laporan akuntabilitas instansi pemerintah - ntt.bps… · badan pusat statistik ... kupang, 15...

BADAN PUSAT STATISTIKPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN AKUNTABILITAS

BADAN PUSAT STATISTIK

2015

INSTANSI PEMERINTAHPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Laporan Kinerja BPS Provinsi NTT Tahun 2015 No. Publikasi: 53510.1601 Katalog: 1202059.53 Ukuran Buku: 18,2 x 25,7 cm Jumlah Halaman: vi + 57 Halaman Naskah: Sub Bagian Bina Program BPS Provinsi NTT Gambar Kulit: Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik BPS Provinsi NTT Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Laporan Kinerja Tahun 2015


KATA PENGANTAR

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna,

bersih dan bertanggung jawab, dan pemantapkan pelaksanaan akuntabilitas

kinerja Instansi pemerintah merupakan suatu tuntutan yang menggugah

semangat reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang ditujukan untuk

menciptakan kepemerintahan yang bersih (good governance) ditandai dengan

berbagai pembenahan birokrasi diantaranya melalui penetapan Inpres Nomor

7 Tahun 1999. Setiap instansi pemerintah sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah wajib

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut

setiap tahunnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pusat

Statisik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015, adalah perwujudan

kewajiban BPS Provinsi NTT untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan misi. Dalam hal ini untuk memberikan gambaran

tentang capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana

Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015, serta juga digunakan

sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja di tahun yang akan

datang.

Tidak seperti tahun sebelumnya dimana penyusunan LAKIP disusun

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29

Tahun 2010, Penyusunan LAKIN BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai

tahun 2014 disusun berdasarkan regulasi terbaru yakni: Permen PAN dan RB

Nomor 53 tahun 2014. Dengan demikian terdapat beberapa penyesuaian dari

beberapa dokumen sebelumnya. Demikian Laporan ini dibuat sebagai Laporan Kinerja Tahun 2015 i


masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2015

dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat

Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 15 Maret 2016

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Maritje Pattiwaellapia

Laporan Kinerja Tahun 2015 ii


D A F T A R I S I

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Daftar Tabel v

Daftar Gambar vi

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2

1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi 3

1.4 Sumber Daya Manusia 6

1.5 Potensi dan Permasalahan 7

1.6 Sistematika Penyajian Laporan 8

Bab II Rencana Strategisdan Penetapan Kinerja

2.1 Rencana Strategis 2015-2019 9

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 15

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2015 18

3.2 Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2015 terhadap Tahun 2011-2014

25

3.3 Capaian Kinerja Tahun 2015 terhadap Target Renstra2015-2019

26

3.4 Kegiatan Prioritas BPS Tahun 2015 29

3.5 Upaya Efisiensi 33

3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2015 33

Bab IV Penutup

4.1 Tinjauan Umum 36

4.2 Tindak Lanjut 36

Laporan Kinerja Tahun 2015 iii


D A F T A R I S I

Lampiran-lampiran :

1 Struktur Organisasi BPS Provinsi NTT 38

2 Rencana Strategis (RS) 39

3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 42

4 Perjanjian Kinerja 2015 47

5 Pengukuran Capaian Kinerja 2015 49

6 Sumber Daya Manusia (SDM) 51

7 Kegiatan BPS Tahun 2015 52

8 Publikasi Yang Terbit Tahun 2015 55

Laporan Kinerja Tahun 2015 iv


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS 2015-2019 14

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPS Provinsi NTT Tahun 2015 15

Tabel 3. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Kualitas Data

Statistik

19

Tabel 4. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Pelayanan Prima

Hasil Kegiatan Statistik

22

Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Birokrasi yang

Akuntabel

24

Tabel 6. Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Strategis 2011-2015

25

Tabel 7. Capaian Kinerja 2015 terhadap Target Renstra 2015-2019 26

Tabel 8. Realisasi Anggaran Menurut Program 34

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan

Anggaran Menurut Program

35

Laporan Kinerja Tahun 2015 v


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Apel Kesadaran di BPS Provinsi NTT 1

Gambar 2. Komposisi SDM BPS Provinsi NTT Menurut Tingkat

Pendidikan

6

Gambar 3. Visi dan Misi BPS 2015-2019 10

Gambar 4. Moto PST 23

Gambar 5. Entry Meeting Pemeriksaan BPK 25

Gambar 6. Logo SUPAS 30

Gambar 7. Sosialisasi SE2016 32

Laporan Kinerja Tahun 2015 vi


Gambar 1. Apel Kesadaran di BPS Provinsi NTT

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Nusa Tenggara Timur merupakan Lembaga

Pemerintah Non Kementerian yang mengemban

tugas dari pemerintah untuk menyediakan data

statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir

dalam rangka mewujudkan terciptanya Sistem

Statistik Nasional yang handal, efektif dan

efisien guna mendukung pembangunan

nasional. Dalam menyajikan statistik dasar, BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

menyelenggarakan sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilakukan

secara berkala, terus menerus atau sewaktu-waktu yang periode pelaksanaannya

ditetapkan oleh Kepala BPS dengan memperhatikan kebutuhan data baik dari

pemerintah maupun masyarakat.

Sebagai perwujudan pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik

sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta UU Nomor 28 Tahun

1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999

Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP). Peraturan

perundang-undangan tersebut bertujuan untuk mendorong terciptanya

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan,

Laporan Kinerja Tahun 2015 1


Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban

Kinerja. Sistem ini merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi

instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional,

serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIN) Badan

Pusat Statisik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015, adalah perwujudan

kewajiban Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja

Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 serta akan digunakan sebagai umpan

balik untuk memicu perbaikan kinerja BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun

yang akan datang.

1.2. Maksud dan Tujuan Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap

Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung

jawabkan tugas pokok, dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporkan

kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2015 adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban Kepala BPS Provinsi NTT kepada Kepala BPS RI atas

pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka

mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan

adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Provinsi NTT

selama tahun 2015.



1.3. Tugas, Fungsi,dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Pusat Statistik berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

1) Tugas

Badan Pusat Statistik mempunyai tugas melaksanakan tugas

pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pusat Statistik

menyelenggarakan fungsi :

a) Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan dibidang statistik;

b) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;

c) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;

d) Penetapan sistem statistik nasional;

e) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang

kegiatan statistik; dan

f) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan,

dan rumah tangga.



3) Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai Peraturan Presiden

Nomor 86 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun

2008, susunan organisasi BPS Provinsi NTT terdiri dari :

a. Kepala

Kepala BPS Provinsi NTT adalah pejabat Eselon II/a. Kepala BPS Provinsi

NTT mempunyai tugas memimpin BPS Provinsi NTT sesuai dengan tugas

dan fungsi BPS Provinsi serta membina aparatur BPS Provinsi agar berdaya

guna dan berhasil guna.

b. Kepala Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha dipimpin pejabat Eselon III/a. Bagian ini mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan

kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam.

c. Kepala Bidang Statistik Sosial

Bidang Statistik Sosial dipimpin pejabat Eselon III/a. Bidang ini

mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis,

evaluasi, pelaporan serta pengembangan Statistik Kependudukan,

Statistik Kesra dan Statistik Ketahanan Sosial.

d. Kepala Bidang Statistik Produksi

Bidang Statistik Produksi dipimpin pejabat Eselon III/a. Bidang ini


evaluasi, pelaporan serta pengembangan Statistik Pertanian, Statistik

Industri serta Statistik Pertambangan, Energi dan Konstruksi.



e. Kepala Bidang Statistik Distribusi

Bidang Statistik Distribusi dipimpin pejabat Eselon III/a. Bidang ini


evaluasi, pelaporan serta pengembangan Statistik Harga Konsumen dan

Harga Perdagangan Besar, Statistik Keuangan dan Harga Produsen serta

Statistik Niaga dan Jasa.

f. Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik dipimpin pejabat Eselon III/a.

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Neraca Produksi,

Neraca Konsumsi dan Analisis Statistik Lintas Sektor.

g. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan & Diseminasi Statistik

Bidang Integrasi Pengolahan & Diseminasi Statistik dipimpin pejabat

Eselon III/a. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan Integrasi

Pengolahan Data, Pengelolaan Jaringan & Rujukan Statistik serta

Diseminasi dan Layanan Statistik.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional

yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan

bidang keahliannya dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan

keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci bagan organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi NTT terdapat

pada Lampiran 1.



1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Provinsi NTT

Pada akhir tahun 2015, SDM BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah

79 pegawai. Kualitas suatu SDM secara tidak langsung dapat dilihat dari tingkat

pendidikan. Komposisi SDM terbesar dengan tingkat pendidikan dibawah D-IV/S1,

yaitu mencapai 32,91 persen. Komposisi SDM dengan minimal pendidikan D-IV/S1

mencapai 67,09 persen. Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM BPS

cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS. Komposisi SDM

menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah.

Meskipun kualitas SDM secara umum baik, namun jika tidak

memperhitungkan beban pekerjaan per pegawai akan mempengaruhi kualitas

suatu pekerjaan. Oleh karena itu perlu memperhitungkan beban tugas di

masing-masing wilayah dalam menentukan jumlah SDM di wilayah tersebut.

Gambar 2. Komposisi SDM BPS Provinsi NTT Menurut Tingkat Pendidikan



1.5. Potensi dan Permasalahan

BPS merupakan National Statistics Office (NSO) yang bertanggung jawab

dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi

koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BPS telah memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan

perstatistikan. Hal tersebut menjadi kekuatan bagi BPS untuk mengembangkan

kegiatan perstatistikan kedepannya.

Peranan data statistik sangat penting dalam bidang perencanaan,

monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Seiring dengan kemajuan

teknologi dan informasi, masyarakat menginginkan agar data dapat tersedia

lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), lebih berkualitas

(better) dan lebih murah (cheaper). Hal tersebut menjadi fokus utama BPS untuk

menyediakan data secara lebih cepat, akurat dan dapat diakses publik dengan

mudah melalui website BPS.

Disisi lain, responden enggan untuk berpartisipasi secara mendalam pada

sensus/survei yang dilakukan oleh BPS. Hal tersebut menjadi salah satu kendala

untuk memperoleh data yang berkualitas, mengingat kegiatan statistik yang

dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran.

Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk

menjamin kualitas data statistik.

Data BPS telah banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam hal

perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Bahkan tiap bulannya rilis data BPS

dinanti-nanti oleh banyak pihak, terutama para ekonom. BPS juga gencar

melakukan sosialisasi, agar masyarakat lebih mengenal BPS. Harapannya ketika



mereka menjadi responden sensus/survei BPS lebih kooperatif dalam

memberikan jawabannya.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS tahun 2015

disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan

disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS;

sumber daya manusia di BPS, potensi dan permasalahn yang dihadapi

BPS; serta sistematika pnenyajian laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra)

BPS 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2015.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS 2015,

Perkembangan Capaian Kinerja BPS, Capaian Kinerja BPS terhadap

Target Renstra 2015-2019, Kegiatan Prioritas BPS 2015, Upaya Efisiensi

BPS 2015 dan Realisasi Anggaran tahun 2015

Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan

untuk tahun berikutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2015-2019

Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah “terwujudnya

Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong

royong”. BPS turut berkontribusi dalam pembangunan nasional di bidang statistik.

Visi yang disusun BPS untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana

tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah:

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”

“Pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia

statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik

terpercaya. “Data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan

keadaan yang sebenarnya. “Untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak

mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna

data nasional maupun internasional. Eksistensi BPS sebagai penyedia data dan

informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua

pihak.

Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang

terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui

pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

3. Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk

kemajuan perstatistikan.



Gambar 3. Visi dan Misi BPS 2015-2019

Menyediakan data statistik …

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar,

yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat

luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007)”.

… berkualitas …

“Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi

kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses,

dan dapat diinterpretasikan ”.

… melalui kegiatan statistik yang terintegrasi …

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggarakan kegiatan statistik perlu

lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan

yang bersifat terkotak-kotak (silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur



proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data

dilakukan secara terintegrasi antar subject matter.

Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan

bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling

memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari

terjadinya duplikasi kegiatan”. (UU no. 16 tahun 1997)”.

… dan berstandar internasional…

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada

konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar

internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of

Official Statistics”.

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan …

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur

yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam

penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara

terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”.

… pembinaan dan koordinasi …

“BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait

dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat

untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi

pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan

ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997).

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan

pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya,

penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan



kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat

statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan

instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur

masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No.

51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi:

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan

statistik;

2. Pengembangan statistik sebagai ilmu;

3. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat

mendukung penyelenggaraan statistik;

4. Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan

pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam

kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik

lainnya;

5. Pengembangan sistem informasi statistik;

6. Peningkatan penyebarluasan informasi statistik;

7. Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk

mendukung pembangunan nasional;

8. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelengaraan statistik meliputi hal-hal yang

berkaitan dengan:

a. Pelaksanaan kegiatan statistik;

b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.



Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS,

instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan.

Koordinasi dan/atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam

rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi

dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan,

pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan/atau analisis statistik”.

Membangun insan statistik …

“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”.

… yang profesional…

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

… berintegritas …

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki

integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan

profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang

diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten

(satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat,

masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung

jawab dan setiap langkahnya terukur)”.



…amanah…

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam

melaksanakan kegiatan statistik”.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS 2015-2019, maka

ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran

strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan dapat dilihat

pada tabel di bawah.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS 2015-2019

TUJUAN SASARAN STRATEGIS

T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki

indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS dapat dilihat pada

gambar berikut.



2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan

untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang

dimiliki oleh instansi. Selama periode 2015 telah ditetapkan target yang

harus dipenuhi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi

ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan.

Berikut pada tabel ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi

tanggung jawab Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Target yang

dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan di evaluasi

pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai

dengan akhir tahun 2015 terhadap target.

Tabel 2.Perjanjian Kinerja

BPS Provinsi NTT Tahun 2015

Tujuan & Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) Tujuan I: Peningkatan kualitas data statistik

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

85 %

1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah Release Data yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

85 %

50 %

100 %

16

57




(1) (2) (3) Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu

1

1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

100 %

100 %

100 %

Tujuan II: Peningkatan pelayanan

prima hasil kegiatan statistik

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

80 %

2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

80 %

50.000

60 %

50 %

Tujuan III: Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

35

3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

5 %

65 %




(1) (2) (3) 3.2 Meningkatnya

pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS


35

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap

triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada

akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan

pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS kepada Kepala BPS RI

atas penggunaan anggaran BPS.

Keberhasilan pencapaian target sangat didukung oleh penganggaran di BPS.

Dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 3(tiga) program, yaitu: (1)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMTTL),

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan (3)

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja BPS Provinsi NTT 2015

Pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna,

bersih dan bertanggung jawab merupakan suatu tuntutan aspirasi masyarakat

yang telah mendapat perhatian pemerintah. Sehubungan dengan tuntutan ini

dan dalam rangka perwujudan good governance pemerintah merasa perlu

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah sebagai

wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan Visi

BPS sebagai “pelopor data statistik terpercaya untuk semua” telah menggunakan

daya dan upaya untuk mewujudkannya melalui pelaksanaan berbagai program

dan kegiatan selama tahun anggaran 2015. Kemudian dari pada itu sebagai

perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan program/

kegiatan yang berhubungan dengan keberhasilan/kegagalan capaian sasaran yang

telah ditetapkan maka perlu dilakukan pengukuran kinerja sesuai pedoman yang

telah ditetapkan.

Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan pertama adalah “peningkatan kualitas data statistik”, diukur

dengan indikator Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data

statistik. Tujuan pertama dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1)

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dan (2)

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement).



Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik

No. Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Peningkatan kualitas data statistik

1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen 85 79 92,94

1.1.

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1.1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen 85 79 92,94

1.1.b. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Persen 50 84,69 169,38

1.1.c. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

Persen 100 100 100,00

1.1.d. Jumlah Release Data yang tepat waktu

Aktivitas 16 19 118,75

1.1.e. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

Publikasi 57 64 112,28

1.1.f. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu





Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.2.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

1.2.a. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

Persen 100 90,66 90,66

1.2.b. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Persen 100 82,77 82,77

1.2.c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Persen 100 91 91,00

Rata Capaian Indikator Sasaran 106,42

Berdasarkan tabel di atas, tujuan pertama telah tercapai dengan tingkat

capaian sebesar 92,94 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis

tujuan pertama sebesar 106,42 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara

keseluruhan sasaran strategis tujuan pertama telah tercapai. Namun, jika dilihat

dari masing-masing indikator, khususnya indikator sasaran strategis kedua yang

menunjukkan capaiannya kurang dari 100 persen, yaitu: (1) indikator

“Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan

rumah tangga” capaian kinerjanya sebesar 90,66 pesen, (2) indikator


usaha” capaian kinerjanya sebesar 82,77 pesen, dan (3) indikator “Persentase



pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah

tangga non usaha” capaian kinerjanya sebesar 91,00 pesen. Tidak tercapaianya

indikator “Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan

pendekatan rumah tangga” adanya daftar sampel yang tidak ditemui dilapangan

samp, contohnya dalam pendataan Susenas. Tidak tercapaianya indikator


usaha” dikarenakan rendahnya kepedulian responden dan sulitnya mencari

tempat/domisili perusahaan dikarenakan alamat tertulis tidak sesuai fakta

lapangan atau ketidakjelasan usaha.

Realisasi indikator “Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan

informasi statistik BPS sebagai rujukan utama” jauh lebih besar dari target yang

telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan survei untuk indikator ini baru

dilaksanakan pada tahun 2015, sehingga tidak memiliki data dasar (baseline)

dalam menentukan target.

Meskipun tujuan pertama telah tercapai, namun upaya peningkatan

kualitas data statistik terus dilakukan oleh BPS. Upaya peningkatan kualitas data

terus dilakukan dan peningkatan terus dilakukan melalui sosialisasi yang lebih

giat.

Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua adalah “peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan

statistik”, diukur dengan indikator Persentase konsumen yang puas akan layanan

data BPS. Tujuan kedua dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu

Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement).

Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.



Tabel 4. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan

Statistik


Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

2.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen 80 93,8 117,25

2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

2.1.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen 80 93,8 117,25

2.1.b. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

Pengunjung 50.000 53.851 107,70

2.1.c. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Persen 60 95,05 158,42

2.1.c. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Persen 50 90 180,00

Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 140,84

Berdasarkan tabel di atas, tujuan kedua juga tercapai dengan tingkat


tujuan kedua sebesar 140,84 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara



Gambar 4. Moto PST

keseluruhan sasaran strategis tujuan kedua juga tercapai. Capaian tertinggi pada

indikator “Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan

sarana dan prasarana BPS” capaian kinerjanya sebesar 180 pesen. Hal ini

didukung dengan pembenahan pembangunan sarana prasarana oleh BPS setiap

tahunnya baik itu prasarana gedung dan semua fasilitas pembanguna.

Tujuan kedua diwujudkan melalui Pelayanan

Statistik Terpadu (PST). Moto yang diterapkan

dalam PST adalah melayani dengan hati. BPS

meraih predikat patuh terhadap UU Pelayanan

Publik. Menurut Ombudsman pelayanan publik BPS

telah berada pada zona hijau atau tingkat

kepatuhan tinggi.

Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan keempat adalah “peningkatan birokrasi yang akuntabel”, diukur

dengan indikator opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK. Tujuan

keempat dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya kualitas

manajemen sumber daya manusia BPS, dan (2) Meningkatnya pengawasan dan

akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur

tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.



Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel


Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 Peningkatan birokrasi yang akuntabel

3.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Point 35 65,15 186,14

3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

3.1.a. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen 5 7,59 151,80

3.1.b. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Persen 65 67,09 103,22

3.2.

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

3.2.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Point 35 65,15 186,14

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 147,05

Berdasarkan tabel di atas, tujuan keempat juga tercapai dengan tingkat


tujuan keempat sebesar 147,05 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara

keseluruhan sasaran strategis tujuan ketiga juga tercapai. Semua indikator

menunjukkan capaian diatas 100 persen. Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian

PAN & RB mengalami kenaikan dari 35 pada tahun sebelumnya menjadi 65,15

pada tahun 2015 melebihi target yang ditetapkan.



Gambar 5. Entry Meeting

Pemeriksaan BPK

Capaian kinerja tujuan ketiga

harus terus dipertahankan. Empat tahun

berturut-turut BPS meraih skor Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) atas Opini

terhadap Laporan Keuangan BPS oleh

BPK. Tidak sedikit

Kementerian/Lembaga yang gagal

mempertahankan opini WTP yang

dimilikinya sehingga turun menjadi WDP

atau bahkan TMP (disclaimer). Pencapaian WTP ini menjadi pemicu agar segenap

elemen BPS terus bekerja keras dalam mematuhi aturan-aturan dan prosedur

administrasi diberbagai lini.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS

Perkembangan capaian kinerja 2015 jika dibandingkan dengan periode

Renstra 2011-2014 sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis 2011-2015

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 107,56 107,78 107,94 107,76 132,11

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis

94,71 107,17 107,92 104,04 122,64

Berdasarkan tabel di atas, secara umum rata-rata capaian kinerja tujuan

maupun sasaran strategis menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali



pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini

mencerminkan bahwa BPS terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dari

tahun ke tahun.

3.3. Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2015-2019

Capaian kinerja BPS Provinsi NTT terhadap target Renstra 2015-2019

dihitung berdasarkan realisasi 2015 terhadap target 2015 pada Renstra 2015-

2019. Capaian kinerja BPS Provinsi NTT terhadap target Renstra 2015-2019 dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Capaian Kinerja 2015 terhadap Target Renstra 2015-2019


Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Peningkatan

kualitas data statistik


Persen 85 79 92,94

1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1.1.a. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Persen 85 79 92,94


Persen 50 84,69 169,38




Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.1.c. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

Persen 100 100 100,00


Aktivitas 16 19 118,75





1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)


Persen 100 90,66 90,66


Persen 100 82,77 82,77


Persen 100 91 91,00

2 Peningkatan pelayanan prima hasil

2.a. Persentase Kepuasan Konsumen

Persen 80 93,8 117,25




Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) kegiatan statistik

terhadap pelayanan data BPS



Persen 80 93,8 117,25


Pengunjung 50.000 53.851 107,70


Persen 60 95,05 158,42


Persen 50 90 180,00


3.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Point 35 65,15 186,14



Persen 5 7,59 151,80

3.1.b. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma

Persen 65 67,09 103,22




Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) IV atau Strata I

3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

3.2.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Point 35 65,15 186,14

Rata-rata Capaian Indikator Tujuan 132,11

Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 122,64

Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2015-2019,

sehingga taget PK 2015 sama dengan target 2015 pada Renstra 2015-2019.

Dengan demikian capaian kinerja terhadap PK 2015 sama dengan capaian kinerja

terhadap renstra 2015-2019. Secara keseluruhan baik tujuan pertama hingga

tujuan ketiga serta masing-masing sasaran strategisnya telah tercapai. Rata-rata

capaian kinerja tujuan sebesar 106,30 dan rata-rata capaian kinerja sasaran

strategis sebesar 103,83.

3.4. Kegiatan Prioritas BPS 2015

Kegiatan prioritas BPS pada tahun 2015 diantaranya adalah: (1) Survei

Penduduk Antara Sensus (SUPAS) 2015, (2) Hasil Sensus Pertanian (ST) 2013, (3)

Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT), dan (4) Persiapan Sensus Ekonomi (SE)

2016.



Gambar 6. Logo SUPAS

Survei Penduduk Antara Sensus (SUPAS) 2015

SUPAS 2015 merupakan kegiatan survei kependudukan yang dilakukan

setiap lima tahun setelah pelaksanaan sensus penduduk. Hasil survei ini akan

digunakan sebagai rujukan dan mengkoreksi hasil penghitungan proyeksi

penduduk berdasarkan hasil SP2010. Data kependudukan yang dikumpulkan

mencakup data pokok penduduk, kejadian kelahiran, kejadian kematian, dan

perpindahan penduduk.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkirakan

jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan

daerah perkotaan/pedesaan; menyediakan data

dasar untuk penghitungan parameter demografi;

memperkirakan angka kematian ibu/maternal;

dan menyediakan data untuk penghitungan

indikator yang terkait dengan kependudukan dan

kesejahteraan sosial.

Dari target 19.520 rumah tangga yang dimintai datanya, sebanyak 19.428

(99,53 %) rumah tangga yang merespon dengan baik daftar pertanyaan yang

diberikan. Output dari kegiatan ini adalah Publikasi SUPAS 2015.

Hasil Sensus Pertanian (ST) 2013: Analisis Tematik dan Subsektor

Sensus Pertanian (ST) 2013 telah dilaksanakan pada tahun 2013, rangkaian

analisisnya dilakukan hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 dilaksanakan analisis

tematik dan subsektor. Tujuan dari analisis tematik adalah optimalisasi

pemanfaatan data hasil ST2013 oleh instansi di luar BPS agar evaluasi,

perencanaan dan kebijakan pembangunan pertanian menjadi lebih terarah;

eksplorasi terhadap isu pertanian terkini terutama berkaitan dengan Nawacita

sektor pertanian, yaitu Peningkatan Kedaulatan Pangan; dan penyusunan



indikator-indikator baru. Output dari kegiatan analisis tematik dituangkan dalam

delapan publikasi sesuai dengan tema terpilih.

Sedangkan analisis subsektor merupakan analisis terhadap hasil Survei

Rumah Tangga Usaha Rumah Tangga Subsektor Pertanian 2014 yang mencakup 9

jenis usaha pertanian, yaitu tanaman padi, tanaman palawija, tanaman

hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, budidaya tanaman kehutanan,

kehutanan, budidaya ikan, dan penangkapan ikan. Melalui kegiatan ini

diharapkan gambaran kondisi usaha pertanian pada beberapa komoditas

unggulan dapat disampaikan kepada publik. Sebagai output dari kegiatan analisis

subsektor disusunlah 10 publikasi.

Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT)

Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Tepadu (PBDT) 2015 merupakan tindak

lanjut Inpres No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga

Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk

membangun Keluarga Produktif. Data yang dimutakhirkan adalah Basis Data

Terpadu yang ada di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(TNP2K). Secara garis besar pelaksanaan PBDT2015 dilakukan melalui 3 tahapan

yaitu: Forum Konsultasi Publik (FKP), pendataan rumah tangga dan

pemeringkatan rumah tangga yang didasarkan pada tingkat kesejahteraannya.

Output dari kegiatan ini adalah satu set data rumah tangga yang berisi data

individu rumah tangga mencakup nama, alamat serta berbagai karakteristik

sosial ekonomi lainnya hasil pemutakhiran basis data terpadu. Rangkaian

kegiatan PBDT 2015 diakhiri dengan diserahkannya Basis Data Tepadu (BDT)

2015 kepada pemerintah (sekretariat wakil presiden).

Persiapan Sensus Ekonomi (SE) 2016



Gambar 7. Sosialisasi SE2016

Persiapan SE 2016 yang

dilakukan pada tahun 2015 antara lain:

(1) Updating Peta Blok Sensus dan Desa.

Pengembangan Peta Blok Sensus

bermuatan usaha meliputi

pemutakhiran wilayah kerja statistik

khusus pada wilayah konsentrasi

kegiatan ekonomi dan BS persiapan yang

saat ini sudah bermuatan. Bersamaan

dengan kegiatan tersebut juga

dilakukan kegiatan updating peta desa dan BS dan pemutakhiran master file desa

(MFD). Pembentukan Master Frame bertujuan untuk memperoleh gambaran

awal muatan kegiatan ekonomi di dalam blok sensus yang selanjutnya digunakan

untuk membentuk area frame kegiatan ekonomi yang lebih terkini. (2) Persiapan

Publisitas Sensus Ekonomi dalam bentuk sosialisasi melalui media dan pertemuan

dengan masyarakat serta pelaku usaha.

Sensus Ekonomi merupakan sensus yang paling sulit (complicated)

diantara sensus lainnya. Sensus Ekonomi pertama kali dilakukan tahun 1986,

dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Pelaksanaan Sensus ekonomi periode

berikutnya adalah tahun 1996, 2006, dan yang akan dating 2016. Berbagai rakor

dan persiapan lainnya telah dilaksanakan selama tahun 2015 dalam rangka

mensukseskan pelaksanaan SE 2016.



3.5. Upaya Efisiensi BPS 2015

Upaya efisiensi yang dilakukan BPS selama tahun 2015 diantaranya adalah

penghematan sumber daya energi dan penganggaran. Dari sisi sumber daya

energi, BPS Provinsi NTT berupaya untuk hemat energi listrik dan air. Dari sisi

penganggaran, sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 langkah-langkah

penghematan dan pemanfaatan anggaran belanja perjalanan dinas dan

meeting/konsiyering kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2015, BPS Provinsi NTT

melaksanakannya dengan memaksimalkan penggunaan aula kantor untuk

kegiatan paket meeting dibawah 100 peserta. Penghematan anggaran juga

dilakukan untuk kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu dimana BPS Provinsi

NTT menyampaikan nilai selfblocking sebesar 541.372.000 rupiah.

3.6. Realisasi Anggaran Tahun 2015

Pagu yang diberikan ke BPS Provinsi NTT untuk menjalankan fungsi

pemerintahan selama tahun 2015 adalah sebesar 23.562.514.000 rupiah, terbagi

ke dalam 3 (empat) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), (2) Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan (3) Program Penyediaan dan

Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Realisasi anggaran menurut program dapat

dilihat pada tabel berikut.



Tabel 8. Realisasi Anggaran Menurut Program

Program Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)

(1) (2) (3) (4)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)

9.600.055.000,- 94.66.785.240,- 98,61

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)

237.500.000,- 232.040.000,- 97,70

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

13.724.959.000,- 12.601.921.045,- 91,82

Total 23.562.514.000,- 22.300.746.285,- 94,65

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran program DMPTTL adalah

sebesar 98,61 persen dari pagu anggaran program DMPTTL; realisasi anggaran

program PSPA adalah sebesar 97,70 persen dari pagu anggaran program PSPA;

dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 91,82 persen dari pagu

anggaran program PPIS. Penyerapan program PPIS paling kecil diantara program

yang lainnya, sedangkan penyerapan program DMPTTL paling besar diantara

program yang lainnya. Penyerapan anggaran BPS secara keseluruhan adalah

sebesar 94,65 persen dari total pagu.

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong

Kementerian/Lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, setiap

rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan.

Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran 2015

menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Menurut

Program

Program Capaian Kinerja (%)

Penyerapan Anggaran (%)

(1) (2) (3)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)

147,05 98,61

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)

140,84 97,70

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

106,42 91,82

Rata-rata 132,11 94,65

Berdasarkan tabel di atas, hampir seluruh program memiliki capaian

kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan anggarannya. Secara rata-

rata capaian kinerja program sebesar 132,11 persen, lebih tinggi jika

dibandingkan dengan penyerapan anggaran secara total yaitu 94,65 persen. Hal

ini mencerminkan bahwa BPS telah berhasil melakukan efisiensi penganggaran

sesuai tujuan sistem pengganggaran berbasis kinerja.



BAB IV

P E N U T U P

4.1. Tinjauan Umum

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pusat Statistik Provinsi

Nusa Tenggara Timur sesuai Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2015 telah

diselesaikan, ada 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai BPS pada tahun 2015, yaitu:

(1) Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, (2)

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, dan (3) Peningkatan

birokrasi yang akuntabel. Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran

strategis yang harus dicapai. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan

sasaran strategis BPS tahun 2015 telah tercapai, dengan rata-rata capaian

kinerja tujuan sebesar 132,11 dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis

sebesar 122,64. Meskipun demikian upaya-upaya peningkatan kinerja terus

dilakukan oleh BPS, terutama dalam hal peningkatan kualitas data statistik dan

pelayanan prima.

4.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang adalah:

(1) Menambahkan indikator baru pada sasaran strategis keempat sesuai amanat

UU Statistik Nomor 16 tahun 1997. Indikator baru tersebut adalah

“Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan

evaluasi pembangunan nasional”.

(2) Meningkatkan peran insan BPS dalam rangka mensosialisasikan berbagai

aktivitas perstatistikan, membangun kesadaran masyarakat agar menjadi



sadar statistik yang diharapkan dapat meningkatkan respon rate kegiatan

pendataan.

(3) Perlunya kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi untuk berbagai

kegiatan di BPS. Selain itu juga mengadakan pendekatan dan meningkatkan

kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam memperoleh data

sekunder.


Badan Pusat Statistik Provinsi NTT Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI BPS PROVINSI NTT

Peraturan Kepala BPS Nomor 001 Tahun 2001 Tanggal : 2 Januari 2001


Badan Pusat Statistik Provinsi NTT Lampiran 2

Rencana Strategis BPS 2015-2019

No. Tujuan/Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Target Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

Peningkatan kualitas data statistik


80% 81% 82% 83% 84%

1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS


80% 81% 82% 83% 84%


50% 53% 56% 59% 62%


100% 100% 100% 100% 100%


16 16 17 17 18


57 57 58 58 59


1 - 1 - -

1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber

1.2.a. Persentase pemasukan dokumen (response rate)

100% 100% 100% 100% 100%



No. Tujuan/Sasaran


Target Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

data (respondent engagement)

survei dengan pendekatan rumah tangga 1.2.b. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% 100%

2 Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik


80% 81% 82% 83% 84%



80% 81% 82% 83% 84%


50.000

50.500

51.000

51.500

52.000


60% 61% 62% 63% 64%

2.1.c. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap

50% 51% 52% 53% 54%



No. Tujuan/Sasaran


Target Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

pemenuhan sarana dan prasarana BPS



35% 40% 45% 50% 55%



5% 5% 6% 6% 7%


65% 66% 66% 67% 67%



35% 40% 45% 50% 55%



Lampiran 3

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015

Tujuan / Sasaran / Indikator Satuan Target Program / Kegiatan / Output / Komponen

Anggaran (Juta

Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5)

Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik 12.315,11

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 85

1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 1.203,59 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen 85 06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 1.203,59

1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Persen 50

2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi

1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

Persen 85 051 Penyusunan Statistik Daerah 123,10

1.1.4. Jumlah release data yang tepat waktu

Aktivitas 16 060 Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoran dan Khusus

67,37

1.1.5. Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

Publikasi 57 090 Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS berbasis Web Tahun 2015 2,40

1.1.6. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

Publikasi 1 091 Updating Peta Desa dan Blok Sensus 31,42

401 Pengolahan SUPAS 2015 256,69 500 Pendataan Komoditas Strategis 40,50 501 Analisis Hasil ST2013: Analisis

Tematik Subsektor 46,52

601 Penggambaran Peta BS Bermuatan Kegiatan Ekonomi 137,49

603 Pembentukan Master Frame Blok Sensus SE2016 14,32

605 Persiapan Publisitas SE2016 466,73

606 Updating Direktori Usaha/Perusahaan Tahap II 17,05

1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 11.111,52 1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

Persen 100

06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 11.111,52




Anggaran (Juta

Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5)

1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Persen 100

2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 11.111,52

1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Persen 100

050 Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen 46,08

070 Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan 27,22

071 Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba 0,90

073 PDB Triwulanan menurut Sektor dan Penggunaan 13,15

074 Penyusunan Matriks PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah 10,06

075 Konsolidasi PDRB Triwulanan dan Tahunan menurut Pengeluaran 151,05

082 Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Triwulanan (SKTNP Jasa) 24,24

084 Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100 (SKNP)

627,64

085 Penyusunan Matriks Supply Regional 2013 3,90

111 Kompilasi Data Statistik Ekspor 4,77

112 Survei Impor Daerah Perbatasan 9,75

114 Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi 28,08

115 Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 27,90

116 Survei Waktu Tunggu (Dwelling Time) di Pelabuhan 18,33

117 Survei Angkutan Penumpang dan Barang di Terminal dan Jembatan Timbang

0,30

118 Kompilasi Data Transportasi 24,61

120 Survei Statistik Harga Produsen 38,36

121 Pengadaan Data IKK 2015 Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan 2016

111,75

122 Survei Harga Perdagangan Besar 34,21




Anggaran (Juta

Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5)

123 Survei Harga Konsumen Dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras 160,71

124 Survei Harga Perdesaan 34,48

130 Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan 16,51

131 Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan 36,63

132 Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Tahunan 176,39

133 Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan 48,26

134 Survei Pertambangan,Energi,Penggalian,Captive Power dan Updating Direktori

7,84

135 Survei Konstruksi 70,55

141 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran 425,05

142 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan 164,83

144 Survei Upah 0,03

150 Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi Tahun 2015 363,70

151 Susenas Panel 2015 21,12

152 Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan MSBP Tahun 2015 1.007,75

160 Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI), Indikator Pembangunan Berkelanjutan (IPB), dan Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP)

2,60

161 Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan 3,76

163 Survei Nilai Kebangsaan 2015 50,65

170 Statistik Lembaga Keuangan 7,46

171 Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal 6,72

172 Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 32,93

173 Survei Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

4,50

174 Survei Perusahaan Informasi dan Komunikasi 3,42

175 Survei Bidang Jasa Pariwisata 73,18

176 Survei Konsumsi Bahan Pokok 175,08




Anggaran (Juta

Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5)

180 Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH 27,03

181 Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP 3,80

182 Survei Perusahaan Kehutanan 7,43

190 Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan 176,20

192 Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian 49,71

193 Survei Perusahaan Perkebunan 2,00

400 Pelaksanaan SUPAS 2015 2.715,37

901 Survei Penjualan Eceran Tahun 2015 181,09

405 Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 3.852,46

Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 501,50

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen 80

2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) 501,50 2.1.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

Pengunjung

50.000 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur BPS 237,50

2.1.2. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Persen 60 2891 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi

237,50

2.1.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Persen 50

401 Pengadaan Sarana Gedung

Pengadaan lemari Es 2,45 Pengadaan Kursi rapat 35,00 Pengadaan Meja Rapat 64,00 Pengadaan Lemari Arsip 120,90 Pengadaan Kursi Lobi 4,60 Pengadaan Kursi Kerja 3,60 Pengadaan Meja Resepsionis 6,95

06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 264,00

2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 264,00

400 Pelaksanaan SUPAS 2015 264,00

Tujuan 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel 10.745,90




Anggaran (Juta

Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5)

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Point 35


10.745,90

3.1.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen 5 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 9.600,06

3.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Persen 65 2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi

9.600,06


01 Layanan Perkantoran 9.600,06

3.2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Point 35 001 Belanja Pegawai 7.867,35

002 Belanja Barang Operasional 1.724,11 011 Penyusunan Renstra BPS 2015-2019 3,18 012 Penyusunan SHBJ 5,41

1.145,84 06 Program Penyediaan dan

Pelayanan Informasi Statistik 1.145,84

2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 1.145,84

01 Layanan Perkantoran 1.145,84 052 Assesment Kompetensi Teknis 1.145,84

23.562,51



Lampiran 4

Perjanjian Kinerja BPS Provinsi NTT Tahun 2015


(1) (2) (3) Tujuan I: Peningkatan kualitas data statistik

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

85 %

1.1 Meningkatnya

kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah Release Data yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu

85 %

50 %

100 %

16

57 1

1.2 Meningkatnya kualitas

hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

100 %

100 %

100 %

Tujuan II: Peningkatan pelayanan

prima hasil kegiatan statistik

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

80 %




(1) (2) (3) 2.1 Meningkatnya kualitas

hubungan dengan pengguna data (user engagement)

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

80 %

50.000

60 %

50 %

Tujuan III: Peningkatan birokrasi yang akuntabel


35

3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

5 %

65 %

3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS


35



Lampiran 5

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015

No. Tujuan/Sasaran

Indikator Kinerja Utama Satuan

Target Realisasi Capaia

n Kinerj

a Tw1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw1 Tw 2 Tw 3 Tw 4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1.

Peningkatan kualitas data statistik


Persen 0 0 0 85 0 0 0 79 92,94

1.1.

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS


Persen 85 79 92,94


Persen 50 84,69 169,38


Persen 50 100 50 100 100,00


Aktivitas 4 8 12 16 5 9 15 19 118,75


Publikasi 25 37 57 18 27 38 64 112,28


Publikasi 1 1 1 1 100,00

1.2.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)


Persen 68,57 100 68,57 90,66 90,66


Persen 68,44 100 68,44 82,77 82,77


Persen 73,16 100 73,16 91 91,00



No. Tujuan/Sasaran

Indikator Kinerja Utama Satuan

Target Realisasi Capaia

n Kinerj

a Tw1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw1 Tw 2 Tw 3 Tw 4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

2

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik


Persen 80 93,8 117,25

2.1.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)


Persen 80 93,8 117,25


Pengunjung 39.262 50.000 30.576 39.262 53.851 107,70


Persen 60 95,05 158,42


Persen 50 90 180,00



Point 35 35 65,15 65,15 186,14

3.1.

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS


Persen 5 7,59 151,80


Persen 65 67,09 103,22

3.2.

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS


Point 35 35 65,15 65,15 186,14



Lampiran 6

Jumlah Sumber Daya Manusia BPS Provinsi NTT menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015

No Jenjang Pendidikan Jumlah

(1) (2) (3)

1 S3 1

2 S2 17

3 S1/DIV 35

4 DIII 7

5 DI -

6 SLTA 17

7 SLTP 1

8 SD 1

Total 79



Lampiran 7

Kegiatan BPS Provinsi NTT Tahun 2015

No Kegiatan Bulan Pelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Updating Direktori Usaha/Perusahaan Tahap II(SE2016)

2 Pelaksanaan SUPAS 2015

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran

4 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan

5 Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor Dan Konsumsi Tahun 2015

6 SUSENAS Panel 2015

7 Survei Sosial Eknomi Nasional Konsumsi Dan MSBP 2015

8 Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan

9 Survei Hortikultura Dan Indikator Pertanian

10 Survei Perusahaan Perkebunan

11 Survei Perusahaan Pertenakan RPH/TPH

12 Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PF

13 Survei Perusahaan Kehutanan

14 Survei Industri Besar/Sedang Tahunan

15 Survei Industri Besar Dan Sedang Bulanan

20 Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power, Dan Updating Direktori

21 Survei Konstruksi

22 Survei Industri Mikro Dan Kecil (VIMK) Tahunan

23 Survei Industri Mikro Dan Kecil (VIMK) Triwulanan

24 Kompilasi Data Statistik Ekspor

25 Survei Impor Daerah Perbatasan

26 Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi

27 Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi

28 Kompilasi Data Statistik Transportasi

29 Survei Angkutan Penumpang Dan Barang Di Terminal Dan Jembatan Timbang

30 Survei Statistik Harga Produsen

31 Harga Perdagangan Besar

32 Indeks Kemahalan Konstruksi



No Kegiatan Bulan Pelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

33 Survei Harga Konsumen Dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras

34 Survei Harga Perdesaan

35 Statistik Lembaga Keuangan

36 Survei Statistik Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah

37 Survei Statistik Badan Usaha Dan Pasar Modal

38 Survei Penggunaan Dan Pemanfaatan Tekonologi Informasi Dan Komunikasi

39 Survei Perusahaan Informasi Dan Komunikasi

40 Survei Bidang Jasa Pariwisata

41 Survei Konsumsi Bahan Pokok

42 Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Triwulanan 2010=100 (SKTNP Jasa)

43 Penyusunan PDRB Tahunan Dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100 (SKNP)

44 Penyusunan Neraca Rimah Tangga Dan Institusi Nirlaba

45 Penyusunan Matriks PMTB Institusi Pemerintah Dan Non Pemerintah

46 Konsolidasi PDRB Triwulanan Dan Tahunan Menurut Pengeluaran

47 Indeks Tendensi Bisnis Dan Indeks Tendensi Konsumen



Lampiran 8

Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2015

No. Judul Publikasi Periode Terbit

(1) (2) (3)

1 Ringkasan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2014

Tahunan

2 Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

Tahunan

3 Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Tahunan

4 Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Januari 2016

Bulanan

5 Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

Tahunan

6 Ringkasan Data Tenaga Kerja dan Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

Tahunan

7 Ringkasan Data dan Informasi Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015

Tahunan

8 Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Februari 2016

Bulanan

9 Ringkasan Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III Tahun 2014

Ad-hoc

10 Kumpulan BRS Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2015

Tahunan

11 Kumpulan BRS Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2015

Tahunan

12 Kumpulan BRS Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

Tahunan

13 Kumpulan BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

Tahunan

14 Kumpulan BRS Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

Tahunan

15 Kumpulan BRS Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang dan Angkutan Udara di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

Tahunan

16 Kumpulan BRS Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 -2015

Tahunan

17 Kumpulan BRS Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 -2015

Tahunan

18 Kumpulan BRS Produksi Tanaman Padi Dan Palawija di Provinsi Nusa Tenggara Timur Angka Ramalan Tahun 2013 -2015

Tahunan

19 Kumpulan BRS Profil Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 -2015

Tahunan




(1) (2) (3)

20 Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Maret 2016

Bulanan

21 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Kupang Tahun 2015 Tahunan

22 Ringkasan Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

Tahunan

23 Rekapitulasi Wilayah Administratif dan Blok Sensus Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil MFD dan MBS Online 31 Desember 2015

Tahunan

24 Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan April 2016

Bulanan

25 Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015 Tahunan

26 Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015 Tahunan

27 Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Mei 2016

Bulanan

28 Statistik Harga Konsumen Kota Kupang 2015 Tahunan

29 Statistik Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Tahunan

30 Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Juni 2016

Bulanan

31 Statistik Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Tahunan

32 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Lapangan Usaha 2011-2015

Tahunan

33 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan 2011-2015

Tahunan

34 Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Juli 2016

Bulanan

35 Laporan Survei Volume Penjualan Eceran Beras Kota Kupang Putaran I Tahun 2016

Semesteran

36 Statistik Angkutan Udara Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015 Tahunan

37 Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Tahunan

38 Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Agustus 2016

Bulanan

39 Statistik Kriminal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Tahunan

40 Statistik Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015 Tahunan

41 Statistik Tanaman Padi dan Palawija Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015

Tahunan

42 Statistik Tanaman Biofarmaka dan Hias Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015

Tahunan

43 Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015

Tahunan

44 Profil Sektor Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015 Tahunan




(1) (2) (3)

45 Statistik Industri Besar Sedang Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015 Tahunan

46 Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan September 2016

Bulanan

47 Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

Tahunan

48 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota 2011-2015

Tahunan

49 Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Oktober 2016

Bulanan

50 Data Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015 Tahunan

51 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

Tahunan

52 Indikator Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015 Tahunan

53 Indikator Kesejahteraan Rakyat Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Tahunan

54 Kinerja Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015 Tahunan

55 Statistik Ekspor-Impor Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015 Tahunan

56 Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015

Tahunan

57 Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2016 Tahunan

58 Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2016 Tahunan

59 Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan November 2016

Bulanan

60 Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015

Tahunan

61 Profil Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil SUPAS 2015 Ad-hoc

62 Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Desember 2016

Bulanan

63 Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Tahunan

64 Laporan Survei Volume Penjualan Eceran Beras Kota Kupang Putaran II Tahun 2016

Semesteran


DATAMENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIKPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111 Telp (0380) 826289, 821755 Faks (0380) 833124 Mailbox : [email protected], [email protected]

Enlighten The Nation. .

laporan akuntabilitas instansi pemerintah - ntt.bps… · badan pusat statistik ... kupang, 15...

Documents