laporan akuntabilitas kinerja pusinfowas tahun 2012 final 2012.pdf · 2012, terdiri dari satu...

NOMOR : LAP- 90 /IP/3/2013

TANGGAL : 25 JANUARI 2013

LLLAAAPPPOOORRRAAANNN AAAKKKUUUNNNTTTAAABBBIIILLLIIITTTAAASSS KKKIIINNNEEERRRJJJAAA PPPUUUSSSIIINNNFFFOOOWWWAAASSS

TTTAAAHHHUUUNNN 222000111222

P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n

L a k i p T a h u n 2 0 1 2 : K a t a P e n g a n t a r i

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusinfowas

Tahun 2012 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kinerja

Pusinfowas Tahun Anggaran 2012 atas pencapaian visi dan misinya, serta

merupakan salah satu parameter kinerja dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya.

Penyusunan LAKIP Pusinfowas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(RKA‐KL), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun

2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka

Panjang Tahun 2012‐2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012‐2014, Surat Keputusan

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, serta Rencana Strategis

BPKP Tahun 2010‐2014, Rencana Stratejik Pusinfowas Tahun 2010‐2014.

LAKIP Pusinfowas merupakan realisasi Rencana Kinerja Tahunan Pusinfowas Tahun

2012, terdiri dari satu program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya–BPKP, dan satu program dukungan, yaitu Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana. Selain itu, sesuai dengan Permen PAN dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010, dengan tetap

memperhatikan SK Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003,

kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam LAKIP ini meliputi kinerja program yang

diukur dengan indikator hasil (outcome) dan kinerja kegiatan yang diukur dengan

indikator keluaran (output).

Capaian kinerja program Pusinfowas tahun 2012 secara keseluruhan telah mencapai

sasaran yang ditargetkan, bahkan untuk beberapa kegiatan pencapaiannya di atas

100%.

Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik,

Pusinfowas akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan


L a k i p T a h u n 2 0 1 2 : D a f t a r I s I iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................. I

DAFTAR ISI ........................................................................................................ III

EXECUTIVE SUMMARY ...................................................................................... IV

BAB I: PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi ............................................................ 1

1.2. Aspek Strategis Organisasi .................................................................................. 1

1.3. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ............................................................ 2

1.4. Struktur Organisasi ............................................................................................... 3

1.5. Sumber Daya ......................................................................................................... 5 1.5.1 Sumber Daya Manusia ............................................................................................. 5 1.5.2 Sarana dan Prasarana ............................................................................................. 6 1.5.3 Keuangan ............................................................................................................... 7

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................................... 9

2.1 Rencana Kinerja Program .................................................................................... 11

2.2 Rencana Kinerja Kegiatan .................................................................................... 11

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................. 14

3.1 Capaian Kinerja 2012 ........................................................................................... 14

3.2 Analisis Capaian Kinerja ..................................................................................... 15 3.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP ........ 15 3.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP ...................... 54

BAB IV : PENUTUP ............................................................................................ 62


L a k i p T a h u n 2 0 1 2 : E x e c u t i v e S u m m a r y

iv

EXECUTIVE SUMMARY

LAKIP Pusinfowas Tahun 2012 melaporkan Capaian Kinerja Tahun 2012 dibandingkan

dengan Rencana Kinerja Tahun 2012 yang mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra)

2010‐2014. Berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2012, Pusinfowas

melaksanakan satu program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya–BPKP dan satu program pendukung, yaitu

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut

ke dalam sepuluh kegiatan. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra, disusun

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisi rencana program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam satu tahun serta target indikator kinerja hasil (outcome)

dan keluaran (output).

Pada tahun 2012, Pusinfowas dipercaya memegang mandat untuk mengoptimalkan

penggunaan anggaran sebesar Rp15.018.441.000,00 (jumlah anggaran awal

Rp15.467.527.000,00 dikurangi dengan penyisihan dalam rangka penghematan

Rp449.086.000,00). Dari jumlah tersebut, nilai belanja yang direalisasikan tahun

2012 sebesar Rp14.368.941.329,00 atau 95.68% dari jumlah anggaran setelah

penghematan. Pada Rapat Koordinasi BPKP yang dilaksanakan di Yogyakarta pada

tanggal 25 ‐ 28 November 2012 Pusinfowas memperoleh plakat peringkat II unit

pusat dengan penyerapan tertinggi kemudian berdasarkan rapat Tim Evaluasi

Penyerapan pada tanggal 26 Desember 2012 di ruang rapat utama BPKP, Pusinfowas

memperoleh peringkat pertama unit pusat dengan penyerapan tertinggi. Komponen

belanja terbesar yang tidak terealisasi adalah belanja pegawai sebesar

Rp585.210.935,00, yaitu 3.90% dari total anggaran setelah penghematan.

Seluruh target output telah tercapai. Bahkan, terdapat dua target output yang

capaiannya di atas 100%, yaitu target Jumlah Sistem Internal yang Dibangun dan

Jumlah Sistem yang Mendukung (Penyusunan Pelaporan).

Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas pencapaian target kinerja outcome atas

dua Indikator Program Dukungan Manajemen, berupa:


L a k i p T a h u n 2 0 1 2 : E x e c u t i v e S u m m a r y

v

Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan

internal (manajemen BPKP) sebesar 72% atau 118% dari target sebesar 61%;

Terimplementasinya sistem kendali akuntabilitas presiden (PASs) sebesar 74% atau

82% dari target sebesar 90%.


L a k i p T a h u n 2 0 1 2 - B a b I : P e n d a h u l u a n 1

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Pusinfowas merupakan unit setingkat eselon II BPKP yang dibentuk berdasarkan

keputusan Kepala BPKP Nomor KEP‐06.00.00‐080/K/2001 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pusinfowas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta

pengembangan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusinfowas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi serta

pengembangan sistem informasi;

2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta administrasi basis

data;

3. Penyiapan kompilasi analisis hasil pengawasan;

4. Pengembangan sistem informasi dan pembinaan terhadap pengguna; dan

5. Pelaksanaan urusan tata usaha.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Pusinfowas merupakan satuan kerja mandiri yang berada di bawah Kepala BPKP.

BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan

keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐

undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan

pembangunan;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan

pembangunan;

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;



Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan

keuangan dan pembangunan;

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut secara lebih efisien dan

efektif, BPKP memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Dengan demikian

Pusinfowas, sebagai unit kerja BPKP yang bertugas untuk memberikan dukungan

tersebut, mempunyai peranan yang strategis.

1.3. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusinfowas adalah kegiatan yang merupakan

program generik, yaitu program yang dilaksanakan bersifat pelayanan internal

untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan

(pelayanan internal). Dalam Renstra Pusinfowas 2010‐2014 program yang dijalankan

adalah berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya‐BPKP;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara‐BPKP.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusinfowas dalam rangka mendukung pencapaian

program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Sistem Informasi Manejemen Hasil Pengawasan (SIM‐HP);

b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Manejemen Non Audit (SIMNONA);

c. Koordinasi laporan berkala (semesteran dan tahunan) hasil pengawasan

kepada presiden;

d. Penyediaan data untuk penyusunan laporan triwulanan pengawasan kepada

kementerian/ lembaga/Menko;

e. Pemantauan atas hasil pengawasan kepada gubernur;

f. Pengembangan berbagai sistem aplikasi;

g. Penyediaan infrastruktur TI;



h. Penyediaan dukungan bagi pengguna TI;

i. Pembinaan teknis kepada pengelola TI BPKP.

1.4. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Pusinfowas mempunyai

struktur organisasi yang terdiri dari dua bidang, lima subbidang, satu subbagian

tatausaha, dan jabatan fungsional sebagaimana tergambar dalam struktur

organisasi pada gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural Pusinfowas



Masing‐masing Bidang dan Sub Bidang/Sub Bagian dan Kelompok Jabatan

Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi, pengumpulan,

pengolahan, dan penyajian data dan informasi, penyiapan kompilasi analisis hasil

pengawasan, serta penyelenggaraan administrasi basis data.

Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana dan program serta pengembangan sistem aplikasi, teknologi

informasi, dan pemberian dukungan kepada pengguna.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

jabatan fungsional masing‐masing berdasarkan peraturan perundang‐undangan

yang berlaku.

1.5. Sumber Daya

1.5.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Pusinfowas untuk melaksanakan

tugas dan fungsi per 31 Desember 2012 berdasarkan jabatan sebanyak 60

orang sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1. Jumlah SDM Pusinfowas menurut Tugas dan Fungsi

Sedangkan jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada

tabel berikut

No Uraian Jumlah

1 Struktural 9 org

2 Fungsional Auditor 21 org

3 Fungsional Prakom 16 org

4 Fungsional Arsiparis 2 org

5 Fungsional Umum 18 org

Jumlah 60 org



Tabel 1.2. Jumlah SDM Pusinfowas menurut Jenjang Pendidikan

Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah:

Tabel 1.3.Jumlah SDM Pusinfowas menurut Golongan

No Uraian Jumlah

1 Golongan IV 9 org

2 Golongan III 44 org

3 Golongan II 12 org

4 Golongan I 1 org

Jumlah 60 org

Pada tahun 2012, sehubungan dengan pembentukan beberapa perwakilan

madya dan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan

kompetensi, BPKP telah melaksanakan beberapa kali mutasi dan promosi yang

di dalamnya termasuk pegawai Pusinfowas.

Berdasarkan analisis beban kerja dan jabatan Pusinfowas tahun 2012, ternyata

masih dibutuhkan tambahan SDM sebanyak 16 orang untuk JFA, JFPK, dan JFU

di lingkungan Pusinfowas, namun sampai saat ini belum dipenuhi.

1.5.2 Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Pusinfowas meliputi: inventaris peralatan perkantoran, kendaraan dinas dan

perlengkapan kantor lainnya. Untuk kendaraan dinas, terdapat delapan unit,

No Uraian Jumlah

1 Strata 2 6 org

2 Strata 1/D IV 27 org

3 Diploma III 22 org

4 SLTA 10 org

5 SD dan SLTP 1 org

Jumlah 60 org



yaitu satu kendaraan dinas roda empat pimpinan dan tiga unit kendaraan dinas

operasional serta empat unit kendaraan dinas roda dua.

Dalam rangka mendukung sarana dan prasarana Teknologi Informasi BPKP,

Pusinfowas melaksanakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Negara‐BPKP melalui Pengadaan Alat Pengolah Data baik untuk

kebutuhan internal Pusinfowas maupun BPKP secara keseluruhan.

1.5.3 Keuangan

Dana yang ditetapkan dalam DIPA TA 2012 yang tersedia untuk mendukung

tugas dan fungsi Pusinfowas adalah sebesar Rp15.467.527.000,00. Dalam

pelaksanaannya terdapat beberapa kali revisi, baik revisi DIPA maupun revisi

POK/pergeseran antar kegiatan/sub kegiatan/Mata Anggaran Keluaran (MAK).

Dari alokasi dana dalam DIPA tersebut, Pusinfowas telah menyisihkan

anggarannya sebesar Rp449.086.000,00 sebagai tindaklanjut atas instruksi

Sekretaris Utama untuk menyisihkan anggaran dalam rangka mendukung

program penghematan. Dengan demikian, anggaran semula yang tersedia

dalam DIPA sebesar Rp15.467.527.000,00 untuk membiayai pelaksanaan

kegiatan secara keseluruhan, menjadi sebesar Rp15.018.441.000,00.

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012, Pusinfowas telah merealisasikan

anggaran sebesar Rp14.370.102.025,00 atau mencapai 95.68% dari total

anggaran setelah alokasi penghematan. Komponen belanja terbesar yang tidak

terealisasi adalah belanja pegawai sebesar Rp585.210.935,00, yaitu 3.90% dari

total anggaran setelah penghematan.

Pada Rapat Koordinasi BPKP yang dilaksanakan di Yogyakarta pada bulan

November 2012 Pusinfowas memperoleh peringkat II unit pusat dengan

penyerapan tertinggi, kemudian berdasarkan rapat Tim Evaluasi Penyerapan

Anggaran pada tanggal 26 Desember 2012 di ruang rapat utama BPKP,

Pusinfowas memperoleh peringkat pertama unit pusat dengan penyerapan

tertinggi. Pada Tabel 1.4. Disajikan jumlah anggaran Pusinfowas berdasarkan

jenis belanja.



Tabel 1.4. Anggaran Pusinfowas Berdasarkan Jenis Belanja

Dalam jumlah Belanja Barang sebesar Rp10.959.914.000,‐ terbesar digunakan

untuk belanja sewa jasa jaringan (Internet & VPN) dan pemeliharaan

infrastruktur untuk seluruh indonesia sebesar Rp4.540.716.400,00 atau

41,43% dari total anggaran yang pembayarannya dilakukan secara kontraktual.

Jenis Belanja Anggaran

Tahun 2012 %

Belanja Pegawai 3.958.527.000 26,36

Belanja Barang 10.959.914.000 72,98

Belanja Modal 100.000.000 0,67

Jumlah 15.018.441.000 100,00


L a k i p T a h u n 2 0 1 2 - B a b I I : P e r e n c a n a a n d a n P e r j a n j i a n K i n e r j a 9

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis khususnya pada BPKP terutama

dengan diterbitkannya PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP kembali menegaskan

identitasnya sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut

untuk memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan

solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi BPKP ini

dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik. AkuntabIlitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan yang

ingin dicapai oleh BPKP untuk memberikan manfaat atas kinerja BPKP kepada

stakeholder.

Perubahan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap harapan dan arah

Pusinfowas sebagai suatu institusi/organisasi di lingkungan BPKP. Oleh sebab itu,

sudah tepat bila Pusinfowas terus meningkatkan komitmen dalam mendukung dan

mengantisipasi kebutuhan pengguna sehubungan dengan hal‐hal yang terjadi dan

akan terjadi akibat dari perubahan lingkungan tersebut. Komitmen ini selanjutnya

dituangkan dalam pernyataan Visi dan Misi dari Pusinfowas.

Pernyataan Visi

Perubahan paradigma BPKP yang tidak lagi sebagai watchdog, tetapi sebagai suatu

lembaga yang dapat memberikan nilai dan manfaat serta membantu pihak

stakeholder dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah. Dalam

hal ini, BPKP telah mencanangkan visi untuk keberadaannya di masa kini dan masa

mendatang, yaitu:

Dengan visinya, diharapkan BPKP mampu mendorong tercapainya pelaksanaan

tugas kepemerintahan yang baik dan berkualitas melalui perannya sebagai auditor

presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya. Pusinfowas sebagai salah satu

Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk

Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas



unit kerja BPKP juga telah menetapkan visi dalam rangka mendukung visi BPKP

yang selaras dengan keadaan lingkungan dan perubahan yang ada, yaitu:

Pernyataan Misi

Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi Pusinfowas pada tahun 2010 – 2014

adalah:

Misi Pertama berkaitan dengan aktualisasi peran dari Pusinfowas sebagai penyedia

informasi hasil pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang hasilnya dapat

menjadi bahan masukan bagi presiden/pemerintah dalam pengambilan keputusan

untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan

keuangan negara.

Misi Kedua terkait dengan salah satu tugas dari Pusinfowas dalam rangka

pengembangan sistem informasi di BPKP guna mendukung pelaksanaan tugas

manajemen dengan cara mengoptimalkan teknologi informasi yang telah

dikembangkan di Pusinfowas.

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Target kinerja Pusinfowas BPKP tahun 2012 dituangkan dalam suatu penetapan

kinerja. Target kinerja pada tingkat program merupakan kuantifikasi indikator yang

telah diidentifikasi untuk mengukur kinerja atas outcome yang diperoleh atas

pelaksanaan suatu program. Target kinerja pada tingkat kegiatan merupakan

kuantifikasi indikator yang telah diidentifikasi untuk mengukur kinerja atas output

yang diperoleh atas pelaksanaan suatu kegiatan.

BPKP sebagai Center of Knowledge untuk Mengakselerasi Terwujudnya

Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas

• Menyelenggarakan Pengelolaan Data dan Informasi dalam rangka

memenuhi kebutuhan manajemen BPKP

• Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang



Setelah dilakukan revisi, penetapan kinerja Pusinfowas untuk tahun 2012 sesuai

dengan Surat Kepala Pusinfowas BPKP Nomor S‐126/IP/2012 tanggal 10 Februari

2012 terdiri dari dua program, yaitu sebagai berikut:

1. Program utama: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya‐ BPKP

2. Program dukungan: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

– BPKP

2.1 Rencana Kinerja Program

Target indikator kinerja program utama yang harus dicapai oleh Pusinfowas dalam

tahun 2012 yang telah ditandatangani oleh Kepala Pusinfowas berupa dokumen

Penetapan Kinerja Nomor S‐126/IP/2012 tanggal 10 Pebruari 2012, dengan rincian

sebagaimana tercantum pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Target Indikator Kinerja Outcome Utama Tahun 2012

No

Program Indikator Kinerja Outcome

Uraian Uraian Target

Satuan Volume

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP

Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)

% 61

2

Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)

%

90

2.2 Rencana Kinerja Kegiatan

Rencana Kinerja 2012 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh

Pusinfowas selama tahun 2012. Sasaran stratejik kinerja Pusinfowas tahun 2012

dituangkan dalam indikator dan target kinerja sampai dengan tingkat

outcome/output. Target tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai

selama tahun 2012 untuk indikator kinerja yang melekat pada tingkat program dan

kegiatan. Target indikator kinerja program dan kegiatan dijabarkan secara tahunan

untuk pencapaian tujuan stratejik dan selanjutnya akan dijadikan ukuran dalam



menilai keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian misi dan visi. Target input

dan output satu program utama dan satu program pendukung untuk tahun

anggaran 2012 diikhtisarkan pada tabel 2.2.

Pada tahun 2012, terdapat revisi anggaran dalam rangka realokasi anggaran antar

kegiatan dan pengurangan alokasi anggaran sebagai kebijakan penghematan

anggaran. Jumlah anggaran Pusinfowas sebelum dikurangi untuk penghematan

adalah sebesar Rp15.467.527.000,00. Penghematan anggaran untuk tahun 2012

sebesar Rp449.086.000,00. Dengan demikian jumlah anggaran Pusinfowas setelah

adanya alokasi penghematan tersebut menjadi sebesar Rp15.018.441.000,00 dengan

rincian sebagaimana tampak pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Target Input dan Output Pusinfowas Tahun 2012 Setelah Revisi

No P r o g r a m Output Input

Indikator Kinerja Vol. Satuan SDM (OH)

Rp

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP

Jumlah Pedoman yang dihasilkan 2 Pedoman 196 38.384.000

Jumlah Sistem Internal yang Dibangun

3 Sistem 1.795 633.946.000

Jumlah Sistem yang Mendukung (Penyusunan Laporan)

227 Laporan 4.495 1.271.930.000

Jumlah Sistem yang Dipelihara 4 Laporan 1.528 2.558.121.000

Jumlah Sistem yang Diimplementasikan 2 Laporan 2.244 4.246.608.000

Tersusunya Rencana Penerapan e-Government yang kongkrit

50 % 147 66.780.000

Jumlah Rancangan (Framework) yang di-sempurnakan - eksternal

1 Dokumen 90 19.192.000

Jumlah Sistem Eksternal yang Dibangun

1 Sistem 1.176 141.248.000



No P r o g r a m Output Input

Indikator Kinerja Vol. Satuan SDM (OH)

Rp

Jumlah Regulasi Operasionalisasi PASS yang Dihasilkan

Dokumen 78 19.192.000

Kegiatan dukungan (Tata Usaha) 3.878 5.923.041.000

Sub Jumlah 15.627 14.918.441.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Pra-sarana Aparatur Negara – BPKP

Jumlah Sarana dan Pra-sarana 1 Unit 30 100.000.000

Jumlah Program Utama 15.657 15.018.441.000


L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 14

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja 2012

Sesuai dengan Renstra BPKP 2010 s.d 2014 yang kemudian diturunkan ke dalam

Renstra Pusinfowas, Pusinfowas bertanggung jawab atas pencapaian program

“Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya‐BPKP”. Selain itu,

Pusinfowas juga mendukung ketercapaian program “Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Negara BPKP” melalui pelaksanaan salah satu kegiatannya.

Indikator kinerja program dan kegiatan yang harus dicapai tahun 2012 untuk

mendukung keberhasilan program tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Realisasi Outcome dan Output per Kegiatan

No Program/Kegiatan Outcome/Output

% Target Realisasi

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya - BPKP

a.Terimplementasinya sistem informasi untuk

mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP) Manajemen :

61 % 72 % 118

1) Jumlah pedoman yang dihasilkan 2 Pedoman 2 Pedoman 100

2) Jumlah Sistem Internal yang Dibangun 3 Sistem 3 Sistem 100

3) Jumlah Sistem yang Mendukung (Penyusunan Pelaporan) 227 Laporan 316 Laporan 139,21

4) Jumlah Sistem Yang Dipelihara 4 Laporan 4 Laporan 100

5) Jumlah Sistem yang diimplementasikan 2 Laporan 2 Laporan 100

6) Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur 50 % 50 % 100

7) Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs) 90 % 74 % 82,22

8) Jumlah Rancangan (framework) yang Disempurnakan – eksternal 1 Dokumen 1 Dokumen 100

9) Jumlah Sistem Eksternal yang Dibangun 1 Sistem 1 Sistem 100

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP



Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Paket 1 Paket 100

3. Program Dukungan Manajemen (ke-tatausahaan) 100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Pusinfowas dapat melaksanakan semua kegiatan

yang menjadi tanggungjawabnya. Capaian kinerja output tersebut telah mendorong

capaian kinerja program. Capaian kinerja output Pusinfowas tahun 2012 secara

umum dapat dinyatakan telah mencapai kinerja 100%.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

Analisis capaian kinerja masing‐masing outcome di atas untuk Program

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPKP adalah sebagaimana

tertuang dalam uraian berikut:

Outcome

Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung

pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)

Keberhasilan pegembangan sistem informasi adalah dapat disediakannya

informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan

internal (manajemen BPKP). Tahun 2011 telah disusun Peraturan Kepala

BPKP Nomor PER‐1511/K/IP/2011 mengenai Standar Format, Substansi, dan

Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan BPKP kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah dan Presiden. Melalui peraturan

kepala BPKP tersebut informasi hasil pengawasan yang akan disampaikan

kepada stakeholders BPKP direformasi dengan memasukkan informasi terkait

dengan peran baru BPKP yaitu consulting dan assurance.



Perka tersebut telah mulai direalisasi di awal tahun 2012 dengan disusunnya

laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan Gubernur seluruh Indonesia.

Reformasi terhadap informasi pengawasan BPKP tersebut belum didukung

dengan ketersediaan data yang memadai. Informasi hasil pengawasan yang

telah tersedia baru sebatas informasi TP/TL. Informasi lainnya belum tersedia

secara memadai dan sebagian terkelola secara tidak terstruktur di masing‐

masing unit kerja. Hal ini menjadi tantangan bagi Pusinfowas untuk

mengembangkan sistem informasi dalam rangka mendukung tersedianya

informasi hasil pengawasan yang dibutuhkan.

Pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Pusinfowas selain untuk

mendukung core business BPKP, juga membantu unit supporting untuk dapat

menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

Pengembangan Sistem Informasi dilakukan secara bertahap sesuai prioritas

kebutuhan informasi untuk mencapai indikator kinerja program

”Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan

keputusan internal (manajemen BPKP)” Target dan capaian kinerja program

tersebut dari tahun 2010 s.d. 2012 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Outcome

Uraian Hasil SatuanTarget Realisasi Capaian (%)

2010 2011 2012 2014 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)

% 46 54 61 70 46 70 72 100 129 118

Gambar 3.1. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2010-2012



Angka capaian indikator kinerja program tersebut diperoleh dari hasil

pengukuran tingkat kematangan sistem informasi dengan menggunakan

model Extended Enterprise Architecture Maturity Model (E2AMM) yang

dikembangkan oleh Institute For Enterprise Architecture Development

(IFEAD) yang membagi enam tingkat kematangan sistem informasi.

Tingkatan kematangan sistem informasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Tingkatan Kematangan Sistem Informasi

Tingkat Kematangan Sistem

Informasi

Nilai Kematangan

Penjelasan

No Extended

Enterprise

Architecture

0

Belum ada aplikasi atau sistem

informasi yang dikembangkan. Proses

Bisnis masih dilakukan secara manual

Initial 1

Organisasi mulai mengidentifikasi

kebutuhan dan merancang

pengembangan sistem informasi

Under Development 2 Aplikasi masih dalam tahap

pengembangan

Defined 3

Aplikasi sudah selesai dikembangkan

tapi belum digunakan karena masih

perlu pengujian

Managed 4 Aplikasi sudah digunakan, tapi masih

memerlukan perbaikan

Optimized

5

Aplikasi sudah digunakan dan berfungsi

dengan baik

Sumber: Institute For Enterprise Architecture Developments (IFEAD)

Pengukuran ini diambil karena penilaiannya yang sederhana dan tingkatannya

yang paling cocok diterapkan untuk menilai tingkat kematangan sistem

informasi BPKP sesuai dengan indikator kinerja program ini.

Nilai capaian kinerja program/outcome dengan menerapkan metode penilaian

tingkat kematangan sistem informasi pada tabel 3.3. dapat dilihat pada tabel

3.4.



Tabel 3.4. Tingkat Kematangan Sistem Informasi BPKP

No Kelompok Sistem Informasi

Rata-Rata Tingkat

Kematangan per kelompok

Th. 2011

Rata-Rata Tingkat

Kematangan per kelompok Th.

2012

1 Sistem Informasi Eksekutif (Dashboard) 1,5 2.0

2 Sistem Data Warehouse 3,0 3,0

3 Aplikasi Lanjutan 4,2 4,5

4 Aplikasi Transaksi 4,0 4,3

5 Infrastruktur Teknikal 4,7 4,7

Rata-Rata Total Tingkat Kematangan

Sistem -a

3,5 3,6

Prosentase Posisi Tingkat Kematangan dibandingkan dengan tingkat kematangan tertinggi (a/5) * 100

70% 72%

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kematangan sistem informasi pada tabel

3.4., diperoleh capaian outcome tahun 2012 sebesar 72% atau 114,75% dari

target 61%. Capaian indikator outcome tahun 2012 tersebut melebihi target

yang diharapkan. Namun bila dibandingkan dengan capaian outcome tahun

2011, terlihat tidak banyak perkembangan tingkat kematangan sistem

informasi BPKP. Hal ini disebabkan karena beberapa sistem informasi sampai

dengan tahun 2012 statusnya belum berubah dan terdapat sistem informasi

baru yang dibangun dengan tingkat kematangan yang masih rendah (Aplikasi

SKI). Capain kinerja tahun 2012 sebesar 72% tersebut bila dibandingkan

dengan target tahun 2014 sebesar 70%, juga telah melebihi target renstra.

Sudah terpenuhinya target renstra tersebut bukan berarti tahun 2013 s.d.

2014 tidak perlu lagi melaksanakan kegiatan renstra ini. Masih banyak

kegiatan BPKP yang belum tersentuh pengembangan sistem informasi sesuai

dengan arsitektur sistem informasi BPKP. Selain itu, bila dilihat dari tingkat

kematangan sistem informasi yang telah dikembangkan BPKP saat ini rata‐

rata baru pada tingkat kematangan 3 (defined) yaitu sistem informasi sudah



dibangun tapi belum dimanfaatkan dengan optimal dan masih terdapat

perbaikan‐perbaikan. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak pekerjaan

rumah yang masih harus dikerjakan oleh Pusinfowas untuk mencapai Visi

Pusinfowas mewujudkan BPKP sebagai center of knowledge untuk

mengakselerasi terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Sejak tahun 2011 Pusinfowas disamping melakukan pengukuran tingkat

kematangan sistem informasi yang dipakai sebagai ukuran outcome, juga

melakukan pengukuran tingkat kematangan informasi. Pengukuran tingkat

kematangan informasi juga dilakukan karena dalam tingkat kematangan

sistem informasi juga terkandung kematangan informasi. Tingkat

kematangan informasi menunjukan posisi tingkat ketersediaan informasi di

BPKP. Metode pengukuran tingkat kematangan informasi tersebut dapat

dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. Tingkatan Kematangan Informasi BPKP Tingkat

Kematangan Sistem Informasi

Nilai Kematangan

Penjelasan

Operate 1

• Informasi yang ada masih digunakan untuk kepentingan operasional (lower management),

• informasi yang diperlukan dikelola dan diolah masing-masing unit.

Consolidate 2

• Masih terdapat island of information, • Konsolidasi data belum dilakukan secara

otomatisasi, • Terdapat multiple interface

Integration 3

• Informasi dari berbagai unit sudah terintegrasi • Sumber informasi untuk pengambilan keputusan

manajemen diambil dari satu sumber, • Adanya Awareness terhadap kualitas data dari

semua pihak

Optimized 4

• Konteks informasi diperoleh dari workflow, • Mengelola informasi yang terstruktur dan tidak

terstruktur. • Kolaborasi pengetahuan dan pengalaman

Inovation 5

• Terdapat fasilitas untuk menampung semua ide dari pegawai

• Pegawai mempunyai akses ke seluruh informasi sesuai dengan hak aksesnya.

• Informasi dimanfaatkan untuk mengestimasi resiko

Sumber : Don Hatcher, Bill Prentice



Masih sama dengan posisi tahun 2011, nilai kematangan informasi BPKP tahun

2012 masih berada pada tingkat 2 atau 40% dari tingkat kematangan informasi

tertinggi yaitu 5. Hal ini berarti tingkat kematangan informasi BPKP masih

berada pada tahap consolidate yang ditandai dengan masih terdapatnya

island of information yaitu informasi masih tersebar dan dikelola masing‐

masing unit dalam berbagai bentuk. Pengolahan informasi masih dilakukan

dengan pengumpulan data secara manual kemudian baru diolah menjadi

informasi yang dibutuhkan.

Dari kedua penilaian tingkat kematangan tersebut dapat disimpulkan bahwa

dengan tingkat kematangan sistem informasi 3,6 atau 72% dari tingkat

kematangan tertinggi dan tingkat kematangan informasi masih pada tingkat 2

atau 40%. Dengan kata lain pengembangan sistem informasi yang telah

dilakukan belum bisa mengubah status kematangan informasi BPKP karena

beberapa sistem informasi yang dikembangkan belum dioperasionalkan

sehingga belum bisa menghasilkan informasi pada saat dibutuhkan.

Capaian kinerja outcome hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan

serangkaian kegiatan yang mendukung. Kegiatan‐kegiatan tersebut beserta

indikator kinerja output‐nya dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Output Tahun 2010 s.d. 2012

No. Uraian Satuan Target Realisasi Capaian (%)

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 20121 Jumlah Pedoman

yang dihasilkan Pedoman 2 2 2 3 2 2 150 100 100

2 Jumlah Sistem Internal yang Dibangun

Sistem 3 3 3 4 6 3 150 200 100

3 Jumlah Sistem yang mendukung (Penyusunan Laporan)

Laporan 256 287 227 365 345 316 142,6 120 139,2

4 Jumlah Sistem yang Dipelihara Laporan 4 4 4 4 4 4 100 100 100

5 Jumlah Sistem yang Diimplementasikan

Laporan 2 2 2 2 2 2 100 100 100

6 Tersusunnya % 10 30 50 10 30 50 100 100 100



rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur

7 Jumlah rancangan (framework) yang disempurnakan – internal

dokumen - 1 - - 1 - - 100 -

Dari tabel 3.6. terlihat bahwa Pusinfowas dari tahun 2010 s.d. 2012 dapat

mencapai target indikator kinerja output dari tiap kegiatannya, malah ada

yang mencapai lebih dari 100%.

Dalam rangka mencapai indikator program ”Terimplementasinya sistem

informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen

BPKP)” sejak tahun 2010 s.d. 2012 telah diserap anggaran dan SDM

sebagaimana dirinci pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Penyerapan Anggaran dan SDM Tahun 2010 s.d. 2012

Dari data yang disajikan pada tabel 3.7. terlihat bahwa penyerapan anggaran

dan SDM dari tahun 2010 s.d. 2012 mengalami peningkatan dibandingkan

targetnya.

Uraian masing‐masing kegiatan tersebut, sebagai berikut:

3.2.1.1 Jumlah Pedoman yang dihasilkan

Target penyusunan pedoman tahun 2012 adalah sebanyak dua

pedoman. Penyusunan kedua pedoman tersebut telah direalisir

100%, yaitu dengan telah disusunnya pedoman berikut:

Uraian Anggaran (000) SDM (OH)

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Rencana 7.490.231 7.306.231 8.815.769 12.406 10.003 10.301

Realisasi 7.230.208 7.140.325 8.729.026 12.550 10,147 11.267

% Capaian 96,17 97,73 99,02 101,16 101,44 109,38



Juknis Penggunaan Aplikasi Perjalanan Dinas,

Penggunaan Disposisi Elektronik dan Agenda

Pimpinan,

Prosedur Kerja Desk Kepala.

Kegiatan penyusunan pedoman ini telah menyerap dana sebesar

Rp46.460.000,00 atau 121,04% dari anggaran sebesar

Rp38.384.000,00 dan SDM sebanyak 960 OH atau 489,80% dari target

penggunaan SDM sebanyak 196 OH. Peningkatan penggunaan SDM

disebabkan karena terdapat keterlibatan SDM dari unit kerja lain

dalam penyusunan Prosedur Desk Kepala dan proses penyusunannya

yang membutuhkan waktu yang lebih lama.

3.2.1.2 Jumlah Sistem Internal yang Dibangun

Pengembangan sistem internal tahun 2012 difokuskan untuk

memenuhi kebutuhan informasi pengelolaan SDM dan laporan hasil

pengawasan kepada presiden/kementerian/lembaga/pemerintah

daerah.

Target pengembangan sistem internal tahun 2012 adalah dibangunnya

tiga sistem aplikasi untuk mendukung kebutuhan data/informasi unit

kerja supporting dan satu sistem untuk memenuhi kebutuhan data

sebagai bahan penyusunan laporan hasil pengawasan kepada presiden

dan gubernur

Keempat aplikasi yang dibangun tersebut sebagai berikut:

a. Pembangunan Aplikasi Sasaran Kinerja Individu (SKI)

Aplikasi SKI merupakan aplikasi berbasis web sebagai sarana untuk

mengelola kinerja individu di lingkungan BPKP yang mencakup

serangkaian proses merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan

menilai kinerja individu. Dalam rencananya, pengembangan SKI

terdiri dari tiga modul sebagai berikut:



• Modul Rencana SKI (Ren‐SKI) meliputi workflow proses

penyusunan sasaran kinerja pegawai, reviu manajerial,

closing.

• Modul Pelaksanaan SKI (Rel‐SKI) meliputi workflow proses

entry realisasi kinerja oleh pegawai, dan reviu realisasi

kinerja oleh manajerial.

• Modul Penilaian/Pengukuran Kinerja Individu (Nil‐SKI) oleh

manajerial

Tahun 2012 telah dilakukan konstruksi terhadap aplikasi SKI untuk

fitur entry. Fitur ini telah diujicobakan di Perwakilan BPKP Provinsi

Bengkulu dan Bali. Target pengembangan tahun 2012 untuk

konstruksi fitur entry dari aplikasi SKI telah dapat dicapai.

Walaupun fitur entry sudah selesai dikonstruksi, aplikasi ini belum

bisa diimplementasikan segera karena masih terdapat beberapa

hasil uji coba masih harus diperbaiki terkait dengan basis data dan

coding report.

b. Pembangunan Aplikasi Surat Perjalanan Dinas

Aplikasi SPD dibangun berdasarkan permintaan Biro Umum untuk

memproses dokumen SPD dari dokumen cost sheet disusun sampai

pembuatan dokumen realisasi SPD. Aplikasi ini sudah

diimplementasikan di unit kerja pusat dan Perwakilan BPKP

Provinsi Ambon.

c. Pembangunan Aplikasi Penerimaan CPNS

Aplikasi ini dibangun memenuhi kebutuhan Biro Kepegawaian

dalam memproses penerimaan CPNS BPKP tahun 2012 secara

elektronik. Aplikasi ini berbasis WEB yang digunakan sebagai media

pengiriman data/dokumen dari calon pelamar ke BPKP atau

sebaliknya, pemrosesan data pelamar, dan reporting.

d. Pengembangan Capturing Tools



Pengembangan capturing tools dilakukan untuk mengatasi

permasalahan terbatasnya data/informasi sebagai bahan dalam

penyusunan laporan hasil pengawasan kepada

presiden/menteri/pimpinan lembaga/pimpinan daerah.

Target pengembangan aplikasi capturing tools tahun 2012 adalah

tersusunnya analisis kebutuhan aplikasi capturing tools. Target ini

dapat dicapai 100%.

Dari empat aplikasi utama yang dibangun tersebut, baru tiga aplikasi

yang sudah dilakukan konstruksi aplikasinya. Pengembangan

capturing tools baru sebatas analisis kebutuhan aplikasi.

Selain aplikasi utama yang dibangun tersebut, Pusinfowas juga

mengembangkan enam aplikasi crash program untuk mendukung

tupoksi unit kerja dalam mengolah data yang bersifat khusus. Enam

aplikasi crash program yang dikembangkan sebagai berikut:

a. Aplikasi Audit Keuangan dan Kinerja BOS ‐ Kemendikbud dan Kemenag.

Aplikasi Audit Keuangan dan Audit Kinerja BOS Kemendikbud dan

Kemenag merupakan aplikasi yang dibangun untuk pengolahan data

dan pelaporan hasil Audit Keuangan dan Audit Kinerja BOS atas

permintaan Deputi Perekonomian.

b. Aplikasi Monitoring Pungutan Sekolah

Aplikasi Monitoring Pungutan Sekolah merupakan aplikasi yang

dibangun untuk pengolahan data dan pelaporan hasil monitoring

terhadap pungutan sekolah SD/SLTP tahun ajaran 2012/2013 atas

permintaan Kemendikbud melalui Deputi Polsoskam.

c. Aplikasi Evaluasi Penyerapan Anggaran K/L

Aplikasi Evaluasi Penyerapan Anggaran K/L merupakan aplikasi yang

dibangun untuk pengolahan data dan pelaporan hasil evaluasi

penyerapan anggaran K/L untuk memenuhi permintaan Satgas

Inpres 4 tahun 2011 melalui Deputi Polsoskam.



d. Aplikasi Monitoring Program Prioritas Pembangunan

Aplikasi Monitoring Pelaksanaan Program Prioritas ini

dikembangkan sebanyak dua aplikasi untuk kebutuhan monitoring

tahun 2011 dan 2012. Aplikasi ini dibangun untuk pengolahan data

dan pelaporan hasil monitoring prioritas pembangunan berdasarkan

permintaan UKP‐PPP melalui Deputi Polsoskam.

e. Aplikasi GCG

Aplikasi GCG merupakan aplikasi yang dibangun untuk pengolahan

data hasil penilaian GCG pada BUMN tahun 2012 melalui Deputi

Akuntan Negara.

Pengembangan sistem informasi dan Pengelolaan TI memerlukan SDM

yang mempunyai kompetensi yang memadai. Untuk mendapatkan

SDM dengan kompetensi yang dibutuhkan, dilakukan training/

seminar/ workshop/ benchmarking. Selama tahun 2012 telah

mengikutsertakan SDM BPKP (Pusinfowas dan unit kerja) untuk

mengikuti training/ seminar/ workshop/ benchmarking dengan rincian

pada tabel 3.8:

Tabel 3.8 Training Yang Diselenggarakan Tahun 2012

No. Nama Pelatihan Lama Pelatihan

Jumlah Peserta

1 Mikrotik 4 hari 16 orang

2 Information Resource Management 3 hari 6 orang

3 Websphere Application Server Performance

3 hari 3 orang

4 Digital Studio 8 hari 8 orang

5 Cognos 5 hari 4 orang

6 Java Programming 5 hari 5 orang

7 Diklat PPBJ 4 hari 3 orang

8 Diklat Reviu CIA 10 hari 1 orang

9 Diklat Reviu CCSA 5 hari 3 orang

10 Benchmarking SPIP ke Melbourne 7 hari 1 orang

11 Diklat Kepemimpinan Tk I 50 hari 1 orang

12 Diklat Kepemimpinan Tk IV 40 hari 1 orang



No. Nama Pelatihan Lama Pelatihan

Jumlah Peserta

13 Workshop Pedoman SPIP 5 hari 5 orang

14 Workshop ABKJ 3 hari 2 orang

15 Konferensi FutureGov Summit 2012 -Chiang Mai

5 hari 2 orang

16 Konferensi IBM Interconnect 2012 -Singapore

3 hari 2 orang

Jumlah 63 orang

Selain itu, sertifikasi yang diperoleh pegawai Pusinfowas selama

tahun 2012 sebagai berikut:

‐ TOEFL 15 orang

‐ Forensic Audit 1 orang

‐ CCSA 1 orang

Kegiatan Pengembangan sistem telah menyerap dana sebesar

Rp644.796.000,00 atau 101,71% dari anggaran sebesar

Rp633.946.000,00 dan SDM sebanyak 1.821 OH atau 101,45% dari

target penggunaan SDM sebanyak 1.795 OH.

3.2.1.3 Sistem yang Mendukung (Penyusunan Laporan)

Dalam rangka mendukung pelayanan kepada pemerintah, melalui

layanan informasi yang berkaitan dengan hasil pengawasan, telah

dilakukan kegiatan pengelolaan data dan informasi sebagai berikut:

a. Pengolahan Data dan Informasi: • Pembahasan Pengelolaan Data Hasil Pengawasan Non Audit;

• Pembahasan Minor Konten Database Hasil Pengawasan;

• Kordinasi dan Evaluasi Database Laporan Bulanan Hasil

Pengawasan Perwakilan/Direktorat/Inspektorat BPKP;

• Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data Hasil Pengawasan

Perwakilan BPKP; dan



• Pembahasan Database Hasil Pengawasan dengan

Perwakilan/Direktorat/ Inspektorat BPKP (Forum Manajemen Data

Hasil Pengawasan) .

b. Penyajian Data dan Informasi • Pembahasan Data Dukung Hasil Pengawasan, • Pembahasan Materi Hasil Pengawasan BPKP Kepada Presiden, • Pembahasan Materi Hasil Pengawasan Triwulanan Kepada

Menteri/Ketua Lembaga Pemerintah Non Kementerian, • Pembahasan Materi Hasil Pengawasan Triwulanan Kepada Menteri

Koordinator, • Pembahasan Database Hasil Pengawasan dengan Inspektorat

Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian /BUMN.

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 316 laporan atau 139,21% dari

target sebanyak 227 laporan. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar

Rp1.267.777.000,00 atau 99,67% dari target sebesar Rp1.271.930.000,00

dengan penyerapan SDM sebesar 4.626 OH atau 102,91% dari target

4.495 OH.

Rincian untuk setiap kinerja pada kegiatan tersebut diatas adalah

sebagai berikut:

a. Pengelolaan Data dan Informasi:

• Pembahasan Pengelolaan Data Hasil Pengawasan Non Audit

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menganalisis data atau

informasi yang berkaitan dengan laporan‐laporan hasil

pengawasan non audit. Maksud kegiatan untuk menyiapkan

suatu sistem/program aplikasi pengolahan data hasil

pengawasan non audit.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar

Rp89.590.000,00 dengan target penyerapan SDM sebesar

160 OH dan target output sebanyak 2 laporan. Sampai

dengan akhir tahun 2012 realisasi anggaran untuk kegiatan ini

sebesar Rp67.758.500,00 atau sebesar 75,63% dari anggaran

Rp89.590.000,00 dengan realisasi OH sebesar 287 OH atau



mencapai 179,38% dari rencana 160 OH dan pencapaian

output kegiatan mencapai sebanyak 4 laporan atau sebesar

200% dari yang direncanakan, dua laporan yaitu:

o Penyusunan Purwarupa Aplikasi SIMHP Non Audit,

o Penyusunan Design Aplikasi SIMHP Non Audit,

o Penggabungan Spesifikasi Design Capturing Tools,

o Penyiapan Lingkungan, Pembangunan dan Pengujian Basis

Data,

Dari uraian di atas, ternyata untuk kegiatan ini, baik

penyerapan SDM maupun Output, di atas yang ditargetkan.

Hal ini disebabkan adanya penyempurnaan langkah/tahapan

penyusunan aplikasi, yaitu penyusunan desain berupa

capturing tools dalam rangka mendukung kegiatan

pengumpulan data hasil pengawasan untuk presiden.

• Pembahasan Minor Konten Database Hasil Pengawasan,

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memutakhirkan

minor konten database hasil pengawasan BPKP agar selalu up

to date sesuai dengan perkembangan dan terakomodasinya

permintaan‐permintaan dari stakeholder serta teratasinya

permasalahan‐permasalahan yang terjadi dalam pengolahan

data hasil pengawasan.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp68.140.000,00

dengan target penyerapan SDM sebesar 240 OH dan target

output sebanyak 2 laporan. Realisasi anggaran kegiatan

sebesar Rp14.542.000,00 atau sebesar 21,34%, dengan

realisasi OH sebesar 118 OH atau 49,17% dari rencana dan

pencapaian output mencapai 2 laporan atau sebesar 100% .

Dari uraian di atas ternyata untuk mencapai target yang

ditetapkan (2 laporan) kegiatan dapat diserap dana maupun

SDM, di bawah yang ditargetkan, sehingga SDM yang



tersedia digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini

(effisiensi).

• Koordinasi dan Evaluasi Database Laporan Bulanan Hasil Pengawasan Perwakilan/Direktorat/Inspektorat BPKP

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memverifikasi, memvalidasi,

dan mengevaluasi database laporan bulanan hasil

pengawasan yang dibuat oleh setiap Perwakilan BPKP,

Direktorat Pengawasan Pada Kedeputian Rendal, dan

Inspektorat BPKP untuk mengetahui ada atau tidaknya

kesalahan baik nilai maupun jumlah kejadian Saldo Temuan

dan Tindak Lanjut, dan untuk menilai apakah pembuatan

laporan bulanan telah sesuai dengan SOP yang ada.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp195.268.000,00 dengan

target output dan penyerapan OH masing‐masing sebanyak 4

laporan dan 400 OH. Penyerapan/realisasi anggaran kegiatan

sebesar Rp146.750.200,00 atau sebesar 75,15% dan

penyerapan SDM sebesar 386 OH atau 96,50% serta

pencapaian output sebanyak 6 laporan atau sebesar 150%,

yaitu ;

o Evaluasi Laporan Bulanan dan Verifikasi serta Validasi Database

Hasil Pengawasan BPKP Bulan Januari dan Pebruari 2012,

o Evaluasi Laporan Bulanan dan Verifikasi serta Validasi Database

Hasil Pengawasan BPKP Bulan April dan Mei 2012,

o Pembahasan Mekanisme Pelimpahan Database Hasil

Pengawasan dari Perwakilan Induk ke Perwakilan Madya,

o Pembahasan dan Kompilasi Pelimpahan Database Hasil


o Koordinasi Pengelolaan Database Hasil Pengawasan dan

Pengelolaan TI,

o Sosialisasi Template Laporan Berkala Gubernur



Uraian di atas menggambarkan bahwa untuk menghasilkan

target yang lebih besar (150%) telah diserap dana yang lebih

kecil (75,15%), namun penyerapan SDM di bawah target yang

telah ditetapkan. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan ini

cukup efisien.

• Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data Hasil Pengawasan

Perwakilan BPKP

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memonitor

dan mengevaluasi apakah pelaksanaan pengelolaan data

hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP telah

sesuai dengan ketentuan, yaitu Keputusan Kepala BPKP

Nomor 830/IP/2004 tentang SOP Pengelolaan Data Hasil

Pengawasan. Sehubungan dengan pembentukan delapan

perwakilan madya maka kegiatan tahun 2012 difokuskan pada

monitoring pelimpahan data hasil pengawasan dari delapan

perwakilan induk ke delapan perwakilan madya.

Anggaran dan target output sebanyak 5 laporan untuk

kegiatan ini, menggunakan dana sebesar Rp118.664.000,00

dengan target penyerapan SDM sebesar 130 OH. Sampai

dengan akhir tahun 2012, realisasi anggaran untuk kegiatan

ini sebesar Rp293.064.000,00 atau sebesar 246,97%, dengan

realisasi SDM sebesar 437 OH atau mencapai 341,54% dari

rencana dan pencapaian output kegiatan mencapai sebanyak

16 laporan atau sebesar 320% dari yang direncanakan, yaitu:

o Pembahasan Materi Monitoring Pelimpahan Data Hasil


o Monitoring Pelimpahan Data Hasil Pengawasan dari BPKP

Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara ke Perwakilan Madya

Gorontalo,




Perwakilan Kalimantan Selatan ke BPKP Perwakilan Madya

Provinsi Kalimantan Tengah,


Perwakilan Provinsi Bali ke BPKP Perwakilan Madya Provinisi

Nusa Tenggara Barat,


Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ke BPKP Perwakilan

Madya Provinisi Bangka Belitung,


Perwakilan Provinsi Riau ke BPKP Perwakilan Madya Provinisi

Keperluan Riau,


Perwakilan Provinsi Maluku ke BPKP Perwakilan Madya

Provinisi Maluku Utara,


Perwakilan Provinsi Papua ke BPKP Perwakilan Madya Provinisi

Papua Barat,


Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ke BPKP Perwakilan

Madya Provinisi Sulawesi Barat,

o Evaluasi LHP atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara,

o Koordinasi Data Hasil Pengawasan ke Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Barat,

o Sharing Peningkatan Kualitas Laporan Berkala kepada Gubernur

dan Modifikasi SIMHP pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Timur,

o Pemutakhiran TLHP BPKP pada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan,

o Koordinasi dan Inventarisasi Permasalahan SIMHP dan Evaluasi

Laporan Bulanan Hasil Pengawasan,



o Nara Sumber Diklat SIMHP pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur,

o Instalasi Aplikasi SIM‐HP ke beberapa inspektorat

kabupaten/kota (Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota

Cilegon, Kabupaten Bombana, Kabupaten Bangka Barat, Kota

Medan, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Rote).

Pencapaian realisasi output lebih besar dari target (320%),

terutama disebabkan adanya kegiatan pelaporan atas

pelimpahan database hasil pengawasan (SIM‐HP) ke

perwakilan madya yang bersifat segera, adanya berbagai

permintaan dari pemda sesuai amanah rapat Forum Bersama

APIP Daerah untuk instalasi aplikasi SIM‐HP. Kedua kegiatan

dimaksudkan dilaksanakan bersama‐sama dengan Perwakilan

BPKP terkait.

• Pembahasan Database Hasil Pengawasan Dengan Perwakilan/

Direktorat/Inspektorat BPKP (Forum Manajemen Data Hasil

Pengawasan)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membahas dan

memutakhirkan serta merekonsiliasi database hasil

pengawasan Perwakilan BPKP, Direktorat dan Inspektorat

BPKP dengan basisdata HP yang ada pada Pusinfowas pada

periode tertentu yang dikemas berupa kegiatan forum.

Materi kegiatan berupa :

o Pemutakhiran data hasil pengawasan dengan seluruh

perwakilan BPKP, direktorat pengawasan kedeputian dan

inspektorat BPKP.

Kegiatan rekonsiliasi manajemen data hasil pengawasan

dilaksanakan di Aula BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang I dilaksanakan

dari tanggal 12 sampai dengan 14 November 2012 yang

diikuti oleh 19 Perwakilan BPKP dan gelombang II



dilaksanakan dari tanggal 19 sampai dengan 21 November

2012 diikuti oleh 14 Perwakilan BPKP.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan rekonsiliasi

manajemen data hasil pengawasan tersebut berupa

Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dan database hasil

pengawasan.

Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi manajemen data

hasil pengawasan yang telah disusun/dibuat dan

ditandatangani oleh pejabat/petugas terkait sebanyak 33

buah.

Rincian berita acara dengan jumlah temuan (TP),

tindaklanjut (TL) dan Saldo (TPB) dapat dilihat pada

tabel 3.9.

Tabel 3.9 Tabel Rekonsiliasi Manajemen Data Hasil Pengawasan Tahun 2012

Uraian/Keterangan BPKP Perwakilan

Kej Nilai (Rp)

TP-TL-TPB s.d 25 September 2012

- Temuan Pemeriksaan 176.876 42.382.459.612.546,90

- Tindak Lanjut 148.369 40.867.647.591.321,30

- Saldo temuan 28.507 1.514.812.021.225,51

Kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah simpulan

mengenai pengelolaan database HP dan TLHP yang perlu

ditindaklanjuti baik oleh perwakilan BPKP, Pusinfowas,

maupun Ditwas kedeputian

Selain kegiatan rekonsiliasi data HP, pada kegiatan ini juga

diisi denagn kegiatan lain berupa pemaparan dan

pembahasan materi tentang Dashboard Kepala, IPMS, dan

mekanisme TPTD, proses pengelolaan database dan

tindak lanjut hasil pengawasan.



Anggaran tahun 2012 untuk kegiatan ini adalah sebesar

Rp106.334.000,00 dengan dukungan SDM sebanyak 435

OH dan target output sebanyak satu laporan. Sampai

dengan akhir tahun 2012, realisasi dana untuk kegiatan ini

mencapai sebesar Rp129.762.800,00 atau 122,03% dari

anggaran, dengan realisasi OH sebesar 432 OH atau

mencapai 99,31% dari rencana dan capaian output kegiatan

sebanyak 3 laporan atau sebesar 300% dari yang

direncanakan, yaitu:

Kompilasi Hasil Rekonsiliasi Data Hasil Pengawasan,

Sharing Peningkatan Kualitas Laporan Berkala kepada

Gubernur dan Rancangan Modifikasi SIMHP di Perwakilan

BPKP Provinsi Yogyakarta, Provinsi Maluku, dan Provinsi

jawa Barat,

Monitoring SIMHP pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Timur,

Dari uraian di atas, tampak bahwa penyerapan anggaran

dan SDM di atas target, sedangkan pencapaian output

melebihi target.

b. Penyajian Data dan Informasi

• Pembahasan Data Dukung Hasil Pengawasan

Kegiatan ini dalam rangka mengadakan pembahasan data

dukung hasil pengawasan berupa inventarisasi

permasalahan‐permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi

SIMHP, pembahasan materi evaluasi kinerja Bidang PDI dan

pembahasan mekanisme TPTD.








realisasi OH sebesar 617 OH atau mencapai 220,36% dari


5 laporan atau sebesar 167,67% dari yang direncanakan,

antara lain berupa laporan kegiatan:

o Koordinasi dan inventarisasi permasalahan aplikasi SIMHP,

o Pembahasan Materi dan Pengumpulan Bahan2 atas TPTD,

o Pembahasan Materi dan Evaluasi Kegiatan Bidang PDI,

o Penyusunan Design Template Data Eksternal Dashboard,

o Pembahasan Draft Final TPTD.

Dari uraian di atas tampak bahwa realisasi pencapaian output

dan penyerapan SDM melampaui dari target yang

direncanakan.

Pencapaian output dan penggunaan OH lebih dari 100 %

dikarenakan adanya permintaan di luar rencana yaitu

tuntutan stakeholder untuk menyusun SOP mekanisme TPTD

yang urgen terkait percepatan penyelesaian TLHP serta

sistem yang dapat mempercepat penyusunan laporan

presiden yaitu pengumpulan data eksternal dashboard.

• Pembahasan Materi Hasil Pengawasan BPKP kepada Presiden

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan

rendal dalam penyusunan laporan hasil pengawasan dan

pembinaan yang telah dilaksanakan oleh BPKP kepada

presiden untuk tahun 2011 dan semester I tahun 2012.






realisasi OH sebesar 478 OH atau mencapai 59,75% dari




2 laporan atau sebesar 100% dari yang direncanakan antara

lain berupa laporan:

o Laporan Hasil Pengawasan BPKP kepada Presiden Tahun 2011

(Nomor LAP‐89/K/IP/2012 tanggal 9 Februari 2012); dan

o Laporan Hasil Pengawasan BPKP kepada Presiden Semester I

Tahun 2012 (Nomor LAP‐892/K/IP/2012 tanggal 26 Juli 2012).

Untuk mencapai target ouput penyusunan dua laporan 100%,

telah digunakan SDM (OH) sebesar 59,79 %. Hal ini

dikarenakan meningkatnya kepedulian dan peran serta unit

rendal BPKP dalam mempersiapkan data hasil pengawasan,

semakin efektifnya peran Satgas Peningkatan Kualitas

Laporan Hasil Pengawasan Berkala, dan adanya perbaikan

aplikasi pengumpulan data penghematan dan penyelamatan

keuangan negara untuk laporan presiden.

• Pembahasan Materi Hasil Pengawasan Triwulanan Kepada Menteri/Ketua Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaporkan kepada

menteri/ pimpinan lembaga pemerintah non kementerian

tentang hasil‐hasil pengawasan dan pembinaan yang telah

dilaksanakan oleh BPKP dalam kurun waktu satu triwulan

yang bersangkutan serta perkembangan tindak lanjut hasil

pengawasan periode sebelumnya.

Tahun 2012, anggaran dana untuk kegiatan ini sebesar

Rp285.876.000,00 dengan target penyerapan SDM sebanyak

1.300 OH dan target output sebanyak 200 laporan. Selama

tahun 2012, untuk kegiatan ini telah terserap anggaran

sebesar Rp274.024.900,00 atau 95,85% dengan penyerapan

SDM sebanyak 1.331 OH atau 102,38% dan output yang dapat

dicapai sebanyak 261 laporan atau 130,50 % dari target yang



direncanakan. Rincian jumlah laporan yang dicapai dapat

dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Output Laptri kepada Menteri/Pimpinan LPNK Periode Jumlah Laptri

Triwulan IV/2011 60 laporan

Triwulan I/2012 65 laporan

Triwulan II/2012 68 laporan

Triwulan III/2012 68 laporan

Jumlah 261 laporan

Dari uraian di atas, tampak bahwa untuk penyerapan dana

dan SDM serta pencapaian output melampaui target yang

direncanakan.

• Pembahasan Materi Hasil Pengawasan Triwulanan Kepada Menteri Koordinator

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaporkan kepada

menteri koordinator dan menteri yang ditunjuk selaku

koordinator atas hasil‐hasil pengawasan dan pembinaan yang

telah dilaksanakan oleh BPKP dalam kurun waktu satu

triwulanan yang bersangkutan serta perkembangan tindak

lanjut hasil pengawasan periode sebelumnya pada setiap

kementerian/LPNK yang berada di bawah koordinator Menko

yang bersangkutan. Adapun menteri koordinator yang

menerima laporan adalah :

o Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

o Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

o Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Tahun 2012, anggaran dana untuk kegiatan ini sebesar

Rp108.108.000,00 dengan target SDM sebanyak 720 OH dan

target output sebanyak 5 laporan. Selama tahun 2012, untuk

kegiatan ini telah terserap anggaran sebesar Rp80.717.000,00

atau 74,66% dengan penyerapan SDM sebanyak 441 OH atau



61,25% dan output yang dapat dicapai sebanyak 9 laporan

atau 180% dari target yang direncanakan.

Dari uraian di atas tampak bahwa penyerapan dana dan SDM

lebih rendah dari target, tetapi pencapaian output‐nya

melampaui target yang direncanakan. Sisa anggaran dan

SDM dialihkan ke beberapa kegiatan yang urgen harus

dilaksanakan tapi tidak direncanakan.

Realisasi kegiatan penyusunan laporan triwulanan kepada

Menteri Koordinator dan menteri selaku koordinator

sebanyak 9 laporan sebagai tampak pada tabel 3.11:

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Output Laptri kepada Menteri Koordinator

• Pembahasan Database Hasil Pengawasan dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/BUMN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membahas dan

memutakhirkan hasil pengawasan BPKP pada Kementerian

atau lembaga non kementerian serta badan usaha milik

negara yang menyangkut tindak lanjut yang telah

dilaksanakan dalam kurun waktu atau periode tertentu.

Anggaran untuk kegiatan ini dalam tahun 2012 sebesar

Rp47.410.000,00 dengan target penyerapan SDM sebanyak

100 OH dan target output sebanyak 3 laporan hasil

pemutakhiran. Selama tahun 2012, kegiatan ini hanya

menyerap dana sebesar Rp1.645.000,00 atau sebesar 3,47%

dari anggaran dengan penyerapan SDM sebanyak 83 OH atau

Periode Jumlah laptri

Triwulan IV/2011 ‐ laporan

Triwulan I/2012 3 laporan

Triwulan II/2012 3 laporan

Triwulan III/2012 3 laporan

Jumlah 9 laporan



sebesar 83% serta pencapaian output sebesar 8 laporan atau

sebesar 266,67%.

Selama tahun 2012, kegiatan Pemutakhiran Basis data Hasil

Pengawasan BPKP dengan Itjen Kementerian/LPNK/BUMN

telah terealisasi sebanyak 8 laporan kegiatan yaitu :

o Rapat tindak lanjut Perka BPKP Nomor PER‐61/K/SU/2012 terkait

6 Pemda di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi wilayah kerja

Perwakilan BPKP Provinsi Yogyakarta,

o Pemantauan Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan pada

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak tiga kali,

o Pembahasan TL temuan BPKP antara BPMIGAS dengan

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan BPKP,

o Pembahasan Percepatan TLHP lingkup Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan Kementerian Pertanian,

o Pembahasan Percepatan TLHP dengan Kementerian

Kehutanan,

o Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

yang dilaksanakan bersama Inspektorat Jenderal Kementerian

Dalam Negeri di Provinsi Sumatera Selatan, Gorontalo, dan

Kalimantan Selatan.

3.2.1.4 Jumlah Sistem yang Dipelihara

Sistem informasi yang telah dikembangkan perlu dilakukan

pemeliharaan agar operasional sistem dapat terus terjaga secara baik.

Output kegiatan pemeliharaan sistem berupa laporan pemeliharaan

sistem sebanyak empat laporan triwulanan. Keempat laporan tersebut

telah direalisir 100%. Kegiatan Pemeliharaan Sistem tahun 2012

berupa;

a. Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data dan Suara (Jarkomdara)

b. Pengelolaan TI

c. Pemeliharaan Aplikasi



d. Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK)

Target kegiatan pemeliharaan sistem tahun 2012 diinformasikan dalam

4 (empat) laporan yang disusun secara triwulanan.

Rincian pelaksanaan kegiatan di atas adalah sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Jarkomdara

Pemeliharaan jarkomdara tahun 2012 diserahkan kepada pihak

ketiga pemenang yaitu PT PINET dengan kontrak pekerjaan berikut:

Pemeliharaan perangkat jaringan komunikasi data dan suara dengan

nilai kontrak sebesar Rp588.860.800,00. Pekerjaan pemeliharaan

ini mencakup pemeliharaan perangkat, software, perbaikan,

penggantian perangkat, transfer of knowledge terhadap sistem

jaringan komunikasi data dan suara.

Pemeliharaan Infrastruktur Server, Software, Aplikasi, Storage, dan

Pendukung Lainnya BPKP dengan nilai kontrak sebesar

Rp1.118.675.800,00. Pekerjaan pemeliharaan ini mencakup

pemeliharaan infrastruktur, software dan aplikasi, layanan

perbaikan, penggantian infrastruktur, transfer of knowledge

sehingga infrastruktur server, software, aplikasi, storage, dan

pendukung lainnya tetap beroperasi dengan baik.

b. Pengelolaan TI

Pengelolaan teknologi informasi adalah

kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan

meningkatkan performance/kinerja perangkat

LAN/WAN BPKP termasuk mengatasi

permasalahan jaringan yang terjadi di

perwakilan BPKP. Beberapa kegiatan yang

dilakukan tahun 2012 terkait dengan pengelolaan TI

Monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan jaringan komunikasi

data dan suara di lingkungan BPKP terkait kondisi dan koneksi



jarkomdara, kondisi perangkat jarkomdara, dan koneksi sistem

dokumen manajemen, sistem pengelolaan data pegawai dan sistem

kepangkatan.

Monitoring dan evaluasi jarkomdara yang dilakukan ke Perwakilan

BPKP selama tahun 2012 ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat,

Sulawesi Barat, Riau, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,

Lampung, Sumatera Utara, Aceh, Jambi, DIY, Pusdiklatwas, dan

Maluku.

Perbaikan dan pemasangan jaringan, yang dilakukan di Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Gorontalo, dan

Sulawesi Barat.

c. Pemeliharaan Aplikasi

Dalam tahun 2011 dilakukan pemeliharaan atas aplikasi yang telah

dikembangkan, berupa perbaikan kecil, penambahan‐penambahan

fungsi sesuai kebutuhan pengguna, dengan uraian sebagai berikut:

• Pemeliharaan terhadap DMS sebagai berikut:

o Penambahan obyek store beserta folder e‐reporting, security

template

o Pembuatan security template per unit kerja.

o Upgrade server DMS dari versi 4.1 ke versi 5.

• Sispedap

Pengelolaan aplikasi sispedap tahun 2012 berupa

pemeliharaan server, penambahan alokasi database, dan

penanganan permasalahan pada server maupun sistemnya.

• IPMS

Sejak mulai dibangunnya aplikasi IPMS tahun 2011, aplikasi ini

belum diimplementasikan sampai tahun 2012. Tahun 2012

masih dilakukan uji coba terkait dengan terkait kemampuan



sistem bila diakses banyak user, dan proses bisnis aplikasi.

Dari hasil uji coba tersebut ternyata masih perlu dilakukan

perbaikan coding dan konfigurasi server.

• Manajemen user ID

User ID yang digunakan untuk mengakses lotus notes dan

DMS perlu dikelola dengan baik. Kegiatan pengelolaan yang

dilakukan selama tahun 2012 sebagai berikut:

o Pembuatan user ID yang baru

o Penyesuaian group ID

o Penonaktifan user ID

d. Pembinaan Jabatan Fungsional

Pusinfowas bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan JFPK

terkait dengan bidang tugas ke‐pranata‐an komputer di lingkungan

BPKP. Kegiatan pembinaan JFPK yang dilakukan

selama tahun 2012 adalah:

• Menyelenggarakan forum

JFPK di Solo sebagai sasrana

diskusi dan memecahkan masalah

mengenai ke‐JFPK‐an.

• Menyusun analisis kondisi

Pranata Komputer (JFPK)

• Melakukan penilaian angka kredit dan menetapkan SK PAK JFPK.

• Mengelola administrasi JFPK.

• Memfasilitasi pelatihan/workshop TI Pranata Komputer

Hasil analisis kondisi JFPK diperoleh hal‐hal berikut:



Jumlah pranata komputer per 31 Desember 2012 di lingkungan BPKP

yang tersebar di Perwakilan dan pusat sebanyak 66 orang, dengan

rincian berikut:

• Pranata komputer tingkat ahli 13 orang

• Pranata komputer tingkat terampil 53 orang

Dari hasil analisis kondisi JFPK didapatkan hal‐hal sebagai berikut:

• Berdasarkan pendidikan formal, 49 prakom (74,24%) memiliki ijasah

di bidang TI. Hal tersebut berarti BPKP sudah memiliki tenaga TI

yang handal bila dilihat dari pendidikan formalnya.

• Terdapat 15 unit kerja yang belum memiliki tenaga Prakom yaitu

Deputi Akuntan Negara, Biro Umum, Puslitbangwas, Perwakilan

BPKP Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI, Banten,

Jawa Tengah, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Utara, Maluku, dan Papua. Disisi lain terdapat beberapa unit kerja

yang memiliki pranata komputer lebih dari satu antara lain Biro

Kepegawaian, Deputi Keuangan Daerah, Perwakilan BPKP Provinsi

Bali, DIY, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Pusbin JFA.

• Sebagian besar kegiatan TI yang dilakukan oleh pranata komputer

masih diseputar unsur operasi komputer. Kegiatan yang dilakukan

belum menyentuh unsur pekerjaan prakom yang lain. Berdasarkan

hal tersebut perlu dibuatkan panduan atau standar kegiatan TI

yang harus dilakukan oleh prakom baik secara berkala maupun

insidentil dan melibatkan prakom unit kerja dalam kegiatan

pengembangan sistem informasi.

• Posisi kepangkatan dan jabatan pranata komputer saat ini masih

dalam batas masa kerja yang normal. Hanya satu prakom yang

masa kerja PNS‐nya sudah melebihi masa kerja pangkat yang

normal.



• Semakin tinggi jabatan prakom, semakin tinggi juga angka kredit

yang harus didapatkan. Kenaikan jabatan prakom harus diikuti

juga dengan peningkatan kompetensi prakom tersebut agar dapat

melakukan pekerjaan TI yang memiliki satuan angka kredit yang

lebih tinggi sehingga jumlah angka kredit yang dipersyaratkan

dapat diperoleh dalam waktu yang sesuai.

• Terdapat pranata komputer yang tidak diperankan sebagai pranata

komputer.

Sedangkan pembinaan JFA dan jabatan fungsional lainnya dilakukan

dengan mengikuti secara aktif berbagai program yang dikelola oleh

masing‐masing pembina jabtan fungsional terkait.

Kegiatan pemeliharaan sistem ini telah menyerap dana sebesar

Rp2.407.052.000,00 atau 94,09% dari anggaran sebesar

Rp2.558.121.000,00 dan SDM sebanyak 1.550 OH atau 101,44% dari

target penggunaan SDM sebanyak 1.528 OH.

3.2.1.5 Jumlah Sistem yang Diimplementasikan

Ukuran keberhasilan dari pengembangan sistem informasi adalah

dimanfaatkannya sistem yang telah dikembangkan oleh pengguna.

Kegiatan implementasi mendekatkan hasil pengembangan kepada

pengguna. Target Output kegiatan ini berupa dua laporan

implementasi sistem semesteran. Target tersebut sudah dapat

direalisir 100%. Kegiatan implementasi sistem yang dilaksanakan

tahun 2012 melanjutkan kegiatan implementasi tahun sebelumnya

yaitu implementasi terhadap sistem aplikasi DMS, SISPEDAP, SPD,

Rekrutmen CPNS, Disposisi Elektronik versi 2.00 , dokumentasi surat

keluar, dokumentasi surat penugasan, SISPEKA, agenda pimpinan,

aplikasi crash program.

Selain itu, dalam tahun 2012 telah dilakukan juga implementasi

penggunaan aplikasi crash program yang telah selesai dikembangkan

tahun 2012 yaitu Aplikasi Audit Keuangan dan kinerja BOS KITA



Kemendikbud, Audit Kinerja BOS Kemenag, Monitoring Pungutan

Sekolah, Monitoring Program Prioritas Pembangunan (MP3) – UKP‐

PPP, Evaluasi Penyerapan Anggaran K/L, dan GCG.

Kegiatan implementasi yang dilakukan tahun 2012 agar hasil

pengembangan sistem informasi dapat dioperasionalkan oleh

pengguna, sebagai berikut:

a. Workshop TI

Workshop TI diselenggarakan sebagai sarana untuk meningkatkan

kemampuan SDM BPKP dalam memanfaatkan fasilitas TI yang telah

dikembangkan di BPKP.

Kegiatan workshop yang dilakukan selama tahun 2012 sebagai

berikut:

Tabel 3.12 Kegiatan Workshop Tahun 2012

No Topik (Materi) Workshop Jml. Kegiatan Jml. Peserta

1 DMS 4 99

2 Penggunaan Lotus Notes 4 99

3 Penggunaan Aplikasi Kearsipan 1 15

5 Penggunaan Aplikasi MP3 1 22

6 Pengelolaan TI 7 157

7 Penggunaan Aplikasi SPPD 3 88

8 Page Maker 1 19

9 SIMDA 2 45

10 Disposisi Elektronik 2 82

11 SIM-HP 3 40

12 Penanganan Virus 1 14

13 Database 3 27

14 Penggunaan Integrated Performance Management Systems (IPMS) 5 77

15 Workshop Document Imaging With Photoshop 1 24

16 Datawarehouse 3 34

17 Sispedap 4 99

18 Fitur Kalender 2 34

TOTAL 47 975



b. Asistensi TI

Kegiatan asistensi merupakan kegiatan bimbingan teknis

pengggunaan fasilitas teknologi informasi berupa penggunaan

perangkat maupun aplikasi yang diberikan oleh Pusinfowas kepada

pengguna di lingkungan BPKP maupun non BPKP. Dalam tahun

2012, kegiatan asistensi yang telah dilakukan sebagai berikut:

• Pos Layanan TI

Pos Layanan TI dilakukan oleh Pusinfowas tahun 2012 untuk

lebih mendekatkan layanan Pusinfowas kepada unit kerja.

Dalam kegiatan ini Pusinfowas memberikan bantuan

langsung terhadap berbagai permasalahan TI yang dihadapi

oleh pegawai BPKP yang dilakukan di Perwakilan BPKP

Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan,

Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Selatan.

• Pendampingan Implementasi Aplikasi

Pendampingan implementasi Disposisi Elektronik Versi 2, dan

Desk Kepala pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara,

NTT, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi tengah,

Jambi, Aceh, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur,

Ambin, Kepualauan Riau, Sumatera Selatan, Jayapura,

Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Jawa Barat,

DIY, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Sulawesi Barat.

Jumlah unit kerja yang mengunakan Aplikasi Disposisi Versi

2.0 dapat dilihat pada gambar 3.2. dan 3.3.



Gambar 3.2. Penggunaan Aplikasi Disposisi Elektronik Tingkat Pusat

Gambar 3.3. Penggunaan Aplikasi Disposisi Elektronik Tingkat Perwakilan

Dari gambar 3.2. dan 33, terdapat 18 unit kerja yang sudah

memanfaatkan aplikasi disposisi elektronik kemudian

berhenti menggunakannya karena pergantian pimpinan.

Tinggal empat unit kerja yang belum dikonfigurasi apliaksi

disposisi elektroniknya.

c. Layanan Dukungan Teknologi Informasi (TI)

Layanan TI yang dilakukan oleh Pusinfowas selama tahun 2012

kepada pengguna TI di lingkungan BPKP terkait dengan

permasalahan baik software maupun hardware. Dalam mendukung

tugas tersebut, Pusinfowas dibantu oleh pengelola TI satuan kerja

yaitu pranata komputer satuan kerja atau petugas TI yang ditunjuk

satuan kerja. Pengelola TI satuan kerja merupakan petugas

pertama yang membantu menyelesaikan permasalahan TI di

lingkungan satuan kerjanya.



Layanan TI yang diberikan selama tahun 2012 berdasarkan aplikasi

helpdesk layanan TI sebanyak 570 layanan dengan rincian layanan

pada gambar 3.4.

Gambar 3.4 Layanan TI

Kegiatan Implementasi sistem ini telah menyerap dana sebesar

Rp4.354.701.000,00 atau 102,55% dari anggaran sebesar

Rp4.246.608.000,00 dan SDM sebanyak 2.300 OH atau 102,50% dari

target penggunaan SDM sebanyak 2.244 OH

3.2.1.6 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan

terukur

Rencana penerapan e‐Government telah disusun oleh BPKP pada

tahun 2008 berupa Arsitektur Pengembangan Sistem Informasi BPKP

(BEST Architecture) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan

Kepala BPKP Nomor Kep‐212/K/IP/2008 tanggal 5 Maret 2008.

Target kegiatan ini tahun 2012 adalah sebesar 50%, yang merupakan

target pengarusutamaan yang terdapat dalam RPJM 2010‐2014.

Target ini telah dicapai 100% yang ditandai dengan adanya sistem

jaringan, dokumentasi digital, Website yang telah menyediakan

informasi‐informasi terkait dengan kegiatan BPKP kepada publik.

Prestasi yang perlu dicatat di tahun 2012 terkait dengan penerapan e‐

Gov adalah sebagai listed nominee FutureGov Awards untuk produk

DMS dan VOIP. FutureGov merupakan forum komunikasi pengelola

TI sektor publik se‐Asia Pasifik.



Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp8.240.000,00 atau 12,34%

dari anggaran sebesar Rp66.780.000,00 dan SDM sebanyak 10 OH

atau 6,80% dari target penggunaan SDM sebanyak 147 OH.

Outcome

Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASS)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam

rangka meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP memiliki beberapa indikator kinerja. Dua

diantara indikator tersebut harus dicapai oleh Pusinfowas dalam tahun 2010

s.d. 2014. Salah satu dari dua indikator program ini adalah

”terimplementasinya sistem kendali akuntabilitas presiden”.

Memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Instruksi

Presiden Nomor 4 tahun 2011, dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011,

kegiatan BPKP telah mengalami perubahan yang signifikan berupa pemberian

jasa consulting dan assurance. Perubahan tersebut diikuti dengan perubahan

atas informasi yang disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan kepala

daerah. Informasi yang disampaikan sedapat mungkin disesuaikan dengan

harapan pengguna sesuai dengan peran baru BPKP sesuai dengan Peraturan

kepala BPKP nomor PER‐1511/K/IP/2011.

Capaian indikator kinerja/outcome program ini dari tahun 2010 s.d. 2012

dibandingkan dengan targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Outcome

Uraian Hasil SatuanTarget Realisasi Capaian (%)

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASS)

% 49 72 90 100 49 72 74 100 100 82



Pengukuran capaian indikator kinerja program ini sama dengan pengukuran

yang dilakukan pada program terimplementasinya sistem informasi untuk

mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP) yaitu

berdasarkan tingkat kematangan sistem informasi sesuai tabel 3.3. Target

indikator program terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden

tahun 2012 sebesar 90%. Berdasarkan metode tersebut, target indikator

kinerja program hanya bisa dicapai 82,22% yaitu dengan nilai tingkat

kematangan sistem kendali PASS yang dicapai sebesar 74%. Nilai capaian

tahun 2012 hanya berubah 2% di bandingkan dengan capaian tahun 2011.

Rendahnya kenaikan capaian indikator kinerja program ini dibandingkan

dengan tahun 2011 disebabkan karena perkembangan tingkat kematangan

yang tidak signifikan dari sistem informasi PASS (President Accountability

Support System). Bila dibandingkan dengan target indikator kinerja program

tahun 2014 sebesar 100%, capaian tahun 2012 sudah mencapai 74%. Hal

tersebut berarti pada tahun 2013 dan 2014 BPKP harus dapat mengejar 26%

tingkat kematangan sistem informasi untuk mencapai target indikator

program renstra sebesar 100%. Capaian yang dilakukan tahun 2012 adalah

dibangunnya datawarehouse dan dashboard monitoring penugasan.

Untuk mendukung capaian indikator outcome tersebut dilakukan kegiatan‐

kegiatan yang menghasilkan output pada tabel 3.14.

Tabel 3.14 Target dan Capaian Indikator Kinerja Output PASS dari tahun 2012

No. Uraian Satuan Target Realisasi Capaian (%)

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

1 Jumlah

rancangan

(framework)

yang

disempurnaka

n Eksternal

Dokumen 1 1 1 1 1 1 100 100 100

2 Jumlah Sistem

Eksternal

yang

Dibangun

Sistem 1 1 1 4 1 1 100 100 100



Dalam rangka mencapai Program ”Terimplementasinya Sistem Kendali

Akuntabilitas Presiden (PASS)”, telah diserap anggaran dan SDM dari tahun

2010 s.d. 2012 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.15.

Tabel 3.15 Penyerapan Anggaran dan SDM Outcome No.2 tahun 2010 s.d. 2012 Uraian

Anggaran (000) SDM (OH)

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Rencana 365.459 150.965 179.632 1.620 1.950 1.344

Realisasi 359.588 150.317 134.964 1.125 1.110 1.621

% Capaian 94,51 99,57 75,13 66,65 56,92 120,61

Dari tabel 3.15. terlihat bahwa prosentase penyerapan anggaran mengalami

penurunan, disisi lain penyerapan SDM mengalami kenaikan yang cukup

drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena

dibutuhkan keterlibatan banyak pegawai Pusinfowas dalam melaksanakan

kegiatan pada program ini, terutama pada kegiatan penyusunan framework,

namun hanya menyerap anggaran yang rendah.

Secara rinci output dari kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1.7 Jumlah Rancangan (Framework) yang Disempurnakan

Agar sistem akuntabilitas presiden dapat diimplementasikan perlu

adanya dukungan framework yang jelas. Framework yang telah

dirancang sebelumnya perlu disempurnakan agar pelaksanaan

pengembangannya lebih terarah dan terencana sejalan dengan

perubahan kegiatan BPKP sesuai amanah PP Nomor 60 Tahun 2008

dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011. Oleh karena itu di tahun 2012

dilakukan penyempurnaan framework eksternal.

Kinerja kegiatan ini, telah menyerap dana sebesar Rp21.458.000,00

atau 111,81% dari target sebesar Rp19.192.000,00 dengan penyerapan

SDM sebesar 215 OH atau 238,89% dari target sebanyak 90 OH.



3.2.1.8 Sistem Eksternal yang Dibangun

Tahun 2011 dilakukan pengembangan format, substansi, dan prosedur

laporan berkala hasil pengawasan. Portal PASS yang telah dibangun

tahun 2008 dan sudah terkoneksi ke Gedung Bina Graha, tahun 2011

portal tersebut tidak di‐update lagi. Sebagai pengganti dari Portal

PASS tersebut dikembangkannya dashboard pimpinan. Konten

informasi yang disajikan dalam dashboard pimpinan tersebut, untuk

memenuhi substansi laporan hasil pengawasan berikut:

a. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

b. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan

Aset

c. Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik

dan Bersih

d. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral

Pembangunan sistem dashboard BPKP dimanfaatkan untuk:

a. Bahan analisis penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Berkala

kepada Presiden/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

b. Bahan analisis penyusunan laporan untuk kepentingan internal

BPKP

c. Pimpinan BPKP dalam melakukan monitoring performance

seluruh unit kerja BPKP

d. Pertukaran data/informasi dengan K/L

e. Mengatasi permasalahan hambatan dalam akses data/informasi

lintas unit kerja BPKP

Realiasi pemgembangan sistem dashboard tahun tahun 2012 telah

dicapai sebesar 100% sesuai dengan target yaitu dapat ditampilkan

informasi monitoring penugasan dengan piloting pada Deputi

Perekonomian. Informasi yang sudah ditampilkan dalam sistem

dashboard sebagai berikut:



a. Monitoring Penugasan data Monev RKT Deputi Perekonomian

b. Temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan (TP/TL)

Walaupun informasi monitoring penugasan dan TP/TL sudah dapat

disajikan dalam dashboard pimpinan, namun hasil yang diharapkan

untuk dapat menyajikan informasi hasil pengawasan sesuai Peraturan

Kepala BPKP Nomor PER‐1511/K/IP/2011 belum dapat dipenuhi

seluruhnya.

Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp113.506.000,00 atau

80,36% dari target sebesar Rp 141.248.000,00 dengan penyerapan

SDM sebesar 1.406 OH atau 119,56% dari target sebanyak 1.176 OH.

3.2.2.9 Jumlah Regulasi Operasionalisasi PASS yang Dihasilkan

Target output kegiatan penyusunan regulasi operasionalisasi PASS

merupakan target tahun 2013. Namun dalam rangka mencapai target

tahun 2013 tersebut, maka tahun 2012 dilakukan kegiatan pra

penyusunan regulasi tersebut tahun 2013. Berdasarkan beberapa

pembahasan dan hasil rapim untuk sementara PASS dipandang

sebagai sistem yang terlalu kompleks dan melibatkan banyak instansi

sebagai feeder/penyuplai data. Oleh karena itu pada tahun 2012

terlebih dahulu dikembangkan sistem informasi desk Kepala dalam

bentuk dashboard untuk mengelola dan meningkatkan kualitas

informasi internal BPKP. Tahun 2012 telah disusun draft regulasi

pengelolaan informasi desk Kepala untuk mengatur mekanisme supply

data pemenuhan informasi yang ditampilkan dalam dashboard

pimpinan sebagai bahan penyusunan laporan hasil pengawasan

kepada stakeholder dapat ter‐update sesuai kebutuhan.

Dana dan SDM yang telah disediakan untuk kegiatan ini tidak diserap

atau (0%). Pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan

ini menggunakan anggaran kegiatan penyusunan pedoman dan

pengembangan sistem eksternal.



3.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

Dalam rangka melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur BPKP, pada tahun 2012 ditargetkan pengadaan sarana prasarana

sebanyak satu paket. Realisasi capaian output program telah terealisasi

sebanyak 1 paket alat pengolah data atau mencapai sebesar 99.90%, dengan

rincian tampak pada tabel 3.16:

Tabel 3.16 Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2012

No Uraian Unit/Paket

Realisasi Dana (Rp)

1. Alat Pengolah Data 1 99.985.000,00

Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara‐

BPKP tersebut dilaksanakan melalui Pengadaan Alat Pengolah Data termasuk

Perlengkapan Perkantoran sebanyak 1 (satu) paket, dengan total barang

sebanyak 15 (lima belas) unit yang meliputi ;

• Lemari Besi • LCD Projector/Infocus • Meja Kerja • Lensa Kamera • Mini Komputer • Note Book • Printer (Peralatan Personal Komputer)

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan

sarana dan prasarana aparatur tersebut sebesar Rp100.000.000, dengan

menggunakan SDM sebanyak 30 OH. Jumlah anggaran yang telah diserap

sebesar Rp99.985.000,00 atau sebesar 99.90% dan penggunaan SDM sebesar

32 OH atau mencapai 106.67%.

Untuk mendukung pencapaian kinerja program utama, dilakukan kegiatan

ketatausahaan yang mencakup urusan kepegawaian, keuangan, sarana dan

prasarana, serta perencanaan dan pelaporan. Pada tabel 3.17 disajikan target

dan capaian kinerja output kegiatan ketatausahaan tersebut:



Tabel 3.17 Capaian Output Kegiatan Dukungan Ketatausahaan Tahun 2012

No Kegiatan Output %

Target Realisasi

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai

13 Keg 13 Keg 100

2 Perbaikan Peralatan Kantor 1 Keg 1 Keg 100

3 Keperluan Sehari-hari Perkantoran 68 Keg 62 Keg 91

4 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Pimpinan

1 Keg 1 Keg 100

5 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Operasional

3 Keg 3 Keg 100

6 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Operasional

4 Keg 4 Keg 100

7 Jasa Pos dan Giro 12 Keg 12 Keg 100

8 Honor Pengelola Anggaran 12 Keg 12 Keg 100

9 Honor SAI 12 Keg 12 Keg 100

10 Honor THL Administrasi 36 Keg 36 Keg 100

11 Honor THL Sopir 36 Keg 36 Keg 100

12 Koordinasi Penyusunan Renstra 1 Dok 1 Dok 100

13 Koordinasi Penyusunan dan Revisi Tapkin

2 Dok 2 Dok 100

14 Koordinasi Penyusunan dan Revisi RKT

2 Dok 2 Dok 100

15 Pembahasan Realisasi RKT Bulanan 12 Lap 12 Lap 100

16 Pembahasan Kinerja dan PP 39/2006 Triwulanan

8 Lap 8 Lap 100

17 Penyusunan LAKIP 1 Lap 1 Lap 100

18 Forum Kenaikan Pangkat Terpadu 2 Keg 2 Keg 100

19 Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian 2 Lap 2 Lap 100

20 Pengembangan Laporan Budaya Kerja

5 Lap 5 Lap 100

21 Pembahasan Pelaksanaan GDN 12 Lap 12 Lap 100

22 Pembahasan Penilaian Angka Kredit JFA

2 Lap 2 Lap 100

23 Pembahasan Penilaian Angka Kredit JFPK

2 Lap 2 Lap 100

24 Forum Komunikasi JFA 1 Lap 1 Lap 100



No Kegiatan Output %

Target Realisasi

25 Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan PKS Triwulan

4 Lap 4 Lap 100

26 Forum SAI 2 Lap 2 Lap 100

27 Penyusunan dan Revisi RKAKL 4 Lap 4 Lap 100

28 Pembahasan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan LRA

14 Lap 14 Lap 100

29 Forum Arsiparis 1 Lap 1 Lap 100

30 Pembahasan Pengelolaan BMN 2 Lap 2 Lap 100

31 Pembahasan Inventarisasi BMN 1 Lap 1 Lap 100

32 Pengelolaan Kearsipan 2 Lap 2 Lap 100

33 Rapat Kerja Pusinfowas 1 Lap 1 Lap 100

34 Rapat Kerja BPKP 2 Lap 2 Lap 100

35 Penyelenggaraan SPIP 1 Lap 1 Lap 100

36 Forum Humas dan Website 2 Lap 1 Lap 50

37 ATK 1 Paket 1 Paket 100

38 Honor Pengelola Kinerja/Monev RKT 12 Keg 12 Keg

100

39 Honor Sekretariat JFPK 12 Keg 9 Keg 75

40 Pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminating

1 Paket 1 Paket 100

41 Honor Pengelola simHP 68 OB 90 OB 132

42 Honor Laporan Berkala 0 OB 30 OB

43 Honor Panitia Pengadaan dan Penerima Barang

2 Keg 2 Keg 100

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian output pada kegiatan

dukungan ketatausahaan pada umumnya telah tercapai 100%. Kegiatan yang

tidak terealisasi sesuai target:



a. Penyediaan Keperluan Sehari‐hari Perkantoran outputnya hanya tercapai 91% dari

target. Hal tersebut disebabkan karena jumlah pegawai Pusinfowas yang

berkurang sehubungan dengan promosi dan mutasi pegawai di lingkungan BPKP.

b. Forum Humas/Website outputnya hanya tercapai sebesar 50% dari target sebesar

2 kegiatan. Hal tersebut karena unit penyelenggara yaitu Biro Hukum dan Humas

hanya menyelenggarakan satu kali kegiatan di tahun 2012.

c. Pembayaran Honor Sekretariat JFPK outputnya tercapai 75% dari target sebesar

12 bulan. Hal tersebut disebabkan karena pengalihan anggaran untuk membiayai

honorarium pengurus/penyimpan barang milik negara (BMN) untuk

menindaklanjuti Permenkeu 36/PMK.02/2012 tanggal 9 Maret 2012, yang

sebelumnya tidak dianggarkan.

Rincian penyerapan dana dan sumber daya manusia untuk masing‐masing

kegiatan tersebut tampak pada tabel 3.18.

Tabel 3.18 Realisasi Penyerapan Dana dan SDM Kegiatan Dukungan Ketatausahaan 2012

No Nama Kegiatan SDM (OH) Dana (Rp)

Rencana Realisasi % Anggaran Realisasi %

1

Pembayaran Gaji

dan Tunjangan

Pegawai

48 53 110 3.958.527.000 3.373.075.000 85

2 Perbaikan

Peralatan Kantor 48 39 81 101.291.000 100.876.000 99

3

Keperluan

Sehari-hari

Perkantoran

48 47 98 74.800.000 40.887.000 55

4

Perawatan

Kendaraan

Bermotor Roda 4

Pimpinan

48 31 65 19.750.000 21.076.000 107

5

Perawatan

Kendaraan

Bermotor Roda 4

Operasional

48 44 92 55.410.000 63.983.000 115

6 Perawatan

Kendaraan 48 37 77 12.960.000 3.047.000 24





Bermotor Roda 2

Operasional

7 Jasa Pos dan

Giro 48 39 81 8.250.000 4.682.000 57

8 Honor Pengelola

Anggaran 12 27 225 109.800.000 109.800.000 100

9 Honor SAI 72 22 31 14.400.000 14.400.000 100

10 Honor THL

Administrasi 48 34 71 54.000.000 49.500.000 92

11 Honor THL Sopir 36 34 94 54.000.000 54.000.000 100

12

Koordinasi

Penyusunan

Renstra

90 98 109 40.921.000 91.516.000 221

13

Koordinasi

Penyusunan dan

Revisi Tapkin

100 39 39 49.595.000 30.333.000 158

14

Koordinasi

Penyusunan dan

Revisi RKT

70 138 197 55.616.000 44.031.000 79

15

Pembahasan

Realisasi RKT

Bulanan

360 450 125 50.505.000 49.172.000 97

16

Pembahasan

Kinerja dan PP

39/2006

Triwulanan

120 281 234 51.188.000 54.280.000 106

17 Forum Kenaikan

Pangkat Terpadu 36 20 56 38.498.000 6.245.000 16

18

Koordinasi

Pengelolaan

Kepegawaian

300 154 51 64.885.000 39.595.000 61

19 Pengembangan 100 155 155 46.216.000 8.230.000 18





Budaya Kerja

20

Pembahasan

Pelaksanaan

GDN

100 195 195 34.235.000 36.258.000 106

21

Pembahasan

Penilaian Angka

Kredit JFA

140 65 46 35.075.000 17.495.000 50

22

Pembahasan

Penilaian Angka

Kredit JFPK

240 351 146 93.694.000 37.035.000 40

23 Forum

Komunikasi JFA 24 6 25 15.616.0000 5.352.000 3

24

Pembahasan

Pelaksanaan

Kegiatan PKS

Triwulan

100 67 67 27.390.000 17.238.000 63

25 Forum SAI 50 65 130 21.722.000 7.050.000 33

26 Penyusunan dan

Revisi RKAKL 160 483 302 80.240.000 97.291.000 121

27

Pembahasan dan

Penyusunan

Laporan

Keuangan dan

LRA

150 191 127 74.474.000 82.139.000 110

28 Pengelolaan BMN 50 40 80 23.296.000 10.155.000 44

29 Pengelolaan

Kearsipan 24 427 1779 13.904.000 70.060.000 504

30

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan

100 522 522 50.050.000 60.633.000 121

31

Pembahasan

Inventarisasi

BMN

25 95 380 20.475.000 13.200.000 65





32 Rapat Koordinasi

Arsip 12 11 92 9.086.000 17.594.000 194

33 Rapat Kerja

Pusinfowas 340 209 61 91.000.000 305.371.000 336

34 Rapat Kerja

BPKP 50 27 54 19.000.000 13.643.000 72

35 Penyelenggaraan

SPIP 125 229 183 75.000.000 42.305.000 56

36 Forum Humas

dan Website 30 16 53 7.600.000 4.660.000 61

37 ATK 72 44 61 132.318.000 196.911.000 149

38

Honor Pengelola

Kinerja/Monev

RKT

8 24 300 17.891.000 33.558.000 188

39 Honor Sekretariat

JFPK 132 10 8 36.900.000 8.240.000 22

40

Pencetakan/pene

rbitan/pengganda

an/laminating

72 43 60 104.791.000 99.245.000 95

41 Honor Pengelola

simHP 73 80 110 19.009.000 28.000.000 147

42 Honor Laporan

Berkala 0 30 - 0 49.450.000 -

43

Honor Panitia

Pengadaan dan

Penerima Barang

8 11 137 2.330.000 6.345.000 272

Jumlah 3.684 4.862 130 6.006.252.000 5.417.956.000 90

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penyerapan sumber daya

manusia secara kumulatif rata‐rata telah melampaui target, yaitu 130% dan

penyerapan anggaran dari kegiatan ketatausahaan mencapai 90%.



Penggunaan SDM yang melebihi target disebabkan karena terdapat

penambahan waktu dan personil dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Secara umum penyerapan anggaran untuk kegiatan ketatausahaan dapat

dinyatakan efisien.


L a k i p T a h u n 2 0 1 2 P e n u t u p

62

BAB IV : PENUTUP

LAKIP Pusinfowas Tahun 2012 telah menyajikan gambaran secara lengkap

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusinfowas selama tahun

2012. Pusinfowas melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya‐BPKP yang terdiri atas sembilan kegiatan, dan satu kegiatan

sebagai pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan satu

kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan Renstra Pusinfowas tahun 2012.

Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas pencapaian target indikator kinerja

Program Dukungan Manajemen dan Program Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya –

BPKP yaitu untuk indikator terimplementasinya sistem informasi akuntabilitas

keuangan negara sebagai dukungan komunikasi kepada stakeholders BPKP sebesar

80%, dan indikator terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung

pengambilan keputusan manajemen BPKP sebesar 118%. Bahkan, untuk beberapa

kegiatan pencapaiannya di atas 100%. Namun demikian, disadari bahwa dalam

beberapa pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan masih memerlukan perbaikan dan

penyempurnaan kinerja secara berkesinambungan.

Akhir kata, segenap pimpinan dan seluruh pegawai Pusinfowas mengucapkan terima

kasih atas perhatian pembaca, dan mengharapkan agar dokumen ini dapat menjadi

media akuntabilitas Pusinfowas serta dapat digunakan sebagai salah satu sumber

informasi dalam pengambilan keputusan.

“A total commitment is paramount to reaching the ultimate in performance”

(Tim Flores)

"You have to perform at a consistently higher level than others. That's the mark of a true professional"

(Joe Paterno)

"Everything depends upon execution; having just a vision is no solution"

(Stephen Sondheim)

laporan akuntabilitas kinerja pusinfowas tahun 2012 final 2012.pdf · 2012, terdiri dari satu...

Documents