laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Jalan Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax : 0738 – 21294
Email : [email protected], Website : www.bkpsdm.lebongkab Kode Pos 39164
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( LAKIP ) Tahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT akhirnya LAKIP OPD Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun
Anggaran 2018 ini dapat diselesaikan.
Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang Good Governance dan Clean
Governance, akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting yang harus
dikedepankan untuk mengiringi jalannya roda pemerintahan, baik Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah. Hal ini akan sangat berpengaruh pada tolak ukur dan
pencapaian pembangunan sebagaimana yang diharapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memberikan gambaran
tentang apa yang telah direncanakan, direalisasikan atau yang telah ditargetkan,
sehingga dari hal tersebut dapat dilakukan evaluasi dan pengembangan terhadap
Program dan Kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh OPD.
Untuk selanjutnya LAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lebong Tahun 2018 ini menjadi tolak ukur keberhasilan
pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sudah dilaksanakan. Demikian LAKIP Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong ini disusun,
semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuniaNya agar senantiasa selalu berhasil
dalam melaksanakan tupoksinya, kekurangan serta kelemahan yang ada sebelumnya
akan diperbaiki dan ditingkatkan untuk tahun berikutnya.
Tubei, Januari 2019
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
K E P A L A
H. GUNTUR, S. Sos
NIP. 19730318 199402 1 005
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Implementasi Good Goverment (tata kelola pemerintah yang baik) merupakan agenda
penting yang harus dilaksanakan agar kepuasan stakeholders bisa diwujudkan dengan
segera. Tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dipahamim bersama
merupakan bentuk tatanan hubungan dan keterkaitan yang seimbang dan berkeadilan
diantara sektor-sektor daerah, masyarakat bisnis dan masyarakat. Penerapan tata
pemerintahan yang baik hanya akan berhasil jika tertumpu pada empat pilar utama,
yaitu partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi merupakan salah satu variabel pendukung dalam rangka
membangun akuntabilitas di instansi pemerintah.
Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat
membentuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang lebih
mengedepankan peranannya untuk melayani masyarakat dalam rangka mewujudkan
pembangunan. Dalam bahasa lain, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
hendaknya menjadi fokus akuntabilitas dari orientasi pada input dan proses kearah
akuntabilitas pada hasil baik berupa output maupun outcome. Sehingga memunculkan
satu sinergi antar berbagai instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas
kinerja yang lebih baik.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong merupakan bentuk atau
laporan implementasi kinerja yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang lebih baik dan berorientasikan pada pelayanan masyarakat.
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................................. I
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................. Ii
DAFTAR ISI ..................................................................................
Iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................
1.1. Latar Belakang .........................................................
1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan .......................
1.2.1. Struktur Organisasi ....................................
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi .............................
1.3. Sumber Daya OPD ..................................................
1.3.1. Sumber Daya Aparatur ...............................
1.3.2. Sarana dan Prasarana ................................
1.3.3. Dasar Hukum ............................................
1
2
2
2
4
4
8
9
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA ...................
2.1. Visi dan Misi ...........................................................
2.2. Tujuan dan Sasaran .................................................
2.3. Kebijakan dan Program ............................................
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) ..................................
2.5. Perjanjian Kinerja (TAPKIN) Tahun 2018 ..............
10
10
11
12
13
16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja .............................
3.2. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran
Kinerja .............................................................
3.3. Akuntabilitas Keuangan ......................................
19
19
19
21
BAB IV PENUTUP ........................................................................ 24
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Laporan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai sarana
pelaporan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. LAKIP merupakan salah satu media yang tepat
untuk menjawab perubahan tersebut melalui suatu pertanggungjawaban secara
periodik. Pertanggungjawaban (akuntabilitas) baik secara kinerja, finansial, maupun
manajerial merupakan sebuah keharusan untuk diterapkan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan terutama dalam hal yang menyangkut penggunaan anggaran
yang bersumber dari keuangan negara baik itu berupa APBD ataupun APBN. Selain
itu transparansi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan faktor kunci yang
harus diterapkan untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan, sehingga praktik-
praktik korupsi ataupun kesalahan prosedur dalam pengelolaan keuangan negara
dapat diantisipasi sejak dini.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 200 Tahun 2006 tanggal
8 Juni 2006, kedudukan Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur Pemerintah
Kabupaten Lebong dibidang Kepegawaian Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya,
mulai Tahun 2006 Badan Kepegawaian Kabupaten Lebong telah secara utuh
berpedoman pada Rencana Stategis (RENSTRA).
Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang
dipercayakan dan merupakan sebuah keharusan bagi setiap OPD tak terkecuali
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lebong, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pada penjelasannya
disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa pada
setiap kegiatan dan hasil akhir suatu kegiatan penyelenggaraan Negara harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan negara tertinggi. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada keputusan
kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban secara periodik.
2
Adapun manfaat yang diharapkan dari pada laporan ini adalah sebagai
berikut :
a. Mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan Tugas Umum
Kepemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang berdasarkan
atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
b. Menjadikan Instansi Pemerintah yang accountable sehingga dapat beroperasi
secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi dari masyarakat;
c. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam
rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah dan terpeliharanya
kepercayaan masyarakat dan rakyat;
d. Menjadi salah satu unsur/komponen proses pengambilan keputusan
kebijaksanaan lebih lanjut dalam mewujudkan good governance;
e. Bahan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Daerah.
1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
1.2.1. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Lebong terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi, membawahi;
1. Subbidang Mutasi, Pengadaan dan Pemberhentian;
2. Subbidang Data Informasi dan Pengembangan ASN; dan
3. Subbidang Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi.
d. Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur, membawahi;
1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan;
2. Subbidang Penilaian Evaluasi dan Kinerja Aparatur; dan
3. Subbidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan.
e. Unit Pelaksana Teknis ; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Lebong, merupakan perubahan Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah yang dibentuk pada Tahun 2016 berdasarkan
3
Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lebong tanggal 15 Desember 2016.
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong merupakan
unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
1. Tugas Pokok
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas pembinaan dan pengelolaan administrasi Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Dalam melaksanakan tugas, BKPSDM Kabupaten Lebong memiliki fungsi
sebagai berikut :
2.1 Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di
bidang Kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan Pemerintah;
2.2 Penyusunan perencanaan dan pengembangan kepegawaian
daerah; pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian tentang
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai sesuai
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan
perundang-undangan;
2.3 Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
2.4 Perumusan kebijakan teknis meliputi kepegawaian dan pembinaan
kepegawaian daerah;
2.5 Pengoordinasian, intergrasi, sikronisasi dan simplifikasi baik dalam
lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia maupun instansi-instansi diluar Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai bidang tugasnya
masing-masing;
2.6 Pengendalian, pembagian tugas, pemberian, petunjuk, pembinaan,
pengembangan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan
tugas di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan menyampaikan laporan kinerja;
2.7 Pemberian saran pertimbangan kepada Bupati sesuai bidang
tugasnya;
2.8 Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati.
4
3. Kewenangan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai
Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2017 mempunyai kewenangan
membantu Bupati Lebong dibidang Kepegawaian Daerah.
1.3. Sumber Daya SKPD
1.3.1. Sumber Daya Aparatur
Tabel 1.1
DAFTAR PNS dan TKK/Non PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Per 31 Desember 2018
NO NAMA & NIP L/P Pangkat & Golongan
Jabatan/Status Kepegawaian
Pendidikan DIKLAT PIM DIKLAT Lainnya Ket
1 H. Guntur. S. Sos L Pembina Tk. I, IV/b
Kepala S1 Adm. Negara
Diklatpim III Tahun 2011
2 M. Ronaldi, S. Pd L Pembina Tk. I, IV/b
Sekretaris S1 Pendidikan Matematika
Diklatpim III Tahun 2012
3 A.Ropik, S. Sos L Penata, III/c Kabid Mutasi, Pengadaan dan Informasi
S1 Kes. Sosial
Prajabatan 2011
4 Apedo Irman Bangsawan. SH
L Penata Tk. I, III/d
Kabid Pengembangan dan Kinerja Aparatur
S1 Hukum Diklatpim IV tahun 2016
5 Hari Subagio. S. Kom L Penata Tk. I, III/d
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
S1 Tehnik Imformatika
Diklatpim IV tahun 2014
Pelatihan Barang dan Jasa
6 Ria Puspita, S.IP P Penata Tk.I, III/d
Kasubbid Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan
S1 Adm Negara
Diklatpim IV tahun 2017
7 Safrida Yanti, SE P Penata, III/c Kasubbid Penilaian Evaluasi dan Kinerja Aparatur
S1 Ekonomi Diklatpim IV tahun 2017
8 Wince Damayanti, S.Kom
P Penata Tk. I, III/d
Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan
S1 Komputer Diklatpim IV 2014
Bimtek Kearsipan
9 Yudi Pranata, S. Sos L Penata, III/c
Kasubbid Data Informasi dan Pengembangan ASN
S1 Adm. Negara
Prajabatan 2007
10 Kasubbag Perencanaan dan keuangan
11 Agus Wanda, S. Sos L Penata Muda Tk. I, III/b
Kasubbid Mutasi, Pengadaan dan Pemberhentian
S1 Adm. Negara
Prajabatan 2007
12 Rahmat Aidul Adha, S.Sos
L Penata Muda Tk. I III/b
Kasubbid Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi
S1 Adm. Negara
Prajabatan 2008
14 Trilinsi, A. Md P Penata Muda Tk. I, III/b
Fungsional Umum D3 Akutansi Prajabatan 2007
15 Tirta Yudhistira, SH L Penata Muda Tk. I, III/b
Fungsional Umum S1 Ilmu Hukum
Prajabatan 2007
1. Diklat Penciptaan Arsiparis Ahli 2. Diklat Manajemen Barang Milik Daerah
16 Dimmy Pranata, S. Sos L Penata Muda Tk. I III/b
Fungsional Umum S1 Adm. Negara
Prajabatan 2008
17 Arlobis L Penata Muda III/a
Fungsional Umum SMA Prajabatan 2010
5
18 Ayun Holdin, SH L Penata Muda Tk. I, III/b
Fungsional Umum S1 Ilmu Hukum
Prajabatan 2015
19 Repa Yuldiana, SE P Penata Muda, III/a
Fungsional Umum S1 Ekonomi Prajabatan 2016
Diklat Auditor Kepegawaian
20 Ahmad Saputra, S. Kom
L Penata Muda, III/a
Fungsional Umum S1 Sistem Informasi
Prajabatan 2016
21 Neli Yanti P Penata Muda III/a
Fungsional Umum S1 Ekonomi Manajemen
Prajabatan 2010
22 M. Syafri L Pengatur, II/c Fungsional Umum SLTA Prajabatan 2007
23 Mursana P Pengatur, II/c Fungsional Umum SMA Prajabatan 2007
Bimtek Kearsipan
24 Sumarni P Pengatur Tk. I, II/d
Fungsional Umum SMA Prajabatan 2007
25 Peppi Mahendri L Pengatur, II/c Fungsional Umum SMA Prajabatan 2009
26 Saktiansi Oktado L Pengatur, II/c Fungsional Umum SLTA Prajabatan 2007
27 Yopen Iswanto L Pengatur Muda Tk. I, II/b
Fungsional Umum SMA Prajabatan 2012
28 Azis Fransutomo L Pengatur Muda Tk. I, II/b
Fungsional Umum MAN Prajabatan 2012
29 Resa Haryati P Pengatur Muda, II/a
Fungsional Umum SMA Prajabatan 2015
NON PNS
30 Jama’ani, SE L - TKK S1
31 Wigun Pramono, S. Pdi L - TKK S1
32 Nopri Yanti WH, SE.I P - TKK S1
33 Sri Sundari, A.Md P - TKK D III
34 Selvy Azwardhy. F L - TKK SMK
35 Fatrisno L - TKK SMK
36 Reki Sang Putra L - TKK SMA
37 Ria Purnama P - TKK SMA
38 Hatika Juliana P - TKK SMK
39 Rabaya P - TKK SMA
40 Anroji L - TKK SMA
41 Wike Handayani P - TKK SMA
42 Diah Purnama Sari P - TKK SMK
43 Nano Romando L - TKK SMA
44 Jeri Brama Ismail L - TKK SMA
45 Ela Diance P - TKK SMA
46 Fredi Dian Putra L - TKK DMA
47 Ande Amri L - TKK SMA
48 Haidil Adha L - TKK SMA
49 Tungki Heri Wibowo L - TKK SMA
50 Marwan L - TKK SMA
51 Ririn Nurfitri P - TKK SMA
52 Putri Serindang Bulan P - TKK SMA
53 Anggi Nolita P - TKK SMA
54 Wandi Irawan L - TKK (Operator Komputer)
SMA
55 Ewika Dwi Wulandari, S. Kom
P - TKK S1 Sistem Informasi
56 Mirhan Sani L - TKK (Sopir) SMA
57 A.Haris Ramadiansyah, S.IP
L - TKK S1 Administrasi Negara
58 Elis Sutria P - Cleaning service SD
59 Radi’in L - Penjaga Kantor SMP
6
60 Tati Hurleli P - Petugas Kebersihan SD
61 Saimun L - Petugas Kebersihan SD
62 Romi Yulianto L - Petugas Kebersihan SD
63 Hendri Julianto L - Petugas Kebersihan SD
Tabel 1.2
DAFTAR MUTASI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2018
No Nama/NIP Jabatan/Tempat Bertugas
Lama/TMT Jabatan/Tempat Bertugas
Baru/TMT Ket
1 Sumitro, S. Sos Kabid Mutasi, Pengadaan dan Informasi BKPSDM Kab. Lebong/ 16 Maret 2018
Sekretaris Kecamatan Lebong Utara/16 Maret 2018
2 A.Ropik, S. Sos NIP. 197905262011011001
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan/16 Maret 2018
Kabid Mutasi, Pengadaan dan Informasi BKPSDM Kab. Lebong/ 16 Maret 2018
3 Hari Subagio, S. Kom NIP. 198203092006041011
Kasubbid Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan/16 Maret 2018
Kasubbag Umum dan Kepegawaian/16 Maret 2018
4 Ria Puspita, S. IP NIP. 198310212008042002
Kasubbag Umum dan Kepegawaian/ 16 Maret 2018
Kasubbid Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan/16 Maret 2018
5 Saktiansi Oktoda NIP. 198510302006041004
Pelaksana KPU/ 12 September 2018
Pelaksana BKPSDM Kab. Lebong/ 12 September 2018
6 Beni Bardiansyah Pelaksana BKPSDM Kab. Lebong/ 03 Februari 2018
Pelaksana Bag. Pembangunan SETDA/12 September 2018
Tabel 1.3
DAFTAR KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2018
NO
NAMA/NIP
PANGKAT/JABATAN/TEMPAT BERTUGAS LAMA
PANGKAT/JABATAN/ TEMPAT
BERTUGAS BARU
TMT
1 Hari Subagio, S. Kom NIP. 198208202006041009
Penata, III/c Kasubbag Umum dan Kepegawaian BKPSDM Kab. Lebong
Penata Tk. I, III/d Kasubbag Umum dan Kepegawaian BKPSDM Kab. Lebong
01-04-2018
2 Peppy Mahendri NIP. 197608082007011031
Pengatur Muda Tk. I, II/b Pelaksana BKPSDM Kab. Lebong
Pengatur, II/c Pelaksana BKPSDM Kab. Lebong
01-04-2018
3 Mursana NIP. 198607032006042003
Pengatur, II/c Pelaksana BKPSDM Kab. Lebong
Pengatur Tk. I, II/d Pelaksana BKPSDM Kab. Lebong
01-04-2018
4 Trilinsi, A. Md NIP. 197706062006042005
Penata Muda, III/a Pelaksana BKPSDM Kab. Lebong
Penata Muda Tk. I, III/b Pelaksana BKPSDM Kab. Lebong
01-04-2018
5 M. Syafri NIP. 197303032006041006
Pengatur, II/c Pelaksana BKPSDM Kab. Lebong
Pengatur Tk. I, II/d Pelaksana BKPSDM Kab. Lebong
01-04-2018
6 Wince Damayanti, S. Kom NIP. 198109252008042001
Penata, III/c Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kab. Lebong
Penata Tk. I, III/d Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kab. Lebong
01-04-2018
7 Sumarni NIP. 198408122006042007
Pengatur, II/c Pelaksana BKPSDM Kab. Lebong
Pengatur Tk. I, II/d Pelaksana BKPSDM Kab. Lebong
01-04-2018
8
Ria Puspita, S. IP NIP. 198310212008042002
Penata, III/c Kasubbid Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan BKPSDM Kab. Lebong
Penata Tk. I, III/d Kasubbid Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan BKPSDM Kab. Lebong
01-10-2018
10 Ayun Holdin, SH NIP. 197408142014071001
Penata Muda, III/a Pelaksana BKPSDM Kab. Lebong
Penata Muda Tk. I, III/b Pelaksana BKPSDM Kab. Lebong
01-10-2018
11 Tirta Yudhistira, SH NIP. 198007132006041007
Penata Muda, III/a Pelaksana BKPSDM Kab. Lebong
Penata Muda Tk. I, III/b Pelaksana BKPSDM Kab. Lebong
01-10-2018
7
Tabel 1.4 DAFTAR KENAIKAN GAJI BERKALA PNS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2018
NO
NAMA / NIP
PANGKAT / GOLONGAN
KENAIKAN GAJI BERKALA
TMT KET
1 Ria Puspita, S. IP Penata, III/c 01 April 2018
NIP. 198310212008042002
2 Wince Damayanti, S. Kom Penata Tk. I, III/d 01 April 2018
NIP. 198109252008042001
Tabel 1.5
DAFTAR CUTI PNS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2018
No Nama/NIP Pangkat/Golongan/Jabatan Jenis Cuti Waktu Cuti
1 M. Ronaldi, S. Pd NIP. 196806091994031004
Pembina Tk. I, IV/b Sekretaris BKPSDM
Cuti Tahunan 20 – 28 Agustus 2018
2 Neli Yenti NIP. 198706032008012001
Penata Muda, III/a Pelaksana BKPSDM
Cuti Melahirkan 09 Juli – 09 Oktober 2018
Tabel 1.6
DAFTAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2018
NO
NAMA/NIP
PANGKAT/ GOLONGAN/
JABATAN
JENIS DIKLAT YANG DIIKUTI/TEMPAT/PENYELENGGARA
WAKTU PELAKSANAAN
1 Refa Yuldiana, SE Penata Muda / III.a Diklat Auditor Kepegawaian/Ciawi Bogor/Pusat 16 April – 02 Mei NIP. 198507042015032001 Pengembangan ASN 2018
2 Apedo Irman Bangsawan, SH Penata Tk. I / III.d Bimtek Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 13 -16 Agustus NIP. 197710062009031001 Kabid PKA 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan 2018 3 Tirta Yudhistira, SH Penata Muda Tk. I / III.b Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan NIP. 198007132006041007 Pelaksana BKPSDM Laporan Pertanggungjawaban Bendahara / 4 Yopen Iswanto Pengatur Muda Tk. I / II.b Jakarta / Lembaga Pusat Pengembangan Ilmu NIP. 198304272012121002 Pelaksana BKPSDM Pemerintah Daerah 5 Aziz Frans Sutomo Pengatur Muda Tk. I / II.b NIP. 198402292012121001 Pelaksana BKPSDM 6 Reza Haryati Pengatur Muda / II.b NIP. 198304252014072004 Pelaksana BKPSDM
.7 Yopen Iswanto Pengatur Muda Tk. I / II.b Bimtek Sistem Administrasi Kepegawaian serta 05-08 November NIP. 198304272012121002 Pelaksana BKPSDM Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja 2018 8 Tirta Yudhistira, SH Penata Muda Tk. I / III.b PNS/Jakarta/LPPKP NIP. 198007132006041007 Pelaksana BKPSDM 9 Aziz Frans Sutomo Pengatur Muda Tk. I / II.b NIP. 198402292012121001 Pelaksana BKPSDM
10 Saktiansi Oktoda Pengatur / II.c NIP. 198510302006041004 Pelaksana BKPSDM
8
1.3.2. Sarana dan Prasarana
9
1.3.3. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM
Kabupaten Lebong Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang – Undang Dasar 1945, pasal 34 ayat (1);
2. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas KKN;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas KKN;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Berbasis Kinerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
11. Surat Edaran Menteri PAN RI Nomor SE/31/MPAN/12/2004 tentang
Penerapan Kinerja;
12. Pedoman Penyusunan Laporan LAKIP (Keputusan Kepala LAN Nomor :
239/IX/6/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebagai penyempurnaan dari
Keputusan Kinerja Instansi Pemerintah) sebagai penyempurnaan dari
Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/y/1999.
10
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA
2.1. Visi dan Misi
2.1.1. Visi
“Sebagai Institusi Pelayanan Bidang Kepegawaian yang Handal dan
Berkualitas serta Institusi Pembentuk Sumber Daya Aparatur yang Mandiri,
Disiplin, Berwawasan dan Profesional”
Visi di atas memiliki makna yang sangat dalam, yaitu sebagai berikut :
1. Institusi yang handal dalam menangani manajemen kepegawaian daerah
diartikan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lebong harus mampu menerapkan manajemen yang
solid dalam menangani urusan kepegawaian daerah yang dalam
pelaksanaannya diawali dengan perencanaan yang baik,
pengorganisasian sesuai dengan kebutuhan, pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan rencana dan standar yang baku, pengawasan melekat
terhadap pelaksanaan kegiatan, yang kemudian dilakukan evaluasi
terhadap seluruh kegaiatan yang telah dilaksanakan untuk kemudian
dilakukan pengembangan hasil, sehingga dapat memberikan pelayanan
yang profesional terhadap masyarakat dan aparatur pemerintah;
2. Institusi Pembentuk Sumber Daya Aparatur yang Amanah, Profesional
dan punya Kompetensi Tinggi diartikan bahwa Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong dapat
melaksanakan fungsi pelatihan dan pengembangan (Training and
development) dengan mengedepankan moralitas dan akhlak yang mulia
bagi sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Lebong untuk
membentuk aparatur yang Amanah, Profesional dan Punya Kompetensi
Tinggi.
2.1.2. Misi
Untuk mewujudkan Visi BKPSDM Kabupaten Lebong sebagaimana
yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu untuk menggariskan
beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Lebong
yaitu sebagai berikut :
1. Peningkatkan Kinerja Aparatur dan Institusi dengan menerapkan prinsip
Good Governance dan Clean Governance serta menerapkan manajemen
yang sehat dalam menyelesaiakan segala urusan dan pekerjaan yang
diindikasikan dengan identifikasi masalah, perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi sampai dengan
pengembangan hasil;
11
2. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maupun kepada
aparatur Pemerintah Kabupaten Lebong dalam hal urusan dan
administrasi kepegawaian;
3. Membentuk aparatur yang berdisiplin dan berdedikasi tinggi;
4. Membentuk dan memberdayakan aparatur pemerintah yang berpartisipasi
aktif dalam pembangunan dengan meningkatkan kompetensi aparatur
melalui pendidikan dan pelatihan.
2.2. Tujuan dan Sasaran
Dalam rangka melaksanakan pembangunan kepegawaian jangka menengah
2016-2021 BKPSDM Kabupaten Lebong akan menerjemahkan Visi dan Misi
Kabupaten Lebong 2016-2021 kedalam agenda pembangunan jangka menengah
OPD khususnya dalam mengembangkan sumber daya pegawai yang kompetitif
pada misi mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah
secara tepat. Disamping itu untuk menselaraskan dengan arah kebijakan
pembangunan nasional dan arah kebijakan BKN maka kebijakan dan strategi
BKPSDM Kabupaten Lebong dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan
bidang aparatur adalah sebagai berikut :
Tujuan :
1. Mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah yang Good Governance dan
Clean Governance
Sasaran :
- Meningkatkan Mutu Manajemen Kepegawaian
2. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakat (Publik) dan Aparatur
Pemerintah
Sasaran :
- Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintah
3. Mewujudkan Aparatur yang Mengerti dan Taat Peraturan Perundang-undangan
Kepegawaian
Sasaran :
- Meningkatnya Ketertiban dan Keteraturan Aparatur
4. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Mempunyai Integritas dan
Berkompetensi Tinggi
Sasaran :
- Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah sesuai dengan Tupoksi dan
Kewenangannya
12
2.3. Kebijakan dan Program
2.3.1. Kebijakan
Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
oleh BKPSM Kabupaten Lebong maka ditetapkan kebijakan-kebijakan yang
mengacu pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pada Renstra OPD
BKPSM Kabupaten Lebong 2016 – 2021 sebagai berikut :
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
(1) Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi;
(2) Mengimplimentasikan SOP yang telah ditetapkan oleh BKN dalam
menangani manajemen kepegawaian;
(3) Melakukan Sosialisasi, Diklat dan Bimtek tentang SOP;
(4) Sinkronisasi program pembangunan daerah antara Kepala Daerah dan
OPD;
(5) Meningkatkan akuntabilitas dan opini yang baik dalam hal kinerja dan
keuangan pemerintah;
(6) Meningkatkan SDM Aparatur Penyelenggaraan Pelayanan;
(7) Mengutamakan Pelayanan Prima dalam mengurus Administrasi
Kepegawaian;
(8) Membangun sarana dan prasarana yang memadai;
(9) Terciptanya aparatur yang tahu dan taat aturan kepegawaian;
(10) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian;
(11) Penempatan posisi aparatur sesuai dengan basic dan keahliannya;
(12) Memberikan pendidikan, bimbingan dan sosialisasi kepada aparatur;
(13) Birokrasi yang efektif dan efisien dalam melayani aparatur dan
masyarakat;
(14) Pengawasan dan pembinaan aparatur pemerintah.
2.3.2. Program
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016-2021 telah
ditetapkan Program Pembangunan dan terkait langsung dengan
pembangunan pembinaan kepegawaian yaitu :
(1) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
(2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
(3) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan;
(4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
13
2.4. Indikator Kinerja Utama
NO MISI PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN
2017
TARGET CAPAIAN TAHUN 2018
1
Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat (Publik) dan Aparatur Pemerintah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Surat Menyurat 700 Lembar 750 Lembar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik
12 Bulan 12 Bulan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Perizinan dan Operasional Kendaraan Dinas
10 Unit 4 Unit R4, 11 Unit R2
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Honor dan Uang Lembur
275 OB 275 OB
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpeliharanya Peralatan Kerja 25 Unit 25 Unit
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 50 Jenis 55 Jenis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan serta Dana untuk Penggandaan dan Foto Copy
30 Jenis 30 Jenis
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
20 Jenis 20 Jenis
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Alat dan Bahan untuk Kebersihan Kantor
5 Jenis 5 Jenis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Surat Kabar dan Majalah
- -
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Pegawai dan Tamu
250 Orang / Tahun
300 Orang / Tahun
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
50 Kali 60 Kali
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional
- 1 Unit R4
Pembangunan Gedung Kantor Adanya Pembangunan Pagar Kantor BKD
1 Paket -
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Adanya Perlengkapan Gedung kantor
2 Paket (CAT)
-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Adanya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- -
Pengadaan Meubeler Tersedianya Meubeler - -
Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
Tingkat Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
1 Unit 50 Unit Komputer CAT
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Adanya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- 3 Paket
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung dan Lingkungan Kantor
- -
3
Mewujudkan Aparatur yang Mengerti dan Taat Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Tanda Pangkat untuk Seluruh PNS Struktural
- 33 Stel
Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu
Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu bagi Pegawai
128 Stel 66 Stel
4 Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang Baik dan Berkompetensi
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Terlaksananya Proses Administrasi Pemulangan Pegawai yang Pensiun
50 Orang 50 Orang
Pemindahan Tugas PNS Terlaksananya Pemindahan Tugas PNS
500 Orang 500 Orang
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
Tersedianya Aparatur yang Memiliki Kompetensi
- 621 Peserta
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Diklat Teknis / Fungsional PNS
1 Kegiatan 11 Orang Pegawai BKPSDM
6 Mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah yang Good Governance dan Clean Governance
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 Berkas 2 Dokumen
Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan Rencana Strategis SKPD
Tersedianya Renstra, Renja, RKA, dan Lakip SKPD
2 Dokumen 2 Dokumen
7
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Aset Daerah
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Aset Daerah
4 Laporan 4 Dokumen
14
Daerah
8
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang Baik dan Berkompetensi.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
Tersedianya Data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
100 Dokumen
471 Pejabat Daerah (Eselon II dan III)
9
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSD
Adanya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSD
- 35 CPNS (Bidan PTT)
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Adanya Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD
30 Orang PIM II 4 Orang, PIM III 11 Orang, PIM IV 54 Orang
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
-
5-6 orang (Satpol PP, BKPSDM, Inspektorat, Bappeda)
10
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Seleksi Penerimaan Calon PNS Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS baru
- 1200 Orang
Penempatan PNS Adanya penempatan PNS 150 Orang 150 orang
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Terlaksanya Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
213 PNS 1 Sistem Aplikasi
Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi
Adanya Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi
50 Orang 100 PNS
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Pemberian Bantuan Tugas belajar dan Ikatan Dinas
- 15 Orang
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Terlaksananya bantuan dana bagi calon Praja IPDN yang lulus dan memenuhi syarat
5 Orang 1 Kegiatan
Bazeting Pegawai Terlaksananya Bazeting pegawai
150 Orang 3200 PNS
Penyelesaian NIP CPNS, Database dan Sekretaris Desa
Terlaksanaya Penyelesaian NIP CPNS, Database dan Sekretaris Desa
150 Orang 200 Orang
Pengambilan Sumpah dan Janji PNS
Pengambilan Sumpah dan janji PNS
- 200 PNS
Pembekalan dan Pembinaan CPNS Baru
Adanya Pembekalan dan Pembinaan CPNS Baru
- 1 Kegiatan
Penyelesaian Administrasi CPNS menjadi PNS
Penyelesaian Administrasi CPNS menjadi PNS
50 Orang 150 Orang
Proses Penyelesaian Taspen, Karpeg dan Karis/Karsu
Proses Penyelesaian Taspen, Karpeg dan Karis/Karsu
500 Lembar 500 Lembar
Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
500 Orang 750 orang
Penyelesaian Administrasi Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Penyelesaian Administrasi Kasus -Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
50 Laporan 40 Kasus
Penyusunan Formasi Pegawai Terlaksananya Penyusunan Formasi Pegawai
3 Dokumen 6 Dokumen
Proses Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala
Proses Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala
1500 PNS 1800 PNS
Pemuktahiran Data Pegawai Terlaksananya Pemuktahiran Data Pegawai
50 SKPD 50 SKPD
Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama
Terlaksananya Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama
11 Orang 10 SKPD
11
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Non Aparatur
Peningkatan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Terlaksananya Pemberian Bantuan Bea Siswa S1 bagi Siswa Berprestasi
- 150 orang
15
2.5. Perjanjian Kinerja (TAPKIN) Tahun 2018
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN : 2018
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangannya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana 1 Paket Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor 204.551.500,-
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
Terpenuhinya Administrasi Pegawai yang Pensiun 50 Orang Pemulangan Pegawai yang Pensiun 133.680.000,-
Terpenuhinya Penempatan PNS 500 Orang Pemindahan Tugas PNS 51.310.000,-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah sesuai Tupoksi dan Kewenangannya
1 Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 144.640.000,-
Meningkatkan Mutu Manajemen Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD 4 Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aset Daerah 10.650.000,-
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Meningkatnya Aparatur yang Akuntabel 100 Dokumen Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara 47.530.000,-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kinerja Aparatur 50 Orang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi PNS Daerah 96.940.000,-
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangannya
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Baik dan Berkompetensi
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 102.780.000,-
Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Baik dan Berkompetensi
150 CPNS Seleksi Penerimaan Calon PNS 509.160.000,-
Meningkatnya Kinerja Aparatur 3200 PNS Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 122.430.000,-
16
Adanya Penghargaan kepada PNS yang Mencerminkan Keadilan
50 PNS Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 49.580.000,-
Meningkatnya Disiplin Aparatur PNS 50 Laporan Penyelesaian Administrasi Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 84.430.000,-
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah Sesuai Tupoksi
1 Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 180.000.000,-
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Baik dan Berkompetensi
5 Orang Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 38.910.000,-
Terlaksananya Pengadaan CPNS Sesuai Kebutuhan 150 Orang Penyelesaian NIP CPNS, Database dan Sekretaris Desa 73.500.000,-
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah Sesuai Tupoksi
150 Orang Pengambilan Sumpah dan Janji PNS 65.040.000,-
Adanya Kejelasan Status PNS beserta Keluarganya 500 Lembar Proses Penyelesaian Taspen, Karpeg dan Karis/Karsu 61.530.000,-
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah Sesuai Tupoksi
500 Orang Penyelesaiaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS 80.100.000,-
Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Baik dan Berkompetensi
3 Dokumen Penyusunan Formasi Pegawai 97.950.000,-
Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai 1500 Orang Proses Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala 54.000.000,-
Validnya Data Pegawai 50 OPD Pemuktahiran Data Pegawai 37.760.000,-
Terlaksananya Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama
11 Orang Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama 396.970.000,-
Jumlah Anggaran :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.036.558.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 204.551.500
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Rp. 184.990.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 144.640.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 10.650.000
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rp. 47.530.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Rp. 96.940.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp. 1.954.140.000
Total Belanja Langsung Rp. 3.680.000.000
PIHAK KEDUA
BUPATI LEBONG
H. ROSJONSYAH, S.IP, M.Si
Tubei, Februari 2018 PIHAK PERTAMA
Kepala BKPSDM KABUPATEN LEBONG
H. GUNTUR, S.Sos NIP. 197303181994021005
17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban untuk menjawab
dari suatu Instansi Pemerintah secara transparan untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan visi, misi, strategi organisasi dalam mencapai sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara
periodik kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lebong selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas
pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengelolaan
administrasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang Good Governance dan Clea
Governance. Dalam hal ini memiliki kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebong yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebupaten Lebong menyusun Laporan
Kinerja Tahunan dan menyampaikannya kepada Bupati, Inspektur Inspektorat
Kabupaten/Kota, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target
kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian
tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran.
Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah.
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999,
Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
18
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta
menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui
gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan
melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.
Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target
dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media Formulir Pengukuran Kinerja.
Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk
mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dimana
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupeten
Lebong membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengelolaan
administrasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
untuk mewujudkan pemerintahan yang Good Governance dan Clea Governance.
Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan
program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:
85 s.d. 100 = Baik Sekali
70 s.d. <85 = Baik
55 s.d. <70 = Cukup
< 55 = Kurang
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan, berdasarkan indikator-
indikator yang sudah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari :
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran
(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).
Indikator Sasaran
Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan
mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran
dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah
pengukuran pencapaian sasaran.
Secara umum, BKPSM telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah
19
ditetapkan untuk Tahun 2018 ini. Nilai capaian kinerja dalam penyerapan anggaran
BKPSM Kabupaten Lebong secara keseluruhan adalah sekitar 93,82 %, angka ini
merupakan hasil kerja keras semua pihak khususnya para pengelola keuangan dan
pimpinan kegiatan beserta staf yang saling mendukung guna merealisasikan tujuan
dan sasaran sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra dan
Pengukuran Kinerja.
3.2. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja
1. Penyelesaian administrasi surat menyurat dengan rincian sebagai berikut :
a. Surat Masuk : 866 Surat
b. Surat Keluar : 885 Surat
Total penyelesaian administrasi surat menyurat Tahun 2018 sebanyak 1.751
lembar. Persentase penyelesaian surat keluar terhadap target : 126 % (Baik
Sekali)
2. Telah menyelesaikan proses pensiun PNS Tahun 2018 sebanyak 77 orang,
dengan rincian sebagai berikut :
a. 63 Orang Pensiun BUP
b. 14 Orang Meninggal
Persentase penyelesaian proses pensiun PNS terhadap target : 154 % (Baik
Sekali)
3. Telah menyelesaikan Pemindahan Tugas PNS Tahun 2018 dengan rincian
sebagai berikut :
a. Jabatan Pengawas dan Pelaksana 12 Orang
b. Jabatan Administrator 4 Orang
c. Jabatan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana 113 Orang
d. Jabatan Fungsional 2 Orang
e. Jabatan Adminsitrator, Pengawas dan Pelaksana 38 Orang
f. Jabatan Pengawas 2 Orang
g. Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah 2 Orang
h. Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas 41 Orang
i. Jabatan Fungsional Nutrisionis 3 Orang
j. Jabatan Fungsional Apoteker 6 Orang
k. Jabatan Fungsional Bidan 4 Orang
l. Jabatan Fungsional Perawat 7 Orang
m. Jabatan Fungsional Sanitarian 5 Orang
n. Jabatan Administrator, Pengawas dan Fungsional 5 Orang
o. Jabatan Administrator dan Pengawas 6 Orang
p. Pindah Masuk 34 Orang
q. Pindah Keluar 12 Orang
20
Persentase penyelesaian Pemindahan Tugas PNS terhadap target : 59,2 %
(Cukup)
4. Telah menyelesaikan proses administrasi Kenaikan Pangkat PNS dengan
rincian sebagai berikut :
a. Periode April 2018 sebanyak 282 orang
b. Periode Oktober 2018 sebanyak 186 orang
Total penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2018 sebanyak
468 Orang. Persentase penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
terhadap target : 93,6 % (Baik Sekali)
5. Telah melaksanakan Diklat Prajabatan CPNS Formasi THL Pertanian dan PTT
Kemenkes dengan pola fasilitasi di BKPSDM Propinsi Bengkulu pada tanggal
23 – 29 April 2018 yang diikuti 39 orang.
Persentase pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS terhadap target : 78 % (Baik)
6. Telah melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur yang diikuti 11 orang
PNS yang ada di BKPSDM Kabupaten Lebong.
Persentase pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS terhadap target : 100 % (Baik
Sekali)
7. Telah melaksanakan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
sebanyak 107 Pejabat Eselon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
terdiri :
a. Bupati
b. Wakil Bupati
c. Eselon II sebanyak 21 Orang
d. Eselon III sebanyak 84 Orang
Persentase penyelesaian Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat
Negara terhadap target : 107 % (Baik Sekali)
8. Telah melaksanakan Pengambilan Sumpah dan Janji PNS Kabupaten Lebong
Tahun 2018 sebanyak 229 PNS terdiri :
Persentase pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Janji PNS terhadap target :
152 % (Baik Sekali)
9. Telah menyelesaikan Proses Administrasi Kenaikan Gaji Berkala untuk Tahun
2018 dengan rincian sebagai beikut :
a. Golongan IV : 155 Orang
b. Golongan III : 564 Orang
c. Golongan II : 90 Orang
d. Golongan I : 7 Orang
Total penyelesaian Gaji Berkala PNS Tahun 2018 sebanyak 861 Orang.
Persentase penyelesaian Gaji Berkala PNS terhadap target : 57,4 % (Cukup)
21
10. Telah menyelesaikan pembuatan Karis, Karsu, Taspen dan Karpeg untuk Tahun
2018 dengan rincian sebagai berikut :
a. Karis : 34 Orang
b. Karsu : 43 Orang
c. Karpeg : 121 Orang
d. Taspen : 39 Orang
Total penyelesaian pembuatan Karis, Karsu, Taspen dan Karpeg Tahun 2018
sebanyak 237 Orang. Persentase pembuatan Karis, Karsu, Taspen dan Karpeg
terhadap target : 47,4 % (Kurang)
11. Telah menyelesaikan Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
untuk Tahun 2018 baik Pelanggaran Ringan, Sedang dan Berat sebanyak 70
Kasus
Persentase penyelesaian Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
terhadap target : 140 % (Baik Sekali)
12. Telah menyelesaikan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN untuk Tahun
2018.
Persentase penyelesaian Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
terhadap target : 0 % (Kurang). Hal ini dikarenakan dari 10 Orang calon peserta
yang mengikuti tes penerimaan IPDN semuanya tidak ada yang lulus.
13. Telah menyelesaikan Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama untuk Tahun
2018 untuk pengisian 6 Jabatan Tinggi Pratama.
Persentase penyelesaian Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
terhadap target : 54,5 % (Kurang). Hal ini dikarenakan karena ada Jabatan
Tinggi Pratama yang tidak terisi.
14. Telah menyelesaikan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon PNS untuk
Tahun 2018 sebanyak 206 CPNS.
Persentase penyelesaian Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon PNS
terhadap target : 137 % (Baik Sekali).
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi BKPSDM Tahun 2018 adalah seperti dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 1. Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja BKPSDM Tahun 2018
No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi ( Rp) %
1. Belanja Langsung
Belanja Kegiatan 3.885.360.000 3.645.299.572 93.82
22
Tabel 2. Realisasi Berdasarkan Belanja Kegiatan adalah sebagai berikut :
No Jenis Belanja Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
Program Pelayanan Administrasi Kantor
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 65.000.000 65.000.000 100%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 38.000.000 37.429.750 98,49%
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional 131.278.500 126.505.250 96,36%
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 360.420.000 348.990.000 96,82%
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.000.000 8.000.000 100%
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000 150.000.000 100%
7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 25.000.000 25.000.000 100%
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor 10.000.000 10.000.000 100%
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000 24.840.000 99,36%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000 39.850.000 99,62%
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 200.000.000 199.995.872 99,99%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 204.551.500 204.124.000 99,79%
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
13 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 133.680.000 133.680.000 100%
14 Pemindahan Tugas PNS 51.310.000 51.310.000 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan 144.640.000 144.640.000 100%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
16 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Aset 10.650.000 10.650.000 100%
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
17 Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara 47.530.000 47.506.800 99,95%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSD 96.940.000 95.525.000 98,54%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
19 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 92.180.000 67.999.500 70,14%
20 Seleksi Penerimaan Calon PNS 506.160.000 470.109.800 92,87%
21 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah 87.430.000 70.000.000 80,06%
22 Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi 49.580.000 49.580.000 100%
23 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 84.430.000 81.317.000 96,31%
24 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 391.460.000 360.327.600 92,04%
25 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja 38.910.000 38.609.000 99,22%
23
IPDN
26 Penyelesaian NIP CPNS, Database dan Sekretaris Desa 73.500.000 0 0%
27 Pengambilan Sumpah Janji PNS 65.040.000 61.040.000 93,84%
28 Penyelesaian Administrasi CPNS menjadi PNS 23.360.000 23.360.000 100%
29 Proses Penyelesaian TASPEN, KARPEG dan KARIS/KARSU 61.530.000 61.530.000 100%
30 Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS 80.100.000 80.100.000 100%
31 Penyusunan Formasi Pegawai 97.950.000 97.950.000 100%
32 Proses Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala 54.000.000 54.000.000 100%
35 Pemuktahiran Data Pegawai 37.760.000 37.760.000 100%
36 Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama 396.970.000 368.570.000 92,84%
JUMLAH 3.885.360.000 3.645.299.572 93,82%
Kebijakan umum belanja daerah tetap mengacu pada RENSTRA 2016-2021.
Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak
kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan
pemerintah daerah. Dalam penggunaannya belanja daerah tetap mengedepankan
prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah. Belanja daerah harus diseimbangkan dengan jumlah pendapatan daerah
yang ada, yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program
setrategis daerah. Arah pengelolaan belanja daerah pada tahun 2018 dititik
beratkan pada upaya peningkatan fungsi APBD sebagai salah satu stimulus
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebong dengan mengoptimalkan prinsip-prinsip
efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran.
Mengingat keterbatasan jumlah anggaran di Tahun 2018 yang masih belum
mampu membiayai secara keseluruhan program/kegiatan yang diharapkan, maka
solusi yang telah dilakukan adalah dengan memprioritaskan program dan kegiatan
yang sesuai dengan dokumen pencapaian di dalam RENSTRA, dengan tidak
mengesampingkan program/kegiatan diluar renstra yang secara langsung ataupun
tidak langsung memang berpengaruh terhadap target kinerja pemerintah daerah,
disamping terdapatnya aturan ataupun kebijakan dari pemerintah pusat terhadap
pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian secara nasional.
24
BAB IV PENUTUP
Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan sesorang atau badan hukum atau
pimpinan suatu organisasi atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
melalui media pertanggungjawaban secara periodik kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Laporan akuntabilitas kinerja BKPSDM Kabupaten Lebong Tahun 2018 merupakan
wujud transparasi dan akuntabilitas dari pelaksanaan berbagai kewajiban sebagai amanah
yang diemban dalam bidang manajemen Kepegawaian Daerah dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna
menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun
setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang
telah dilakukan oleh jajaran BKPSDM Kabupaten Lebong. Dimasa mendatang BKPSDM
Kabupaten Lebong akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan
pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas.
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax (0738) 21294 e-mail : [email protected] website : www.bkpsdm.lebongkab.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H. GUNTUR, S. Sos
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lebong
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : H. ROSJONSYAH, S.IP, M. Si
Jabatan : Bupati Lebong
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua BUPATI LEBONG
H. ROSJONSYAH, S. IP, M. Si
Pihak Pertama Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
H. GUNTUR, S. Sos
PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018
Misi
I
Peningkatan Kinerja Aparatur dan Institusi dengan menerapkan Prinsip Good
Governance dan Clean Governance
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1.
Meningkatnya kinerja
aparatur pemerintah
sesuai dengan tupoksi
dan kewenangannya
Jumlah PNS yang Promosi dan Rotasi
Pegawai di Lingkungan Pemkab Lebong
500 Orang
Laporan Aset dan Persediaan BKPSDM
Kabupaten Lebong
4 Laporan
Jumlah PNS Kabupaten Lebong yang
menerima penghargaan
50 Orang
Jumlah Usulan Formasi Pegawai
Kabupaten Lebong
3 Dokumen
Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang
Kosong/yang diseleksi
11 Orang
Misi
II
Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat (publik) dan aparatur pemerintah
1. Terpenuhinya kebutuhan
administrasi, dan
prasarana, pemeliharaan,
dan kapasitas sumber
daya aparatur
Persentase ketersediaan sarana,
prasarana dan pemeliharaan kantor 1 Kegiatan
2.
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian terhadap
Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Lebong
Jumlah PNS Struktural dan Fungsional
yang mengajukan Kenaikan Pangkat
500 Orang
Jumlah PNS yang mengajukan
pembuatan TASPEN, KARPEG dan
KARIS/KARSU
500 Lembar
Jumlah PNS yang Mengajukan Kenaikan
Gaji Berkala
1500 Orang
Jumlah SKPD yang akan dilaksanakan
Peremajaan Data Kepegawaian
(Pemukhtahiran Data Pegawai)
50 SKPD
Jumlah PNS yang Memasuki Masa
Pensiun baik Struktural maupun
Fungsional
50 Orang
Jumlah CPNS, Data Base dan Sekretaris
Desa yang akan dikeluarkan NIP
150 Orang
Jumlah Peserta yang akan mengikuti Tes
CPNS Kabupaten Lebong
150 CPNS
Misi
III
Membentuk Aparatur yang berdisiplin dan berdedikasi tinggi serta taat pada
Peraturan Perundang – Undangan
1.
Meningkatnya Tingkat
Disiplin dan Kepatuhan
Aparatur
Jumlah PNS yang tersandung
Kasus/Hukuman Disiplin
50 Laporan
Terlaksananya Pengambilan Sumpah
dan Janji Pegawai Negeri Sipil
150 Orang
Persentase Pejabat Eselon II dan III yang
telah melaporkan LHKPN 100 Dokumen
Misi
IV
Mewujudkan aparatur pemerintah yang mempunyai integritas dan berkompetensi
tinggi
1.
Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya
Manusia/Aparatur Sipil
Negara
Jumlah PNS BKPSDM yang
diprioritaskan untuk mengikuti Bimtek
Implementasi Per-UU
1 Laporan
Jumlah CPNSD yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 50 Orang
Jumlah Calon Siswa yang akan mengikuti
seleksi Penerimaan Praja IPDN 5 Orang
Jumlah Siswa Berprestasi yang
menerima Beasiswa 5 Orang
Jumlah PNS Struktural dan Fungsional
yang belum melaksanakan Ujian Dinas
(Pembinaan Karir PNS)
20 Orang
2.
Terintegrasinya Data-
Data Kepegawaian
Kabupaten Lebong dalam
Sistem Aplikasi
Kepegawaian
Jumlah Data ASN yang telah terdata
dalam SIMPEG 3200 PNS
Dengan Rencana Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN KET
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.036.558.500 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 204.551.500 APBD
3 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 184.990.000 APBD
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 144.640.000 APBD
5 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 10.650.000 APBD
6 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan 47.530.000 APBD
7 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 96.940.000 APBD
8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.954.140.000 APBD
TOTAL 3.680.000.000
PIHAK KEDUA
H. ROSJONSYAH, S. IP, M. Si
Tubei, 2018
PIHAK PERTAMA
H. GUNTUR, S. Sos
NIP. 19730813 199402 1 005
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax (0738) 21294 e-mail : [email protected] website : www.bkpsdm.lebongkab.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : M. RONALDI, S. Pd
Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lebong
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : H. GUNTUR, S. Sos
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
H. GUNTUR, S. Sos NIP. 19730813 199402 1 005
Pihak Pertama Sekretaris BKPSDM Kabupaten Lebong
M. RONALDI, S. Pd NIP. 19680609 199403 1 004
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN KET
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 204.551.500 APBD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aset Daerah 10.650.000 APBD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3 Kegiatan Pengambilan Sumpah dan Janji PNS 65.040.000 APBD
4 Kegiatan Proses Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala 54.000.000 APBD
TOTAL 334.241.500 APBD
Pihak Kedua
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lebong
H. GUNTUR, S. Sos NIP. 19730813 199402 1 005
Pihak Pertama Sekretaris BKPSDM Kabupaten Lebong
M. RONALDI, S. Pd NIP. 19680609 199403 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax (0738) 21294 e-mail : [email protected] website : www.bkpsdm.lebongkab.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : HARI SUBAGIO, S. Kom
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : M. RONALDI, S. Pd
Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua Sekretaris BKPSDM Kabupaten Lebong
M. RONALDI, S. Pd NIP. 19680609 199403 1 004
Pihak Pertama Kasubbag Umum dan Kepegawaian
BKPSDM Kabupaten Lebong
HARI SUBAGIO, S. Kom NIP. 19820820 200604 1 009
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN KET
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aset Daerah 10.650.000 APBD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3 Kegiatan Pengambilan Sumpah dan Janji PNS 65.040.000 APBD
4 Kegiatan Proses Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala 54.000.000 APBD
TOTAL 129.690.000 APBD
Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
Terinventarisirnya Aset OPD dalam Laporan Aset Daerah
Jumlah Laporan Aset SKPD yang diselesaikan
4 Laporan
PNS Kabupaten Lebong yang belum melaksanakan Pengambilan Sumpah dan Janji PNS
Jumlah PNS Kabupaten Lebong yang mengikuti Pengambilan Sumpah dan Janji PNS
150 Orang
PNS Kabupaten Lebong yang mengajukan Kenaikan Gaji Berkala
Jumlah PNS Kabupaten Lebong yang mengajukan Kenaikan Gaji Berkala
1500 Orang
Pihak Kedua Sekretaris BKPSDM Kabupaten Lebong
M. RONALDI, S. Pd NIP. 19680609 199403 1 004
Pihak Pertama Kasubbag Umum dan Kepegawaian
BKPSDM Kabupaten Lebong
HARI SUBAGIO, S. Kom NIP. 19820820 200604 1 009
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax (0738) 21294 e-mail : [email protected] website : www.bkpsdm.lebongkab.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : TIRTA YUDHISTIRA, SH
Jabatan : Staf Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Lebong
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : M. RONALDI, S. Pd
Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua Sekretaris BKPSDM Kabupaten Lebong
M. RONALDI, S. Pd NIP. 19680609 199403 1 004
Pihak Pertama Staf Sekretariat
BKPSDM Kabupaten Lebong
TIRTA YUDHISTIRA, SH NIP. 19800713 200604 1 007
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN KET
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 204.551.500 APBD
TOTAL 204.551.500 APBD
Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Fasilitas Gedung/Kantor yang akan direhab/perbaiki.
1 Kegiatan
Pihak Kedua
Sekretaris BKPSDM Kabupaten Lebong
M. RONALDI, S. Pd NIP. 19680609 199403 1 004
Pihak Pertama Staf Sekretariat
BKPSDM Kabupaten Lebong
TIRTA YUDHISTIRA, SH NIP. 19800713 200604 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax (0738) 21294 e-mail : [email protected] website : www.bkpsdm.lebongkab.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : A. ROPIK, S. Sos
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : H. GUNTUR, S. Sos
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
H. GUNTUR, S. Sos NIP. 19730813 199402 1 005
Pihak Pertama Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi BKPSDM Kabupaten Lebong
A. ROPIK, S. Sos NIP. 19790526 201101 1 001
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN KET
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1 Kegiatan Pemindahan Tugas PNS 51.310.000 APBD
2 Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun 133.680.000 APBD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3 Kegiatan Penyelesaian NIP CPNS, Data Base dan
Sekretaris Desa 73.500.000 APBD
4 Kegiatan Pemuktahiran Data Pegawai 18.580.000 APBD
5 Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama 396.970.000 APBD
6 Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS 80.100.000 APBD
7 Kegiatan Penyusunan Formasi Pegawai 97.950.000 APBD
8 Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS 509.160.000 APBD
TOTAL 1.361.250.000 APBD
Pihak Kedua Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
H. GUNTUR, S. Sos NIP. 19730813 199402 1 005
Pihak Pertama Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi BKPSDM Kabupaten Lebong
A. ROPIK, S. Sos NIP. 19790526 201101 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax (0738) 21294 e-mail : [email protected] website : www.bkpsdm.lebongkab.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : APEDO IRMAN BANGSAWAN, SH
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lebong
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : H. GUNTUR, S. Sos
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
H. GUNTUR, S. Sos NIP. 19730813 199402 1 005
Pihak Pertama Kepala Bidang Pengembangan dan Kinerja
Aparatur BKPSDM Kabupaten Lebong
APEDO IRMAN BANGSAWAN, SH NIP. 19771006 200903 1 001
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN KET
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU 144.640.000 APBD
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
2 Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara 47.530.000 APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
3 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD 96.940.000 APBD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 102.780.000 APBD
5 Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah 122.430.000 APBD
6 Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi 49.580.000 APBD
7 Kegiatan Proses Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS 84.430.000 APBD
8 Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas 180.000.000 APBD
9 Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan
Penerimaan Praja IPDN 38.910.000 APBD
10 Kegiatan Proses Penyelesaian TASPEN, KARPEG dan
KARIS/KARSU 61.530.000 APBD
TOTAL 928.770.000 APBD
Pihak Kedua Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
H. GUNTUR, S. Sos NIP. 19730813 199402 1 005
Pihak Pertama Kepala Bidang Pengembangan dan Kinerja
Aparatur BKPSDM Kabupaten Lebong
APEDO IRMAN BANGSAWAN, SH NIP. 19771006 200903 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax (0738) 21294 e-mail : [email protected] website : www.bkpsdm.lebongkab.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : YUDI PRANATA, S. Sos
Jabatan : Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Pengembangan ASN
Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : A. ROPIK, S. Sos
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua Kepala Bidang
Mutasi, Pengadaan dan Informasi
A. ROPIK, S. Sos NIP. 19790526 201101 1 001
Pihak Pertama Kepala Sub Bidang
Data, Informasi dan Pengembangan ASN
YUDI PRANATA, S. Sos NIP. 19860807 200604 1 004
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN KET
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1 Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun 133.680.000 APBD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2 Kegiatan Pemuktahiran Data Pegawai 18.580.000 APBD
TOTAL 152.260.000 APBD
Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
Terfasilitasinya Pengurusan Administrasi Pegawai yang Memasuki Masa Pensiun
Pegawai yang Memasuki Masa Pensiun 50 Orang
Terlaksananya Validasi Data Kepegawaian yang Akurat dan Terbaru
Pemuktahiran Data Pegawai 50 SKPD
Pihak Kedua
Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi
A. ROPIK, S. Sos NIP. 19790526 201101 1 001
Pihak Pertama Kepala Sub Bidang
Data, Informasi dan Pengembangan ASN
YUDI PRANATA, S. Sos NIP. 19860807 200604 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax (0738) 21294 e-mail : [email protected] website : www.bkpsdm.lebongkab.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : AGUS WANDA, S. Sos
Jabatan : Kepala Sub Bidang Mutasi, Pengadaan dan Pemberhentian
Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : A. ROPIK, S. Sos
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua Kepala Bidang
Mutasi, Pengadaan dan Informasi
A. ROPIK, S. Sos NIP. 19790526 201101 1 001
Pihak Pertama Kepala Sub Bidang
Mutasi, Pengadaan dan Pemberhentian
AGUS WANDA, S. Sos NIP. 19710101 200604 1 010
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN KET
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Kegiatan Penyusunan Formasi Pegawai 97.950.000 APBD
2 Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS 509.160.000 APBD
TOTAL 607.110.000 APBD
Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan Formasi Pegawai Kabupaten Lebong
Jumlah Formasi Pegawai 3
Dokumen
Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Lebong
Jumlah Peserta Seleksi CPNSD 150 CPND
Pihak Kedua Kepala Bidang
Mutasi, Pengadaan dan Informasi
A. ROPIK, S. Sos NIP. 19790526 201101 1 001
Pihak Pertama Kepala Sub Bidang
Mutasi, Pengadaan dan Pemberhentian
AGUS WANDA, S. Sos NIP. 19710101 200604 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax (0738) 21294 e-mail : [email protected] website : www.bkpsdm.lebongkab.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : RAHMAT AIDUL ADHA, S. Sos
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kepangkatan, Pengembangan Karir dan Promosi
Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : A. ROPIK, S. Sos
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua Kepala Bidang
Mutasi, Pengadaan dan Informasi
A. ROPIK, S. Sos NIP. 19790526 201101 1 001
Pihak Pertama Kepala Sub Bidang Kepangkatan, Pengembangan Karir dan Promosi
RAHMAT AIDUL ADHA, S. Sos NIP. 19710101 200604 1 010
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN KET
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama 396.970.000 APBD
2 Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS 80.100.000 APBD
TOTAL 477.070.000 APBD
Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
Terlaksananya Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama
Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang dilelang
11 Orang
PNS Kabupaten Lebong yang mengajukan Kenaikan Pangkat
Jumlah PNS Kabupaten Lebong yang Mengajukan Kenaikan Pangkat
500 Orang
Pihak Kedua Kepala Bidang
Mutasi, Pengadaan dan Informasi
A. ROPIK, S. Sos NIP. 19790526 201101 1 001
Pihak Pertama Kepala Sub Bidang Kepangkatan, Pengembangan Karir dan Promosi
RAHMAT AIDUL ADHA, S. Sos NIP. 19710101 200604 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax (0738) 21294 e-mail : [email protected] website : www.bkpsdm.lebongkab.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : RIA PUSPITA, S. IP
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan
Penghargaan Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lebong
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : APEDO IRMAN BANGSAWAN, SH
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua Kepala Bidang Pengembangan dan
Kinerja Aparatur
APEDO IRMAN BANGSAWAN, SH NIP. 19771006 200903 1 001
Pihak Pertama Kepala Sub Bidang Pengembangan
Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan
RIA PUSPITA, S. IP NIP. 19831021 200804 2 002
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN KET
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Kegiatan Proses Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS 84.430.000 APBD
2 Kegiatan Proses Penyelesaian TASPEN, KARPEG dan
KARIS/KARSU 61.530.000 APBD
TOTAL 145.960.000 APBD
Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
Tersedianya Dokumen Kajian Penanganan Kasus Disiplin PNS
Jumlah Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
30 ASN
CPNS/PNS yang Mengajukan Pembuatan Taspen, Karpeg dan Karis/Karsu
Jumlah CPNS/PNS yang Mengajukan Pembuatan Taspen, Karpeg dan Karis/Karsu
25 OPD
Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur
APEDO IRMAN BANGSAWAN, SH NIP. 19771006 200903 1 001
Pihak Pertama Kepala Sub Bidang Pengembangan
Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan
RIA PUSPITA, S. IP NIP. 19831021 200804 2 002
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax (0738) 21294 e-mail : [email protected] website : www.bkpsdm.lebongkab.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SAFRIDA YANTI, SE
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penilaian, Evaluasi dan Kinerja Aparatur
Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : APEDO IRMAN BANGSAWAN, SH
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua Kepala Bidang Pengembangan dan
Kinerja Aparatur
APEDO IRMAN BANGSAWAN, SH NIP. 19771006 200903 1 001
Pihak Pertama Kepala Sub Bidang Penilaian, Evaluasi dan
Kinerja Aparatur
SAFRIDA YANTI, SE NIP. 19800303 200502 2 003
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN KET
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
1 Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara 47.530.000 APBD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2 Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi 49.580.000 APBD
TOTAL 97.110.000 APBD
Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
Tersedianya Dokumen LHKPN Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
50 OPD
Data Penghargaan PNS yang Berprestasi
Pemberian Penghargaan Terhadap PNS 25 OPD
Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur
APEDO IRMAN BANGSAWAN, SH NIP. 19771006 200903 1 001
Pihak Pertama Kepala Sub Bidang Penilaian, Evaluasi dan
Kinerja Aparatur
SAFRIDA YANTI, SE NIP. 19800303 200502 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax (0738) 21294 e-mail : [email protected] website : www.bkpsdm.lebongkab.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : WINCE DAMAYANTI, S. Kom
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : APEDO IRMAN BANGSAWAN, SH
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua Kepala Bidang Pengembangan dan
Kinerja Aparatur
APEDO IRMAN BANGSAWAN, SH NIP. 19771006 200903 1 001
Pihak Pertama Kepala Sub Bidang Pendidikan dan
Pelatihan
WINCE DAMAYANTI, S. Kom NIP. 19810925 200804 2 001
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN KET
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 102.780.000 APBD
2 Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah 122.430.000 APBD
3 Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas 180.000.000 APBD
TOTAL 405.210.000 APBD
Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
Pelaksanaan Ujian Dinas, Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
150 ASN
Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
50 OPD
Terlaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Jumlah PNS yang diberikan Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas -
Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur
APEDO IRMAN BANGSAWAN, SH NIP. 19771006 200903 1 001
Pihak Pertama Kepala Sub Bidang Pendidikan dan
Pelatihan
WINCE DAMAYANTI, S. Kom NIP. 19810925 200804 2 001
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA Jl. Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax (0738) 21294
e-mail : [email protected] website : www.bkpsdm.lebongkab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG
NOMOR 049 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KABUPATEN LEBONG,
Menimbang : a.
bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan
menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran
strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis
(Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong, diperlukan acuan ukuran kinerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Lebong adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lebong
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa
yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah ditercapai;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut
IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
8. Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan ukuran
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LEBONG
Pasal 2
(1) Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen
perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk
kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
(2) Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pasal 3
Unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong dalam merencanakan program. Kegiatan, wajib mengacu pada Indikaor Kinerja Utama Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang
diatur dalam Peraturan Keputusan ini.
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Tubei pada tanggal 2 Agustus 2018.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG,
H. GUNTUR, S. Sos
NIP. 19730813 199402 1 005
- 5 -
Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lebong
Nomor : 049
Tanggal : 2 Agustus 2018
VISI : Terwujudkan Kabupaten Lebong yang Maju, Mandiri dan Sejahtera
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Kualitas SDM AparaturIndeks Pembangunan Manusia/Aparatur Sipil
Negara
Persentase Jumlah PNS Kabupaten
Lebong yang Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Teknis, Tugas dan
Fungsi
64,72 66,90 68,90 70,90 72,90 72,90
Meningkatnya Kualitas Layanan PublikIndeks Kepuasan Masyarakat Bidang Layanan
Publik
Tingkat Penyelesaian Administrasi
Kepegawaian ASNC CC B B A A
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang Berkualitas
Persentase Kepatuhan LHKPN dan LHKASN Tingkat Kepatuhan Pejabat Eselon di
Pemerintah Kabupaten Lebong yang
Melaksanakan LHKPN dan LHKASN NA NA 80 90 95 100
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah PNS yang datanya telah
diupdate di dalam sistem x 100%
Jumlah seluruh PNS yang adaNA NA NA 2 2 3
Tubei, 2 Agustus 2018
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
H. GUNTUR, S. Sos
NIP. 19730813 199402 1 005
Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Misi II : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Infrasruktur dan Aksesibiltas Pelayanan Publik yang baik
Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Berbasis IPTEK
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULASITARGET
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax (0738) 21294 e-mail : [email protected] website : www.bkpsdm.lebongkab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG
NOMOR 010 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN LEBONG
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam
menentukan target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong tentang Rencana Kinerja Tahunan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 2854);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara NomorPER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara NomorPER/20/M.PAN/11/2007 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong
Tahun 2005-2025;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten lebong Tahun 2016-2021;
n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
o. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Pertama : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018;
Kedua : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lebong ini.
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Tubei pada tanggal 20 Februari 2018.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG,
H. GUNTUR, S. Sos
NIP. 19730813 199402 1 005
Jumlah PNS BKPSDM yang diprioritaskan untuk mengikuti Bimtek Implementasi
Perundang-Undangan1 Laporan
Jumlah CPNSD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 50 Orang
Jumlah Calon Siswa yang akan mengikuti seleksi Penerimaan Praja IPDN 5 Orang
Jumlah Siswa Berprestasi yang menerima Beasiswa 5 Orang
Jumlah PNS Struktural dan Fungsional yang belum melaksanakan Ujian Dinas
(Pembinaan Karir PNS)20 Orang
Jumlah PNS yang Promosi dan Rotasi Pegawai di Lingkungan Pemkab Lebong 500 Orang
Jumlah Penyusunan Laporan Aset dan Persediaan BKPSDM Kabupaten Lebong 4 Laporan
Jumlah PNS Kabupaten Lebong yang Menerima Penghargaan 50 Orang
Jumlah Usulan Formasi Pegawai Kabupaten Lebong 3 Dokumen
Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang Kosong/yang diseleksi 11 Orang
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi dan
Prasarana, Pemeliharaan, dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan pemeliharaan kantor 1 Kegiatan
Jumlah PNS Struktural dan Fungsional yang mengajukan Kenaikan Pangkat 500 Orang
Jumlah PNS yang mengajukan pembuatan TASPEN, KARPEG dan KARIS/KARSU 500 Lembar
Jumlah PNS yang Mengajukan Kenaikan Gaji Berkala 1500 Orang
Jumlah SKPD yang akan dilaksanakan Peremajaan Data Kepegawaian (Pemukhtahiran
Data Pegawai)50 SKPD
Jumlah PNS yang Memasuki Masa Pensiun baik Struktural maupun Fungsional 50 Orang
Jumlah CPNS, Data Base dan Sekretaris Desa yang akan dikeluarkan NIP 150 Orang
Jumlah Peserta yang akan mengikuti Tes CPNS Kabupaten Lebong 150 CPNS
Jumlah PNS yang tersandung Kasus/Hukuman Disiplin 50 Laporan
Terlaksananya Pengambilan Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil 150 Orang
Persentase Pejabat Eselon II dan III yang telah melaporkan LHKPN 100 Dokumen
Terintegrasinya Data-Data Kepegawaian Kabupaten
Lebong dalam Sistem Aplikasi Kepegawaian Jumlah Data ASN yang telah terdata dalam Sistem Informasi Kepegawaian 3200 PNS
Tubei, 20 Februari 2018
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
H. GUNTUR, S. Sos
NIP. 19730813 199402 1 005
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya
Manusia/Aparatur Sipil Negara
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Berbasis IPTEK
Meningkatnya Tingkat Disiplin dan Kepatuhan
Aparatur
Mewujudkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur
dan Aksesibilitas Pelayanan Publik yang Baik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi
Kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Lebong
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah sesuai
dengan Tupoksi dan Kewenangannya
RENCANA KERJA TAHUNANBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2018
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
2018
I II III IV
1
Jumlah PNS BKPSDM yang diprioritaskan untuk
mengikuti Bimtek Implementasi Perundang-
Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan1 Laporan √ √ √
2Jumlah CPNSD yang mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
bagi Calon PNS Daerah50 Orang √ √
Jadwal Menunggu dari
Badan Diklat Propinsi
3Jumlah PNS Kabupaten Lebong yang Menerima
Penghargaan
Pemberian Penghargaan bagi PNS
yang Berprestasi50 Orang √ √
4Jumlah Siswa Kabupaten Lebong yang Mendaftar
Penerimaan Calon IPDN
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan
Praja IPDN5 Orang √
5 Jumlah Usulan Formasi Pegawai Kabupaten Lebong Penyusunan Formasi Pegawai 3 Dokumen √
6
Jumlah PNS Kabupaten Lebong yang belum
mengikuti Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Janji
PNS
Pengambilan Sumpah dan Janji PNS 150 Orang √
7Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang Kosong/yang
diseleksi
Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi
Pratama11 Orang √ √
8 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700 Lembar √ √ √ √
9Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik12 Bulan √ √ √ √
10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
10 Unit √ √ √ √
11Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan275 OB √ √ √ √
12Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja30 Unit √ √ √ √
13 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50 Jenis √ √ √ √
14Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan30 Jenis √ √ √ √
15Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor20 Jenis √ √ √ √
16 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25 Jenis √ √ √ √
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 250 Orang √ √ √ √
18Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah50 Kali √ √ √ √
KET
Meningkatnya Kapasitas Sumber
Daya Manusia/Aparatur Sipil
Negara
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Pemerintah sesuai dengan
Tupoksi dan Kewenangannya
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Terpenuhinya Kebutuhan
Administrasi dan Prasarana,
Pemeliharaan dan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase ketersediaan administrasi rutin
perkantoranPelayanan Administrasi Perkantoran
RENCANA AKSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN TARGET 2018
KEGIATAN DI
TRIWULAN
19Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan
pemeliharaan kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor1 Paket √
20Jumlah PNS Struktural dan Fungsional yang
mengajukan Kenaikan Pangkat
Penyelesaian Administrasi Kenaikan
Pangkat PNS500 Orang √ √
21Jumlah PNS Kabupaten Lebong yang Mengikuti
Ujian Dinas/Penyesuaian
Penyusunan Rencana Pembinaan
Karir PNS√ √ √
22Jumlah PNS yang mengajukan pembuatan TASPEN,
KARPEG dan KARIS/KARSU
Proses Penyelesaian Taspen, Karpeg
dan Karis/Karsu PNS500 Lembar √ √ √
23Jumlah PNS yang Mengajukan Kenaikan Gaji
Berkala
Proses Penyelesaian Kenaikan Gaji
Berkala1500 Orang √ √ √
24Jumlah SKPD yang akan dilaksanakan Peremajaan
Data Kepegawaian (Pemukhtahiran Data Pegawai)Pemukhtahiran Data Pegawai 50 SKPD √ √
25Jumlah PNS yang Memasuki Masa Pensiun baik
Struktural maupun FungsionalPemulangan Pegawai yang Pensiun 50 Orang √ √ √ √
26Jumlah Mutasi Pejabat Eselon dan Staf di
Lingkungan Perintah Kabupaten LebongPemindahan Tugas PNS 500 Orang √ √
27Jumlah CPNS, Data Base dan Sekretaris Desa yang
akan dikeluarkan NIP
Penyelesaian NIP, CPNS, Data Base
dan Sekretaris Desa150 Orang √
28Jumlah Peserta yang akan mengikuti Tes CPNS
Kabupaten LebongSeleksi Penerimaan Calon PNS 150 CPNS √ √ √
Jadwal Menunggu
Petunjuk dari Pusat
(KEMENPAN)
29Jumlah CPNS Kab. Lebong yang akan diselesaikan
administrasinya menjadi PNS
Penyelesaian Administrasi CPNS
Menjadi PNS209 Orang √
30
Terlaksananya Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan Capaian Kinerja,
Keuangan dan Aset
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi AsetPeningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi
Aset Daerah4 Laporan √
31Jumlah PNS yang tersandung Kasus/Hukuman
Disiplin
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Proses Penanganan Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS40 Kasus √ √ √
32Persentase Pejabat Eselon II dan III yang telah
melaporkan LHKPN
Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Penyusunan Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara100 Dokumen √ √
33
Terintegrasinya Data-Data
Kepegawaian Kabupaten Lebong
dalam Sistem Aplikasi
Kepegawaian
Jumlah Data ASN yang telah terdata dalam Sistem
Informasi Kepegawaian
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Pembangunan/Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah50 OPD √ √
Tubei, Maret 2018
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong
H. GUNTUR, S. Sos
NIP. 19730813 199402 1 005
Meningkatnya Tingkat Disiplin dan
Kepatuhan Aparatur
Terpenuhinya Kebutuhan
Administrasi dan Prasarana,
Pemeliharaan dan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
terhadap Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Lebong
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Instansi
Satuan Penanggung
Rp % (Unit) Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.05.4.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerpenuhinya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 4.05.4.05.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 65.000.000 65.000.000 100,00% 65.000.000 100,00%Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat
Perkantoran700 Lembar 100,00% 100,00% BKPSDM Sekretariat
2 4.05.4.05.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.000.000 38.000.000 100,00% 37.429.750 98,50%Terpenuhinya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik12 Bulan 100,00% 98,50% BKPSDM Sekretariat
3 4.05.4.05.01.01.06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional131.278.500 131.278.500 100,00% 126.505.250 96,36%
Terlaksananya Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
10 Unit 100,00% 96,36% BKPSDM Sekretariat
4 4.05.4.05.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 360.420.000 360.420.000 100,00% 348.990.000 96,83%
Terpenuhinya Honorarium PNS
Pengelola dan Pelaksana Keuangan
Daerah dan Non PNS
275 OB 100,00% 96,83% BKPSDM Sekretariat
5 4.05.4.05.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.000.000 8.000.000 100,00% 8.000.000 100,00%Terpenuhinya Perbaikan Peralatan
Kerja30 Unit 100,00% 100,00% BKPSDM Sekretariat
6 4.05.4.05.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000 150.000.000 100,00% 150.000.000 100,00% Tersedianya Alat Tulis Kantor 50 Jenis 100,00% 100,00% BKPSDM Sekretariat
7 4.05.4.05.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 25.000.000 25.000.000 100,00% 25.000.000 100,00%Tersedianya Barang Cetakan dan
Pengadaan30 Jenis 100,00% 100,00% BKPSDM Sekretariat
8 4.05.4.05.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 10.000.000 100,00% 10.000.000 100,00%Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor20 Jenis 100,00% 100,00% BKPSDM Sekretariat
9 4.05.4.05.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000 25.000.000 100,00% 24.840.000 99,36% Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 25 Jenis 100,00% 99,36% BKPSDM Sekretariat
10 4.05.4.05.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000 40.000.000 100,00% 39.850.000 99,63% Tersedianya Makanan dan Minuman 250 Orang 100,00% 99,63% BKPSDM Sekretariat
LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN
TRIWULAN IV (EMPAT) TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
No Kode Rekening Nama Program/Kegiatan Pagu AnggaranTarget
Anggaran Kas
Penyerapan Indikator Kinerja Keluaran (Output)
LokasiS (%)
RNarasi S (%) R (%)
Instansi
Satuan Penanggung
Rp % (Unit) Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11 4.05.4.05.01.01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 200.000.000 200.000.000 100% 199.995.872 100,00%
Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi di
Luar Daerah
50 Kali 100% 100,00% BKPSDM Sekretariat
4.05.4.05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTerlaksananya Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
12 4.05.4.05.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 204.551.500 204.551.500 100% 204.124.000 99,79%Terlaksananya Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung Kantor100% 99,79% BKPSDM Sekretariat
4.05.4.05.01.04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
13 4.05.4.05.01.04.01 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 133.680.000 133.680.000 100,00% 133.680.000 100,00%Terlaksananya Pemulangan Pegawai
yang Pensiun50 Orang 100,00% 100,00% BKPSDM Bidang MPI
14 4.05.4.05.01.04.03 Pemindahan Tugas PNS 51.310.000 51.310.000 100,00% 51.310.000 100,00%Terlaksananya Pemindahan Tugas
PNS500 Orang 100,00% 100,00% BKPSDM Bidang MPI
4.05.4.05.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturTerlaksananya Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15 4.05.4.05.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan 144.640.000 144.640.000 100,00% 144.640.000 100,00%
Terlaksananya Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang -
Undangan
1 Laporan 100,00% 100,00% BKPSDM Bidang PKA
4.05.4.05.01.17Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Terlaksananya Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
16 4.05.4.05.01.17.29 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aset Daerah 10.650.000 10.650.000 100,00% 10.650.000 100,00% Tersedianya Data Aset bagi OPD 4 Laporan 0% 100,00% BKPSDM Sekretariat
4.05.4.05.01.22Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Terlaksananya Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
17 4.05.4.05.01.22.03 Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara 47.530.000 47.530.000 100,00% 47.506.800 99,95%Tersusunnya Data/Laporan Harta
Kekayaan Pejabat Negara100 Dokumen 100,00% 99,95% BKPSDM Bidang PKA
4.05.4.05.01.29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturTerlaksananya Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18 4.05.4.05.01.29.01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah 96.940.000 96.940.000 100,00% 95.525.000 98,54%
Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS
Daerah
50 Orang 100,00% 98,54% BKPSDM Bidang PKA
No Kode Rekening Nama Program/Kegiatan Pagu AnggaranTarget
Anggaran Kas
Indikator Kinerja Keluaran (Output)
Lokasi
S (%)R
Narasi S (%) R (&)
Penyerapan
Instansi
Satuan Penanggung
Rp % (Unit) Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.05.4.05.01.30 Program Pembinaan dan Pengembangan AparaturTerlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
19 4.05.4.05.01.30.01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 92.180.000 92.180.000 100,00% 67.999.500 73,77%Tersusunnya Rencana Pembinaan
Karir PNS100,00% 73,77% BKPSDM Bidang PKA
20 4.05.4.05.01.30.02 Seleksi Penerimaan Calon PNS 509.160.000 509.160.000 100,00% 470.109.800 92,33%Terlaksananya Seleksi Penerimaan
Calon PNS150 CPNS 100,00% 92,33% BKPSDM Bidang MPI
21 4.05.4.05.01.30.05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 87.430.000 87.430.000 100,00% 70.000.000 80,06%
Terlaksananya
Pembangunan/Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah
3200 PNS 100,00% 80,06% BKPSDM Bidang PKA
22 4.05.4.05.01.30.08 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi 49.580.000 49.580.000 100,00% 49.580.000 100,00%
Terlaksananya Pemberian
Penghargaan bagi PNS yang
Berprestasi
50 Orang 100,00% 100,00% BKPSDM Bidang PKA
23 4.05.4.05.01.30.09 Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 84.430.000 84.430.000 100,00% 81.317.000 96,31%Terselesaikannya Kasus - Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS50 Laporan 100,00% 96,31% BKPSDM Bidang PKA
24 4.05.4.05.01.30.11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 391.460.000 391.460.000 100,00% 360.327.600 92,05%Terlaksananya Pemberian Bantuan
Tugas Belajar dan Ikatan Dinas100,00% 92,05% BKPSDM Bidang PKA
25 4.05.4.05.01.30.12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 38.910.000 38.910.000 100,00% 38.609.000 99,23%
Terlaksananya Pemberian Bantuan
Penyelenggaraan Penerimaan Praja
IPDN
5 Orang 100,00% 99,23% BKPSDM Bidang PKA
26 4.05.4.05.01.30.18 Penyelesaian NIP CPNS, Data Base dan Sekretaris Desa 73.500.000 73.500.000 100,00% - 0,00%Terselesaikannya NIP CPNS, Data
Base dan Sekretaris Desa150 Orang 100,00% 0,00% BKPSDM Bidang MPI
27 4.05.4.05.01.30.20 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS 65.040.000 65.040.000 100,00% 61.040.000 93,85%Terlaksananya Pengambilan Sumpah
dan Janji PNS150 Orang 100,00% 93,85% BKPSDM Sekretariat
28 4.05.4.05.01.30.24 Penyelesaian Administrasi CPNS Menjadi PNS 23.360.000 23.360.000 100,00% 23.360.000 100,00%Terselesaikannya Administrasi CPNS
Menjadi PNS39 Orang 100,00% 100,00% BKPSDM Bidang MPI
29 4.05.4.05.01.30.26 Proses Penyelesaian TASPEN, KARPEG dan KARIS/KARSU 61.530.000 61.530.000 100,00% 61.530.000 100,00%
Terselesaikannya Proses Pembuatan
TASPEN, KARPEG dan
KARIS/KARSU
500 Lembar 100,00% 100,00% BKPSDM Bidang PKA
30 4.05.4.05.01.30.27 Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS 80.100.000 80.100.000 100,00% 80.100.000 100,00%Terlaksananya Administrasi Kenaikan
Pangkat PNS500 Orang 100,00% 100,00% BKPSDM Bidang MPI
31 4.05.4.05.01.30.31 Penyusunan Formasi Pegawai 97.950.000 97.950.000 100,00% 97.950.000 100,00%Terlaksananya Penyusunan Formasi
Pegawai3 Dokumen 100,00% 100,00% BKPSDM Bidang MPI
No Kode Rekening Nama Program/Kegiatan Pagu AnggaranTarget
Anggaran Kas
Indikator Kinerja Keluaran (Output)
Lokasi
S (%)R
Narasi S (%) R (&)
Penyerapan
Instansi
Satuan Penanggung
Rp % (Unit) Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
32 4.05.4.05.01.30.32 Proses Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala 54.000.000 54.000.000 100,00% 54.000.000 100,00%Terlaksanakannya Proses
Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala1500 Orang 100,00% 100,00% BKPSDM Sekretariat
33 4.05.4.05.01.30.33 Pemukhtahiran Data Pegawai 37.760.000 37.760.000 100,00% 37.760.000 100,00%Terlaksanakannya Pemukhtahiran
Data Pegawai50 SKPD 100,00% 100,00% BKPSDM Bidang MPI
34 4.05.4.05.01.30.35 Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama 396.970.000 396.970.000 100,00% 368.570.000 92,85%Terlaksanakannya Seleksi Terbuka
Jabatan Tinggi Pratama11 Orang 100,00% 92,85% BKPSDM Bidang MPI
3.885.360.000 3.885.360.000 100,00% 3.645.299.572 93,82%
Tubei, Desember 2018
Kepala
H. GUNTUR, S. Sos
NIP. 19730813 199402 1 005
No Kode Rekening Nama Program/Kegiatan Pagu AnggaranTarget
Anggaran Kas
Indikator Kinerja Keluaran (Output)
Lokasi
S (%)R
Narasi S (%) R (&)
Penyerapan
0,5
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBONG
Nomor : 36 Tahun 2016 : 36 Tahun 2016
Tanggal : 22 Desember 2016 : 22 Desember 2016
STRUKTUR ORGANISASIBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPer Maret 2018
BUPATI LEBONG
H. ROSJONSYAH
AGUSWANDA, S.Sos
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 197101012006041010
SUB BIDANG MUTASI,
PENGADAAN DAN
PEMBERHENTIAN
SUB BIDANG DATA
INFORMASI DAN
PENGEMBANGAN ASN
YUDI PRANATA, S.Sos
Penata (III/c)
NIP. 198608072006041004
RAHMAT AIDUL ADHA, S.Sos
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 198303162007011004
SUB BIDANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
WINCE DAMAYANTI, S.Kom
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198109252008042001
NIP. 197905262011011001
SUB BIDANG PENILAIAN
EVALUASI DAN KINERJA
APARATUR
SYAFRIDA YANTI, SE
Penata (III/c)
NIP. 198003032005022003
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI, DISIPLIN DAN
PENGHARGAAN
RIA PUSPITA, S.IP
Penata (III/c)
NIP. 198310212008042002
SUB BIDANG KEPANGKATAN,
PENGEMBANGAN KARIER
DAN PROMOSI
APEDO IRMAN BANGSAWAN, SH
SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
A. ROPIK, S.Sos
Penata (III/c)
BIDANG MUTASI, PENGADAAN
DAN INFORMASI
NIP. 196806091994031004
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
HARI SUBAGIO, S.Kom
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198208202006041009
BIDANG PENGEMBANGAN
DAN KINERJA APARATUR
KEPALA BADAN
H. GUNTUR, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197308131994021005
JABATAN FUNGSIONAL
U P T D
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197710062009031001
SEKRETARIS BADAN
M. RONALDI, S.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN : LEBONG
SATUAN KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROPINSI : BENGKULU
NO. KODE LOKASI : 12 06 08 00 14 00 00 00 00
Ukuran
No.Sertifikat Asal/Cara Tahun Barang/ Harga Satuan Keadaan
No. Pabrik Perolehan Beli/ kontruksi (Perolehan) Barang Nilai
No. Chasis Bahan Barang Perolehan (P,S,D) (Rp) (B/KB/RB) (Rp)
No. Mesin
1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Tanah
1 01 01 11 04 01 01 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah - - Baik - - 7.648 75.000 Baik 1 573.600.000 Jl. Komplek Perkantoran
Pemda Jalur II
11. Bangunan Gedung
2 03 11 01 01 01 03 11 Bangunan Gedung Kantor Permanen Permanen - Beton - 2008 494 - Baik 1 783.500.000 Bangunan Kantor
3 03 11 01 01 04 03 11 Lain-lain Permanen - Kayu - 2008 45 - Baik 1 9.600.000 Parkir
02. Alat-alat Besar
03. Alat-alat Angkutan
4 02 03 01 02 04 02 03 Mini Bus (Penumpang 14 Org Kebwh) Isuzu Panther - Besi - 2006 - - KB 1 152.000.000 Sekretaris BKPSDM
5 02 03 01 05 01 02 03 Sepeda Motor Kanzen - Besi - 2007 - - KB 1 10.082.000 Bahrullazi, SE Ybs Mutasi ke BP4K
06. Alat-alat Kantor & Rumah Tangga
6 02 06 02 01 61 02 06 Meja 1 Biro - - Kayu APBD 2008 - - B 1 1.100.000 Ruang Kepala
7 02 06 02 01 04 02 06 Meja Kayu - - Kayu APBD 2008 - - B 1 409.000 Ruang Kepala
8 02 06 02 01 30 02 06 Kursi Kerja Kepala - - Besi APBD 2008 - - B 1 1.350.000 Ruang Kepala
9 02 06 02 01 05 02 06 Kursi Besi - - Besi APBD 2008 - - B 2 350.000 Ruang Kepala
10 02 06 02 01 01 02 06 Lemari Kayu - - Kayu APBD 2008 - - B 2 2.500.000 Ruang Kepala
11 02 06 02 01 28 02 06 Kursi Tamu - - Jati APBD 2008 - - B 1 2.500.000 Ruang Kepala
12 02 06 02 01 61 02 06 Rak Handuk - - Kayu Swadaya 2008 - - RB 1 150.000 Ruang Kepala
13 02 06 02 01 61 02 06 Karpet Hijau - - Swadaya 2008 - - RB 1 150.000 Ruang Kepala
14 02 06 02 06 29 02 06 Gambar Presiden/Wakil Presiden - - Kayu Swadaya 2008 - - B 2 136.000 Ruang Kepala
15 02 06 02 06 28 02 06 Lambang Garuda Pancasila - - Kayu Swadaya 2008 - - B 1 68.000 Ruang Kepala
16 02 06 02 01 61 02 06 Meja 1 Biro - - Kayu APBD 2007 - - B 1 1.000.000 Ruang Sekretariat
17 02 06 02 01 48 02 06 Meja 1/2 Biro - - Kayu APBD 2008 - - 7 B 1 RB 8 5.088.000 Ruang Sekretariat
18 02 06 02 01 30 02 06 Kursi Putar Sandaran Tinggi - - Besi APBD 2008 - - KB 1 1.000.000 Ruang Sekretariat
19 02 06 02 01 34 02 06 Kursi Lipat Chitose - Stainles APBD 2008 - - B 9 2.043.000 Ruang Sekretariat
20 02 06 02 01 01 02 06 Lemari Kayu - - Kayu APBD 2008 - - B 1 773.000 Ruang Sekretariat
21 02 06 02 01 61 02 06 Rak Arsip - - Kayu APBD 2008 - - RB 1 1.300.000 Ruang Sekretariat
22 02 06 03 02 01 02 06 Komputer View Sonic - Fiber APBD 2008 - - RB 1 6.364.000 Ruang Sekretariat
23 02 06 02 01 19 02 06 Meja Panjang - - Kayu APBD 2008 - - KB 1 350.000 Ruang Sekretariat
24 02 06 02 01 61 02 06 Rak Buku - - Kayu APBD 2008 - - B 1 500.000 Ruang Sekretariat
25 02 06 01 04 05 02 06 Filling Kayu - - Kayu APBD 2008 - - B 1 450.000 Ruang Sekretariat
26 02 06 01 05 01 02 06 Papan Daftar - - Kayu APBD 2008 - - B 1 250.000 Ruang Sekretariat
27 02 06 02 06 50 02 06 Active Speaker - - Kayu APBD 2008 - - RB 1 300.000 Ruang Sekretariat
28 02 06 01 05 08 02 06 Papan Tulis - - Kayu APBD 2008 - - B 1 273.000 Ruang Sekretariat
29 02 06 02 06 28 02 06 Lambang Garuda Pancasila - - Kayu APBD 2008 - - B 1 68.000 Ruang Sekretariat
30 02 06 02 01 61 02 06 Meja 1 Biro - - Kayu APBD 2007 - - B 1 1.000.000 Bidang Dokumentasi
31 02 06 02 01 48 02 06 Meja 1/2 Biro - - Kayu APBD 2008 - - B 7 4.452.000 Bidang Dokumentasi
32 02 06 02 01 34 02 06 Kursi Lipat Chitose - Stainles APBD 2008 - - B 8 1.816.000 Bidang Dokumentasi
33 02 06 02 01 06 02 06 Kursi Kayu - - Kayu APBD 2007 - - RB 1 200.000 Bidang Dokumentasi
34 02 06 01 04 03 02 06 Rak Kayu - - Kayu APBD 2008 - - B 2 1.182.000 Bidang Dokumentasi
35 02 06 03 02 01 02 06 Komputer Acer - Fiber APBD 2008 - - B 1 6.364.000 Bidang Dokumentasi
36 02 06 01 04 01 02 06 Lemari Besi - - Besi APBD 2008 - - B 2 2.728.000 Bidang Dokumentasi
01
02
01
02
01
01
01
01
07
08
01
01
01
01
01
01
01
01
09
01
09
01
02
02
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
Bidang ter Barang TypeBarang
2 3 4 5
UrutKode
Kode
Nama/Jenis Merk/ KeteranganGol / RegisBarang
Barang
BUKU INVENTARIS INTRA KOMPATABELBARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
SKPD
N o m o r SPESIFIKASI BARANG JUMLAH