laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah · melalui kelompok usaha bersama (kube) dan...
TRANSCRIPT
LAKIPLAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
1
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dengan telah menyusun
Perencanaan Strategis (Renstra) yang dimulai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehubungan dengan
hal tersebut di atas maka Dinas Sosial Provinsi Bengkulu telah menyusun
Rencana Strategis Tahun 2016 s/d 2021.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Dinas
Sosial Provinsi Bengkulu, adalah :
1. Visi
Visi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu adalah : ” Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dan Memberdayakan PSKS” ini
mengandung makna bahwa pembangunan kesejahteraan sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melibatkan Potensi
dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (perorangan, keluarga,
kelompok, organisasi sosial dan dunia usaha) sebagai subjek atau
pelaku, dan masyarakat juga sebagai objek atau sasaran dalam artian
mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh dan
mewujudkan kesejahteraan sosial.
2. Misi
1. Meningkatkan pelayanan dan rehabiltasi tuna sosial, korban
perdagangan orang/ tindak kekerasan, lanjut usia terlantar dan
pencegahan penularan HIV/AIDS serta penyalahgunaan NAPZA.
2. Meningkatkan sumber daya penyelenggraankesejahteraan sosial,
Potensi Sumber (PSKS) Kesejahteraan Sosial dan Melestarikan nilai-
nilai keperintisan kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial.
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan sosial anak melalui
peningkatan kesejahteraan anak dan peningkatan kapasitas anak.
2
4. Meningkatkan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan
bencana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial masyrakat.
5. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan Fakir Miskin
melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Rehabilitasi Sosial
Rumah Tidak Layak Huni.
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya Dinas Kesejahteraan Sosial
dengan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, Peningkatan
Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran dan peningkatan
sarana dan prasarana aparatur.
7. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial
yang berbasis validitas data dan pemanfaatan teknologi informatika
serta publikasi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan
pada Rencana Kerja maka Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi
Bengkulu mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatnya kemauan dan kemampuan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) guna memperbaiki taraf kesejahteraan
sosialnya yang didasarkan atas kesetiakawanan sosial.
2. Meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat/Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial dalam usaha kesejahteraan sosial
serta kesiapsiagaan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan
bencana.
3. Meningkatnya kualitas dan efektifitas/ rehabilitasi bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatnya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang
memadai untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu untuk
melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial
3
Adapun dengan sasarannya sebagai berikut :
1. Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan tanggung jawab
masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan
Sosial berbasis Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial
Masyarakat (TKSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,
Karang Taruna, Relawan sosial, Organisasi Kepemudaan, Dunia
Usaha, dalam pencegahan, pelayanan serta rehabilitasi
Penyandang Masalah Kesejahteraaan Sosial serta menanamkan
nilai nilai kepahlawanan, keprintisan, kesetiakawanan sosial dan
restorasi sosial.
2. Meningkatnya perlindungan sosial untuk korban bencana
alam, bencana social dan jaminan sosial keluarga serta
peningkatan sarana dan prasaran kebencanaan dan sumber daya
manusia pelaksananya.
3. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang
disabilitas, permasalahan anak, tuna sosial, lanjut usia terlantar,
korban penyalahgunaan NAPZA melalui bimbingan mental, sosial
serta keterampilan dalam panti maupun luar panti baik yang
diselenggarakan pemerintah maupun swasta.
4. Meningkatkan penanganan fakir miskin, melalui kelompok
usaha bersama, rehab rumah tidak layak huni untuk memperbaiki
taraf kesejahteraan sosialnya.
4. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Bengkulu
dilaksanakan melalui 9 (sembilan) pendekatan yakni:
1. Pendampingan dan Perlindungan Sosial, yang meliputi
perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak dan korban
tindak kekerasan.
2. Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial, yang meliputi
pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang
Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan.
4
3. Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS Dalam Penanganan PMKS,
meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan
segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam
penanganan PMKS.
4. Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan,
meliputi serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial
sehingga mampu menemukenali potensi yang dimiliki termasuk
inisiasi membangun jejaring kemitraan strategis dengan berbagai
stakeholders yang memiliki komitmen dalam penanganan PMKS.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi serangkaian upaya
untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat
rentan/tidak potensial memperoleh perlindungan dan jaminan
sosial bagi keberlanjutan kehidupannya.
6. Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Pelaksana Kesejahteraan
Sosial, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan
kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan
kesejahteraan sosial.
7. Peningkatan Kesadaran dan Tanggungjawab Sosial Dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi berbagai upaya
inovatif dan sistematis untuk memberikan berbagai alternatif
pelayanan kesejahteraan sosial.
8. Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial, meliputi peningkatan kualitas sarana dan
prasarana pelayanan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan
layanan pada Balai Rehabilitasi Sosial.
9. Peningkatan Kualitas Perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial, meliputi berbagai rumusan kebijakan pelayanan
kesejahteraan sosial yang berpihak pada meningkatnya kualitas
hidup PMKS dan kapasitas PSKS.
5
Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Bengkulu
diarahkan kepada:
1. Perlindungan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan anak sesuai
kebutuhan tumbuh kembang anak.
2. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang
Disabilitas (Penyandang Cacat), Korban Tindak Kekerasan (KTK)
dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).
3. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS eks penyandang
penyakit sosial.
4. Penanganan Fakir Miskin guna memperbaiki taraf kesejahteraan
sosial.
5. Penguatan kapasitas PSKS (motivasional, pengetahuan,
ketrampilan dan penyediaan daya dukung lainnya) dalam
penanganan PMKS
5. Program
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya, Program ini bertujuan melakukan Pembinaan Kelompok
Usaha Bersama (KUBE), terselenggaranya Pemberdayaan Fakir
Miskin dan terselenggaranya Rehabilitasi Sosial rumah tidak layak
huni.
2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, tujuan
program ini untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan
tanggung jawab dan peran aktif masyarakat, , Potensi dan sumber
Kesejahteraan sosial, Organisasi sosial, maupun dunia usaha
dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya serta
memperbaiki kualitas hidup dan Kesejahteraan penyandang
Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bertujuan
menampakkan kembali harga diri, semangat dan kecintaan kerja
serta dapat mengatasi permasalahan sosial yang disandung agar
dapat berfungsi secara wajar.
6
4. Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak bertujuan
meningkatkan keberfungsian sosial anak melalui mekanisme
kegiatan pemberian keterampilan dan Praktek Belajar kerja bagi
anak putus sekolah di Balai Pengembangan Anak dan Remaja
Harapan Bengkulu dan Pemberian Bimbingan dan Rehabilitasi bagi
anak yang berhadapan dengan hukum.
5. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, bertujuan
memberikan perlindungan bagi korban bencana sosial, korban
tindak kekerasan dan pekerja migran dan meningkatkan
kewaspadaan/kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
bencana dan memperbaiki kondisi kehidupan dan penghidupan
korban bencana.
6. Program Peningkatan Pengembangan Kualitas SDM Dinas
Kesejahteraan Sosial, bertujuan meningkatkan Kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) melalui penyelenggaraan Kegiatan Bimtek
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan, HKSN Expo dan
Pemetaan PMKS.
B. PERJANJIAN KINERJA/ PENETAPAN KINERJA
Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) telah disusun
7
8
9
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
Dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas
Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu meliputi kegiatan sebagai berikut :
A. Pencapaian Kinerja Sasaran
Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan Sumber Dana APBD, antara lain :
Sasaran 1. :
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan fakir miskin
Indikator Kinerja :
Persentase penurunan angka kemiskinan
Tabel sasaran 1
No Indikator Kinerja Satuan Target
2018
Realisasi
2018
Capaian
%
1. Persentase penurunan angka
kemiskinan
KK 15,47 14,94 103 %
Kegiatan yang menunjang sasaran meningkatnya pelayanan kesejahteraan
fakir miskin yaitu program pemberdayaan fakir miski,KAT dan PMKS
dengan jumlah anggaran seluruh kegiatan tahun 2018 melalui dana APBDP
sebesar Rp. 800.000.000,- ( Delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah
realisasi anggaran seluruh kegiatan tahun 2018 sebesar 99.33%, sedangkan
melalui dana APBN jumlah anggaran seluruh kegiatan sebesar
Rp. 3.443.812.000,- ( Tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta delapan
ratus dua belas ribu rupiah) dengan jumlah realisasi sebesar 94,60 %.
Terdapat beberapa 4 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran 1 yaitu:
10
Program Pemberdayaan Fakir Miskin , KAT dan PMKS Lainnya.
Program ini bertujuan untuk pemberdayaan fakir miskin dengan memberi
bantuan modal melalui kelompok usaha bersama ( KUBE ), satu kelommpok
KUBE terdiri dari 10 Kepala Keluarga (KK), dengan capaian kinerja sasaran
sebagaimana tabel 1.1
Tabel. 1.1
Indikator Kinerja Sasaran 1
Uraian
Satuan
Target
2018
Realisasi %
Capaian
2018
2017 2018
1. Penanganan Fakir
Miskin Perdesaan
KK
100
-
150
150
2. Penanganan Fakir
Miskin Perkotaan
KK
100
-
100
100
3. Penanganan Fakir
Miskin Pesisir dan
Pulau Terluar
KK
100
-
100
100
4. Penanganan Fakir
Miskin Pesisir dan
Pulau Terluar
KK
100
-
50
100
Pencapaian Sasaran ini ...... 112,5
Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dalam
pelaksanaannya berjalan dengan baik. Realisasi capaian kinerja kegiatan
melebihi dengan target yang ditetapkan pada APBD 2018, hal ini
dikarenakan adanya penambahan target dan anggaran di APBD-P 2018,
yaitu pada kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan yang semula target
nya 100 KK di tambah menjadi 150 KK pada APBD-P 2018 target.
11
Sasaran 2 :
Meningkatnya pelayanan rahabilitasi kesejahteraan sosial
Indikator Kinerja :
Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dilayani
Tabel Sasaran 2
No Indikator Kinerja Satuan Target
2018
Realisasi
2018
Capaian
%
1. Persentase penyandang
masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) yang dilayani
% 17 14,50 85,30
Pada tahun 2018 jumlah anggaran seluruh kegiatan yang menunjang
sasaran meningkatnya pelayanan rahabilitasi kesejahteraan sosial melalui
dana APBD sebesar Rp. 1.593.000.000,- ( satu milyar lima ratus sembilan
puluh tiga juta rupiah) dengan realisasi anggaran seluruh kegiatan tahun
2018 sebesar 95,56 % sedangkan melalui dana APBN jumlah anggaran
kegiatan sebesar Rp. 3.567.308.000,- ( Tiga milyar lima ratus enam puluh
tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 95,51 %.
Pencapaian keberhasilan/kegagalan pada indikator kinerja penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dilayani pada tahun 2018
terdapat beberapa program/kegiatan yaitu sebagai berikut:
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pembinaan
lansia dalam panti jompo, rehabilitasi terhadap tuna sosial, rehabilitasi
Sosial Korban Tindak Kekerasan dan penyandang disabilitas. Program ini
terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan masih belum menjangkau seluruh lapisan
masyarakat. Keterbatasan dana, waktu dan petugas serta kondisi geografis
menjadi penyebab utama dalam pelaksanaan kegiatan. Indikator Kinerja
dan Capaian kegiatan sebagaimana tabel berikut :
12
Tabel. 2.1
Indikator Kinerja Sasaran 2
Uraian
Satuan
Target
2018
Realisasi %
Capaian
2018
2017 2018
1. Pelayanan dan Pembinaan
Lansia Dalam Balai Pelayanan
dan Penyantunan Lanjut Usia
Lansia 65 60 65 100
2. Rehabilitasi Fisik Balai
Pelayanan dan Penyantunan
Lanjut Usia
Gedung 1 1 1 100
3. Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial Tuna Sosial
Orang 50 50 50 100
4. Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas
Jenis 6 6 6 100
5. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Balai Pelayanan
dan Penyantunan Lanjut Usia
Jenis 5 5 5 100
6. Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial Lanjut Usia
Orang 30 60 60 100
7. Rehabilitasi Sosial Korban
Tindak Kekerasan
Orang 10 15 2 20
Pencapaian Sasaran ini ...... 88,57
Berdasarkan tabel kinerja sasaran 2 dicapai melalui 7 (tujuh) capaian
kinerja dengan hasil yang bervariasi sehingga capaian kinerja sebesar
88,57 %. Pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan target
yang dicapai hanya 20% hal ini disebabkan oleh kasus korban tindak
kekerasan yang dilaporkan ke Dinas Sosial Provinsi Bengkulu hanya ada 2
kasus.
13
Sasaran 3 :
Meningkatnya kapasitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial
Indikator Kinerja :
Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ditingkatkan
kapasitasnya
Tabel Sasaran 3
No Indikator Kinerja Satuan Target
2018
Realisasi
2018
Capaian
%
1. Persentase potensi dan sumber
kesejahteraan sosial yang
ditingkatkan kapasitasnya
% 32 32 100
Pada tahun 2018 jumlah anggaran seluruh kegiatan melalui dana APBD
sebesar Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah) dengan realisasi
seluruh kegiatan sebesar 96,88 % , sedangkan melalui dana APBN jumlah
anggaran seluruh kegiatan sebesar Rp. 2.123.423.000,- ( Dua milyar seratus
dua puluh tiga juta empat ratus dua pulub tiga ribu rupiah) dengan realisasi
seleruh kegiatan 95,65 %. Pencapaian keberhasilan/kegagalan pada
indikator kinerja potensi dan sumber kesejahteraan sosial pada tahun 2018
terdapat beberapa program/kegiatan yaitu sebagai berikut:
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraraan Sosial
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas organisasi-organisasi
sosial, melakukan pembinaan dan mengarahkan program kegiatan
organisasi sehingga mampu berperan aktif dan menjadi mitra yang efektif
dalam upaya penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial. Program ini
terdiri dari 4 kegiatan dan masih belum mencapai seluruh sasaran
organisasi dan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang ada, serta belum
menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan dana, waktu dan
petugas serta kondisi geografis menjadi penyebab utama dalam pelaksanaan
kegiatan. Indikator Kinerja dan Capaian kegiatan sebagaimana tabel
berikut :
14
Tabel. 3.1
Indikator Kinerja Sasaran 3
Uraian
Satuan
Target
2018
Realisasi %
Capaian
2018
2017 2018
1. Pemberdayaan Karang
Taruna Wisata
Karang
Taruna
50 - 50 100
2. Bimbingan teknis tenaga
kesejahteraan sosial
kecamatan
TKSK 128 126 128 100
3. Sarasehan Pengenalan
Nilai Kepahlawanan,
Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial
Orang 100 95 100 100
4. Pembinaan Badan
Koordinasi Kegiatan
Kesejahteraan Sosial
(BKKKS)
Kegiatan 1 1 1 100
Pencapaian Sasaran ini ...... 100
Berdasarkan tabel kinerja sasaran 3 (tiga) dicapai melalui 4 (Empat)
capaian kinerja capaian kinerja sebesar 100 %.
15
Sasaran 4 :
Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial anak
Indikator Kinerja :
Persentase anak yang bermasalahan yang dilayani dan dilindungi
Tabel Sasaran 4
No Indikator Kinerja Satuan Target
2018
Realisasi
2018
Capaian
%
1. Persentase anak yang
bermasalah yang dilayani dan
dilindungi
% 35 35 100
Anggaran seluruh kegiatan untuk menunjang sasaran tersebut tahun 2018
melalui dana APBD sebesar Rp. 325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima
juta rupiah) dengan realisasi 96,19 % . Pencapaian keberhasilan/kegagalan
pada indikator kinerja potensi dan sumber kesejahteraan sosial pada tahun
2018 terdapat beberapa program/kegiatan yaitu sebagai berikut:
Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak
Program yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan membantu
mengurangi permasalahan sosial anak melalui pelatihan dan ketrampilan
guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sehingga mereka dapat
mengembangkan potensi diri secara optimal, dan memperbaiki kualitas
kesejahteraan sosial melalui kegiatan bimbingan, pembinaan, pelatihan dan
praktek belajar kerja. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
16
Tabel. 4.1
Indikator Kinerja Sasaran 4
Uraian
Satuan
Target
2018
Realisasi %
Capaian
2018
2017 2018
1. Pelatihan Keterampilan dan
Praktek belajar kerja bagi
anak putus sekolah
Orang 60 144 60 100
2. Rehabilitasi BPAR Gedung 1 1 1 100
3. Pelayanan kesejahteraan
anak
Orang 30 46 30 100
4. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pelatihan BPAR
Jenis 2 7 2 100
5. Bimbingan dan Rehabilitasi
Anak yang berhadapan
dengan Hukum
Anak 10 20 10 100
Pencapaian Sasaran ini ...... 98
Berdasarkan tabel kinerja sasaran 4 dicapai melalui 5 (lima) capaian kinerja
dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 %.
Sasaran 5 :
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial
Indikator Kinerja:
Persentase keluarga penerima manfaat yang diberikan jaminan sosial
17
Tabel Sasaran 5
No Indikator Kinerja Satuan Target
2018
Realisasi
2018
Capaian
%
1. Persentase keluarga penerima
manfaat yang diberikan
jaminan sosial
% 77 76.40 99.20
Jumlah anggaran tahun 2018 seluruh kegiatan yang menunjang sasaran
tersebut melalui dana APBDP sebesar Rp. 550.000.000,- ( Lima ratus lima
puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar 85,59%, sedangkan melalui
dana APBN sebesar Rp. 5.601.016.000,- ( Lima milyar enam ratus satu juta
enam belas ribu rupiah) dengan capaian realisasi sebesar 81,79%.
Pencapaian keberhasilan/kegagalan pada indikator kinerja Persentase
keluarga penerima manfaat yang diberikan jaminan sosial pada tahun 2018
terdapat beberapa program/kegiatan yaitu:
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan jaminan
kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan korban bencana alam ataupun
bencana sosial. Indikator sasaran terdiri dari 3 kegiatan dengan capaian
sebagaimana tabel berikut :
Tabel. 5.1
Indikator Kinerja Sasaran 5
Uraian
Satuan
Target
2018
Realisasi %
Capaian
2018
2017 2018
1. Kegiatan Program Keluarga
Harapan
Orang 300 350 300 100
2. Perlindungan Sosial Korban
Bencana Sosial
Orang 55 100 55 100
3. Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam
Orang 410 250 410 100
Pencapaian Sasaran ini ...... 100
18
Berdasarkan tabel kinerja sasaran 5 dicapai melalui 3 (Tiga) capaian kinerja
dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 %.
Sasaran 6 :
Meningkatnya tata kelola kinerja OPD
Indikator Kinerja :
Nilai evakuasi SAKIP
Tabel Sasaran 6
No Indikator Kinerja Satuan Target
2018
Realisasi
2018
Capaian
%
1. Nilai Evaluasi SAKIP BB B 100
Jumlah anggaran seluruh kegiatan untuk Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tahun
2018 melalui dana APBD sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta
rupiah) dengan realisasi 97,35 % , sedangkan melalui dana APBN sebesar
Rp. 243.169.000,- ( Dua ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh
sembilan ribu rupiah) dengan capaian realisasi 96,12 %. Pencapaian
keberhasilan/kegagalan pada indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Dinas
Sosial Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 terdapat beberapa
program/kegiatan yaitu sebagai berikut:
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program ini bertujuan untuk peningkatan sistem pelaporan baik bidang
perencanaan dan keuangan.Indikator sasaran terdiri dari 2 (dua) kegiatan
dengan capaian sebagai berikut:
19
Tabel. 6.1
Indikator Kinerja Sasaran 6
Uraian
Satuan
Target
2018
Realisasi %
Capaian 2017 2018
1. Penyusunan dokumen
perencanaan,penganggara
n dan pelaporan
dokumen 4 4 4 100
2. Monitoring dan evaluasi
terpadu kegiatan
kesejahteraan sosial
Kab/kota 10 0 10 100
Pencapaian Sasaran ini ...... 100
Berdasarkan tabel kinerja sasaran 6 dicapai melalui 2 (dua) capaian kinerja
dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 %.
Program Peningkatan Pengembangan Kualitas SDM Dinas Kesejahteraan
Sosial
Program ini bertujuan untuk Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM
Dinas Sosial. Indikator sasaran terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan
capaian sebagaimana tabel berikut :
Tabel. 6.2
Indikator Kinerja Sasaran 6
Uraian
Satuan
Target
2018
Realisasi %
Capaian
2018
2017 2018
3. Kesetiakawanan Sosial
Nasional Expo (HKSN) Expo
Kegiatan/
Event
1 1 1 100
4. Pemetaan Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) dan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS)
Kecamatan 128 0 0 0
20
5. Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Kesejahteraan
Sosial
Kab/Kota 10 10 10 100
6. Penyuluhan dan Bimbingan
Sosial untuk PSKS
Orang 100 250 100 100
Pencapaian Sasaran ini ...... 75
Berdasarkan tabel kinerja sasaran 6 dicapai melalui 4 (Empat) kegiatan
capaian kinerja dengan hasil capaian kinerja sebesar 75 %, hal ini
disebabkan oleh adanya 1 kegiatan yang di hilangkan di APBD-P 2018 yaitu
kegiatan Pemetaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan Sumber Dana APBN, antara lain :
Sasaran 1 :
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Kementerian Sosial
Tabel. 7
Indikator Kinerja Sasaran 7
Uraian
Satuan
Target
2018
Realisasi %
Capaian
2018
2017 2018
1. Perencanaan dan
penganggaran
Dokumen 4 4 4 100
Pencapaian Sasaran ini ...... 100
21
Sasaran 2 :
Program Pemberdayaan Sosial
Tabel. 8
Indikator Kinerja Sasaran 8
Uraian
Satuan
Target
2018
Realisasi %
Capaian
2018
2017 2018
1. Kepahlawanan,
Keperintisan,
Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial
Orang/
TMP
520/ 1 420/
1
520/
1
100
2. Pengumpulan dan
Pengelolaan Sumber Dana
Bantuan Sosial
Laporan 1 1 1 100
3. Pemberdayaan Sosial
Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat
Orang/
Lembaga
168/
125
100/
170
168/
125
100
Pencapaian Sasaran ini ...... 100
Sasaran 3 :
Program Rehabilitasi Sosial
Tabel. 9
Indikator Kinerja Sasaran 9
Uraian
Satuan
Target
2018
Realisasi %
Capaian
2018
2017 2018
1. Rehabilitasi Sosial korban
penggunaan NAPZA
Orang 20 19 20 100
2. Rehabilitasi Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas
Orang 495 132 495 100
3. Rehabilitasi sosial tuna
sosial dan korban
perdagangan orang
Orang 20 15 15 75
22
4. Rehabilitasi sosial anak Orang 1.005 965 997 99,2
5. Pelayanan sosial lanjut usia Orang 565 53 515 91,15
Pencapaian Sasaran ini ...... 93,07
Sasaran 4 :
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tabel. 10
Indikator Kinerja Sasaran 10
Uraian
Satuan
Target
2018
Realisasi %
Capaian
2018
2017 2018
1. Perlindungan Sosial korban
bencana alam
Orang 1300 1000 1300 100
2. Perlindungan Sosial korban
bencana sosial
Orang 100 100 100 100
3. Jaminan sosial keluarga Orang 348 1 348 100
Pencapaian Sasaran ini ...... 100
Sasaran 5 :
Program Penanganan Fakir Miskin
Tabel. 11
Indikator Kinerja Sasaran 11
Uraian
Satuan
Target
2018
Realisasi %
Capaian
2018
2017 2018
1. Penanggulangan Kemiskinan
Perdesaan
KK 500 500 500 100
2. Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan
KK 500 500 500 100
3. Penanganan Fakir Miskin
Pesisir, Pulau-Pulau Kecil
dan Pebatasan Antar Negara
KK 200 - 200 100
Pencapaian Sasaran ini ...... 100
23
B. Akuntabilitas Keuangan
Uraian dari kegiatan di sebagaimana terlampir.
24
BAB IV
PENUTUP
1. Kesimpulan
Pelaksanaan program bidang kesejahteraan sosial yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir
tahun 2018 semakin dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat dan
semakin luas jangkauannya serta adanya peran serta/partisipasi sosial
masyarakat terutama melalui organisasi-organisasi sosial. Hasil-hasil
pelaksanaan program tersebut terutama dirasakan oleh lapisan masyarakat
yang kurang beruntung/penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam
upaya untuk meningkatkan taraf Kesejahteraan hidupnya dan fungsi
sosialnya. Hal ini dikarenakan adanya bimbingan dan koordinasi dengan
Pemerintah daerah kabupaten/kota.
Kita menyadari bahwa pelaksanaan program bidang kesejahteraan
sosial masih belum maksimal dikarenakan tingginya kompleksitas
permasalahan kesejateraan sosial baik secara kuantitas maupun kualitas.
Disamping itu belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan
sosial. Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah diupayakan agar lebih
meningkatkan perannya dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
Pelaksanaan program dan Kegiatan ada yang belum berjalan secara
optimal yang disebabkan adanya perubahan aturan tentang bantuan sosial
dan hibah, yang persyaratannya belum dapat dipenuhi oleh pelaksana
kegiatan. Oleh karena itu pada saat yang akan datang, pada proses
penyusunan program keputusan penerima bantuan telah ditetapkan oleh
kepala daerah.
25
2. Saran
a. Perlunya penajaman sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dengan target-target yang
semakin optimal.
b. Perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaksana
Program dan Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui
Diklat, Kursus, Bimbingan Teknis dan lain-lain.
c. Perlunya peningkatan anggaran pembangunan kesejahteraan sosial
khususnya dari Dana APBD Provinsi untuk mempercepat proses
pengurangan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan
peningkatan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
Kami menyadari bahwa LAKIP ini masih jauh dari sempurna oleh karena
itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk
kesempurnaan LAKIP ini dimasa yang akan datang. Demikianlah LAKIP 2018
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.