Laporan Advokasi Konflik Masyarakat Vs PT.AMLDesa Balai Pinang Kec Simpang Hulu Kab KetapangKetapang 26-29 oktober 2014Oleh Link-ar BorneoPengatarKabupaten Ketapang merupkan kabupaten terluas di kalimantan Barat, dengan luas 31.240,74 km2,yang terdiri dari 33,209km2 wilayah daratan dan 2.600km2 wilayah perairan, dengan 20 kecamatan. Kab Ketapang memiliki pantai yang memanjang dari selatan ke utara dan sebagian pantai yang merupakan muara sungai, berupa rawa-rawa terbentang mulai dari kecamtan teluk batang , simpang hilir selatan, sedangkan daerah hulunya merupakan daratan yang berbukit-bukit dan masih berupa hutan ( kondisi tahun 1990).Dengan kondisi geograpis yang sedemikin rupa maka berpengaruh pada corak produksi masyarakat di Kabupaten Ketapang. Secara ekonomi masayrakat Kab Ketapang di daerah pesisir bekerja sebagai nelayan dan petani serta pekebunan kelapa dan karet, untuk wilayah hulu, berkerja sebagaai sebagai petani baik padi dan karet serta tanaman sayur mayur.Sejarah Singkat InvestasiSebagai kabupaten yang terluas di kalbar dan memiliki geograpis yang sangat baik, di pastikan memiliki Sumber Daya Alam yang berlimpah, sehingga tidak heran Kab Ketapang, menjadi salah satu sasaran investasi skala besar. Invetasi yang masuk pertama di Kabupaten Ketapang adalah HPH kurang lebih tahun 1967 yang meyebar hampir disemua kecamatan dan desa. DI Tahun 1990 mulai masuk perkebunan sawit skala besar di kalimantan barat tepatnya di tumpang titi, pasca pada tahun 1970 pemerintah Pusat melarang ekspor kopra, dan mulai mengembangkan perkebunan sawit bersama pemerintah dan pengusaha malaysia.Tahun 2000an semakin masif ekspansi perkebunan sawit di kabupaten Ketapang di massa Bupati Morkes Efendy. Pada tahun 2012 terdapat 74 perusahan perkebunan sawit dengan luas 1.024.296,01 ha. Selain perkebunan sawit terdapat pada tahun 2012 terdapat 11 ijin HTI ( Hutan Tanaman Industri) dengan Luas 622.760 ha. Perusahaan HTI di kuasai oleh Sinar mas ( APP), Sumi Tomo dan PT. APRIL group. Walaupun demikian masih terdapat HPH di beberapa desa di beberapa kecamatan. Kecamatan yang menjadi jalur ekpansi Perkebunan sawit, HTI dan pertambangan terletak di Kec Simpang Hulu, Kec Simpang 2, Kec Laur, Kec Sandai dan Kec Hulu Sungai ( Pemekaran dari Kec Sandai).Kondisi Simpang HuluDari 4 kecamatan yang di hajar oleh ekspansi perusahan-perusahan besar dan pemodal luar ketapang/ kalimantan barat Adalah kecamatan Simpang Hulu. Secara geograpis kecamatan simpang Hulu memliki posisi yang sangat strategis, Kec simpang hulu di lalui jalan trans kalimantan, dan berjarak dekat dengan ibu kota Pontianak yang dapat di tempuh dengan jalur darat dengan waktu 5 jam. Kemudian terdapat desa yang berbatasan dengan Kubu raya dan Sanggau kapuas dan Sekadau, diantaranya desa Labai hilir yang berjarak 1 jam untuk menuju desa Durian sebatang yang masuk Kab Kayong Utara dan muara 3 masuk kab Kubu raya, dari jalur tersebut semua hasil eksploitasi SDA dapat langsung menuju laut cina selatan. Sehingga dapat di katakan bahwa kecamatan Simpang Hulu merupakan kecamatan yang sangat strategis.Ibu Kota kecamatan Simpang Hulu terletak di Desa Balai Bekuak, dan juga sebagai pusat administrasi pemerintahan, terdapat berapa UPT dinas Kab Ketapang, UPT dinas pertanian,UPT dinas pendidikan, UPT Dinas peternakan dan UPT dinas Kesehatan, selain itu juga terdapat Polsek dan Danramil. Selain sebagai pusat perkantoran, maka Kec Simpang hulu desa Balai Bekuak menjadi pusat Pertokoan dan jasa perdagangan. Yang kemudian menarik banyak orang berdatangan untuk berdagang.Secara etnis, mayoritas penduduk Kecamatan Simpang Hulu beretnis Dayak dengan banyak Sub di dalamnya sub etnis desa,mali,toba, sub etnis simpang dll, dan juga terdapat etnis melayu, jawa, Ambon, Cina, dan sebagian kecil batak. Kehidupan ekonomiKehidupan masyarakat Kecamatan Simpang hulu di 14 desa mayoritas adalah petani, rata-rata mereka tinggal di desa-desa yang yang relative jauh dari Pusat Kota kecamatan, dengan Kondisi infrastruktur jalan yang masih jelek atau jalan tanah, yang jika musim hujan sangat susah untuk di lalui. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lain-lain masyarakat Kecamatan simpang Hulu mengadandalkan pertanian karet, dan juga padi yang di tanam di tanah yang mereka kuasai secara turun temurun atau buka sendiri. Rata-rata lahan pertanian berada di perbukitan sesuai dengan geograpis masyarakat perhuluan. Selain Pertanian pangan dan Karet, masyarakat juga berporudksi sayur mayur. Karet menjadi penghasilan utama untuk menghasilkan uang yang di pergunakan untuk kebutuhan sekolah anak-anak dan biaya lainya. Sementara tanaman lain padi, sayur mayur, buah-buahan yang ada di lahan di pergunakan untuk makan atau subssiten. Untuk memenuhi kebutuhan protein dari daging masyarakat terkadang beburu di hutan dan menangkap ikan di sungai kualan.Budaya yang adaMasyrakat Kecamatan Simpang Hulu yang berada di desa-desa masih sangat teguh memegang adat istiadat mereka, hukum adat sebagai bagian yang mengatur norma-norma kehidupan sangatlah di pegang teguh, setiap aktivitas kehidupan masyarakat pasti akan di mulai dengan beradat. Begitu juga dengan beribadah agama, walau terdapat beberapa agama namun satu sama lain saling menghargai dalam menjalankan ibadah masing-masing. Hukum adat masih di pegang dan d jalankan secara konsekwen, walaupun belum ada yang secara serius dan tegas mengatur soal penguasan tanah yang luas dari pihak asing atau investasi.Saat di Kec Simpang Hulu sudah terdapat sekolah kejuruan SMK pertanian dan juga SMA. Bisa di katakan secara pendidikan relative maju karena sudah banyak anak-anak mereka yang kuliah di pontianak bahkan di pulau jawa. Dari kuliah D3 sampai dengan S1 di berbagai macam jurusan.Namun bukan berarti banyaknya anak-anak mereka yang bersekolah sampai sarjana dapat mempertahankan budaya leluhur mereka, saat ini adat istiadat mereka berlahan-lahan mulai tidak lagi di pergunakan, adat istiadat hanya di pergunakan saat ada acara kematian dan perkahwinan saja. Para pemimpin adat kini sibuk mengurus ekonomi mereka dengan menjadi bagian dari perusahan/investasi. Kemajuan teknologi dengan arus informasi dan film-film yang tidak mendidik memiliki andil hancurnya budaya dan pertahanan masyarakat adat, baik di kalangan tua terutama di kalangan pemuda.Kekuatan PolitikMasih Feodal dalam bertindak dan berfikir, dimana kepatuhan terhadap pimpinan adat relative masih kuat, membuat masyarakat Kecamatan simpang hulu tidak memiliki kekuatan secara politik untuk menentukan sikapnya. Keputusan apapun di serahkan kepada pimpinan adat, kades dan juga aparatur kecamatan. Bahkan pengaruh partai politik yang berkuasa di Kalimantan Barat juga dapat mempengaruhi keputusan masyarakat. Selain itu pengaruh Dewan Adat Dayak ( DAD ) dapat dikatakan memiliki peran penting dalam memutuskan segala sesuatu kejadian yang ada di desa/kecamatan. Namun pada umumnya kekuatan para temnggung adat atau pimpinan adat masih memiliki pengaruh yang realtive besar. Semantara masyarakat tidak memiliki kekuatan apapun secara politik dalam memutuskan kehidupan mereka di tingkat desa/dalam komunitas adat, sehingga ketika Pimpinan adat berpihak atau mendukung pihak perusahan, masyarakat akan ikut menerimanya.Dampak Investasi Terdapat 14 desa doi kec Simpang hulu dan 13 desa tersebut semuanya masuk Konsesi perusahan perkebunan sawit, HTI dan Pertambangan baik Buksit dan pertambangan Emas. Saat ini Desa labai hilir, sekucing Kualan dan kualan hulu,telah menjadi target 3 ekspansi perusahan, perusahan Sawit group besar, HTI Ada PT. APP group, PT. April Group dan Sumitomo yang berafiliasi dengan PT. Alas kesuma. Selain itu terdapat perusahan Tambang Bauksit PT. Harita, PT. KUTJ, PT. Alam Lening.Tidak sedikit luas konsesi yang mereka kuasai rata-rata di atas 10.000 ha. Keberadaan perusahan/ investasi yang selalu di gaungkan oleh pemerintah nasional, provinsi dan kabupaten adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, membuat masyarakat sejahtera, menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Itulah slogan atau kampaye kepada masyarakat di pedesaan. Masyarakat yang di buat miskin dan di buat bodoh dengan gampang menerima slogan tersebut di tambah dengan bujuk rayu dari pihak perusahan. Sementara pemerintah tidak pernah menjelaskan secara berimbang dan kongkrit dampak investasi baik secara ekonomi, budaya dan politik.Apa yang dirasakan saat ini oleh masyarakat Simpang hulu sangat terbalik, Budaya mereka hancur, penyakit sosial semakin tinggi, apa yang di katakan oleh Ibu-ibu saat pertemuan di gedung serba guna kecamatan simpang hulu,

dengan lantang ibu-ibu mengatakan, merajalelanya Narkoba, bahkan sudah ada anak yang SMP yang ketangkap tanggan oleh guru mereka. Prostitusi sudah mulai ada dengan banyaknya warkop-warkop yang meyediakan perempuan-perempuan molek dan seksi untuk melayani pembeli, seperti di Simpang 4 balai bekuak orang kampung meyebutnya tepatnya desa Balai Pinang, terdapat kurang lebih 10 warkop remang-ramang, dengan waktu 5menit s/d 10 menit kita sudah sampai di warkop tersebut. Etika dan kesopan santunan sudah mulai pudar, baik pengaruh media masa dan juga pengaruh mereka yang berkerja di perkebunan sawit dan pertambangan baik bauksit dan juga pertambangan emas liar. Perjudian pun semakin meningkat, seiring masifnya perusahan masuk membuka dan membeli lahan-lahan masyarakat.Dampak lingkungan yang dirasakan saat ini, panas yang semakin kuat di sekitar desa dan kecamatan, yang kemudian meyebabkan banyak petani gagal panen, selain itu pencemaran air sungai baik oleh pertambangan emas dan juga perkebunan sawit, sehingga di beberapa sungai sudah tidak bisa lagi di konsumsi, bahkan telah menurutkan pendapatan ikan nelayan tradisional setempat. Kemudian telah terdapat beberapa masyarakat baik anak-anak dan orang dewasa yang terkena penyakit kulit.

Selain dampak sosial dan lingkungan dari lajunya investasi adalah konflik lahan, semakin tinggi terjadi. Penjulan lahan oleh masyarakat yang telah berisi kebun karet dll,Ke perusahan perkebunan sawit skala besar terus mengalir bak air yang turun dari gunung. Masyrakat menjual lahan dengan relative murah 1 ha seharga 3juta. Ada 3 perusahan besar yang ada di desa Balai Pinang, perusahan PT. Aditya( Asian agri Group), PT. MAS ( Mukti Agro sejahtera) ijin seluas kurang lebih 15,000ha, dan PT. AML ( Agro Mukti Lestari) Kurang lebih 11,000ha. PT. MAS dan PT. AML tergabung di Mukti Group yang terindikasi merupakan suplayer Wilmar Tbk dan juga anggota RSPO. PT. AML yang kini rajin membeli Lahan-lahan masyarakat, dan melakukan penggusuran tanpa bertanya kepada pemiliknya. Bukan tanpa alasan masyarakat menjual lahan-lahan pertanian dan perkebunan Karet, hal ini di karenakan alasan ekonomi. mayoritas masyarakat kecamatan Simpang Hulu, menggantungkan kebutuhan ekonomi pada tanaman Komuditi karet, sementara harga karet di tingkat desa yang di beli oleh pengumpul berkisar Rp 5000,- s/d Rp 6000,-. Tidak sebanding dengan harga Gula pasir yang seharga Rp 12.000,-. Selain itu adalah bujuk rayu perusahan dengan mengatakan masyarakat yang telah melepas lahannya akan di perkerjakan di perkebunan sawit, dan akan di lakukan kerjaa yang di sebut kemitraan, seakan-akan bahwa tanah yang telah di jual akan kembali lagi kemasyarakat. Pelapasan lahan masyarakat selain alasan ke 2 tadi adalah, terlibatnya aparatur pemerintah di tingkat desa dan kecamatan sebagai bagian dari Tim yang di sebut TP3K, yang berisikan Pihak muspika ( camat, Polisi, danramil/babinsa). Sehingga saat sosialisasi masyarakat yang terbatas pengetahuannya tidak berani untuk membantah, sehingga lahan yang telah di gusurpun tanpa ganti rugi tidak dapat melawan.Hasil temuan awal kasus PT.AMLTemuan kasus26 oktober 2014

Informasi dari Pak Gabreal, merasa lahannya di gusur Oleh Pihak PT.AML di daerah simpang 4 balai bekuak/ kesiau. Lahan pak Gab, berbatasan dengan lahan alm pak Suter yang telah meyerahkan lahan terlebih dahulu dengan PT.AML. selain lahan yang diserahkan oleh alm pak suter, rumahnya pun telah menjadi Kantor PT.AML. Pak Gap menceritakan, 2 hari sebelumnya kejadian ... saya kelokasi melihat lahan, dan melihat alat berat berkerja, saya sampaikan ini batas lahansaya dengan lahan yang anda Gusur, batasnya adalah Batang karet dan sudah ditunjukan secara lansung oleh Pak Gap kepada pihak perusahan yang berkerja di lapangan, namun faktanya setelah di cek di hari berikutnya perusahan menggusur lahan p Gap yang telah di tunjukan oleh Pak Gap sebelumnya, kurang Lebih 1 bidang tanah yang tergusur. Sehingga membuat p Gap marah besar kepada pekerja lapangan. 26 oktober Jam 8.00 wib s/d 10,00 wib kami mengecek lokasi bersama Pak Gap, Untuk menunjukan batas lahannya, yang beliau sampaikan kepada pihak perusahan, yang Kemudian di gusur oleh perusahan. Tiba di lahan pak Gap, kami menemukan 2 alat berat yang parkir karena baru selesai menggusur sisasisa lahan. Pak Gap tunjukan kepada kami lahan beliau yang tergusur, dan ada tanda pita merah yang diikatkan oleh pihak perusahan sebagai batas penggusuran. Lahan tersebut berisi batang karet yang sudah besar-besar dan siap toreh, selain itu masih banyak juga terdapat pohon-pohon, dan terdapat juga keanekaragaman hayati di dalamnya. Selesai mengdokumentasikan lahan pak Gab yang di gusur kami menuju Kantor PT.AML di belangkang kantor camat, dekat Geraja Paroki yang baru. Jam kurang lebih jam 11.10 wib kami tiba di kantor dan disambut oleh beberapa orang perusahan, kami bertanya persoalan lahan Pak Gab yang di gusur, mereka mengatakan itu urusan humas pak solehkan, sebelum humas datang, sempat kami tanya soal Amdal perusahan,

dengan tergam di jawab ada. Dengan melihat cara kerja menujukan bahwa Dokumen amdal belum ada. Beberapa menit kemudian humas datang, dan kami melakukan diskusi disertai perdebatan sengit soal aturan dan hak pak Gabreal, kami tekanankan untuk perusahan berhenti melakukan penggusuran lahan tersebut, kemudian kita mau di lakukan pertemuan dengan GM region ketapang bpk Budi. Jika tidak maka kami akan mebawa kasus ini ke RSPO dan mengkampayekan Perampasan tanah ( Pelanggaran Ham) dan di atur dalam 9 prisnsip RSPO 37 Kateria, dan juga telah melanggar FPIC dalam pembukaan lahan, serta melanggar UU perkebunan No 18 th 2008. Mendapatkan penjelasan tersebut solehan Humas PT.AML akan menghentikan penggusuran lahan, dan itu di buktikan dengan tidak ada lagi aktivitas di lahan yang pak Gap yang di sengketakan.Masuknya Perkebunan sawit PT.AML tidak bisa di lepaskan dari Peran actor-actor yang ada, baik tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Actor tingkat kabupaten Bupati, Dishutbun, BPN, untuk tingkat Kecamatan Pak camat dan sekcam, yang beberapa kali mengikuti sosialisasi perusahan PT.AML di tingkat desa sampai pertemuan di Kota Pontianak, demikian Juga Polsek dan Babinsa. Dalam masyarakat ada Kades, beberapa Pimpinan Adat. Yang mana actor tersebut masuk dalam TP3K. Ketika terjadi Konflik antara perusahan dengan Masyarakat pihak pemerintah dan adat, seakan-akan lepas tanggung jawab dan selalu mengatakan hal-hal yang membuat masyarakat tidak bisa melawan.

Dari diskusi tersebut dapat di tarik beberapa hal1. Pihak Humas mengakui ,bahwa tidak baiknya konsolidasi atau Koordinasi antar meraka pimpinan humas dan staf humas di lapangan.2. Diketahui bahwa yang di pergunakan atau yang di perkerjakan sebagi Humas adalah orang yang tidak mengerti asal usul lahan karena bukan berasal dari Desa Balai Pinang namun berasal dari Batang Tarang, Selain itu memiliki moral yang rusak suka mengkalim lahan masyarakat.3. Pihak perusahan tidak bertemu langsung dengan pak Gabreal untuk membicarakan batas-batas lahan pak Gab dengan lahan alm suter yang telah meyerahkan lahan, artinya pihak perusahan tidak menerapkan FPIC dan melanggar Prinsip RSPO serta UU perkebunan no 18 th 2008. Dengan melakukan penggusuran tanpa ada pemberitahuan kepada pemilik sah lahan tersebut dalam hal ini Pak Gabreal28 oktober 2014 jam 20.30 Desa Balai Pinang dusun PendaunDiceritakan oleh masyarakat bahwa pihak perusahan telah melakukan sosialisai 2 kali di hotel virgo, pertemuan yang k 2 pada tgl 3 september 2014, dalam pertemuan tersebut yang hadir, Camat, kapolsek, tokoh adat, kades dari pihak perusahan Rudi bagian produksi. Dalam pertemuan tersebut perusahan hanya memaparkan akan bermitra dengan masyarakat, bagi masyarakat yang meyerahkan lahan, akan ada pembagian lahan dengan skema 70-30, dimana 70% lahan miliki perusahan sebagai lahan inti 30% lahan masyarakat sebagai mitra/plasma. Dimana lahan akan di garap oleh perusahan dari mulai landclering sampai panen, selama belum panen masyarakat kan mendapatkan uang tunggu dari perusahan. Lahan yang diserahkan setelah 25 tahun akan di kembali lagi ke masyarakat. Setelah kami bertanya, apakah ada perusahan menjelaskan berapa hutang per ha/ berkapling?, apakah dijelaskan uang tunggung akan di potong dari TBS/hutang di bank setelah akan kridit?, apakah perusahan ada menunjukan IUP/AMDALnya? Apakah perusahan menjelaskan dampak lingkungan dan lain2 secara imbang kepada masyrakat? Dari pertanyaan ringan dan sederhana tersebut di jawab tidak ada. pertemuan di kampungpendaundari penjelasan dan jawaban masyarakat yang ikut sosialisai pak Aseng, dapat di simpulkan perusahan telah melakukan kebohongan dan pelanggaran.1. Perusahan tidak dapat menunjukan IUP/amdal kepada masyarakat, hal itu mengisyaratkan bahwa pihak perusahan belum memiliki amdal yang kemudian dari amdal baru keluar IUP. Dalam penyusunan draf amdal maka pihak perusahan bersama konsultan amdal harus melakukan sosialisasi dan menjelaskan apa itu amdal dan menjelaskan dampak negative dan positive dari pembukaan lahan tersebut, sesuia dengan isi amdal( dampak sosial, lingkungan dan ekonomi ).2. Penjelasan yang di berikan tidak berimbang dan bebas serta consen, dengan meyampaikan bahwa lahan yang yang sudah di serahkan tidak akan kembali lagi ke masyarakat tapi akan kembali ke negara ketika habis masa HGUnya selama 25/35 tahun sesuai dengan dengan UU Investasi dan pertanahan. dan juga bahwa lahan plasma yang akan menjadi mitra perusahan melalui koperasi akan di HGUkan untuk di usulkan kepada pihak perbankkan sebagai jaminan di ajukan akad kriditnya.Dan juga tidak menjelaskan dana kridit melalui koperasi akan di kelola oleh perusahan.3. Secara internasional PT.AML telah melanggar 9 prinsip RSPO dan FPIC, selain itu mebuka lahan untuk perkebunan sawit di lahan yang berhutan yang memiliki NKT. Sementara dalam UU indonesia yang di langgar adalah UU no 18 th 2014 dengan tidak mengeluarkan lahan masyarakat yang menolak dari peta konsesi, dan sebelum adanya HGU Maka perusahan tidak boleh melakukan land clering atas lahan. UUPA NO 5 Th 1960, UU Pengedalian dan pengelolahan lingkungan hidup no 32 th 2009, dengan tidak memiliki amdal dan melibatkan masyarakat dalam pembahasan Draf amdal. Pelanggaran UUHAM no 39 th 1999, menggangu Produksi ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejateraan dan menetukan sikap tanpa paksaan, hal ini dapat di lihat dengan mendatangkan Kapolsek dan danramil/babinsa dalam sosialisasi, serta melakukan negoisasi atas lahan terendah.4. Pihak PT.AML melakukan land clering sebelum proses NPP/clean on clear baik administrasi perijinan dan penyelesain konflik lahan.

handcraftmasyarakatkampungpendaun

Kesimpulan1. Kemiskinan secara strutural dan tertutupnya informasi masyarakat yang di buat oleh pemerintah, Semakin mempermudah dan Mempercepat perempasan tanah masyarakat adat/local, dimana pihak perusahan akan melakukan intervensi dan intimidasi secara halus dan kasar, untuk mendapatkan lahan-lahan rakyat serta membodohi masyarakat dengan memberikan informasi yang salah/ informasi yang menina bobokan masyarakat seakan2 perusahan itu baik, dan mengatakan mengembalikan tanah yang telah diserahkan atau di jual oleh masyarakat setelah berakhir masa HGU.2. Patuh, menghormati dan rasa tidak enak terhadap pemimpin dan aparat negara di jadikan alat oleh pihak PT.AML untuk mendapatkan lahan-lahan masyarakat,serta pendekatan dengan intimidasi dimana meperkerjakan Orang kampung yang bercarakter keras sebagai humas lapangan yang menentukan lahan-lahan yang digusur.3. Konflik antar masyarakat telah telah terjadi, bagi masyarakat yang telah menjual lahannya kepada perusahan dengan harga 3.000.000/ha, mencoba menjual lahan-lahan masyarakat yang lain/tetangganya tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Beberapa kepala desa, pimpinan adat dan dusun telah menjadi bagaian dari mempercepat lahan masyarakat dengan terlibat menjadi satlak atau menjadi tim pelepasan lahan masyarakat. Dan di nyakini ke depan melihat situasi di balai bekuak konflik antar masyarakat akan terjadi begitu juga masyarakat dengan pihk perusahan.4. Bagi masyarakat yang tidak meyerahkan lahan kepada perusahan secara pelan-pelan perusahan akan menggusur lahan tersebut, dan mengabaikan komplain msyarakat tersebut sampai masyarakat tersebut jenuh dan menjual lahan dan menerima tawaran untuk bermitra, dan atau terus memancing emosi masyarakat yang tidak meyerahkan lahan untuk melakukan tindakan anarkis, sehingga akan mudah untuk di kriminalisasikan.5. Perusahan sampai saat ini belum mengkantongin IUP ( Ijin Usaha Perkebunan) dari pemerintah kabupaten,dimana perusahan pernah mengajukan IUP pada pemda tgl 5 pebruari 2014 dengan luas konsesi 7,500ha, yang kemudian pada tgl 12-peberuari 2014 Pemda ketapang mengumumkan kepada masyarakat Permintaa IUP PT.AML untuk di berikan masukan oleh masyarakat, dimana pemda memberikan batas waktu selama 30 hari., dan sampai saat belum ada informasi tentang IUP tersebut.6. Cara-cara zaman kolonial/ Penjajahan masih di terapkan oleh perusahan, dengan berbohong kepada masyarakat, melibatkan para penguasa di tingkat kecamatan s/d desa, membawa alat negara polisi dan tentara dan melakukan Adu domba antar masyarakat.RekomendasiMelihat situasi di Kec Simpang Hulu, yang akan terancam lajunya ekspansi perkebunan sawit dan investasi lainya, yang telah di rasakan damapak nya saat ini oleh masyarakat, maka penting untuk di lakukan kembali. 1. Advokasi dan educasi tentang sejarah dan dampak perkebunan sawit skala besar dan investasi lainnya, Hukum, dan ekopol, hal tersebut harus di lakukan secara sistematis, kontiyu dan serius, di semua kampung baik yang menolak perkebunan dan yang menerima perkebunan masuk. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir Konflik antar masyarakat2. Kemudian melakukan invetigasi/ identifikasi Semua potensi SDA alam masyarakat yang yang ada atau yang tersisa, yang kemudian di lakukan pengembangan potensi tersebut sebagai alternative ekonomi masyarakat kedepan, serta mendorong peyelamatan kawasan yang masih berhutan, kemudian ,mengembangkan dengan melakukan Pembibitan tanam-tanaman edemik Kalimantan yang mulai punah karena di gusur Oleh perusahan.3. Membangun organisasi rakyatbaik organisasi tani, kaum perempuan, pemuda dll, yang kemudian mendorong terbangunnya central-central advokasi konflik tanah, lingkungan dan ekonomi masyarakat. Dimana organisasi di bangun tanpa melihat etnis dan agama, karena perampasan tanah tidak melihat clas,status, dan etnis/agama, begitu juga perusakan Lingkungan.4. Mengembangkan dan membuka akses masyarakat sebagai petani karet, untuk dapat langsung menjual hasil karet ke pabrik, dan ini perlu kerja-kerja secara organisasi dan kerja serius lembaga Linkar Borneo dan jaringan atau Mitra yang mau membantu mengembangkan potensi SDA masyarakat dan Peyelamatan Lingkungan, walau di sadari tidak sedikit dana yang akan di butuhkan.5. Dengan dibangunnya organisasi rakyat, Yang terdidik, militan,sabar dan tetap berpegang teguh pada adat istiadat serta agama masing2, yang berdasarkan UU dan aturan yang berlaku di NKRI. Maka masyarakat dapat melakukan Gugatan secara hukum jika terjadi perampasan tanah oleh pihak perusahan dan pemerintah, secara politik dengan bersatunya masayrakat yang terdidik,militan dan sabar, akan dapat mengurangin tindakan kekerasan antar masyarakat dan dapat menghadapi tindakan kekerasan yang di lakukan oleh pihka perusahan secara bersama-sama atau koletif.PenutupLaporan singkat advokasi atas Konflik masyarakat dengan Pihak perusahan perkebunan sawit PT. AML telah menjadi pelajaran menarik bagi masyarakat Simpang Hulu di 14 desa, untuk bisa belajar bersama dan membangun kekuatan bersama menghadapi perampasan tanah yang terjadi, yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan, kerusakan sosial dan Konflik. Dengan keterbatasan sumber daya yang di miliki oleh Linkar Borneo, terutama dana, namun tidak meyurutkan semangat kami untuk terus mengabdi dan melayani masyarakat di semua wilayah Di Kalbar terkhusus ke desa Kec Simpang Hulu Desa Balai pinang.

TertandaDir Link-AR Borneo

Agus sutomo.