laporan akuntabilitas kinerja (lak) unit ......(lakip) tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan instruksi...

36
DI REKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN JLN. HR. RASUNA SAI D BLOK X- 5 KAV. 4- 9 JAKARTA SELATAN LAPORAN AKUNTABI LITAS KI NERJA (LAK) UNIT PELAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Upload: others

Post on 06-Aug-2021

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATANJLN. HR. RASUNA SAID BLOK X-5 KAV. 4-9

JAKARTA SELATAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK)UNIT PELAYANAN KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Page 2: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

Drg. Inda Torisia Hatang, MKMNIP: 197307132002122005

nan Kesehatan

KATA PENGANTARDengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT,

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan dapat

diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak lain berkat rahmat dan hidayah-Nya serta

kerjasama yang penuh semangat di seluruh jajaran manajemen maupun fungsional Unit

Pelayanan Kesehatan Kemenkes.

Dengan ditetapkannya Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan

sebagai Unit Pelaksanan Teknis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 032

tahun 2012 mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)

sebagai pertanggung-jawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksana misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan akan

dilakukan secara periodik (setahun sekali) dan merupakan mata rantai yang tidak dapat

dipisahkan dari Rencana Strategis Bisnis (RSB) sebagai tolok ukur pebcapaian kinerja

selanjutnya yang senantiasa dikawal dengan kegiatan, monitoring dan evaluasi yang

dilaksanakan secara konsisten.

Kami berharap dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan

Kesehatan semakin baik dan dapat mewujudkan visinya : "Menjadi klinik utama

Percontohan yang memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi karyawan dan

masyarakat umum" melalui misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Amin Ya

Robbal Alamin.

Page 3: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan ditetapkannya Unit Pelayanan Kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis

dibawah Dlrektorat Jenderai Bina Upaya Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 032 Tahun 2012 mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan

Akuntabilitas Kinerja (LAK). Laporan Akuntabilitas Unit Pelayanan Kesehatan disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas

yang berisi pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan selama

tahun 2015 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam Rencana Strategis Bisnis tercantum sasaran strategis, indicator kinerja serta

target selama tahun 2017 sebagai berikut:

1.Terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan.

Indikator:

a.Pengembangan tata kelola kepuasan pasien target 85%, realisasi 88,14%

capaian 103,69%

b.Komplain yang ditindaklanjuti target 85%, realisasi 87,5%, capaian 102,94%

2.Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Indikator:

a.Pelatihan berkesinambungan bagi pegawai UPK, target 90%, realisasi

64,52%, capaian 71,69%

b.Pelatihan BHD bagi pegawai Kemenkes target 80%, realisasi 32,5%,

capaian 40,63%

3.Terwujudnya tata kelola UPK dengan baik

Indikator:

Realisasi anggaran, laporan keuangan tepat waktu target 82%, realisasi

91,67%, capaian 111,79%

Pencapaian kinerja berdasarkan DIPA Unit Pelayanan Kesehatan Rupiah Murni (RM)

tahun 2017 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.393.484.294,- atau 90,73%

dari alokasi yang telah ditentukan sebesar Rp. 7.046.641.000,-

Page 4: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

DAFTAR ISIi

KATA PENGANTARii

iRINGKASAN EKSEKUTIFii

1DAFTAR ISIiii

BAB I :PENDAHULUANA.Latar Belakang1

'B. Maksud dan Tujuan2

•C. Tugas Pokokdan Fungsi2

iD. Sistimatika penulisan4

•BAB II : PERENCANAAN KINERJA•A. Perencanaan Kinerja5

B.Perjanjian Kinerja6

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJAA.Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja7

B.Sumber Daya17

BAB IV :PENUTUPA. Kesimpulan20

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

•A. Form Rencana Kinerja Tahunan

B. Pernyataan Perjanjian Kinerja

^C. Form Perjanjian Kinerja

D. Form Pengukuran Kinerja

Page 5: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

Tabel 1. Perjanjian Kinerja6

Tabel 2. Tingkat Capaian Kinerja7

Tabel 3. Capaian Indeks Kepuasan Pasien9

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 201610

Table 5. Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 201712

Tabel 6. Capaian Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM16

Tabel 7. Capaian Terwujudnya tata kelola UPK dengan baik17

Table 8. Jumlah Tenaga di Unit Pelayanan Kesehatan tahun 201718

Table 9. SDM Unit Pelayanan Kesehatan Th.2017 berdasarkan Tingkat

Pendidikan18

Table 10. Tentang Pagu Anggaran Unit Pelayanan Kesehatan Tahun

2017 & Realisasinya' 19

DAFTAR TABEL

Page 6: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

A.Form Rencana Kinerja Tahunan

B.Pernyataan Perjanjian Kinerja

C.Form Perjanjian Kinerja

D.Form Pengukuran Kinerja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARii

iRINGKASAN EKSEKUTIFii

1DAFTAR ISIiii

BAB I :PENDAHULUANA. Latar Belakang1

•B. Maksud dan Tujuan2

1C. Tugas Pokokdan Fungsi2

D. Sistimatika penulisan4

BAB II : PERENCANAAN KINERJAA.Perencanaan Kinerja5

^B. Perjanjian Kinerja6

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA•A. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja7

B.Sumber Daya17

•BAB IV :PENUTUP

A. Kesimpulan20

Page 7: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang balk, bersih dan berwibawa merupakan

prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa

bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban

yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan kepemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik

diharapkan mendorong terwujudnya sebuah penyelenggaraan kepemerintahan yang baik

bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia sebagaimana

telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998. Salah satu bagian dari

Implementasi SAKIP adalah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat

Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl No 53 Tahun

2014 tanggal 20 Nopember2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Kesehatan No. 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Kementerian Kesehatan serta Keputusan Direktur

Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/1/1568/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit

Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Dengan ditetapkannya Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai Unit

Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sesuai

Peraturan Menteri Kesehatan No. 032 Tahun 2012, yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan, maka Unit Pelayanan Kesehatan sebagai Satker mempunyai kewajiban

Page 8: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai pertanggungjawaban terhadap

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan.

B.MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas dalam kurun

waktu tahun anggaran 2017.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan merupakan rangkuman dari suatu

proses evaluasi kinerja secara keseluruhan, diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit

Pelayanan Kesehatan dapat mewujudkan manajemen yang efektif, transparan, akuntabel dan

berorientasi kepada hasil.

C.TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok Unit Pelayanan Kesehatan

Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan mempunyai Tugas pokok memberikan

pelayanan kesehatan kepada pejabat, pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta

masyarakat.

a.Pelaksanaan pelayanan medis

b.Pelaksanaan pelayanan Gawat Darurat

c.Pelaksanaan pelayanan laboratorium

d.Pelaksanaan pelayanan radiologi

e.Pelaksanaan pelayanan fisioterapi

f.Pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan administrasi umum.

Page 9: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

SEKSIPENUNJANG MEDIK

Yantinia Hulu. S.Farm, Apt.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Sumarno, S.Sos, M.Si

SEKSIPELAYANAN MEDIK DAN

KEPERAWATANdr. Alghazali Samapta, MARS

KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN

dr. Febindra Eka Widisana, MKM (Januari-Juli)

drg. Inda Torisia Hatang, MKM (Juli-Desember)

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN KESEHATAN

00000000000000000000000000000000000q00

Page 10: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan sebagai

berikut:

1.Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi,

struktur organisasi Unit Pelayanan Kesehatan, serta sistematika penulisan pelaporan.

2.Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai.

3.Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Menjelaskan tentang pengukuran dan analisis pencapaian kinerja, realisasi anggaran, serta

sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian kinerja Unit

Pelayanan Kesehatan.

4.Bab IVPenutup

Berisi kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Tahun

2017.

Page 11: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJARencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu tertentu

berisivisi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program

Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes.

RENSTRA Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes merupakan perencanaan jangka

panjang yang perlu dijabarkan dalam perencanaan operasional, dan berjangka pendek dalam

satu tahunan berupa Rencana Strategi Bisnis dan Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan,

dimana untuk mencapai sasaran strategis tersebut diperlukan indikator kinerja sebagai

berikut:

1.Terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan.

Indikator:

a.Pengembangan tata kelola kepuasan pasien

b.Komplain yang ditindaklanjuti

2.Terwujudnya peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Indikator:

a.Pelatihan Berkesinambungan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan

b.Pelatihan Bantuan Hidup Dasar bagi pegawai Kementerian Kesehatan

3.Terwujudnya tata kelola Unit Pelayanan Kesehatan dengan baik

Indikator:

a. Realisasi anggaran, laporan keuangan tepat waktu

Page 12: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

82%

90%

80%

85%

85%

TARGET

- Realisasi anggaran, laporan keuangan

tepat waktu

- Pelatihan berkesinambungan bagi

pegawai Unit Pelayanan Kesehatan

Kemenkes

- Pelatihan bantuan hidup dasar bagi

pegawai Kementerian Kesehatan

- Komplain yang ditindaklanjuti

- Pengembangan tata kelola kepuasanpasien

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya tata kelola

UPKdengan baik

Terwujudnya peningkatan

kompetensi SDM

Terwujudnya tingkat

kepuasan pelanggan

SASARAN STRATEGIS

3

2

1

No

B. PERJANJIAN KINERJAPerjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja

Page 13: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJARencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu tertentu

berisivisi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program

Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes.

RENSTRA Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes merupakan perencanaan jangka

panjang yang perlu dijabarkan dalam perencanaan operasional, dan berjangka pendek dalam

satu tahunan berupa Rencana Strategi Bisnis dan Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan,

dimana untuk mencapai sasaran strategis tersebut diperlukan indikator kinerja sebagai

berikut:

1.Terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan.

Indikator:

a.Pengembangan tata kelola kepuasan pasien

b.Komplain yang ditindaklanjuti

2.Terwujudnya peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Indikator:

a.Pelatihan Berkesinambungan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan

b.Pelatihan Bantuan Hidup Dasar bagi pegawai Kementerian Kesehatan

3.Terwujudnya tata kelola Unit Pelayanan Kesehatan dengan baik

Indikator:

a. Realisasi anggaran, laporan keuangan tepat waktu

Page 14: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

111,79%

71,69%

40,63%

102,94%

103,69%

6=(5/4x100%)

PENCAPAIAN(%)

91,67%

64,52%

32,5%

87,5%

88,14%

5

REALISASI

82%

90%

80%

85%

85%

4

TARGET

- Realisasi anggaran, laporan keuangan tepatWaktu

- Pelatihan berkesambungan bagi pegawaiUPK

- Pelatihan BHD bagi pegawai Kemenkes

- komplain yang ditindaklanjuti

- Pengembangan tata kelola kepuasan pasien

3

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya tata kelolaUPK dengan baik

Terwujudnyapeningkatan kompetensiSDM.

Terwujudnya tingkatkepuasan pelanggan

2

SASARAN STRATEGIS

3.

2.

1.

1

NO

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJAPengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program ditetapkan dalam

mewujudkan tujuan dan visi instansi pemerintah. Proses ini berupa penilaian pencapaian

setiap target kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan Unit

Pelayanan Kesehatan Kemenkes dalam pencapaian tujuan. Pengukuran kinerja merupakan

salah satu kegiatan manajemen kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai

dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah

ditetapkan (Pasal 1 butir 2, Permen PAN No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah)

Tingkat capaian kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes tahun 2017 berdasarkan

hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat Capaian Kinerja

BAB MlAKUNTABILITAS KINERJA

Page 15: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

Indikator Kinerja:

Pengembangan tata kelola kepuasan pelanggan

Pada tahun 2017 ini dalam rangka menunjang kepuasan pelanggaan tersebut telah dilakukan

langkah-langkah sebagai berikut:

a.Pemenuhan kebutuhan obat bagi pasien yang berkunjung di Unit Pelayanan Kesehatan.

b.Pemenuhan Bahan Habis Pakai dalam menunjang kegiatan pelayanan di UPK.

c.Pemenuhan Bahan Reagensia untuk menunjang kegiatan di laboratorium dalam rangka

penguatan penegakkan diagnosis.

d.Melakukan kalibrasi terhadap peralatan kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan agar nilai

ukurnya tetap standar.

e.Melakukan perbaikan-perbaikan pada peralatan kesehatan yang memerlukan perbaikan.

f.Melakukan sterilisasi ruangan setiap 2 minggu sekali untuk mencegah kasus-kasus

nosokomial.

g.Membuat ruang tunggu merasa aman, nyaman dengan cara memelihara kebersihan,

keharuman dan memberikan layanan visual.

1. Terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan.

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mencapai Sasaran Strategis di Unit Pelayanan Kesehatan

dalam kurun waktu satu tahun adalah sebagai berikut:

Page 16: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

101,68

117,43

91,45

124,93

124,41

122,45

CAPAIAN

81,34

93,94

73,16

99,94

99,36

97,96

REALISASI

TAHUN 2016

80

80

80

80

80

80

TARGET

103,69

95,88

99.89

101

112,95

108,74

CAPAIAN

88.14

81,5

84,91

85,85

96,01

92,43

REALISASI

85

85

85

85

85

85

TARGET

TAHUN 2017

Capaian Indeks Kepuasan PasienTabel 3.

JUMLAH

Pemeliharaan alkes

Kalibrasi

Bahan habis pakai

Pengadaan reagen

Pengadaan Obat

INDIKATOR

Dalam rangka melaksanakan tugas pdkok dan fungsi Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian,

maka Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 Unit Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan, telah dianggarkan kebutuhan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi

tersebut antara lain untuk pengadaan obat, pengadaan reagen, dan untuk operasional

perkantoran dengan realisasi sebagai berikut:

a.Pemenuhan obat dan BHP dilakukan pada bulan Januari 2017, dari anggaran yangtersedia, obat terealisasi 92,43% dan BHP terealisasi 85,85%.

b.Pemenuhan reagen dilakukan secara rutin setiap bulan melalui anggaran dan terealisasisebesar 96,01%, kebutuhan dana dapat memenuhi kebutuhan reagan sampai bulanDesember.

c.Kalibrasi dan perbaikan alat kesehatan telah dilakukan sehingga peralatan dapat terjaminfungsinya, realisasi kalibrasi yang dicapai adalah sebesar 84,91% dan pemeliharaan alkessebesar 81,8%.

Page 17: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

10

115

115

115

TOTAL

4

5

1

TIDAKMENGISI

111

110

114

JUMLAH

0

0

0

SANGATTIDAKPUAS

4

2

4

TIDAKPUAS

93

81

89

PUAS

14

27

21

SANGATPUAS

Pelayanan Perawat

Bagaimana kesan anda terhadappelayanan perawat ?

Pelayanan Dokter

Bagaimana kesan anda terhadappelayanan dokter ?

Pendaftaran

Bagaimana kesan anda terhadapkecepatan dan keramahan petugas 7

Keterangan

3

2

1

No

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan

telah dilakukan dengan survei kepuasan pelanggan/pasien yang berkunjung di Unit Pelayanan

Kesehatan, karena mengacu kepada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan No. 25 tahun 2004 tentang pengolahan data

Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam mengukur kinerja pelayanannya Unit Pelayanan

Kesehatan melakukan kegiatan tersebut setiap bulan selama tahun 2017.

Dari 13 komponen yang ditanyakan pada pelanggan, ada beberapa responden yang

menyatakan tidak puas terhadap pelayanan dokter, perawat, farmasi, gawat darurat, dan

laboratorium. Namun demikian sudah kita tindaklanjuti dan koordinasikan dengan dokter,

perawat, farmasi, gawat darurat dan laboratorium. Upaya yang telah dilakukan oleh Unit

Pelayanan Kesehatan Kemenkes dalam memenuhi kepuasan pelanggan/pasien terbilang

berhasil, karena jika dibandingkan dengan hasil survey terakhir pada tahun 2016 tampak tingkat

kepuasan pelanggan mengalami peningkatan pada tahun 2017.

Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus dan dimonitor untuk menilai kinerja pelayanan,

sehingga dapat diketahui kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki guna memenuhi

kepuasan dan kebutuhan pelanggan. Berikut ini kami rekap hasil survei kepuasan pelanggan

tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2016

Page 18: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

-

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

260

10

36

59

21

29

17

28

13

17

2

11

4

3

-

105

79

56

94

86

98

87

102

98

113

104

111

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

6

2

3

3

4

1

19

12

1

2

0

2

6

1189

77

53

51

78

64

76

51

76

83

78

80

73

86

320

22

24

2

13

18

21

17

14

14

33

24

36

20

JUMLAH

Bagaimana tanggapan anda terhadapkenyamanan ruanq tunqqu 7

Ruang tunggu

Bagaimana tanggapan andamengenai informasi yang diberikansaat anda akan berobat jalan ?

Informasi

Bagaimana kesan anda terhadapkecepatan dan keramahan petugas ?

Gawat darurat

Bagaimana kesan anda terhadapkecepatan dan keramahan petugas ?

Radiologi

Bagaimana kesan anda terhadappelayanan perawat gigi ?

Bagaimana kesan anda terhadappelayanan dokter gigi ?

Gigi

Bagaimana kesan anda terhadapketersediaan obat ?

Bagaimana kesan anda terhadapkecepatan dan keramahan petugas ?

Farmasi

Bagaiamana kesan anda terhadapkecepatan dan keramahan petugas ?

Fisioterapi

Bagaimana kesan anda terhadapketersediaan reagen ?

Bagaimana kesan anda terhadapkecepatan dan keramahan petugas ?

Laboratorium

Bagaimana menurut anda tentangkebersihan di tempat ini ?

Kebersihan

Bagaimana menurut anda mengenaikelengkapan sarana dan prasaranayanq terdapat di tempat ini ?

Sarana dan Prasarana

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

Page 19: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

TOTAL

34

33

35

2

5

25

15

17

1

1

2

1

1

TIDAKMENGISI

73

74

72

105

102

82

92

90

106

106

105

106

106

JUMLAH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SANGATTIDAKPUAS

0

0

0

0

1

0

CN Ol

0

0

2

0

0

TIDAKPUAS

68

69

68

CO COCO Ol

72

81

80

91

94

91

87

86

PUAS

Ol

5

4

10

8

10

a> co

15

12

12

19

20

SANGATPUAS

Radiologi

Bagaimana kesan anda terhadapkecepatan dan keramahan petugas ?

Gigi

Bagaimana kesan anda terhadappelayanan dokter gigi ?

Bagaimana kesan anda terhadappelayanan perawat gigi ?

Farmasi

Bagaimana kesan anda terhadapkecepatan dan keramahan petugas ?

Bagaimana kesan anda terhadapketersediaan obat ?

Fisioterapi

Bagaiamana kesan anda terhadapkecepatan dan keramahan petugas ?

Laboratorium

Bagaimana kesan anda terhadapkecepatan dan keramahan petugas ?

Bagaimana kesan anda terhadapketersediaan reagen ?

Kebersihan

Bagaimana menurut anda tentangkebersihan di tempat ini ?

Sarana dan Prasarana

Bagaimana menurut anda mengenaikelengkapan sarana dan prasaranayang terdapat di tempat ini ?

Pelayanan Perawat

Bagaimana kesan anda terhadappelayanan perawat ?

Pelayanan Dokter

Bagaimana kesan anda terhadappelayanan dokter ?

Pendaftaran

Bagaimana kesan anda terhadapkecepatan dan keramahan petugas ?

Keterangan

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

No

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2017

Page 20: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

JunJulAftSapOktNo*DuJnFibMacApr

<^^ Total ,

i Kunjunfanit

-•— Grafik Kunjungan Tahun 1017

1500 ;

1000 •

Grafik kunjungan Tahun 2017

22731

i ^i m* . ^

r nh^^ ^

16012000219016001991 2188

„• \ i,;

1112

^

19922314 1717

... ^ ii .....^.. •

1767""'"•ri 2259b'^U4buil

, ,^ p . t^

Jumlah KunjunganTahun 2O17

^ umlll>

-

107

107

107

220

2

g

37

-

105

98

70

0

0

0

0

8

0

0

1

1324

95

88

66

160

10

10

3

JUMLAH

Ruang tunggu

Bagaimana tanggapan anda terhadapkenyamanan ruang tunggu ?

Informasi

Bagaimana tanggapan andamengenai informasi yang diberikansaat anda akan berobat jalan ?

Gawat darurat

Bagaimana kesan anda terhadapkecepatan dan keramahan petuqas ?

13

12

11

Page 21: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

Komplain yang ditindaklanjuti

Sebagai salah satu indikator terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan, UPK pada tahun

2017 mengumpulkan beberapa komplain yang masuk, dan bagaimana menindaklanjuti serta

mencari jalan keluar terhadap komplain tersebut. Beberapa komplain yang masuk antara lain

komplain terhadap waktu pelayanan yang diberikan oleh dr. spesialis kepada pasien, dan jam

pelayanan yang terbatas serta usulan untuk dokter spesialis THT dan Obgyn. Komplain terhadap

ketersedian obat kounterpain gel. Komplain terhadap penempatan meja tensi, serta komplain

terhadap pembagian tugas petugas pendaftaran dengan petugas pengambilan berkas.

Kendala yang dihadapi:

Dalam pencapaian keberhasilan indikator survei kepuasan pelanggan, telah dilakukan

survei terhadap pasien yang datang berobat di UPK pada tahun 2017, kendala yang kami hadapi

pada survei tersebut adalah :

Pada saat melakukan kegiatan survei sangat sulit untuk membedakan mana yang sudah

dilakukan survei dan mana yang belum karena pelanggan datang ke UPK berulang-ulang

lebih dari satu kali, sehingga seseorang bisa mengisi survei lebih dari satu kali sesuai

perasaan pelayanan saat itu.

INTERIMS ^ 375

REHAB MEDIS ^^ 840

RADIOLOGI

FISIOTERAPI

GIGI

LABORATORIUM

UMUM

114

39

85

lisa

I 137

KEDOKTERAN OKUPASI

MCU

JANTUNG

GAWAT DARURAT

PARU

Jumlah Kunjungan Tahun 2017

Page 22: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

Indikator Kinerja

-Pelatihan berkesinambungan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes.

Pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada pegawai Unit

Pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan keterampilan sesuai bidang profesinya agar selalu

dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Disamping itu juga telah dilakukan Capacity

Building bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan.

-Pelatihan Bantuan Hidup Dasar bagi pegawai Kemenkes. Kegiatan ini dilaksanakan dengan

memberikan kesempatan kepada pegawai Kementerian Kesehatan untuk mengikuti pelatihan

Bantuan Hidup Dasar, dengan harapan agar setiap orang yang telah diberikan pelatihan BHD

dapat memberikan pertolongan minimal untuk dirinya sendiri maupun orang lain jika ada

seorang yang memerlukan tindakan cepat. Peserta yang diundang adalah ajudan menteri,

PNS, Satpam, tenaga honorer.

-Peningkatan kemampuan pegawai (Capacity Building) Salah satu pilar utama dalam suatu

organsiasi adalah adanya keberadaan Sumber Daya Manusia yang baik. Tentunya aspek

SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dapat dilihat dari sisi pengetahuan, kemampuan

dan attitute. Dari sini tentu dapat dipahami bahwa capacity building sangat berperan dalam

rc^^

Kondisi yang dicapai:

Dalam rangka menindaklanjuti komplain tersebut telah dilakukan langkah-langkah

sebagai berikut:

a.Lebih memonitor kehadiran dokter spesialis dan lebih intensif memberikan pembinaan

tentang kewajiban untuk berada di tempat selama jam kerja.

b.Mengadakan pertemuan secara rutin setiap bulan dan pembuatan SOP yang berkaitan

dengan hal-hal yang menjadi komplain dari pelanggan.

Kendala yang dihadapi:

Jumlah dokter spesialis yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan cenderung berkurang ketika

mereka diwajibkan untuk lebih mentaati PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, hal tersebut

dapat dilihat dari adanya satu dokter spesialis yang mengajukan cuti diluar tanggungan Negara.

Page 23: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

Indikator Kinerja

Realisasi anggaran, laporan keuangan tepat waktu.

Hasil capaian indikator ini telah terealisasi 91,67% dari target sebesar 82%, karena tertib

administrasi untuk pengelolaan keuangan seperti pertanggungjawaban UP/TUP tepat waktu tidak

IMsQa HUMS ^aspni I

Kendala-kendala yang dihadapi dalam merealisasikan pelatihan berkesinambungan bagi pegawai

Unit Pelayanan Kesehatan dan pelatihan bantuan hidup dasar bagi pegawai Kementerian

Kesehatan adalah:

a)Terdapat beberapa pegawai Unit Pelayanan Kesehatan yang menunaikan tugas sebagai

petugas kesehatan haji 2017, dan ada beberapa petugas bersamaan dengan kegiatan

pelayanan sehingga tidak dapat mengikuti pelatihan.

b)Kendala pelatihan BHD adalah peserta yang kita undang berhalangan untuk hadir karena

bersamaan dengan kegiatan masing-masing unit kerja. Melihat 2 tahun pelaksanaan kegiatan

tidak tercapai, maka untuk tahun 2018 merubah system pelaksanaan kegiatan menjadi 12 kali

pelaksanaan dalam setahun dengan mengundang 20 peserta tiap kali kegiatan.

71,69%

40,63%

CAPAIAN

64,52%

32,5%

REALISASI

90%

80%

TARGET

TAHUN 2017

- Pelatihan berkesinambungan bagi

pegawai Unit Pelayanan Kesehatan.

- Pelatihan Bantuan Hidup Dasar

(BHD) bagi pegawai Kementerian

Kesehatan.

INDIKATOR KINERJA

meningkatkan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan, serta sikap dan perilaku.

Dalam rangka meningkatkan rasa kebersamaan tersebut Unit Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2017 telah mengadakan capacity building di Provinsi

Nusa Tenggara Barat dalam rangka performance menghadapi pelanggan.

Tabel 6. Capaian Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

Page 24: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

Kendala yang dihadapi:

Pada akhir tahun anggaran bulan desember2017 masih terdapat saldo di bendahara pengeluaran

sebesar Rp 4.361.000 dikarenakan pada anggaran untuk lembur pegawai dilakukan revisi yang

semula Rp 50.000.000,- menjadi Rp 75.000.000,- akan tetapi revisi tersebut tidak disampaikan ke

Kanwil Ditjen Anggaran sehingga di KPPN/SPAN masih tetap Rp 50.000.000,- sedangkan di

aplikasi bendahara pengeluaran dan aplikasi PPSPM sudah berubah menjadi Rp 75.000.000,-

akan tetapi hal tersebut sudah ditindaklanjuti dan sudah selesai dengan bendahara menyetor

kembali melalui SIMPONI padatanggal 12 Januari2018.

B. SUW1BER DAYA

1. SUMBER DAYA WIANUSIA;Jumlah Tenaga di Unit Pelayanan Kesehatan sampai dengan akhir Desember 2017

adalah sebanyak 40 orang, yang dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut:

111,79%

CAPAIAN

91,67%

REALISASI

82%

TARGET

TAHUN 2017

Realisasi anggaran, laporan keuangan

tepat waktu

INDIKATOR KINERJA

Tabel 7. Capaian Terwujudnya tata kelola UPK dengan baik

melebihi batas waktu satu bulan. Demikian juga untuk pengelolaan aset, UPK memiliki aset yang

selalu dilaporkan dan direview oleh aparat pengawasan pada saat penyusunan Laporan

Keuangan semester I maupun semester II, sehinga selalu tercatat dengan baik dan rapi.

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2016, target untuk indikator kinerja realisasi anggaran,

laporan keuangan tepat waktu tahun 2017 naik menjadi 82% dan dengan target yang naik,

realisasi 91,67% sehingga target tetap bisa dicapai.

Page 25: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

99

18

- 40

0109

13:•

8

JumlahPegawai

-J> ^'<'

-

114 :-

3

NorvPNS

31.

0

9J

89.-.

5.

PNS yahg ada

• Jumlah

S3/Spesialis

S2 /Spesialis

S1/D4

03.

•D1, '

SMA

SSMP

SD

TingkatPendidikan

87654321

No.

Tabel 9. SDM Unit Pelayanan Kesehatan Th.2017 berdasarkan Tingkat Pendidikan

40

" 9

242211253411111

2017

Jumlah

Tenaga Honorer

Lain - Lain

Administrasi Kantor

Rekam Medik

Fisioterapis

Asisten Apoteker

Analis Kesehatan

Perawat Gigi

Perawat

Dokter Gigi

Dokter Umum

Spesialis Kesehatan Kerja

Spesialis Rehabilitasi Medik

Spesialis Penyakit Dalam

Spesialis Paru

Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah

Dokter SpesialisSDM

12111098765432

1No

m99999999999999999999999

Tabel 8. Jumlah Tenaga di Unit Pelayanan Kesehatan tahun 20179999*9

Page 26: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

aaQae

94,42

94,55

90,96

97,61

%

7.200.147.119

1,891,890,000

2,488,614,693

2.819.642,426

Realisasi

7.625.630.000

2.001.000.000

2.735.830.000

2.888.800.000

Pagu Angg

TAHUN 2016

90,73

94,72

85,75

93.30

%

6.393.484.294

670.167.427

2.167.834.696

3.555.482.171

Realisasi

7.046.641.000

707.548.000

2.528.096.000

3.810.997.000

Pagu Angg

TAHUN 2017

Total Anggaran

Belanja Modal

BelanjaPegawai

Belanja Barang

Sumber Daya Anggaran

Anggaran yang dialokasikan tahun 2017, pelaksanaan kegiatan/program di Unit Pelayanan

Kesehatan Kementerian Kesehatan Rl dengan total anggaran sebesar Rp. 7.046.641.000,-

dengan tingkat realisasi Rp. 6.393.484.294 (90,73%). Berikut ditampilkan perkembangan

anggaran Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2017.

Tabel 10. Tentang Pagu Anggaran Unit Pelayanan Kesehatan

Tahun 2017 & Realisasinya

Page 27: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

20

BAB IVPENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun

2017 ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Unit Pelayanan Kesehatan kepada Direktur

Jenderal Pelayanan Kesehatan selama kurun waktu satu tahun, dimana telah tertuang di

dalam Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja.

Indikator Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan secara umum tercapai sesuai target yang

telah ditetapkan pada Rencana Strategis Bisnis Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 -

2019. Sedangkan beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, diharapkan dapat

ditemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di

lingkungan Unit Pelayanan Kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan selain merupakan

pertanggungjawaban kinerja juga dapat digunakan sebagai parameter atau alat komunikasi

bagi seluruh jajaran manajemen maupun fungsional demi peningkatan Unit Pelayanan

Kesehatan di masa mendatang.

Page 28: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

drg.'Inda orisia Hatang, MKMNIP: 197307132002122005

dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K) MARSNIP: 196108201988121001

Jakarta, \ Agustua2017Pihak Pertama,Pihak Kedua,

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: drg. Inda Torisia Hatang, MKMJabatan : Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama: dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARSJabatan : Direktur Jenderal Pelayanan KesehatanSelaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai iampiranperjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telahditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian targetkinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan meiakukan evaluasiakuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJATAHUN2017

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

KEMENTERIANKESEHATANREPUBUKINDONESIA

Page 29: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

drg.^tiaTorisia Hatang, MKMNlP^i""197307132002122005

us 2017

dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARSNIP: 196108201988121001

AnggaranRp. 7,046,641,000,-

KegiatanPembinaan Pelayanan Kesehatan

80%

90%

82%

85%

85%

M)

TARGET

- Pelatihan Bantuan Hidup Dasarbagipegawa! Kemenkes

- PalaShan barkssiriai-Tibungan bag!pegawai Unit Pelayanan Kesehatan

- Realisasi anggaran, laporan keuangantepatwaktu.

- Komplaln yang ditindaklanjuti

- Pengembangan tata kelola Kepuasanpasien.

(3!

INDIKATOR KINERJA

Tar.vjjudnya pcnir.gkstan KcmpctcnsiSumber Daya Manusia

Terwujudnya tatakelola UPK dengan baik

Terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan

(21

SASARAN PROGRAM / KEG1ATAN

2

2

1

(1!

NO

PERJANJIAN KINERJA

: Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes Rl

: 2017UnltOrganlsasi

Tahun

Page 30: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

Drg. IndafTorisia Hatang, MKM

NIP:197307132002122005

Kesehatanhatan Rl

82%

90%

80%

85%

85%

TARGET

Realisasi anggaran, laporan keuangan

tepat waktu

- Pelatihan berkesinambungan bagi

pegawai Unit Pelayanan Kesehatan

Kemenkes

- Pelatihan bantuan hidup dasar bagi

pegawai Kementerian Kesehatan

- Komplain yang ditindaklanjuti

- Pengembangan tata kelola kepuasanpasien

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya tata kelola

UPK dengan baik

Terwujudnya peningkatan

kompetensi SDM

Terwujudnya tingkat

kepuasan pelanggan

SASARAN STRATEGIS

3

2

1

No

Unit Kerja: Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes

Tahun Anggaran : 2017

LAMPIRAN - LAMPIRAN

FORM RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Page 31: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

111,79%

71,69%

40,63%

102,94%

103,69%

6=(5/4x100%)

PENCAPA1AN

(%)

91,67%

64,52%

32,5%

87,5%

88,14%

5

REALISASI

82%

90%

80%

85%

85%

4

TARGET

- Realisasi anggaran, laporan keuangan tepat

Waktu

- Pelatihan berkesambungan bagi pegawai

UPK

- Pelatihan BHD bagi pegawai Kemenkes

- komplain yang ditindaklanjuti

- Pengembangan tata kelola kepuasan pasien

3

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya tata kelolaUPK dengan baik

Terwujudnyapeningkatan kompetensiSDM.

Terwujudnya tingkatkepuasan pelanggan

2

SASARANSTRATEGIS

3.

2.

1.

1

NO

Unit Kerja: Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes

Tahun Anggaran : 2017

PENGUKURAN KINERJA

FORM PENGUKURAN

Page 32: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

307132002122005Drg. Inc i Torisia Hatang, MKM

I/I/^^ ^

Jnit PeJ,ayanan Kesehatan-••*ii

NIP:19

Melampaui Target

Target TidakTercapai

Target TidakTercapai

Melampaui Target

Melampaui Target

KETERANGAN

111,79

40,63

71,69

102,94

103,69

PERSENTASE

%

%

%

%

%

SAT

91,67

32,5

64,52

87,5

88,14

TRIW IV

75

32,5

41,94

62,5

57,18

TRIW III

50

18,33

29,03

37,5

40,38

TRIWII

25

9.17

19,35

12,5

24,05

TRIWI

REALISASI

82

80

90

85

85

TARGET

- Realisasi

anggaran, laporan

keuangan tepatwaktu

bagi pegawaiKemenkes

- Pelatihan BHDbagi pegawai UPK

- Pelatihan

berkesambungan

ditindaklanjuti- komplain yangkepuasan pasien

- Pengembangan

tata kelola

INDIKATOR

PermintaanUP/TUP/LS.Penyusunan LK

profesinyamasing-masing

pelatihan sesuaimengikuti

Mengirimkanpegawai untuk

pasien

survey kepadaMelakukan

KEGIATAN

Terwujudnya tatakelola UPK denganbaik

kompetensi SDM.peningkatanTerwujudnya

pelanggankepuasanTerwujudnya tlngkat

SASARANSTRATEGIS

3.

2.

1.

NO

PENCAPAIAN TARGET / SASARAN STRATEGIS

UNIT PELAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Page 33: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

2.Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3.Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.4.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Kementerian Kesehatan.

5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menimbang : a. bahwa Unit Pelayanan Kesehatan merupakan Unit Pelaksana Teknis berada

di bawah DirektoratJenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.

b.bahwa Unit Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan

upaya pengembangan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara

terukur, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan

kesehatan dan pencegahan.

c.bahwa untuk menilai kinerja seperti pada diktum di atas, maka diperlukan

pengukuran dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja berdasarkan

anggaran yang tersedia.

d.bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi, maka perlu penetapan nama-

nama Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai

dengan kompetensinya;

e.bahwa dengan adanya Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelayanan

Kesehatan.

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATANNOMOR: HK.03.01.5/H^/2O18

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES TAHUN 2017

KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI *DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN ^GERMASUNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN^ ^

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5223017, (021) 5201590 (Hunting), Fakxinnle : (021) 5223017Surat Elektronik : klinikutamala kemkes.go.id

Page 34: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

Dalam melaksanakan tugas tim bertanggungjawab kepada Kepala Unit.

Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Unit Pelayanan Kesehatan

dengan susunan keanggotaan terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris

dan Anggota, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Tim tersebut melaksanakan fungsi untuk mendukung pelayanan baik pelayanan

secara klinis maupun administrasi guna menjamin pelayanan yang bermutu,

aman dan nyaman serta mempunyai tugas:1.Menyusun rencana kerja tahunan

2.Melaksanakan rencana kerja3.Menyusun laporan secara berkala

Tugas Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Unit

Pelayanan Kesehatan adalah:

I.Kepala Unit:1.Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tim.2.Memfasilitasi kebutuhan sumber daya untuk mendukung program tim.

II.Ketua:

1.Menyusun rencana evaluasi dan memonitoring kinerja Unit Pelayanan

Kesehatan.

2.Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tim.3.Memberikan masukan kepada penanggungjawab untuk kemajuan

kegiatan tim.

Keempat

Kesatu

Kedua

Ketiga

6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan.7.Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Unit Pelayanan Kesehatan Tahun

2017 Nomor SP DIPA - 024.04.2.015404/2017 Tanggal 7 Desem 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSIPEMERINTAH (LAKIP) Dl UNIT PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2017.

KEMENTERIAN KESEHATAN RI ADIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN ^^{

UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN^ iJalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5223017, (021) 5201590 (Hunting), Fakximile : (021) 5223017Surat Elektronik : klinikulamafa kemkes.go.id

fyV

Page 35: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

drg. IndaToresia Hatang.MKMNIP.197307132002122005

Ditetapkan : JakartaPadaTanggal : 2M Januari 2018

n Kesehatanan

Tembusan

1.Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

2.Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan

I

Keenam: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali

untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semua kegiatan yang berakibat dengan pengeluaran anggaran dibebankan pada

DIPA Unit Pelayanan Kesehatan.Kelima

III.Wakil Ketua:1.Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan tim.

2.Melaksanakan rencana kerja tlm.

3.Mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan tim

4.Membantu ketua menyusun laporan

IV.Sekretaris1.Bertanggungjawab terhadap pelaskanaan administrasi2.Mempersiapkan rapat koordinasi (undangan, daftar hadir, notulen)

3.Mengkoordinasikan pengarsipan dokumen kegiatan tim.

GERMASKESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5223017, (021) 5201590 (Hunting), FakiimUe : (021) 5223017Surat Elektrnnik: Uinikutama^kemkes.go.id

KEMENTERIAN KESEHATAN RI2!RE^T0^AT JENDERAL PE

Page 36: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) UNIT ......(LAKIP) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara

Tembusan

1.Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

2.Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

drg. IndlToresia Hatang.MKMNIP. 197307132002122005

Penanggungjawab:Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan

Ketua:Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Wakil Ketua:Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Sekretaris:Kepala Seksi Penunjang Medik

Anggota: 1. Indah Stefiastuti Rahayu2.Shinta Indah Pratiwi3.Alfi Shanati4.Ahmad Fauzan

5.Septian Edi Prianto6.Abdul Rozak7.Arma Narendra

8.Adika Istanto

Oitetapkan : JakartaPadaTanggal : f-\ Januari 2018

nan Kesehatanhatan

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNANLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Dl UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2017

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATANNOMOR: HK. 03.01.5/^/2018 TANGGAL :l4januari 2018

KEMENTERIAN KESEHATAN RIDIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATANERMASUNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATANtHMAb

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5223017, (021) 5201590 (Hunting), Fakiimile : (021) 5223017Surat Elektronik : klinikntamala kemkes.go.id