN Tipe A1 Provinsi Tahun 2012
0,000,200,400,600,801,001,201,401,60
YOGYA
KARTA
BANDUNG I
DEN
PASA
R
PADANG
MAKA
SSAR I
BANDAR LA
MPU
NG
PALEMBA
NG
SEMARA
NG II
JAMBI
MED
AN II
PALU
BANJARM
ASIN
SURA
BAYA
I
PONTIANAK
BANDUNG II
MAKA
SSAR II
MATA
RAM
MANADO
TERN
ATE
PEKA
NBA
RU
SAMARINDA
GORO
NTA
LO
MED
AN I
SEMARA
NG I
MANOKW
ARI
AMBO
N
JAYA
PURA
PALA
NGKA
RAYA
KENDARI
BANDA ACEH
SURA
BAYA
II
PANGKA
L PINANG
TANJUNG PINANG
SERA
NG
BENGKU
LU
KUPA
NG
MAMUJU
EU
3). KPPN Tipe A1 Non Provinsi Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
perhitungan ABK untuk masing-masing KPPN Tipe A1 Non Provinsi pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tampak pada tabel 8.14.
Dari tabel dapat diketahui bahwa jumlah beban kerja untuk KPPN Tipe A1 Non Provinsi adalah 1.476.280,71 OJ degan kebutuhan pegawai sebanyak 979 orang. Sementara jumlah pegawai yang ada adalah 1.095 orang, sehingga terjadi kelebihan116 pegawai.
KPPN yang memiliki beban kerja tertinggi adalah KPPN Bogor dengan beban kerja yaitu sebesar 88.800,36 OJ. Sementara KPPN yang memiliki beban kerja terkecil adalah KPPN Tanjung Balai yaitu sebesar 23.132,45 OJ atau hanya sebesar 26,04% dari beban kerja KPPN Bogor.
Rata-rata beban kerja untuk seluruh KPPN A1 Non Propinsi adalah sebesar± 47.621,96 OJ. Atas perhitungan ABK di atas, dari total sebanyak 34 KPPN A1 Non Propinsi, terdapat 12 KPPN yang berada di atas rata-rata beban kerja. Sementara 19 KPPN berada di bawah rata-rata beban kerja. 12 KPPN yang berada di atas rata-rata beban kerja KPPN A1 Non Propinsi memiliki beban kerja yang lebih besar dari KPPN dengan beban kerja terendah pada cluster KPPN Propinsi (KPPN Mamuju).
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 196
Tabel 8.14 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) 34 KPPN Tipe A1 non Propinsi
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
1 BOGOR 88,800.36 59 60 1 0.98 B Baik
2 MADIUN 80,418.55 53 54 1 0.99 B Baik
3 MALANG 70,572.43 47 51 4 0.92 B Baik
4 TASIKMALAYA 64,668.68 43 46 3 0.93 B Baik
5 TANGERANG 62,203.02 41 33 -8 1.25 A Sangat Baik
6 CIREBON 55,374.74 37 44 7 0.84 C Cukup
7 BEKASI 53,641.77 36 32 -4 1.11 A Sangat Baik
8 MAGELANG 53,562.17 36 58 22 0.61 D Sedang
9 SURAKARTA 52,538.06 35 59 24 0.59 D Sedang
10 BALIKPAPAN 51,953.28 34 30 -4 1.15 A Sangat Baik
11 TEGAL 50,955.32 34 39 5 0.87 C Cukup
12 PEKALONGAN 48,280.45 32 49 17 0.65 D Sedang
13 SORONG 47,669.71 32 28 -4 1.13 A Sangat Baik
14 SIDOARJO 47,350.35 31 36 5 0.87 C Cukup
15 BUKIT TINGGI 47,138.42 31 29 -2 1.08 A Sangat Baik
16 KEDIRI 46,331.68 31 47 16 0.65 D Sedang
17 SUKABUMI 45,808.32 30 33 3 0.92 B Baik
18 PURWOKERTO 45,637.13 30 43 13 0.70 C Cukup
19 PAMEKASAN 43,461.73 29 27 -2 1.07 A Sangat Baik
20 PEMATANG SIANTAR 43,352.23 29 32 3 0.90 C Cukup
21 PARE PARE 42,305.60 28 23 -5 1.22 A Sangat Baik
22 KUDUS 39,695.51 26 39 13 0.68 D Sedang
23 PATI 39,103.19 26 38 12 0.68 D Sedang
24 MEULABOH 38,992.32 26 21 -5 1.23 A Sangat Baik
25 BONDOWOSO 35,668.18 24 20 -4 1.18 A Sangat Baik
26 PADANG SIDEMPUAN 34,835.02 23 20 -3 1.16 A Sangat Baik
27 LHOKSEUMAWE 34,788.34 23 19 -4 1.21 A Sangat Baik
28 METRO 31,176.88 21 19 -2 1.09 A Sangat Baik
29 BUNTOK 30,519.07 20 27 7 0.75 C Cukup
30 TEBING TINGGI 26,345.76 17 19 2 0.92 B Baik
31 TANJUNG BALAI 23,132.45 15 20 5 0.77 C Cukup
0.89 C Cukup1161,0951,476,280.72JUMLAH 979
9
Berikut ini merupakan perbandingan masing-masing EU KPPN tipe A1 Non Propinsi yang tampak pada Grafik 8.6 di bawah ini.
Grafik 8.6 Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) KPPN Tipe A1 Non Provinsi Tahun 2012
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
EU
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 197
4). KPPN Tipe A2 Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
perhitungan ABK untuk masing-masing KPPN Tipe A2 pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tampak pada tabel 8.15.
Tabel 8.15 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) 103 KPPN Tipe A2
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PURWAKARTA 51,497.69 34 38 4 0.90 C Cukup
2 KUNINGAN 44,010.64 29 32 3 0.91 B Baik
3 BOJONEGORO 43,342.35 29 35 6 0.82 C Cukup
4 MOJOKERTO 42,823.59 28 43 15 0.66 D Sedang
5 BARABAI 41,330.52 27 27 0 1.02 A Sangat Baik
6 BATAM 40,715.09 27 23 -4 1.17 A Sangat Baik
7 BANTAENG 40,344.08 27 28 1 0.96 B Baik
8 BLITAR 40,334.69 27 24 -3 1.12 A Sangat Baik
9 WATAMPONE 40,002.32 27 28 1 0.95 B Baik
10 BIMA 39,919.02 26 25 -1 1.06 A Sangat Baik
11 KLATEN 39,881.17 26 31 5 0.85 C Cukup
12 AMLAPURA 38,416.62 25 20 -5 1.27 A Sangat Baik
13 JEMBER 37,441.32 25 22 -3 1.13 A Sangat Baik
14 SINGARAJA 37,140.63 25 23 -2 1.07 A Sangat Baik
15 KARAWANG 36,347.76 24 33 9 0.73 C Cukup
16 GARUT 35,594.78 24 31 7 0.76 C Cukup
17 SOLOK 35,419.34 24 31 7 0.76 C Cukup
18 PURWODADI 35,098.53 23 23 0 1.01 A Sangat Baik
19 PALOPO 34,432.42 23 24 1 0.95 B Baik
20 WAINGAPU 34,291.30 23 20 -3 1.14 A Sangat Baik
21 SINGKAWANG 34,108.06 23 20 -3 1.13 A Sangat Baik
22 NABIRE 33,997.64 23 23 0 0.98 B Baik
23 SUMBAWA BESAR 33,846.83 22 17 -5 1.32 A Sangat Baik
24 POSO 33,835.72 22 15 -7 1.50 A Sangat Baik
25 CURUP 33,577.15 22 15 -7 1.49 A Sangat Baik
26 BANYUWANGI 33,532.65 22 28 6 0.79 C Cukup
27 DUMAI 33,508.53 22 17 -5 1.31 A Sangat Baik
28 MAJENE 32,917.12 22 20 -2 1.09 A Sangat Baik
29 PURWOREJO 32,535.22 22 39 17 0.55 D Sedang
30 WATES 32,410.85 22 20 -2 1.08 A Sangat Baik
31 TAPAKTUAN 32,369.77 21 18 -3 1.19 A Sangat Baik
32 RANGKAS BITUNG 32,349.23 21 17 -4 1.26 A Sangat Baik
33 TANJUNG 32,321.93 21 19 -2 1.13 A Sangat Baik
34 MERAUKE 31,609.35 21 18 -3 1.17 A Sangat Baik
35 TARAKAN 31,570.34 21 15 -6 1.40 A Sangat Baik
36 CILACAP 31,458.70 21 23 2 0.91 B Baik
37 MUARA BUNGO 31,087.63 21 18 -3 1.15 A Sangat Baik
38 KOTAMOBAGU 30,904.53 21 15 -6 1.37 A Sangat Baik
39 PAINAN 30,632.47 20 23 3 0.88 C Cukup
40 RENGAT 30,509.77 20 15 -5 1.35 A Sangat Baik
41 SIJUNJUNG 30,464.33 20 24 4 0.84 C Cukup
42 LUBUK SIKAPING 30,419.19 20 21 1 0.96 B Baik
43 LANGSA 30,280.62 20 17 -3 1.18 A Sangat Baik
44 WONOSARI 30,025.97 20 19 -1 1.05 A Sangat Baik
45 RUTENG 29,801.33 20 19 -1 1.04 A Sangat Baik
9
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 198
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
46 BANJARNEGARA 29,603.62 20 23 3 0.85 C Cukup
47 LAHAT 29,390.05 20 17 -3 1.15 A Sangat Baik
48 ATAMBUA 29,186.28 19 19 0 1.02 A Sangat Baik
49 TUBAN 29,186.18 19 14 -5 1.38 A Sangat Baik
50 SUNGAI PENUH 29,116.21 19 15 -4 1.29 A Sangat Baik
51 LUWUK 29,049.00 19 16 -3 1.20 A Sangat Baik
52 MANNA 28,858.80 19 13 -6 1.47 A Sangat Baik
53 SINTANG 28,609.28 19 21 2 0.90 B Baik
54 BAUBAU 28,209.48 19 17 -2 1.10 A Sangat Baik
55 SUMEDANG 28,013.45 19 30 11 0.62 D Sedang
56 TAHUNA 27,589.50 18 17 -1 1.08 A Sangat Baik
57 GUNUNG SITOLI 27,527.48 18 15 -3 1.22 A Sangat Baik
58 TANJUNG PANDAN 27,450.70 18 14 -4 1.30 A Sangat Baik
59 TOLITOLI 27,063.25 18 19 1 0.95 B Baik
60 SAMPIT 26,995.57 18 19 1 0.94 B Baik
61 BALIGE 26,969.60 18 20 2 0.89 C Cukup
62 TUAL 26,890.11 18 20 2 0.89 C Cukup
63 TOBELO 26,768.24 18 13 -5 1.37 A Sangat Baik
64 MAKALE 26,686.87 18 17 -1 1.04 A Sangat Baik
65 BANGKO 26,560.16 18 17 -1 1.04 A Sangat Baik
66 MASHOHI 26,518.20 18 17 -1 1.04 A Sangat Baik
67 KOTABUMI 26,394.03 18 16 -2 1.09 A Sangat Baik
68 PANGKALAN BUN 26,240.42 17 19 2 0.92 B Baik
69 BITUNG 26,170.50 17 20 3 0.87 C Cukup
70 RANTAU PRAPAT 26,147.40 17 20 3 0.87 C Cukup
71 KOLAKA 26,000.20 17 13 -4 1.33 A Sangat Baik
72 SELONG 25,914.79 17 15 -2 1.15 A Sangat Baik
73 PELAIHARI 25,797.97 17 19 2 0.90 B Baik
74 SRAGEN 25,648.08 17 28 11 0.61 D Sedang
75 ENDE 25,532.44 17 23 6 0.74 C Cukup
76 BATURAJA 25,449.88 17 18 1 0.94 B Baik
77 SERUI 24,996.01 17 15 -2 1.11 A Sangat Baik
78 SANGGAU 24,881.40 17 18 1 0.92 B Baik
79 KUTACANE 23,677.80 16 22 6 0.71 C Cukup
80 SIDIKALANG 23,479.52 16 13 -3 1.20 A Sangat Baik
81 TAKENGON 23,158.58 15 13 -2 1.18 A Sangat Baik
82 TANJUNG REDEB 23,073.32 15 18 3 0.85 C Cukup
83 KOTABARU 23,034.04 15 17 2 0.90 C Cukup
84 NUNUKAN 22,987.72 15 10 -5 1.53 A Sangat Baik
85 SIBOLGA 22,869.85 15 14 -1 1.08 A Sangat Baik
86 PACITAN 22,797.81 15 19 4 0.80 C Cukup
87 MARISA 22,548.92 15 15 0 1.00 B Baik
88 LUBUK LINGGAU 21,776.24 14 16 2 0.90 B Baik
89 FAKFAK 21,772.52 14 21 7 0.69 D Sedang
90 KETAPANG 21,231.84 14 19 5 0.74 C Cukup
9
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 199
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 891 SEKAYU 21,149.58 14 13 -1 1.08 A Sangat Baik
92 SINJAI 21,013.83 14 15 1 0.93 B Baik
93 SAUMLAKI 20,555.58 14 18 4 0.76 C Cukup
94 KUALA TUNGKAL 20,544.75 14 14 0 0.97 B Baik
95 TIMIKA 19,888.64 13 12 -1 1.10 A Sangat Baik
96 LARANTUKA 19,667.62 13 17 4 0.77 C Cukup
97 LIWA 19,307.96 13 18 5 0.71 C Cukup
98 WAMENA 18,984.19 13 15 2 0.84 C Cukup
99 BENTENG 18,895.80 13 12 -1 1.04 A Sangat Baik
100 BIAK 18,663.58 12 16 4 0.77 C Cukup
101 PUTUSSIBAU 17,350.32 12 14 2 0.82 C Cukup
102 RAHA 17,246.32 11 13 2 0.88 C Cukup
103 MUKO MUKO 16,845.33 11 13 2 0.86 C Cukup
3,006,395.55 1,994 2,040 46 0.98 B BaikJUMLAH
9
Berdasar tabel diatas dapat diketahui bahwa beban kerja keseluruhan KPPN Tipe A2 adalah 3.006.395,55 OJ dengan kebutuhan pegawai sebanyak 1.994 orang. Sedang jumlah pegawai yang ada adalah 2.040 orang, sehingga terjadi kelebihan pegawai sebanyak 46 orang.
KPPN Nunukan mempunyai nilai EU paling tinggi yaitu 1,52 sedangkanKPPN Purworejo mempunyai nilai EU terendah yaitu 0,55. Pada tahun 2012, keseluruhan KPPN baik yang berlokasi di Ibukota Propinsi, KPPN A1 yang berlokasi tidak di ibukota propinsi dan KPPN A2 telah menerapkan SOP KPPN Percontohan. Hal ini tentu saja memudahkan dalam pelaksanaan perhitungan serta perbandingan beban kerja terhadap seluruh KPPN yang ada.Namun demikian dalam perhitungan ini tetap diperhatikan nature yang berbeda serta beban kerja yang beragam dari masing-masing tipe KPPN.
Berikut ini merupakan perbandingan masing-masing EU KPPN tipe A2 yang tampak pada Grafik 8.7 di bawah ini.
Grafik 8.7 Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) KPPN Tipe A2 Tahun 2012
0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,80
PURW
AKA
RTA
BOJONEG
ORO
BARA
BAI
BANTA
ENG
WATA
MPO
NE
KLATEN
JEMBE
RKA
RAWANG
SOLO
KPA
LOPO
SINGKA
WANG
SUMBA
WA BE
SAR
CURU
PDUMAI
PURW
ORE
JOTA
PAKT
UAN
TANJUNG
TARA
KAN
MUARA
BUNGO
PAINAN
SIJUNJUNG
LANGSA
RUTENG
LAHAT
TUBA
NLU
WUK
SINTA
NG
SUMED
ANG
GUNUNG SITOLI
TOLITO
LIBA
LIGE
TOBE
LOBA
NGKO
KOTA
BUMI
BITU
NG
KOLA
KAPELAIHARI
ENDE
SERU
IKU
TACA
NE
TAKE
NGON
KOTA
BARU
SIBO
LGA
MARISA
FAKFAK
SEKA
YUSA
UMLAKI
TIMIKA
LIWA
BENTENG
PUTU
SSIBAU
MUKO
MUKO
EU
5). KPPN Khusus Jakarta VI Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
perhitungan ABK untuk masing-masing KPPN Khusus Jakarta VI pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tampak pada tabel 8.16 di bawah ini.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 200
Tabel 8.16 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)KPPN Khusus Jakarta VI
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Kepala Kantor 1,601.38 1 1 0 1.06 A Sangat Baik
2 Subbagian Umum 23,759.17 16 14 -2 1.13 A Sangat Baik
3 Seksi PPHLN 44,366.58 29 27 -2 1.09 A Sangat Baik
4 Seksi Bank 10,373.58 7 5 -2 1.38 A Sangat Baik
5 Seksi Verifikasi dan Akuntansi 8,471.92 6 5 -1 1.12 A Sangat Baik
Sangat Baik A1.13-7525988,572.63JUMLAH
9
Dilihat dari tabel 8.16 diatas dapat diketahui bahwa KPPN Khusus Jakarta VI terdiri dari 4 unit eselon IV dengan beban kerja tertinggi terdapat di Seksi PPHLN sebesar 44.366,58 jam dan beban kerja terendah terdapat di seksi Verifikasi dan Akuntansi sebesar 8.471,92 jam. Secara keseluruhan pada KPPN Khusus Jakarta VI beban kerja yang dihasilkan adalah sebesar 88.572,63 jam.
Jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 59 pegawai sementara jumlah pegawai existing yang tercatat per tanggal 31 Desember 2011 yaitu sebanyak 52 pegawai, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 7 orang. Dengan demikian EU yang dihasilkan oleh KPPN Khusus Jakarta VI adalah sebesar 1,13 dengan prestasi unit menunjukkan nilai A (Sangat Baik).
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 201
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 202
BAB IX HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DITJEN KEKAYAAN NEGARA
A. Tugas dan Fungsi
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. 2. pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang
negara, dan lelang. 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara,
dan lelang. 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
B. Hasil Analisis Beban Kerja
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dilihat pada Tabel 9.1.
Tabel 9.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
No Unit Organisasi Jumlah
Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan
Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada
+/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Sekretariat Direktorat Jenderal 216,303 140 127 -13 1.13 A Sangat Baik
2 Direktorat BMN 93,104 61 57 -4 1.08 A Sangat Baik
3 Direktorat KND 92,579 59 53 -6 1.16 A Sangat Baik
4 Direktorat PKNSI 127,460 83 81 -2 1.04 A Sangat Baik
5 Direktorat Penilaian 95,410 60 56 -4 1.13 A Sangat Baik
6 Direktorat PNKNL 103,448 66 60 -6 1.14 A Sangat Baik
7 Direktorat Lelang 67,122 43 36 -7 1.24 A Sangat Baik
8 Direktorat Hukum dan Humas 73,509 48 44 -4 1.11 A Sangat Baik
1.12 A Sangat BaikJUMLAH 868,935 560 514 -46
Pada tahun 2012, total beban kerja kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 868.935 orang jam. Dengan pegawai sebanyak 514 orang, maka efektifitas penggunaan waktu kerja kantor pusat DJKN adalah 1,12 atau sangat baik. Meskipun demikian, berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 560. Dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 46 orang. Rincian unit eselon II yang mengalami kekurangan pegawai adalah Sekretariat Direktorat Jenderal sebanyak 13 orang, Direktorat BMN sebanyak empat orang, Direktorat KND sebanyak enam orang, Direktorat PKNSI sebanyak dua orang, Direktorat Penilaian sebanyak empat orang, Direktorat PNKNL sebanyak enam orang, Direktorat Lelang tujuh orang, dan Direktorat Hukum dan Humas sebanyak empat orang.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 203
Beban kerja DJKN yang dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada pelayanan maupun peraturan-peraturan yang memudahkan pelaksanaan kegiatan membuat beban kerja DJKN terus meningkat.
Sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya beban kerja DJKN maka kebutuhan pegawai di lingkungan DJKN juga mengalami peningkatan. Walaupun penambahan pegawai telah dilakukan namun kebutuhan pegawai tersebut belum seluruhnya terpenuhi sehingga mengakibatkan kekurangan pegawai.
Tabel 9.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan DJKN
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 204
No Unit Organisasi Jumlah
Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan
Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada
+/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Kantor Wilayah (17 Kanwil) 1,230,020 896 900 4 0.91 B Baik
2 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (70 KPKNL)
3,363,330 2,256 2,138 -118 1.04 A Sangat Baik
BaikJUMLAH 4,593,350 3152 3038 -114 1.00 B
Pada tahun 2012, DJKN juga telah melaksanakan pengukuran beban kerja yang mengambil data populasi dari seluruh Kanwil dan KPKNL yaitu berjumlah 17 Kanwil dan 70 KPKNL. Total beban kerja kantor vertikal DJKN yaitu 4.593.350 orang jam, dengan pegawai sebanyak 3.038 orang, maka efektifitas penggunaan waktu kerja kantor vertikal DJKN adalah 1,00 atau baik. Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 3152. Dengan demikian secara total terdapat kekurangan sebanyak 114 orang, dengan rincian kelebihan pegawai sebanyak empat orang pada unit Kantor Wilayah dan kekurangan 118 orang pada unit KPKNL. Kelebihan pegawai pada Kanwil antara lain disebabkan masih terdapat beberapa unit eselon IV yang belum optimal dalam pelaksanaan fungi-fungsi instansi vertikal di lingkungan DJKN, khususnya fungsi pembinaan oleh Kanwil kepada KPKNL di wilayah kerjanya. Sedangkan kekurangan pegawai pada unit KPKNL disebabkan karena beban kerja KPKNL mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun kemarin. Beban kerja yang cukup tinggi masih berada pada pelaksanaan lelang dan kegiatan rekonsiliasi BMN. Selain itu, terlihat juga beberapa pekerjaan yang cukup meningkat, yaitu pada seksi piutang negara dan seksi pelayanan penilaian, yaitu berupa:
1. pada Seksi Piutang Negara berupa tindak lanjut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 yaitu pengembalian seluruh berkas piutang BUMN khususnya perbankan yang masih diurus.
2. pada Seksi Penilaian berupa pelaksanaan IP Aset Tetap sebagai tindak lanjut temuan BPK atas LKPP tahun 2011.
Secara keseluruhan, beban kerja DJKN mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat dalam grafik 9.1. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya tugas dan fungsi DJKN dalam pengelolaan barang milik negara dan penilaian aset.
Grafik 9.1 Jumlah BBeban Kerja DDirektorat Jendderal Kekayaaan Negara
L a p o r
beban kSedangdibandiunit ker17 Kanterjadi dengankantor p
DJKN, serta 70
r a n A n a l
Pada tahunkerja pada
gkan pada ing tahun 2rja yang adtor Wilayahkenaikan b
n semakin mpusat maup
Untuk lebibagian ber
0 KPKNL.
i s i s B e b
n 2008 – 20kantor pustahun 2011
2010 karenaa di lingkunh, dan 70 Kbeban kerjameningkatnpun kantor
Jumlah Kebu
ih memahamikut ini me
b a n K e r j a
010, data bsat dan belu1-2012 terjaa DJKN telangan DJKNKPKNL yana sebesar 7nya jumlahvertikal, seb
utuhan Pegaw
mi analisis enjelaskan d
a K e m e n
beban kerja um memasadi kenaikaah melakuk
N, yaitu melng tersebar720.046 OJ. h kebutuhabagaimana
Grafik 9.2 wai Direktorat
beban kerjdelapan un
t e r i a n K
pada grafsukkan dataan beban k
kan penghitliputi delapr di seluruh Kenaikan
an pegawai tercantum
Jenderal Kek
ja di masinnit eselon II
K e u a n g a n
ik di atas aa beban kerkerja yangtungan bebaan unit esel
h Indonesia beban keri yang ada dalam graf
kayaan Negara
ng-masing uI kantor pu
n
adalah hanrja kantor v
g sangat sigan kerja di lon II kanto
a. Pada tahrja ini juga di DJKN
fik 9.2.
a
unit di lingusat dan 17
nya data vertikal. gnifikan seluruh or pusat, un 2012
a diikuti baik di
gkungan Kanwil
205
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaantugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal. b. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas
kinerja, serta koordinasi dan implementasi pengelolaan kinerja direktorat jenderal. c. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta
mengkoordinasikan jabatan fungsional pada Sekretariat direktorat jenderal. d. pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan direktorat jenderal. e. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan
fungsional dan pengaduan masyarakat. f. perencanaan dan implementasi manajemen risiko direktorat jenderal. g. pelaksanaan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi direktorat jenderal. h. pelaksanaan urusan perlengkapan direktorat jenderal.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Setditjen dapat dilihat pada Tabel 9.3.
Tabel 9.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 206
No Unit Organisasi Jumlah
Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan
Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada
+/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Sekretaris Ditjen 1,722 1 1 0 1.14 A Sangat Baik
2 Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal
27,855 18 18 0 1.03 A Sangat Baik
3 Bagian Kepegawaian 39,806 26 26 0 1.02 A Sangat Baik
4 Bagian Keuangan 60,936 39 29 -10 1.39 A Sangat Baik
5 Bagian Perlengkapan 26,187 16 13 -3 1.34 A Sangat Baik
6 Bagian Umum 59,797 40 40 0 0.99 B Baik
1.13 A Sangat BaikJUMLAH 216,303 140 127 -13
Beban Kerja Sekretariat Ditjen Kekayaan Negara untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 216.303 OJ. Dengan jumlah pegawai sebanyak 127 orang, Efektivitas Unit menjadi sebesar 1,13 dan Prestasi Kerja Unit yaitu A (Sangat Baik). Adapun jumlah kebutuhan pejabat/pegawai untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 140 orang sehinggga mengalami kekurangan pegawai sebanyak 13 orang, yaitu sepuluh orang pada Bagian Keuangan dan tiga orang pada Bagian Perlengkapan. Beban kerja di Bagian Keuangan masih tinggi pada kegiatan perbendaharaan sedangkan Bagian Perlengkapan mengalami peningkatan pada kegiatan pengadaan barang. Namun kebutuhan SDM di Sekretariat DJKN telah terpenuhi dengan adanya penerimaan dari lulusan prodip (STAN) dan Sarjana dengan penempatan pegawai yang dilaksanakan pada tahun 2013, serta proyeksi beban kerja di Bagian Keuangan juga dimungkinkan tidak setinggi hasil ABK tahun 2012 ini karena adanya pembagian kerja/pelimpahan kepada unit kerja lainnya.
2. Direktorat Barang Milik Negara
Direktorat Barang Milik Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang barang milik negara. b. pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang barang milik negara. d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang barang milik negara. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Direktorat BMN dapat dilihat pada Tabel 9.4.
Tabel 9.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Barang Milik Negara
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 207
No Unit Organisasi Jumlah
Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan
Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada
+/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Direktur BMN 1,940 1 1 0 1.29 A Sangat Baik
2 Subdirektorat BMN I 19,826 13 12 -1 1.10 A Sangat Baik
3 Subdirektorat BMN II 20,202 13 13 0 1.03 A Sangat Baik
4 Subdirektorat BMN III 20,543 14 12 -2 1.14 A Sangat Baik
5 Subdirektorat BMN IV 30,593 20 19 -1 1.07 A Sangat Baik
1.08 A Sangat BaikJUMLAH 93,104 61 57 -4
Beban Kerja Direktorat Barang Milik Negara untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 93.104 OJ sehingga efektifitas unitnya sebesar 1,08 dengan prestasi kerja unit yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pejabat/pegawai tahun 2012 sebanyak 61 orang sedangkan pegawai yang ada sebanyak 57 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak empat orang.
Beban kerja Direktorat BMN cukup mengalami peningkatan tidak hanya pada banyaknya kajian peraturan dan kegiatan pembinaan mengenai kebijakan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN kepada Kementerian Negara/Lembaga maupun kantor vertikal DJKN namun juga terdapat penambahan kegiatan-kegiatan identifikasi, pemetaan, pendataan atas bidang tanah BMN yang diidentifikasikan dapat disertipikatkan, serta adanya kegiatan tindak lanjut atas temuan BPK terkait IP BMN, LKPP pada K/L, pending matters (melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan validasi atas selisih koreksi hasil IP BMN), memonitor pelaksanaan rekonsiliasi hasil IP BMN, melakukan koordinasi dengan K/L untuk menyelesaikan temuan atas BMN yang tidak ditemukan atau yang dikuasai/ digunakan oleh pihak lain tidak sesuai ketentuan maupun yang belum didukung dokumen kepemilikan (sertipikasi BMN).
3. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan
Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara dipisahkan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan menyelenggarakan fungsi:
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 208
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan
negara dipisahkan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara
dipisahkan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan dapat dilihat pada Tabel 9.5.
Tabel 9.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan
No Unit Organisasi Jumlah
Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan
Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada
+/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Direktur KND 1,815 1 1 0 1.20 A Sangat Baik
2 Subdirektorat KND I 28,839 18 16 -2 1.20 A Sangat Baik
3 Subdirektorat KND II 26,090 17 14 -3 1.24 A Sangat Baik
4 Subdirektorat KND III 35,835 23 22 -1 1.08 A Sangat Baik
1.16 A Sangat BaikJUMLAH 92,579 59 53 -6
Beban Kerja Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 92.579 OJ sehingga Efektivitas Unit sebesar 1,16 dan Prestasi Kerja Unit yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pejabat/pegawai tahun 2012 sebanyak 59 orang sedangkan yang ada sebanyak 53 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak enam orang.
Beban kerja Direktorat KND yang tinggi disebabkan Direktorat KND tidak hanya melakukan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Direktorat KND tetapi juga melakukan penatausahaan di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan seperti: a. penanganan permasalahan BPYBDS; b. pengembangan pengukuran efektivitas penanaman modal negara dan kinerja BUMN; c. melakukan privatisasi Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas lainnya; d. restrukturisasi dan revitalisasi BUMN dan Perseroan Terbatas lainnya; e. pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas lainnya,
meliputi 48 kelompok BUMN/Lembaga; f. pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah
Kementerian Keuangan, meliputi: PT PII, PT SMI, PT SMF, LPEI, dan Geo Dipa Energi; g. Pengelolaan kebijakan Pemerintah terkait pelaksanaan investasi baru Pemerintah
(adhoc). Beban kerja Direktorat KND masih akan terus meningkat sesuai dengan
ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, Dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, yang menjadi awal peran DJKN perencana anggaran investasi pemerintah. DJKN ditetapkan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA-BUN) untuk lingkup investasi pemerintah, yang bertanggungjawab untuk melakukan perencanaan awal investasi pemerintah.
4. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi.
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi.
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi.
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi.
e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi dapat dilihat pada Tabel 9.6.
Tabel 9.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 209
No Unit Organisasi Jumlah
Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan
Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada
+/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Direktur PKNSI 1,822 1 1 0 1.21 A Sangat Baik
2 Subdirektorat PKN I 19,674 13 13 0 1.00 A Sangat Baik
3 Subdirektorat PKN II 32,321 20 20 0 1.07 A Sangat Baik
4 Subdirektorat PKN III 26,374 17 17 0 1.03 A Sangat Baik
5 Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi
23,997 16 15 -1 1.06 A Sangat Baik
6 Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional
23,272 16 15 -1 1.03 A Sangat Baik
1.04 A Sangat BaikJUMLAH 127,460 83 81 -2
Beban Kerja Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 127.460 OJ sehingga efektifitas unitnya sebesar 1,04 dengan prestasi kerja unit yaitu A (Sangat Baik). Adapun jumlah kebutuhan pejabat/pegawai untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 83 orang sedangkan pegawai yang telah ada sebanyak 81 sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak dua orang.
Tahun 2012 merupakan tahun dimana Direktorat PKNSI terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada para stakeholder. Sejak reorganisasi tahun 2011, penyatuan dua fungsi unit dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan kegiatan pelayanan yang langsung diberikan kepada stakeholder yang berada di kantor pusat.
Pada tahun kedua pelaksanaan reorganisasi DJKN sebagaimana diamanatkan dalam PMK 184 tahun 2010, peran dan fungsi Direktorat PKNSI sudah berjalan dengan semestinya dan telah semakin berkembang, hal ini dapat dijelaskan dengan nilai utilisasi kekayaan
negara mengalami peningkatan yang cukup signifikan Di samping itu, realisasi selalu melampaui target. Pada tahun 2012 dilakukan kegiatan pemetaan dan pengkajian BMN berupa tanah dan/atau bangunan bermasalah terhadap 31 Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan lanjutan atas kegiatan serupa pada tahun 2010 dan 2011 sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009 terhadap pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN.
Sedangkan pada bidang sistem informasi, DJKN terus mengembangkan aplikasi pengelolaan kekayaan negara sehingga kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan aplikasi masih cukup tinggi.
5. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PN-KNL) menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang PN-KNL. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang PN-KNL. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang PN-KNL. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang PN-KNL. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Direktorat PN-KNL dapat dilihat pada Tabel 9.7.
Tabel 9.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
No Unit Organisasi Jumlah
Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan
Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada
+/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Direktur PNKNL 1,840 1 1 0 1.22 A Sangat Baik
2 Subdirektorat PN I 26,685 17 15 -2 1.18 A Sangat Baik
3 Subdirektorat PN II 19,441 12 12 0 1.08 A Sangat Baik
4 Subdirektorat KNL I 18,862 12 11 -1 1.14 A Sangat Baik
5 Subdirektorat KNL II 18,501 12 10 -2 1.23 A Sangat Baik
6 Subdirektorat KNL III 18,119 12 11 -1 1.09 A Sangat Baik
1.14 A Sangat BaikJUMLAH 103,448 66 60 -6
Beban Kerja Direktorat Piutang Negara Dan Kekayaan Negara Lain-Lain untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 103.448 OJ sehingga Efektivitas Unit sebesar 1,14 dan Prestasi Kerja Unit yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pejabat/pegawai untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 66 orang dan masih mengalami kekurangan pegawai sebanyak enam orang.
Pada tahun 2012 Direktorat yang terdiri dari dua fungsi pelayanan yang berbeda ini masih disibukkan dengan kegiatan di bidang masing-masing. Pada bidang piutang negara, kegiatan sedikit meningkat sebagai akibat diterbitkannya putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 sehingga Direktorat PNKNL disibukkan dengan pembuatan kebijakan sebagai tindak lanjut atas keputusan dimaksud antara lain tata cara pengembalian BKPN serta pencabutan dan/atau pembatalan produk hukum PUPN/DJKN.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 210
Di bidang KNL kegiatan penyusunan kebijakan dan penatausahaannya masih cukup tinggi dikarenakan bidang dari Kekayaan Negara Lain-Lain yang cukup beragam seperti ABMA/C, Bea Cukai, Aset Lain-Lain, penanganan aset eks BPPN, eks kelolaan PT PPA, dan eks BDL. Dan menggiatkan kembali kegiatan Pengumpulan Data Kekayaan Negara Potensial dalam rangka penyusunan Database KNP. Selain itu, bidang KNL juga menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan aset KKKS dan Kontraktor PKP2B.
6. Direktorat Penilaian
Direktorat Penilaian mempunyai tugas melaksanakan merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standardisasi teknis di bidang penilaian.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penilaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Direktorat Penilaian dapat dilihat pada Tabel 9.8.
Tabel 9.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penilaian
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 211
No Unit Organisasi Jumlah
Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan
Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada
+/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Direktur Penilaian 2,032.23 1 1 0 1.35 A Sangat Baik
2 Subdirektorat Standardisasi Penilaian Properti
22,247.45 14 14 0 1.05 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan SDA
20,975.58 13 13 0 1.07 A Sangat Baik
4 Subdirektorat Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah
29,865.78 19 17 -2 1.17 A Sangat Baik
5 Subdirektorat Analisis Data dan Informasi Penilaian
20,288.97 13 11 -2 1.22 A Sangat Baik
1.13 A Sangat BaikJUMLAH 95,410.01 60 56 -4
Beban kerja Direktorat Penilaian untuk tahun 2012 sebanyak 95.410 OJ sehingga Efektivitas Unit sebesar 1,13 dan Prestasi Kerja Unit yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pejabat/pegawai tahun 2012 sebanyak 60 orang sedangkan existing pegawai yang ada sebanyak 56 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sejumlah empat orang.
Direktorat Penilaian mengalami kekurangan pegawai yang cukup signifikan ditambah juga banyaknya jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar (total tugas belajar enam orang). Beban kerja Direktorat Penilaian sedikit mengalami peningkatan dengan adanya kegiatan antara lain:
a. Frekuesi kaji ulang laporan penilaian yang meningkat tinggi sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran mengenai Kaji Ulang Laporan Penilaian;
b. Bertambahnya volume permohonan penilaian (dari 85 permohonan pada tahun 2011 menjadi 152 permohonan pada tahun 2012);
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 212
c. Kegiatan adHoc berupa pembangunan sistem informasi penilaian; d. Kegiatan adHoc berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan IP BMN sebagai tindak
lanjut dari temuan BPK atas LKPP Rahun 2011.
7. Direktorat Lelang
Direktorat Lelang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lelang.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Lelang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lelang. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lelang. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lelang. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lelang. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Direktorat Lelang dapat dilihat pada Tabel9.9.
Tabel 9.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Lelang
No Unit Organisasi Jumlah
Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan
Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada
+/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Direktur Lelang 1,937 1 1 0 1.29 A Sangat Baik
2 Subdirektorat Bina Lelang I 30,857 20 17 -3 1.20 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Bina Lelang II 17,099 11 9 -2 1.26 A Sangat Baik
4 Subdirektorat Bina Profesi Jasa Lelang 17,229 11 9 -2 1.27 A Sangat Baik
1.24 A Sangat BaikJUMLAH 67,122 43 36 -7
Analisa Beban Kerja Direktorat Lelang untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 67.122 OJ sehingga Efektivitas Unit sebesar 1,24 dan Prestasi Kerja Unit yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pejabat/pegawai untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 43 orang dan pegawai yang ada sebanyak 36 sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak tujuh orang.
Beban kerja Direktorat Lelang cukup mengalami peningkatan yang signifikan dengan ditandainya kekurangan pegawai sebanyak tujuh orang. Adapun beban kerja yang tinggi pada tahun 2012 antara lain adanya kegiatan Auction on Clinic dalam pameran-pameran properti, penyaringan/penerimaan Pejabat Lelang Kelas II, penyusunan draft peraturan-peraturan lelang (1 RPP, 4 RPMK, 1 Rancangan Perdirjen), verifikasi Salinan Risalah Lelang dan perekaman laporan-laporan dari Kanwil DJKN, KPKNL, PL Kelas II, dan Balai Lelang, serta pelaksanaan rekonsiliasi semesteran dengan Kanwil dan KPKNL.
Untuk kedepannya, Direktorat Lelang juga telah menyiapkan aplikasi-aplikasi berbasis TIK untuk pelaksanaan dan penatausahaan lelang (Otomatisasi Laporan Lelang, Pelaksanaan lelang melalui internet) berikut peraturan yang diperlukan.
8. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan hubungan masyarakat.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang hukum dan hubungan masyarakat; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hubungan masyarakat; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan
hubungan masyarakat; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum dan hubungan
masyarakat; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 9.10.
Tabel 9.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 213
No Unit Organisasi Jumlah
Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan
Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada
+/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Direktur Hukum dan Hubungan
Masyarakat1,786.63 1 1 0 1.19 A Sangat Baik
2 Subdirektorat Peraturan Perundangan 20,036.34 13 11 -2 1.21 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Bantuan Hukum 20,017.23 13 11 -2 1.21 A Sangat Baik
4 Subdirektorat Hubungan Masyarakat 31,669.25 21 21 0 1.00 B Baik
1.11 A Sangat BaikJUMLAH 73,509.45 48 44 -4
Analisa Beban Kerja Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 73.509 OJ sehingga Efektivitas Unit sebesar 1,11 dan Prestasi Kerja Unit yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pejabat/pegawai untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 48 orang dan masih mengalami kekurangan pegawai sebanyak empat orang.
Kegiatan di Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat cukup tinggi dan sedikit meningkat dengan adanya kegiatan antara lain:
a. Harmonisasi peraturan perundangan sebanyak 17 peraturan terdiri dari Peraturan Menteri Keuangan, Per Dirjen, Surat Edaran, dan Keputusan Menteri Keuangan.
b. Pendapat hukum dan analisis hukum cukup tinggi yaitu sebanyak 280 pendapat hukum dan 222 analisis hukum.
c. Layanan bantuan hukum telah dilaksanakan 19 kali pendampingan perkara dan 36 kali gelar perkara;
d. Layanan kehumasan terdiri dari pengelolaan content website sebanyak 927 content, liputan berita kegiatan DJKN sebanyak 263 liputan, layanan informasi yang disediakan untuk internal ssebanyak 251 informasi, dan siaraan pers sebanyak 12 kali siaran;
e. Pemberian informasi kepada para pemangku kepentingan yakni melalui Information Desk and Call Center (IDCC).
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 214
9. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang
kekayaan negara. b. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di
bidang penilaian. c. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengurusan piutang negara. d. pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang,
pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara. e. pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta
kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang.
f. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang.
g. pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
h. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang.
i. pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang. j. pelaksanaan dan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian,
pengurusan piutang negara dan lelang. k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara. l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi: a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara. b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta
penghapusan kekayaan negara. c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan,
eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang. d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau
jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara.
e. pelaksanaan pelayanan penilaian. f. pelaksanaan pelayanan lelang. g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan
penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan.
i. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain.
j. pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang. k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan. l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara
dan lelang. m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan lelang. n. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Kantor Wilayah dapat dilihat pada Tabel 9.11.
Tabel 9.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pada Kanwil DJKN
No Unit Organisasi Jumlah
Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan
Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada
+/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Kantor Wilayah I DJKN Banda Aceh 59,186 42 41 -1 0.96 B Baik
2 Kantor Wilayah II DJKN Medan 80,091 58 60 2 0.89 C Cukup
3 Kantor Wilayah III DJKN Pekanbaru 68,104 51 44 -7 1.03 A Sangat Baik
4 Kantor Wilayah IV DJKN Palembang 65,484 51 51 0 0.85 C Cukup
5 Kantor Wilayah V DJKN Bandar Lampung
56,637 40 44 4 0.85 C Cukup
6 Kantor Wilayah VI DJKN Serang 69,000 49 47 -2 0.97 B Baik
7 Kantor Wilayah VII DJKN Jakarta 100,054 72 72 0 0.92 B Baik
8 Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung 82,701 60 61 1 0.90 C Cukup
9 Kantor Wilayah IX DJKN Semarang 85,920 60 70 10 0.81 C Cukup
10 Kantor Wilayah X DJKN Surabaya 96,903 63 63 0 1.02 A Sangat Baik
11 Kantor Wilayah XI DJKN Pontianak 55,408 46 46 0 0.80 C Cukup
12 Kantor Wilayah XII DJKN Banjarmasin 61,076 45 44 -1 0.92 B Baik
13 Kantor Wilayah XIII DJKN Samarinda 69,559 49 45 -4 1.03 A Sangat Baik
14 Kantor Wilayah XIV DJKN Denpasar 74,446 55 47 -8 1.05 A Sangat Baik
15 Kantor Wilayah XV DJKN Makassar 90,756 67 69 2 0.87 C Cukup
16 Kantor Wilayah XVI DJKN Manado 63,157 49 53 4 0.79 C Cukup
17 Kantor Wilayah XVII DJKN Jayapura 51,538 39 43 4 0.80 C Cukup
0.91 B BaikJUMLAH 1,230,020 896 900 4
Dari Tabel 9.11 dapat dilihat bahwa hasil Analisis Beban Kerja pada 17 Kanwil, diperoleh data bahwa efisiensi unit menunjukan tingkat efisiensi 0,91 (Baik). Jumlah beban kerja sebesar 1.230.020 orang jam dengan kebutuhan pegawai sebanyak 896 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 900 orang. Dengan demikian terdapat kelebihan empat orang pegawai. Hasil EU yang masih dibawah 1 disebabkan masih terdapat beberapa unit eselon IV yang belum optimal dalam pelaksanaan fungi-fungsi instansi vertikal di lingkungan DJKN, khususnya fungsi pembinaan oleh Kanwil kepada KPKNL di wilayah kerjanya.
Selain itu distribusi pegawai yang tidak merata menyebabkan sebagian mengalami kelebihan pegawai dan sebagian lain kekurangan pegawai. Namun permasalahan ini akan segera teratasi dengan adanya reorganisasi di lingkungan kantor vertikal DJKN pada tahun 2013 ini, dimana terdapat pengurangan unit eselon IV di bidang Lelang dan Piutang Negara.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 215
Sedangkan hasil pengolahan analisis beban kerja untuk KPKNL dapat dilihat pada Tabel 9.12.
Tabel 9.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPKNL
No Unit Organisasi Jumlah
Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan
Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada
+/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KPKNL Banda Aceh 43,835 30 30 0 0.97 B Baik
2 KPKNL Lhokseumawe 37,028 26 19 -7 1.29 A Sangat Baik
3 KPKNL Medan 65,666 42 37 -5 1.18 A Sangat Baik
4 KPKNL Pematang Siantar 36,478 25 25 0 0.97 B Baik
5 KPKNL Kisaran 37,636 24 27 3 0.92 B Baik
6 KPKNL Padang Sidempuan 38,092 27 27 0 0.94 B Baik
7 KPKNL Padang 39,327 28 27 -1 0.97 B Baik
8 KPKNL Bukit Tinggi 38,980 26 25 -1 1.03 A Sangat Baik
9 KPKNL Pekanbaru 48,880 31 25 -6 1.30 A Sangat Baik
10 KPKNL Batam 51,625 35 30 -5 1.14 A Sangat Baik
11 KPKNL Dumai 34,285 25 25 0 0.91 B Baik
12 KPKNL Jambi 49,367 34 34 0 0.96 B Baik
13 KPKNL Palembang 54,161 35 32 -3 1.12 A Sangat Baik
14 KPKNL Lahat 36,986 25 23 -2 1.07 A Sangat Baik
15 KPKNL Pangkal Pinang 34,837 25 25 0 0.92 B Baik
16 KPKNL Bengkulu 40,631 29 28 -1 0.96 B Baik
17 KPKNL Bandar Lampung 54,004 36 31 -5 1.16 A Sangat Baik
18 KPKNL Metro 44,800 31 29 -2 1.03 A Sangat Baik
19 KPKNL Serang 55,579 33 26 -7 1.42 A Sangat Baik
20 KPKNL Tangerang 41,507 28 25 -3 1.10 A Sangat Baik
21 KPKNL Serpong 51,136 33 28 -5 1.21 A Sangat Baik
22 KPKNL Jakarta I 67,383 44 43 -1 1.04 A Sangat Baik
23 KPKNL Jakarta II 68,357 44 45 1 1.01 A Sangat Baik
24 KPKNL Jakarta III 61,865 41 43 2 0.95 B Baik
25 KPKNL Jakarta IV 61,485 41 40 -1 1.02 A Sangat Baik
26 KPKNL Jakarta V 63,623 41 38 -3 1.11 A Sangat Baik
27 KPKNL Bandung 74,573 48 42 -6 1.18 A Sangat Baik
28 KPKNL Bekasi 56,347 37 38 1 0.98 B Baik
29 KPKNL Bogor 58,526 40 41 1 0.95 B Baik
30 KPKNL Purwakarta 55,579 36 34 -2 1.08 A Sangat Baik
31 KPKNL Tasikmalaya 52,525 36 33 -3 1.06 A Sangat Baik
32 KPKNL Cirebon 47,896 32 36 4 0.88 C Cukup
33 KPKNL Semarang 65,463 43 42 -1 1.03 A Sangat Baik
34 KPKNL Surakarta 60,373 38 33 -5 1.21 A Sangat Baik
35 KPKNL Pekalongan 49,653 33 31 -2 1.06 A Sangat Baik
36 KPKNL Tegal 41,813 28 24 -4 1.16 A Sangat Baik
37 KPKNL Yogyakarta 64,702 42 43 1 1.00 B Baik
38 KPKNL Purwokerto 57,464 39 39 0 0.98 B Baik
39 KPKNL Surabaya 68,755 46 42 -4 1.09 A Sangat Baik
40 KPKNL Sidoarjo 60,587 39 35 -4 1.15 A Sangat Baik
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 216
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 217
No Unit Organisasi Jumlah
Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan
Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada
+/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
41 KPKNL Malang 55,185 36 37 1 0.99 B Baik
42 KPKNL Jember 54,277 36 32 -4 1.13 A Sangat Baik
43 KPKNL Pamekasan 42,448 28 25 -3 1.13 A Sangat Baik
44 KPKNL Madiun 48,219 31 32 1 1.00 B Baik
45 KPKNL Pontianak 54,180 35 34 -1 1.06 A Sangat Baik
46 KPKNL Singkawang 40,805 27 22 -5 1.23 A Sangat Baik
47 KPKNL Palangkaraya 43,040 29 25 -4 1.14 A Sangat Baik
48 KPKNL Pangkalan Bun 35,110 25 21 -4 1.11 A Sangat Baik
49 KPKNL Banjarmasin 42,051 30 29 -1 0.96 B Baik
50 KPKNL Balikpapan 41,540 28 24 -4 1.15 A Sangat Baik
51 KPKNL Samarinda 37,670 26 24 -2 1.04 A Sangat Baik
52 KPKNL Tarakan 32,271 23 23 0 0.93 B Baik
53 KPKNL Bontang 29,079 22 22 0 0.88 C Cukup
54 KPKNL Denpasar 60,186 39 35 -4 1.14 A Sangat Baik
55 KPKNL Singaraja 42,669 29 28 -1 1.01 A Sangat Baik
56 KPKNL Mataram 47,625 32 31 -1 1.02 A Sangat Baik
57 KPKNL Bima 40,497 28 27 -1 1.00 B Baik
58 KPKNL Kupang 51,213 33 33 0 1.03 A Sangat Baik
59 KPKNL Makassar 62,728 40 36 -4 1.16 A Sangat Baik
60 KPKNL Pare-Pare 43,921 30 28 -2 1.04 A Sangat Baik
61 KPKNL Palopo 32,379 25 25 0 0.86 C Cukup
62 KPKNL Kendari 44,978 29 28 -1 1.07 A Sangat Baik
63 KPKNL Manado 48,814 34 38 4 0.85 C Cukup
64 KPKNL Gorontalo 51,158 32 26 -6 1.31 A Sangat Baik
65 KPKNL Palu 43,741 30 30 0 0.97 B Baik
66 KPKNL Ternate 29,558 22 22 0 0.89 C Cukup
67 KPKNL Ambon 39,927 29 31 2 0.85 C Cukup
68 KPKNL Jayapura 36,845 25 24 -1 1.02 A Sangat Baik
69 KPKNL Sorong 33,482 25 25 0 0.89 C Cukup
70 KPKNL Biak 25,925 22 21 -1 0.82 C Cukup
1.04 A Sangat BaikJUMLAH 3,363,330 2,256 2,138 -118
Dari Tabel hasil Analisis Beban Kerja pada 70 KPKNL di atas dapat dilihat tampak bahwa jumlah beban kerja sebesar 3.363.330 orang jam dengan kebutuhan pegawai sebanyak 2256 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 2138 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan 118 orang pegawai. Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat Efisiensi Unit KPKNL adalah sebesar 1,04 dengan prestasi kerja unit adalah Sangat Baik.
Jika dibandingan dengan ABK tahun lalu, beban kerja KPKNL mengalami sedikit peningkatan. Beban kerja yang cukup tinggi masih berada pada pelaksanaan lelang dan kegiatan rekonsiliasi BMN. Namun terlihat juga terdapat beberapa pekerjaan yang cukup meningkat, yaitu pada seksi piutang negara dan seksi pelayanan penilaian, yaitu berupa: a. pada Seksi Piutang Negara berupa tindak lanjut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 yaitu pengembalian seluruh berkas piutang BUMN khususnya perbankan yang masih diurus.
b. Pada Seksi Penilaian berupa pelaksanaan IP Aset Tetap sebagai tindak lanjut temuan BPK atas LKPP tahun 2011.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 218
Adapun kebijakan organisasi dan SDM yang dapat dilakukan kedepan dari hasil ABK ini, antara lain: a. Untuk jumlah kekurangan SDM pada Kantor Pusat dan potensi tambahan overload ke
depan telah dilakukan strategi persiapan berupa rekruitmen penambahan SDM yang saat ini telah dilaksanakan dengan penerimaan SDM Lulusan Sarjana tahun 2013 dan Diploma III STAN Tahun 2013.
b. Kebijakan yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan belum optimalnya pelaksanaan fungsi-fungsi pada kantor wilayah di lingkungan DJKN telah diakomodir dengan adanya reorganisasi pada kantor vertikal pada tahun 2013 ini, salah satunya adalah penghapusan unit eselon IV pada Bidang Piutang Negara dan Bidang Lelang.
c. Sedangkan jumlah kekurangan SDM di lingkungan kantor pelayanan DJKN dan potensi tambahan overload ke depan telah dilakukan strategi diantaranya penambahan dengan rekruitmen SDM Diploma III STAN Tahun 2012 yang telah ditempatkan pada tahun 2013 ini dan masih dibutuhkannya beberapa tenaga Sarjana ahli dibidang tertentu dalam hal penilaian, akuntansi dan hukum.
Dari total jumlah kebutuhan pegawai yang dibutuhkan di lingkungan DJKN, secara garis besar adalah pada level pelaksana, baik untuk administrasi hingga tenaga ahli di bidang tertentu. Pada awal tahun 2013 DJKN telah mendapat tambahan sekitar 72 pegawai dari Diploma STAN dan penerimaan Sarjana tahun 2012, sehingga jumlah kebutuhan pegawai menjadi 88 orang (160 - 72). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
No Nama Unit Organisasi Jabatan Gol Latar Pendidikan Jumlah
Kebutuhan 1. Kantor Pusat Staf Pemula II/c Diploma III PPLN/
Diploma III Akuntansi/ Diploma III Penilaian
10
Penyaji Bahan Bimbingan Lelang II/c Diploma III PPLN 2 Pengelola Arsip Senior II/c Diploma III Akuntansi 5 Pengolah Data Kualitas Penilai
Pemerintah Senior III/a Sarjana Teknik 3
Pengolah Data KNL II Junior III/a Sarjana Hukum 4 Pengolah Data Laporan Penilaian
Senior III/a Sarjana Ekonomi/
D IV Keuangan 2
Pemroses Data Bantuan Hukum III/a Sarjana Hukum 2 Pemroses Bahan Bimbingan Lelang III/a Sarjana Hukum/
Akuntansi 2
2. Kantor Vertikal Penyaji Data Lelang II/c Diploma III PPLN 10 Penyaji Data Hukum dan Informasi II/c Diploma III PPLN/
Diploma III Akuntansi/ Diploma III Penilaian
10
Penyaji Data Penilaian II/c Diploma III Penilaian 5 Penyaji Data Pengelolaan Kekayaan
Negara II/c Diploma III PPLN/
Diploma III Akuntansi/ Diploma III Penilaian
8
Penilai III/a Sarjana Teknik 5 Pengolah Data Pengelolaan
Kekayaan Negara III/a Sarjana Hukum/
Akuntansi 15
Penangan Perkara III/a Sarjana Hukum 5 Jumlah 88
BAB X HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
A. Tugas dan Fungsi
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJPK menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
B. Hasil Analisis Beban Kerja
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan Kantor PusatDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangandapat dilihat pada Tabel 10.1.
Tabel 10.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Sekretariat Direktorat Jenderal 170,422 108 101 -7 1.12 A Sangat Baik
2 Direktorat Dana Perimbangan 169,087 102 94 -8 1.19 A Sangat Baik
3 Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
141,199 87 80 -7 1.17 A Sangat Baik
4 Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
121,407 75 74 -1 1.09 A Sangat Baik
5 Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
145,755 90 87 -3 1.11 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 747,870 462 436 -26 1.14
Peran utama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada saat ini adalah mengalokasikan dana transfer ke daerah yang besarnya mencapai rata-rata 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, serta melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran transfer ke daerah dengan melakukan penyaluran transfer ke daerah untuk 491 daerah Kab/Kota dan 33 daerah Provinsi.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 219
Berdasarkan pengolahan data, total beban kerja DJPK adalah 747.870 orang jam, dengan kebutuhan pegawai sebanyak 462 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 436 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 26 orang (462 - 436) dengan Efisiensi Unit (EU) relatif tinggi yaitu 1,14 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik).
Dari 5 unit eselon II, maka hasil ABK pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkaan bahwa Direktorat Dana Perimbangan mempunyai nilai efisiensi dan efektivitas unit (EU) tertinggi sebesar 1,19. Hal ini dapat dijelaskan karena Direktorat tersebut mengerjakan pekerjaan yang idealnya ditangani oleh 102 pegawai tetapi dalam prakteknya ditangani oleh 94 pegawai. Sementara untuk unit yang lainnya, alokasi tugas dan pelaksanaan fungsinya telah dapat dilakukan dengan menggunakan jam kerja efektif yang disediakan dengan memadai dan baik dengan EU disekitaran 1,00 – 1,19 dan PU yang sangat baik.
Secara keseluruhan, beban kerja DJPK mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat dalam grafik 10.1.
Grafik 10.1 Jumlah Beban Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
555,654587,181
620,773 621,146
739,498 747,870
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Beb
an K
erja
Tahun
Dari grafik di atas, beban kerja DJPK pada tahun 2012 meningkat sebesar 34% dari beban kerja tahun 2007. Kenaikan beban kerja ini juga diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah kekurangan pegawai yang ada di DJPK, sebagaimana tercantum dalam grafik 10.2.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 220
Grafik 10.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
359 372 387 394
443 436362386
413 421446 462
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pegawai Yang Ada Kebutuhan Pegawai
Untuk mengatasi kondisi kekurangan pegawai pada masing-masing unit eselon II di lingkungan DJPK dilakukan dengan langkah memindahkan pegawai dari unit yang kelebihan ke unit yang masih kekurangan pegawai serta menambah jumlah pegawai dari CPNS lulusan STAN dan penerimaan Sarjana. Khusus untuk penerimaan Sarjana, DJPK membutuhkan pegawai dengan kualifikasi pendidikan dengan latar belakang ilmu hukum, statistik, ekonomi (ekonomi pembangunan dan manajemen), serta sarjana psikologi. Hal yang melatarbelakangi kebutuhan pegawai dengan kualifikasi tersebut karena di DJPK saat ini masih mengalami kekurangan SDM yang menguasai ilmu hukum (untuk memperkuat proses fasilitasi/koordinasi peraturan di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah), ilmu statistik (untuk membantu membangun basis data), ilmu ekonomi (untuk membantu melakukan analisa tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal), serta psikologi (untuk membantu peningkatan pengelolaan SDM).
Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit di lingkungan DJPK, bagian berikut ini menjelaskan lima unit eselon II di DJPK.
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal. b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan di bidang hubungan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. c. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan
keuangan serta pembinaan jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal. d. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana anggaran, rencana strategik, dan laporan
akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 221
e. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pendampingan hukum dan pertimbangan hukum. g. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan Direktorat Jenderal. h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal dapat dilihat pada Tabel 10.2.
Tabel 10.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Sekretariat Direktorat Jenderal
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Sekretaris Direktorat Jenderal 1,549 1 1 0 1.03 A Sangat Baik
2 Bagian Perencanaan dan Organisasi
34,539 21 19 -2 1.21 A Sangat Baik
3 Bagian Kepegawaian 48,304 31 30 -1 1.07 A Sangat Baik
4 Bagian Keuangan 29,220 19 17 -2 1.14 A Sangat Baik
5 Bagian Umum 56,810 36 34 -2 1.11 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 170,422 108 101 -7 1.12
Dari tabel diatas, dapat diketahui total beban kerja Sekretariat DJPK adalah sebesar 170.422 orang jam, pegawai yang ada sejumlah 101 orang, dan jumlah kebutuhan pegawai adalah 108 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak tujuh orang.
Bagian Perencanaan dan Organisasi memiliki efektivitas unit paling tinggi (1,21) karena Bagian Perencanaan dan Organisasi merupakan unit yang melaksanakan tugas koordinasi untuk seluruh kegiatan Direktorat Jenderal dan sejak tahun 2008 melaksanakan tugas tambahan terkait dengan fasilitasi kerjasama internasional, pengelolaan kinerja berbasis BSC, sekretariat Komite Manajemen Risiko DJPK, Pengelola Unit Kepatuhan Internal, pelaksana Proyek P2D2 dan tugas lainnya yang belum menjadi tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Organisasi sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2010. Tambahan tugas tersebut ternyata juga perlu perhatian dan keseriusan serta menyita waktu yang signifikan yang berakibat menambah jumlah beban kerja pada bagian tersebut.
Sementara itu pada bagian lain relatif tidak mengalami perubahan yang siginifikan dibandingkan dengan penyusunan ABK tahun yang lalu karena memang sifat/jenis dan volume pekerjaannya tidak mengalami perubahan/stabil.
2. Direktorat Dana Perimbangan
Direktorat Dana Perimbangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, perhitungan alokasi, standardisasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang Transfer ke Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi:
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 222
a. penyiapan perumusan kebijakan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.
b. koordinasi dan rekonsiliasi serta fasilitasi perumusan dan perhitungan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.
c. pengalokasian dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.
d. penyiapan bahan ketetapan alokasi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.
e. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan alokasi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.
f. penyusunan dokumen pelaksanaan transfer dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.
g. pelaksanaan transfer dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.
h. penyusunan laporan realisasi transfer dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.
i. pelaksanaan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada Direktorat Dana Perimbangan dapat dilihat pada Tabel 10.3.
Tabel 10.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Dana Perimbangan
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Direktur 3,116 1 1 0 2.07 A Sangat Baik
2 Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak
18,934 12 12 0 1.05 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
33,995 18 17 -1 1.33 A Sangat Baik
4 Subdirektorat Dana Alokasi Umum
26,821 17 16 -1 1.11 A Sangat Baik
5 Subdirektorat Dana Alokasi Khusus
30,561 19 17 -2 1.19 A Sangat Baik
6 Subdirektorat Pelaksanaan Transfer I
22,929 14 14 0 1.09 A Sangat Baik
7 Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II
24,356 15 12 -3 1.35 A Sangat Baik
8 Subbagian Tata Usaha Direktorat
8,375 6 5 -1 1.11 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 169,087 102 94 -8 1.19
Dari tabel di atas dapat diketahui total beban kerja Direktorat Dana Perimbangan adalah sebesar 169.087 orang jam, jumlah pegawai yang ada 94 orang dan kebutuhan pegawai sebanyak 102 orang, sehingga terjadi kurangan pegawai sebanyak delapan orang.
Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II mempunyai nilai EU tertinggi sebesar 1,35 yang berarti beban kerja pada unit sangat tinggi dibanding dengan jumlah pegawai yang melaksanakannya. Hal ini mengingat subdit ini menangani penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) penyaluran dana transfer ke daerah
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 223
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 224
khususnya DBH Pajak, DBH SDA dan DBH Cukai Hasil Tembakau. Penyaluran Dana Transfer tersebut disamping menyita waktu dari sisi penyalurannya juga menyita waktu dalam hal tingginya intensitas rapat dan konsultasi dengan mitra kerja. Penyaluran Dana Transfer dilakukan untuk daerah penerima yang seluruhnya mencakup 536 daerah kabupaten/kota dan 34 daerah provinsi dengan periode rata-rata setiap 1 bulan untuk setiap daerah. Beberapa tugas tambahan yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II adalah melaksanakan revisi PMK No 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah, menjadi koordinator penyusunan PMK Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah, serta penyusunan Buku Alokasi Transfer ke Daerah dalam rangka penyerahan DIPA oleh Presiden.
Disamping Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II, Subdit DBH SDA juga mempunyai nilai EU tinggi karena Subdit DBH SDA ruang lingkup yang dikelola sangat luas meliputi perumusan kebijakan minyak bumi dan gas bumi, pertambangan umum, panas bumi, kehutanan, serta perikanan. Disamping itu Subbag Tata Usaha Direktorat Dana Perimbangan mempunyai nilai EU tinggi karena disamping sebagai koordinator tugas-tugas kesekretariatan, intensitas Subbag Tata Usaha dalam menghadiri rapat dan menunggu direktur sangat tinggi.
Selanjutnya unit yang rendah nilai EU-nya adalah Subdirektorat Dana Aloksi Umum dan Subdirektorat Transfer I yaitu sebesar 1,09 serta Subdirektorat DBH Pajak (1.05). Ketiga unit tersebut relatif rendah nilai EU-nya bukan berarti beban kerjanya rendah, namun karena kegiatan yang sifatnya suplemen (rapat, konsinyering dan perjalanan dinas) intensitasnya tidak terlalu tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan meminimalisir rapat, konsinyering dan perjalanan dinas lainnya output atas suatu pekerjaan tetap dapat dicapai. Namun demikian, secara keseluruhan nilai EU Direktorat Dana Perimbangan tetap paling tinggi diantara unit eselon II yang lain, sehingga ke depan perlu dipikirkan untuk menata ulang organisasi ini agar terjadi pemerataan beban kerja.
3. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah. b. perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah. c. pemantauan, analisis dan perumusan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah. d. perumusan rekomendasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. e. pelaksanaan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja padaDirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada Tabel 10.4.
Tabel 10.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Direktur 2,350 1 1 0 1.56 A Sangat Baik
2 Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I
26,862 17 15 -2 1.19 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II
27,660 17 16 -1 1.15 A Sangat Baik
4 Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah III
28,064 17 16 -1 1.16 A Sangat Baik
5 Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV
24,329 15 14 -1 1.15 A Baik
6 Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis
22,807 15 13 -2 1.16 A Sangat Baik
7 Subbagian Tata Usaha Direktorat
9,127 5 5 0 1.01 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 141,199 87 80 -7 1.17
Dari tabel di atas total beban kerja Direktorat Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebesar 141.199 orang jam, jumlah pegawai yang ada sebanyak 80 orang, dan kebutuhan pegawai sebanyak 87 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak tujuh orang.
Tugas masing-masing Subdirektorat yang ada di Direktorat Direktorat Pajak dan Retribusi Daerah bersifat homogen, yakni melakukan evaluasi atas peraturan daerah/ rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan pembedaan pada wilayah kerja. Pengecualian pada Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis PDRD, yang bertugas untuk melakukan harmonisasi hasil evaluasi dari subdirektorat yang lainnya serta mendokumentasikannya untuk menyiapkan rumusan rekomendasi Menteri Keuangan atas penolakan/pembatalan suatu Raperda/Perda PDRD.
Beban kerja yang cukup tinggi pada Direktorat ini juga dikarenakan pada tahun 2012 terdapat tugas tambahan untuk melakukan kegiatan sosialisasi atas hasil revisi undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan juga melakukan evaluasi atas Raperda PDRD yang jumlahnya cukup besar sebagai kontrak kinerja Menteri Keuangan kepada Presiden.
4. Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan
evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah. b. pelaksanaan kebijakan pinjaman kepada pemerintah daerah yang dananya bersumber
dari dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri. c. pelaksanaan kebijakan Obligasi Daerah, hibah kepada daerah, dan dana darurat. d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan penataan, pengembangan ekonomi,
dan penguatan kapasitas daerah. e. pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan
penguatan kapasitas daerah. f. pelaksanaan tata usaha direktorat.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 225
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah dapat dilihat pada Tabel 10.5.
Tabel 10.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 226
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Direktur 2,179 1 1 0 1.45 A Sangat Baik
2 Subdirektorat Pinjaman Daerah 19,052 13 13 0 0.97 B Baik
3 Subdirektorat Hibah Daerah 23,229 14 13 -1 1.03 A Sangat Baik
4 Subdirektorat Pembiayaan Penataan Daerah
24,527 14 14 0 1.16 A Baik
5 Subdirektorat Investasi dan Kapasitas Keuangan Daerah
21,725 13 13 0 1.11 A Sangat Baik
6 Subdirektorat Penatausahaan Pembiayaan Daerah
18,946 12 12 0 1.05 A Baik
7 Subbagian Tata Usaha Direktorat
11,748 8 8 0 0.97 B Baik
A Sangat BaikJUMLAH 121,407 75 74 -1 1.09
Dari tabel 10.5, dapat dilihat total beban kerja Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah adalah 121.407 orang jam, jumlah pegawai yang ada sebanyak 74 orang, jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 75 orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang.
Terdapat subdirektorat dengan EU yang tinggi, yakni Subdirektorat Pembiayaan Penataan Daerah sebesar 1,16 dan Subdirektorat Investasi dan Kapasitas Keuangan Daerah sebesar 1,11. Hal ini dikarenakan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan analisa tentang daerah otonom baru serta peningkatan investasi dan kapasitas daerah, terutama dalam hal peningkatan kapasitas daerah di unit ini cukup disibukkan dengan pelaksanaan kegiatan capacity building untuk aparatur di daerah melalui Latihan Keuangan Daerah (LKD) dan Kursus Keuangan Daerah (KKD). Untuk unit yang lain beban kerjanya relatif merata dan sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
5. Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan di bidang anggaran Transfer ke Daerah, pengembangan sistem dan pelayanan informasi keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas daerah serta dukungan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah
dan ekonomi daerah. b. penyiapan perumusan standardisasi pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan
daerah dan ekonomi daerah.
c. pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah. d. penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan di bidang anggaran Transfer ke Daerah. e. pengembangan sistem dan pelayanan informasi di bidang keuangan daerah. f. penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas daerah. g. pelaksanaan dukungan teknis sistem dan pelayanan informasi di lingkungan Direktorat
Jenderal. h. pelaksanaan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 10.6.
Tabel 10.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Direktur 2,060 1 1 0 1.37 A Sangat Baik
2 Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah
23,209 14 14 0 1.10 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
24,552 15 15 0 1.09 A Sangat Baik
4 Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah
23,693 18 17 -1 1.09 A Sangat Baik
5 Subdirektorat Data Keuangan Daerah
28,013 22 21 -1 1.07 A Sangat Baik
6 Subdirektorat Informasi dan Dukungan Teknis
33,949 14 14 0 1.12 A Sangat Baik
7 Subbagian Tata Usaha Direktorat
10,279 6 5 -1 1.36 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 145,755 90 87 -3 1.11
Dari tabel Tabel 10.6, dapat dilihat total beban kerja Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah adalah sebesar 145.755 orang jam, jumlah pegawai yang ada sebanyak 87 orang, jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 90 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak tiga orang.
Apabila kita perhatikan lebih lanjut terlihat bahwa Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan mempunyai EU yang lebih tinggi dibandingkan Subdirektorat yang lain (1,12), hal ini dikarenakan di Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan mempunyai beban tugas dalam hal penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan anggaran transfer ke daerah (BA 999), dimana memerlukan waktu yang sangat banyak untuk melakukan rekonsiliasi dengan pihak lain.
Adapun Subdirektorat-Subdirektorat yang lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah mendekati kesesuaian antara jumlah beban kerja dengan personil yang mendukungnya.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 227
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 228
BAB XI HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DITJEN PENGELOLAAN UTANG
A. Tugas dan Fungsi
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan utang. 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang. 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan utang. 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan utang. 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
B. Hasil Analisis Beban Kerja
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dapat dilihat pada Tabel 11.1.
Tabel 11.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Sekretariat Direktorat Jenderal 139,204.34 90 86 -4 1.07 A Sangat Baik
2 Direktorat Pinjaman dan Hibah 97,214.72 64 61 -3 1.06 A Sangat Baik
3 Direktorat Surat Utang Negara 70,733.14 47 40 -7 1.18 A Sangat Baik
4 Direktorat Pembiayaan Syariah 70,512.00 46 41 -5 1.14 A Sangat Baik
5 Direktorat Strategi dan Portofolio Utang
65,793.25 43 38 -5 1.15 A Sangat Baik
6 Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen
102,085.12 66 62 -4 1.09 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 545,542.57 356 328 -28 1.10
Berdasar tabel diatas, pada tahun 2012 DJPU mempunyai beban kerja total sebesar 545.542,57 OJ dengan EU sebesar 1.10 dengan PU adalah A (Sangat Baik). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 356 pegawai. Sedangkan pegawai yang ada sebanyak 328 pegawai. Dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 28 pegawai yang merupakan hasil penjumlahan dari kelebihan dan kekurangan pegawai di setiap unit Eselon II DJPU pada akhir tahun 2012. Rincian unit yang mengalami kekurangan pegawai adalah sebagai berikut:
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 229
1. Kekurangan pejabat sebanyak 7 pegawai, terdiri dari: a. Kekurangan 3 pejabat Eselon III yaitu:
1). Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio SUN pada Dit. SUN; 2). Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang pada Dit. SPU; 3). Kepala Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi pada Dit. SPU.
b. Kekurangan 4 pejabat Eselon IV yaitu: 1). Kasubbag Harmonisasi Peraturan pada bagian Kepatuhan Internal Sekretariat
Direktorat Jenderal; 2). Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan Direktorat Surat Utang Negara ; 3). Kepala Seksi Kasi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi pada subdit Peraturan SUN
dan Evaluasi Kinerja Direktorat Surat Utang Negara; 4). Kepala Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif pada Subdirektorat Analisis
Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara.
2. Kekurangan pelaksana sebanyak 21 pegawai.
Secara keseluruhan, jumlah beban kerja DJPU meningkat 32% sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 15.1 di bawah ini.
Grafik 11.1 Jumlah Beban Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
413.928 407.375
485.146 500.152536.614
545.543
0.000
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Beban
Kerja
Tahun
Kenaikan beban kerja ini juga diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah kebutuhan pegawai yang ada di DJPU, sebagaimana tercantum dalam grafik 11.2.
Grafik 11. 2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
206
244
318 319 325 328
258 267
326 331 342356
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pegawai Yang Ada Pegawai Yang Dibutuhkan
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 230
Sejalan dengan meningkatnya beban kerja dan kebutuhan pegawai yang terjadi, perbandingan antara bobot/beban kerja dan jam kerja efektif di seluruh unit eselon II DJPU dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi juga mengalami perubahan. Ini dapat dilihat dalam grafik 11.3 sebagai berikut:
Grafik 11. 3 Efektivitas dan Efisiensi Unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Set DJPU Dit PH Dit SUN Dit PS Dit SPU Dit EAS
Adapun produk/kegiatan yang memiliki beban kerja tertinggi DJPU adalah sebagai
berikut:
1. Kegiatan penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP); 2. Penerbitan SPM; 3. Kegiatan penyusunan Surat Usulan, Tanggapan Permasalahan Pinjaman dan
Penyampaian Dokumen Kepada Lender dari Direktur; 4. Kegiatan penyusunan Surat Undangan Rapat Pembahasan Permasalahan dan
Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar; 5. Rapat intensif dalam rangka pembahasan pelaksanaan tugas pengelolaan SUN
(konsinyering); 6. Rapat intensif dalam rangka pembahasan pelaksanaan tugas pengelolaan SUN; 7. Kegiatan Jadwal Lelang SBSN dan Rekomendasi SBSN yang akan dilelang; 8. Kegiatan penyusunan Laporan Analisis Opini Publik; 9. Persetujuan Penunjukan/Kerjasama Sub Agen Penjual SBSN Ritel; 10. Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan pelaksanaan
strategi pembiayaan tahunan; 11. Kegiatan penyusunan surat hasil pemantuan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan
pinjaman dan hibah luar negeri melalui on-site visit; 12. Kegiatan verifikasi dokumen tagihan/pembayaran kembali pinjaman luar negeri;
Sedangkan produk/kegiatan yang memiliki beban kerja terendah DJPU adalah sebagai berikut:
1. Pengurusan surat ijin perceraian; 2. Penyusunan Target Penerimaan dan Proposal Penggunaan PNBP; 3. Surat Permintaan Penerbitan Legal Opinion Serta Konsep Legal Opinon (Kepada
Menteri Hukum Dan HAM);
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 231
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 232
4. Surat Pemberitahuan dan Permintaan Tanggapan atas Usulan dan Permasalahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri kepada Executing Agency dari Menteri Keuangan;
5. Penilaian dan penandatangan DP3; 6. Pengisian KP4; 7. Revisi Jadwal Lelang SBSN dan Rekomendasi SBSN yang akan dilelang; 8. Persetujuan Penunjukan/Kerjasama Sub Agen Penjual SBSN Ritel; 9. Penataan surat keluar; 10. Kegiatan memberikan pelatihan atau sebagai pengajar dalam pelatihan; 11. Verifikasi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan lampiran SPM; 12. Penyusunan 4 laporan hasil rekonsiliasi data posisi (outstanding) pinjaman luar negeri
dengan lender; Berikut ini merupakan beberapa alasan yang membuat beban kerja DJPU mengalami
peningkatan dari tahun 2012, yaitu sebagai berikut:
1. Beban kerja yang cukup tinggi pada penyusunan SOP dikarenakan jumlah SOP yang perlu dilakukan penyesuaian/revisi dan dilakukan penetapan di tahun 2012 cukup banyak yaitu sebesar 268 SOP, terdiri atas 263 SOP reguler dan 5 SOP link. Selain itu kegiatan review profil risiko Unit Pemilik Risiko (UPR) di lingkungan DJPU, dan proses penyusunan perangkat pemantauan pengendalian intern pada 1 kegiatan pada setiap unit Eselon II memerlukan koordinasi yang cukup intensif dengan Tim Asistensi Itjen dan PIC pada masing-masing unit Eselon II;
2. Beban kerja yang cukup tinggi pada Subdirektorat Pengelolaan Transaksi (Subdit PT) Dierktorat Pembiayaan Syariah pada kegiatan Jadwal Lelang SBSN dan Rekomendasi SBSN yang dilelang yaitu sebesar 53.650,00 menit dan Ketetapan Hasil Lelang SBSN sebesar 49.401,50 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan jumlah frekuensi lelang SBSN yang lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2011 hanya 1 sedangkan di tahun 2012 meningkat sebanyak 19 kali.
3. Pada Direktorat Strategi Portofolio Utang Beban kerja yang cukup tinggi terdapat pada Subdirektorat Analisis Pengelolaan Utang yaitu kegiatan penyusunan kajian yaitu sebesar 52.830 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan volume kegiatan tersebut selama tahun 2012 adalah 6 kajian besar yang harus disampaikan ke Dirjen PU, selain itu ada kajian yang harus disampaikan kepada Wamenkeu dan Menteri Keuangan.
Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh DJPU dalam kegiatan penyusunan ABK yang akan datang adalah sebagai berikut:
1. Organisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Keuangan merupakan hasil upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal penataan organisasi dengan mempertimbangkan pemerataan beban kerja serta pengelompokan tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja di waktu yang akan datang. a. Melakukan pengisian jabatan yang kosong dengan memperhatikan kompetensi
jabatan yang dibutuhkan, sesuai dengan formasi jabatan yang ada;
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 233
b. Melakukan penataan dan penyempurnaan struktur organisasi, misalnya antara lain melalui pemerataan beban kerja dan memasukkannya kedalam uraian jabatan yang beban kerjanya lebih sedikit;
c. Menyesuaikan SOP dengan perubahan struktur organisasi; d. Menyusun SOP baru untuk pekerjaan yang belum ada SOP-nya; e. Menyesuaikan konsep standar norma waktu dengan perubahan struktur organisasi
termasuk memperbaiki norma waktu dan tahapan yang belum mencerminkan kondisi rill pelaksanaan kegiatan;
f. Melakukan pencatatan kegiatan secara lebih tertib dan melaksanakan penghitungan ABK sesuai dengan Standar Norma Waktu yang telah ditetapkan; dan
2. Sumber Daya Manusia a. Melakukan penataan pegawai melalui mutasi pegawai secara horizontal disesuaikan
dengan beban kerja masing-masing unit sesuai dengan hasil analisis beban kerja tahun 2012 sehingga kinerja organisasi dapat berjalan optimal;
b. Melakukan penghitungan dan pengaturan beban kerja dengan mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan yang semakin meningkat;
c. Melanjutkan proses perencanaan pengisian/penataan pegawai dan penyempurnaan struktur organisasi, misalnya antara lain melalui pemerataan beban kerja dan memasukkannya kedalam Uraian Jabatan yang beban kerjanya lebih sedikit.
d. Memanfaatkan data ABK sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan pengadaan dan penempatan pegawai dan penataan organisasi DJPU.
Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit di lingkungan DJPU, bagian berikut ini menjelaskan enam unit eselon II di DJPU.
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal. b. penyelenggaraan pengelolaan urusan penataan organisasi dan ketatalaksanaan,
pengembangan pegawai, serta administrasi kepegawaian di lingkungan direktorat jenderal.
c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan. d. pengembangan dan pelayanan bidang teknologi informasi di lingkungan direktorat
jenderal. e. pelaksanaan fungsi kepatuhan internal, pengelolaan kinerja, penelaahan rancangan
peraturan di tingkat Direktorat Jenderal, dan harmonisasi peraturan di lingkungan direktorat jenderal.
f. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan direktorat jenderal.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Sekretariat Ditjen dapat dilihat pada Tabel 11.2.
Tabel 11.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 234
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Sekretaris Ditjen 1,826.96 1 1 0 1.21 A Sangat Baik
2 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
28,271.59 18 17 -1 1.10 A Sangat Baik
3 Bagian Keuangan 22,223.83 14 14 0 1.05 A Sangat Baik
4 Bagian Teknologi Informasi 26,847.48 17 17 0 1.05 A Sangat Baik
5 Bagian Kepatuhan Internal 25,146.93 17 14 -3 1.19 A Sangat Baik
6 Bagian Umum 34,887.54 23 23 0 1.01 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 139,204.34 90 86 -4 1.07
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai beban kerja sebesar 139.204,34 OJ dengan nilai EU sebesar 1.07 dengan predikat A (Sangat Baik). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 90. sedangkan pegawai yang ada sebanyak 86 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak empat pegawai yaitu satu pelaksana dengan kualifikasi S1 Ekonomi/Hukum dari Bagian Organisasi dan Kepegawaian dan tiga orang dari Bagian Kepatuhan Internal (satu Kepala Subbagian Harmonisasi Peraturan dengan kualifikasi S2 Ilmu Hukum dan dua pelaksana dengan kualifikasi S1 Ekonomi/Hukum.
Penjelasan hasil ABK untuk tiap-tiap unit Eselon III dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Bagian Organisasi dan Kepegawaian (BOK) membutuhkan 18 orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah 17 orang sehingga BOK kekurangan satu orang pegawai, yaitu pelaksana. Namun sampai dengan akhir Maret 2013, Bagian Organisasi dan Kepegawaian menerima satu orang pelaksana dari eks Bapepam-LK pada awal Januari 2013, sehingga Bagian Organisasi dan Kepegawaian saat ini dalam kondisi cukup pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada BOK adalah kegiatan penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) yaitu sebesar 110.190,5 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan jumlah SOP yang perlu di lakukan penyesuaian/revisi dan dilakukan penetapan di tahun 2012 cukup banyak yaitu sebesar 268 SOP terdiri atas 263 SOP reguler dan 5 SOP link. Sedangkan, kegiatan yang memiliki beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah pengurusan surat ijin perceraian yaitu terdapat satu pengajuan permintaan perceraian.
b. Bagian Keuangan
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, sampai dengan akhir bulan Desember 2012 Bagian Keuangan dalam kondisi cukup pegawai dimana kebutuhan pegawai dan pegawai yang ada yaitu sama berjumlah 14 pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Bagian Keuangan adalah proses penerbitan SPM, dan beban
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 235
kerja terendah selama tahun 2012 adalah penyusunan target penerimaan dan proposal penggunaan PNBP, karena hanya berupa 1 dokumen dalam 1 tahun dengan tingkat kesulitan dan koordinasi yang intensitasnya tidak tinggi.
c. Bagian Teknologi Informasi
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Bagian Teknologi Informasi membutuhkan 17 pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah 17 pegawai, sehingga tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan pegawai. Beban kerja yang cukup tinggi pada Bagian Teknologi Informasi adalah pembuatan sistem aplikasi baik untuk SBN maupun PH dan kesekertariatan, serta penyelesaian masalah (trouble shooting). Ada enam aplikasi yang dikembangkan pada tahun 2012. Sedangkan yang terendah adalah layanan fasilitas hosting server.
d. Bagian Kepatuhan Internal
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Bagian Kepatuhan Internal membutuhkan 17 orang pegawai, sementara pegawai yang ada 14 orang. Dengan demikian, Bagian Kepatuhan Internal mengalami kekurangan tiga pegawai, yaitu satu orang untuk jabatan Kepala Subbagian Harmonisasi Peraturan dan dua orang pelaksana. Salah satu kegiatan yang memiliki beban kerja yang cukup tinggi pada Bagian Kepatuhan Internal adalah kegiatan penelaahan rancangan peraturan/keputusan di lingkungan DJPU yaitu sebanyak 87 rancangan peraturan/keputusan pada tahun 2012. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah penyusunan laporan koordinasi monitoring dan evaluasi dalam rangka pemberantasan korupsi karena hanya berupa satu dokumen dalam satu tahun dengan tingkat kesulitan dan koordinasi yang cukup rendah.
e. Bagian Umum
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Bagian Umum membutuhkan 23 orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah 23 orang. Dengan demikian, Bagian Umum tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Bagian Umum adalah penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam Negeri yaitu sebesar 198.852,00 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan banyaknya permohonan perjalanan dinas serta permintaan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas yaitu sebanyak 1.752 selama tahun 2012. Sedangkan yang terendah tahun 2012 adalah Laporan Penatausahaan Barang Persediaan dimana hanya ada dua Laporan Penatausahaan Barang Persediaan di tahun 2012.
2. Direktorat Pinjaman dan Hibah
Direktorat Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pinjaman dan hibah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pinjaman dan
hibah;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pinjaman dan hibah; e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada Direktorat Pinjaman dan Hibah dapat dilihat pada Tabel 11.3.
Tabel 11.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pinjaman dan Hibah
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Direktur Pinjaman dan Hibah 1,912.49 1 1 0 1.27 A Sangat Baik
2 Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I
20,933.53 14 13 -1 1.07 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II
22,607.37 15 13 -2 1.15 A Sangat Baik
4 Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III
22,754.81 15 14 -1 1.08 A Sangat Baik
5 Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV
19,536.87 13 13 0 1.00 B Baik
6 Subbagian Tata Usaha Direktorat PH
9,469.66 6 7 1 0.90 B Baik
A Sangat BaikJUMLAH 97,214.72 64 61 -3 1.06
Jam kerja efektif pegawai Direktorat Pinjaman dan Hibah pada tahun 2012 mencapai 97.214.72 OJ dengan angka EU sebesar 1.06 (Sangat Baik). Jam kerja tersebut idealnya dilaksanakan oleh 64 pegawai, akan tetapi pegawai yang ada sebanyak 61 pegawai. Sehingga, berdasarkan perhitungan ABK 2012 Direktorat Pinjaman dan Hibah mengalami kekurangan tiga pegawai dengan perincian sebagai berikut:
a. Satu Pelaksana dengan kualifikasi S1 pada Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I; b. Dua Pelaksana dengan kualifikasi S1/DIII pada Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II; c. Satu Pelaksana dengan kualifikasi S1 pada Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III; dan d. Kelebihan satu Pelaksana dengan kualifikasi S1 pada Subbagian TU.
Penjelasan hasil ABK berikut proses penataan pegawai dan organisasi yang dilakukan pada tahun 2012, untuk tiap-tiap unit Eselon III pada Direktorat Pinjaman dan Hibah sebagaimana diuraikan berikut ini:
a. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2011, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I membutuhkan 14 orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah 13 orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat PH I adalah kegiatan penyusunan Surat Usulan, Tanggapan Permasalahan Pinjaman dan Penyampaian Dokumen Kepada Lender dari Direktur yaitu sebesar 123,700 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan banyaknya permasalahan terkait Pinjaman PH I, yaitu sebanyak 294 produk selama tahun 2012. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah Surat Permintaan Penerbitan Legal Opinion Serta Konsep Legal Opinon (Kepada Menteri Hukum Dan HAM), dengan frekuensi 1 kali di tahun 2012.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 236
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 237
b. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II membutuhkan 15 orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah 13 orang sehingga terjadi kekurangan dua pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat PH II adalah kegiatan penyusunan Surat Undangan Rapat Pembahasan Permasalahan dan Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar yaitu sebesar 99.810 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan banyaknya undangan rapat yang dterbitkan pada Subdit PH II, yaitu sebanyak 225 Undangan Rapat selama tahun 2012. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah Surat Pemberitahuan dan Permintaan Tanggapan atas Usulan dan Permasalahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri kepada Executing Agency dari Menteri Keuangan, dimana hanya ada empat Produk di tahun 2012.
c. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III membutuhkan 15 orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah 14 orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat PH III adalah kegiatan nota dinas penyampaian billing statement, permintaan nomor register, amandemen, penerusan surat, dan permintaan akomodasi dan SPPD yaitu sebesar 92.026 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan banyaknya proyek/kegiatan pinjaman dan hibah yang diproses pada tahun 2012. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah surat tanggapan atas permasalahan pinjaman dan hibah luar negeri kepada instansi terkait dari menteri keuangan, dimana hanya ada satu frekuensi di tahun 2012
d. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV membutuhkan 13 orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah 13 orang, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pegawai. Beban kerja yang cukup tinggi pada Subdit Pinjaman dan Hibah IV adalah kegiatan kegiatan penyusunan Surat Usulan, Tanggapan Permasalahan Pinjaman dan Penyampaian Dokumen Kepada Lender dari Direktur yaitu sebesar 59,746.50 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan banyaknya permasalahan terkait Pinjaman PH I, yaitu sebanyak 142 produk selama tahun 2012. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah surat tanggapan atas permasalahan pinjaman dan hibah luar negeri kepada instansi terkait dari menteri keuangan, dimana hanya ada 4 Produk di tahun 2012.
e. Subbagian Tata Usaha Direktorat Pinjaman dan Hibah
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2011, Subbag TU Direktorat Pinjaman dan Hibah membutuhkan tujuh orang pegawai (termasuk Direktur), sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah delapan orang (termasuk Direktur) sehingga Subbag TU Direktorat Pinjaman dan Hibah dalam kondisi kelebihan satu orang pegawai Pelaksana.
3. Direktorat Surat Utang Negara
Direktorat Surat Utang Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang surat utang negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surat utang negara. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang surat utang negara. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surat utang
negara. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surat utang negara. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Direktorat Surat Utang Negara dapat dilihat pada Tabel 11.4.
Tabel 11.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Surat Utang Negara
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Direktur Surat Utang Negara 1,903.21 1 1 0 1.26 A Sangat Baik
2 Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara
15,316.22 10 9 -1 1.13 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara
15,471.44 10 9 -1 1.14 A Sangat Baik
4 Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara
14,893.14 10 8 -2 1.24 A Sangat Baik
5 Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Evaluasi Kinerja
15,174.71 10 8 -2 1.26 A Sangat Baik
6 Subbagian Tata Usaha Dit SUN 7,974.42 6 5 -1 1.06 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 70,733.14 47 40 -7 1.17
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Direktorat SUN mempunyai beban kerja sebesar 70.733,14 OJ dengan EU sebesar 1,17 sehingga PU dikategorikan A (Sangat Baik). Beban kerja tersebut idealnya dilaksanakan oleh 47 pegawai, akan tetapi pegawai yang ada sebanyak 40 pegawai. Sehingga, terdapat kekurangan pegawai sebanyak tujuh orang dengan perincian sebagai berikut:
a. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara (tidak menyebutkan kualifikasi);
b. Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan dengan kualifikasi S1 Hukum/Ekonomi;
c. Kepala Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi dengan kualifikasi S1 Hukum/Ekonomi;
d. Kepala Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif dengan kualifikasi S1 Umum;
e. Satu orang pelaksana pada Subdirektorat Peraturan SUN dan Evaluasi Kinerja dengan kualifikasi S1 Umum;
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 238
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 239
f. Satu orang pelaksana pada Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara dengan kualifikasi S1 Umum;
g. Satu orang pelaksana pada Subbagian TU (Sekretaris) dengan kualifikasi DIII.
Penjelasan hasil ABK berikut proses penataan pegawai dan organisasi yang dilakukan pada tahun 2012, untuk tiap-tiap unit Eselon III pada Direktorat Surat Utang Negara dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara membutuhkan sepuluh orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah sembilan orang sehingga kekurangan pegawai sebanyak satu orang yaitu Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara adalah Rapat intensif dalam rangka pembahasan pelaksanaan tugas pengelolaan SUN (konsinyering). Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah penilaian dan penandatangan DP3.
b. Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara membutuhkan sepuluh orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah sembilan orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang yaitu Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara adalah Rapat intensif dalam rangka pembahasan pelaksanaan tugas pengelolaan SUN. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah pengisian KP4 karena sifatnya hanya template dari tahun sebelumnya.
c. Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara membutuhkan sepuluh orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah delapan orang sehingga terjadi kekurangan dua pegawai yaitu Kepala Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif dan 1 pelaksana. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Analisis Keuangan Dan Pasar Surat Utang Negara adalah penyusunan Offering Circular International Bonds hal ini di sebabkan penyusunan memerlukan waktu yang lama dan koordinasi dengan Kementerian/lembaga. Selama tahun 2012 terdapat 2 kali penyusunan Offering Circular. Sedangkan Beban kerja te-rendah selama tahun 2012 adalah pengisian KP4 dan penyusunan dan pengisian DP3 karena sifatnya yang template saja.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 240
d. Subdirektorat Peraturan SUN dan Evaluasi Kinerja
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Peraturan SUN dan Evaluasi Kinerja membutuhkan sepuluh pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah delapan orang, sehingga terjadi kekurangan dua pegawai yaitu Kepala Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi dan satu pelaksana. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Peraturan SUN dan Evaluasi Kinerja adalah penyiapan dan pelaksanaan seleksi Agen Penjual dan Konsultan Hukum dalam rangka penjualan SUN dalam valuta asing dikarenakan persiapan seleksi Agen Penjual dan Konsultan Hukum dilakukan sebanyak dua kali yaitu untuk seleksi Agen Penjual dan Konsultan Hukum untuk penerbitan SUN Valuta asing sebanyak dua kali dan seleksi Agen Penjual dan Konsultan Hukum untuk penerbitan SUN dalam Denominasi Yen. Sedangkan Beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah pengisian KP4 karena sifatnya yang template saja.
e. Subbagian Tata Usaha Direktorat Surat Utang Negara
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2011, Subbagian TU Direktorat Surat Utang Negara membutuhkan enam orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah lima orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Beban kerja yang cukup tinggi pada Subbag Tata Usaha tahun 2012 adalah mengantar surat baik itu surat internal di lingkungan Kementerian Keuangan maupun surat di luar Kementerian Keuangan hal ini disebabkan karena volume surat yang harus diantar cukup banyak yaitu 2.453 surat. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah pengisian KP4 dan pengisian SPT karena sifatnya yang template saja.
4. Direktorat Pembiayaan Syariah
Direktorat Pembiayaan Syariah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembiayaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan Syariah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan syariah;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan syariah;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan syariah;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah;
e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Direktorat Pembiayaan Syariah dapat dilihat pada Tabel 11.5.
Tabel 11.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pembiayaan Syariah
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Direktur Pembiayaan Syariah 1,770.45 1 1 0 1.17 A Sangat Baik
2 Subdirektorat Pengelolaan Transaksi
15,396.10 10 8 -2 1.28 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara
16,138.19 11 10 -1 1.07 A Sangat Baik
4 Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara
14,969.52 10 9 -1 1.10 A Sangat Baik
5 Subdirektorat Peraturan dan Kebijakan Operasional
14,922.80 9 9 0 1.10 A Sangat Baik
6 Subbagian Tata Usaha Dit. PS 7,314.95 5 4 -1 1.21 A Sangat Baik
JUMLAH 70,512.00 46 41 -5 1.14 A Sangat Baik
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, Direktorat Pembiayaan Syariah mempunyai beban kerja sebesar 70.512 OJ dengan EU sebesar 1,14 sehingga PU dikategorikan A (Sangat Baik). Beban kerja tersebut idealnya dilaksanakan oleh 46 pegawai, akan tetapi pegawai yang ada sebanyak 41 pegawai. Sehingga, terjadi kekurangan lima pegawai dengan perincian sebagai berikut:
a. Dua pelaksana dengan kualifikasi S1 Umum pada Subdirektorat Pengelolaan Transaksi;
b. Satu pelaksana dengan kualifikasi S1 Umum pada Subdirektorat Pengembangan Pasar SBSN;
c. Satu pelaksana dengan kualifikasi S1 Statistik pada Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara; dan
d. Satu pelaksana dengan kualifikasi S1/DIII Umum pada Subbagian Tata Usaha pada Subdirektorat Pengembangan Pasar SBSN.
Penjelasan hasil ABK berikut proses penataan pegawai dan organisasi yang dilakukan pada tahun 2012, untuk tiap-tiap unit Eselon III pada Direktorat Pembiayaan Syariah dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Subdirektorat Pengelolaan Transaksi.
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Pengelolaan Transaksi membutuhkan sepuluh orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah delapan orang sehingga kekurangan pegawai sebanyak dua orang. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Pengelolaan Transaksi adalah kegiatan Jadwal Lelang SBSN dan Rekomendasi SBSN yang akan dilelang yaitu sebesar 53.650,00 menit dan Ketetapan Hasil Lelang SBSN sebesar 49.401,50 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan jumlah frekuensi lelang SBSN yang cukup banyak di tahun 2012 yaitu 19 kali. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah Revisi Jadwal Lelang SBSN dan Rekomendasi SBSN yang akan dilelang yaitu terdapat satu kali revisi jadwal lelang.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 241
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 242
b. Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara.
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara membutuhkan sebelas orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah sepuluh orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara adalah penyusunan Laporan Analisis Opini Publik yaitu sebesar 67.530 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan banyaknya media cetak (8) dan online yang harus dibaca, dibuat dikliping, dianalisa dan dibuat laporan yang disusun secara bulanan. Sedangkan Persetujuan Penunjukan/Kerjasama Sub Agen Penjual SBSN Ritel yang hanya sebesar 222 menit. Hal ini dikarenakan persetujuan penunjukan/kerjasama Agen Penjual dengan Sub Agen bukan merupakan kewajiban, sehingga beban kerja tersebut sangat tergantung dari jumlah Agen Penjual yang mengajukan persetujuan/kerjasama Sub Agen. Pada tahun 2012 hanya ada 3 Agen Penjual yang mengajukan persetujuan/kerjasama Sub Agen.
c. Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara.
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara membutuhkan sepuluh orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah sembilan orang sehingga terjadi kekurangan satu pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi adalah kegiatan Offering Circular Sukuk Valas yaitu sebesar 85.395 menit dan Riset Preferensi Investor dan Potensi Pasar SBSN Tahun 2012 sebesar 83.248 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan jumlah frekuensi tahapan yang cukup banyak dan norma waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan produk tersebut. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah Daftar Nama Pegawai K/L sebagai lampiran SK Timkor Penerbitan SBSN Valas Tahun 2012 yaitu sebesar 2.330 menit.
d. Subdirektorat Peraturan dan Kebijakan Operasional.
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Peraturan SBSN dan Evaluasi Kinerja membutuhkan sembilan orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah sembilan orang, sehingga tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi adalah kegiatan penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan Pembiayaan Syariah yaitu sebesar 80.025 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan jumlah Peraturan yang perlu di lakukan penyusunan di tahun 2012 cukup banyak yaitu sebesar 10 peraturan yang ditetapkan. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah Dokumen Hukum Jatuh Tempo dan/atau Pembelian Kembali karena jumlah dokumen yang harus disusun pada tahun 2012 hanya sedikit, yaitu terdapat 6 dokumen hukum.
e. Subbagian Tata Usaha Direktorat Pembiayaan Syariah.
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subbagian Tata Usaha Direktorat Pembiayaan Syariah membutuhkan lima orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah empat orang sehingga terjadi kekurangan satu pegawai. Beban kerja yang cukup tinggi pada Subbagian Tata Usaha adalah kegiatan pengelolaan surat masuk Direktorat Pembiayaan Syariah yaitu sebesar 45.525 menit. Besarnya beban kerja
kegiatan ini dikarenakan banyaknya surat masuk dari internal maupun eksternal Kementerian Keuangan yang harus diproses. Sedangkan Beban kerja paling rendah pada tahun 2012 adalah Penyusunan Formasi Pegawai yang hanya sebesar 575 menit. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 hanya dilakukan sebanyak 2 kali dan prosesnya tidak memerlukan waktu yang lama.
5. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang
Direktorat Strategi dan Portofolio Utang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang strategi dan portofolio utang berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Strategi dan Portofolio Utang menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi dan portofolio utang.
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan portofolio utang.
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan portofolio utang.
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi dan portofolio utang.
e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Direktorat Strategi dan Portofolio Utang dapat dilihat pada Tabel 11.6.
Tabel 11.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Strategi dan Portofolio Utang
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Direktur Strategi dan
Portofolio Utang1,786.66 1 1 0 1.19 A Sangat Baik
2 Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang
13,515.45 9 8 -1 1.12 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Portofolio dan Risiko Utang
14,535.48 9 9 0 1.07 A Sangat Baik
4 Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi
11,331.68 8 6 -2 1.25 A Sangat Baik
5 Subdirektorat Riset Pengelolaan Utang
15,950.82 10 9 -1 1.18 A Sangat Baik
6 Subbagian Tata Usaha Dit SPU 8,673.17 6 5 -1 1.15 A Sangat Baik
JUMLAH 65,793.25 43 38 -5 1.15 A Sangat Baik
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Direktorat Strategi dan Portofolio Utang mempunyai beban kerja sebesar 65.793.25 OJ dengan EU sebesar 1,15 sehingga PU dikategorokan A (Sangat Baik). Beban kerja tersebut idealnya dilaksanakan oleh 43 pegawai, akan tetapi pegawai yang ada sejumlah 38 pegawai. Sehingga, terjadi kekurangan lima pegawai dengan perincian sebagai berikut:
a. Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; b. Kepala Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi;
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 243
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 244
c. Satu orang pelaksana pada Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi dengan kualifikasi S1 Umum;
d. Satu orang pelaksana pada Subdit APU dengan kualifikasi S1 Umum; dan e. Satu orang pelaksana pada Subbag Tata Usaha Dit. SPU dengan kualifikasi DIII.
Penjelasan hasil ABK berikut proses penataan pegawai dan organisasi yang dilakukan pada tahun 2012, untuk tiap-tiap unit Eselon III pada Direktorat Strategi dan Portofolio Utang dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang membutuhkan sembilan orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah delapan orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang pada tahun 2012 yaitu posisi Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang dan posisi tersebut telah diisi kembali oleh yang dimutasi dari PUSHAKA Sekretariat Jenderal pada tanggal 3 Januari 2013. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Perencanaan Dan Strategi Utang adalah kegiatan penyusunan Laporan Review dan Revisi Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah yaitu sebesar 55.083 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan merupakan tupoksi utama Subdit dan arahan dari Menteri Keuangan untuk segera diselesaikan. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah penataan surat keluar yaitu terdapat 153 surat keluar.
b. Subdirektorat Portofolio dan Risiko Utang
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Portofolio dan Risiko Utang membutuhkan sembilan orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah sembilan orang sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Portofolio Dan Risiko Utang adalah kegiatan Penyusunan Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan pelaksanaan strategi pembiayaan tahunan yaitu sebesar 91.544 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan kegiatan tersebut dilakukan sebanyak empat kali setiap awal kuartal berikutnya. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah kegiatan memberikan pelatihan atau sebagai pengajar dalam pelatihan.
c. Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi membutuhkan delapan orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah enam orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak dua orang. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi adalah kegiatan Nota dinas bersama antara Direktur Strategi dan Portofolio Utang dan Eselon II terkait (jika dilakukan rapat koordinasi), Nota dinas Direktur Strategi dan Portofolio Utang tentang rekomendasi acuan harga pinjaman yang dijamin Pemerintah, Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang acuan harga pinjaman yang dijamin Pemerintah yaitu sebesar 61.617,00 menit. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah kegiatan menyusun data diluar kegiatan rutin Subdit Kewajiban Kontijensi yang merupakan disposisi dari Dirjen/Direktur SPU.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 245
d. Subdirektorat Analisis Pengelolaan Utang
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Analisis Pengelolaan Utang membutuhkan sepuluh orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah sembilan orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Analisis Pengelolaan Utang adalah kegiatan penyusunan kajian yaitu sebesar 52.830 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan volume kegiatan tersebut sebesar selama tahun 2012 adalah 6 kajian besar yang harus disampaikan ke Direktur Jenderal Pengelolaan Utang bahkan ada kajian yang harus disampaikan kepada Wamenkeu dan Menteri Keuangan. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah kegiatan Melakukan kegiatan kesekretariatan Tim ALM terkait dengan penyusunan SK Tim ALM yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan SK Sekretariat Tim yang ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
e. Subbagian Tata Usaha Direktorat Strategi dan Portofolio Utang
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subbagian Tata Usaha Direktorat Strategi dan Portofolio Utang membutuhkan enam orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah lima orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Beban kerja yang cukup tinggi pada Subbagian Tata Usaha adalah kegiatan tugas-tugas kesekretariatan yaitu sebesar 67.410 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan volume kegiatan tersebut yang besar pada tahun 2012. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah kegiatan penyampaian daftar wajib LP2P.
6. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen.
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen.
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen.
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen.
e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmendapat dilihat pada Tabel 11.7.
Tabel 11.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Direktur Evaluasi, Akuntansi
dan Setelmen 1,777.71 1 1 0 1.18 A Sangat Baik
2 Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi
18,956.46 12 11 -1 1.14 A Sangat Baik
3 Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi
24,523.42 16 16 0 1.02 A Sangat Baik
4 Subdirektorat Setelmen Transaksi
21,487.89 14 12 -2 1.19 A Sangat Baik
5 Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan
27,023.07 17 17 0 1.05 A Sangat Baik
6 Subbagian Tata Usaha Dit EAS 8,316.58 6 5 -1 1.10 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 102,085.12 66 62 -4 1.09
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen mempunyai beban kerja sebesar 102.085,12 orang jam dan EU sebesar 1.09 dengan predikat A (Sangat Baik). Beban kerja tersebut idealnya dilaksanakan oleh 66 pegawai, akan tetapi pegawai yang ada sejumlah 62 pegawai. Sehingga, terjadi kekurangan empat pegawai dengan perincian sebagai berikut: a. satu orang pelaksana dengan kualifikasi S1/DIII Umum pada Subdirektorat Monitoring
dan Evaluasi. b. dua orang pelaksana dengan kualifikasi S1/DIII Umum pada Subdirektorat Setelmen
Transaksi. c. satu orang pelaksana dengan kualifikasi S1/DIII Umum pada Subbag Tata Usaha
Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen. Penjelasan hasil ABK berikut proses penataan pegawai dan organisasi yang
dilakukan pada tahun 2012, untuk tiap-tiap unit Eselon III pada Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi membutuhkan 12 orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah sebelas orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Monitoring Dan Evaluasi adalah kegiatan penyusunan surat hasil pemantuan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri melalui on-site visit yaitu sebesar 40.740 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan terdapat 15 kegiatan pemantuan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri melalui on-site visit selama tahun 2012. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan penjadualan kembali (rescheduling), pertukaran utang (debt swap) dan restrukturisasi lainnya pinjaman luar negeri direktorat yaitu terdapat 1 kegiatan pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan penjadualan kembali (rescheduling), pertukaran utang (debt swap) dan restrukturisasi lainnya pinjaman luar negeri direktorat.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 246
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 247
b. Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi membutuhkan 16 orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah 16 orang sehingga tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Administrasi Dan Verifikasi adalahkegiatan verifikasi dokumen tagihan/pembayaran kembali pinjaman luar negeri yaitu sebesar 166.474 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan terdapat 3.619 verifikasi dokumen tagihan/pembayaran kembali pinjaman luar negeri. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah verifikasi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan lampiran SPM yaitu terdapat 305 verifikasi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan lampiran SPM PHDN dan SBN.
c. Subdirektorat Setelmen Transaksi
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Setelmen Transaksi membutuhkan 14 orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah 12 orang sehingga kekurangan pegawai sebanyak dua orang. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Setelmen Transaksi adalahkegiatan perekaman dokumen realisasi penarikan pinjaman dan hibah yaitu sebesar 190.519 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan terdapat kegiatan perekaman terhadap 2.594 dokumen realisasi penarikan pinjaman dan hibah. Sedangkan Beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah penyusunan empat laporan hasil rekonsiliasi data posisi (outstanding) pinjaman luar negeri dengan lender.
d. Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan membutuhkan 17 orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah 17 orang sehingga tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Akuntansi Dan Pelaporan adalah kegiatan penyusunan Laporan realisasi anggaran pembayaran (BA-999.01) yaitu sebesar 199.455 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan terdapat 12.460 data realisasi anggaran pembayaran yang perlu dilakukan analisa, disusun jurnal dan dicetak dalam register transaksi harian serta dilakukan verifikasi. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah penyiapan 2 (dua) draft data laporan keuangan SBN Semesteran dan Tahunan untuk bahan penyusunan LKBA 999.01 Pengelolaan Pinjaman.
e. Subbagian Tata Usaha Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen
Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subbagian Tata Usaha Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen membutuhkan enam orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah lima orang sehingga Subbagian Tata Usaha Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen masih membutuhkan tambahan pegawai sebanyak satu orang.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 248
BAB XII HASIL ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTORAT JENDERAL
A. Tugas dan Fungsi
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan. 4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan. 5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
B. Hasil Analisis Beban Kerja
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada Tabel 12.1.
Tabel 12.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja
Unit (PU) Inspektorat Jenderal
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Sekretariat Itjen 283,409.41 187 183 -4 1.02 A Sangat Baik
2 Inspektorat I 105,968.67 71 60 -11 1.17 A Sangat Baik
3 Inspektorat II 77,334.28 50 47 -3 1.09 A Sangat Baik
4 Inspektorat III 73,211.37 48 45 -3 1.08 A Sangat Baik
5 Inspektorat IV 76,605.32 51 48 -3 1.06 A Sangat Baik
6 Inspektorat V 98,863.77 66 47 -19 1.40 A Sangat Baik
7 Inspektorat VI 79,865.00 53 48 -5 1.10 A Sangat Baik
8 Inspektorat VII 75,067.70 49 40 -9 1.25 A Sangat Baik
9 Inspektorat Bidang Investigasi 78,714.80 51 47 -4 1.11 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 949,040.31 626 565 -61 1.11
Pada tahun 2012, total beban kerja Inspektorat Jenderal mencapai 949.040,51 OJ. Dengan pegawai sebanyak 565 orang pegawai, maka Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) Inspektorat Jenderal adalah 1,11 dengan Prestasi Kerja Unit(PU) dikategorikan Sangat Baik (A). Meskipun demikian, berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 626 orang pegawai. Dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 61 orang pegawai. Rincian unit eselon II yang mengalami kekurangan pegawai adalah sebagai berikut:
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 249
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal (4 orang). 2. Inspektorat I (11 orang). 3. Inspektorat II (3 orang). 4. Inspektorat III (3 orang). 5. Inspektorat IV (3 orang). 6. Inspektorat V (19 orang). 7. Inspektorat VI (5 orang). 8. Inspektorat VII (9 orang). 9. Inspektorat Bidang Investigasi (4 orang).
Jumlah beban kerja untuk keseluruhan Inspektorat Jenderal selama tahun 2012
sebesar 949.040,51 OJ berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 1. Penghitungan beban kerja yang dilakukan berdasarkan atas realisasi kegiatan selama
Tahun 2012 (1 Januari s.d. 31 Desember 2012). 2. Nama jabatan (Form C) untuk pejabat fungsional auditor adalah berdasarkan peran
dalam penugasan audit di lapangan. 3. Jam kerja untuk penugasan di luar kota dibedakan dengan penugasan dalam kota
(Jakarta). 4. Untuk penugasan luar kota 8 jam (480 menit) per hari sedangkan untuk dalam kota 6
jam 24 menit (384 menit) per hari. 5. Jumlah pegawai yang dihitung di luar pegawai yang tugas belajar ke luar negeri dan
diperbantukan ke unit lain.
Secara keseluruhan, beban kerja Inspektorat Jenderal terus dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 12.1 berikut ini.
Grafik 12.1
Beban Kerja Inspektorat Jenderal 2007 s.d. 2012 (Dalam Ribuan Jam)
411
789
866908
949
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2008 2009 2010 2011 2012
Beban K
erja
Tahun
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 250
Sebagaimana tampak pada Grafik 12.1, beban kerja Inspektorat Jenderal cenderung naik dari tahun ke tahun. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah bahwa Inspektorat Jenderal selalu kekurangan pegawai. Tren kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan Inspektorat Jenderal dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada Grafik 12.2.
Grafik 12.2 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Perhitungan ABK dan Jumlah Pegawai Yang Ada
dari tahun 2007 s.d. 2012
537 536 531
573565540 540
569
597
626
480
500
520
540
560
580
600
620
640
2008 2009 2010 2011 2012
Pegawai yang ada jumlah kebutuhan pegawai
Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit di lingkungan Inspektorat Jenderal, bagian berikut ini menjelaskan masing-masing unit eselon II di Inspektorat Jenderal.
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan Inspektorat Jenderal. b. penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan auditor eksternal terhadap unsur Kementerian Keuangan. c. penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan. d. pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia. e. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi pengawasan. f. pelayanan ketatausahaan dan kehumasan, protokoler dan kerumahtanggaan,
perlengkapan, serta penugasan pengawasan.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Sekretariat Inspektorat Jenderaldapat dilihat pada Tabel 12.2.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 251
Tabel 12.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Inspektorat Jenderal
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Sekretaris Itjen 1,771.51 1 1 0 1.18 A Sangat Baik2 Bagian Organisasi dan
Tatalaksana 45,536.78 30 30 0 1.01 A Sangat Baik
3 Bagian Perencanaan dan Keuangan
53,014.73 35 33 -2 1.07 A Sangat Baik
4 Bagian Sistem Informasi Pengawasan
42,120.83 28 28 0 1.00 B Baik
5 Bagian Kepegawaian 37,030.75 25 28 3 0.88 C Sedang6 Bagian Umum 103,934.81 68 63 -5 1.09 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 283,409.41 187 183 -4 1.02
Berdasarkan pada Tabel 12.2 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Sekretariat Itjen adalah sebesar 283.409,41 OJ, dengan EU Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah 1,02, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 187 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada 183 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak empat orang pegawai.
Beban kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal mengalami penurunan 2,48% dari tahun 2011, yaitu sebesar 7.195,33 OJ (290.604,75 OJ (beban kerja tahun sebelumnya) - 283.409,41 OJ).
Adapun produk dengan beban kerja tertinggi di Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Dengan Aplikasi SAKPA, Ekspedisi ekstern kantor, Pelaksanaan Pembayaran Dengan Mekanisme Uang Persediaan (UP), Pengadminstrasian Surat Masuk Bagian Umum, dan Pelaporan Perpajakan Bendahara Pemerintah. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Pemberhentian dalam JFA, Penyusunan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Pembentukan Sekretariat Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah Pejabat Fungsional Auditor, Pembentukan Tim Pengelolaan Jabatan Fungsional, dan Pengelolaan Dosir Pegawai yang Meninggal Dunia.
2. Inspektorat I
Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang pajak, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat I.
b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I serta audit untuk tujuan tertentu.
c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 252
d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I.
e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I.
f. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I.
g. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I.
h. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I.
i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I.
j. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I.
k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat I.
l. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I.
m. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I.
n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I. o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat I.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada Inspektorat I dapat dilihat pada Tabel 12.3.
Tabel 12.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat I
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Inspektur 1,807 1 1 0 1.20 A Sangat Baik
2 Pengendali Teknis 11,581 8 8 0 0.96 B Baik
3 Ketua Tim 32,590 22 24 2 0.90 B Baik
4 Anggota Tim 46,933 31 18 -13 1.73 A Sangat Baik
5 Kasubbag TU 1,753 1 1 0 1.16 A Sangat Baik
6 Pelaksana 11,304 8 8 0 0.94 B Baik
A Sangat BaikJUMLAH 105,969 71 60 -11 1.17
Berdasarkan pada Tabel 12.3 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Inspektorat I adalah sebesar 105.969 OJ, dengan EU Inspektorat I adalah 1,17, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 71 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 60 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak sebelas orang pegawai.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 253
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 254
Beban kerja Inspektorat I mengalami kenaikan sebesar 2,61% dari tahun 2011, yaitu sebesar 2.762 OJ (105.969 OJ - 103.207 OJ (beban kerja tahun sebelumnya)). Kenaikan beban kerja terjadi karena adanya perluasan dan pendalaman scope audit kinerja yang dilakukan. Selain itu, adanya beberapa current issue diluar TPU yang membutuhkan banyak tenaga auditor antara lain: a. Audit Penerusan Berkas SPT Tahunan yang Diterima Melalui Drop Box dan Monitoring
Kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN); b. Audit atas Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan
Monitoring Registrasi Ulang PKP; c. Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Pelayanan Pengembalian PPN Barang Bawaan
Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (VAT Refund); dan d. Monev atas kegiatan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota.
Sebagaimana diketahui berdasarkan perhitungan ABK pada Tabel 12.3 di atas, Inspektorat I membutuhkan sebanyak 71 pegawai, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 60 orang sehingga kekurangan pegawai sebanyak sebelas orang, dengan rincian Ketua Tim kelebihan dua orang dan Anggota Tim kekurangan 13 orang. Adanya kelebihan Ketua Tim sebanyak dua orang dikarenakan auditor tersebut sering difungsikan sebagai Anggota Tim dalam penugasan selama tahun 2012. Selanjutnya, jumlah Anggota Tim Inspektorat I pada tahun 2012 adalah 18 orang. Dalam pelaksanaan tugas, Anggota Tim selama tahun 2012 telah dibantu oleh dua orang Ketua Tim. Dengan demikian kekurangan Anggota Tim sebagian telah tertutupi namun masih kekurangan sebelas orang Anggota Tim. Oleh karena kekurangan Anggota tim tersebut belum dapat ditutupi secara keseluruhan, maka Inspektorat I akan mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Inspektorat I secara bertahap menjadi pejabat fungsional auditor, atau menugaskannya menjadi tenaga magang auditor.
3. Inspektorat II Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang kepabeanan dan cukai, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan
kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat II. b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan
keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II serta audit untuk tujuan tertentu.
c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II.
d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II.
e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II.
f. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II.
g. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;.
h. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II.
i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugasInspektorat II.
j. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II.
k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat II.
l. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II.
m. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II.
n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II. o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat II.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Inspektorat IIdapat dilihat pada Tabel 12.4. Berdasarkan pada Tabel 12.4 di bawah,
Tabel 12.4
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat II
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Inspektur 1,822 1 1 0 1.21 A Sangat Baik
2 Pengendali Teknis 10,971 7 7 0 1.04 A Sangat Baik
3 Ketua Tim 18,492 12 11 -1 1.12 A Sangat Baik
4 Anggota Tim 33,137 22 19 -3 1.16 A Sangat Baik
5 Kasubbag TU 1,956 1 1 0 1.30 A Sangat Baik
6 Pelaksana 10,956 7 8 1 0.91 B Baik
A Sangat BaikJUMLAH 77,334 50 47 -3 1.09
Berdasarkan pada Tabel 12.4 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Inspektorat II adalah sebesar 77.334 OJ, dengan EU Inspektorat II adalah 1,09, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 50 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 47 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak tiga orang pegawai.
Beban kerja Inspektorat II mengalami kenaikan sebesar 3,5% dari tahun 2011, yaitu sebesar 2.703 OJ (77.334 OJ - 74.631 OJ (beban kerja tahun sebelumnya)). Kenaikan tersebut antara lain karena adanya peningkatan beban kerja kegiatan audit. Adapun produk dengan beban kerja tinggi di Inspektorat II adalah Penugasan Audit, Training/pelatihan internal
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 255
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 256
Itjen, Penyusunan LHA dan SHA, Training/pelatihan di luar BPPK, dan Diklat Teknis Substansi Spesialisasi di BPPK. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Penandatanganan Kontrak Kinerja Eselon IV, Masukan Renstra Itjen, Penunjukan Pegawai Inspektorat Sebagai Narasumber, Masukan RM Itjen, Usulan Penugasan Monitoring.
Sebagaimana diketahui berdasarkan perhitungan ABK pada Tabel 12.4 di atas, Inspektorat II membutuhkan sebanyak 50 pegawai, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 47 orang sehingga kekurangan pegawai sebanyak tiga orang, dengan rincian kekurangan Ketua Tim sebanyak satu orang, Anggota Tim sebanyak tiga orang dan kelebihan Pelaksana sebanyak satu orang. Kekurangan satu orang Ketua Tim selama Tahun 2012 dapat diatasi dengan menugaskan Kasubbag TU atau Pengendali Teknis untuk menjadi Ketua Tim dalam beberapa penugasan dalam SOP Itjen. Sedangkan untuk kekurangan Anggota Tim akan segera ditutupi dengan mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbag TU Inspektorat II atau pelaksana di Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pejabat fungsional auditor.
4. Inspektorat III
Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang perbendaharaan dan pengelolaan utang, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat III.
b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III serta audit untuk tujuan tertentu.
c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III.
d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III.
e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III.
f. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III.
g. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III.
h. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III.
i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III.
j. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III.
k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat III.
l. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III.
m. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III.
n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III. o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat III.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada Inspektorat III dapat dilihat pada Tabel 12.5.
Tabel 12.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat III
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Inspektur 1,784 1 1 0 1.18 A Sangat Baik
2 Pengendali Teknis 10,646 7 7 0 1.01 A Sangat Baik
3 Ketua Tim 15,474 10 9 -1 1.14 A Sangat Baik
4 Anggota Tim 34,324 23 22 -1 1.04 A Sangat Baik
5 Kasubbag TU 2,224 1 1 0 1.48 A Sangat Baik
6 Pelaksana 8,760 6 5 -1 1.16 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 73,211 48 45 -3 1.08
Berdasarkan pada Tabel 12.5 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Inspektorat III adalah sebesar 73.211 OJ, dengan EU Inspektorat III adalah 1,08, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 48 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 45 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak tiga orang pegawai.
Beban kerja Inspektorat III mengalami kenaikan sebesar 4,97% dari tahun 2011, yaitu sebesar 3637 OJ (73.211 OJ - 69.574 OJ (beban kerja tahun sebelumnya)). Kenaikan tersebut karena adanya peningkatan beban kerja kegiatan audit. Adapun produk dengan beban kerja tertinggi di Inspektorat III adalah Pelaksanaan monitoring sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Penetapan Angka Kredit.
Sebagaimana diketahui berdasarkan perhitungan ABK pada Tabel 12.5 di atas, Inspektorat III membutuhkan sebanyak 48 orang pegawai, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 45 orang pegawai sehingga kekurangan sebanyak tiga orang pegawai.
Dari hasil analisis beban kerja Inspektorat III, terdapat perbedaan yang signifikan dimana tingkat efektivitas jabatan Kasubbag TU lebih besar dibandingkan dengan Inspektur hal ini dikarenakan: a. cukup banyaknya kegiatan pada form A (sudah ada SOP) maupun pada form B (belum
ada SOP) yang melibatkan Kasubbag TU namun tidak melibatkan Inspektur; b. adanya kegiatan dalan form A dimana langkah kerja Kasubbag TU lebih banyak dari
Inspektur; dan
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 257
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 258
c. norma waktu kegiatan untuk Kasubbag TU lebih besar dari pada Inspektur, sedangkan frekuensi kegiatan sama. Hal ini terdapat pada form A maupun form B dimana norma waktu tersebut sudah given dari Bagian OT. Perbedaan norma waktu ini paling besar menyumbang selisih efektivitas jabatan tersebut.
5. Inspektorat IV
Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang kekayaan negara dan kebijakan fiskal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat IV.
b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV serta audit untuk tujuan tertentu.
c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV.
d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV.
e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV.
f. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV.
g. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV.
h. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV.
i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV.
j. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV.
k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitaskinerja Inspektorat IV.
l. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV.
m. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV.
n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV. o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat IV.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Inspektorat IV dapat dilihat pada Tabel 12.6.
Tabel 12.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat IV
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 259
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Inspektur 1,950 1 1 0 1.29 A Sangat Baik
2 Pengendali Teknis 11,392 8 7 -1 1.08 A Sangat Baik
3 Ketua Tim 21,278 14 14 0 1.01 A Sangat Baik
4 Anggota Tim 32,438 22 20 -2 1.08 A Sangat Baik
5 Kasubbag TU 1,939 1 1 0 1.29 A Sangat Baik
6 Pelaksana 7,608 5 5 0 1.01 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 76,605 51 48 -3 1.06
Berdasarkanpada Tabel 12.6 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Inspektorat IV adalah sebesar 76.605 OJ, dengan EU Inspektorat IV adalah 1,06, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 51 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 48 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak tiga orang pegawai, dengan rincian Pengendali Teknis kekurangan satu orang dan Anggota Tim kekurangan dua orang.
Beban kerja Inspektorat IV mengalami penurunan sebesar 3,42% dari tahun 2011, yaitu sebesar 2.618 OJ (79.223 OJ (beban kerja tahun sebelumnya) – 76.605 OJ). Adapun produk dengan beban kerja tertinggi di Inspektorat IV adalah Pelaksanaan Monitoring sedangkan produk dengan beban kerja terendah Permintaan dan penerimaan ATK-Barang cetakan.
Kekurangan Anggota Tim akan segera ditutupi dengan mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV atau pelaksana di Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi syarat menjadi pejabat fungsional auditor.
6. Inspektorat V
Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap belanja modal di lingkungan Kementerian Keuangan dan pada unit yang menangani bidang anggaran dan perimbangan keuangan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja,dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat V.
b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V, serta audit untuk tujuan tertentu.
c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V.
d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V.
e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V.
f. pelaksanaan peran konsultasi belanja modal di lingkungan Kementerian Keuangan. g. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan
belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V. h. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas
pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V.
i. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V.
j. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugasInspektorat V.
k. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V.
l. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat V.
m. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V.
n. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V.
o. koordinasi pengawasan yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V.
p. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat V.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Inspektorat V dapat dilihat pada Tabel 12.7.
Tabel 12.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat V
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Inspektur 1,819 1 1 0 1.21 A Sangat Baik
2 Pengendali Teknis 10,782 7 7 0 1.02 A Sangat Baik
3 Ketua Tim 20,748 14 10 -4 1.38 A Sangat Baik
4 Anggota Tim 50,623 34 22 -12 1.53 A Sangat Baik
5 Kasubbag TU 2,048 1 1 0 1.36 A Sangat Baik
6 Pelaksana 12,844 9 6 -3 1.42 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 98,864 66 47 -19 1.40
Berdasarkan pada Tabel 12.7 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Inspektorat V adalah sebesar 98.864 OJ, dengan EU Inspektorat V adalah 1,40, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 66 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 47 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 19 orang pegawai.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 260
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 261
Beban kerja Inspektorat V mengalami kenaikan sebesar 23,98% dari tahun 2011, yaitu sebesar 23.705 OJ (98.864 OJ - 75.159 OJ (beban kerja tahun sebelumnya)). Kenaikan tersebut antara lain karena banyaknya current issues yang terjadi dan dilimpahkan ke Inspektorat V terkait DJA, DJPK, dan kegiatan audit belanja modal luar kota selama Tahun 2012.
Rincian Kegiatan Audit Belanja Modal Terkait Current Issues Sampai Dengan Pertengahan Tahun
No Nama Kegiatan Jumlah Beban Kerja Anggota
Tim (Menit) 1 PTN, VFB, BLP 23.400 2 Simulator, Al-Quran, PON Riau 23.400 3 DPPID dan DPID 23.400 4 Perpanjangan PTN, VFB, BLP 8.190 5 Perpanjangan Simulator, Al-Quran, PON Riau 11.700 6 Hambalang, Sea Games, Wisma Atlet 31.200 7 Perpanjangan Hambalang, Sea Games, Wisma Atlet 23.400
Jumlah 144.690 Sebagaimana diketahui berdasarkan perhitungan ABK pada Tabel 12.7 di atas,
Inspektorat V membutuhkan pegawai sebanyak 66 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 47 orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 19 orang. Kekurangan pegawai tersebut berasal dari Ketua Tim kekurangan empat orang, Anggota Tim kekurangan 12 orang dan Pelaksana kekurangan tiga orang.
Jumlah Pengendali Teknis Inspektorat V pada Tahun 2012 adalah 5 orang. Dalam pelaksanaan tugas Pengendali Teknis selama Tahun 2012 telah dibantu oleh 2 orang Ketua Tim. Dengan demikian kekurangan Pengendali Teknis telah tertutupi. Jumlah Ketua Tim Inspektorat V pada Tahun 2012 adalah 12 orang, akan tetapi sebanyak 2 orang berperan sebagai Pengendali Teknis. Sehingga kekurangan Ketua Tim menjadi 4 orang.
Jumlah Anggota Tim Inspektorat V pada Tahun 2012 adalah 18 orang. Meskipun sudah mendapat perbantuan Pelaksana sebanyak 4 orang namun masih kekurangan Anggota Tim sebanyak 12 orang. Jumlah Pelaksana Subbag TU Inspektorat V Tahun 2012 sebanyak 10 orang dan sebanyak 4 orang Pelaksana diperbantukan sebagai Anggota Tim. Berdasarkan analisis beban kerja, terdapat kekurangan Pelaksana sebanyak 3 orang.
Mengenai kekurangan Anggota Tim akan segera ditutupi dengan mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbag TU Inspektorat V atau pelaksana di Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi syarat menjadi pejabat fungsional auditor.
7. Inspektorat VI
Inspektorat VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan bidang pendidikan dan pelatihan keuangan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat VI menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan
kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat VI.
b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI serta audit untuk tujuan tertentu.
c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI.
d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI.
e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI.
f. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI.
g. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI.
h. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI.
i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI.
j. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI.
k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat VI.
l. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI.
m. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI.
n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI. o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat VI.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Inspektorat VI dapat dilihat pada Tabel 12.8.
Tabel 12.8
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat VI
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Inspektur 1,827 1 1 0 1.21 A Sangat Baik
2 Pengendali Teknis 11,176 7 7 0 1.06 A Sangat Baik
3 Ketua Tim 20,964 14 11 -3 1.26 A Sangat Baik
4 Anggota Tim 31,139 21 21 0 0.98 B Baik
5 Kasubbag TU 1,781 1 1 0 1.18 A Sangat Baik
6 Pelaksana 12,977 9 7 -2 1.23 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 79,865 53 48 -5 1.10
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 262
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 263
Berdasarkan pada Tabel 12.8 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Inspektorat VI adalah sebesar 79.865 OJ, dengan EU Inspektorat VI adalah 1,10, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 53 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 48 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak lima orang pegawai. Kekurangan pegawai tersebut berasal dari kekurangan Ketua Tim sebanyak tiga orang dan kekurangan Anggota Tim sebanyak dua orang. Kekurangan Anggota Tim akan segera ditutupi dengan mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbag TU Inspektorat VI atau pelaksana di Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi syarat menjadi pejabat fungsional auditor.
Beban kerja Inspektorat VI mengalami kenaikan sebesar 0,8% dari tahun 2011, yaitu sebesar 670 OJ (79.865 OJ - 79.195 OJ). Kenaikan tersebut tidaklah signifikan, karena kegiatan yang dilakukan Inspektorat VI relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun produk dengan beban kerja tertinggi di Inspektorat VI adalah Pelaksanaan Audit sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Penyiapan data dalam rangka audit internal.
8. Inspektorat VII
Inspektorat VII mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat VII menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana strategis dan kebijakan pengawasan Inspektorat
Jenderal. b. penelitian dan pengembangan pengawasan Inspektorat Jenderal. c. pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal. d. koordinasi pelaksanaan kajian peraturan di lingkungan Inspektorat Jenderal. e. koordinasi penyiapan masukan dan saran di bidang pengawasan. f. penyusunan kode etik pegawai Inspektorat Jenderal serta pemantauan dan evaluasi
terhadap disiplin dan penerapan kode etik pegawai Inspektorat Jenderal. g. pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi Risk Management terhadap unsur
Kementerian Keuangan. h. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan
kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat VII. i. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan
keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII serta audit untuk tujuan tertentu.
j. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII.
k. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII.
l. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII.
m. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII.
n. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII.
o. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII.
p. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugasInspektorat VII.
q. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII.
r. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat VII.
s. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII.
t. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII.
u. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII. v. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat VII.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Inspektorat VIIdapat dilihat pada Tabel 12.9.
Tabel 12.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat VII
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Inspektur 2,087 1 1 0 1.38 A Sangat Baik
2 Pengendali Teknis 10,744 7 7 0 1.02 A Sangat Baik
3 Ketua Tim 14,439 10 5 -5 1.92 A Sangat Baik
4 Anggota Tim 36,581 24 20 -4 1.21 A Sangat Baik
5 Kasubbag TU 2,033 1 1 0 1.35 A Sangat Baik
6 Pelaksana 9,184 6 6 0 1.02 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 75,068 49 40 -9 1.25
Berdasarkan pada Tabel 12.9 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Inspektorat VII adalah sebesar 75.068 OJ, dengan EU Inspektorat VII adalah 1,25, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 49 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 40 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak sembilan orang pegawai, dengan rincian kekurangan Ketua Tim sebanyak lima orang dan kekurangan Anggota Tim sebanyak empat orang. Kekurangan Anggota Tim akan segera ditutupi dengan mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbag TU Inspektorat VII atau pelaksana di Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pejabat fungsional auditor.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 264
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 265
Beban kerja Inspektorat VII mengalami kenaikan sebesar 13,56% dari tahun 2011, yaitu sebesar 10.178 OJ (75.068 OJ - 64.890 OJ). Kenaikan tersebut antara lain karena adanya peningkatan beban kerja kegiatan konsultasi dan asistensi risk manajemen. Adapun produk dengan beban kerja tertinggi di Inspektorat VII adalah Pelaksanaan Konsultasi dan Asistensi sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Penyusunan proposal penugasan/kegiatan.
9. Inspektorat Bidang Investigasi
Inspektorat Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit investigasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap unsur Kementerian Keuangan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat Bidang Investigasi.
b. koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media. c. penanganan permintaan audit Investigasi. d. pelaksanaan dan pengendalian audit investigasi terhadap penyimpangan dan
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Keuangan. e. pelaksanaan kegiatan intelijen dan surveillance. f. penyusunan dan penyampaian laporan audit investigasi serta laporan akuntabilitas
kinerja Inspektorat Bidang Investigasi. g. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi. h. koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur Kementerian Keuangan. i. pelaksanaan sosialisasi kegiatan investigasi. j. koordinasi pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan
di lingkungan Kementerian Keuangan. k. koordinasi pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektorat Bidang Investigasi. l. pemberian keterangan ahli di persidangan. m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan
pelimpahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum. n. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat Bidang Investigasi.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Inspektorat Bidang Investigasidapat dilihat pada Tabel 12.10.
Tabel 12.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat Bidang Investigasi
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Inspektur 1,881 1 1 0 1.25 A Sangat Baik
2 Pengendali Teknis 12,367 8 6 -2 1.37 A Sangat Baik
3 Ketua Tim 13,740 9 9 0 1.01 A Sangat Baik
4 Anggota Tim 33,091 22 20 -2 1.10 A Sangat Baik
5 Kasubbag TU 1,864 1 1 0 1.24 A Sangat Baik
6 Pelaksana 15,773 10 10 0 1.05 A Sangat Baik
A Sangat BaikJUMLAH 78,715 51 47 -4 1.11
Berdasarkan pada Tabel 12.10 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Inspektorat Bidang Investigasi adalah sebesar 78.715 OJ, dengan EU adalah 1,11, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 51 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 47 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak empat orang pegawai, dengan rincian kekurangan Pengendali Teknis sebanyak dua orang dan kekurangan Anggota Tim sebanyak dua orang. Kekurangan Anggota Tim akan segera ditutupi dengan mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbag TU Inspektorat Bidang Investigasi atau pelaksana di Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pejabat fungsional auditor.
Beban kerja Inspektorat Bidang Investigasi mengalami kenaikan sebesar 8,89% dari tahun 2011, yaitu sebesar 6.995 OJ (78.715 OJ - 71.720 OJ). Kenaikan tersebut antara lain karena adanya peningkatan beban kerja kegiatan audit investigasi. Adapun produk dengan beban kerja tertinggi di Inspektorat Bidang Investigasi adalah Pelaksanaan Audit Investigasi sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Perencanaan kegiatan surveillance.
Analisis Beban Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan data pelaksanaan pekerjaan selama Tahun 2012 pada seluruh unit Eselon III di lingkungan Sekretariat Itjen, Inspektorat I s.d. VII dan Inspektorat Bidang Investigasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan.
Berdasarkan analisis beban kerja yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa unit-unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagian besar memperoleh prestasi unit (PU) dengan kategori “Sangat Baik”. Namun demikian, jika kita lihat komposisi pegawai Inspektorat I sampai Inspektorat Bidang Investigasi, maka terdapat kekurangan pegawai untuk jabatan fungsional auditor dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut disebabkan tingginya beban kerja audit yang ada di Inspektorat Jenderal.
Dari hasil analisis beban kerja disimpulkan bahwa jumlah beban kerja Inspektorat Jenderal selama Tahun 2012 adalah sebesar 949.040,31 jam, dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 626 orang. Pada Tahun 2012 pegawai Inspektorat Jenderal berjumlah 565 orang, sehingga Inspektorat Jenderal masih memerlukan penambahan pegawai sebanyak 61 orang. Untuk mengisi kebutuhan pegawai di Inspektorat Jenderal 2013 khususnya Anggota
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 266
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 267
Tim, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah minimal lulusan Diploma III STAN. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal sampai dengan akhir tahun
berjumlah 588 orang dimana jumlah pegawai rill sebanyak 565 orang, pegawai yang diperbantukan berjumlah 5 orang, pegawai yang melakukan tugas belajar berjumlah 12 orang, pegawai yang sedang dalam proses pemberhentian berjumlah 6 orang. Untuk pegawai dari unit luar yang diperbantukan di Inspektorat Jenderal berjumlah 23 orang.
Berdasarkan hasil analisis beban kerja di atas maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. menambah jumlah pejabat fungsional auditor dengan cara:
a. mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbag TU Inspektorat I sampai Inspektorat Bidang Investigasi secara bertahap menjadi pejabat fungsional auditor, atau menugaskannya menjadi tenaga magang auditor; atau
b. mengangkat pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah bersertifikasi Jabatan Fungsional Auditor secara bertahap menjadi tenaga fungsional auditor sebagai Anggota Tim di Inspektorat I sampai Inspektorat Bidang Investigasi;
2. menganalisis kembali kebutuhan pegawai Itjen yaitu dengan mempertimbangkan perekrutan pegawai baru (melalui Biro SDM) dalam rangka mengisi kekurangan tenaga karena pelaksana pada Sekretariat Itjen yang telah bersertifikasi Jabatan Fungsional Auditor diangkat menjadi tenaga fungsional auditor maupun terhadap pegawai yang mutasi dan memasuki masa pensiun;
3. melakukan mutasi pegawai diantara unit Eselon II Itjen untuk disesuaikan dengan hasil ABK sehingga seluruh tugas dapat dijalankan secara lebih efektif dan optimal; dan
4. mengembangkan program diklat berbasis kompetensi yang berkesinambungan sehingga mengurangi competency gap yang ada.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 268
BAB XIII HASIL ANALISIS BEBAN KERJA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
A. Tugas dan Fungsi
Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal. 2. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal. 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan
fiskal. 4. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.
B. Hasil Analisis Beban Kerja
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan BKF dapat dilihat pada Tabel 13.1.
Tabel 13.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Badan Kebijakan Fiskal
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Sekretariat Badan 136,946.22 88 85 -3 1.07 A Sangat Baik 2 Pusat Kebijakan Pendapatan Negara 110,879.13 73 67 -6 1.10 A Sangat Baik 3 Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara 95,212.53 63 58 -5 1.09 A Sangat Baik
4 Pusat Kebijakan Ekonomi Makro 93,878.53 62 55 -7 1.13 A Sangat Baik 5 Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal 94,395.77 62 53 -9 1.18 A Sangat Baik 6 Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan
Iklim dan Multilateral 57,503.93 39 39 0 1.01 A Sangat Baik
7 Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral 69,414.70 47 44 -3 1.05 A Sangat Baik
Jumlah 658,230.81 434 401 -33 1.09 A Sangat Baik
Dari Tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa BKF memiliki beban kerja sebesar 658.230,81 orang jam dan terjadi kekurangan pegawai sebanyak 33 orang, efektivitas dan efisiensi Unit 1,09 dengan Prestasi Unit A (Sangat Baik). Efisiensi unit itu menunjukkan bahwa pegawai BKF memerlukan waktu rata-rata 7 jam/hari untuk menyelesaikan tugas/fungsinya. Berdasarkan hasil ABK disimpulkan bahwa BKF mengalami kekurangan pegawai sejumlah 33 orang, sehingga BKF memerlukan pegawai tambahan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Secara keseluruhan, beban kerja BKF mengalami kenaikan dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebagaimana terlihat dalam grafik 13.1.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 269
Grafik 13. 1 Jumlah Beban Kerja Badan Kebijakan Fiskal
560
607
625
588
658
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
2008 2009 2010 2011 2012
Beban Ke
rjadalam
ribu
an
Tahun
Beban Kerja BKF
Dengan adanya penataan organisasi di lingkungan BKF yang menyebabkan
perubahan beban kerja juga diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah kebutuhan pegawai yang ada di Badan Kebijakan Fiskal, sebagaimana tercantum dalam grafik 14.2.
Grafik 13. 2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Badan Kebijakan Fiskal
370
392
405
388
401
420 422
413 416
434
320
340
360
380
400
420
440
2008 2009 2010 2011 2012
Pegawai yang Ada Jumlah Kebutuhan Pegawai
Sejalan dengan perubahan beban kerja dan kebutuhan pegawai yang terjadi, perbandingan antara bobot/beban kerja dan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi juga mengalami perubahan sebagaimana tampak dalam grafik 14.3.
Grafik 13. 3 Efektivitas dan Efisiensi Unit Badan Kebijakan Fiskal
00,20,40,60,81
1,21,41,61,82
2008 2009 2010 2011 2012
Efisien
si Un
it
Tahun
Efisiensi Unit BKF
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 270
Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, bagian berikut ini menjelaskan masing-masing unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.
1. Sekretariat Badan
Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan. b. penyelenggaraan dan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian,
pengembangan pegawai, serta pembinaan jabatan fungsional pada Badan. c. koordinasi penyusunan perencanaan program serta pengelolaan urusan keuangan. d. koordinasi penyusunan rencana strategik, rencana kerja dan anggaran, serta laporan
akuntabilitas kinerja Badan. e. penyajian data dan informasi, pelaksanaan dokumentasi dan kepustakaan, serta
diseminasi elektronik. f. pelaksanaan urusan tata usaha, gaji, kearsipan, dan kehumasan Badan. g. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pemberian dukungan teknis
penggunaan teknologi informasi di lingkungan Badan. h. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan
fungsional dan pengawasan masyarakat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkunganSekretariat Badan Kebijakan Fiskal dapat dilihat pada Tabel 13.2.
Tabel 13.2
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sektretariat Badan Kebijakan Fiskal
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Sekretaris BKF 1,950.90 1 1 0 1.29 A Sangat Baik
2 Bagian Organisasi dan Kepegawaian 37,594.65 24 23 -1 1.08 A Sangat Baik
3 Bagian Perencanaan dan Keuangan 27,405.58 17 17 0 1.07 A Sangat Baik
4 Bagian Data dan Informasi 30,763.58 20 17 -3 1.2 A Sangat Baik
5 Bagian Umum 36,151.51 24 25 1 0.96 B Baik
6 Peneliti 3,080.00 2 2 0 1.02 A Sangat Baik
1.03 A Sangat Baik Jumlah 136,946.22 88 85 -3
Berdasarkan Tabel tampak total beban kerja Sekretariat Badan sebesar 136.946 orang jam dengan kebutuhan pegawai sebanyak 88 orang sedangkan pegawai yang ada sebanyak 85 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak tiga orang. Adapun kualifikasi pendidikan calon pegawai yang dibutuhkan adalah D3 Komputer (satu orang) dan D3 Sekretaris (dua orang).
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 271
Dari Tabel juga terlihat nilai Efisiensi Unit (EU) sebesar 1,09 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Badan telah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai supporting unit bagi unit eselon II lainnya di BKF dalam rangka pencapaian visi dan misi BKF secara umum.
Perbandingan antara beban kerja dalam form A dan beban kerja dalam form B dapat dilihat pada grafik 14.4.
Grafik 13.4 Perbandingan Beban Kerja Form A dan Form B
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 272
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
OK Cankeu Datinfo Umum
Form A
Form B
Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa beban kerja dalam form B pada umumnya melebihi beban kerja pada form A. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa kegiatan yang telah rutin dilakukan akan tetapi belum diformalkan dalam SOP.
Secara umum, kegiatan yang dominan dilaksanakan pada tahun 2012 pada Sekretariat Badan adalah Pencairan Dana Langsung (266.857,50 jam), Konsinyering (235.363,33 jam), Input Data Monitoring Realisasi Anggaran (189.345.00 jam), Dukungan teknis pelayanan pimpinan (121.275 jam).
Karena beban kerja yang relatif tinggi, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum tertangani dengan baik, antara lain Review atas efektivitas implementasi SOP dan penyusunan SOP baru, penyusunan draft peraturan tentang jabatan fungsional peneliti, kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi tidak optimal, pembinaan pegawai kurang maksimal, serta beberapa pekerjaan baru bisa diselesaikan lewat waktu.
2. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara mempunyai tugas merumuskan rekomendasi, analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang pendapatan negara.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan rekomendasi kebijakan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan penerimaan
negara bukan pajak. b. Analisis atas usulan rumusan kebijakan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan penerimaan
negara bukan pajak. c. Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan penerimaan
negara bukan pajak. d. Pelaksanaan kesekretariatan Tim Tarif. e. Pelaksanaan tata kelola Pusat.
L a p o r
pengolaKebijak
Dengan teahan analis
kan Pendapa
eknik pengsis beban atan Negar
golahan dakerja untua dapat dili
ata sebagaimuk masing-ihat pada Ta
mana dise-masing esabel 13.3.
ebutkan daelon III di
alam Bab Ii lingkung
II, hasil ganPusat
Tabel 13.3
Rekapitulasi Kebutuha
menghaNilai tetelah mdenganterdapaorang. (enam o
dilihat p
umumnbeberap
Pendap(179.410jam), Ra
No
(1)1 Kepala
2 Bidang
3 Bidang
4 Bidang
5 Bidang
6 Bidang
7 Penelit
r a n A n a l
Hasil perhasilkan nilaersebut men
memanfaatkan tugas danat kekurangAdapun ku
orang).
Perbandingpada grafik
Berdasarkanya melebipa kegiatan Kegiatan-k
patan Nega0 jam), Pengapat Intern
Unit Organis
(2)a PKPN
g PPNBP I
g PPNBP II
g KC I
g KC II
g EKPN
ti
Jumlah
i s i s B e b
Dan Prestasi an Pejabat/Peg
hitungan Aai Efektivitanunjukkan an lebih da
n fungsinyagan pegawualifikasi p
gan antara bk 14.5.
Perb
an grafik teihi beban k yang telah
kegiatan yaara adalah gumpulan D Pusat dan R
asi Ju
b a n K e r j a
Kerja Unit (Pgawai, Tingka
ABK tahun as Unit seb bahwa sec
ari seluruh j. Selain itu
wai di Pusapendidikan
beban kerja
bandingan Be
ersebut dapkerja pada rutin dilak
ang mempuPerjalanan Data TabulaRapat Tekn
umlah Beban Kerja
J
(3)2,374.45
17,046.75
16,372.83
15,701.55
15,576.92
32,718.63
11,088.00
110,879.13
a K e m e n
PU) Pusat Kebat Efektivitas
2012 untubesar 1,10 dcara rata-rajam kerja ef berdasarkaat Kebijakacalon pega
a dalam form
Grafik 13.5 eban Kerja Fo
pat dilihat b form A.
kukan akan unyai beba Dinas Dalasi (158.400
nis (124,080 j
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
(4)2
11
11
10
10
22
7
73
t e r i a n K
bijakan Penda dan Efisiensiapatan Negara
i Unit (EU), a
k Pusat Kdengan Pre
ata Pusat Kfektif untukan analisis an Pendapaawai yang
m A dan be
orm A dan For
bahwa bebHal tersebutetapi beluman kerja tlam Negeri jam), Penjam).
Jumlah PegawaPejabat yang ad
(5)1
11
10
10
10
19
6
67
K e u a n g a n
ebijakan Pestasi Unit
Kebijakan Pk melakukabeban kerj
atan Negardibutuhkan
eban kerja d
rm B
ban kerja daut menunjum diformalkertinggi dii (252.945 jnyiapan Bah
ai/ da +/-
(6)-1
0
-1
0
0
-3
-1
-6
EU PU
(7) (8)1.58 A
1.03 A
1.09 A
1.04 A
1.03 A
1.14 A
1.23 A
A1.10
n
endapatan (PU) Sang
Pendapatan an pekerjaana diketahuira sebanyan adalah D
dalam form
alam form ukkan bahkan dalam Si Pusat Keam), Konsi
han Rapat
273
Ket
(9)Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Negara gat Baik. Negara n terkait i bahwa k enam
D3 Pajak
B dapat
B pada hwa ada SOP. ebijakan inyering (125,064
Dengan adanya pengalihan fungsi kebijakan perpajakan, masih terdapat program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan keterbatasan waktu dan SDM, antara lain Penyiapan beberapa RPP di bidang perpajakan, Perumusan dan evaluasi kebijakan PNBP, Monitoring dan evaluasi penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP, Kajian-kajian inisiatif.
3. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan APBN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN,
Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional.
b. analisis dampak APBN terhadap sektor riil, moneter, dan neraca pembayaran operasi keuangan pemerintah.
c. analisis, perumusan proyeksi dan rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan dan belanja negara jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal.
d. analisis dan proyeksi arus kas pelaksanaan APBN. e. evaluasi sasaran dan realisasi pendapatan dan belanja negara. f. penyusunan data konsolidasi APBN. g. perhitungan dan penetapan total kumulatif defisit APBD untuk menetapkan besaran
konsolidasi defisit APBN. h. pelaksanaan tata kelola Pusat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkunganPusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilihat pada Tabel 13.4.
Tabel 13.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala PKAPBN 1,782.62 1 1 0 1.18 A Sangat Baik
2 Bidang Kebijakan Penerimaan Perpajakan
27,701.63 18 18 0 1.02 A Sangat Baik
3 Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak
16,080.54 11 9 -2 1.19 A Sangat Baik
4 Bidang Kebijakan Belanja Pusat 16,905.42 11 10 -1 1.12 A Sangat Baik
5 Bidang Kebijakan Subsidi 13,266.75 9 8 -1 1.10 A Sangat Baik
6 Bidang Kebijakan Transfer Ke Daerah 10,785.83 7 7 0 1.02 A Sangat Baik
7 Peneliti 8,689.75 6 5 -1 1.15 A Sangat Baik
95,212.54 1.09 A Sangat BaikJumlah 63 58 -5
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 274
L a p o r
Efektiviperhitulima pekualifikadalah bahwa signifiknilai EUbahwa pada m
Hasil Perhiitas Unit s
ungan tersebegawai gunakasi pendid
S1 ManajemBidang K
kan lebih tinU untuk madistribusi b
masing-masi
itungan ABsebesar 1,09but, disimpa melaksan
dikan calonmen (lima
Kebijakan Pnggi dibandasing-masinbeban kerjaing bidang.
K tahun 209 dengan Ppulkan bahwnakan bebann pegawai y
orang). DisPenerimaandingkan denng bidang y tersebut te
12 untuk PuPrestasi Unwa terdapan kerja yangyang dibutstribusi bebn Perpajakangan bidanyang tidak elah relatif s
usat Kebijaknit (PU) Saat kekurangg ada di Putuhkan Pusban pekerjaaan memilik
ng-bidang y berbeda sesesuai deng
kan APBN ngat Baik.
gan jumlah usat Kebijaksat Kebijakan antarbidki beban kang lain. Mecara signifgan jumlah
menghasilk Berdasarka pegawai se
kan APBN. Aan APBN
dang menunkerja yang
Meskipun defikan menu pegawai y
kan nilai an hasil ebanyak Adapun tersebut njukkan
g secara emikian, njukkan ang ada
dilihat pPerbandingpada grafik
gan antara bk 14.6.
beban kerjaa dalam formm A dan beeban kerja ddalam form B dapat
Grafik 13.6
umumnbeberap
KebijakDinas (Perpaja
APBN aLP2P (9gaji ber
4. Pus
perkemekonommenyel
a. pemterh
r a n A n a l
Berdasarkanya melebipa kegiatan Kegiatan-k
kan APBN a(187.110 jamakan (138.43Sedangkanadalah Pen90 jam), Penrkala (120 ja
sat Kebijaka
Pusat Kebijmbangan ekmi makro. Dlenggarakan
mantauan dhadap APBN
i s i s B e b
Perb
an grafik teihi beban k yang telah
kegiatan yanadalah Penym), Update 30 jam), dan
n kegiatan nyusunan Lngusulan keam).
an Ekonom
jakan Ekononomi makDalam meln fungsi:
dini dan anaN dan perek
b a n K e r j a
bandingan Be
ersebut dapkerja pada rutin dilak
ng memilikiyusunan la Model (16n Pemantauyang memaporan Kegenaikan pan
mi Makro
nomi Makrokro, analisislaksanakan
alisis perkekonomian n
a K e m e n
eban Kerja Foorm A dan Forrm B
pat dilihat b form A.
kukan akan i beban kerj
aporan kegi61.700 jam),uan Dini Pe
mpunyai bebgiatan (30 jangkat pegaw
o mempunys kebijakan tugas ters
embangan enasional.
t e r i a n K
bahwa bebHal tersebutetapi belumja tertinggi iatan peneli Melakukanlaksanaan Aban kerja am), Penguwai (120 jam
yai tugas me dan perum
sebut, Pusa
ekonomi ya
K e u a n g a n
ban kerja daut menunjum diformalk yang dilaksitian (213.67n kajian diAPBN (133terendah d
urusan admm), dan Pen
elaksanakanmusan rekoat Kebijakan
ang memilik
n
alam form ukkan bahkan dalam Ssanakan ole75 jam), Pei Bidang Ke3.945 jam). di Pusat Ke
ministrasi DPngurusan k
n pemantauomendasi ken Ekonomi
ki potensi d
B pada
hwa ada SOP. eh Pusat rjalanan ebijakan
ebijakan P3, KP4,
kenaikan
uan dini ebijakan i Makro
dampak
275
b. perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. c. penyusunan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar perhitungan Nota
Keuangan dan RAPBN. d. penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa
Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro.
e. analisis sektor riil, fiskal, moneter dan lembaga keuangan. f. penyusunan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan nilai tukar
sebagai dasar perhitungan pajak dan bea masuk atas barang dan jasa. g. penyiapan bahan koordinasi penetapan sasaran, pemantauan dan pengendalian inflasi,
hubungan investor dan stabilisasi sektor keuangan. h. pengembangan model analisis ekonomi makro. i. pengembangan aplikasi dan pengelolaan basis data ekonomi makro. j. perencanaan program pengkajian, diseminasi dan publikasi hasil kajian. k. pelaksanaan tata kelola pusat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dapat dilihat pada Tabel 13.5.
Tabel 13.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala Pusat KEM 2,027.49 1 1 0 1.35 A Sangat Baik2 Bidang Pemantauan Dini Ekonomi
Makro14,076.13 9 8 -1 1.17 A Sangat Baik
3 Bidang Analisis Sektor Riil 19,031.17 13 10 -3 1.26 A Sangat Baik4 Bidang Analisis Fiskal 13,099.83 9 7 -2 1.24 A Sangat Baik5 Bidang Analisis Moneter dan Lembaga
Keuangan15,809.67 10 10 0 1.05 A Sangat Baik
6 Bidang Data Ekonomi Makro dan Administrasi Pengkajian
21,852.42 15 14 -1 1.04 A Sangat Baik
7 Peneliti 7,981.83 5 5 0 1.06 A Sangat Baik
Sangat Baik Jumlah 93,878.54 62 55 -7 1.13 A
Hasil perhitungan ABK tahun 2012 untuk Pusat Kebijakan Ekonomi Makro menghasilkan nilai Efektivitas Unit sebesar 1.13 dengan Prestasi Unit (PU) A (Sangat Baik). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, disimpulkan bahwa Pusat Kebijakan Ekonomi Makro telah memanfaatkan lebih dari seluruh jam kerja efektif untuk melaksanakan pekerjaan terkait tugas dan fungsinya. Hasil penghitungan tersebut juga menunjukkan bahwa pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro terdapat kekurangan pegawai sebanyak tujuh pegawai. Distribusi beban pekerjaan antar bidang menunjukkan bahwa Bidang Data Ekonomi Makro dan Administrasi Pengkajian memiliki beban pekerjaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bidang-bidang lain, akan tetapi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Adapun kualifikasi pendidikan calon pegawai yang dibutuhkan adalah S1 Ekonomi (tujuh orang).
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 276
L a p o r
dilihat pPerbandingpada grafik
gan antara bk 13.7.
beban kerjaa dalam formm A dan beeban kerja ddalam form B dapat
Grafik 13.7
umumnbeberap
Pusat Kjam), MMakro terkait KerangMengik
Pusat KPengisijam), Pdan luamakro Laporan(840 jam
5. Pus
perumuBUMN,Risiko Fa. peru
duk
r a n A n a l
Berdasarkanya melebipa kegiatan Kegiatan-k
Kebijakan EMenyusun I
(142.345 jadengan usu
gka Ekonomkuti seminarSedangkanKebijakan Ean dan peenataan ruaar negeri d(770 jam), n Akuntabi
m).
sat Pengelol
Pusat Penusan rekom, dan dukuFiskal menyumusan rek
kungan pem
i s i s B e b
Perb
an grafik teihi beban k yang telah
kegiatan yanEkonomi MIndikator Km), Penyusulan perum
mi Makro dr dan disku
n kegiatan yEkonomi M
engadministang kerja Pdalam rangPengisian
ilitas dan K
laan Risiko
ngelolaan mendasi, dngan peme
yelenggarakkomendasi
merintah, se
b a n K e r j a
bandingan Be
ersebut dapkerja pada rutin dilakng mempun
Makro adalaKinerja Utamsunan dan
musan dan dan Pokok-Pudi intern (Fyang mempMakro adaltrasian LapPusat (490 jgka Peningformulir K
Kinerja Insta
o Fiskal
Risiko Fisan evaluas
erintah.Dalakan fungsi: kebijakan prta penyiap
a K e m e n
eban Kerja Foorm A dan Forrm B
pat dilihat b form A.
kukan akan nyai beban
ah Pemberdma pejabat penandatananalisis kebPokok Kebi
FGD) (114.3unyai bebalah Pengur
poran Perkjam), Meng
gkatan PenKP4, LP2P,
ansi Pemer
skal mempsi pengelolam melaksa
pengelolaanpan bahan n
t e r i a n K
bahwa bebHal tersebutetapi belum
n kerja tertidayaan dan dan pegawngan konsebijakan fiskijakan Fisk300 jam). an kerja tererusan kenaawinan da
gikuti Techngetahuan mdll (788 jamintah - Pus
punyai tulaan risiko anakan tuga
n risiko fisknegosiasi da
K e u a n g a n
ban kerja daut menunjum diformalkinggi yang
n Kontribuswai Pusat Kep surat dakal (130.900al - Sektor
endah yangaikan gaji ban/atau Kenical Assistmengenai km), Menyiasat Kebijaka
ugas melak ekonomi, as tersebut,
kal dan kelan perjanjian
n
alam form ukkan bahkan dalam S dilaksanaki Peneliti
Kebijakan Ean nota din jam), Peny Riil (114.94
g dilaksanakberkala (12lahiran Antant (TA) dkebijakan eapkan penyan Ekonom
ksanakan keuangan, Pusat Peng
layakan pemn kerja sam
B pada
hwa ada SOP.
kan oleh (150.870
Ekonomi nas yang yusunan 40 jam),
kan oleh 20 jam), nak (468 di dalam ekonomi yusunan i Makro
analisis, , sosial, gelolaan
mberian ma.
277
b. analisis dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan dan sosial, risiko BUMN dan risiko dukungan pemerintah.
c. analisis dan evaluasi pengelolaan risiko fiskal terhadap pelaksanaan Public Service Obligation, penyertaan modal negara, restrukturisasi dan privatisasi BUMN.
d. analisis dan evaluasi terhadap kelayakan permintaan dukungan pemerintah atas pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur.
e. penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang pengelolaan risiko fiskal.
f. penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang pengelolaan risiko fiskal.
g. pelaksanaan tata kelola Pusat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal dapat dilihat pada Tabel 13.6.
Tabel 13.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala PPRF 1,604.29 1 1 0 1.06 A Sangat Baik
2 Bidang RPRF 14,896.26 10 8 -2 1.24 A Sangat Baik
3 Bidang AREKS 11,187.46 7 7 0 1.06 A Sangat Baik
4 Bidang ARB 14,968.08 10 8 -2 1.24 A Sangat Baik
5 Bidang ARDP 18,881.13 13 10 -3 1.25 A Sangat Baik
6 Bidang PerPRF 23,590.04 15 13 -2 1.20 A Sangat Baik
7 Peneliti 9,268.50 6 6 0 1.03 A Sangat
A Sangat Baik Jumlah 94,395.76 62 53 -9 1.18
Baik
Hasil perhitungan ABK tahun 2012 untuk Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal menghasilkan nilai Efektivitas Unit sebesar 1,18 dengan Prestasi Unit (PU) Sangat Baik. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, disimpulkan bahwa Pusat Pengelolaan telah memanfaatkan lebih dari seluruh jam kerja efektif untuk melaksanakan pekerjaan terkait tugas dan fungsinya. Hasil penghitungan tersebut juga menunjukkan bahwa pada Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal terdapat kekurangan pegawai sebanyak sembilan pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan tersebut adalah S2 Hukum sebanyak satu pegawai, D3 Sekretaris sebanyak dua orang, dan D3 Akuntansi sebanyak enam orang.
Distribusi beban pekerjaan antar bidang menunjukkan bahwa Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal memiliki beban pekerjaan yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Akan tetapi, berdasarkan nilai EU yang satu sama lain relatif tidak terlalu berbeda secara signifikan, dapat disimpulkan bahwa pada Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, distribusi pegawai telah sesuai dengan distribusi beban kerja.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 278
L a p o r
dilihat pPerbandingpada grafik
gan antara bk 13.8.
beban kerjaa dalam formm A dan beeban kerja ddalam form B dapat
Grafik 13.8
umumnbeberap
Fiskal aatas BURekomejam), L(158.545
SeminaPengisijam), R(1.288 ja
6. Pus
melaksapemantkeuangIndonesPusat K
a. perupem
b. perupem
c. pemPem
r a n A n a l
Berdasarka
nya melebipa kegiatan Kegiatan-k
adalah PenyUMN (821endasi Duk
Laporan Pem5 jam). Sedangkan
ar Eksternalan dan pe
Rekomendasam), Semina
sat Kebijaka
Pusat Kebianakan pertauan pend
gan G20 dsia pada o
Kebijakan Pe
umusan remantauan peumusan re
mantauan kemantauan tmerintah Ind
i s i s B e b
Perb
an grafik teihi beban k yang telah
kegiatan yanyusunan La1.270 jam),kungan Pemmantauan
n Kegiatan- (120 jam),
engadministsi risiko fisar Internal
an Pembiay
ijakan Pemrumusan kedanaan dandan forum
rganisasi-orembiayaan
ekomendasiengelolaan
ekomendasierja sama foterhadap sdonesia yan
b a n K e r j a
bandingan Be
ersebut dapkerja pada rutin dilakng memilikporan Anal Rekomenmerintah (3Implement
-kegiatan yAnalisis datrasian Lapskal atas pe (2.220 jam)
yaan Perub
mbiayaan Peebijakan, ann pembiayaa
multilaterrganisasi in Perubahan
i kebijakan pendanaani kebijakanorum perubsumber-sumng terkait pe
a K e m e n
eban Kerja Foorm A dan Forrm B
pat dilihat b form A.
kukan akan ki beban kerlisis Berkala
ndasi Peng332.900 jamasi Persyar
yang meman Rekomenporan Perkerencanaan,).
bahan Iklim
erubahan Iknalisis, evaluan perubah
ral lainnya,nternasiona Iklim dan M
n, analisis, n dan pembn, analisis, bahan iklimmber penderubahan ik
t e r i a n K
bahwa bebHal tersebutetapi belumrja tertingga dan Rekom
gelolaan Rim), Pengadaratan Pemb
mpunyai bendasi Mitigawinan da, pelaksana
m dan Multi
klim dan Muasi, pengkhan iklim, d, serta pe
al. Dalam mMultilateral
evaluasi, kiayaan peruevaluasi, k
m. danaan potklim.
K e u a n g a n
ban kerja daut menunjum diformalk
gi di Pusat Pmendasi Miisiko Fiskaaan Barangberian Duk
eban kerja gasi Risiko Ean/atau Keaan dan eva
ilateral
Multilateral kajian, koordan kerja snyertaan m
melaksanakl menyeleng
koordinasi, ubahan iklimkoordinasi,
tensial yan
n
alam form ukkan bahkan dalam SPengelolaanitigasi Risik
al (467.74g dan Jasa kungan Pem
terendah Ekonomi (7lahiran Analuasi PSO
mempunyardinasi, kerjsama ekonomodal Pemkan tugas tggarakan fu
pelaksanam. pelaksana
ng akan d
B pada hwa ada SOP. n Risiko ko Fiskal 41 jam), (256.632
merintah
adalah 743 jam), nak (468 BUMN
ai tugas ja sama, omi dan merintah tersebut, ungsi:
aan dan
aan dan
diterima
279
d. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan dengan forum G20.
e. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerjasama ekonomi dan keuangan dengan lembaga keuangan multilateral.
f. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerjasama pada forum Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), United Nations for Development programme (UNDP), Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP), World Summit for Sustainable and Development (WSSD), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dan forum multilateral lainnya.
g. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan yang berkaitan dengan status keanggotaan dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.
h. pelaksanaan pengkajian atas usulan kebijakan serta dampak kebijakan kerja sama pendanaan, pembiayaan dan kerja sama yang terkait perubahan iklim, G20, lembaga keuangan multilateral, OECD dan forum multilateral lainnya.
i. pelaksanaan tata kelola Pusat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral dapat dilihat pada Tabel 13.7.
Tabel 13.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan
Perubahan Iklim dan Multilateral1,728.71 1 1 0 1.15 A Sangat Baik
2 Bidang Perubahan Iklim I 6,997.25 5 5 0 0.93 B Baik
3 Bidang Perubahan Iklim II 16,498.33 11 12 1 0.91 B Baik
4 Bidang Forum G20 12,931.37 9 9 0 0.95 B Baik
5 Bidang Forum Multilateral 11,115.83 8 7 -1 1.05 A Sangat Baik
6 Peneliti 8,232.44 5 5 0 1.09 A Sangat Baik
39 0 1.01 A Sangat Baik Jumlah 57,503.93 39
Hasil perhitungan ABK tahun 2012 untuk Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral tahun 2012 menghasilkan nilai Efektivitas Unit (EU) sebesar 1,01 dengan Prestasi Unit (PU) Sangat Baik. Berdasarkan hasil perhitungan ABK dapat juga disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang ada telah cukup guna melaksanakan beban kerja yang ada di Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral.
Selama tahun 2012, terdapat beberapa posisi jabatan yang kosong, yaitu Kasubbid Sektor Alih Fungsi Lahan, Bidang Perubahan Iklim I; Kasubbid Sektor Pertanian, Bidang Perubahan Iklim I; Kasubbid Sektor Energi, Bidang Perubahan Iklim II; Kepala Bidang Forum Multilateral.
Perbandingan antara beban kerja dalam form A dan beban kerja dalam form B dapat dilihat pada grafik 13.9.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 280
Grafik 13.9
L a p o r
Pembia(284.130terkait Interna
PenyusMakan/(770 jam
7. Pus
rekomesama A(APEC)melaksafungsi:
a. perueko
b. perueko(AS
c. perunegdan
d. perubilapem
e. perupela
r a n A n a l
Kegiatan-kayaan Peru0 jam), Semdengan Tusional Terk
Sedangkanunan KPI/Lembur/G
m), Penyiap
sat Kebijaka
Pusat Kebijendasi kebij
Assosiation o), forum-foanakan tug
umusan renomi dan kumusan renomi dan k
SEM), ASEAumusan re
gosiasi (offern bilateral. umusan re
ateral ekonomerintah. umusan rekaksanaan ke
i s i s B e b
Perb
kegiatan yabahan Iklim
minar/Workupoksi (134kait Kerjasam
n Kegiatan-I (90 jamGaji (720 jaan dokume
an Regiona
jakan Regiojakan, analiof South Eaorum regiogas tersebut
ekomendasikeuangan daekomendasikeuangan d
AN+3, East Akomendasi r-request) d
ekomendasiomi dan k
komendasi kerja sama te
b a n K e r j a
bandingan Be
ang memim dan Mu
kshop (2184.640 jam), ma Multilat
-kegiatan ym), Tata m), Penyus
en monitorin
al dan Bilat
onal dan Bilisis, evalua
ast Asian Naonal, bilatet, Pusat Ke
i kebijakanalam kerani kebijakandalam keranAsian Summ kebijakan,di bidang se
i kebijakankeuangan d
kebijakan, keknik luar n
a K e m e n
eban Kerja Foorm A dan Forrm B
liki bebanultilateral a.880 jam), KKajian Me
teral (94.560
yang memRuang K
sunan perang pengend
teral
lateral memasi, koordinations (ASE
eral, dan kebijakan Re
n, analisis, gka ASEAN
n, analisis, ngka APECmit (EAS), M, analisis, eektor jasa k
n, analisis, dengan lem
koordinasi, negeri.
t e r i a n K
n kerja teradalah PerjKonsinyerinngenai Isu-
0 jam).
mpunyai beKantor (56ngkat Pem
dalian intern
mpunyai tugnasi, pelaksaEAN), Asia-kerja sama egional dan
evaluasi, dN dan integ
evaluasi, dC dan forumMitra ASEAevaluasi, pekeuangan A
evaluasi, dmbaga dan
pemantaua
K e u a n g a n
rtinggi di jalanan Din
ng (190.575 -Isu Ekono
eban kerja 65 jam),
manfaatan Pen (770 jam).
gas melaksaanaan, dan -Pacific Econ teknik lu
n Bilateral
dan pelaksgrasi ekonomdan pelaks
m-forum AsAN, dan bilaelaksanaan,
APEC, ASEA
dan pelaksorganisasi
an, dan eva
n
Pusat Kenas Dalam jam), Rapa
omi dan Ke
terendah Distribusi
engendalian.
anakan per pemantauanomic Coop
uar negeri. menyeleng
sanaan kerjmi ASEAN.sanaan kerjsia-Europe Materal. , dan pemAN, Mitra A
sanaan kerj internasion
luasi dalam
ebijakan Negeri t Teknis euangan
adalah Uang n intern
umusan an kerja peration Dalam garakan
ja sama ja sama Meeting
antauan ASEAN,
ja sama nal non
m rangka
281
f. pelasam
aksanaan kma ekonomi
koordinasi d dan keuan
di lingkunggan bilatera
gan Kemenal.
nterian Keuuangan dalaam kerangkka kerja
g. perupem
umusan remantauan (s
komendasi surveillance
kebijakan,e) ekonomi d
, analisis, ddan keuang
dan evaluagan regiona
asi dalam ral.
rangka kerjja sama
h. pemdan
mantauan dn bilateral da
dan evaluasan dukunga
si dalam ranan teknis.
ngka transpparansi ekoonomi dan keuangan rregional
i. pelaaksanaan taata kelola Puusat.
L a p o r
pengolaKebijak
Dengan teahan analis
kan Regiona
eknik pengsis beban kal dan Bilate
golahan dakerja untukeral dapat d
ata sebagaimk masing-m
dilihat pada
mana disemasing esea Tabel 14.8.
ebutkan daelon III di .
alam Bab Ilingkungan
II, hasil n Pusat
Tabel 13.8
Rekapitul
tahun 2Sangat kekuranada di Pmembu
dilihat p
No
(1)1 Kepala
Bilater2 Bidang
3 Bidang
4 Bidang
5 BidangBilater
6 Penelit
r a n A n a l
Dasi Kebutuha
Hasil perh2011 menghBaik. Berda
ngan jumlaPusat Kebij
utuhkan tiga
Perbandingpada grafik
Unit Organis
(2)a Pusat Kebijakan Reralg ASEAN
g Interregional
g Bilateral
g Evaluasi Kebijakanralti
Jumlah
i s i s B e b
Dan Prestasi Kan Pejabat/Peg
itungan ABhasilkan nilaasarkan ha
ah pegawai akan Regioa orang peg
gan antara bk 13.10.
Perb
asi Ju
egional dan
n Regional dan
b a n K e r j a
Kerja Unit (PUgawai, Tingka
BK tahun 2ai Efektivitasil perhitun sebanyak t
onal dan Bilgawai denga
beban kerja
bandingan Be
umlah Beban Kerja
J
(3)
1,397.78
11,932.34
22,732.66
11,534.56
16,003.92
5,813.44
69,414.70
a K e m e n
U) Pusat Kebijat Efektivitas
2012 untuk as Unit (EUngan ABK tiga pegawateral. Berdan kualifika
a dalam form
Grafik 13.10eban Kerja Fo
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
(4)
1
9
15
7
11
4
47
t e r i a n K
jakan Region dan Efisiensial dan Bilater
i Unit (EU), ral
Pusat KebU) sebesar 1dapat juga ai guna me
dasarkan peasi pendidik
m A dan be
orm A dan For
Jumlah PegawaPejabat yang ad
(5)
1
8
15
7
9
4
44
K e u a n g a n
bijakan Reg1,05 dengan disimpulkaelaksanakanerhitungan kan D3 Aku
eban kerja d
rm B
ai/ da +/-
(6)
0
-1
0
0
-2
0
-3
EU PU
(7) (8)
0.93 B
0.99 B
1.01 A
1.09 A
1.18 A
0.96 B
1.05 A
n
gional dan Bn Prestasi Uan bahwa tn beban kerABK di ata
untansi.
dalam form
282
Ket
(9)
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Bilateral Unit (PU)
terdapat rja yang s, PKRB
B dapat
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 283
Kegiatan-kegiatan yang mempunyai beban kerja tertinggi selama tahun 2012 adalah Kegiatan Penelitian (138.600 jam), Penyusunan data dan tabulasi (138.600 jam), Pengelolaan Anggaran Pusat (118.800 jam), Konsinyering (100.000 jam), Dukungan Teknis (98.780 jam).
Sedangkan kegiatan yang mempunyai beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah Penyiapan bahan untuk rencana pembelian ATK (90 jam), Pengisian SPT dan LP2P (90 jam) , Pengisian KP4 (125 jam), Mapping Donor (150 jam), Penyusunan KPI (180 jam).
Analisis terhadap Hasil ABK BKF Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
a. Beban kerja terendah ada yang 0 (nol) dikarenakan SOP belum disempurnakan/ kegiatan tersebut pada tahun ini memang tidak ada;
b. Jumlah kebutuhan pegawai antara tabel dengan narasi berbeda karena memperhatikan beberapa beban kerja di Pusat Kebijakan Pendapatan Negara yang belum dihitung dikarenakan pelimpahan wewenang sebagian tugas Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2013. Begitu juga dengan beban kerja di Sekretariat Badan dan Pusat lainnya;
c. Untuk Sekretariat Badan beban kerja tertinggi lebih ditekankan pada pengelolaan anggaran sedangkan untuk pusat-pusat di BKF beban kerja tertinggi lebih ditekankan pada tugas penelitian dan teknis pekerjaan masing-masing.
Adapun rekomendasi BKF terhadap permasalahan yang muncul dari penghitungan ABK 2012 adalah:
a. memperbaiki pengelolaan kinerja peneliti; b. menyesuaikan SOP sesuai dengan perkembangan yang terjadi jika perlu menyusun
SOP-SOP baru; c. melakukan pemetaan kompetensi dan penataan SDM sehingga diketahui kebutuhan riil
SDM; d. melakukan analisis kebutuhan SDM berdasarkan tugas-tugas yang belum tertangani,
tambahan fungsi, tambahan beban tugas dan struktur organisasi baru.
Beberapa hal yang menjadi dasar kebutuhan SDM BKF pada periode mendatang antara lain:
a. Penataan Organisasi, antara lain karena adanya pelimpahan sebagian wewenang Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait kebijakan kepada Badan Kebijakan Fiskal maka BKF perlu ada pemecahan organisasi Pusat Kebijakan Pendapatan Negara menjadi 2 pusat. Sehingga dengan adanya pemecahan organisasi tersebut PKPN membutuhkan lebih banyak lagi pegawai untuk mengisi sumber daya manusia di 2 pusat yang baru nantinya;
b. Penambahan tugas dan fungsi yaitu pelimpahan tugas eks Bapepam-LK, pemantauan stabilitas sistem keuangan, penanganan OECD, kebijakan pembiayaan, dan pengelolaan kinerja, pemantauan pengendalian internal dan risk manajemen;
c. Tambahan beban tugas, yaitu penyatuan fungsi perumusan kebijakan perpajakan dan jumlah forum-forum internasional yang semakin banyak.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 284
BAB XIV HASIL ANALISIS BEBAN KERJA BPPK
A. Tugas dan Fungsi
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BPPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPK menyelenggarakan fungsi: 1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di
bidang keuangan negara. 2. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di
bidang keuangan negara. 4. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
B. Hasil Analisis Beban Kerja
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 14.1.
Tabel 14.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Sekretariat 224,429.50 146 149 3 1.00 B Baik
2 Pusdiklat PSDM 132,352.40 86 76 -10 1.16 A Sangat Baik
3 Balai Diklat Kepemimpinan 49,056.00 31 31 0 1.05 A Sangat Baik
4 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
106,798.00 69 64 -5 1.11 A Sangat Baik
5 Pusdiklat Pajak 128,953.60 86 80 -6 1.07 A Sangat Baik
6 Pusdiklat Bea dan Cukai 119,924.90 78 77 -1 1.03 A Sangat Baik
7 Pusdiklat KNPK 102,324.20 66 61 -5 1.11 A Sangat Baik
8 Pusdiklat Keuangan Umum 117,192.30 75 69 -6 1.13 A Sangat Baik
9 STAN 165,357.60 107 105 -2 1.05 A Sangat Baik
10 BDK Medan 42,522.4 28 27 -1 1.05 A Sangat Baik
11 BDK Pekanbaru 28,319.1 19 16 -3 1.17 A Sangat Baik
12 BDK Palembang 48,695.6 32 29 -3 1.11 A Sangat Baik
13 BDK Cimahi 36,291.6 23 23 0 1.05 A Sangat Baik
14 BDK Yogyakarta 48,968.4 32 26 -6 1.25 A Sangat Baik
15 BDK Malang 62,767.7 41 32 -9 1.30 A Sangat Baik
16 BDK Denpasar 31,805.8 21 17 -4 1.24 A Sangat Baik
17 BDK Pontianak 33,603.4 23 14 -9 1.59 A Sangat Baik
18 BDK Balikpapan 38,217.6 26 27 1 0.94 B Baik
19 BDK Makassar 45,212.0 29 27 -2 1.11 A Sangat Baik
20 BDK Manado 44,890.9 29 30 1 0.99 B Baik
Jumlah Sangat BaikA1.09-6798010471,607,683.00
9
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 285
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 286
Pada tahun 2012, total beban kerja BPPK mencapai 1.609.683 orang jam (OJ), dengan Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) sebesar 1,09 dengan Prestasi Kerja Unit (PU) Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 1.047. sedangkan pegawai yang ada sebanyak 980 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 67 pegawai dengan perincian sebagai berikut:
1. Sekretariat Badan kelebihan tiga orang. 2. Pusdiklat PSDM kekurangan sepuluh orang. 3. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan kekurangan lima orang. 4. Pusdiklat Pajak kekurangan enam orang. 5. Pusdiklat Bea dan Cukai kekurangan satu orang. 6. Pusdiklat KNPK kekurangan lima orang. 7. Pusdiklat Keuangan Umum kekurangan enam orang. 8. STAN kekurangan dua orang. 9. Balai Diklat Keuangan kekurangan 35 orang. 10. Balai Diklat Kepemimpinan tidak mengalami kekurangan/kelebihan pegawai.
Adapun produk dengan bebean kerja tertinggi adalah sebagai berikut:
1. Penerbitan SPM LS; 2. Piket Diklat Bersama; 3. Penyusunan Surat Keluar, ND, SPMK, dan ST; 4. Penatausahaan Surat Keluar; 5. Konsinyering; 6. Perjalanan Dinas; 7. Penghapusan Arsip Inaktif; 8. Administrasi pengiriman Calon Peserta Diklat; 9. SPJ SPD/Honor; 10. Evaluasi Tenaga Pengajar.
Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah sebagai berikut:
1. Pembuatan LP2P; 2. Pembuatan KP4; 3. Membuat surat cuti; 4. Penyusunan berita acara sertijab; 5. Pengisian SPT; 6. Penggandaan Surat/Peraturan; 7. Izin melanjutkan sekolah biaya sendiri; 8. Bon alat tulis kantor; 9. Penggandaan buku program; 10. Penyusunan usulan pejabat pengelola APBN.
Secara keseluruhan, beban kerja BPPK meningkat 134,25% sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 14.1 di bawah ini.
Grafik 14.1 Beban Kerja BPPK 2007 s.d. 2012 (Dalam Ribuan Jam)
686
1,066
728
1,458
1,819
1,607
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Beban Ke
rja
Tahun
Beban Kerja BPPK
Sebagaimana tampak pada Grafik 14.1, beban kerja BPPK cenderung fluktuatif dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Namun walaupun demikian kondisi jumlah kebutuhan pegawai selalu kurang dari jumlah pegawai yang ada. Tren kebutuhan pegawai dan realisasi penerimaan pegawai BPPK dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dan dapat dilihat pada Grafik 14.2.
Grafik 14.2 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Perhitungan ABK dan Jumlah Pegawai Yang Ada
dari tahun 2007 s.d. 2012
469
683
458
9871106
980
452
700
473
1013
1195
1047
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pegawai yang ada Jumlah Kebutuhan Pegawai
Jumlah beban kerja tersebut tercermin dari nilai EU di lingkungan BPPK. Dalam
enam tahun terakhir tingkat EU untuk unit-unit eselon II di lingkungan BPPK cukup tinggi, walaupun masih dalam tingkatan yang wajar. Perbandingan nilai EU Eselon II di lingkungan BPPK mulai tahun 2007 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada Grafik 14.3.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 287
Grafik 14.3 Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) Eselon II BPPK dalam ABK 2007-2012
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Set‐BPPK Pusdik PSDM
Pusdik AP Pusdik Pajak
Pusdik BC Pusdik KNPK
Pusdik KU STAN
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Untuk lebih memahami ABK di masing-masing unit eselon II di lingkungan BPPK,
berikut akan dijelaskan masing-masing unit eselon II tersebut.
1. Sekretariat Badan
Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan pengkoordinasian perumusan rencana strategis dan rencana kerja Badan.
b. pengkajian dan pengembangan program kerja dan kerjasama Badan. c. penataan organisasi dan tata laksana serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
Badan. d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan Badan. e. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan. f. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pendidikan, pelatihan, dan penataran di
bidang keuangan Negara, serta melaksanakan urusan hubungan masyarakat. g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan aset Badan.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 14.2.
Dari Tabel 14.2 tersebut Sekretariat Badan secara keseluruhan mempunyai beban kerja sebesar 224.429,50 OJ dengan Efisiensi Unit sebesar 1,00 dan Prestasi Unit mendapat nilai B (Baik). Untuk dapat mengerjakan beban kerja tersebut, Sekretariat Badan membutuhkan pegawai sejumlah 146 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada sebanyak 149 orang, maka Sekretariat Badan kelebihan tiga orang pegawai.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 288
Tabel 14.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Sekretaris Badan 1,727.70 1 1 0 1.15 A Sangat Baik
2 Bagian OTL 38,879.70 25 27 2 0.96 B Baik
3 Bagian Kepegawaian 46,260.70 30 29 -1 1.06 A Sangat Baik
4 Bagian Keuangan 37,503.70 25 25 0 1.00 B Baik
5 Bagian TIK 33,779.60 22 22 0 1.02 A Sangat Baik
6 Bagian Umum 66,278.10 43 45 2 0.98 B Baik
1.00 B Baik146 149 3Jumlah 224,429.50
9
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat Pusdiklat Pengembangan SDM mempunyai tugas membina pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan, penataran di bidang pengembangan SDM, serta melaksanakan urusan administrasi pendidikan pascasarjana berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan dan
pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan, penataran di bidang pengembangan SDM, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.
b. pengkajian pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM.
c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM.
d. penelaahan, penyiapan rekomendasi atas tawaran pendidikan, pelatihan dan penataran serta pemantauan pelaksanaan pendidikan di dalam negeri dan luar negeri.
e. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan dan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM.
f. pelaksanan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM dapat dilihat pada Tabel 14.3.
Berdasarkan pada Tabel 14.3 tersebut, EU Pusdiklat Pengembangan SDM adalah 1,16 sehingga PU dikategorikan Sangat Baik (A) dengan beban kerja sebesar 132.352,40 OJ yang seharusnya dilaksanakan oleh 86 orang pegawai. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Pusdiklat Pengembangan SDM adalah 76 orang pegawai sehingga terdapat kekurangan sebanyak sepuluh orang pegawai.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 289
Tabel 14.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Kepala Pusdiklat 1,676.20 1 1 0 1.11 A Sangat Baik
2 Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi
48,594.00 32 28 -4 1.15 A Sangat Baik
3 Bidang Pengelolaan Tes Terpadu 20,705.60 13 13 0 1.06 A Sangat Baik
4 Bidang Pengelolaan Beasiswa 23,439.00 15 14 -1 1.11 A Sangat Baik
5 Bagian Tata Usaha 37,937.60 25 20 -5 1.26 A Sangat Baik
Sangat Baik1.16 AJumlah 132,352.40 86 76 -10
9
Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan tersebut adalah: a. Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi membutuhkan empat orang
pelaksana dengan kualifikasi Strata I Psikologi (satu orang), Strata I Statistik (satu orang), dan Diploma I Umum (dua orang).
b. Bidang Pengelolaan Beasiswa membutuhkan satu orang pelaksana dengan kualifikasi Diploma I Umum.
c. Bagian Tata Usaha membutuhkan lima orang pelaksana dengan kualifikasi Diploma I Umum.
Pelaksanaan analisis beban kerja Pusdiklat Pengembangan SDM juga melaksanakan pengukuran beban kerja pada Balai Diklat Kepemimpinan. Untuk tahun 2012 Balai Diklat Kepemimpinan menunjukkan total jumlah beban kerja yang dihasilkan adalah sebesar 49.056 OJ. Berdasarkan hasil pengukuran beban kerja tersebut diperoleh nilai EU 1,05 dan PU adalah A (sangat baik). Jumlah kebutuhan pegawai termasuk pejabat tahun 2012 adalah sebanyak 31 orang. Sehingga jika dilihat dari jumlah pegawai yang ada yaitu 31 orang, jumlah pegawai pada Balai Diklat Kepemimpinan sudah sesuai kebutuhan. Hal ini disebabkan adanya kelebihan pegawai sebanyak satu orang pada Seksi Evaluasi dan Informasi dan kekurangan pegawai sebanyak satu orang pada Subbagian Umum.
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Dalam menjalankan tugas, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menjalankan fungsi:
a. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.
b. pengkajian pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 290
c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.
d. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan dapat dilihat pada Tabel 14.4.
Tabel 14.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Kepala Pusdiklat 2,014.80 1 1 0 1.34 A Sangat Baik
2 Bidang Perencanaan dan Pengembangan
25,832.50 17 16 -1 1.07 A Sangat Baik
3 Bidang Penyelenggaraan 23,523.20 15 13 -2 1.20 A Sangat Baik
4 Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
22,674.10 15 14 -1 1.07 A Sangat Baik
5 Bagian Tata Usaha 32,753.40 21 20 -1 1.09 A Sangat Baik
Jumlah 106,798.00 69 64 -5 1.11 A Sangat Baik
9
Berdasarkan pada Tabel 14.4 tersebut, EU Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan adalah 1,11 sehingga PU dikategorikan Sangat Baik (A), dengan beban kerja sebesar 106.798 OJ yang seharusnya dilaksanakan oleh 69 orang pegawai. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan adalah 64 orang pegawai sehingga terdapat kekurangan sebanyak lima orang pegawai.
Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan tersebut adalah:
a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan membutuhkan satu orang dengan kualifikasi DIII Umum.
b. Bidang Penyelenggaraan membutuhkan dua orang dengan kualifikasi DIII Umum. c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja membutuhkan satu orang dengan kualifikasi S1
Umum. d. Bidang Tata Usaha membutuhkan satu orang dengan kualifikasi S1 Umum.
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak
Pusdiklat Pajak mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang pajak berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Dalam menjalankan tugas, Pusdiklat Pajak menjalankan fungsi:
a. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang pajak serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 291
b. pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang pajak. c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang pajak. d. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang pajak. e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkunganPusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak dapat dilihat pada Tabel 14.5.
Tabel 14.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kepala Pusdiklat 1,855.50 1 1 0 1.23 A Sangat Baik
2 Bidang Perencanaan dan Pengembangan 25,007.20 17 15 -2 1.11 A Sangat Baik
3 Bidang Penyelenggaraan 26,361.00 17 16 -1 1.09 A Sangat Baik
4 Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 34,045.20 23 21 -2 1.08 A Sangat Baik
5 Bagian Tata Usaha 41,684.70 28 27 -1 1.02 A Sangat Baik
1.07 A Sangat BaikJumlah 128,953.60 86 80 -6
9
Berdasarkan pada Tabel 14.5 tersebut, EU Pusdiklat Pajak adalah 1,07 sehingga PU dikategorikan Sangat Baik (A), dengan beban kerja sebesar 128.953,60 OJ yang seharusnya dilaksanakan oleh 86 orang pegawai. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Pusdiklat Pajak adalah 80 orang pegawai sehingga terdapat kekurangan sebanyak enam pegawai.
Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan tersebut adalah: a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan membutuhkan dua orang dengan kualifikasi
satu orang DIII Pajak dan satu orang S1 Komunikasi. b. Bidang Penyelenggaraan masih membutuhkan tambahan satu orang dengan kualifikasi
S1 Ekonomi. c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja membutuhkan dua orang dengan kualifikasi
satu orang DIII Pajak dan satu orang S1 Statistik. d. Bagian Tata Usaha membutuhkan satu orang dengan kualifikasi S1 Komunikasi.
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang bea dan cukai berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Dalam menjalankan tugas, Pusdiklat Bea dan Cukai menjalankan fungsi:
a. perencanaan, penyusunan dan pengem-bangan program dan kurikulum pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang bea dan cukai serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 292
b. pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang bea dan cukai.
c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang bea dan cukai. d. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang bea dan
cukai. e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkunganPusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai dapat dilihat pada Tabel 14.6.
Tabel 14.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kepala Pusdiklat 2,098.70 1 1 0 1.39 A Sangat Baik
2 Bidang Perencanaan dan Pengembangan 17,242.80 11 11 0 1.04 A Sangat Baik
3 Bidang Penyelenggaraan 29,303.70 19 19 0 1.02 A Sangat Baik
4 Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 24,782.20 16 16 0 1.03 A Sangat Baik
5 Bagian Tata Usaha 46,497.50 31 30 -1 1.03 A Sangat Baik
Jumlah 119,924.9 78 77 -1 1.03 A Sangat Baik
9
Sebagaimana tampak pada Tabel 14.6, EU Pusdiklat Bea dan Cukai adalah 1,03 sehingga PU dikategorikan Sangat Baik (A) dengan beban kerja sebesar 119.924,9 OJ yang seharusnya dilaksanakan oleh 78 orang pegawai. Adapun jumlah pegawai pada tahun 2012 di Pusdiklat Bea dan Cukai adalah 77 orang pegawai sehingga berdasarkan perhitungan ABK, terdapat kekurangan satu orang pegawai dengan kebutuhan kualifikasi Diploma III Umum yang menguasai IT – Dukungan Teknis (Dutek).
6. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan mempunyai tugas membina dan menyelenggara-kan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK. Dalam menjalankan tugas, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan menjalankan fungsi:
a. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, pelatihan dan penatarandi bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.
b. pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 293
d. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 14.7.
Tabel 14.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan PelatihanKekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Kepala Pusdiklat 2,227.30 1 1 0 1.48 A Sangat Baik
2 Bidang Perencanaan dan Pengembangan
24,507.40 16 16 0 1.02 A Sangat Baik
3 Bidang Penyelenggaraan 19,670.70 13 12 -1 1.09 A Sangat Baik
4 Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
25,827.80 17 15 -2 1.14 A Sangat Baik
5 Bagian Tata Usaha 30,091.00 19 17 -2 1.17 A Sangat Baik
Jumlah 102,324.20 66 61 -5 1.11 A Sangat Baik
9
Berdasarkan pada Tabel 14.7 tersebut, EU Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan adalah 1,11 sehingga PU dikategorikan Sangat Baik (A) dengan beban kerja sebesar 102.324,2 OJ yang seharusnya dilaksanakan oleh 66 orang pegawai. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan adalah 61 orang pegawai sehingga terdapat kekurangan sebanyak lima pegawai.
Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan tersebut adalah: a. Bidang Penyelenggaraan membutuhkan satu orang dengan kualifikasi DIII Umum. b. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja membutuhkan dua orang dengan kualifikasi
DIII Umum. c. Bagian Tata Usaha membutuhkan dua orang dengan kualifikasi satu orang DIII Umum
dan satu orang DIII yang menguasai IT.
7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang selain anggaran, kebenda-haraan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Dalam menjalankan tugas, Pusdiklat Keuangan Umum menjalankan fungsi:
a. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 294
b. pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
d. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil
pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkunganPusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum dapat dilihat pada Tabel 14.8.
Tabel 14.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Kepala Pusdiklat 1,811.90 1 1 0 1.20 A Sangat Baik
2 Bidang Perencanaan dan Pengembangan
23,928.80 15 15 0 1.06 A Sangat Baik
3 Bidang Penyelenggaraan 28,357.00 18 16 -2 1.18 A Sangat Baik
4 Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
25,774.50 17 15 -2 1.14 A Sangat Baik
5 Bagian Tata Usaha 37,320.10 24 22 -2 1.13 A Sangat Baik
1.11 A Sangat Baik69 -6Jumlah 117,192.30 75
9
Sebagaimana tampak pada Tabel 14.8, EU Pusdiklat Keuangan Umum adalah 1,11 sehingga PU dikategorikan Sangat Baik (A) dengan beban kerja sebesar 117.192,30 OJ yang seharusnya dilaksanakan oleh 75 orang pegawai. Adapun jumlah pegawai pada tahun 2012 di Pusdiklat Keuangan Umum adalah 69 orang pegawai sehingga terdapat kekurangan sebanyak enam orang pegawai.
Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan tersebut adalah:
a. Bidang Penyelenggaraan membutuhkan dua orang dengan kualifikasi DIII Umum. b. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja membutuhkan dua orang dengan kualifikasi
DIII Umum. c. Bagian Tata Usaha membutuhkan dua orang dengan kualifikasi DIII Akuntansi.
Kekurangan pegawai ini disebabkan karena bertambahnya pelaksanaan kegiatan diklat pada tahun 2012. Hal ini tentunya menambah beban kerja, khususnya pada Bidang Penyelenggaraan, Evalapkin dan Bagian Tata Usaha.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 295
8. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan yang berada dalam naungan Kementerian Keuangan. Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan yang diselenggarakan STAN bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli di bidang keuangan dengan spesialisasi tertentu yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan serta keahlian profesional sesuai dengan spesialisasinya dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai dan mencetak kader-kader pengelola keuangan negara pada unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja STAN dapat dilihat pada Tabel 14.9.
Tabel 14.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) STAN
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 296
Berdasarkan pada Tabel 14.9 tersebut, EU Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah
1,05 sehingga PU dikategorikan Sangat Baik (A) dengan beban kerja sebesar 165.357,63 OJ yang seharusnya dilaksanakan oleh 107 orang pegawai. Adapun jumlah pegawai pada tahun 2012 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah 105 orang pegawai sehingga terdapat kekurangan sebanyak dua orang pegawai.
Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan tersebut adalah: a. Bidang Akademis Akuntan membutuhkan dua orang pelaksana dengan kualifikasi satu
orang DIV Akuntansi Pemerintahan, dan satu orang S1 Pendidikan yang menguasai perancangan dan pengembangan kurikulum serta evaluasi pembelajaran.
b. Bidang Akademis Ajun Akuntan membutuhkan satu orang pegawai dengan kualifikasi DIII Umum. Kondisi yang ada, kekurangan tiga pegawai dimana Sekretariat kelebihan satu orang pegawai dengan kualifikasi DIII Umum.
9. Balai Diklat Keuangan (BDK)
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keuangan, BDK adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPK yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPPK. BDK mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penataran
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 Direktur STAN 1,653.28 1 1 0 1.10 A Sangat Baik
2 Bidang Akademis Akuntan 27,407.90 18 16 -2 1.14 A Sangat Baik
3 Bidang Akademis Pembantu Akuntan
23,745.10 15 15 0 1.05 A Sangat Baik
4 Bidang Akademis Ajun Akuntan 25,947.60 17 16 -1 1.08 A Sangat Baik
5 Sekretariat 86,603.75 56 57 1 1.01 A Sangat Baik
1.05Jumlah 165,357.63 107 105 -2 A Sangat Baik
9
keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Balai Diklat Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara.
b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara. c. pengembangan SDM. d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran
keuangan negara. e. pengelolaan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi. f. pelaksanaan administrasi balai.
Dalam pengukuran beban kerja ini, data didasarkan pada Formulir Analisis Beban Kerja BDK. Perbedaan jumlah produk yang dihasilkan akan ikut mempengaruhi pengukuran jumlah beban kerja yang terdapat pada setiap unit selain variabel-variabel lainnya yang juga ikut mempengaruhi hasil pengukuran beban kerja, yaitu jumlah volume kerja untuk setiap produk, tahapan-tahapan proses menghasilkan produk tersebut, dan standar norma waktu yang ditetapkan.
Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada masing-masing Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 14.10.
Tabel 14.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
No Unit Organisasi Jumlah Beban Kerja
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada +/- EU PU Ket
1 2 3 4 5 6 7 81 BDK Medan 42,522.4 28 27 -1 1.05 A Sangat Baik
2 BDK Pekanbaru 28,319.1 19 16 -3 1.17 A Sangat Baik
3 BDK Palembang 48,695.6 32 29 -3 1.11 A Sangat Baik
4 BDK Cimahi 36,291.6 23 23 0 1.05 A Sangat Baik
5 BDK Yogyakarta 48,968.4 32 26 -6 1.25 A Sangat Baik
6 BDK Malang 62,767.7 41 32 -9 1.30 A Sangat Baik
7 BDK Denpasar 31,805.8 21 17 -4 1.24 A Sangat Baik
8 BDK Pontianak 33,603.4 23 14 -9 1.59 A Sangat Baik
9 BDK Balikpapan 38,217.6 26 27 1 0.94 B Baik
10 BDK Makassar 45,212.0 29 27 -2 1.11 A Sangat Baik
11 BDK Manado 44,890.9 29 30 1 0.99 B Baik
Jumlah 461,294.50 303 268 -35 A Sangat Baik1.14
9
Berdasarkan Tabel 14.10 tersebut, rata-rata EU BDK adalah 1,14 sehingga PU dikategorikan Sangat Baik (A) dengan beban kerja sebesar 461.294,5 OJ yang seharusnya dilaksanakan oleh 303 orang pegawai. Adapun total jumlah pegawai pada tahun 2012 di BDK adalah 268 orang pegawai sehingga terdapat kekurangan sebanyak 35 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 297
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 298
a. BDK Medan kekurangan satu pelaksana dengan kualifikasi memiliki keahlian di bidang IT/Sistem Informasi.
b. BDK Pekanbaru kekurangan tiga pelaksana dengan dengan kualifikasi DIII Komunikasi (satu orang), S1 IT/Manajemen Informatika (satu orang), dan S1 Umum (satu orang).
c. BDK Palembang kekurangan tiga pelaksana dengan kualifikasi D III Umum (untuk seluruh orang) dengan menguasai administrasi umum (untuk satu orang).
d. BDK Cimahi tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan pegawai.
e. BDK Yogyakarta kekurangan enam pelaksanan dengan kualifikasi SLTA – D III dengan kompetensi Information Technology (IT) (dua orang), DIII Umum dan menguasai administrasi umum (1 orang), dan SLTA – D III, dengan kompetensi Information and Technology dan Akuntansi (tiga orang).
f. BDK Malang kekurangan sembilan pelaksana dengan kualifikasi menguasai DUPAK, IT dan Pelayanan Kediklatan (dua orang), S-1 Ilmu Statistik (satu orang), S-1 Teknik Sipil/Arsitek, Hukum, Manajemen, Perpustakaan dan Information and Technology, serta DIII Umum yang menguasai Pengadaan Barang dan Jasa (enam orang).
g. BDK Denpasar kekurangan empat pelaksana dengan kualifikasi DIII Umum.
h. BDK Pontianak kekurangan sembilan pelaksana dengan kualifikasi D III Komunikasi (dua orang), DIII Umum (dua orang), dan DIII Umum yang menguasai Manajemen Aset, manajemen SDM dan Pengelolaan APBN (lima orang).
i. BDK Balikpapan kelebihan satu orang pegawai pelaksana.
j. BDK Makassar kekurangan dua orang pelaksana dengan kualifikasi D1/D3 Umum (satu orang) dan DIII Akuntansi (satu orang).
k. BDK Manado kelebihan satu orang pegawai pelaksana.
10. Jabatan Fungsional Widyaiswara
Perhitungan beban kerja untuk Widyaiswara belum terdapat pada Permenpan 14/2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan Angka Kreditnya. Pada tahun 2011, BPPK telah membuat formula untuk perhitungan beban kerja tersebut, namun formula ini belum cukup untuk menggambarkan jumlah beban kerja masing-masing Widyaiswara karena terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan namun tidak diakui kreditnya karena belum diatur dalam Permenpan No 14/2009 seperti melakukan kajian, penyusunan buku,penyusunan modul dan sebagainya. Hal itu juga yang menyebabkan kesulitan bagi BPPK untuk membuat peraturan mengenai standar norma waktu untuk jenis-jenis kegiatan tersebut, karena tidak semua kegiatan yang diajukan ke LAN disetujui dan mendapatkan angka kredit, sedangkan pada kenyataannya kegiatan tersebut adalah riil dilakukan oleh Widyaiswara. Dengan demikian jumlah kebutuhan Widyaiswara pada tahun 2012 dihitung berdasarkan rencana kerja tiap-tiap unit.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 299
Tabel 14.11 Rincian Kebutuhan Widyaiswara BPPK Per Unit
Nama Unit Jumlah
Saat Ini Tambahan Widyaiswara yang Dibutuhkan
Pusdiklat Pengembangan SDM 9 30 Balai Diklat Kepemimpinan 7 - Pusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan 24 9
Pusdiklat Pajak 28 47 Pusdiklat Bea dan Cukai 14 10 Pusdiklat KNPK 11 5 Pusdiklat Keuangan Umum 9 3 STAN 22 - BDK Medan 2 5 BDK Pekanbaru 2 2 BDK Palembang 3 1 BDK Cimahi 7 2 BDK Yogyakarta 7 - BDK Malang 8 1 BDK Denpasar 3 3 BDK Pontianak* - 3 BDK Balikpapan 2 2 BDK Makassar 3 3 BDK Manado 1 5
Jumlah 162 131 Secara mendasar, analisis kebutuhan jabatan fungsional Widyaiswara adalah unik.
Setiap individu Widyaiswara memiliki keunikan kompetensi masing-masing. Dalam hal ini, BPPK memandang bahwa yang dibutuhkan adalah ‘kompetensi’, bukan ‘orang’. Bisa jadi satu orang memiliki lebih dari satu kompetensi, bisa juga satu orang hanya satu kompetensi. Analisis kebutuhan Widyaiswara didasarkan pada rencana kerja unit-unit teknis di BPPK dan proyeksi-proyeksi yang menyertainya. Hasil identifikasi kebutuhan untuk 2013 disajikan pada tabel berikut.
Tabel 14.12 Rekapitulasi Kualifikasi Kebutuhan Widyaiswara Per Unit
NO SPESIALISASI/KOMPETENSI PENDIDIKAN MINIMAL
JUMLAH
1. PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM
a. Segala Kompetensi/Softskills S1/D IV 30
2. PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
a. • Makro Ekonomi • Perencanaan Penganggaran (diutamakan dari DJA/BKF)
S2 Ekonomi Studi Pembangunan
2
b. Akuntansi (diutamakan dari DJPB) S2 Akuntansi 3
c. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (diutamakan dari DJPK)
S2 Ekonomi 2
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 300
NO SPESIALISASI/KOMPETENSI PENDIDIKAN MINIMAL
JUMLAH
d. Pengendalian Keuangan Negara (diutamakan dari Itjen) S2 Ilmu Hukum 1
e. Bidang Statistik (diutamakan dari DJPB) S1/S2 Ilmu Statistik 1
3. PUSDIKLAT PAJAK
a. KUP (pernah menjadi Pejabat Eselon IV) S2 16
b. PPh S2 15
c. PPN S2 16
4. PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
a. Kepabeanan S1/D IV 7
b. Cukai S1/D IV 2
c. Umum (terkait Kepabeanan dan Cukai) S1/D IV 1
5. PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN
a. Lelang S1/D IV 1
b. Penilaian S1/D IV 1
c. Hukum dan Hubungan Masyarakat S1 Hukum 1
d. Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain S1/D IV 1
e. Perimbangan Keuangan S1/D IV 1
6. PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM
a. • Bahasa Inggris • Test Score minimal TOEFL 600/IELTS 7,70/TOEIC 780
S1 Sastra Inggris 1
b. • Teknologi Informasi • Memiliki Sertifikasi pendukung terkait
S1 TI/ Ilmu Komputer
1
c. • Manajemen • Sertifikasi pendukung terkait
S1 Ekonomi (Manajemen)
1
1. BALAI DIKLAT KEUANGAN MEDAN
a. Perpajakan S1/D IV 2
b. Perbendaharaan S1/D IV 1
c. Kekayaan Negara S1/D IV 1
d. Softskills S1/D IV 1
2. BALAI DIKLAT KEUANGAN PEKANBARU
a. Perpajakan S1/D IV 1
b. Kepabeanan dan Cukai S1/D IV 1
3. BALAI DIKLAT KEUANGAN PALEMBANG
a. Perpajakan S1/D IV 1
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 301
NO SPESIALISASI/KOMPETENSI PENDIDIKAN MINIMAL
JUMLAH
4. BALAI DIKLAT KEUANGAN CIMAHI
a. Perpajakan S1/D IV 1
b. Kepabeanan dan Cukai S1/D IV 1
5. BALAI DIKLAT KEUANGAN MALANG
a. Account Representative, pengalaman minimal dua tahun S1/D IV 1
6. BALAI DIKLAT KEUANGAN DENPASAR
a. Perpajakan non PBB S1/D IV 1
b. Keuangan Negara S1/D IV 1
c. Softskills S1/D IV 1
7. BALAI DIKLAT KEUANGAN BALIKPAPAN
a. Bea dan Cukai S1/D IV 1
b. Perpajakan S1/D IV 1
8. BALAI DIKLAT KEUANGAN PONTIANAK
a. Pengelolaan BMN (KNPK) S1/D IV 1
b. Perpajakan S1/D IV 2
9. BALAI DIKLAT KEUANGAN MAKASSAR
a. Pengelolaan BMN S1/D IV 1
b. Perpajakan S1/D IV 2
10. BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO
a. Perpajakan S2 2
b. Perbendaharaan S2 2
c. Softskills S2 1
Kebutuhan widyaiswara adalah bukan pada kebutuhan kuantitas orang, tetapi kebutuhan senyatanya adalah sisi kompetensi yang begitu unik. Oleh karena itu perhitungan jumlah kebutuhan widyaiswara dhitung berdasarkan proyeksi kebutuhan tiap unit yang telah disesuaikan dengan kebutuhan komptensi yang dibutuhkan.
11. Pranata Komputer
Pada tahun 2012 perhitungan beban kerja untuk Pranata komputer dihitung berdasarkan analisis beban kerja pelaksana pada umumnya. Para Pranata Komputer di unit-unit kerja nantinya akan menjadi counterpart dari Sekretariat Badan cq. Bagian TIK untuk pemeliharaan dan pemberian dukungan teknis di unit kerja masing-masing. Hal ini secara signifikan akan menekan biaya-biaya terkait pemanfaatan IT di unit kerja. Jumlah kebutuhan Pranata Komputer pada tahun 2012 sebanyak 17 orang dengan princian masing-masing unit disajikan pada tabel berikut.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 302
Tabel 14.13 Rincian Kebutuhan Pranata Komputer Per Unit
Nama Unit Jumlah Saat Ini Tambahan Dibutuhkan
Sekretariat Badan 2 - Pusdiklat Pengembangan SDM - 1 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan - 1 Pusdiklat Pajak 1 - Pusdiklat Bea dan Cukai - 1 Pusdiklat KNPK - 1 Pusdiklat Keuangan Umum 2 - STAN - 1 BDK Medan - 1 BDK Pekanbaru - 1 BDK Palembang - 1 BDK Cimahi - 1 BDK Yogyakarta - 1 BDK Malang - 1 BDK Denpasar - 1 BDK Pontianak - 1 BDK Balikpapan - 1 BDK Makassar - 1 BDK Manado - 1 Balai Diklat Kepemimpinan - 1
Jumlah 5 17
12. Tenaga Medis
Saat ini BPPK baru memiliki 1 dokter umum dan 1 perawat. Dari hasil evaluasi peserta diklat, diperoleh masukan bahwa keberadaan tenaga medis di lokasi diklat sangat diperlukan. Untuk itu, demi memberikan layanan terbaik bagi para peserta diklat dan juga pegawai BPPK, maka dibutuh- kan dokter dan perawat di setiap unit pelaksana diklat. Jumlah kebutuhan Tenaga Medis pada tahun 2012 sebanyak 38 orang dengan princian masing-masing unit disajikan pada tabel-tabel berikut.
Tabel 14.14 Rincian Kebutuhan Dokter Umum Per Unit
Nama Unit Jumlah Saat Ini Tambahan Dibutuhkan
Sekretariat Badan 1 - Pusdiklat Pengembangan SDM - 1 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan - 1 Pusdiklat Pajak - 1 Pusdiklat Bea dan Cukai - 1 Pusdiklat KNPK - 1 Pusdiklat Keuangan Umum - 1 STAN - 1 BDK Medan - 1 BDK Pekanbaru - 1 BDK Palembang - 1 BDK Cimahi - 1
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 303
Nama Unit Jumlah Saat Ini Tambahan Dibutuhkan
BDK Yogyakarta - 1 BDK Malang - 1 BDK Denpasar - 1 BDK Pontianak - 1 BDK Balikpapan - 1 BDK Makassar - 1 BDK Manado - 1 Balai Diklat Kepemimpinan - 1
Jumlah 1 19
Tabel 14.15 Rincian Kebutuhan Perawat Per Unit
Nama Unit Jumlah Saat Ini Tambahan Dibutuhkan
Sekretariat Badan - 1 Pusdiklat Pengembangan SDM - 1 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan - 1 Pusdiklat Pajak - 1 Pusdiklat Bea dan Cukai - 1 Pusdiklat KNPK - 1 Pusdiklat Keuangan Umum - 1 STAN 1 - BDK Medan - 1 BDK Pekanbaru - 1 BDK Palembang - 1 BDK Cimahi - 1 BDK Yogyakarta - 1 BDK Malang - 1 BDK Denpasar - 1 BDK Pontianak - 1 BDK Balikpapan - 1 BDK Makassar - 1 BDK Manado - 1 Balai Diklat Kepemimpinan - 1
Jumlah 5 19
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 304
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 305
BAB XVI PENUTUP
A. KESIMPULAN
Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang dalam gerak kegiatannya merencanakan, menghimpun, mengalokasikan, mengarahkan dan mengerahkan keuangan negara dan mengadministrasikan secara baik dan benar kekayaan negara yang selanjutnya dituangkan dalam tujuh sasaran strategis meliputi: Pendapatan negara yang optimal; Perencanaan dan pelaksanaan belanja negara yang optimal; Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, aman, dan efisien bagi kesinambungan fiskal; Utilisasi kekayaan negara yang optimal; Transfer daerah yang adil, transparan, tepat guna dan tepat waktu; dan Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Keuangan didukung oleh organisasi kantor pusat, instansi vertikal, serta unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan didukung oleh kurang lebih 60.066 orang pegawai dengan berbagai disiplin ilmu. Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang sangat besar dan heterogen, serta kewengannya tidak diserahkan kepada daerah. oleh karena itu, Kementerian Keuangan bersifat holding company type department yang bersifat sangat startegis dan dinamis sehingga memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik.
Agar organisasi Kementerian Keuangan selalu mampu melaksanakan tugas tersebut secara tepat, efektif dan efisien, serta menyesuaikan dengan perubahan administrasi publik, perkembangan dan tuntutan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, serta agar selalu memiliki sumber daya manusia yang tepat secara kualitas maupun kuantitas baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat wilayah, perlu selalu dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai efektivitas dan efisiensi organisasi dan SDM yang berkelanjutan. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk memonitor serta mengevaluasi serta diagnostik untuk mengetahui secara lebih obyektif dan akurat mengenai efektivitas dan efisiensi organisasi dan SDM, prestasi kerja unit/jabatan serta kebutuhan pegawai dimaksud adalah Analisis Beban Kerja.
Pelaksanaan Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan dilakukan pada seluruh Kantor Pusat dan seluruh instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Dari hasil pengolahan data Analisis Beban Kerja pada 11 Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dapat diketahui mengenai jumlah kebutuhan pegawai, kekurangan/kelebihan pegawai, efektivitas unit, serta prestasi unit sebagai berikut:
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 306
Dari hasil pengolahan data analisis beban kerja diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Sekretariat Jenderal, dari hasil analisis beban kerja pada masing unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal relatif stabil dari tahun ke tahun. Pada prinsipnya efektivitas dan efisiensi unit maupun jabatan/pegawai dari tahun ke tahun sangat baik, dan secara keseluruhan beban kerja Sekretariat Jenderal meningkat. Beban kerja tersebut sebagian besar berasal dari produk/kegiatan yang bersifat pelayanan/servicing antara lain: penyampaian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 200x Bagian Anggaran 15, penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, pelaksanaan assessment center, pemutakhiran data kepegawaian seluruh unit eselon I, serta meningkatnya jumlah aplikasi dan database yang harus dikelola mengakibatkan wilayah penanganan pemulihan permasalahan/gangguan layanan TIK semakin luas tidak hanya di lingkungan Sekretariat Jenderal, tetapi juga di unit-unit eselon I lainnya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan tersebut menghasilkan beban kerja yang sangat besar dan menyebabkan Setjen kekurangan pegawai sebanyak 155 orang.
Sedangkan tugas Sekretariat Jenderal sebagai perumus dan pembina serta peran Sekretariat Jenderal sebagai shaping dan safeguarding, belum dilaksanakan secara optimal, misalnya pelaksanaa n tugas dan fungsi sosialisasi, monitoring dan evaluasi, bimbingan teknis, dan lain-lain.
No. Unit Organisasi
Jumlah Beban Kerja (OJ)
Kebutuhan Pejabat/ Pegawai
Jumlah Pejabat/ Kekurangan/ Efektivitas Prestasi Pegawai yang ada Kelebihan Unit Unit
1. Kantor Pusat 18,076,985.47 11,866 orang 10,787 orang Kekurangan 1.11 A Kementerian Keuangan
1,079 orang (Sangat Baik)
2. Instansi 49,603,981.00 32,931 orang 28,380 orang Kekurangan 1.16 A vertikal pada DJP
4,551 orang (Sangat Baik)
3. Instansi 15,148,050.04 10,438 orang 8,881 orang Kekurangan 1.13 A vertikal (Sangat pada DJBC
1,557 orang Baik)
4. Instansi 10,141,952.54 6,731 orang 7,200 orang Kelebihan 0.93 B (Baik) vertikal pada DJPB
469 orang
5. Instansi 4,593,350.00 3,152 orang 3,038 orang Kekurangan 1.00 B (Baik) vertikal pada DJKN
114 orang
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 307
2. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dari hasil analisis beban kerja pada Direktorat Anggaran III menunjukkan bahwa persebaran beban kerja antara unit-unit di Direktorat Anggaran III cenderung kurang merata. Beban kerja di Subdirektorat Anggaran III D cukup tinggi karena menangani Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang mempunyai pagu besar. Selain itu, regulasi/peraturan yang ada di BA BUN terbatas sehingga membutuhkan kajian yang hati-hati, waktu pembahasan yang lebih lama untuk meneliti, serta proses penganggarannya lebih panjang sampai pada level Menteri untuk proses persetujuannya. Sedangkan Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis memiliki beban kerja yang tinggi dikarenakan terdapat tambahan pekerjaan terkait penerbitan DIPA. Sementara itu, beban kerja Subdirektorat Anggaran III C relatif rendah karena Kementerian/lembaga yang ditangani sebanyak 9 K/L yang relatif memiliki pagu yang kecil dan sumber dana sebagian besar Rupiah Murni. Selain itu, proses penganggaran yang dilakukan di Subdirektorat Anggaran III C tidak terlalu panjang yaitu sampai pada level Direktorat Jenderal.
3. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dari data analisis beban kerja dalam tiga tahun terakhir, jumlah beban kerja Direktorat Peraturan Perpajakan I dan Direktorat Peraturan Perpajakan II pada DJP terdapat selisih yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya pembagian tugas dan fungsi antara Direktorat PP I dan Direktorat PP II yang tidak seimbang. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, salah satu penyebab rendahnya beban kerja pada Direktorat PP I adalah proses perpindahan kebijakan pengalihan PBB/BPHTB sektor perkotaan dan perdesaan serta beralihnya sebagian kewenangan penyusunan kebijakan perpajakan pada BKF dari Direktorat PP I.
Selain itu, kekurangan pegawai pada instansi vertikal Ditjen Pajak terutama terdapat pada level staf (pelaksana, account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar pada KPP dan Kanwil yang merupakan ujung tombak dari Kementerian Keuangan yang berhubungan langsung dengan wajib pajak/masyarakat. Adapun kekurangan pegawai tersebut secara rinci terdiri dari pegawai administrasi, pengawasan dan konsultasi, analisis dan perumusan kebijakan serta penegakan hukum. Analisis beban kerja yang dilakukan pada seluruh UPT di lingkungan Ditjen Pajak (PPDDP, KPDDP, KPDE, KLIP) menunjukkan bahwa secara total UPT mempunyai beban kerja yang relatif kecil dibandingkan dengan seluruh organisasi di lingkungan DJP. Hal ini disebabkan UPT merupakan unit baru yang mendukung penyediaan data dan pengolahan data SPT baik badan maupun orang pribadi yang akan digunakan untuk menggali potensi penerimaan pajak bagi KPP yang sampai saat ini baru mencakup sebagian wilayah kerja DJP. Pada masa yang akan datang, apabila UPT tersebut sudah mencakup seluruh wilayah kerja DJP, beban kerja UPT akan semakin bertambah berat dan kompleks.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 308
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dari hasil analisis beban kerja kekurangan pegawai pada kantor pusat DJBC disebabkan antara lain oleh meningkatnya beban kerja kegiatan yang terkait dengan penindakan yaitu pengawasan impor, ekspor, serta larangan dan pembatasan, kegiatan penetapan klasifikasi melalui BPIB, KPU, Kantor Wilayah DJBC dan KPPBC, kegiatan terkait bimbingan teknis impor, sosialisasi dan pelaksanaan audit lapangan, distribusi barang dan penghapusan BMN, dan pembuatan aplikasi besar misalnya Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA), Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi II (SAC-S II), Modul Penerimaan Negara (MPN), Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), serta pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Sedangkan untuk instansi vertikal, kekurangan pegawai rata-rata adalah pada level pelaksana dan pemeriksa. Hal ini dipengaruhi diantaranya oleh SDM yang ditempatkan dalam jabatan pelaksana tertentu memiliki tingkat pendidikan yang kurang sesuai dengan persyaratan jabatannya sehingga pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal, luasnya daerah pengawasan sehingga dibutuhkan lebih banyak pegawai, keterbatasan sarana transportasi untuk menjangkau daerah-daerah dimana dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan barang maupun untuk melakukan pengawasan, minimnya pegawai wanita khususnya di bandara-bandara internasional guna keperluan pemeriksaan badan atau keperluan yang lainnya, banyaknya Kawasan Berikat yang selama ini dikerjakan secara rangkap oleh pegawai Bea dan Cukai sedangkan kegiatan di Kawasan Pabean 24 jam, sistem pelayanan 247 (dua puluh empat jam tujuh hari kerja) untuk kantor-kantor tertentu seperti Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, KPPBC Soekarno Hatta, Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Pantoloan, KPU Batam dan lain sebagainya.
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), hasil perhitungan ABK tingkat Kantor Pusat menggambarkan bahwa seluruh unit eselon II mengalami kekurangan pegawai dengan efektivitas unit rata-rata diatas 1. Namun pada instansi vertikal, dari 30 Kanwil DJPB yang dijadikan baseline penyusunan ABK tahun 2012, didapat hasil bahwa mayoritas Kanwil DJPB mengalami kelebihan pegawai. Kanwil DJPB yang mengalami kekurangan pegawai hanya satu Kanwil yaitu Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami kekurangan sebanyak 2 (dua) orang. Hal ini disebabkan karena dengan diberlakukannya program assessment KPPN Percontohan yang berlokasi di ibukota propinsi dimana Kanwil DJPB berada, Kanwil DJPB menjadi tempat bertugas yang baru bagi para pegawai di KPPN asal yang tidak memenuhi syarat untuk bertugas di KPPN Percontohan. Selain itu, masih terdapat tugas dan fungsi Kantor Wilayah yang belum dilaksanakan secara optimal, salah satunya adalah pelaksanaan monitoring dan bimbingan kepada KPPN dan satuan kerja yang ada di wilayah kerjanya.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 309
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), hasil analisis beban kerja DJKN menunjukkan adanya peningkatan jumlah beban kerja dibandingkan dengan tahun kemarin. Peningkatan beban kerja kantor pusat DJKN antara lain disebabkan oleh banyaknya kajian peraturan dan kegiatan pembinaan mengenai kebijakan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN kepada Kementerian Negara/Lembaga maupun kantor vertikal DJKN, tindak lanjut atas temuan BPK terkait IP BMN, dan Layanan bantuan hukum telah dilaksanakan 19 kali pendampingan perkara dan 36 kali gelar perkara. Sedangkan kekurangan pegawai pada instansi vertikal Ditjen Kekayaan Negara disebabkan antara lain karena cukup tingginya beban kerja pada kegiatan pelaksanaan lelang dan rekonsiliasi BMN. Selain itu, kegiatan yang sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya antara lain:
a. tindak lanjut paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 terkait uji materi Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 12 ayat (1) UU No 49/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Putusan tersebut menyatakan Piutang BUMN/BUMD bukan merupakan piutang negara, sehingga pengurusan pitang negara yang berasal dari BUMN/BUMD tidak dapat lagi dilaksanakan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada kantor vertikal di lingkungan DJKN atas putusan tersebut antara lain pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara/BKPN pada BUMN/BUMD khususnya perbankan yang masih diurus serta rekonsiliasi dan validasi data BKPN oleh KPKNL dengan penyerah piutang (jumlah debitur, nilai penyerahan, jumlah angsuran, dan saldo hutang. Rekonsiliasi tersebut mencakup seluruh berkas yang berstatus aktif, Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), lunas, dan penarikan);
b. pelaksanaan Inventaris Penilaian (IP) Aset Tetap sebagai tindak lanjut temuan BPK atas LKPP tahun 2011. Temuan BPK tersebut terkait dengan pengelolaan kekayaan negara terutama penyelesaiaan IP BMN eks BPPN.
7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa Direktorat Dana Perimbangan pada DJPK mempunyai beban kerja yang cukup tinggi. Hal ini mengingat direktorat ini menangani penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) penyaluran dana transfer ke daerah khususnya DBH Pajak, DBH SDA dan DBH Cukai Hasil Tembakau. Penyaluran Dana Transfer tersebut disamping menyita waktu dari sisi penyalurannya juga menyita waktu dalam hal tingginya intensitas rapat dan konsultasi dengan mitra kerja. Penyaluran Dana Transfer dilakukan untuk daerah penerima yang seluruhnya mencakup 536 daerah kabupaten/kota dan 34 daerah provinsi dengan periode rata-rata setiap 1 bulan untuk setiap daerah. Selain itu, Direktorat Dana Perimbangan juga melakukan perumusan kebijakan minyak bumi dan gas bumi, pertambangan umum, panas bumi, kehutanan, serta perikanan.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 310
8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), hasil analisis beban kerja DJPU menunjukkan adanya peningkatan jumlah beban kerja dibandingkan dengan tahun kemarin. Peningkatan beban kerja DJPU disebabkan antara lain karena beban kerja yang cukup tinggi pada penyusunan SOP, review profil risiko Unit Pemilik Risiko (UPR) di lingkungan DJPU, kegiatan Jadwal Lelang SBSN dan Rekomendasi SBSN yang dilelang, serta penyusunan kajian yang harus diberikan kepada Menteri Keuangan. Dari data hasil analisis beban kerja pada DJPU tersebut juga menunjukkan bahwa masih banyak pejabat eselon III dan IV yang kosong atau rangkap jabatan.
9. Inspektorat Jenderal (ITJEN), hasil analisis beban kerja yang dilakukan pada Inspektorat Jenderal, komposisi pegawai Inspektorat I sampai Inspektorat Bidang Investigasi, terdapat kekurangan pegawai untuk jabatan fungsional auditor dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut disebabkan tingginya beban kerja audit yang ada di Inspektorat Jenderal. Dalam pelaksanaan tugas audit tersebut, pada tahun 2012 Anggota Tim dibantu oleh Pelaksana dari Subbagian Tata Usaha Inspektorat masing-masing yang telah memenuhi syarat.
10. Badan Kebijakan Fiskal (BKF), sebagai unit yang mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal, output yang dihasilkan oleh Badan Kebijakan Fiskal antara lain adalah Proyeksi Penerimaan, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal & Kerangka Ekonomi Makro, Kebijakan Subsidi/PSO, Insentif dan desentif Perpajakan, KebijakanTarif BM, Pemantauan Dini, Analisis Perkembangan Ekonomi Makro, Assesment Risiko Fiskal, Dukungan Pemerintah Pada Proyek Infrastruktur, dll. Untuk menghasilkan output tersebut BKF harus di dukung oleh jabatan fungsional peneliti dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai. Berdasarkan data hasil analisis beban kerja, secara keseluruhan BKF mengalami kekurangan sebanyak 2 orang peneliti. Namun demikian, pengelolaan kinerja peneliti masih harus diperbaiki lagi agar dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan sehingga penghitungan analisis beban kerja akan dapat dengan mudah dilakukan.
11. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), dari data hasil pelaksanaan analisis beban kerja diketahui bahwa beban kerja BPPK cukup merata pada masing-masing unit eselon II maupun Balai Diklat Keuangan. Dengan beban kerja tersebut, BPPK mengalami kekurangan pegawai sebanyak 67 orang yang tersebar pada Sekretariat Badan, Pusdiklat, maupun Balai Diklat di seluruh Indonesia. Disamping kekurangan 67 orang tersebut, BPPK juga membutuhkan jabatan fungsional widyaiswara, pranata komputer, dokter dan perawat jaga pada masing-masing Pusdiklat dan BDK.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 311
B. SARAN
Dalam rangka mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan yang selalu mampu melaksanakan tugas secara tepat, efektif dan efisien, serta menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, tuntutan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, serta memiliki sumber daya manusia yang tepat secara kualitas maupun kuantitas baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat wilayah, beberapa hal yang dapat dilakukan berdasarkan data hasil analisis beban kerja antara lain adalah sebagai berikut:
1. Untuk lebih meningkatkan peran Sekretariat Jenderal sebagai koordinator dan pembina seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang bersifat inisiatif, misalnya sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dll harus lebih dioptimalkan, sehingga organisasi Kementerian Keuangan secara keseluruhan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Hasil analisis beban kerja dapat digunakan sebagai salah satu alat diagnostik oleh Pimpinan untuk melakukan penataan organisasi, penajaman tugas dan fungsi, maupun optimalisasi tugas dan fungsi. Sebagai contoh adalah dengan menyeimbangkan beban kerja antara Direktorat PP I dengan Direktorat PP II, meninjau kembali pembagian tugas/beban kerja di lingkungan Direktorat Anggaran III, serta meningkatkan pelaksanaan sosialisasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing bidang serta melakukan pembinaan/monitoring terhadap pelaksanaan tugas KPPN yang berada di wilayah kerja kantor wilayah DJPB masing-masing.
3. Inspektorat Jenderal dapat segera melakukan penambahan jumlah pejabat fungsional auditor dengan jalan mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbagian TU Inspektorat I sampai Inspektorat Bidang Investigasi secara bertahap menjadi pejabat fungsional auditor, atau menugaskannya menjadi tenaga magang auditor atau mengangkat pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah bersertifikasi Jabatan Fungsional Auditor secara bertahap menjadi tenaga fungsional auditor sebagai Anggota Tim di Inspektorat I sampai Inspektorat Bidang Investigasi sehingga seluruh tugas dan fungsi dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien.
4. Dari hasil analisis beban kerja di lingkungan BKF, yang perlu segera dilakukan antara lain memperbaiki pengelolaan kinerja peneliti untuk memudahkan penghitungan analisis beban kerja, menyesuaikan SOP sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan/atau menyusun SOP-SOP baru, melakukan pemetaan kompetensi dan penataan SDM sehingga diketahui kebutuhan riil SDM termasuk jabatan fungsional peneliti, melakukan analisis kebutuhan SDM berdasarkan tugas-tugas yang belum tertangani, tambahan fungsi, tambahan beban tugas dan struktur organisasi baru.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 312
5. Pada masa yang akan datang, untuk mendapatkan data analisis beban kerja yang lebih obyektif, akurat dan komprehensif, serta pelaksanaan analisis beban kerja pada masa yang akan datang dapat dilakukan dengan mudah dan tepat waktu sehingga dapat segera digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan Pimpinan dalam menentukan kebijakan mengenai penataan organisasi, tata laksana, SDM, dan bidang proses bisnis lainnya, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain adalah:
a. unit eselon I yang memiliki instansi vertikal diharapkan menyampaikan dimensi/cakupan yang menjadi tanggung jawab masing-masing instansi vertikal.
1) Untuk DJP menyampaikan dimensi/cakupan untuk masing-masing Kantor Wilayah dan KPP, misalnya jumlah wajib pajak, target penerimaan, dll.
2) Untuk DJBC menyampaikan dimensi/cakupan untuk masing-masing Kantor Wilayah dan KPPBC, misalnya target penerimaan, jumlah stakeholders/pengguna jasa, dll.
3) Untuk DJPB menyampaikan dimensi/cakupan untuk masing-masing Kantor Wilayah dan KPPN misalnya jumlah satker, jumlah DIPA yang dikelola, dll.
4) Untuk DJKN menyampaikan dimensi/cakupan untuk masing-masing Kantor Wilayah dan KPKNL misalnya jumlah berkas kasus piutang negara, jumlah stakeholders, dll.
b. melakukan penyusunan/pembuatan instrumen yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan para pejabat/pegawai untuk menghasilkan suatu produk, agar seluruh kegiatan pejabat/pegawai tersebut tercatat dengan baik dan pasti sehingga akan memudahkan dalam menginventarisasi produk/kegiatan dan frekuensinya untuk pengisian form ABK.
c. melakukan penyesuaian/penyempurnaan uraian proses (tahapan) untuk menghasilkan produk beserta standar norma waktunya, disesuaikan dengan tahapan dan waktu riil yang digunakan, perubahan maupun pembentukan unit organisasi baru, serta perkembangan dan tuntutan masyarakat pengguna jasa/stakeholders, sehingga dapat menghasilkan data analisis beban kerja yang lebih obyektif dan akurat.
d. membangun sistem aplikasi analisis beban kerja pada masing-masing unit eselon I untuk meningkatkan obyektifitas, akurasi, kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan analisis beban kerja.
e. meningkatkan koordinasi antara unit pelaksana abk dengan unit yang menangani kepegawaian pada masing-masing unit eselon I agar hasil pelaksanaan analisis beban kerja dapat digunakan sebagai salah satu alat pertimbangan dalam menentukan jumlah kebutuhan pegawai baik kualitas maupun kuantitas.
f. melakukan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan kepada pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 313
Selain itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, selain mengacu pada data hasil analisis beban kerja, juga perlu mempertimbangkan antisipasi adanya perubahan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian Keuangan, pegawai/pejabat yang telah memasuki masa pensiun, serta optimalisasi pelaksanan tugas dan fungsi pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
Diharapkan dengan adanya standar norma waktu pada seluruh produk, sistem aplikasi analisis beban kerja, dimensi/cakupan kerja yang disampaikan dalam pelaporan, serta koordinasi yang baik antara unit eselon I dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, hasil dari pelaksanaan ABK dapat memberikan gambaran/informasi yang lebih obyektif, akurat dan komprehensif mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan efisiensi kerja, prestasi kerja unit/jabatan, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan Pimpinan dalam menentukan kebijakan yang lebih tepat mengenai penataan organisasi, tata laksana, SDM, dan bidang proses bisnis lainnya, sehingga tujuan untuk meningkatkan performance dan good governance di lingkungan Kementerian Keuangan dapat tercapai.
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 314
GLOSARIUM
Dalam Analisis Beban Kerja, terdapat beberapa pengertian/istilah sebagai berikut:
Analisis Beban Kerja : suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja
Volume kerja : sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus/dapat diselesaikan
dalam waktu 1 tahun
Efektivitas
dan efisiensi kerja
: perbandingan antara bobot/beban kerja dan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi
Beban kerja : besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi, dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu
Norma waktu : waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan satu tahapan proses penyelesaian pekerjaan
Pengukuran kerja : teknik yang dilakukan secara sistematis untuk menetapkan standar norma waktu kerja
Jam kerja kantor : jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Jam kerja efektif : jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/ menjalankan tugas, yaitu jam kerja kantor dikurangi waktu luang
Waktu luang : jam kerja yang diperkenankan untuk dipergunakan secara tidak produktif
Unit pelaksana : unit organisasi yang secara fungsional mempunyai tugas dibidang organisasi dan ketatalaksanaan pada setiap unit organisasi Eselon I
Form A : Formulir pengumpulan data beban kerja norma waktu produk berdasarkan norma proses tahapan
Form B : Formulir pengumpulan data beban kerja norma waktu produk berdasarkan norma pelayanan
Form C : Formulir inventarisasi jumlah pemangku jabatan
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n 315
Form FP1A : Formulir tabulasi data norma waktu berdasarkan proses tahapan
Form FP1B : Formulir tabulasi data norma waktu berdasarkan norma layanan
Form FP2 : Formulir Rekapitulasi Jumlah Beban Kerja Jabatan berdasarkan Produk
Form FP3 : Formulir perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan (EJ) dan prestasi kerja jabatan (PJ)
Form FP4 : Formulir perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit (EU) dan prestasi kerja unit (PU)