laporan akutanbilitas kinneerja satker (309009) … · 2020. 5. 4. · laporan kinerja dana...

PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Bangka, Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang

LLAAPPOORRAANN AAKKUUTTAANNBBIILLIITTAASS

KKIINNEERRJJAA SSAATTKKEERR ((330099000099))

DDEEKKOONNSSEENNTTRRAASSII -- 0077

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur k i t a pan j a tka n kehadirat Allah Subhanahu wa ta’ala yang telah

melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja

Program Kefarmasiaan dan Alat Kesehatan Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung sebagai pertanggungjawaban pelaksana Dana Dekonsentrasi

(DK.07).

Laporan Kinerja ini disusun untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan-

undangan terkait tanggung jawab penggunaan dana dekonsentrasi Kementeriaan Kesehatan RI

Tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung (309009). Penyajian laporan kinerja ini disajikan secara sederhana untuk

menggambarkan capaian kinerja sekaligus memberikan informasi mengenai berbagai capaian

kinerja sesuai dengan sasaran indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis

(Renstra) Program Kefarmasian dan alkes Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis (Renstra)

Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas

Kesehatan Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Laporan kinerja ini juga merupakan

hasil pencapaian dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas

Perjanjian Kinerja unit eselon I Dirjen Kefarmasiaan dan Alat Kesehatan dengan Kepala

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Kerja 309009 sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Tahun 2019.

Oleh karena itu sangat diperlukan masukan-masukan positif untuk memacu peningkatan

kinerja dalam mencapai sasaran meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan

farmasi alat kesehatan di masa mendatang juga dapat memberikan informasi kepada

manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Satker

309009 Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung (DK.07) telah melibatkan banyak pihak,

namun demikian kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian laporan ini masih belum

seperti yang diharapkan. Terakhir kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang

berpartisipasi dalam menyusun Laporan Kinerja ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu

meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Pangkalpinang, Februari 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DRG. MULYONO SUSANTO, M.H.S.M.

NIP.19620201 198712 1 001

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR…….…………………………………………………….. i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………. ii

DAFTAR TABEL………………………………………………………………… iii

DAFTAR GRAFIK……………………………………………………………….. iv

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………….. v

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………… 1

A. LATAR BELAKANG……………………………………………………. 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN………………………………………………. 1

C. SASARAN PROGRAM &ASPEK STRATEGIS SEKSI KEFARMASIAN

DAN SEKSI ALAT KESEHATAN & PKRT..................................………… 1

D. STRUKTUR ORGANISASI………………………………………………….. 3

E. SISTEMATIKA PENULISAN………………………………………………… 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA……………………………………………...... 5

A. RENCANA STRATEGIS……………………………………………….. 5

B. PERJANJIAN KINERJA….………………………………………………. 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………….. 10

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI……………………………………. 10

1. PENGUKURAN KINERJA………………………………………….… 10

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA…………………………….. 10

B. REALISASI ANGGARAN.………………………………………………. 15

BAB IV PENUTUP………………….…………………………………………….. 17

iii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

...................

6

Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan Tahun 2015 - 2019 ..........................................

6

Tabel 3. Cara Perhitungan Indikator Kinerja dan Terget Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan ..........................................

7

Tabel 4. Kegiatan dan Sasaran............................................................... 7

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan Tahun 2019 ……… ….. …………… ......... 10

Tabel 6. Target Indikator Kinerja Program Tahun 2018 - 2022 ……. 10

iv

Grafik 1. Perbandingan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Tahun 20118

dan 2019 ...............................................................

11

Grafik 2. Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Melakukan Manajemen Kab/Kota yang

Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar 13

DAFTAR GRAFIK Halaman

v

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi ..................................................................................... 3

Gambar 2. Jumlah Sampel Hasil Pengujian Tahun 2019 ........................................... 14

Gambar 3. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2019 ...................................... 14

Laporan Kinerja Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja (309009) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2019 (DK.07)

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan good governance dan clean goverment,

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk

mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaran

pemerintahan negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada

suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instanasi Pemerintah dan pertauran Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk

menyusun Laporan Kinerja Instanasi Pemerintah untuk memberikan

pertanggungjawaban mengenai kinerja sesuai dengan program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Kerja (309009) Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi

Bangka Belitung diwajibkan untuk menyusun laporan kinerjanya sebagai perwujudan

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang bersumber dana dekonsentrasi

Kementerian Kesehatan RI tahun Anggaran 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Satuan Kerja (309009) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung (DK.07) dimaksudkan agar adanya umpan balik terhadap capaian

keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan dan

dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh

Kementerian Kesehatan RI melalui dana dekonsentrasi. Adapun tujuan adalah

memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan

kinerjanya.

C. SASARAN PROGRAM DAN ASPEK STRATEGIS PROGRAM

KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 terkait Laporan Kinerja dan

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pada Daerah Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


2

mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di

bidang kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan memiliki tiga seksi, yaitu Seksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan, Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan PKRT. Salah

satu urusan pemerintahan konkuren yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung melalui dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan RI.

Dalam melaksanakan dekonsentrasi tahun 2019, Satuan Kerja (309009) Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat

Kesehatan dan PKRT. Dibawah ini diuraikan secara ringkas terkait tugas dan sasaran

program pada Seksi Kefarmasian dan Seksi Alkes dan PKRT Bidang Sumber Daya

Kesehatan, yakni :

Seksi Kefarmasian

Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

mempunyai tugas mempunyai menyusun, merencanakan, merancang,

mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulangpelaksanaan perumusan kebijakan

teknis kefarmasian. Indikator sasaran yang ingin dicapai adalah puskesmas

dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial

Ada empat kegiatan utama yang mendukung dalam mencapai sasaran

indikator tersebut, yaitu :

1. Pelayanan Kefarmasian

2. Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

3. Produksi dan Distribusi Kefarmasian

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Seksi Alat Kesehatan dan PKRT

Seksi Alat Kesehatan dan PKRT Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang,

mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan

kebijakan teknis Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT). Indikator sasaran kegiatan yang ingin dicapai yakni persentase produk

alat kesehatan dan PKRT diperedaran yang memenuhi syarat.

Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya

akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Salah satu

indikator tercapainya sasaran tersebut adalah persentase Alat Kesehatan dan

PKRT yang beredar di masyarakat yang memenuhi syarat.

Ada tiga kegiatan pokok dalam mencapai indikator sasaran tersebut, yaitu:

1. Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT

2. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT

3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan.


3

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dibawah bidang Sumber Daya Kesehatan menaungi tiga seksi yakni

Seksi Kefarmasian, Seksi Alat Kesehatan dan PKRT (Satker 309009), serta Seksi

Sumber Daya Manusia Kesehatan (satker 309012) dipimpin oleh seorang Kepala

bidang dan masing–masing satu orang Kepala Seksi di bantu oleh Penanggungjawab

kegiatan. Selengkapnya Struktur Organisasi Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas

Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Satker 309009) sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitug 2019

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun

2019

E. SISTEMATIKA

Sistematika Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Satker

309009) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang

dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran


4

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

c. Sumber Daya Manusia

Pada sub bab ini disajikan gambaran sumber daya manusia yang

mendukung pelaksanaan tujuan organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.


5

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan

mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang

mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian

tujuan. Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan PKRT dalam

mengimplementasikan tugas dan fungsinya mengacu dan menyesuaikan kepada

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kebijakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan kepada 2 (dua) kebijakan utama

yaitu Kebijakan Kementerian Kesehatan (perpanjangan tangan pemerintah pusat)

seperti yang tertuang di dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan

melaksanakaan kebijakan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai

daerah otonom) melalui Dinas Kesehatan provinsi yang tertuang dalam Kebijakan

RPJMD 2017-2022 dan dijabarkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022. Antara kedua kebijakan dan program

tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Penyusunan Renstra

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya bersumber dari

kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemenkes, sehingga program dan kegiatan

yang ada mendukung pencapaian program kementerian kesehatan termasuk di

dalamnya Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Program kefarmasian dan Alat

kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan

Tupoksi dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasin dan Seksi Alat Kesehatan dan PKRT

yang berada di bawah Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2017 - 2022 bahwa indikator sasaran yang ingin dicapai adalah

persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 91% di tahun 2019 dan Persentase

produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 83%. Untuk mencapai

sasaran tersebut, maka dilakukan kegiatan yang meliputi peningkatan ketersediaan

obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar, peningkatan mutu dan

keamanan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT),

peningkatan penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang

berkualitas, peningkatan produksi mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian.

Dalam upaya peningkatan program tersebut diperlukan dukungan manajemen dalam

pelaksanaan tugas teknis pada program kefarmasian dan alat kesehatan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, telah dicanangkan Strategi

Kemandirian, Aksesibilitas dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana

ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai, namun untuk Seksi Kefarmasian dan Seksi

Alkes dan PKRT baru bisa mencapai dua tujuan meliputi :


6

1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.

Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah:

a. Menyusun regulasi daerah berupa instruksi gubernur dan SK

Gubernur Terkait obat dan makanan

b. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi

di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

c. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis.

d. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional

melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monev.

2. Terjaminnya produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi syarat di

peredaran.

Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah:

a. Menyusun regulasi penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan pre

dan post market alat kesehatan serta PKRT

b. Menyusun regulasi penguatan penggunaan dan pembinaan industri alat

kesehatan dalam negeri

c. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi

di bidang kefarmasian dan alat kesehatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

melaksanakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sasaran Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses dan mutu sediaan

farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

Tabel 1. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sasaran Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat

kesehatan

Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja

beserta target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana dapat

dilihat pada Tabel 1.

Tabel. 2 Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan

Alat Kesehatan Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja

Target

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase Puskesmas dengan

ketersediaan obat dan vaksin esesnsial

-

-

85%

90%

95%

Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat

75 % 77 % 79 % 81 % 83 %


7

Cara perhitungan indikator kinerja Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel. 3 Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Indikator Kinerja Cara Perhitungan

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Jumlah puskesmas yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial x 100%

Jumlah (n) Puskesmas

DO : Persentase Puskesmas yang memiliki 80% obat dan Vaksin essensial

(pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator)

Persentase produk

alat kesehatan dan

PKRT di peredaran

yang memenuhi

syarat

Jumlah sampel alkes dan PKRT yang diuji dan memenuhi syarat x 100%

Jumlah Sampel Alkes dan PKRT yang diuji

Dalam mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel. 4

Kegiatan dan Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019

Kegiatan Sasaran

Peningkatan Pelayanan

Kefarmasian

a. Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan

pelayanan kefarmasian sesuai standar,

b. Penggunaan obat rasional di puskesmas

Peningkatan Tata Kelola Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan

a. Puskemas dengan ketersediaan obat dan vaksin

esensial

b. Instalasi Farmasi provinsi dan Kab/Kota

menerapkan system informasi logistic obat dan

BMHP,

c. Instalasi Farmasi Kab/Kota melakukan manajemen

pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar

Peningkatan Produksi dan

Distribusi Kefarmasian

a. Bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi di

dalam negeri,

b. Transformasi industri sediaan farmasi dari industri

formulasi menjadi industri bahan baku berbasis

riset,

c. Layanan izin industry sediaan farmasi efektif

Peningkatan Penilaian Alat

Kesehatan dan PKRT

a. Alat Kesehatan yang diproduksi di dalama negeri,

b. Pengawasan pre-market alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)

efektif

Peningkatan Pengawasan Alat

Kesehatan dan PKRT

Pengawasan post-market alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan rumah tangga (PKTR) efektif.

Dukungan Manajemen dan Tugas

Teknis Lainnya pada Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Layanan dukungan manajemen pada program

kefarmasian dan alat kesehatan tepat waktu


8

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi,

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Satker 309009) Tahun

2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.


9


10

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Kerja 309009 Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DK.07) Tahun 2019 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya. Melalui pengukuran kinerja

diperoleh gambaran pencapaian masing–masing indikator, sehingga dapat

ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang.

Hasil pengukuran kinerja Satuan Kerja 309009 Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (DK.07) sebagai berikut :

Tabel 5.

Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

(%)

Meningkatkan akses dan

mutu sediaan farmasi, alat

kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT)

Persentase

Puskesmas dengan

ketersediaan obat dan

vaksin esensial

95 96.87 101.96

Persentase Produk

Alkes dan PKRT di

Peredaran yang

memenuhi syarat

83,00 82,05 98,86

Tabel 6.

Capaian Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Melakukan Manajemen

Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Instalasi Farmasi Kab/Kota

yang Melakukan

Manajemen Pengelolaan

Obat dan Vaksin Sesuai

Standar

Persentase Instalasi

Farmasi Kab/Kota

yang melakukan

manajemen

pengelolaan obat dan

vaksin sesuai standar

75 84.77 113.02

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah

meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan


11

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

2. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat

Grafik 1.

Perbandingan Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin

esensial Tahun 2019 dan 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Petunjuk Teknis Indikator Kinerja Direktorat Tata Kelola

Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019, kegiatan peningkatan

ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan memiliki sasaran kinerja yakni

puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial dengan indikator kinerja

persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial. Target tahun

2017 sebesar 85%, tahun 2018 sebesar 90% dan tahun 2019 sebesar 95%. Adapun

definisi operasionalnya yakni persentase yang memiliki 80% obat dan vaksin

essensial (pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator) dan

perhitungan :

% Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial =

Jumlah Puskesmas yang Memiliki Obat dan Vaksin Esesnsial x 100 %

Jumlah Puskesmas di provinsi

Berdasarkan dari penghitungan indikator tersebut menunjukan

persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin essensial di

Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2019 mencapai 93,75%. Hasil ini telah

melebihi target nasional yakni 95%. Hal ini berarti nilai persentase capaian

indikator kinerja Prov Kep. Bangka Belitung sebesar 101,96%

Realisasi indikator kinerja provinsi kepulauan Bangka Belitung bila

dilihat untuk masing-masing Kabupaten/Kota di tahun 2019 dari total 7 kab/kota

yang ada terdapat 6 kabupaten/kota (85,71%) yang puskesmasnya memiliki

ketersediaan obat dan vaksin essensial telah mencapai 100%, yakni kabupaten

Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur


12

serta Kota Pangkalpinang. Hanya 1 kabupaten saja yang puskesmasnya

memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial yang masih dibawah target yakni

Kabupaten Bangka dengan capaananya 83,33%.

Hasil capaian indicator kinerja terkait puskesmas yang memiliki

ketersediaan obat dan vaksin esensial tahun 2019 sebesar 96,87 bila

dibandingkan capaian di tahun 2018 yang hanya 93,75 maka terjadi

peningkatan atau kenaikan sebesar 3,12%. Kenaikan capaian ini disebabkan

berbagai faktor diantaranya : pengadaan obat yang diadakan oleh masing-

masing Kabupaten/Kota sudah dipenuhi oleh penyedia obat masing-masing,

adanya pemenuhan buffer (penyanggah) dari Dinas Kesehatan Provinsi

maupun Kementerian Kesehatan. Selain itu saat ini di era JKN ini Puskesmas

dapat melakukan pengadaan sendiri melalui dana kapitasi. Disamping itu upaya

pemantauan atas ketersediaan obat dan vaksin esensial ini cukup komprehensif

dilakukan pihak provinsi ke kabupaten kota termasuk upaya intervensi yang

dilakukan ke puskesmas-puskesmas.

Untuk satu kabupaten yakni kabupaten Bangka yang yang belum

mencapai target indicator Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin

dikarenakan beberapa hal diantaranya : pencatatan yang tidak lengkap

(dikarenakan ketika data dikirimkan ke provinsi untuk direkap, masih ada obat

program yang belum tercatat dari pengelola program di puskesmas sehingga

mempengaruhi perhitungan data ketersediaan obat dan vaksin), kurangnya

perhatian petugas pada unit layanan terhadap kondisi ketersediaan obatnya

yang sudah menipis yang tidak diantisipasi segera sehingga sampai terjadi

kekosongan obat di unit layanan. Koordinasi yang kurang baik antara petugas

farmasi di puskesmas dengan petugas farmasi di Instalasi Farmasi dinas

kesehatan kab/kota maupun dengan petugas IF provinsi yang tidak segera

menindaklanjuti kondisi ketersediaan obat yang kosong.kekosongan juga

terjadi karena adanya kendala dalam pengadaan obat, sehingga memperngaruhi

persediaan obat.


13

Grafik 2.

Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Melakukan Manajemen Kab/Kota yang

Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar

Tahun 2019

Berdasarkan data diatas bahwa Persentase Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin

sesuai standar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk masing-masing

kabupaten/kota sudah diatas target nasional yakni 70%. Dimana realisasi yang

dicapai oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 84,77%. Hal ini

menunjukan nilai persentase capaian sebesar 121.1 %.. Dari data diatas terlihat

semua (100%) kabupaten kota di provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah

melampaui target nasional. Dua Kabupatenn kota yang tertinggi capaiannya

yakni memiliki realisasi diatas 90% yakni kabupaten Bangka dan kota

Pangkalpinang, sedangkan yang terendah dg persentase 70-80% ada 3

kabupaten kota yakni Bngka Selatan, Belitung Timu dan Belitung

Indikator Kinerja Program (IKP) Seksi Alkes dan PKRT tahun 2018-

2022 adalah Persentase Produk Alkes dan PKRT di Peredaran yang memenuhi

syarat. Dengan Definisi Oprasional IKP yakni jumlah produk Alkes dan PKRT

di peredaran dan fasyankes yang memenuhi syarat dibagi jumlah total produk

Alkes dan PKRT di peredaran yang diperiksa dikali 100%.

Definisi

Operasional IKP =

Jumlah produk Alkes dan PKRT di peredaran

dan fasyankes yang memenuhi syarat.

x 100 %

Jumlah total produk Alkes dan PKRT di

peredaran yang diperiksa.

Total sampel tahun 2019 yang diuji dan telah diperoleh hasil uji adalah 78

(tujuh puluh delapan) sampel. Setelah dilakukan pengujian terhadap sampel,

diperoleh hasil yang menunjukan 64 (enam puluh empat) sampel memenuhi syarat

(MS) dan 14 (empat belas) sampel tidak memenuhi syarat (TMS).


14

Gambar 2.

Jumlah Sampel Hasil Pengujian Tahun 2019

Gambar 3.

Capaian Indikator Kinerja Program 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Program

belum mencapai target yang sudah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa produk

Alkes dan PKRT di peredaran masih perlu pengawasan dan pengendalian yang

lebih ketat terhadap produk alkes dan PKRT yang didistribusikan dan diedarkan

dipasaran.

Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat

terealisasi pada tahun 2018 sebesar 91,87%. Jika dibandingkan dengan realisasi

tahun 2019 mengalami penurunan sebagaimana yang ditargetkan 83%, dengan

capaian kinerjanya baru mencapai 82,05%. Artinya terjadi penurunan 0,95% dari

capaian tahun 2018. Hal ini disebabkan beberapa kondisi dan kenyataan yang

mempengaruhinya, diantaranya adalah : 1) setelah dilakukan uji laboratorium

ditemukan produk alkes dan PKRT yang masuk kategori Tidak Memenuhi Syarat

sebanyak 14 sampel dari 78 sampel yang diuji; 2) Pengambilan sampel tidak bisa

dilakukan secara komprehensif diseluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, karena terbatasnya anggaran; 3) Data produk alkes dan PKRT yang

tervalidasi tahun sebelumnya belum diperoleh, sehingga ada kesulitan dalam

melakukan pengawasan peredaran produk yang dinyatakan bermasalah; 4) Lokasi

uji produk berbeda dengan tahun sebelumnya, 2018 menggunakan laboratorium

Sucopindo, sedangkan tahun 2019 menggunakan laboratorium Balai Besar

Laboratorium Kesehatan Kemenkes RI dan BPOM RI di Jakarta; 5) belum

diketahuinya metode pengujian produk pada saat pre market dengan post market,

sehingga bisa jadi mempengaruhi hasil uji.


15

B. REALISASI ANGGARAN

Rincian kegiatan, keluaran, jumlah dana, dan realisasi anggaran pada

Satuan Kerja 309009 Program Kefarmasiaan dan Alat Kesahatan Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DK.07) sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan Jumlah

Dana (Rp)

Realisasi Sumber Dana

Keuangan %

Peningkatan Penilaian Alkes

dan PKRT

75.642.000 75.616.000 99,97 Dekon

Melaksanakan Edukasi

Gerakan Masyarakat

Terhadap Penggunaan Alat

Kesehatan dan PKRT yang

Benar

75.642.000 75.616.000 99,97 Dekon

Peningkatan Pengawasan

Alkes dan PKRT

137.128.000 135.232.965 98,62 Dekon

Melaksanakan Inspeksi

Sarana Produksi Alkes dan

PKRT dan Sarana Penyalur

Alat Kesehatan

4.520.000 4.501.500 99,59 Dekon

Meningkatkan

Kemampuan SDM dalam

Inspeksi Sarana,

Surveilance Produk dan

Pengendalian Perizinan

Sarana

68.982.000 68.792.000 99,72 Dekon

Melaksanakan Sampling

Produk Alkes dan PKRT

63.626.000 61.939.465 97,35 Dekon

Peningkatan Pelayanan

Kefarmasian

382.978.000 373.922.950 97,64 Dekon

Meningkatkan

Kemampuan SDM dalam

Implementasi Fornas dan

Analisis Farmakoekonomi

111.456.000 104.413.500 93,68 Dekon

Sosialisasi dan Evaluasi

Pelaksanaan Gema Cermat

dan Optimalisasi AoC

dalam Rangka Mendukung

Germas di kabupaten/kota

271.522.000 269.509.450 99,26 Dekon

Peningkatan Tata Kelola

Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan

356.098.000 356.049.900 99,99 Dekon

Melaksanakan

Pendampingan

Implementasi E-Monev

Katalog dalam mendukung

Perencanaan Kebutuhan

Obat dan SIPNAP untuk

Unit Layanan

131.988.000 131.955.700 99,98 Dekon

Melaksanakan Monitoring

Ketersediaan Obat dan

Vaksin serta Pelayanan

Kefarmasian di Fasyankes

63.348.000 63.339.000 99,99 Dekon


16

Membiayai Pendistribusian

dan Pengemasan Kembali

Obat dan Perbekalan

Kesehatan di Instalasi

Farmasi

160.762.000 160.755.200 100,00 Dekon

Peningkatan Produksi dan


196.811.000 196.766.550 99,98 Dekon

Meningkatkan Kapasitas

SDM Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dalam

Pembinaan dan Penyuluhan

Keamanan Pangan

186.981.000 186.938.700 99,98 Dekon

Melaksanakan Monitoring

Perizinan dan Pembinaan

Sarana Produksi dan


9.830.000 9.827.850 99,98 Dekon

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program

Kefarmasian dan Alkes

248.987.000 243.494.900 97,79 Dekon

Melaksanakan Rapat

Koordinasi Nasional

Program Kefarmasian dan

Alat Kesehatan

73.061.000 73.052.100 99,99 Dekon

Memberikan Dukungan

Administrasi Kegiatan

Dekonsentrasi Program

Kefarmasian dan Alkes

175.926.000 170.442.800 96,88 Dekon

TOTAL REALISASI

SATKER (309009)

1.397.644.000 1.381.088.265 98,82 Dekon

Persentase capaian anggaran dana dekonsentrasi Satker (309009) Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

tahun 2019 (DK.07) sebesar 98,82% dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp

1.397.644.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan PuluhTujuh Juta Enam Ratus Empat

Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 1.381.083.265,00 (Satu Milyar

Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh

Lima Rupiah). Dari sisi pagu anggaran dekonsentrasi tahun 2019 terjadi penurunan

dibandingkan dengan pagu tahun 2018 sebesar Rp 1.803.826.000,00 (Satu Milyar Delapan

Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). Namun, dari sisi daya

serap anggaran lebih besar dibanding tahun 2018 hanya 88,86%, sedangkan realisasi tahun

2019 mencapai 98,82%. Artinya terdapat selisih kenaikan capaian kinerja sebesar 9,96%

dari sebelumnya. Kondisi ini menunjukan bahwa komitmen dan tanggung jawab pengelola

program semakin tinggi dengan melakukan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan

kegiatan secara komprehensif.


17

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Satuan Kerja (309009) Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019 (DK.07) disusun

sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan dana dekonsentrasi

Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2019. Laporan ini disusun sesuai amanat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Laporan Kinerja menggambarkan pencapaian kinerja Program Kefarmasiaan

dan Alat Kesehatan dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan didalam

dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Satker 309009 Program

Kefarmasiaan dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung (DK.07) secara keseluruhan sudah berupaya maksimal melaksanakan

kegiatan meskipun masih perlu ditingkatkan di masa datang.

Capaian hasil ini tentunya harus mampu dipertahankan dan menjadi ukuran

keberhasilan pelaksanaan dana dekonsentrasi tahun 2020. Laporan kinerja sebagai tolok

ukur pencapaian kinerja program dan anggaran dekonsentrasi diharapkan memberikan

dampak bagi pengambil kebijakan dan pelaksana program serta dijadikan bahan evaluasi

kinerja bagi yang membutuhkan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan di masa

datang.

laporan akutanbilitas kinneerja satker (309009) … · 2020. 5. 4. · laporan kinerja dana...

Documents