laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RRUUMMAAHH SSAAKKIITT UUMMUUMM DDAAEERRAAHH
Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telp./Fax (0370) 7502424/7502992 Mataram
Kode Post : 83232 Email:[email protected]. Website:rsud.ntbprov.go.id
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018
Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Mataram
Telepon /Fax : (0370) 7502424/ ( 0370 ) 7502992
Kode Pos : 83232 Email:[email protected]. Website:rsud.ntbprov.go.id
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 2
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan lebih memantapkan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah
serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
dan bersih sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun
1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi
Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara agar membuat Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan. Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian
kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk
menifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1
(satu) tahun anggaran.
Sehubungan dengan hal tersebut, RSUD Prov. NTB sebagai organisasi
perangkat daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(LAKIP) setiap tahun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD
Prov. NTB Tahun 2018 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 3
mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance)
dan pemerintahan yang bersih di Indonesia.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Prov.
NTB Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang
terukur dan seharusnya dicapai oleh RSUD Prov. NTB serta dapat mendorong
RSUD Prov. NTB didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan
benar, terutama dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
B. GAMBARAN UMUM
1. Sejarah RSUD Provinsi NTB
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang
selanjutnya disebut RSUD Prov. NTB berlokasi di Jalan Praburangkasari
Dasan Cermen Mataram memiliki luas lahan 125.000 m²dan luas bangunan
57.206 m².
Gedung lama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat di Jalan Pejanggik no. 6 Mataram didirikan ± tahun 1915 merupakan
gedung peninggalan pemerintah Kolonial Belanda, terletak ditengah-tengah
Kota Mataram dan dibangun di atas areal tanah seluas 2,5 ha dan
merupakan gedung Sekolah Dasar (HIS). Setelah Kemerdekaan Republik
Indonesia, gedung tersebut tidak lagi dipergunakan sebagai tempat
pendidikan, melainkan dipergunakan sebagai tempat Palang Merah.
Beberapa waktu kemudian penggunaannya berubah sebagai Rumah Sakit
(Rumah Sakit Beattrix). Antara tahun 1947-1948 nama Rumah Sakit
Beattrix diubah menjadi Rumah Sakit Umum Mataram dan merupakan
bagian dari Dinas Kesehatan Rakyat Lombok. Pada masa itu beberapa
gedung dibangun untuk menambah/melengkapi gedung yang telah ada
sesuai kebutuhan waktu itu.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Barat Nomor 448/Pem.47/5/151 tanggal 5 Nopember 1969,
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 4
status Rumah Sakit Umum Mataram yang pengelolaannya di bawah
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diubah menjadi milik dan
pengelolaannya dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
dengan nomenklatur Rumah Sakit Umum Daerah Mataram. Pada awal
tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
13/Menkes/SK/I/2005 tentang Peningkatan Kelas, terjadi perubahan status
pada Rumah Sakit Umum Daerah Mataram dari Rumah Sakit Kelas B
menjadi Rumah Sakit Kelas B Pendidikan. Pada tahun 2011 RSUD Provinsi
NTB status pengelolaannya ditetapkan menjadi PPK-BLUD melalui Surat
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 tahun 2011.
Berdasarkan Perda No. 8 tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 mengubah
nomenklatur RSUD Mataram menjadi RSU Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Perkembangan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor
12 Tahun 2014 tentang Perubahan ke dua atas Perda Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomenklatur Rumah Sakit
Umum Provinsi NusaTenggara Barat berubah menjadi Rumah Sakit Umum
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Tugas RSUD Provinsi NTB:
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB mempunyai tugas
membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
dan pembangunan, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna
dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan
pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya
peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya
rujukan kesehatanserta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian
dan pengembangan kesehatan, dan melaksanakan pelayanan bermutu
sesuai standar pelayanan rumah sakit Kelas B Pendidikan.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 5
3. Fungsi RSUD Provinsi NTB
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas,
RSUD Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan pelayanan medis
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis
3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon dokter dan tenaga
kesehatan lainnya
7. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan
4. Kepegawaian
Salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi adalah Sumber
Daya Manuasia (SDM) atau pegawai yang akan menggerakkan dan
melaksanakan tugas organisasi. Status pegawai yang ada di RSUD Provinsi
NTB saat ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:
Tabel 1.1 Distribusi SDM RSUD Provinsi NTB Menurut Status Kepegawaian
dan Jenis Kelamin tahun 2018
No Status Kepegawaian Jenis Kelamin
Jumlah Laki-laki Perempuan
1 Aparatur Sipil Negara (ASN) 337 503 840
2 Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD)
3 2 5
3 Pegawai Non ASN 156 163 319
4 Dokter Paruh Waktu 14 13 27
5 Dokter Kontrak 3 8 11
J u m l a h 514 690 1202 Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov NTB
Pegawai RSUD Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas sehari-hari
berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 6
jabatan/ kompetensi masing-masing. Jenis jabatan yang ada di RSU
Provinsi NTB, yaitu jabatan struktural (eselon), jabatan non struktural
umum (fungsional umum) dan jabatan non struktural tertentu (fungsional
tertentu), dengan distribusi sebagai berikut :
Tabel 1.2 Distribusi PNS RSUD Provinsi NTB Menurut Jenis Jabatan dan
Jenis Kelamin Tahun 2018
No
Jenis Jabatan Jenis Kelamin
Jml Laki-laki Perempuan
1 Struktural 17 8 25
2 Non Struktural (fungsional)
a. Non Struktural Umum
(fungsional umum) 119 75 194
b. Non Struktural Tertentu/
Fungsional tertentu 201 420 621
J u m l a h 337 503 840 Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov NTB
Jenis Jabatan Fungsional yang ada di RSUD Provinsi NTB Tahun 2018
sebanyak 22 jenis jabatan fungsional (Jafung), yaitu :
1) Jabatan Fungsional Dokter
2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinik
3) Jabatan Fungsional Dokter Gigi
4) Jabatan Fungsional Perawat
5) Jabatan Fungsional Perawat Gigi
6) Jabatan Fungsional Psikolog
7) Jabatan Fungsional Bidan
8) Jabatan Fungsional Apoteker
9) Jabatan Fungsional Asisten Apoteker
10) Jabatan Fungsional Perekam Medis
11) Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis
12) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium
13) Jabatan Fungsional Radiografer
14) Jabatan Fungsional Terapis Wicara
15) Jabatan Fungsional Okupasi Terapi
16) Jabatan Fungsional Refraksionis
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 7
17) Jabatan Fungsional Fisioterafis
18) Jabatan Fungsional Nutritionis
19) Jabatan Fungsional Sanitarian
20) Jabatan Fungsional Umum
21) Analisis Kepegawaian
22) Pembimbing Kesehatan Kerja Muda
Dua puluh dua jenis jabatan fungsional (kecuali fungsional umum) tersebut
masing-masing memiliki strata yang berbeda-beda. Distribusi SDM
Fungsional RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 menurut jenis jabatan dan jenis
kelamin dapat dilihat melalui tabel berikut:
Tabel 1.3 Distribusi SDM Fungsional RSUD Provinsi NTB Tahun 2018
No Jenis Jabatan fungsional
Jumlah
Total Laki-
laki Perempuan
1 Dokter Spesialis 30 21 51
2 Dokter Umum 14 25 39
3 Dokter Gigi 2 3 5
4 Paramedis keperawatan 108 206 314
5 Paramedis nonkeperawatan 50 162 212
J u m l a h 204 417 621 Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov NTB
Sebagai RS Kelas B pendidikan yang akan menuju RS Kelas A, RSUD
Provinsi NTB berusaha memenuhi kebutuhan dokter, terutama dokter
spesialis maupun subspesialis. Menjadi RS kelas A berdasarkan Peraturan
Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perizinan
Rumah Sakit, kebutuhan dokter spesialis menjadi RS Kelas A adalah 110
orang, sementara dokter spesialis pemangku jabatan fungsional, dokter
paruh waktu dan dokter spesialis kontrak yang ada saat ini di RSUD
Provinsi NTB sebanyak 83 orang. Adapun rincian jenis dan jumlah dokter
spesialis di RSUD Provinsi NTB tahun 2018 sebagai berikut:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 8
Tabel 1.4 Rincian Dokter Spesialis Pemangku Jabatan Fungsional (ASN) di RSUD Provinsi NTB Tahun 2018
No Nama Spesialisasi Jumlah
Total Laki-laki Perempuan
1 Spesialis Anak (DSA) 4 3 7
2 Spesialis Anestesi (DSAN) - 4 4
3 Spesialis Bedah (DSB) 7 - 7
4 Spesialis Bedah Mulut (DSBM) - 1 1
5 Spesialis Emergency (DSEm) - 1 1
6 Spesialis Jantung (DSJ)
1 1
7 Spesialis Keterapian Fisik dan Rehabilitasi (DSKFR)
- 2 2
8 Spesialis Forensik 1 - 1
9 Spesialis Kulit dan Kelamin (DSKK)
1 1 2
10 Spesialis Mata (DSM) 1 1 2
11 Spesialis Obgyn (DSOG) 5 1 6
12 Spesialis Otrhopedi (DSBO) 1 - 1
13 Spesialis Paru (DSP) 1 2 3
14 Spesialis Patologi Klinik (DSPK) - 1 1
15 Spesialis Penyakit Dalam (DSPD) 5 - 5
16 Spesialis Radiologi (DSR) 1 1 2
17 Spesialis Syaraf (DSS) 1 1 2
18 Spesialis THT (DTHT) 1 1 2
19 Spesialis Urologi (DSU) 1 - 1
JUMLAH 30 21 51 Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov. NTB
Kekurangan Dokter Spesialis di RSUD Provinsi NTB telah diupayakan
melalui pendidikan dokter umum ke jenjang dokter spesialis maupun
dokter spesialis ke sub spesialis baik yang didanai oleh APBD Provinsi NTB,
Kementerian Kesehatan dan sponsor. Program pendidikan dokter umum ke
jenjang dokter spesialis maupun ke jenjang dokter spesialis ke subspesialis
yang didanai oleh APBD Provinsi NTB sering terkendala oleh lamanya
keluar SK Tugas Belajar dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Upaya lain yang telah dilakukan adalah dengan
memberdayakan dokter-dokter spesialis Fakultas Kedokteran UNRAM
sejalan RSUD Prov. NTB sebagai rumah sakit pengampu FK UNRAM.
Dimana di dalam distribusi SDM RSUD Provinsi NTB di sebut sebagai dokter
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 9
paruh waktu. Adapun rincian dokter paruh waktu RSUD Provinsi NTB
Tahun 2018, sebagai berikut:
Tabel 1.5 Rincian Dokter Paruh Waktu RSUD Provinsi NTB Tahun 2018
No Nama Spesialisasi
Jumlah Total
(Orang) Laki-laki
Perempuan
1 Spesialis Anak (DSA)
2 2
2 Spesialis Bedah Syaraf DSBS) 2
2
3 Spesialis Forensik (DSF) 1
1
4 Spesialis Jantung (DSJ) 1 1 2
5 Spesialis Kulit dan Kelamin (DSKK) 1
1
6 Spesialis Mata (DSM)
4 4
7 Spesialis Mikrobiologi Klinik (DSMK) 1 1
8 Spesialis Obgyn (DSOG) 1
1
9 Spesialis Paru (DSP)
2 2
10 Spesialis Penyakit Dalam (DSPD) 3 1 4
11 Spesialis Radiologi (DSR)
1 1
12 Spesialis Syaraf (DSS)
1 1
13 Spesialis THT (DTHT) 2
2
14 Spesialis Bedah Plastik (DSBP) 1 1
15 Spesialis Urologi (DSU) 2
2
JUMLAH 14 13 27 Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov. NTB
Upaya lain untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di RSUD
Provinsi NTB adalah dengan mengangkat dokter spesialis menjadi dokter
spesialis kontrak dengan membebankan pada anggaran BLUD. Adapun
rincian dokter spesialis dengan status kontrak adalah sebagai berikut :
Tabel 1.6 Rincian Dokter Spesialis Kontrak Provinsi NTB Tahun 2018
No Nama Spesialisasi
Jumlah Total
(Orang) Laki-laki
Perempuan
1 Spesialis Bedah (DSB) 1 - 1
2 Spesialis Obgyn (DSOG) 1 1 2
3 Spesialis Bedah Plastik (DSBP) - 1 1
4 Spesialis Orthopedi (DSBO) 1 - 1
JUMLAH 3 2 5 Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov. NTB
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 10
5. Struktur Organisasi
Struktur organisasi RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun
2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda
dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat
pada lampiran 1.
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Peran RSUD Provinsi NTB dalam pembangunan daerah adalah
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dengan melaksanakan upaya
kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan
upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan
terpadu melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan
melaksanakan upaya rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta melaksanakan
pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit Kelas B Pendidikan
baik di rawat jalan, rawat inap, maupun rawat darurat. Muara akhirnya adalah
meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat NTB sehingga mampu
berdayasaing. Pelayanan yang diberikan di RSUD Provinsi NTB meliputi
pelayanan medis spesialistik dan subspesialistik, pelayanan medis canggih,
maupun pelayanan unggulan.
Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi
RSUD Provinsi NTB (masalah-masalah yang dihadapi secara internal) dan
beberapa isu yang mengemuka antara lain:
1. Pelayanan RSUD Pemerintah belum optimal dan berdaya saing,
2. Pelayanan keperawatan RSU pemerintah belum sesuai standar.
3. Administrasi ketatausahaan belum tertib dan lancar.
4. Administrasi keuangan belum transparan dan akuntabel.
5. Rencana program kurang terarah dan terpadu.
6. Output Pendidikan dan Pelatihan belum sesuai harapan.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 11
7. Output penelitian dan pengembangan belum sesuai kebutuhan.
Disamping itu terdapat juga beberapa isu-isu strategis yang merupakan
isu-isu nasional, antara lain:
1. Penerapan pasien Safety
2. Standar Akreditasi Baru RS
3. Optimalisasi Sumber Daya Siaga Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)
4. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
5. BPJS dan aksesibilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin (SHI
social Health Insurance )
6. Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas System Informasi Manajemen
Rumah Sakit
7. Peningkatan Status RS menjadi Kelas A
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB terus berupaya melakukan
perbaikan dan pengembangan baik fisik maupun peralatan untuk mewujudkan
customer satisfaction melalui medical execellence, service execellence dan
finance execellence. Upaya-upaya tersebut antara lain penambahan kapasitas
Tempat Tidur menjadi 607 kapasitas tempat tidur, meningkatkan kompetensi
petugas melalui pendidikan formal (dokter spesialis ke sub spesialis, dokter
umum ke spesialis dll) maupun informal (diklat-diklat teknis) serta
pengembangan pelayanan pusat pelayanan jantung dan pembuluh terpadu,
pusat pelayanan intervensi paru menjadi pelayanan unggulan di tahun 2017
serta menjadikan pelayanan radioterapi sebagai pelayanan unggulan di tahun
2018.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi NTB
Tahun 2013 – 2018 yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Strategis
(RENSTRA ) Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 yang berisi
penjabaran visi, misi dan program yang direncanakan dalam kurun waktu lima
tahun yang selanjutnya telah direvisi pada bulan Agustus 2016 dan Oktober
2017. Reviuw Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda
pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Rumah Sakit Umum
Daerah Provinsi NTB. Review Renstra tahun 2013 – 2018 dilaksanakan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam penyelenggaraan
pembangunan lima tahun kedepan.
1) VISI ,MISI, TUJUAN DAN SASARAN RSUD PROVINSI NTB
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-
faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) yang ditetapkan setelah
penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin
dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci,
terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam
Revieuw Rencana Strategis RSU Provinsi NTB adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD
Provinsi NTB Tahun 2013-2018
VISI :Menjadi Rumah Sakit Rujukan yang Unggul dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian di Indonesia Timur
MISI TUJUAN SASARAN
Pertama : Meningkatkan Kelancaran dan Ketepatan Pelayanan Kedokteran Yang
1. Terlaksananya pelayanan medis dan penunjang medis sesuai standart
1 Tersedianya pelayanan medis yang berkualitas sesuai standart kelas A
2 Tersedianya pelayanan penunjang medis yang berkualitas sesuai standart rumah sakit kelas A
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 13
MISI TUJUAN SASARAN
Profesional Selaras Dengan Perkembangan Iptekdok
pelayanan minimal (SPM)
Kedua : Meningkatkan Kelancaran dan Kemudahan Pelayanan Asuhan Keperawatan Yang Komprehensif
1. Meningkatnya kualitas dan kapabilitas pelayanan keperawatan
1 Terwujud dan tertatanya pelayanan keperawatan di rumah sakit secara safety dan professional
Ketiga : Mendorong Kelancaran dan Ketertiban Administrasi KetatausahaanYang Paripurna
1. Meningkatnya kualitas administrasi umum dan kepegawaian
1 Tersedia dan terkelolanya SDM Administrasi Umum dan Kepegawaian yang profesional dan kompeten sesuai kebutuhan
2 Tertatanya administrasi umum dan kepegawaian secara tertib
Keempat : Mengoptimalkan Kinerja Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel
1. Meningkatnyakualitas dan akuntabilitas laporan keuangan
1 Tersedianya anggaran keuangan RS yang terintegrasi dengan SIM-RS
Kelima : Memantapkan Keterpaduan dan Keseimbangan Perencanaan Program
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan RS
1 Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan RS yang akuntabel
Keenam : Mengembangkan Ketersediaan, Kemampuan dan keterampilan Tenaga Medis/Non Medis
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM RS
1 Tersedianya SDM RS yang profesional, kompeten dan handal sesuai standart
Ketujuh : Meningkatkan Ketersediaan dan Keakuratan Data Hasil Penelitian
1. Terfasilitasinya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di RS
1 Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di rumah sakit secara profesional
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 14
2) CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA RSUD PROV.
NTB 2013-2018
Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai
melalui berbagai strategi dengan menetapkan kebijakan dan selanjutnya
dituangkan dalam program dan kegiatan yang selaras agar output
maupun outcome sesuai dengan yang diharapkan.
1. Strategi
Berdasarkan tujuan dan sasaran serta dengan mencermati isu-isu
strategis RSU Provinsi NTB, maka strategi RSUD Provinsi NTB yang
tertuang dalam Rencana strategik Tahun 2013-2018 adalah sebagai
berikut:
a. Koordinasi internal dan eksternal Rumah Sakit baik horizontal
maupun vertikal
b. Advokasi beberapa stakeholder untuk mendukung upaya
pengembangan Rumah Sakit
c. Sosialisasi kemajuan rumah sakit, pengembangan layanan dan
berbagai kebijakan
d. Konsolidasi dengan berbagai berbagai fasitas kesehatan baik
pemerintah maupun swasta
e. Konsultasi formal/informal kepada lembaga terkait
(kesehatan/non kesehatan)
f. Edukasi formal dan informal kepada karyawan RS secara
berkesinambungan
g. Sinkronisasi berbagai kebijakan yang ditetapkan dari berbagai
institusi atau lembaga baik Pusat maupun Daerah
h. Identifikasi kebutuhan, rencana pengembangan, masalah/kendala,
faktor-faktor pendukung dan penghambat, kekuatan atau
kelemahan RS secara berkesinambungan
i. Standarisasi pelayanan/Akreditasi RS
j. Rasionalisasi Tarif Pelayanan Rumah Sakit
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 15
k. Diversifikasi pelayanan & penunjang medis, pelayanan
keperawatan, dan Pelayanan ketatausahaan
2. Kebijakan
Kebijakan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh RSUD Provinsi
NTB adalah sebagai berikut:
a. Penetapan jenis-jenis pelayanan di RS
b. Pemenuhan standart pelayanan medis sesuai standart akreditasi
RS
c. Kerjasama dengan unit terkait
d. Pembentukan tim teknis
e. Penyesuaian tarif pelayanan
f. Pengembangan pelayanan
g. Percepatan integrasi SIMRS
h. Pemenuhan jumlah tenaga medis keperawatan dan nakes lainnya
i. Pelaksanaan kegiatan pelayanan medis sesuai dengan SPM
j. Pengembangan manajemen mutu dan jenis pelayanan medis serta
penunjang medis
k. Pemenuhan alat kesehatan sesuai standart
l. Pemenuhan obat-obatan sesuai standart
m. Pengembangan manajemen mutu dan jenis pelayanan
ketatausahaan
n. Monev disiplin pegawai
o. Pengembangan administrasi keuangan yang transparan dan
akuntabel
p. Rekruitmen SDM yang kompeten
q. Peningkatan mutu perencanaan dan pengembangan program
r. Pemamfaatan aplikasi sistem perencanaan
s. Pengembangan manajemen mutu pelayanan diklat
t. Kerjasama dengan pihak ketiga
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 16
u. Peningkatan mutu pelayanan penelitian dan pengembangan
teknologi kesehatan
3. Program dan Kegiatan
Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta
memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka
strategi dikembangkan dengan melaksanakan program dan kegiatan.
Program yang ditetapkan oleh RSUD Provinsi NTB mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Nusa Tenggara Barat sesuai Perda Nomor 2 tahun 2014 yang
tertuang dalam Revieu Rencana Strategis (renstra). Adapun program-
program tersebut adalah :
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
f. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
g. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
h. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa//Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
i. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
j. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum
Daerah
Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
RSUD Prov. NTB tahun 2018 adalah :
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 17
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
b) Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Menular
1. Kegiatan peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (ide)
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
c) Program Pengadaan; peningkatan sarana dan Prasarana
RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata
1. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS
d) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
1. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
3) Indikator Kinerja Utama (IKU)
Untuk memantau pencapaian sasaran strategis dan arah kebijakan RSUD
Provinsi NTB, telah ditetapkan 11 (sebelas) IKU dimana setiap IKU tersebut
telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir
periode renstra.
Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Provinsi NTB adalah:
1. Indeks kepuasan pelanggan
2. Jumlah ODHA yang mendapatkan pemeriksaan laboratorium
3. Jumlah alat kedokteran/kesehatan dan sarana layananan penunjang
RS yang tersedia sesuai standart
4. Persentase kejadian infeksi nasokomial
5. Jumlah dokumen asset yang tersusun
6. Jumlah jenis anggaran pelayanan administrasi perkantoran (jasa
komunikasi, sumber daya air, listrik. Administrasi keuangan dan tehnis
perkantoran) yang tersedia
7. Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tersusun
8. Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun
9. Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan formal
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 18
10. Jumlah penelitian internal di rumah sakit
11. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang
tersedia.
B. PERJANJIAN KINERJA
Rencana Kinerja mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2014
yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra SKPD), Rencana
Kerja Tahunan (RKT), yang pada akhirnya di fokuskan pada Perjanjian Kinerja
(PK) yang memuat informasi tentang :
1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan
2. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis yang ingin dicapai
3. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang
bersangkutan
4. Jumlah Anggaran yang mendukung program dan kegiatan.
Perjanjian Kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 terdiri dari 8 sasaran
strategis yang ingin dicapai, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel. 2.2 Penetapan Kinerja (PK) RSUD Provinsi NTB Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Tersedianya pelayanan medis yang berkualitas sesuai standart kelas A
1) Indeks Kepuasan Pelanggan
2) Jumlah ODHA yang mendapatkan Pemeriksaan Laboratorium
1) ≥ 80% 2) Pemeriksaan :
a. Viral Load: 60 orang
b. Meso ARV dan Pra ARV: 30 orang
2 Tersedianya pelayanan penunjang medis yang berkualitas sesuai standart rumah sakit kelas A
3) Jumlah Alat kesehatan/kedokteran dan sarana layanan penunjang RS yang tersedia sesuai standart
3) 256 unit
3 Terwujud dan tertatanya pelayanan asuhan keperawatan di rumah sakit
4) Persentase kejadian infeksi nasokomial
4) ≤ 1,5 %
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 19
secara safety dan profesional
4 Tersedia dan terkelolanya SDM administrasi umum dan kepegawaian yang profesional dan kompeten serta sumber daya lainnya sesuai kebutuhan L
5) Jumlah dokumen asset yang tersusun
5) 2 Jenis
5 Tersedianya anggaran keuangan RS yang terintegrasi dengan SIM-RS
6) Jumlah jenis anggaran pelayanan administrasi perkantoran (jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, administrasi keuangan, dan tehnis perkantoran)
6) 5 jenis
6 Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan rumah sakit yang akuntabel
7) Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tersusun
7) 12 dokumen
7 Tersedianya SDM RS yang profesional, kompeten dan handal sesuai standart
8) Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun
9) Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan formal
8) ≥ 60%
9) 3 orang
8 Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di RS secara profesional
10) Jumlah penelitian internal di RS
11) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
10) 7 Penelitian
11) 75 jenis
Mengacu pada Review Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tahun
2013-2018, sasaran strategis dan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja
(PK) RSUD Prov. NTB tahun 2018 yaitu:
1. Tersedianya pelayanan medis yang berkualitas sesuai dengan
standart kelas A.
Sebagai Rumah Sakit Rujukan di Provinsi NTB, RSUD Provinsi NTB selalu
berusaha dan berikhtiar memberikan pelayanan yang profesional kepada
masyarakat. Mutu pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari
kemewahan fasilitas, kelengkapan sarana dan prasarana, dan penampilan
fisik akan tetapi juga dari sikap dan prilaku karyawan harus mencerminkan
profesionalisme dan mempunyai komitmen tinggi terhadap tugas dan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 20
kewajibannya. Adapun salah satu indikator untuk menilai kualitas
pelayanan RS adalah kepuasan pelanggan.
Kepuasan pelanggan merupakan cerminan kualitas pelayanan kesehatan yang
di terima oleh pasien. Mutu pelayanan kesehatan merujuk pada tingkat
kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri
setiap pasien. Makin sempurna kepuasan tersebut, makin baik pula mutu
pelayanan kesehatan. Namun demikian, kualitas pelayanan yang relatif baik
belum tentu bisa memuaskan pasien. Salah satu cara yang bisa digunakan
untuk menilai kepuasan pasien adalah dengan melakukan survey kepuasan.
Hasil survey kepuasan pelanggan tidak hanya akan berhenti pada deretan
angka-angka yang dihasilkan, tapi menjadi bahan evaluasi dan acuan
dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang holistik di RS. Dengan
meningkatnya kepuasan pelanggan diharapkan jumlah kunjungan ke RS
akan meningkat.
2. Tersedianya Pelayanan Penunjang Medis yang berkualitas sesuai
standart RS Kelas A.
Setiap tahun jumlah kunjungan pasien yang berobat ke RSUD Prov. NTB
cenderung mengalami peningkatan dengan kasus penyakit bervariasi.
Peningkatan jumlah kunjungan pasien serta kasus penyakit yang bervariasi
menyebabkan kebutuhan akan ruang perawatan dan alat kesehatan RS
juga meningkat. RSUD Provinsi NTB selalu berusaha untuk memenuhi alat
kesehatan dan kedokteran sesuai dengan standart RS Kelas A.
3. Terwujudnya dan tertatanya pelayanan asuhan keperawatan di
RS secara safety dan profesional.
Pemberian layanan di RS bukan saja terbatas pada layanan medis, tetapi
juga pelayanan asuhan keperawatan. Pelayanan Asuhan Keperawatan
tidak akan terlepas dari pekerjaan seorang perawat dalam menjalankan
tugas dan fungsi serta kewajibannya. Salah satunya adalah bagaimana
agar pasien selalu safety (selamat). Menurut penjelasan Pasal 43 UU
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 21
Kesehatan No. 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan keselamatan pasien
(patient safety) adalah proses dalam suatu rumah sakit yang memberikan
pelayanan kepada pasien secara aman termasuk didalamnya pengkajian
mengenai resiko, identifikasi, manajemen resiko terhadap pasien,
pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan
menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta
meminimalisir timbulnya risiko.
4. Tersedia dan terkelolanya SDM administrasi umum dan
kepegawaian yang profesional dan kompeten serta sumber daya
lainnya sesuai kebutuhan.
Sumber daya manusia memiliki peranan sentral dalam mengembangkan
dan mencapai sasaran sasaran organisasi, sebab manusialah yang menjadi
faktor utama penggerak organisasi di samping adanya keterlibatan faktor
modal/material, mesin, metode dan faktor uang. RSUD Provinsi NTB selalu
berihtiar menerapkan ‘the right man in the right place’, artinya
menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya sehingga bisa bekerja
denganoptimal.
5. Tersedianya anggaran keuangan RS yang terintegrasi dengan
SIM-RS.
Sebagaimana dimaklumi salah satu agenda reformasi di bidang keuangan
negara adalah dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran
berbasis kinerja. Dengan berbasis kinerja ini, arah penggunaan dana
pemerintah tidak lagi berorientasi pada input tetapi pada output.Pasal 68
dan pasal 69, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, instasi
pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada
masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel
dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.
Sebagai tindak lanjut atas peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah
mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 22
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berdasarkan hal diatas pada tahun
2011, RSUD Prov. NTB ditetapkan menjadi PPK-BLUD dimana penggunaan
anggaran sangat fleksibel yang digunakan untuk kegiatan pelayanan dan
pendukung pelayanan BLUD. Kegiatan tersebut antara lain digunakan
untuk biaya operasional, biaya umum dan administrasi, dan biaya
pengeluaran investasi.
6. Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan rumah
sakit yang akuntabel.
Hal yang sangat penting dalam organisasi adalah perencanaan, sebab
perencanaan merupakan dasar bagi manajemen untuk mengambil
keputusan. Salah satu tujuan perencanaan adalah menetapkan tujuan dan
sasaran yang ingin di capai, RSUD Provinsi NTB telah menuangkan tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahunan kedalam renstra.
7. Tersedianya SDM RS yang profesional, kompeten, dan handal
sesuai standart.
Sebagai salah satu OPD yang memberikan pelayanan public kepada
masyarakat, RSUD Prov. NTB dituntut untuk selalu memberikan pelayanan
prima. Pelayanan Prima salah satunya bisa dicapai apabila SDM yang ada
berkualitas. Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas diperlukan
pendidikan dan atau pelatihan, baik secara formal maupun non formal
secara terus menerus. Kegiatan ini tujukan kepada pegawai/karyawan agar
meningkatkan kesadaran karyawan/pegawai untuk dapat memahami dan
memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan
prosedur yang berlaku, mempunyai keahlian dan keterampilan dibidangnya
masing-masing (teknis) sehingga mampu memberikan pelayanan secara
efektif, efisien, dan safety.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 23
8. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi
rumah sakit secara profesional.
Sebagai RS Kelas B Pendidikan, RSUD Provinsi NTB juga memiliki misi
meningkatkan ketersedian dan keakuratan data hasil penelitian. Untuk
mendukung misi ini, RSUD Provinsi NTB menetapkan sasaran strategis
“terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi rumah
sakit secara profesional”. Saat ini RSUD Provinsi NTB memiliki instalasi
litbangkes yang menangani terkait dengan penelitian. Penelitian yang
dilakukan di RSUD Provinsi NTB berasal dari internal dan eksternal RS.
Berdasarkan sasaran strategis diatas, indikator kinerjanya adalah sebagai
berikut:
1. Indeks kepuasan pelanggan
2. Jumlah ODHA yang mendapatkan pemeriksaan laboratorium
3. Jumlah alat kesehatan/kedokteran dan sarana layanan penunjang RS yang
tersedia sesuai standart
4. Persentase kejadian infeksi nasokomial
5. Jumlah dokumen asset yang tersusun
6. Jumlah jenis anggaran pelayanan administrasi perkantoran (jasa komunikasi,
sumber daya air, listrik, administrasi keuangan dan tehnis perkantoran)
7. Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tersusun
8. Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun
9. Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan formal
10. Jumlah penelitian internal di RS
11. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 24
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis OPD dan
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi lembaga.
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB berkewajiban untuk melaporkan
akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut
menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1
(satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
NTB telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya
dituangkan dalam Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
Tahun 2018.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 yang
merupakan reviu dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No
29 Tahun 2010, kinerja RSUD Provinsi NTB diukur berdasarkan tingkat
pencapaian kinerja dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah
diimplementasikan dalam program/kegiatan sesuai Rencana Kerja Tahunan.
Pengukuran capaian kinerja RSUD Prov. NTB dilakukan berdasarkan pada
realisasi pencapaian indikator dan target program kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Review Renstra 2013-2018, Renja 2018 dan Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) 2018 dengan cara membandingkan antara capaian Tahun
2017 dengan indikator kinerja Tahun 2018 dan terhadap target akhir RPJMD.
Capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB berdasarkan
Perjanjian Kinerja tahun 2018 di jelaskan sebagai berikut:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 25
1. Capaian indikator kinerja berdasarkan PK tahun 2018
a. Sasaran Strategis Tersedianya Pelayanan Medis yang berkualitas sesuai
standart kelas A.
Untuk mencapai sasaran strategis ini, RSUD Provinsi NTB menetapkan
indikator kinerja yaitu Kepuasan pelanggan dan Pemeriksaan
laboratorium untuk ODHA. Kepuasan pelanggan merupakan cerminan
kualitas pelayanan kesehatan yang di terima oleh pasien. Pada tahun
2018, RSUD provinsi NTB telah melaksanakan survey kepuasan
pelanggan trimester I dan II. Hasil survey kepuasan pelanggan yang
baik mengisyaratkan mutu pelayanan yang diberikan oleh RSUD
Provinsi baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Capaian
untuk survey kepuasan pelanggan pada tahun 2018 sebesar 83.4%
atau meningkat sebesar 2,21% dari tahun 2017. Hal ini tentunya akan
berdampak positif terhadap citra rumah sakit. RS telah berupaya dan
berikhtiar untuk memberikan pelayanan secara profesional kepada
masyarakat yang datang berkunjung.
Salah satu layanan yang diberikan oleh RSUD Provinsi NTB adalah
pencegahan penularan penyakit HIV-AIDS. Kegiatan ini dikoordinir oleh
poli VCT. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator
kinerja ini antara lain pemeriksaan laboratorium untuk ODHA
(pemeriksaan untuk viral load dan meso ARV), pelatihan konselor PITC
bagi perawat dan bidan, Seminar/workshop/pelatihann tingkat nasional,
Penguatan Jejaring kerja layanan TH/PDP di Sumbawa dan Bima.
Table 3.1. Capaian Indikator Sasaran Tersedianya pelayanan medis yang berkualitas sesuai dengan standart kelas A.
Indikator kinerja Satuan Target 2018
Realisasi Perubahan realisasi
% capaian realisasi
2018
% capaian realisasi
2017
2018 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks Kepuasan Pelanggan % ≥ 80 83,4 81,6 +2,21 104,25 102
Jumlah ODHA yang mendapatkan pemeriksaan laboratorium
Orang 90 90 156 -42,3% 100 78
(target 200)
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 26
b. Sasaran strategis Tersedianya Pelayanan Penunjang Medis yang
berkualitas sesuai standart RS Kelas A.
Untuk mencapai sasaran strategis ini, RSUD Prov. NTB menetapkan
indikator kinerja Alat kesehatan/kedokteran dan sarana layanan
penunjang RS yang tersedia sesuai standart. Peningkatan jumlah
kunjungan pasien dengan kasus penyakit bervariasi menyebabkan
RSUD Provinsi NTB selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan alat
kesehatan/kedokteran dan sarana layanan penunjang yang disesuaikan
dengan standart RS Kelas A. Pemenuhan Alat kesehatan/kedokteran
pagu anggarannya bersumber dari DAK dan DBCHT. Bila dibandingkan
dengan target diakhir renstra jumlah alat yang telah terbeli melebihi
target. Hai ini disebabkan pagu anggaran yang bersumber dari dana
DAK dan DBCHT juga mengalami peningkatan. Adapun jumlah alat
kesehatan/kedokteran yang ditargetkan diakhir renstra sebanyak 188
unit. Capaian ketersediaan alat kesehatan/kedokteran yang terbeli
ditahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 83,9% dibandingkan dengan
tahun 2017.
Tablel 3.2. Capaian Indikator Sasaran Tersedianya pelayanan penunjang medis yang berkualitas sesuai dengan standart kelas A.
Indikator kinerja Satuan Target 2018
Realisasi Perubahan realisasi
% capaian realisasi
2018
% capaian realisasi
2017 2018 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
Alat kesehatan/kedokteran dan sarana layanan
penunjang RS yang tersedia sesuai standart
Unit 256 293 161 + 83,9% 114,5 100
c. Sasaran Strategis Terwujud dan tertatanya pelayanan asuhan
keperawatan di rumah sakit secara safety dan profesional.
Untuk mencapai sasaran ini, RSUD Prov. NTB telah menetapkan
indikator kinerja yaitu persentase kejadian infeksi nasokomial. Infeksi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 27
nasokomial merupakan infeksi silang yang terjadi pada perawat atau
pasien saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Infeksi nasokomial jika
tidak ditangani secara tepat akan berpengaruh buruk pada kondisi
kesehatan dan termasuk salah satu penyebab kematian pada pasien
yang menjalani perawatan di rumah sakit. Oleh karena itu, RSUD
Provinsi NTB selalu berusaha menurunkan angka kejadian infeksi
nasokomial dengan cara selalu memantau dan memberikan penyuluhan
kepada pasien yang dirawat maupun kepada pemberi layanan. Langkah
ini sangat penting untuk keselamatan dan keamanan pasien. Infeksi
nosokomial juga dapat menyebabkan hari rawat pasien lebih lama
sehingga akan berdampak kepada biaya pelayanan juga meningkat.
Angka kejadian infeksi nasokomial di RS tidak boleh lebih dari 1,5%.
Pada tahun 2018, jumlah kejadian infeksi nasokomial sebesar 0,09%
dan turun sebesar 0,05% bila dibandingkan dengan tahun 2017.
Persentase capaian realisasi ditahun 2018 sebesar 194%.
Tablel 3.3. Capaian Indikator Sasaran Terwujud dan tertatanya
pelayanan asuhan keperawatan di RS secara safety dan profesional
Indikator kinerja
Satuan Target 2018
Realisasi Perubahan realisasi
% capaian realisasi
2018
% capaian realisasi
2017 2018 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase kejadian infeksi nasokomial
% ≤1,5 0,09 0,14 - 0,05% 194 190,7
d. Sasaran Strategis Tersedia dan terkelolanya SDM administrasi umum
dan kepegawaian yang profesional dan kompeten serta sumber daya
lainnya sesuai kebutuhan.
Untuk mencapai sasaran strategis ini, RSUD Provinsi NTB telah
menetapkan indikator kinerja yaitu jumlah dokumen asset yang
tersusun. Dokumen asset ini adalah RKBMD dan RKPBMD. Dengan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 28
adanya dokumen ini menyatakan bahwa jumlah asset yang ada di RSUD
Provinsi NTB telah terkelola dan terinventarisir dengan baik.
Terkait dengan ketenagaan, RSUD provinsi NTB memiliki ketenagaan
sebanyak 1202 orang, yang terbagi menjadi ASN 840 orang, Non ASN
sebanyak 319 orang, PTT sebanyak 5 orang, dokter paruh waktu 27
orang dan dokter kontrak 11 orang. Dari SDM yang ada, 621 orang
merupakan tenaga kesehatan yang langsung melayani pasien
(fungsional tertentu), namun bila dilihat dari beban kerja masih
dianggap kurang sehingga RSUD Provinsi berusaha memenuhi ratio
tenaga kesehatan dibandingkan dengan beban kerja dengan
membebankan kepada anggaran fungsional RS / BLUD.
Tablel 3.4. Capaian Indikator Sasaran Tersedia dan terkelolanya SDM Administrasi Umum dan Kepegawaian yang Profesional dan kompeten serta sumber daya lain sesuai kebutuhan
Indikator kinerja
Satuan Target 2018
Realisasi Perubahan realisasi
% capaian realisasi
2018
% capaian realisasi
2017 2018 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen asset yang tersusun
Jenis 2 2 2 - 100 100
e. Sasaran strategis tersedianya anggaran keuangan RS yang terintegrasi
dengan SIM-RS.
Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah jumlah jenis
anggaran pelayanan administrasi perkantoran (jasa komunikasi, sumber
daya air, listrik, administrasi perkantoran dan tehnis perkantoran).
Indikator kinerja ini memiliki 5 kegiatan yaitu jasa komunikasi, sumber
daya air, listrik, administrasi perkantoran dan tehnis perkantoran. Untuk
memudahkan direksi dan manajemen dalam mengambil keputusan,
RSUD Provinsi NTB telah memiliki aplikasi yang mampu melihat dan
memantau realisasi keuangan secara riil time.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 29
Tablel 3.5. Capaian Indikator Sasaran strategis tersedianya anggaran keuangan RS yang terintegrasi dengan SIM-RS
Indikator kinerja Satuan Target 2018
Realisasi Perubahan realisasi
% capaian realisasi
2018
% capaian realisasi
2017 2018 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah jenis anggaran
pelayanan
administrasi perkantoran
(jasa komunikasi,
sumber daya
air, listrik, administrasi
keuangan dan tehnis
perkantoran)
Jenis 5 5 5 - 100 100
f. Sasaran strategis tersedianya dokumen perencanaan dan
pengembangan rumah sakit yang akuntabel.
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB menetapkan indikator kinerja
untuk sasaran strategis ini adalah jumlah dokumen perencanaan dan
laporan kinerja yang tersusun. Laporan kinerja merupakan
pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam
mencapai tujuan dan sasaran strategis OPD dan digunakan sebagai
dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi lembaga.
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB berkewajiban untuk
melaporkan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan
tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 tahun.
Dokumen perencanaan dan laporan kinerja ini bersumber dari berbagai
bidang, unit/instalasi di RSUD Provinsi NTB. Dokumen perencanaan ini
sebanyak 12 dokumen yang telah disusun selama tahun 2018.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 30
Tabel 3.6. Capaian Indikator Sasaran strategis tersedianya dokumen perencanaan rumah sakit yang akuntabel
Indikator kinerja
Satuan Target 2018
Realisasi Perubahan realisasi
% capaian realisasi
2018
% capaian realisasi
2017 2018 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tersusun
dokumen
12 12 12 - 100 100
g. Sasaran Strategis tersedianya SDM RS yang profesional, kompeten dan
handal sesuai standart.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat, setiap tahun Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi mengirimkan Pegawai untuk mengikuti pendidikan dan
Pelatihan di berbagai disiplin ilmu terutama kesehatan. Kegiatan
Pelatihan dan pendidikan ini di biayai dari APBD dan BLUD. Di tahun
2018, RSUD Provinsi NTB tidak mendapatkan dana subsidi/APBD
sehingga kegiatan ini biayai oleh dana BLUD/fungsional RSUD Provinsi
NTB.
Pada tahun 2018 SDM yang mengikuti pendidikan dengan status tugas
belajar antara lain: 2 orang dokter spesialis ke sub spesialis, 2 orang
dokter umum ke dokter spesialis, 2 orang S2 Keperawatan, 1 orang DIV
RM (Rekam Medis), 1 orang S1 Gizi dan SDM RS yang mengikuti
pendidikan formal dengan status ijin belajar (dana swadaya) sebanyak
37 orang. Sedangkan SDM RS yang mengikuti kegiatan pelatihan 180
orang (minimal 20 jam pelatihan), inhouse training (pelatihan internal)
sebanyak 713 orang dan yang mengikuti pelatihan eksternal sebanyak
120 orang (workshop, bimtek). Realisasi kegiatan pelatihan ditahun
2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini dikarenakan
keterbatasan dana fungsional/BLUD RS. Sedangkan untuk kegiatan
pendidikan formal, SDM yang lulus pendidikan dibiayai oleh dana
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 31
kemenkes (sponsor). Adapun jumlah SDM ASN tahun 2018 di RSUD
Provinsi NTB sebanyak 840 orang.
Keberhasilan pelaksanaan sasaran ini adalah bertambahnya jumlah SDM
RS baik dokter spesialis, sub spesialis maupun tenaga kesehatan lainnya
di RSUD Prov. NTB sehingga meningkatkan kompetensi SDM Rumah
Sakit.
Tabel 3.7. Capaian indikator sasaran strategis tersedianya SDM RS yang profesional, kompeten dan handal sesuai standart.
Indikator kinerja
Satuan Target 2018
Realisasi Perubahan realisasi
%
capaian realisasi
2018
%
capaian realisasi
2017 2018 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun
% ≥60 21,4 (180
orang)
54,5 (476
orang)
- 60,7% 35,7 90,8
Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan formal
orang 3 45 22 +104,5% 1.500 366,7 (target 6 orang)
h. Sasaran Strategis terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan
teknologi di rumah sakit secara profesional.
Sasaran Strategis Tertata dan terkelolanya kegiatan penelitian dan
pengembangan teknologi di rumah sakit secara profesional menetapkan
indikator kinerja yaitu jumlah penelitian internal di rumah sakit dan
jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang
tersedia. Sebagai RS pendidikan, RSUD Provinsi NTB selalu berusaha
memberikan pelayanan kepada calaon-calaon tenaga kesehatan yang
berasal dari provinsi NTB maupun yang dari luar provinsi NTB. Ada
beberapa kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Provinsi NTB yang
tertuang didalam PK yaitu penelitian dan layanan perpustakaan. Hal ini
juga selaras dengan visi RS yaitu menjadi rumah sakit rujukan yang
unggul dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian di Indonesia Timur.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 32
RSUD Prov. NTB telah memiliki instalasi untuk penelitian yaitu Instalasi
litbangkes. Penelitian yang dilakukan di instalasi litbangkes dilakukan
oleh peneliti yang berasal dari Provinsi NTB maupun dari luar Provinsi
NTB, bahkan ada yang dari luar negeri. Untuk kegiatan penelitian yang
dilaksanakan oleh SDM RS ditahun 2018, terealisasi 8 dokumen
penelitian dari target sebanyak 7 penelitian. Kedepannya masih
diperlukan adanya sosialisasi dan teknik yang tepat dalam
membangkitkan minat bagi SDM RS untuk melaksanakan penelitian.
Selain dengan instalasi litbangkes, RSUD Provinsi NTB telah memiliki
perpustakaan. Setiap tahun RSUD Provinsi NTB selalu berusaha
memenuhi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk
melengkapi koleksi buku di perpustakaan. Pada tahun 2018, RSUD Prov.
NTB telah membeli bahan bacaan sebanyak 27 jenis (141 judul) dari
target 75 jenis (36%). Rendahnya realisasi ini disebabkan karena
didalam renstra sudah ditetapkan satuan menggunakan jenis.
Sedangkan jenis buku kedokteran sangat minim sehingga RSUD Provinsi
NTB kesulitan dalam membeli buku berdasarkan jenis buku.
Tabel 3.8. Capaian indikator sasaran strategis terlaksananya kegiatan
penelitian dan pengembangan teknologi di RS secara profesional
Indikator kinerja
Satuan Target 2018
Realisasi Perubahan realisasi
% capaian realisasi
2018
% capaian realisasi
2017 2018 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah penelitian internal di RS
Penelitian
7 8 7 + 14,29% 114,29 100
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
Jenis 75 27 (141 judul)
9 (65
judul)
+ 200% 36 12
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 33
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir.
Tabel 3.9. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa
tahun terakhir
No Sasaran
Strategis
Indik2ator
Kinerja Sat
Realisasi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Tersedianya Pelayanan
Medis yang berkualitas
sesuai dengan
standart kelas A
1. Indeks
kepuasan
pelanggan
2. Pemeriksaan
Laboratorium
untuk ODHA
%
Orang
73,89
-
74,39
76
74,53
82
81,6
156
83,4
90
2 Tersedianya
pelayanan
penunjang
medis yang
berkualitas
sesuai
standart RS
kelas A
1. alat-alat
kesehatan/ked
okteran dan
sarana
layanan
penunjang RS
yang tersedia
sesuai
standart
Unit 21 89 335 161 293
3 Terwujud dan
tertatanya
pelayanan
asuhan
keperawatan
di rumah sakit
secara safety
dan
profesional
Persentase
kejadian infeksi
nasokomial
% 1,67 0,58 0,34 0,14 0,09
4 Tersedia dan
terkelolanya
SDM
administrasi
umum dan
kepegawaian
yang
profesional
dan kompeten
sesuai
kebutuhan
Jumlah
Dokumen asset
yang tersusun
Jenis - - - 2 2
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 34
No Sasaran
Strategis
Indik2ator
Kinerja Sat
Realisasi
2014 2015 2016 2017 2018
5 Tersedianya
anggaran
keuangan RS
yang
terintegrasi
dengan SIM-
RS
Jumlah jenis
anggaran
pelayanan
administrasi
perkantoran
(jasa
komunikasi,
daya air, listrik,
administrasi
keuangan dan
perkantoran)
yang tersedia
Jenis 5 5 5 5 5
6 Tersedianya
dokumen
perencanaan
dan
pengembanga
n RS yang
akuntabel
Jumlah
dokumen
perencanaan
dan laporan
kinerja yang
tersusun
dokum
en
12 12 12 12 12
7 Tersedianya
SDM RS yang
profesional,
kompeten dan
handal sesuai
standar
1. Karyawan
yang
mendapatka
n pelatihan
min. 20 jam
per tahun
2. Jumlah SDM
yang
mengikuti
pendidikan
formal
%
Orang
96
85
86
92
500
34
476
22
180
45
8 Terlaksananya
kegiatan
penelitian dan
pengembanga
n teknologi di
rumah sakit
secara
profesional
1. Jumlah
penelitian
Internal di
RS
2. Jumlah
Bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
yang
tersedia
Peneliti
an
Jenis
-
-
-
-
2
7
5
9
8
27
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 35
Bila dilihat dari tabel 3.9, capaian realisasi kinerja tahun 2018
dibandingkan dengan capaian 4 tahun sebelumnya ada beberapa indikator
yang mengalami peningkatan diantaranya :
- Sasaran strategis (1), indikator kinerja no. 1 (persentase kepuasan
pelanggan) dari tahun 2014 s.d 2018 mengalami peningkatan. Hal ini
menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh RSUD Provinsi
NTB kepada pasien yang datang berkunjung ke RSUD Provinsi NTB
semakin baik. RSUD Provinsi NTB selalu berusaha memberikan
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, hal ini bisa ditunjukkan dari
hasil survey kepuasan masyarakat selalu meningkat setiap tahunnya.
Hal ini tentu akan berdampak positif bagi pelayanan di RSUD Prov.
NTB dan citra RS di masyarakat.
- Sasaran Strategis (2), indikator kinerja alat-alat kesehatan/kedokteran
dan sarana layanan penunjang RS yang tersedia sesuai standart jika
dilihat pada tabel diatas pada tahun 2018 mengalami peningkatan.
Pemenuhan alat kesehatan/kedokteran di RSUD Provinsi NTB sebagian
besar bersumber dari dana DAK dan DBCHT. Pada tahun 2018, RSUD
Provinsi NTB mendapatkan total anggaran DAK dan DBCHT sebesar
Rp. 87.892.265.239,-. Pemenuhan alat kesehatan/kedokteran dan
sarana layanan penunjang RS selama kurun waktu 5 tahun realisasi
100 %.
- Sasaran strategis (3), indikator kinerja persentase kejadian infeksi
nasokomial mengalami penurunan dari 0,14% ditahun 2017 menjadi
0,09% di tahun 2018. Hal ini bermakna bahwa pelayanan asuhan
keperawatan di RSUD Prov. NTB sudah memenuhi standart dalam SPM
(target ≤1,5%).
- Sasaran strategis (7), indikator kinerja no. 1 dan no. 2 cenderung
mengalami penurunan hal ini disebabkan karena ketersediaan
anggaran tidak mencukupi untuk kegiatan pelatihan.
- Sasaran strategis (8), indikator kinerja jumlah penelitian internal di RS
kegiatannya baru dilaksanakan 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016,
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 36
2017 dan 2018. Namun untuk kegiatan penelitian eksternal di RSUD
Prov. NTB sudah dilakukan sejak tahun 1985 sejak instalasi biomedik
terbentuk yang sekarang menjadi instalasi litbangkes. Adapun jumlah
penelitian internal di RSUD Prov. NTB ditahun 2018 meningkat bila
dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 14,29%. Kedepannya masih
diperlukan adanya sosialisasi yang lebih intens lagi sehingga mampu
meningkatkan minat melakukan penelitian internal di lingkungan RSUD
Provinsi NTB.
Selanjutnya untuk indikator kinerja Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan yang tersedia, realisasi pada tahun
2018 meningkat sebesar 200% bila dibandingkan dengan tahun 2017.
Peningkatan terhadap beberapa indikator diatas tentunya tidak
terlepas dari kerja keras semua bidang, instalasi dan unit. Kenaikan realisasi
ini akan berdampak positif terhadap capaian kinerja RSUD Prov. NTB.
Harapan kedepannya RSUD Prov. NTB semakin meningkat kinerjanya
sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih prima kepada
masyarakat.
3. Capaian Indikator Kinerja dibandingkan Target Nasional
a. Capaian Indikator Kinerja dibandingkan Target dalam RPJMD
Dalam program RPJMD, RSUD Prov. NTB merupakan SKPD
pendukung di dalam 31 indikator utama RPJMD 2013 – 2018. Adapun
capaian indicator kinerja yang mendukung RPJMD dapat dilihat pada
tabel :
Tabel 3.10 Capaian indikator Kinerja dibandingkan target dalam RPJMD
N
o
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
dalam
RPJMD
Sat
Target
RPJMD
s.d Tahun
2018
Target tahun
2018
Realisasi
Kinerja
Tahun
2018
%
1 Tersedianya
anggaran RS
yang terintegrasi
dengan SIM-RS
Tingkat
kelancaran
administrasi
perkantoran
% 100 100 100
Rp
17.897.215.000
6.220.264.000 4.880.383.365 78,5
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 37
N
o
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
dalam
RPJMD
Sat
Target
RPJMD
s.d Tahun
2018
Target tahun
2018
Realisasi
Kinerja
Tahun
2018
%
2 Tersedia dan
terkelolanya
SDM adm.
umum
kepegawaian
yang profesional
dan kompeten
sesuai
kebutuhan
Tingkat kelancaran tugas aparatur
% 100 100 100 100
Rp 1.782.000.000 750.000.000 0 0
3 Tersedianya
SDM RS yang
profesional,
kompeten dan
handal sesuai
standar
Tingkat
kompetensi
Aparatur
% 68 68 126 185
Rp 7.300.950.000 2.330.475.000 0 0
4 Tersedianya
anggaran
keuangan RS
yang terintegrasi
dengan SIM-RS
Manajemen
Aset Dok 3 1 0 0
Rp 156.990.000 52.330.000 0 0
5
Tersedianya
pelayanan medis
RS yang
berkualitas
sesuai standart
kelas A
Cakupan
Masyarakat
Miskin Yang
dilayani
% 100 100 100 100
Rp 32.009.826.000 7.683.500 0 0
6 Tersedianya
pelayanan medis
RS yang
berkualitas
sesuai standart
kelas A
Cakupan
masyakat
yang
menderita
penyakit
menular
yang dilayani
% 100 100 100 100
Rp 427.151.000 200.000.000 191.087.460 95,5
7 Tersedianya
pelayanan medis
yang berkualitas
sesuai dengan
standar kelas A
Tingkat
kepuasan
pelayanan
pasien
% 83 83 83,4 100,
5
Rp 4.972.240.000 1.000.000.000 0 0
8 Tersedianya
pelayanan medis
yang berkualitas
sesuai standart
kelas A
Cakupan
masyarakat
miskin yang
terlayani
% 100 100 100 100
Rp 1.840.000.000 920.000.000 0 0
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 38
N
o
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
dalam
RPJMD
Sat
Target
RPJMD
s.d Tahun
2018
Target tahun
2018
Realisasi
Kinerja
Tahun
2018
%
9 Tersedianya
pelayanan
penunjang
medis yang
berkualitas
sesuai standar
kelas A
Tingkat
kepuasan
terhadap
sarana dan
prasarana
% 83 83 93,81 113
Rp 519.973.192.000 48.980.000.000 86.195.722.40
4
98,1
10 Tersedianya
pelayanan
penunjang
medis yang
berkualitas
sesuai standar
kelas A
Kecepatan
waktu
menanggapi
kerusakan
% 80 80 86,48 108
Rp 16.407.609.000 7.000.000.000 0 0
11 Tersedianya
anggaran
keuangan RS
yang terintegrasi
dengan SIM-RS
Pendapatan
RS
% 100 100 126,6 126,6
Rp 426.317.575.00
0
110.000.000.000 208.807.076.49
5
189,8
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018,
beberapa indikator kinerja yang ada pada RPJMD tidak mendapatkan
anggaran subsidi (APBD). Capaian realisasi kinerja sasaran strategis
terhadap capaian RPJMD 2013-2018 berkisar antara 78% sampai
dengan 185%. Ada beberapa indikator yang terdapat dalam RPJMD
tidak mendapatkan pagu anggaran APBD tapi tetep dilaksanakan oleh
RSUD Prov. NTB antara lain: indikator kinerja jumlah masyarakat
miskin yang terlayani, walaupun tidak mendapatkan anggaran subsidi
RSUD Prov. NTB telah memberikan pelayanan kepada masyarakat
miskin sebanyak 176 orang. Sedangkan pada indikator kinerja tingkat
kompetensi aparatur, capaian kinerja 185% dari target 68%. Capaian
tersebut merupakan jumlah SDM yang mengikuti kegiatan pelatihan
minimal 20 jam sebanyak 180, inhouse training sebanyak 713 orang,
pelatihan ekternal 120 orang, SDM yang mengikuti pendidikan formal
dengan status tugas belajar 8 orang dan SDM yang mengikuti
pendidikan formal dengan status ijin belajar sebanyak 37 orang. Pada
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 39
akhir tahun periode RPJMD diharapkan seluruh sasaran strategis dapat
terealisasi 100% melalui program dan kegiatan yang selaras dan
berkesinambungan.
b. Capaian Indikator Kinerja dibandingkan Target dalam SPM Kemeterian
Kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008
tentang SPM RS.
RS sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis
dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh
karena itu, RS dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu
sesuai dengan standart yang ditetapkan. Permenkes No.
129/Menkes/SK/II/2008 dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi
daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian serta pertanggungjawaban penyelenggaraan standart
pelayanan minimal rumah sakit. Standart Pelayanan Minimal (SPM)
adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal. Indikator SPM
merupakan tolak ukur untuk keberhasilan sasaran yang hendak dicapai
didalam pencapaian SPM.
RSUD Prov. NTB melaksanakan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat sudah berdasarkan SPM. Adapun SPM RSUD Prov. NTB
sudah sesuai dengan Permenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008. Capaian
indikator kinerja RSUD Prov. NTB dibandingkan dengan indikator SPM
dalam permenkes 129/Menkes/SK/II/2008 sebagai berikut:
Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja dibandingkan dengan Indikator SPM dalam Permenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja dalam
Permenkes No. 129 tahun
2008
Indikator Kinerja RSUD
Prov.NTB
Standart dalam
Permenkes No. 129 tahun
2008
Realisasi Kinerja tahun 2018
% ketercapaian dibandingkan dg permenkes
1 Tersedianya Pelayanan Medis yang berkualitas sesuai dengan standart kelas A
Indeks Kepuasan Pelanggan
Indeks kepuasan Pelanggan
a. Rawat Jalan ≥ 90%
b. Rawat inap ≥ 90%
c. IGD ≥ 70%
83,4 %
92,7 %
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 40
Jumlah pemeriksaan laboratorium untuk ODHA
- 90 orang -
2 Tersedianya pelayanan penunjang medis yang berkualitas sesuai standart RS kelas A
- Jumlah alat kesehatan/kedokteran dan sarana lainnya sesuai dengan standart
- 293 unit
3 Terwujud dan tertatanya pelayanan asuhan keperawatan di rumah sakit secara safety dan profesional
Angka Kejadian infeksi Nasokomial
Persentase kejadian infeksi nasokomial
≤1,5% 0,09 %
194 %
4 Tersedia dan terkelolanya SDM administrasi Umum dan Kepegawaian yang profesional dan kompeten serta sumber daya lainnya sesuai kebutuhan
- Jumlah dokumen asset yang tersusun
- 2 dok
5 Tersedianya anggran keuangan
RS yang terintegrasi dengan SIM-RS
- Jumlah jenis anggaran
pelayanan administrasi perkantoran (jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, administrasi keuangan dan tehnis perkantoran) yang tersedia
- 5 jenis
6 Tersedianya dokumen
perencanaan dan pengembangan RS yang akuntabel
- Jumlah dokumen
perencanaan dan laporan kinerja yang tersusun
- 12 dok
7 Tersedianya SDM RS yang profesional, kompeten dan handal sesuai standart
Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun
Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun
≥ 60% 21,4% 35,7 %
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 41
Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan formal
- 45 orang
8 Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di RS secara profesional
- Jumlah penelitian internal RS
- 8 dok
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
- 27 jenis (141 judul)
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 3 indikator kinerja yang ada di
RSUD Provinsi NTB tahun 2018 merupakan indikator dalam SPM sesuai
dengan Permenkes No. 129 tahun 2008.
a) Indeks Kepuasan Pelanggan
RSUD Provinsi NTB tahun 2018 telah melaksanakan survey kepuasan
sebanyak 4 kali. Dalam Permenkes No. 129 Tahun 2008 standart indeks
kepuasan pelanggan setiap unit berbeda-beda, demikian juga dengan
RSUD Provinsi NTB. Target indikator kinerja indeks kepuasan pelanggan
RSUD Prov. NTB di dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2018 sebesar ≥80%.
Target ini lebih rendah dibandingkan dengan target SPM dalam
Permenkes No. 129 tahun 2008 untuk unit rawat inap dan rawat jalan
sebesar ≥90%. RSUD Prov. Namun kedepannya RSUD Prov. NTB
menetapkan target untuk kepuasan pelanggan ≥90%.
b) Persentase kejadian infeksi nasokomial
Pemantauan terhadap angka kejadian infeksi nasokomial harus
dilakukan secara berkesinambungan. Tingginya kejadian infeksi
nasokomial selain dapat menyebabkan kematian, juga dapat
menyebabkan hari lama perawatan juga meningkat sehingga bisa
menyebabkan tingginya biaya perawatan RS. Angka kejadian infeksi
nasokomial di RSUD Prov. NTB tahun 2018 dibawah standart ≥1,5%
sebesar 0.09% dengan persentase sebesar 194%.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 42
c) Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun.
Untuk memberikan pelayanan yang profesional harus ditunjang dengan
SDM yang memiliki kemampuan baik secara ilmu pengetahuan maupun
skill yang trampil. Untuk mendapatkan SDM yang sesuai standart
tersebut haruslah terpapar dengan ilmu pengetahuan secara kontinyu,
baik yang dilakukan dengan pendidikan formal maupun dengan
pelatihan. RSUD Prov. NTB tahun 2018 memiliki SDM/karyawan
sebanyak 1.202 orang (ASN dan Non ASN) sehingga target karyawan
yang yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun belum
tercapai. Adapun realisasi dari target indikator kinerja ini sebesar 21,4%
dari target ≥60% dengan persentase 35,7%. Namun untuk pelatihan
≤20 jam pertahun realisasi sebesar 833 orang ditahun 2018.
4. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi.
Berdasarkan paparan hasil kinerja diatas dapat disimpulkan faktor-
faktor yang mendukung keberhasilan kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun
2018 adalah sebagai berikut:
a. Adanya Kebijakan dan Program serta dukungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah terhadap pengembangan RS antara lain pemberian
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBH-CHT) yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan alat-alat
kesehatan/kedokteran.
b. Koordinasi antar bidang/unit/instalasi yang ada di RSUD Prov. NTB
c. Adanya kerjasama dengan berbagai institusi/ lembaga
d. Adanya Jaminan Kesehatan Nasional dan jaminan asuransi kesehatan
lainnya yang mendukung pelayanan di RSUD Provinsi NTB.
e. Sebagai RS Pusat Rujukan tertinggi di Provinsi NTB
f. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
g. Adanya komitmen Manajemen terhadap pengembangan pelayanan RS
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 43
h. Tersedianya SDM RS yang cukup kompeten dan siap dalam memberikan
pelayanan kesehatan serta pengembangan pelayanan RS
Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala bagi capaian kinerja
RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 adalah:
a. Terbatasnya pelaksana dan anggaran untuk peningkatan kompetensi
khusus dan kegiatan pelatihan minimal 20 jam pelatihan bagi seluruh
ASN di RSUD Prov. NTB.
b. Berdasarkan analisa kebutuhan tenaga yang dilakukan oleh RSUD Prov.
NTB dibandingkan dengan trand kenaikan jumlah kunjungan dan
pengembangan layanan, RSUD Prov. NTB masih kekurangan tenaga
profesi kesehatan sehingga berpengaruh terhadap waktu tunggu
pelayanan.
c. Kesalahan dalam menetapkan indikator kinerja dalam review renstra
Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala
tersebut adalah:
a. Koordinasi dengan profesi kesehatan terkait dalam pelaksanaan pelatihan
fungsional dan bekerjasama dengan RSCM sebagai sister hospital.
b. Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan berbagai pihak melalui
pertemuan Show Cause Meeting (SCM) antara berbagai pihak yang
terkait.
c. Melaksanakan rekruitmen pegawai non PNS.
d. Membuat telaahan staf untuk perbaikan indikator kinerja dalam renstra.
Alternatif solusi untuk perbaikan kinerja kedepan adalah:
a. Mengidentifikasi jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh
unit/instalasi/bidang untuk rencana kebutuhan pelatihan selama 5 tahun
kedepan.
b. Tetap berkoordinaasi secara berkesinambungan dengan unit terkait
untuk pengadaan.
c. Melakukan evaluasi kinerja bagi seluruh karyawan di RSUD Prov. NTB
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 44
5. Efisiensi penggunaan sumber daya
Program-program yang dilaksanakan pada RSUD Provinsi NTB merupakan
program-program yang berkaitan langsung dengan sasaran yang akan
dicapai. Program-program yang dilaksanakan efektif dalam rangka
pencapaian keselarasan program dan sasaran adalah sebagai berikut:
Tabel 3.12 Keselarasan program dan Sasaran
NO SASARAN PROGRAM
1 Tersedianya pelayanan penunjang medis
yang berkualitas sesuai standart RS kelas A
Program Pengadaan;
Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Mata
2 Tersedianya Pelayanan Medis yang
Berkualitas sesuai Standart Kelas A
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan BLUD
3 Terwujudnya Pelayanan Asuhan
Keperawatan di RS secara safety dan Profesional
4 Tersedia dan terkelolanya SDM
Administrasi Umum dan Kepegawaian yang Profesional dan kompeten serta
Sumber Daya Lainnya sesuai Kebutuhan
5 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan pengembangan RS yang akuntabel
6 Tersedianya Anggaran keuangan RS yang
terintegrasi dengan SIM-RS
7 Tersedianya SDM RS yang Profesional,
Kompeten dan Handal sesuai Standart
8 Terlaksananya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi di RS secara
Profesional
- Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana RS merupakan
program yang sangat strategis di RS. Program ini selaras dengan sasaran
strategis tersedianya pelayanan penunjang medis yang berkualitas sesuai
dengan standart kelas A. Dengan adanya program ini, RS mampu
mengadakan alat kedokteran/kesehatan yang dibutuhkan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi dari penggunaan
anggaran pada program pengadaan merupakan efisiensi dari penawaran
nilai kontrak.
- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD merupakan salah
satu program yang sangat strategis di RS. Program ini mendukung
beberapa sasaran strategis. Hal ini dikarenakan anggaran BLUD sangat
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 45
fleksibel. Bila dilihat dari capaian kinerja, program ini sudah selaras
dengan sasaran strategis terwujudnya pelayanan asuhan keperawatan di
RS secara safety dan profesional, tersedia dan terkelolanya SDM
administrasi umum dan kepegawaian yang profesional dan kompeten
serta sumber daya lainnya sesuai kebutuhan, tersedianya dokumen
perencanaan dan pengembangan RS yang akuntabel, tersedianya SDM
RS yang profesional kompeten dan handal sesuai standar, terlaksananya
kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di RS secara
profesional. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis, anggaran
program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD digunakan untuk
membiayai biaya operasional, biaya umum dan administrasi, dan biaya
pengeluaran investasi. Sebagai contoh berdasarkan analisis perhitungan
kebutuhan tenaga, RS masih kekurangan tenaga kesehatan. Oleh karena
itu RS telah melaksanakan rekruitmen tenaga dengan membebankan
pada anggaran BLUD. Selain itu, RS melakukan KSO dengan pihak
ketiga terhadap beberapa alat-alat untuk mengurangi beban kerja yang
berlebih dari SDM. Hal ini tentunya memiliki makna RS telah
memaksimalkan fungsi alat-alat canggih yang tersedia di Rumah Sakit
sehingga mengurangi beban kerja SDM.
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Semua program selalu berkontribusi terhadap keberhasilan kinerja di RSUD
Prov. NTB. Namun ada beberapa program yang sangat menunjang dalam
keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:
a. Program pengadaan; peningkatan sarana prasarana RS/RSJ/RS paru/RS
mata.
Alokasi anggaran kegiatan pengadaan alat kesehatan bersumber dari
dana DAK, DBCHT dan DAU. Dengan adanya alokasi anggaran tersebut,
RSUD Prov. NTB bisa mengadakan alat yang sesuai dengan kebutuhan
ditahun yang berjalan, sehingga bisa menunjang pelayanan di RSUD
Prov. NTB.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 46
b. Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
Program ini sangat menunjang pelaksanaan program di RSUD Prov. NTB.
Hal ini dikarenakan penggunaan anggaran sangat fleksibel yang
digunakan untuk kegitan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.
Ada beberapa kegiatan yang diakomodir dalam program ini antara lain
untuk biaya operasional, biaya umum dan administrasi, dan biaya
pengeluaran investasi.
B. REALISASI ANGGARAN
Pada Tahun 2018, capaian kinerja RSUD Provinsi NTB didukung dengan
pemanfaatan anggaran (realisasi) sebesar Rp. 335.519.609.146,28 atau
sebesar 95,82% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.
350.168.385.008,88 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 47
Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Berdasarkan PK tahun 2018
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI %
Keu
%
Fisik MURNI PERUBAHAN
1 Tertata dan terkelolanya akuntabilitas keuangan RS secara
profesional yang terintegrasi
dengan SIM-RS
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,703,777,353 5,143,777,261
4,880,383,365
94.88
100.00
2 Tersedianya pelayanan penunjang
medis yang berkualitas sesuai standart RS kelas A
Program Pengadaan;
Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Mata
86,992,265,239
87,892,265,239
86,195,722,404
98.07
100.00 Pengadaan Alat-alat
Kesehatan/kedokteran
3 Tersedianya Pelayanan Medis yang Berkualitas sesuai Standart
Kelas A
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
200,000,000
200,000,000
191,087,460
95.54
100.00 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (ide)
Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
4 Tersedianya Pelayanan Medis
yang Berkualitas sesuai Standart Kelas A
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan BLUD 152,000,000,000
185,982,482,908 174,830,018,639 94.00
94.00
Terwujudnya Pelayanan Asuhan
Keperawatan di RS secara safety dan Profesional
Kegiatan Pelayanan dan
Pendukung Pelayanan
Tersedia dan terkelolanya SDM Administrasi Umum dan
Kepegawaian yang Profesional dan kompeten serta Sumber Daya
Lainnya sesuai Kebutuhan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 48
Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan pengembangan
RS yang akuntabel
Tersedianya SDM RS yang
Profesional, Kompeten dan Handal sesuai Standart
Terlaksananya Kegiatan Penelitian
dan Pengembangan Teknologi di
RS secara Profesional
5 Belanja Tidak langsung
70,503,859,600 70,949,859,600
69,422,397,278
97.85
97.85
JUMLAH 315,399,902,192 350,168,385,008 335,519,609,146 95.82 98.37
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 49
Berdasarkan Tabel 3.13 atas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran
strategis terhadap realisasi keuangan rata-rata sebesar 95,82% dan
realisasi fisik rata-rata 98,37%. Sasaran Strategis tersedianya anggaran
keuangan RS yang terintegrasi dengan SIM-RS dengan program Pelayanan
Administrasi Perkantoran realisasi keuangan sebesar 94,67% dari target
100% dan fisik 100%. Banyaknya alat kesehatan/kedokteran yang
beroperasional menggunakan tenaga listrik, mengakibatkan jumlah
anggaran yang diperlukan untuk operasional alat kesehatan/kedokteran
juga tinggi. Namun pada APBD perubahan RSUD Provinsi program
pelayanan administrasi perkantoran mendapat pengurangan alokasi
anggaran sebesar 9,8% dari pagu anggaran murni.
Sasaran strategis tersedianya pelayanan medis yang berkualitas
sesuai standart kelas A realisasi keuangan sebesar 95,54% dan realisasi
fisik 100%. Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 8.912.540,-. Sasaran
strategis ini diperuntukkan bagi penderita HIV-AIDS, dengan harapan
masyarakat maupun penderita bisa melakukan pencegahan dan
pemberantasan terhadap penyakit HIV-AIDS. Kegiatan yang dilakukan
untuk menunjang sasaran strategis ini antara lain: pelatihan bagi konselor
PITC bagi perawat dan bidan, pemeriksaan lab viral-load, pemeriksaan
Meso ARV dan Pra ARV, workshoop/seminar nasional, dan penguatan
jejaring kerja layanan KTH/PDP.
Sasaran strategis tersedianya pelayanan penunjang medis yang
berkualitas sesuai standart RS kelas A realisasi keuangan sebesar 98,07%
dan realisasi fisik 100%. Sasaran strategis ini mendapatkan penambahan
anggaran pada APBD perubahan sebesar Rp. 900,000,000,- atau sebesar
1,03%. Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang sasaran ini adalah
pengadaan alat-alat kesehatan RS. Adapun jumlah alat yang terbeli
sebanyak 293 unit. Dari sasaran strategis ini RS mendapat efisiensi sebesar
Rp. 1.696.542.835,-
Sasaran strategis terwujudnya pelayanan asuhan keperawatan di RS
secara safety dan profesional, tersedia dan terkelolanya SDM administrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 50
umum dan kepegawaian yang profesional dan kompeten serta sumber daya
lainnya sesuai kebutuhan, tersedianya dokumen perencanaan dan
pengembangan RS yang akuntabel, tersedianya SDM RS yang profesional
kompeten dan handal sesuai standar, terlaksananya kegiatan penelitian dan
pengembangan teknologi di RS secara profesional realisasi belanja sebesar
94% dari target 100%. Penganggaran semua sasaran strategis ini
dibebankan pada anggaran BLUD RS. Adapun realisasi pendapatan BLUD
tahun 2018 sebesar Rp. 208.807.076.495 (126,6%). Kegiatan yang dibiayai
dalam menunjang semua sasaran strategis ini antara lain digunakan untuk
biaya operasional (biaya pelayanan, biaya umum dan administrasi), dan
biaya pengeluaran investasi.
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Berdasarkan DPA Tahun 2018
NO
URAIAN ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI SISA
ANGGARAN %
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 70.949.859.600 69.422.397.278 1.527.462.322 97,85
a. Gaji dan tunjangan 51.971.269.600 50.777.585.278 1.193.684.322 97,70
b. Tambahan penghasilan PNS 18.978.590.000 18.644.812.000 333.778.000 98,24
B BELANJA LANGSUNG
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.143.777.261 4.880.383.365 263.393.896 94,88
a. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 4.644.213.292 4.396.612.365 247.600.927 94,67
b. Penyediaan jasa administrasi
keuangan 178.246.550 175.212.000 3.034.550 98,30
c. Penyediaan bahan bacaan dan
perundang-undangan 131.800.000 119.203.000 12.597.000 90,44
d. Penyedian jasa administrasi dan
teknis perkantoran 189.517.419 189.356.000 161.419 99,91
2 Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular
200.000.000 191.087.460 8.912.540 95,54
a. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
200.000.000 191.087.460 8.912.540 95,54
3 Program Pengadaan; peningkatan sarpras RS/RSJ/RS Paru/RS Mata
87.892.265.239 86.195.722.404 1.696.542.835 98,07
a. Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS 87.892.265.239 86.195.722.404 1.696.542.835 98,07
4 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
185.982.482.908 174.830.018.639 11.152.464.269 94
a. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
185.982.482.908 174.830.018.639 11.152.464.269 94
TOTAL SKPD 350.168.385.008 335.519.609.146 14.648.775.862 95,82
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 51
C. PENGHARGAAN ATAS KINERJA OPD
Selama kurun waktu tahun 2018, RSUD telah mendapatkan penghargaan :
1. Ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran
Universitas Mataram.
Penghargaan ini merupakan penghargaan dibidang kesehatan (terkait RS
sebagai RS Pendidikan) yang diberikan oleh Menteri Kesehatan tertanggal
23 Mei 2018 atas prestasi RSUD Provinsi NTB dalam mempertahankan RS
sebagai RS Pendidikan. Penetapan ini diberikan setelah RSUD Provinsi NTB
di lakukan visitasi oleh surveyor dari tim kemenkes dan dinyatakan layak
sebagai RS Pendidikan. Beberapa hal yang dilakukan oleh RSUD Provinsi
NTB sehingga dapat mempertahankan predikat sebagai RS Pendidikan
Utama fakultas Kedokteran Unram antara lain : Koordinasi dengan unit-unit
di RSUD Prov. NTB serta melibatkan fakultas kedokteran UNRAM sebagai
mitra kerja secara aktif. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan dokter
spesilialis dan subspesialis di RSUD Prov. NTB, bahwa 27 orang dokter
spesialis/subspesialis di RSUD Prov. NTB merupakan dokter spelisialis paruh
waktu yang notabene secara status kepegawaian merupakan milik
Universitas Mataram.
2. Sebagai Badan Publik Informatif Kategori OPD Provinsi NTB pada
Penganugerahan Ketebukaan Informasi Publik Provinsi NTB.
Penghargaan ini merupakan penghargaan dibidang keterbukaan informasi.
Penetapan penghargaan ini diberikan setelah web RSUD divisitasi dan dinilai
oleh komisi informasi NTB dan dinyatakan sebagai badan publik
terinformatif. Penilaian ini diikuti oleh seluruh OPD di NTB, parpol, OPD
vertikal di NTB. Beberapa hal yang dilakukan sehingga RSUD meraih
penghargaan ini, antara lain : Peran serta dari Pimpinan sangat aktif
terhadap progres kerja PPID, Melengkapi dokumen informasi dan
mengklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi, Memenuhi permintaan
dari pemohon informasi publik sebelum batas waktu dan Meminimalkan
adanya komplain dari masyarakat terhadap pemenuhan dokumen (sesuai
dengan UU KIP yang berlaku).
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 52
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen perjanjian kinerja, maka dapat
diinterpretasikan keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan RSUD
Provinsi NTB serta perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan dalam
mewujudkan visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategik.
Dari hasil monitoring yang dilakukan atas pencapaian kinerja dalam
Perjanjian Kinerja tahun 2018, dari 8 sasaran strategis dan 11 indikator yang
diukur, hanya 1 indikator yang belum memenuhi target, yaitu indicator kinerja
karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun.
Ketidak tercapaian indicator tersebut, mengharuskan RSUD mengambil
langkah-langkah perbaikan, antara lain: koordinasi dengan profesi kesehatan
terkait dalam pelaksanaan pelatihan fungsional dan bekerjasama dengan RSCM
sebagai sister hospital, melaksanakan koordinasi yang berkesinambungan dengan
unit-unit yang ada di RSUD Provinsi NTB.
Adapun upaya dalam mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran
strategis yang telah ditetapkan, RSUD Prov. NTB memamfaatkan hasil evaluasi
tahun sebelumnya untuk perbaikan kinerja antara lain; meningkatkan indeks
kepuasan pelanggan, peningkatan pemenuhan alat kesehatan/kedokteran sesuai
standart, meningkatkan kompetensi SDM fungsional, perbaikan terhadap
perencanaan dan penganggaran.
Laporan kinerja RSUD Prov. NTB tahun 2018 ini diharapkan dapat
menyajikan informasi kinerja RSUD Provinsi NTB secara memadai kepada public,
baik terhadap kinerja maupun akuntabilitas.
Direktur RSUD Provinsi NTB,
dr. H. L. HAMZI FIKRI, MM.,MARS Pembina TK I/IV.b
NIP. 197406212002121007