laporan akutanbilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)...2020/03/09 · pemerintah(akip); 8)...

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS SOSIAL TAHUN 2019

Lakip Dinas Sosial Tahun 2019

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019 disusun melalui pengukuran data

kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2019 yang melibatkan seluruh aparatur

Dinas Sosial Kota Depok. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target

kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja 2019 dengan hasil

Pengukuran Kinerjanya.

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun

2019 telah ditetapkan 3 sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kota

Depok. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan

menunjukkan prosentase capaian kinerja sebagai berikut :

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Interpretasi

1. Peningkatan

perlindungan

terhadap

korban

bencana alam

dan sosial

Persentase pemberian

bantuan bagi korban

bencana yang

tersampaikan dalam

waktu kurang dari 3 (tiga)

hari

100 % 100 % 100 % sesuai

target

Persentase TAGANA

aktif

85% 85 % 100% sesuai

target

2. Meningkatnya

Pemberdayaan

PMKS

Prosentase keluarga

miskin yang meningkat

kualitas hidupnya

12% 11.76% 98% Tidak

tercapai

Persentase Penyandang

Disabilitas yang Mandiri

20% 26.7 % 130% Melampaui

target

Persentase PMKS yang

mengalami perubahan

perilaku

30% 23% 76% Target

tidak

tercapai

Persentase PSKS yang

berpartisipasi dalam

peningkatan kesejahteraan

sosial

80% 83.33% 104% Melampaui

target

3. Meningkatnya

Hak Hidup

Dasar Lansia.

Ruang Lingkup

Penyelenggaraan Kota

Ramah Lansia

4 ruang

lingkup

4 ruang

lingkup

100 % sesuai

tercapai


ii

Dari 3 sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan,

terdapat 2 indikator kinerja melampaui target diatas 100%, 3 indikator kinerja sasaran

strategis yang sesuai target kinerja 100% dan 2 indikator kinerja sasaran strategis yang

memperoleh capaian kinerja dibawah 100% .

Depok, 17 Februari 2020

Kepala Dinas Sosial Kota Depok

Drs. Usman Haliyana, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630920 199403 2 003


iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kamin panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Depok Tahun

2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan

pertanggungjawaban capaian kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019.

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Sosial Tahun 2018 untuk menggambarkan

program- program prioritas mana yang telah tercapai dengan baik dan program program

prioritas mana yang belum tercapai dengan baik dan perlu ditingkatkan dalam empat

tahun ke depan untuk mencapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan di akhir masa

RPJMD 2016-2021. Tujuan penyususnan LAKIP Dinas Sosial untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik menuju good governance, mengukur capaian kinerja visi

dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Depok dan Renstra Dinas

Sosial dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

LAKIP Dinas Sosial Kota Depok tahun 2019 disusun atas tekad Dinas Sosial

dalam meningkatkan akuntabilitas menuju Good Governance sebagaimana amanat

Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 tentang

Penyelenggaran Negara yang Bersih, Bebas KKN, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Semoga LAKIP Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019 ini dapat memberikan

manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Depok, 17 Februari 2020

Kepala Dinas Sosial Kota Depok

Drs. USMAN HALIYANA, M.Si

NIP. 19630920 199403 2 003


iv

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif ............................................................................................... i

Kata Pengantar .................................................................................................... iii

Daftar Isi ............................................................................................................. iv

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang ………………………….…………..... 1

1.2. Dasar Hukum ................................................................ 2

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................... 3

1.4. Susunan Organisasi ....................................................... 8

1.5. Sarana Prasarana ............................................................ 9

1.6. Sumber Daya Manusia.................................................... 11

1.7. Permasalahan Utama ...................................................... 12

1.8. Sistematika Penyajian .................................................... 12

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 14

2.1. Perencanaan Kinerja …………… ................................. 14

2.2 Perjanjian Kinerja ………………................................... 19

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 22

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama ……………..…... ... 23

3.2. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu ….........................................

25

3.3.Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan

tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat

dalam dokumen perencanaan strategis …………………

26

3.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan

Standard Nasional ...........................................................

27

3.5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan ............................................

30

3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ..... 35

3.7. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang

keberhasilan/ kegagalan kinerja ...................................

36

3.8. Realisasi Anggaran ....................................................... 42


v

BAB IV : PENUTUP ............................................................................ 46

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja ............................ 46

4.2. Kendala dan Hambatan Pencapaian Kinerja ................. 47

4.3. Strategi Pemecahan Masalah ........................................ 47


1 | P a g e

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen

yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi

Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya good

governance yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang

aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dan Peraturan Walikota

Depok Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor

104 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial bahwa Dinas merupakan

unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas

dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial

mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang

sosial dan tugas pembantuan bidang sosial.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Kota Depok, maka

disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial

Kota Depok Tahun Anggaran 2019. Laporan akuntabilitas ini dibuat berdasarkan

pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi pokok Dinas Sosial

dalam bentuk capaian program/ kegiatan yang termasuk dalam Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2019.


2 | P a g e

1.1. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan

anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Dinas Sosial Kota Depok dalam

pencapaian visi dan misi Wali Kota Depok di Tahun Anggaran 2019. Sedangkan

tujuannya adalah:

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi

kinerja Dinas Sosial Kota Depok pada Tahun Anggaran 2019;

b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Depok pada Tahun

Anggaran 2019, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka

memperbaiki kinerja Dinas Sosial Informatika Kota Depok di masa yang akan

datang.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

g. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2016 tentang


3 | P a g e

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;

h. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2018;

i. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;

j. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Wali Kota Depok Nomor 104 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Sosial.

1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

BerdasarkanPeraturan Walikota Depok Nomor 76 Tahun 2018 Tentang

Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktural dalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas perumusan, penetapan, memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta

mengkoordinasikan dan membina UPTD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala

Dinas menyelenggarakan fungsi :

1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra)

Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD);

2) Perumusan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan sosial;

3) Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta

pengawasan pelayanansosial;

4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan

rumah tanggaDinas;

5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis


4 | P a g e

meliputi bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta

Bidang Pemberdayaan Sosial;

6) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaranDinas;

7) pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah(AKIP);

8) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang

tugasnya;dan

9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian

perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas, Sekretariat

menyelenggarakanfungsi :

1) Penyusunan Program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;

2) Penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan RenstraDinas;

3) Penyelenggaraan administrasi umum;

4) Penyusunan evaluasi dan laporan;

5) Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;

6) Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;

7) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan Sekretariat;

8) Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan Dinas;

9) Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset Dinas;

10) Pengelolaan keuangan Dinas;

11) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;

12) Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas;dan

13) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala

Dinas.


5 | P a g e

c. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai

fungsi :

1) Penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial mengacu pada rencana

strategis dinas;

2) Penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas

dan rehabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;

3) Penetapan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi

sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;

4) Penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;

5) Pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna

sosial

6) Penyelenggaraan fasilitas bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial;

7) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan rehabilitasi

sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial dengan unit kerja/ ahli/

instansi/ lembaga di tingkat kota/provinsi/pusat.

8) Pengelolaan data penyandang disabilitas dan tuna sosial;

9) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan

tuna sosial lintas kota.

10) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesejahteraan penyandang disabilitas dan tuna

sosial di Kota Depok untuk mendukung peningkatan pengembangan pelayanan;

11) Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

12) Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial;

13) Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;

14) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya.


6 | P a g e

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk melaksakan tugas pokoknya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan rencana kerja pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial;

2) Penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan bahan kebijakan teknis dan fasilitas

perlindungan dan jaminan sosial;

3) Penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan dan jaminan

sosial;

4) Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi perlindungan dan jaminan sosial;

5) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan perlindungan dan

jaminan sosial dengan unit kerja/ahli/instansi/lembaga lainnya;

6) Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;


tugasnya.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan

fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan

sosial;

2) Penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber

kesejahteraan sosial;


7 | P a g e

3) Penetapan monitoring dan evaluasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan

sosial;

4) Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraaan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber

kesejahteraan sosial;

5) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan pemberdayaan sosial bagi

penyendang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial dengan unit

kerja/ ahli/instansi/ lembaga lainnya;

6) Penyelenggaraan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;


tugasnya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Depok adalah sebagai berikut;

a. Kepala Dinas, membawahi :

b. Sekretariat membawahi 2 Sub Bagian terdiri dari:

(1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi danPelaporan;

(2) Sub BagianKeuangan.

c. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi 2 Seksi yaitu:

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial PenyandangDisabilitas.;

(2) Seksi Rehabilitasi TunaSosial;

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 3 Seksi yaitu:

(1) Seksi Perlindungan dan JaminanSosial;

(2) Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam danSosial;

(3) Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosal;

e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi 2 Seksiyaitu:

(1) Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;


8 | P a g e

(2) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. Stuktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kota Depok dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

(Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 tahun 2018)


9 | P a g e

1.5. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai

maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan

penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk mencapai

kegiatan operasional Dinas Sosial. Barang/alat merupakan barang inventaris kantor adalah

sebagai berikut:

a. Gedung dan Bangunan

Dinas Sosial Kota Depok menempati Gedung Dibaleka 2 Lantai 6 yang berada di

kawasan pusat pemerintahan Kota Depok, gedung milik Pemerintah Kota Depok. Ruang

pelayanan Dinas berada di gedung yang sama di Lantai 1 yang diperuntukkan sebagai

ruang pelayanan bidang sosial.

b. Sarana Mobilitas

Adalah kendaraan dinas jabatan dan operasional baik roda empat maupun roda dua yang

menjadi inventaris Dinas sosial Kota Depok tercatat sebagai berikut :

- Kendaraan Dinas operasional/ jabatan roda empat : 5unit

- Kendaraan Dinas operasional roda dua : 7unit

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mendapatkan

bantuan sarana mobilitas dalam bentuk pinjam pakai dari Kementerian Sosial berupa :

- Kendaraan Penganggulangan Bencana (Dapur Umum) : 1 unit

- Kendaraan Operasional roda dua : 3 unit

c. Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan perlengkapan dimaksud adalah peralatan dan perlengkapan yang mendukung

operasional dinas baik yang menunjang kelancaran administrasi maupun penunjang

pekerjaan pelayanan dan kegiatan lainnya yang terdiri dari:


10 | P a g e

Peralatan elektronik

- Komputer : 27 unit

- laptop : 9 unit

- printer : 15 unit

- proyektor : 2 unit

- kamera CCTV : 2 unit

- wireless : 1 unit

- penghancur kertas : 8 unit

- telepon : 1 unit

- faximili : 1 unit

- TV LED : 1 unit

Peralatan Mesin

Peralatan mesin dimaksud adalah peralatan yang dipergunakan sebagai perlengkapan

gedung dan/atau peralatan kelancaran pelaksanaan operasional Dinas Sosial, sebagai

berikut :

- Pompa air : 2 unit

- Genset : 1 unit

Perlengkapan Kerja dan Perlengkapan Kantor

- Meja Kerja : 20 unit

- Kursi putar : 13 buah

- Kursi kerja biasa : 37 buah

- Kursi lipat : 15 buah

- Kursi tamu : 6 set

- Lemari besi : 12 unit

- Filing cabinet : 7 unit

- Lemari Kaca : 1 unit

- Lemari kayu : 1 unit

- Brankas : 2 unit

- Kursi tunggu : 1 unit

- White board : 1 unit


11 | P a g e

1.6 Sumber Daya Manusia Dinas Sosial

Sumber Daya Manusia sampai akhir Tahun 2019 sebanyak 38 orang PNS yang

terdiri dari tenaga struktural sebanyak 14 orang dan pelaksana sebanyak 24 orang.

Tabel1.1 Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan

Aparatur pada Dinas Sosial Tahun 2019

NO NAMA JABATAN

PANGKAT/ GOLONGAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERAKHIR

PENDIDIKAN PELATIHAN

STRUKTURAL

IV III II I S2 S1 D3 D2 D1 SLTA

SLTP

PIM II

PIM III

PIM IV

1 Kepala Dinas 1

-

-

-

1

- - - -

- - - 1 -

2 Sekretaris Dinas 1

-

-

-

1

- - - -

- - - - 1

3 Kepala Bidang 2

1

-

-

2

1

- - -

- - - 2 -

4 Kepala Seksi / Kepala Sub bagian

-

9

-

-

- 9

- - -

- - - - 8

5 Pelaksana (Rumpun Analis/Bendahara)

1

3

1

2

2

1 - -

- - - - -

6

Pelaksana (Rumpun Pengelola/ Verifikator)

-

7

6

-

- 4

3 - -

6

- - - -

7 Pelaksana (Rumpun Pengadministrasi)

-

1

4

-

- 1

- - -

3

1 - - -

JUMLAH 5 21 11 -

6 17 4 - -

9

1 - 3 9

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) di atas, dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi Dinas Sosial juga didukung oleh beberapa tenaga non PNS, antara lain :

• 59 orang Non PNS pada PKH;

• 40 orang Non PNS pada TAGANA;

• 11 orang Non PNS pada TKSK;

• 3 orang Non PNS pada Pekerja Sosial (Peksos);

• 87 orang Petugas SLRT;

• 6 orang Petugas RPS.


12 | P a g e

1.7 Permasalahan Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Depok berpegang

kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya Dinas Sosial Kota Depok

juga menghadapi permasalahan utama (strategic issued) antara lain :

1. Faktor SDM : jumlah dan kualitas aparatur relatif terbatas;

2. Faktor Sarana dan Prasarana : dukungan sarana dan prasarana kerja masih terbatas;

3. Faktor Penganggaran : dukungan penganggaran masih terbatas;

4. Faktor Kinerja : tingkat pengetahuan/pemahaman aparatur belum optimal sehingga

mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas danfungsi.

1.8 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini akan memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja

Dinas Sosial Kota Depok selama periode Tahun 2019. Capaian kinerja (performance

result) Tahun 2019 tersebut akan dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance

agreement) Tahun 2019 yang telah ditatapkan pada awal Tahun 2019 yang akan dijadikan

sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah

kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019 berpedoman

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif :

Menguraikan penerapan sistem akuntabilitaskinerja,pencapaian kinerja sasaran, kendala

dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

Bab I. Pendahuluan,

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

yang berpengaruh, tugas dan fungsi Dinas Sosial, sumberdaya manusia Dinas Sosial,

permasalahan utama serta sistematika penyajian LAKIP Dinas Sosial Kota Depok Tahun


13 | P a g e

2019.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian

kinerja (dokumen penetapan kinerja) dan menggambarkan tentang aspek RKT dan

RENSTRA Dinas Sosial Kota Depok.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016,

Bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian kinerja organisasi

yang berisi tentang analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dengan

realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja

sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, membandingkan realisasi

kinerja tahun ini dengan standar nasional dan melakukan analisis penyebab

keberhasilan/kegagalan dengan solusi yang telah dilakukannya serta analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Selanjutnya bab ini juga menguraikan

realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV– Penutup,

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran


14 | P a g e

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

a. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin

dicapai. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan

peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam

masyarakatmaka visi, Pemerintah Kota Depok Tahun 2016–2021 yang hendak dicapai

dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :

“Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Unggul didefinisikan sebagai :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki

Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada

ketahanan keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :

Terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan

lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai :

Terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-

masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan

dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Visi RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu terwujudnya Kota Depok

yang Unggul, Nyaman dan Religius merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan

Visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Nomor 1 Tahun

2008 Tahun 2006-2025 yaitu Depok Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius dan

Berwawasan Lingkungan. Visi tersebut telah dapat direfleksikan pada Visi kota Depok

yang Unggul, Nyaman dan Religius.


15 | P a g e

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi yaitu

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai

dalam pembangunan Kota Depok Tahun 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

2. Mengembangkan sumberdaya manusia yang kreatif dan berdaya saing.

3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.

4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan

ramah keluarga.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan

menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup

berbangsa dan bernegara.

Misi pertama : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan

bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi

birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan

Teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif

dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

Misi Kedua : Pengembangan Sumber Daya Manusia Manusia yang unggul, tangguh

dan berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak hanya

terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam

mendukung pembangunanKota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui

sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan secara

menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan

kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata

di seluruh Kota Depok.

Misi Ketiga : Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan

dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja,

menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM,

meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing,

meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.


16 | P a g e

Misi keempat : Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui perencanaan tata ruang

dan membangun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan

dan ramah keluarga. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi

seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang

berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota

Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan

pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi Kelima : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai

agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup

berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial

bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character

building). Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai

penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan

dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga

terbentuk Karakteristik generasi muda yang mampu berkonstribusi dan memenangkan

persaingan global.

b. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 yang diikuti pula dengan Perubahan

Renstra Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021 bahwa kedua dokumen tersebut

berlaku efektif pada Tahun 2019.

Sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021 tersebut,

Dinas Sosial Kota Depok berkaitan/ mendukung dalam pencapaian Misi Pertama, yaitu :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparandan Misi

Kedua, yaitu : Mengembangkan sumberdaya manusia yang kreatif dan berdaya saing.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Depok maka

Dinas Sosial Kota Depok merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu

lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban

bencana alam dan sosial


17 | P a g e

Sasaran : Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam

dan sosial

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

Sasaran : Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan

Tujuan 3 : Terwujudnya kemandirian PMKS

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan PMKS

Tujuan 4 : Terpenuhinya Hak Hidup Dasar Lansia

Sasaran : Meningkatnya hak hidup dasar lansia.

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Didasarkan kepada analisa kondisi umum lingkungan dan ruang Kota Depok serta

hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan periode sebelumnya, dapat

diidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, peluang, tantangan, dan ancaman dalam

pelayanan bidang sosialuntuk jangka lima tahun ke depan.

Kebijakan pelayanan bidang sosial juga tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan

RPJMD Kota Depok. Rumusan strategi dan kebijakan Dinas Sosial dalam kurun waktu 5

Th (2016-2021), sebagai berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Sosial Kota Depok

Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

yang professional

dan transparan.

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

terhadap korban

bencana alam

dan sosial

Peningkatan kualitas

pelayanan

perlindungan dan

jaminan sosial pada

saat dan setelah

bencana alam dan

sosial

Mewujudkan kualitas

pelayanan pemberia bantuan

bagi korban bencana alam dan

sosial

Meningkatkan

Kualitas

Penyelenggaraa

n Pemerintahan

yang Akuntabel


manajemen

pemerintahan yang

akuntabel

Meningkatkan tata kelola

lembaga melalui peningkatan

kualitas SDM aparatur, sarana

dan prasarana lembaga,

kualitas data dan perencanaan,

monitoring , evaluasi dan

pelaporan kinerja

Mengembangkan

sumber daya

manusia yang

kreatif dan

berdaya saing

Terwujudnya

kemandirian

PMKS

Meningkatnya

Pemberdayaan PMKS.

Meningkatkan pelayanan

kepada PMKS melalui upaya

upaya rehabilitasi social,

pemberdayaan social, jaminan

dan perlindungan social bagi

PMKS


18 | P a g e

Terpenuhinya

ya Hak Hidup

Dasar Lansia

Meningkatnya Hak

Hidup Dasar Lansia

Meningkatkan upaya

kebijakan dan koordinasi

dalam pemenuhan Hak

Hidup Dasar Lansia

d. Indikator Kinerja Kunci

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial KotaDepok

Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Depok Nomor

:460/41/Kpts-Dinsos Tahun 2017-2021.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) DInas Sosial Kota Depok Tahun

2017-2021

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

Peningkatan perlindungan

terhadap korban bencana alam

dan sosial

Persentase pemberian bantuan bagi

korban bencana yang tersampaikan

dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari

2 Meningkatnya Pemberdayaan

PMKS dengan upaya

perlindungan dan jaminan,

rehabilitasi , pelatihan dan

pembinaan.

Presentase keluarga miskin yang

meningkat kualitas hidupnya

Persentase Penyandang Disabilitas

yang Mandiri

Persentase PMKS yang mengalami

perubahan perilaku


19 | P a g e

Persentase PSKS yang berpartisipasi

dalam peningkatan kesejahteraan sosial

3 Meningkatnya Perlindungan

Hak Hidup Dasar Lansia

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota

Ramah Lansia

Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, Dinas Sosial hanya

mencantumkan IKU yang menjadi core business Dinas, sementara dalam dokumen

perencanaan yang lain seperti Renstra, Renja dsb dicantumkan pula sasaran strategis

untuk Bagian Sekretariat Dinas, yaitu : meningkatkan kinerja dan akuntabilitas

Pemerintahan dengan indikator kinerja penilaian SAKIP Dinas.

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta sumber daya yang tersedia.Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada

kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan

dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilita, transparansi dan kinerjaaparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerjaaparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dansanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan


20 | P a g e

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerimaamanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019

NO.

SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

Target

Kinerja

Pada Tahun

2019

1.

Peningkatan perlindungan

terhadap korban bencana

alam dan sosial

Prosentase pemberian bantuan

bagi korban bencana yang

tersampaikan dalam waktu

kurang dari 3 (tiga) hari

100 %

Persentase Tagana Aktif 85%

2.

Meningkatnya

Pemberdayaan

PMKS

Prosentase keluarga miskin yang


12%



20 %


mengalami perubahan perilaku

30 %


berpartisipasi dalam peningkatan

kesejahteraan social

80 %

3. Meningkatnya Hak Hidup

Dasar Lansia

Ruang Lingkup Penyelenggaraan

Kota Ramah Lansia

4 ruang

lingkup

Perjanjian Kinerja tersebut dapat diwujudkan dengan dukungan Program sebagai berikut :

Tabel 2.4 Program Pendukung Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2019


21 | P a g e

No.

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Kinerja

Tahun

2019

Program

Anggaran

1.

Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial

Prosentase

100 %

1. Program

Peningkatan

Kualitas Layanan,

Bencana

pemberian bantuan

Rp 610.793.900,-

bagi korban

bencana yang

tersampaikan dalam

waktu kurang dari 3

(tiga) hari

Persentase Tagana

Aktif 85 %

2. Meningkatnya

Pemberdayaan

PMKS

Prosentase keluarga

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

miskin yang 12 % Rp 2.216.411.500,-

meningkat kualitas

hidupnya

Persentase PMKS Penyandang Disabilitas yang Mandiri

20 %

Persentase PMKS 30 % 2. Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial

Rp 1.040.620.00,-

yang mengalami

perubahan perilaku

Persentase PSKS

yang

berpartisipasi

Dalam peningkatan kesejateraan sosial

80 %

3. Program

Pemberdayaan

Sosial

Rp1.232.985.000,-

3.

Meningkatnya

Hak Hidup

Dasar Lansia

Ruang Lingkup

Penyelenggaraan

Kota Ramah Lansia

4

Ruang

lingkup

1. Program

Pengembangan

Kota Ramah

Lansia

Rp

440.045.000,-


22 | P a g e

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Sosial sebagai pengemban amanah masyarakat Kota Depok melaksanakan

kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

Kota Depok yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan

Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian

kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja.Laporan tersebut

memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator

sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun

Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota

Depok.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2019, Dinas

Sosial Kota Depok berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan

anggaran negara. Untuk mengetahui Tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan

dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan

analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi

serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).


23 | P a g e

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan

Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai

Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja Kode

1 91 > Sangat Tinggi

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber: Permendagri54Tahun2010

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2019

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah

yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan

sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Dinas Sosial Kota Depok Nomor :

460/41/Kpts-Dinsos Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Depok

Tahun2017-2021. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Depok

Tahun 2019 menunjukan hasil sebagai berikut :


24 | P a g e

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Depok

Tahun 2019

Sasaran Indikator Sasaran

Target

2019

Realisasi

2019

Capaia

n

Kinerja

Interpretasi

Peningkatan

kualitas

pelayanan

perlindungan dan

jaminan social

pada saat dan

setelah bencana

alam dan sosial

Persentase pemberian

bantuan bagi korban

bencana yang

tersampaikan dalam

waktu kurang dari 3

(tiga) hari

100 % 100 % 100 % Sesuai Target

Persentase TAGANA

aktif

85 % 85 % 100 % Sesuai Target

Meningkatnya

Pemberdayaan

PMKS.

Prosentase keluarga

miskin yang meningkat

kualitas hidupnya

12 % 11,76 % 98 % Target Tidak

Tercapai


Disabilitas yang

Mandiri

20 % 26,7 % 130 % Melampaui

Target


mengalami perubahan

perilaku

30% 23% 76 % Target Tidak

Tercapai



peningkatan

kesejahteraan sosial

80 % 83.33 % 104 % Melampaui

Target

Pengembangan

Dimensi Kota

Ramah Lansia

Ruang Lingkup

Penyelenggaraan Kota

Ramah Lansia

4 Ruang

Lingkup

4 Ruang

Lingkup

100 % Sesuai Target

Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama

(IKU) Dinas Sosial Kota Depok pada Tahun 2019, terdapat 5 indikator menunjukkan

capaian 100% atau lebih. Sedangkan ada 2 indikator kinerja utama yang belum mencapai

target yang telah ditetapkan. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan

yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder

dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Lakip Dinas Sosial 2019

3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Adapun capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan capaian tahun lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2018 dan Tahun 2019

No.

Sasaran Strategis Satuan Target Realisasi % Capaian

Kinerja

Uraian Indikator Kinerja

2018 2019 2018 2018 2018 2019

1. Peningkatan perlindungan

terhadap korban bencana alam dan

social

Persentase pemberian bantuan bagi

korban bencana yang tersampaikan

dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari

% 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

Persentase TAGANA aktif % 80 % 85 % 75 % 85 % 93.7% 100 %

2. Meningkatnya Pemberdayaan

PMKS Prosentase keluarga miskin yang


%

10 %

12 % 0.046

%

11,76

%

0.46%

98 %

Persentase Penyandang Disabilitas yang

Mandiri

%

15 %

20 %

16 %

26,7 %

106.7%

130 %

Persentase PMKS yang mengalami

perubahan perilaku % 25 % 30 % 27.1% 23 % 108% 76 %

Persentase PSKS yang berpartisipasi

dalam peningkatan kesejahteraan sosial

%

75 %

80 %

63.5 %

83.33

%

84.7 %

104 %

3. Meningkatnya Hak Hidup Dasar

Lansia.

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota

Ramah Lansia Ruang

lingkup

4 4 4 4 100 % 100 %

25| Page


26 | P a g e

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa perbandingan realisasi kinerja dan

capaian kinerja Dinas Sosial Kota Depok pada Tahun 2019 dengan Tahun 2018

sebagai berikut : 2 Indikator tetap pada tingkat capaian 100%; 1 indikator turun dari

capaian tahun sebelumnya dan 4 indikator naik dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan

Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan

Strategis

Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2019

Jangka Menengah RENSTRA

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Realisasi 2019

Target

Renstra

2019

Capaian


pelayanan

perlindungan dan

jaminan social pada

saat dan setelah

bencana alam dan

sosial

Persentase

pemberian bantuan

bagi korban

bencana yang

tersampaikan dalam

waktu kurang dari 3

(tiga) hari

100%

100%

100%

Persentase

TAGANA aktif

85%

85%

100%


penyelenggaraan

pemerintahan yang

akuntabel

Nilai SAKIP

B

B

100%

Meningkatnya

Pemberdayaan

PMKS.

Prosentase keluarga

miskin yang

meningkat kualitas

hidupnya

11,76 % 12% 98%

Persentase

Penyandang

Disabilitas yang

Mandiri

26,7 % 20% 130%


27 | P a g e

Persentase PMKS

yang mengalami

perubahan perilaku

23% 30% 76%

Persentase PSKS

yang berpartisipasi

dalam peningkatan

kesejahteraan social

83.33% 80% 104%

Pengembangan

Dimensi Kota Ramah

Lansia

Ruang Lingkup

Penyelenggaraan

Kota Ramah Lansia

4 Ruang

Lingkup

4 Ruang

Lingkup

100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran, dari 7

indikator kinerja terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target, selebihnya dapat

tercapai bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan.

3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bidang Sosial di Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimum

Bidang Sosial

PROGRAM REHABILITAS SOSIAL

KEGIATAN SASARAN/INDIKATOR

KINERJA TARGET

CAPAIAN SPM

KETERANGAN

A. Rehabilitasi

sosial dasar

Penyandang

Disabilitas

terlantar, anak

terlantar, anak

terlantar, lanjut

Usia terlantar

serta

gelandangan dan

pengemis di luar

panti

Sasaran :

Terpenuhinya

kebutuhan dasar

Penyandang Disabilitas

Terlantar, Anak

Terlantar, Lanjut Usia

Terlantar, serta

Gelandangan dan

Pegemis di luar panti

Indikator :

Persentase (%)


28 | P a g e

1. Penyandang

Disabilitas Terlantar

yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

di luar panti;

100% 13,58% 71 Orang X 100%

523

2. Anak Terlantar yang

terpenuhi kebutuhan

dasarnya di luar

panti;

100% 31,47% 79 Orang X 100%

251

3. Lanjut Usia

Terlantar yang

terpenuhi kebutuhan

dasarnya di luar

panti

100% 5,01% 62 Orang X 100%

1237

4. Gelandangan dan

Pengemis yang

terpenuhi kebutuhan

dasarnya di luar

panti

100% 51,90% 200 Orang X

100%

385

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

KEGIATAN SASARAN/INDIKATOR

KINERJA TARGET

CAPAIAN SPM

KETERANGAN

B. Perlindungan

Sosial Korban

Bencana Alam

dan Sosial

Sasaran :

Terpenuhinya

kebutuhan dasar Korban

Bencana alam dan

sosial daerah

kabupaten/kota

Indikator : 100% 100% perhitungan = 1247

orang / 1247 orang

x 100%

Persentase (%) Korban

Bencana alam dan

sosial yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

pada saat dan setelah

tanggap darurat bencana

daerah kabupaten/kota

(ada 154 kejadian

bencana)

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Depok terdapat

beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1) Program Rehabilitas Sosial

Permasalahan

a. Terbatasnya jumlah SDM untuk menangani masalah PMKS;


29 | P a g e

b. PMKS yang telah ditangani (pembinaan) kembali melakukan aktifitas sebagai

PMKS karena merasa lebih mudah mendapat penghasilan;

c. PMKS yang telah ditangani tidak bersedia untuk dirujuk ke Balai untuk mengikuti

pelatihan sehingga tidak bisa mandiri;

d. PMKS yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan tidak mempunyai modal

untuk membuka usaha atau tidak mempunyai akses ke dunia usaha;

e. Sulit mengubah pola pikir PMKS agar lebih mandiri;

f. Kondisi sarana dan prasarana Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang kurang

memadai;

g. Terbatasnya ketersediaan anggaran, baik untuk kegiatan pemeliharaan RPS,

kegiatan pelatihan petugas RPS, kegiatan bimbingan dan keterampilan bagi PMKS

serta dalam pengelolaan data/pengaduan;

h. Belum adanya penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar bagi PMKS;

i. Belum adanya data PMKS dan PSKS yang valid;

j. Kapasitas SDM aparatur masih belum optimal dalam pengelolaan data dan

pengaduan;

k. Sarana pendukung petugas yang belum berfungsi optimal.

Solusi :

a. Mengajukan permohonan penambahan SDM kepada BKPSDM;

b. Memberikan pembinaan kepada PMKS agar tidak lagi melakukan kegiatan PMKS;

c. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan RPS;

d. Melakukan update data PMKS;

e. Melakukan penambahan petugas pengelolaan data dan pengaduan;

f. Melakukan evaluasi kinerja para petugas;

g. Membuat aplikasi layanan perlindungan sosial (rekomendasi KIS, KIP, Santunan

Kematian);

h. Merencanakan akan berkonsultasi dan koordinasi dengan Propinsi Jawa Barat dan

Kementerian Sosial.


30 | P a g e

2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Permasalahan :

a. Jenis bufferstock sering kali tidak sesuai hasil assesment di lapangan;

b. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan Standar

pemenuhan permakanan dan sandang;

c. Kualitas SDM Tagana yang belum optimal dalam dukungan psikososial.

Solusi

a. Melakukan kordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Kementerian

Sosial;

b. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam APBD Kota Depok;

c. Mengikut sertakan Tagana untuk mengikuti pelatihan dan bimtek petugas LDP.

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan

Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran

strategis, dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

2019 yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir

Pengukuran Kinerja Tahun 2019. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan

evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian

Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Depok dan sebab-sebab tercapai/tidak tercapainya

kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2019 Dinas Sosial Kota Depok telah

melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi Kota Depok yang juga

menjadi Visi Dinas Sosial Kota Depok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berbunyi: “Kota

Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”. Evaluasi dan analisis atas capaian

sasaran strategis Dinas Sosial Kota Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan

sebagai berikut:

Misi Pertama: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional

dan transparan”

Sasaran Strategis Pertama : Peningkatan Perlindungan terhadap Korban Bencana

Alam dan Sosial.

Sasaran Strategis Pertama mencapai kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja, target,

dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:


31 | P a g e

Tabel 3.6 Realisasi capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama dari Misi I

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian Interpretasi

1 Persentase pemberian

bantuan bagi korban

bencana yang

tersampaikan dalam

waktu kurang dari 3

(tiga) hari

100 %

100 %

100 %

Tercapai

sesuai target

Persentase TAGANA

aktif

85 % 85 % 100 % Tercapai

sesuai target

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja:

Tercapainya indikator sasaran strategis tersebut dengan nilai capaian kinerja

sebesar 100% diperoleh berkat kesiap siagaan petugas dalam penanganan setiap

bencana yang terjadi; koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi/lembaga

terkait dan peran serta dari organisasi penanganan bencana, sehingga dalam tiap

kejadian korban bencana sudah mendapatkan bantuan yang tersampaikan tepat

waktu. Bantuan yang diberikan berupa evakuasi korban dari lokasi bencana,

pemberian bahan pangan, sandang yang dibutuhkan yang tersampaikan tepat

waktu. Sampai akhir Tahun 2019, jumlah kejadian bencana sebanyak 154 kejadian

dengan jumlah korban yang yang terdampak berjumlah 1.247 orang dan sudah

ditangani.

Tercapainya indikator persentase TAGANA aktif dimana 34 personil yang aktif

dari 40 anggota ( 85%) didukung oleh koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial

sebagai mitra dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan koordinasi dengan

TAGANA Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Untuk mendukung pelaksanaan capaian kinerja sasaran ini dilakukan melalui

program, yaitu : Program Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial.

Sasaran Strategis Kedua : Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas

Pemerintahan.


32 | P a g e

Tabel 3.6. Realisasi capaian Kinerja

Sasaran Strategis Kedua dari Misi I

No Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi

2019

%

Capaian Keterangan

1 Nilai SAKIP B B 100% Realisasi SAKIP Tahun 2018 yang dinilai pada Tahun 2019 mendapat Predikat B

Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja:

Pencapaian Lakip Dinas Sosial di Tahun 2018 yang dinilai pada Tahun 2019 mendapat

predikat B, hal ini didukung antara lain :

- Adanya kerjasama, dan koordinasi dari berbagai pihak;

- Melakukan revisi Renstra Dinas Sosial Tahun 2016-2021;

- Menetapkan IKU yang dipergunakannya untuk mengukur pencapaian kinerja

Dinas;

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja per triwulan;

- Dibentuknya Tim Pengumpul Data Kinerja.

Untuk mendukung pelaksanaan capaian kinerja sasaran ini dilakukan melalui

program, yaitu : Program Peningkatan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan

sarana dan prasarana aparatur; Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan dan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan.

Misi Kedua: “Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya

saing”

Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Pemberdayaan PMKS.

Pada Sasaran Strategis Pertama Misi Kedua ini terdapat 4 indikator sasaran, dimana 2

indikator sasaran tidak mencapai target kinerja dan 2 indikator kinerja dapat melampaui

target kinerja sasaran. Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan

sebagai berikut:


33 | P a g e

Tabel 3.7. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama dari Misi II

No Indikator Kinerja Target Realisasi

% Capaian

Interpreta si

1. Prosentase keluarga miskin

yang meningkat kualitas

hidupnya

12 % 11,76 % 98 % Tidak

Tercapai

2. Persentase Penyandang


20 % 26,7 % 130% Tercapai

3. Persentase PMKS yang

mengalami perubahan

Perilaku

30% 23 % 76 % Tidak tercapai

4. Persentase PSKS yang


peningkatan

kesejahteraan sosial

80 % 83.33% 104 % Tercapai


a. Tidak tercapainya target prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas

hidupnya antara lain disebabkan oleh tingkat biaya hidup di Kota Depok relatif

tinggi, pertumbuhan biaya hidup di Kota Depok sangat cepat dibandingkan dengan

pertumbuhan kenaikan kesejahteraan masyarakat miskin itu sendiri dan

kemungkinan pula dari pola pikir keluarga miskin untuk bangkit dari

kemiskinaannya masih relatif rendah;

Alternatif solusi yang telah dilakukan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan

secara terus menerus dan pendampingan.

b. Tercapainya Persentase penyandang disabilitas yang mandiri dengan nilai capaian

kinerja 130 % diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi

75 Penyandang disabilitas dan 20 orang menjadi mandiri setelah mengikuti

pelatihan.

c. Tidak tercapainya PMKS yang mengalami perubahan perilaku disebabkan antara

lain :

- Sulit mengubah pola pikir PMKS agar lebih mandiri;

- PMKS yang telah ditangani (pembinaan) kembali melakukan aktifitas sebagai

PMKS karena merasa lebih mudah mendapat penghasilan;

- PMKS yang telah ditangani tidak bersedia untuk dirujuk ke Balai untuk

mengikuti pelatihan sehingga tidak bisa mandiri;


34 | P a g e

- PMKS yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan tidak mempunyai modal

untuk membuka usaha atau tidak mempunyai akses ke dunia usaha.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- Memberikan pembinaan kepada PMKS agar tidak lagi melakukan kegiatan

PMKS;

- Melakukan evaluasi kinerja para petugas;

- Berkonsultasi dan koordinasi dengan Propinsi Jawa Barat dan Kementerian

Sosial.

d. Tercapainya sasaran strategis PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan

kesejahteraan sosial dengan nilai capaian kinerja sebesar 118 % disebabkan dalam

kegiatan pembinaan PSKS yang dapat dilakukan pada Tahun 2019 serta tingkat

pemahaman dari para LKS untuk membantu Pemerintah Kota dalam peningkatan

kesehjahteraan sosial.

Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.

Sasaran Strategis Kedua mencapai kinerja sebesar 100 %. Indikator kinerja, target, dan

realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel 3.8. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua dari Misi II

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian Interpretasi

4 Ruang Lingkup

Penyelenggaraan

Kota Ramah Lansia

4 Ruang

Lingkup

4 Ruang

Lingkup

100 % Target tercapai:

1. Kebijakan

Kelanjutusiaan

2. Kesehatan

3. Keagamaan dan

Mental Spritual

4. Penghormatan dan

Inklusi Sosial;

5. Partisipasi Sosial; Dukungan Komunitas

dan Pelayanan Sosial


Tercapainya target Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia diperoleh

dengan sudah diterapkan 4 (empat) ruang lingkup yaitu Kebijakan kelanjutusiaan,

Kesehatan, Keagamaan dan Mental Spritual, Penghormatan dan Inklusi Sosial;


35 | P a g e

Partisipasi Sosial; Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial telah mencapai target,

yaitu 4 dimensi, dengan tingkat capaian 100%. Pencapaian target ini didukung oleh

kebijakan pemerintah Kota Depok melalui Peraturan Walikota No. 83 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Kota Ramah Lanjut Usia sebagai pedoman dalam

pengembangan dimensi lainnya di tahun mendatang. Dalam mencapai setiap ruang

lingkup memerlukan peran serta dan pemahaman dari instansi terkait

sehingga dukungan kebijakan sangat mempengaruhi dalam merealisasikan

target. Pencapaian ini dilaksanakan melalui 1 program, yaitu Program Pengembangan

Kota Ramah Lansia.

3.6 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumberdaya

Sumber daya yang ada di Kota Depok khususnya pada Dinas Sosial Kota

Depok menjadi prioritas dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD

Kota Depok. Dalam pelaksanaannya Dinas dituntut untuk seoptimal mungkin dapat

memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana

prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat

melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya

yang ada.

Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Sosial Kota Depok mendapatkan alokasi

anggaran sebesar Rp. 13.711.113.242,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 6.826.514.342,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.884.598.900,- dengan

realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 12.521.732.752,- dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9. Realisasi Belanja Pada Dinas Sosial Kota Depok TA. 2019

NO Belanja Program/

Kegiatan Anggaran

Realisasi

Keuangan % (Keu)

Fisik

Kegiatan

(%)

1

Belanja

Tidak

Langsung

- 6,826,514,342 6,229,192,398 91.25% 100.00%

2 Belanja

Langsung

9 Program

31

Kegiatan

6,884,598,900 6,292,540,354 91.40% 93.10%

Jumlah

(BTL+BL) 13,711,113,242 12,521,732,752 91.33%


36 | P a g e

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya efisiensi anggaran yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Pada Anggaran belanja langsung, dari 31 kegiatan

terdapat 26 atau (83,87%) kegiatan yang capaian fisiknya mencapai 100%.

Adapun efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial antara lain meliputi :

Melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku

dalam penetapan pemenang pelaksana pekerjaan sehingga didapat adanya selisih

pagu anggaran dengan nilai kontrak;

Melakukan penyerapan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan, antara lain

berupa gaji dan tunjangan pegawai, honorarium non PNSD, perjalanan dinas,

belanja sewa tempat; belanja makanan dan minuman; penggandaan; perjalanan

dinas dalam dan luar daerah, dsb.;

3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Pertama yang mencapai kinerja sebesar 100% didukung oleh

Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana dengan Kegiatan Pelayanan

Pasca Bencana Alam dan Sosial.

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran I

NO PROGRAM/KEGI

ATAN Indikator

TARGE

T

REALISASI

KEGIATAN

REALISA

SI %

Program Peningkatan

Kualitas Layanan

Bencana

Persentase

penanganan bencana

alam dan bencana

sosial

100% 100% 100%

1

Pelayanan Pasca

Bencana Alam dan

Sosial

jumlah penanganan

kejadian bencana

125

kejadian

154

kejadian 123%

jumlah anggota

tagana

40 orang

Tagana

40 orang

Tagana 100 %

tersedianya buffer

stock 34 jenis 34 jenis 100%

Keluaran dari kegiatan ini adalah tertanganinya semua korban bencana dari

154 kejadian bencana dan tersedianya 34 jenis logistik yang dibutuhkan oleh

korban bencana dengan tepat waktu dan terfasilitasinya anggota Tagana setiap


37 | P a g e

penanganan kejadian bencana sebanyak 40 orang.

2. Sasaran strategis kedua didukung 4 Program dengan kegiatan :

Tabel. 3.11 Realisasi Kinerja Program endukung Sasaran II

NO PROGRAM/KEGIATAN Indikator TARG

ET

REALISASI

KEGIATAN

REALIS

ASI %

Program Peningkatan

Administrasi Perkantoran

Persentase penyediaan

adminisrasi perkantoran 100% 100 % 100%

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 60 jenis 60 jenis 100%

2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

jumlah jenis cetakan 13 jenis 13 jenis 100%

3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik

13 jenis 13 jenis 100%

4 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Terpenuhinya jumlah

peralatan rumah tangga 13 jenis 13 jenis 100%

5 Penyediaan Makanan dan

Minuman

jumlah jamuan makan

minum

2800

box 2800 box 100%

6 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

jumlah perjalanan

dinas/rakor 290

HOK 290 HOK 100%

Program Peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Persentase penyediaan

sarana dan prasarana

aparatur

100% 100% 100%

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Bermotor

jumlah sarana prasarana

aparatur (kendaraan)

terpelihara

11 unit 11 unit 100%

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/

berkala perlengkapan

gedung kantor


9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang tersedia


Program Peningkatan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

nilai SAKIP B B 100 %

10 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian

Kinerja

jumlah laporan kinerja 18 dok 18 dok 100%

Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan

Pembangunan

cakupan dokumen

perencanaan

pembangunan

100% 100% 100%

11 Pelaksanaan Forum OPD dan

Penyusunan Renja

jumlah dok renja dan

jumlah peserta forum OPD

1 dokume

n

1

dokumen 100%

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

Realisasi Fisik dari kegiatan ini adalah tersedianya 12 laporan realisasi

bulanan, 4 dokumen hasil monitoring triwulan dan 2 laporan kinerja tahun

2019


38 | P a g e

b. Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja

Kegiatan ini dilaksanakan melalui forum OPD dan Penyusunan Rencana

Kinerja Tahun 2020 dengan keluaran 1 dokumen hasil Forum OPD dan 1

dokumen Renja.

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya 60 jenis ATK yang dibutuhkan dalam kegiatan administrasi

dan Pelayanan di Dinas Sosial.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya 13 jenis barang cetakan yang mendukung kegiatan dan

pelayanan pada Dinas Sosial.

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya 13 komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

untuk mendukung kegiatan dan pelayanan pada Dinas Sosial

f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor

Tersedisnya 13 jenis peralatan Rumah Tangga Kantor untuk mendukung

kelancaran kegiatan dan pelayanan pada Dinas Sosial.

g. Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya 2800 box makanan dan snack untuk rapat dinas dan tamu,

buah saji untuk tamu dan air minum kemasan gallon untuk harian pegawai.

h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Terfasilitasinya transport, uang harian maupun akomodasi bagi pegawai

yang melakukan perjalanan Dinas dalam dan luar daerah sebanyak 290

HOK.

i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Bermotor

Terpeliharanya 4 unit kendaraan Dinas roda 4 dan 7 unit roda 2 selama

tahun 2019.

j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/ Kantor

Terpeliharanya 8 jenis peralatan dan perlengkapan kantor.

k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor berupa computer, laptop,

printer laser, printer ink jet, lemari kaca, lemari besi, filing cabinet, meja,

kursi dan monitor.


39 | P a g e

3. Indikator untuk Sasaran Strategis ketiga ada 4 indikator dengan mencapai

100% pada 3 indikator didukung oleh Program Perlindungan dan Jaminan

Sosial, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial.

Tabel 3.12 Realisasi Kinerja Program Kegiatan Pendukung Sasaran III

NO PROGRAM/KEGIATAN Indikator TARGET

REALISASI

KEGIATAN

REALISA

SiI %

Program Perlindungan dan

Jaminan Sosial

persentase PMKS dan

masyarakat beresiko sosial

ditangani

42.5% 44.78% 105%

1 Pelayanan Santunan Kematian jumlah terverifikasi 3150 jiwa 2898 jiwa 92%

2 Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan

jumlah KPM yang tertangani

100%

(13.000

KPM)

(100%)

21.374

KPM

100%

3. Verifikasi Validasi Penerima

Program Jaminan Sosial

jumlah KRTS penerima

kjaminan sosial yang

diverifikasi

77903

KRTS

77903

KRTS 100%

Program Peningkatan

Rehabilitasi Sosial

Jumlah sarana rehabilitasi

sosial anak dan orang dengan

ketelantaran

4.3 % 4.3 % 100%

4 Pelayanan PMKS dalam

Panti/Rumah Singgah jumlah sarana prasarana 7 jenis 7 jenis 100%

5 Penanganan Ketelantaran Jumlah orang terlantar yang

ditangani 400 orang 365 orang 92%

6 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah PMKS 200 orang 83 orang 42%

7 Pendidikan dan Pelatihan

Ketrampilan bagi Disabilitas Jumlah disabilitas yang dilatih 75 orang 75 orang

100%

8 Pemeliharaan Rumah

Perlindungan Sosial Renovasi Rumah Singgah 1 paket 1 paket 10O%

9 Pendataan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Dokumen Data PMKS 1 dokumen

1

dokumen 100%

Program Pemberdayaan

Sosial

Persentase PMKS dan PSKS

yang mendapat

pemberdayaan

4.7% 4.7% 100%

10 Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

jumlah yang mendapatkan

pelatihan 140 orang 140 orang 100%

11 Pengadaan Alat Bantu

Penyandang Cacat Jumlah alat bantu yang tersedia 3 jenis - 0%

12 Bimbingan dan Konselor bagi

PMKS

Jumlah PMKS dan konselor

yang dibina 210 orang 210 orang 100%

13

Pengawasan dan Pengendalian

Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap

Jumlah lembaga yang terawasi dan terkendali

40 LKS 40 LKS 100%

14

Pengembangan Potensi Sumber

Potensi Kesejahteraan dan

Pelatihan Kewirausahaan PSKS

Jumlah PSKS yang terlatih 126 orang 126 orang 100%

15

Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial

Psikologis ( Melalui Lembaga

Konsultasi Kesejahteraan

Sosial)

Jumlah Kasus keluarga

bermasalah social psikologis

yang ditangani

40 kasus 40 kasus 100%

16 Pemeliharaan Taman Makam

Pahlawan Terpeliharanya TMP 1 TMP 1 TMP 100%


40 | P a g e

Sasaran strategis ketiga ini didukung oleh kegiatan :

a. Pelayanan Santunan Kematian

Dalam kegiatan ini telah dibayarkan kepada 2898 ahli waris dari keluarga

miskin yang menerima santunan kematian.

b. Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan

Dalam tahun 2019 ada sebanyak 21.374 keluarga penerima manfaat yang

sudah menerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

c. Verifikasi Validasi Penerima Program Jaminan Sosial

Verifikasi dilakukan terhadap data keluarga Miskin untuk data PBDT yang

akan menjadi sasaran penerima jaminan sosial. Kegiatan Sosialisasi

dilakukan dua kali dengan melibatkan 63 kelurahan.

d. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan selama 12 bulan dan terfasilitasi

kegiatan upacara penghargaan jasa pahlawan di TMP.

e. Pelayanan PMKS dalam Panti/ Rumah Singgah

Beberapa PMKS Hasil penjangkauan atau yang diserahkan oleh mitra

/instansi terkait memerlukan tempat sementara sebelum penanganan lebih

lanjut atau pemulangan ke keluarga yang ditampung di Rumah Singgah

dengan fasilitasi sandang dan pangan selama berada di Rumah Singgah.

f. Pelayanan Ketelantaran

Selama Tahun 2019 sebanyak 365 orang dengan ketelantaran telah

ditangani oleh Dinas Sosial melalui kegiatan ini.

g. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

PMKS hasil penjangkauan yang ditangani oleh Seksi Rehab Tuna Sosial

sebanyak 83 orang selama tahun 2019.

h. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Disabilitas

Kegiatan ini telah membimbing dan melatih 75 Penyandang Disabilitas.

i. Pelatihan Keterampilan bagi PMKS

Seksi Pemberdayaan PMKS telah melatih 140 orang PMKS.

j. Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat

Tidak terealisasi karena tidak memenuhi persyaratan proposal dalam

pengajuan sebagai hibah kepada masyarakat.


41 | P a g e

k. Bimbingan dan Konselor bagi PMKS

Untuk memberdayakan PMKS telah dilakukan Pelatihan khusus bagi 210

ODHA dan konselor.

l. Pengembangan Potensi dan Pelatihan PSKS

PSKS Yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah Karang Taruna di 63

kelurahan, 11 kecamatan, 5 tingkat kota, TKSK di 11 kecamatan dan 36

lembaga.

4. Untuk Sasaran Strategis Keempat yang mencapai kinerja sebesar 100%

didukung oleh Program Pengembangan Kota Ramah Lansia dengan kegiatan :

Tabel 3.13. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran IV

NO PROGRAM/

KEGIATAN Indikator TARGET

REALISASI

KEGIATAN

REALISASI %

Program

Pengembangan Kota

Ramah Lansia

Cakupan ruang

lingkup kota ramah

lansia

13.33% 26.67% 100%

1 Pembinaan Lansia

Potensial Jumlah Lansia terbina 780 orang 464 orang 60%

2

Penyelenggaraan Hari

Lanjut Usia Nasional

(HLUN)

jumlah kegiatan

rangkaian HLUN 5kegiatan 5 keg 100%

3 Sinergi pengembangan

Kota Ramah Lansia

Jumlah Kelompok

yang bersinergi 15

kelompok 15 kelompok 100%

Jumlah Ruang Lingkup

Kota Ramah Lansia

yang diterapkan

4 Ruang

Lingkup

4 Ruang

Lingkup 100%

a. Pembinaan Lansia

Sasaran dari Pembinaan Lansia adalah terbinanya Lansia yang aktif

berperan serta dalam pengembangan Kota Ramah Lansia.

b. Penyelenggaraan HLUN

Penyelenggaraan HLUN dilaksanakan dengan 5 rangkaian kegiatan yaitu,

seminar lansia, Duta Lansi, Perlombaan Lansia, Road show dan Gebyar

Puncak Perayaan HLUN.

c. Sinergi Pengembangan Kota Ramah Lansia

Kegiatan ini melibatkan kelompok yang berperan dalam penerapan ruang

lingkup pengembangan kota ramah lansia .


42 | P a g e

3.8. Realisasi Anggaran

Berdasarkan APBD perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2019, diketahui

bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Depok sebesar Rp. 13.711.113.242,-

dengan realisasi sebesar Rp. 12.521.732.752,- dan dapat dilihat pada Tabel 3.9 di atas.

Adapun akuntabilitas keuangan berdasarkan alokasi anggaran yang mendukung sasaran

strategis diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3.10. Realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis

N

o

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Target

Realisa

si

Capa

ian

(%)

Alokasi

Anggaran

(Rp)

Realisasi

Anggaran

(Rp)

1. Peningkatan

perlindungan

terhadap

korban

bencana alam

dan sosial

Persentase

pemberian

bantuan bagi

korban bencana

yang

tersampaikan

dalam waktu

kurang dari 3

(tiga) hari

100 % 100 % 100

%

610.793.900,- 570.551.602,-

Persentase

TAGANA aktif

85 % 85 % 100%

2. Meningkatkan

kinerja dan

akuntabilitas

pemerintahan

Nilai SAKIP

B B 100 1.343.743.500 1.277.668.795

2. Meningkatnya

Pemberdayaan

PMKS

Prosentase

keluarga miskin

yang meningkat

kualitas hidupnya

12% 11.76 98 %

4.490.016.500

4.135.967.957

Persentase

Penyandang

Disabilitas yang

Mandiri

20% 26.7% 130%

Persentase PMKS

yang mengalami

perubahan

perilaku

30% 23 % 100%

Persentase PSKS

yang

berpartisipasi

dalam

peningkatan

kesejahteraan

sosial

80% 83.33 104%

3. Meningkatnya

Hak Hidup

Dasar Lansia.

Ruang Lingkup

Penyelenggaraan

Kota Ramah

Lansia

4 ruang

lingkup

4 ruang

lingkup 100% 440.045.000,- 308.352.000,-

Jumlah

6.884.598.900

,-

6.292.540.354


43 | P a g e

Sedangkan realisasi Belanja Langsung berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10. Realisasi Program /Kegiatan pada Dinas Sosial Tahun 2019

NO PROGRAM/KEGIATAN Anggaran Realisasi %

CAPAIAN

1 Program Peningkatan

Administrasi Perkantoran

897,895,500

860,122,722 95.8

Penyediaan Alat Tulis Kantor

123,350,000

121,471,235 98.5

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

100,925,000

92,630,000 91.8

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

13,320,500

13,320,500 100.0

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

25,000,000

25,000,000 100.0

Penyediaan Makanan dan Minuman

185,900,000

185,838,000 100.0

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

449,400,000

421,862,987 93.9

2 Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

373,050,000

350,803,073 94.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Bermotor

124,000,000

110,255,773 88.9

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

15,400,000

14,800,000 96.1

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

233,650,000

225,747,300 96.6

3 Program Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

14,598,000

11,763,000 80.6

Penyusunan Pelaporan Keuangan

dan Capaian Kinerja

14,598,000

11,763,000 80.6

4 Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan Pembangunan

58,200,000

54,980,000 94.5

Pelaksanaan Forum OPD dan

Penyusunan Renja

58,200,000

54,980,000 94.5

5 Program Peningkatan Kualitas

Layanan Bencana

610,793,900

570,551,602 93.4

PelayananPasca Bencana Alam dan

Sosial

610,793,900

570,551,602

93.4

6 Program Perlindungan dan

Jaminan Sosial

2,216,411,500

2,054,581,459 92.7

Pelayanan Santunan Kematian 75,465,000 75,465,000 100.0

Penyelenggaraan Program Keluarga

Harapan

1,626,818,500

1,472,129,314 90.5

Verifikasi Validasi Penerima

Program Jaminan Sosial

514,128,000

506,987,145 98.6


44 | P a g e

NO PROGRAM/KEGIATAN Anggaran Realisasi 2019 %

CAPAIAN

7 Program Peningkatan

Rehabilitasi Sosial

1,040,620,000

936,035,760 89.9

Pelayanan PMKS dalam

Panti/Rumah Singgah

345,510,000

309,743,000 89.6

Penanganan Ketelantaran

228,910,000

191,389,500 83.6

Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

106,100,000

81,404,800 76.7

Bimbingan & Pelatihan Ketrampilan

bagi Disabilitas

198,050,000

195,550,000 98.7

Pemeliharaan Rumah Perlindungan

Sosial

71,400,000

67,858,460 95.0

Pendataan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

90,650,000

90,090,000 99.4

8 Program Pemberdayaan Sosial

1,232,985,000

1,145,350,738 92.9

Pelatihan Ketrampilan bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

294,535,000

279,535,000 94.9

Pengadaan Alat Bantu Penyandang

Cacat

36,000,000

- 0.0

Bimbingan dan Konselor bagi

PMKS

333,360,000

326,162,500 97.8

Pengawasan dan Pengendalian

Lembaga Kesejahteraan Sosial

Secara Bertahap

71,640,000

71,240,000 99.4

Pengembangan Potensi dan

Pelatihan PSKS

246,300,000

233,300,000 94.7

Bimbingan dan Konseling bagi

Keluarga Bermasalah Sosial

Psikologis ( Melalui Lembaga

Konsultasi Kesejahteraan Sosial)

149,750,000

137,900,000 92.1

Pemeliharaan Taman Makam

Pahlawan

101,400,000

97,213,238 95.9

9 Program Pengembangan Kota

Ramah Lansia

440,045,000

308,352,000 70.1

Pembinaan Lanjut Usia

96,995,000

67,150,000 69.2

Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia

Nasional (HLUN)

196,300,000

142,615,000 72.7

Sinergi Depok Ramah Lansia

146,750,000

98,587,000 67.2

TOTAL 6.884.598.900 6.292.540.354 91.4


45 | P a g e

Dari tabel diatas dapat dilihat kegiatan-kegiatan yang memiliki penyerapan

anggaran yang rendah (<60%) yaitu :

1. Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat

Alokasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 36.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,-

atau sebesar 0 %. Penyebab tidak terserapnya anggaran ini adalah tidak terpenuhinya

persyaratan proposal yang menjadi persyaratan bentuk Bantuan social sesuai Perwal

No. 17 tahun 2016.

Sedangkan Kegiatan yang memiliki penyerapan cukup baik (60% - 80 %) adalah :

1. Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Kegiatan ini dialokasikan untuk Pembinaan PMKS, Alokasi anggaran sebesar

Rp 103.100.000.- dengan realisasi sebesar Rp 81.404.800,- atau sebesar 76.7%.

Realisasi kinerja tidak tercapai yaitu dari PMKS yang direhabilitasi target 200

orang realisasi 83 orang (41.5%)

2. Pembinaan Lanjut Usia

Kegiatan dilakukan dalam pembinaan Lansia dengan realisasi anggaran 69.2%

dan realisasi kinerja tidak tercapai yaitu 464 orang ( 60%) dari target 780 orang,

disebabkan kurang tepatnya pengalokasian komposisi anggaran untuk mencapai

target.

3. Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)

Anggaran Kegiatan realisasi 72.7%, realisasi Kinerja tercapai sehingga dalam

hal ini ada efisiensi anggaran.

4. Sinergi Depok Ramah Lansia

Kegiatan dilakukan untuk sinergi dalam pengembangan kota ramah lansia

dengan realisasi anggaran 67.2% dan realisasi kinerja tercapai 100% sehingga

dalam hal ini ada efisiensi anggaran.

Dari uraian diatas secara umum dapat disimpulkan tingkat realisasi dan penyerapan

anggaran kegiatan Dinas Sosial, dari 31 kegiatan :

a. Berkategori baik (realisasi 80%-100%): 26 kegiatan (83.9%)

b. Berkategori cukup baik (realisasi 60%-80%) : 4 kegiatan (12.9 %)

c. Berkategori kurang baik (<60%) : 1 kegiatan (3.2%)


46 | P a g e

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan

Pada Tahun 2019 Dinas Sosial Kota Depok telah melaksanakan program dan

kegiatan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan dibidang sosial guna mencapai visi sebagaimana telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021.

Tujuan utama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019 merupakan implementasi pemerintah

dalam mengemban amanat pelayanan publik sebagai salah satu pendorong demi

terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance). Implikasi yang

harus terjadi dari pelaksanaan akuntabilitas adalah peningkatan kinerja, karena melalui

akuntabilitas tersebut akan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

organisasi, baik dalam pemanfaatan sumber daya maupun proses implementasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja melalui penilaian kinerja

program/kegiatan Dinas Sosial Kota Depok yang dilaksanakan pada Tahun 2019 yaitu

sebanyak 9 Program dan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan, dengan besar anggaran Belanja

Langsung Rp. 6.884.598.900,- (Enam milyar delapan ratus delapan puluh empat juta

lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan capaian realisasi

kinerja keuangan 6.292.540.354,- (Enam milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima

ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) atau sebesar 91,40%.

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis Dinas Sosial, terdapat 5 (lima)

indikator yang tercapai dari target yang direncanakan, dan ada 2 (dua) indikator kinerja

yang tidak mencapai target, yaitu keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya

dan PMKS yang mengalami perubahan perilaku. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan

pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras

seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019 ini pada prinsipnya

tidak hanya sekedar media pemenuhan kebutuhan laporan, namun berdasarkan format

konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dijadikan sumber informasi

dalam mendorong terciptanya peningkatan kinerja organisasi dan aparatur di masa yang

akan datang.


47 | P a g e

4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis terdapat beberapa hambatan ataupun kendala.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Depok dalam pemenuhan target

kinerja Tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

a. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum bisa dilakukan secara baik dan

optimal, karena masih terdapat cara pandang yang tidak sama dalam hal pengukuran

kinerja;

b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) baik PNSD

maupun Non PNSD untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;

c. Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;

d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Dinas;

Namun demikian secara umum pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Depok

pada Tahun 2019 relatif baik karena prosentase capaian fisik kegiatan sebesar 93,10 %.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Depok sepanjang Tahun 2019,

dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu sebagai

berikut :

a. Dalam menyusun anggaran dan rencana kegiatan diperlukan analisis yang matang

dalam menterjemahkan Renstra Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021 kedalam

perencanaan dan penganggaran kegiatan Dinas Sosial Kota Depok untuk periode

selanjutnya;

b. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui

usulan penambahan pegawai PNS, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan dalam

upaya pemenuhan kebutuhan SDM yang lebih profesional baik untuk pegawai PNS

dan non PNS;

c. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaaan

program/kegiatan;

d. Lebih meningkatkan kinerja untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan;

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini tidak hanya tergantung pada kinerja


48 | P a g e

Dinas Sosial Kota Depok, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh stakeholder di Bidang

Sosial berikut pendukungnya. Dengan demikian kerja sama dan sinergi diantara pihak-

pihak yang berkepentingan sangat mutlak diperlukan.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi

secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Dinas Sosial

Kota Depok, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada

periode berikutnya. Secara internal LAKIP ini harus dapat dijadikan motivasi untuk lebih

meningkatkan kinerja organisasi dengan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja

yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Dinas Sosial Kota Depok

tahun 2016-2021, serta dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Dinas

Sosial Kota Depok dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan

yang professional dan inforrmasi yang selalu terbarukan.

KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA DEPOK

Drs. USMAN HALIYANA, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)

NIP. 19630920 199403 2003

laporan akutanbilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)...2020/03/09 · pemerintah(akip); 8)...

Documents