lap-464/pw33/6/2016 30 desember 2016 - bpkp.go.id 2016.pdf · penerapan spip pemda/korporasi 3 1...
TRANSCRIPT
iii
Daftar Isi
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iv
BABI PENDAHULUAN
A Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi 1
B Aspek Strategis Organisasi 4
C Kegiatan dan Produk Organisasi 6
D Struktur Organisasi 7
E Sistematika Penyajian 11
BABII PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A Rencana Strategis Tahun 2016 -2019 13
1. Pernyataan Visi 13
2. Pernyataan Misi 16
3. Tujuan 18
4. Sasaran Strategis 18
5. Sasaran Program 18
6. Indikator Kinerja Utama 19
7. Program dan Kegiatan 21
B Perjanjian Kinerja 2016 23
BABIII AKUNTABILITAS KINERJA
A Kerangka Pengukuran Kinerja 25
B Akuntabilitas Kinerja 26
C Realisasi Keuangan 44
BABIV PENUTUP
A Simpulan Umum 47
B Simpulan Capaian Kinerja 48
C Rencana Tindak Strategis 49
IV
Daftar Lampiran
Lampiran1 : CAPAIAN KINERJA OUTCOMES TAHUN 2016
Lampiran 2 : CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2016
Lampiran3 : PERBANDINGAN KINERJA OUTCOMES TAHUN 2016
Lampiran 4 : PERBANDINGAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2016
Lampiran 5 : REGISTER Output dan Outcome Tahun2016
Lampiran 6 : MATURITAS SPIP PEMDA
Lampiran 7 : KAPABILITAS APIP
Lampiran 8 : Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2015
Lampiran 9 : EVALUASI KINERJA PDAM
S
V
ebagai unit kerja di BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
berkewajiban untuk mendukung BPKP dalam menjalankan amanat RPJM
2015–2019. Sebagai auditor intern Pemerintah, BPKP berperan membantu
pemerintah pusat/daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan
negara/daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta
membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,
sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJM 2015-2019.
Untuk melaksanakan peran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah
menyusun Rencana Strategis Tahun 2015–2019 dengan visi “Auditor Internal
Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Maluku Utara”
Mengikuti peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, dalam
Renstra BPKP Tahun 2015–2019 telah memuat perspektif sasaran strategis beserta
Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian
terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.
Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019 yang
tertuang dalam keputusan Nomor KEP-192/PW11/1/2016 Tanggal April 2016, memiliki
3 IKU pengawasan dan 1 IKU meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis
dalam pengawasan BPKP. Untuk mencapai sasaran tersebut, Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara melaksanakan tiga Program Teknis dan satu Program Generik.
Program Teknis yang dilaksanakan adalah Program Perbaikan Pengelolaan
Keuangan Negara; Program Peningkatan Kualitas Penerapan SPI Pemda/Korporasi
serta meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi dan Program Peningkatan
Kapabilitas APIP. Sedangkan Program Generik terdiri atas Program Dukungan Teknis
Pengawasan. Program- program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan
pengawasan BPKP, baik yang bersifat assurance maupun consulting.
Laporan kinerja ini telah membandingkan antara realisasi kinerja BPKP tahun 2016
dengan Perkin Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2016.
Dalam tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan
koordinasi, komunikasi dengan seluruh pemda/korporasi dan BLU yang ada diwilayah
Maluku Utara. Hasil dari berbagai komunikasi dan koordinasi tersebut, dapat dilihat
dari indikator keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas.
Adapun capaian kepuasan eksternal terhadap pelayanan Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara berkategori puas dengan skor sebesar 8,02 (skala likert 1-10).
Sedangkan, persepsi kepuasan layanan kesesmaan sebesar 7,76 (skala likert 1-10)
atau sebesar 110,85% dari target 7,00
Capaian outcome pengawasan internal akuntabilitas keuangan negara/daerah
dan pembinaan sistem pengendalian internal serta peningkatan kapabilitas APIP
dijabarkan sebagai berikut :
RINGKASAN EKSEKUTIF
VI
SASARAN PROGRAM Indikator Kinerja
Target (Sesuai Revisi Perkin)
Realisasi*) Capaian (%)
1
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
45 61,54 136,76
2
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
100 100 100
3
Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hokum
60 100 166,67
2 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi
1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 1)
100 100 100
2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)
10 40 200
3
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
28 42,85 153
4 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
10 10 100
3 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
100 100 100
2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
20 40 200
3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
80 60 125
Capaian outcome diatas didukung oleh capaian output sebanyak 390 penugasan
pengawasan atau 251,61% dari target tahun 2016 sebanyak 155 penugasan
pengawasan.
VI VII
Hasil positif tersebut diatas, pengawasan yang fokus kepada pembangunan nasional
peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset dan governance system antara lain :
1. Pembangunan Nasional
Dalam rangka fokus pengawasan tersebut, pada tahun 2016 telah dilaksanakan
pengawasan terhadap penyerapan anggaran K/L sebanyak 27 kali, dengan
terdapat nilai temuan berupa pengembalian ke kas negara/daerah sebesar
Rp1.076.712.201,00 dan temuan administrasi sebesar Rp6.712.804.608,13 serta
dilakukan pengawasan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) antara lain
atas:
a. Pembangunan PLTU 2 x 3 MW di Sofifi
b. Pembangunan Smelter di Buli Halmahera Timur
c. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Morotai
d. Perluasan landasan pacu Bandara Sultan Babulllah Kota Ternate
e. Pembangunan gudang beku terintegrasi di Tidore, Weda, Pulau Morotai, dan
Halmahera Selatan,
f. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Pulau Morotai
Untuk mengawal penyaluran dan penggunaan dana desa, Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan Pemda telah melakukan sosialisasi,
bimbingan teknis, dan atau pendampingan implementasi SISKEUDES kepada 733
desa-desa dari total 1.064 desa di Provinsi Maluku Utara.
2. Peningkatan ruang fiskal
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Reimbursement tahun 2015, DAK Reguler 2015 dan Fisik
Reguler 2016, dan DAK Tambahan Usulan Daerah (TUD) 2015 dengan rincian
sebagai berikut:
a. Nilai DAK Reimbursement yang dapat di-reimburse-kan untuk diganti
oleh Bank Dunia sebesar Rp109.514.191.070,00 dari nilai DAK sebesar
Rp286.048.774.000,00.
b. Terdapat beberapa temuan berupa kekurangan nilai pekerjaan DAK
Reimbursement sebesar Rp150.000.556,64 pada DAK Reguler 2015 dan
2016.
Dalam rangka peningkatan ruang fiskal juga telah dilakukan kegiatan
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) di Kabupaten Pulau Morotai.
Dari hasil reviu terdapat pendapatan sebesar Rp21.201.079.420,29 yang
dapat menjadi potensi PAD Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai selama
periode tahun 2015-2016.
3. Pengamanan Aset
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan audit investigatif, audit
dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan
ahli, serta pendataan dan evaluasi atas aset yang tidak selesai pembangunan
dan/atau belum digunakan yang berasal dari dana APBD.
VIII
Dari kegiatan audit investigasi dan perhitungan kerugian negara, potensi
penyelamatan kerugian keuangan negara/daerah adalah sebesar
Rp5.679.255.117,21 yang terdiri dari hasil audit investigatif sebesar Rp148.863.114,00
dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sebesar
Rp5.530.392.003,21.
4. Governance system
Dua Pemda yang memperoleh opini WTP mengelola keuangan daerahnya
dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah)
yang dikembangkan oleh BPKP.
Sedangkan atas implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP, hasil assesment
Perwakilan BPKP Maluku Utara menunjukkan seluruh pemerintah daerah di
Maluku Utara masih berada pada level 1 atau 2 dari yang seharusnya berada
pada level 3. Penilaian SPIP yang telah dilaksanakan pada sebelas pemerintah
daerah, menghasilkan data sebagai berikut: empat pemda berada pada level 2
dan tujuh pemda berada pada level 1. Sedangkan penilaian Leveling Kapabilitas
APIP telah dilaksanakan pada sebelas pemda yang menghasilkan data: lima
pemda pada level 2 dan enam pemda pada level 1.
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut, antara
lain:
1. Meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap BPKP yang tercermin dari
banyaknya permintaan jasa audit dan non audit yang tidak dapat diperkirakan
sebelumnya;
2. Tingginya sinergi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dengan APIP dalam
menangani masalah, kasus, perkara TPK, dan pemberantasan korupsi;
3. Dukungan dari seluruh pegawai sebagai wujud dari etos kerja yang tinggi.
Capaian Sasaran Program tersebut dibiayai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara Tahun 2016 sebesar Rp12.767.737.000,00, dan dari dana bantuan
kedinasan sebesar Rp1.179.618.071.
Keberhasilan capaian kinerja di tahun 2016 merupakan indikator bahwa sistem
akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah berjalan pada jalur
yang benar. Untuk mempertahankan pencapaian outcome dan meningkatkan
kinerja yang akan datang, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menetapkan
langkah-langkah strategis sebagai berikut :
a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan dan jajaran kunci di
pemerintah daerah/korporasi dan BLU untuk menyamakan presepsi dan
sinergisitas dalam menggerakkan pembangunan di Maluku Utara untuk
kesejahteraan rakyat
b.
IX
c. Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia yang memiliki
kemampuan teknis di bidang tatakelola keuangan, Maturitas SPIP, SAKIP dan
Kapabilitas APIP yang memiliki dampak/outcome kepada stakeholders melalui
diklat. Workshop dan PPM dilingkungan internal dan eksternal Perwakilan
d. Memfasilitasi SDM Pemda agar lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan
dalam rangka peningkatan kompetensinya.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang
Tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali perubahan sejak terbentuk
tahun 1983. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur dengan Peraturan Presiden
Nomor 192 Tahun 2015 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang meliputi
kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum
negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran
keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan
lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran
negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya
yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain
dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas
pembiayaan keuangan negara/daerah;
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan
asset negara/daerah;
4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian
intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan
program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
2
5. kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas
penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus-kasus
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit
penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan
ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah
lainnya;
7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah
pusat;
8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan
sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan
keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah; pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan
penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi
jabatan fungsional auditor;
10. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di
bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
11. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi
hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
BPKP; dan
13. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan
umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,
keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan
rumah tangga.
Selain itu BPKP berperan sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada
Presiden seperti dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP
tersebut untuk mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan
3
pengelolaan keuangan Negara melalui fungsi :
1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan
tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan
kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara(BUN);
2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan
Menteri Keuangan kepada Presiden;
4. Pengawasan ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional (dari
hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya).
Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, BPKP mempunyai
tugas untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan
negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/
daerah, meliputi:
1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan
cukai;
2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;
3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/daerah;
5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang
kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan;
6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;
7. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem
pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan
menangkal korupsi;
8. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan
keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang
efektif;
9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan
pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.
4
Secara khusus kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara merupakan
instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta
penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
B. Aspek Strategis Organisasi
Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung
terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hakekat
pengawasan intern adalah hasil pengawasannya berperan penting dalam
meningkatkan tata kelola, memperbaiki pengelolaan risiko dan menguatkan
system pengendalian intern. Dengan demikian, pembangunan tata kelola
pemerintahan dan aparatur tidak dapat lepas dari pengawasan intern yang
akan diperankan oleh BPKP dalam lingkup nasional.
1. Arah Kebijakan Pengawasan BPKP
Kerangka kebijakan pengawasan BPKP diarahkan untuk mencapai sasaran
terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan
terpercaya, mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem
pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja
pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern
yang independen, profesional dan sinergis serta kebijakan penerapan sistem
manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif.
Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci, sebagai berikut :
a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan
Internal Audit Capabiity Model (IA-CM) sehingga Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP) mampu mendorong pemantapan penerapan
sistem pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah daerah
dan korporasi (KLPK) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam
membangun tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan
dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional;
5
b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
sinergis bersama-sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah
daerah dan korporasi untuk mengawal pencapaian sasaran program
pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019;
c. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk
meningkatkan penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi
pengeluaran negara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi
pemanfaatan aset negara/daerah; pengawasan pembiayaan
keuangan negara/daerah; dan pengawasan terhadap alokasi
keuangan daerah (dana transfer);
d. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui
debottlenecking dan clearing house; pengawasan represif untuk
preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Strategi Pengawasan BPKP
Strategi pengawasan BPKP terdiri atas strategi eksekutif maupun strategi
operasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagi
pimpinan BPKP di pusat maupun daerah untuk membangun kemitraan dan
jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional. Strategi
operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalam
program teknis pengawasan BPKP yaitu Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta
Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 memfokuskan
pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis
melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan
kapasitas sumber daya manusia BPKP.
Secara lebih spesifik strategi untuk mewujudkan visi dan misi adalah melalui
program-program induktif, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :
6
C. Kegiatan dan Produk Organisasi
BPKP melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara yang merupakan unit eselon II berkewajiban
melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan-
kegiatan teknis yang dilaksanakan berupa :
1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral
2. Pengawasan atas permintaan stakeholders
3. Pengawasan atas permintaan Presiden
4. Pengawasan atas Proyek PHLN
5. Pembinaan penyelenggaraan SPIP
6. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara
7. Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL
8. Pengawasan Penerimaan Negara
9. Bimtek/asistensi penyusunan LKPD
10. Pengawasan atas kinerja pelayanan publik
11. Bimtek/asistensi GCG/KPI
12. Pengawasan atas kinerja BUMD
13. Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD
STRATEGI PENGAWASANBPKP
•
STRATEGI OPERASIONAL
Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern yang mendukung
Sinergi Pengawasan dan Penguatan Penerapan SPI KLPK
• Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau
program pembangunan nasional bersifat lintas-RPJMN
• Pengamanan Keuangan/Aset Negara/Daerah • Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Penguatan Kapasitas Internal
• Peningkatan kompetensi SDM BPKP dan Ketaatan terhadap
Standar dan SOP Berbasis Risiko
• Peningkatan Kapabilitas Information and Communication
Technology (ICT) berbasis BPKP’s Enterprise Architecturedan
Pengawasan’s BussinessArchitecture
• Peningkatan SaranaPrasarana • Penguatan Fungsi Pengawasan Internal BPKP
Kaidah Pelaksanaan : Sinergitas dan Koordinasi Perencanaan
7
14. Sosialisasi masalah korupsi
15. Bimtek/asistensi implementasi FCP
16. Kajian pengawasan
17. Audit investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga
18. Audit investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan
Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik
19. Audit investigasi atas permintaan instansi lainnya
20. Pengawalan Pembangunan Nasional
21. Monitoring BUMDes
D. Struktur Organisasi
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara merupakan instansi vertikal BPKP di
daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP.
8
Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang Kepala, yakni
Indra Khaira Jaya berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor Kep-175/K/SU/2016
tanggal 16 Mei 2016. Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara per 31 Desember 2016 sebanyak 53, terdiri atas:
Tabel 1.1
Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan
Jabatan Tahun 2015 Tahun 2016
Orang % Orang %
Struktural 4 7,27 4 7,55
Korwas JFA 5 9,09 5 9,43
Pejabat Fungsional
Auditor
42 76,37 41 77,36
Pegawai Fungsional
Lainnya
4 7,27 3 5,66
Jumlah 55 100,00 53 100,00
9
Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan
Strata Pendidikan Tahun 2015 Tahun 2016
Orang % Orang %
SLTA 3 5,45 3 5,66
DIII 11 20.00 11 20.75
S-1/DIV 35 63,64 35 66,04
S-2 6 10,91 4 7,55
Jumlah 55 100.00 53 100,00
Tabel 1.3
Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai
Usia Pegawai (Tahun) Tahun 2015 Tahun 2016
Orang % Oran
g
%
<30 25 45,45 23 43,40
31 s.d. 40
3 5,46 6 11,32
41 s.d. 50
18 32,73 16 30,19
51 s.d. 58
9 16,36 8 15,09
Jumlah 55 100.00 53 100,00
Tabel 1.4
Komposisi SDM Berdasarkan Golongan
Golongan Tahun 2015 Tahun 2016
Orang % Orang %
IV 12 21,82 11 20,76
III 37 67,27 36 67,92
II 6 10,91 6 11,32
Jumlah 55 100,00 53 100,00
Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2016 disajikan
dalam bentuk grafik sebagai berikut :
10
Grafik 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan
Grafik 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan
11
E. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini memberikan penjelasan
mengenai pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara selama
tahun 2016. Capaian kinerja tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan
organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap)
bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
Ringkasan Eksekutif
Bab I- Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi dan
wewenang organisasi, aspek strategis, kegiatan dan produk
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara serta struktur organisasi.
Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan secara ringkas
rencana strategis 2016-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara dikaitkan dengan sasaran program serta
realisasi keuangan.
Bab IV- Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun
2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi
perbaikan kinerja di masa datang.
13
BAB II
PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015-2019
Rencana Strategis (Renstra) BPKP tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 2 April 2015. Renstra
BPKP Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pengawasan
periode 2015-2019 yang berisi visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada
akhir tahun 2019 atau setelahnya, misi atau rumusan umum tentang upaya-
upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau
program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi.
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara berdasarkan Rencana Strategis
(Renstra) Perwakilan 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Perwakilan Nomor KEP-133/PW33/6/2016 tanggal 21 Agustus 2015 dan revisi
Renstra Nomor: KEP-149/PW33/6/2016 tanggal 15 September 2016 telah
menetapkan beberapa sasaran dan program beserta kegiatan-kegiatannya
yang mendukung rencana strategis BPKP Pusat.
Berikut adalah pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis serta
Sasaran Program berikut dengan Indikator Kinerja Utama didalam Renstra
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara:
1. Pernyataan Visi
Visi (Vision) merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan.
Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan
tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BPKP
untuk mewujudkannya.
14
Visi :
Komitmen yang terkandung dalam pernyataaan visi tersebut adalah :
a. Auditor Internal Pemerintah RI
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebagai Auditor Internal
Pemerintah RI memiliki visi yang strategis dalam rangka meningkatkan
prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap
semua instansi Pusat dan daerah di bawah Presiden yaitu unit
kementerian, lembaga yang berada didaerah dan pemerintah daerah
dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari
proses/kegiatan pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Utara diharapkan bersifat obyektif, tidak bias, dan tidak diintervensi
oleh pihak lain.
Terdapat dua hal penting dalam frase auditor internal pemerintah RI
yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI.
1) Audit Intern
Peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern memiliki dua
sifat aktivitas yaitu sebagai pemberi jasa assurance, dan pemberi
jasa consulting yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis
dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Untuk
program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan
intern BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial)
untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas aktivitas
pengendalian, pengelolaan risiko dan proses governance.
2) Auditor Pemerintah RI
Sebagai auditor pemerintah RI, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Utara merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk
melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan
memberikan respon berupa informasi assurance melalui suatu sistem
pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.
Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
di Provinsi Maluku Utara
15
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku menerapkan perpanjangan tangan
BPKP Pusat dalam mengemban amanah dan tanggung jawab
yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi
kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara
b. Auditor Berkelas Dunia
Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor
internal berkelas dunia, yaitu :
1) Aspek SDM
Sumber daya manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
wajib menerapkan due professional care dalam setiap pelaksanaan
penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan
minimal.
2) Aspek Organisasi
Setiap auditor di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan
koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta
sistem dan proses yang berlaku di Perwakilan Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara selalu
mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang
terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi
masalah dan solusinya serta perubahan peraturan terkait dan
standar baru di bidang pengawasan.
3) Aspek Produk
Bahwa kualitas hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Utara baik yang berupa assurance maupun consultancy harus
mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan dalam
meningkatkan kinerja pemerintah dan program pembangunan.
c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dilakukan untuk
merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan
nasional yang menjadi perhatian Presiden dan pimpinan di daerah
atau masyarakat luas.
16
2. Pernyataan Misi
Misi (Mission) merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan.
Rumusan Misi BPKP adalah :
Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna
Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan
Efektif.
Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP di Perwakilan
serta manfaat BPKP di Perwakilan. Tugas dan fungsi dimaksud adalah
“Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola
pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.
b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) yang Efektif.
Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah
dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi
pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem
pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai
bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan
keuangan yang handal, penanganan aset yang memadai dan taat
terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun
2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut,
BPKP di Pusat dan di Perwakilan diberikan mandat untuk melakukan
pembinaan penyelenggaraan SPIP.
a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna
Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang
Bersih dan Efektif
b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang Efektif; dan
c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
yang Profesional dan Kompeten
17
c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten.
Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian,
mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk
dan memelihara lingkungan pengendalian yang menghasilkan
perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian
di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini
antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat
pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk
mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern
diperlukan kapabilitas untuk menjamin tugas dan fungsinya.
18
3. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menetapkan tiga tujuan untuk
mengejawantahkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu :
a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan yang Bersih dan Efektif;
b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah; dan
c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten.
4. Sasaran Strategis
Sasaran strategis dalam rumusan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Utara Tahun 2015-2019 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis.
Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan
dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang
telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:
a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan;
b. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Lembaga,
Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas
Pembangunan;
c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada
Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.
5. Sasaran Program
Sasaran program merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dan
mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program dan kegiatan
yang ditetapkan.
19
SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP
2 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi
3 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
1 Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
1 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kupuasan layanan
2
Termanfaatkannya Aset secara optimal
6. Indikator Kinerja Utama
Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam
suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan
berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima
karakterisitik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan
kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan
indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan
menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program
dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-
kegiatan yang mendukung program tersebut.
20
Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
merupakan indikator kinerja output, yang menunjukkan peran utama
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dalam pengawasan akuntabilitas
keuangan negara dan pembinaan SPIP. Indikator- indikator kinerja utama
tersebut, sebagai berikut :
SASARAN PROGRAM
Indikator Kinerja Utama
TARGET (Sesuai Revisi Perkin)
SASARAN KEGIATAN
Indikator Kinerja Output
TARGET (Sesuai Revisi
Perkin)
Satuan Jml Satuan Jml
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah
1
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
% 45
1
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP
1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan
Rekom 81
2
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
% 100 2
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita
Rekom 26
3
Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum
% 60 3
Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
Rekom 4
2
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi
1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 1)
% 100
4
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP
Rekom 25
2
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)
% 10
3
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 28
4
Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 10
3
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
% 100
5
Rekomendasi Perbaikan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Rekom 2 2
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
% 20
3
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
% 80
21
SASARAN PROGRAM
Indikator Kinerja Utama
TARGET (Sesuai Revisi Perkin)
SASARAN KEGIATAN
Indikator Kinerja Output
TARGET (Sesuai Revisi
Perkin)
Satuan Jml Satuan Jml
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
1
Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
1 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)
Skala (1-10)
7 1
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kupuasan layanan
1
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan
80
2
Termanfaatkannya Aset secara optimal
1
Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung
m2 50
7. Program dan Kegiatan
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melaksanakan program dan
kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Program dan kegiatan dalam lima tahun
mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain seperti
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi. Program didefinisikan sebagai
instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh K/L/P/K untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasika
oleh K/L/P/K.
Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh
Bappenas bahwa setiap LPND menggunakan satu program teknis yang
spesifik untuk LPND tersebut dan satu atau beberapa program generik,
BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menetapkan tiga
program teknis dan satu program generik. Dari ketiga program tersebut
disusun kegiatan-kegiatan. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang
merupakan unit eselon II berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan
22
teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan teknis tersebut dalam praktiknya
akan dilaksanakan melalui sub kegiatan berupa:
1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral;
2. Pengawasan atas permintaan stakeholders;
3. Pengawasan atas permintaan Presiden;
4. Pengawasan atas Proyek PHLN;
5. Pembinaan penyelenggaraan SPIP;
6. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum Negara;
7. Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL;
8. Pengawasan penerimaan Negara;
9. Bimtek/asistensi penyusunan LKPD;
10. Pengawasan atas kinerja pelayanan public;
11. Bimtek/asistensi Good Corporate Governance (GCG)/ Key
Performance Indicator (KPI);
12. Pengawasan atas kinerja BUMD;
13. Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD;
14. Sosialisasi masalah korupsi;
15. Bimtek/asistensi implementasi Fraud Control Plan(FCP);
16. Kajian Pengawasan;
17. Audit investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga;
18. Audit investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian
Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik;
19. Audit investigasi atas permintaan instansi lainnya.
Sedangkan kegiatan generik berupa :
1. Pelayanan gaji honorarium dan tunjangan;
2. Pelayanan operasional perkantoran;
3. Penyusunan rencana kerja/teknis;
4. Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian;
5. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
6. Penyuluhan dan penyebaran informasi;
7. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan;
8. Pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional;
9. Penyelenggaraan SIM di internal BPKP;
10. Pengadaan sarana dan prasarana.
23
B. Perjanjian Kinerja 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah
ditandatangani Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016 yang merupakan
bentuk perjanjian dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara kepada
Kepala BPKP Nomor:S-26/PW33/1/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang telah di
revisi dengan Nomor:S-803/PW33/6/2016 tanggal 14 November 2016. Perkin
tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan
mempertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalannya.
Perkin juga telah diturunkan sampai ke level Kabag TU, masing-masing
Koorwas dan eselon IV dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU).
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2016 Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara selain memenuhi target Perkin juga melaksanakan
berbagai kegiatan di luar Perkin serta kegiatan dukungan yang merupakan
penugasan khusus dari BPKP dan tugas pendampingan dari stakeholders
(Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di daerah) yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.
25
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Kerangka Pengukuran Kinerja
Dalam rangka penyusunan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Utara tahun 2016 dilakukan pengumpulan data kinerja yang melibatkan
seluruh bidang di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Data
kinerja yang dikumpulkan berupa target dan realisasi kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara beserta uraian rinci kinerja, target, dan realisasi keuangan,
target dan realisasi penggunaan sumber daya manusia, data-data
penghargaan, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara tahun 2016. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk
memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten
yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja
tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi
dan efektivitas. Sebagian besar data realisasi kinerja diperoleh dari aplikasi New
IPMS yang membantu dalam penyusunan laporan kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara.
Pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan
membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam
dokumen perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2016.
Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target
indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:
1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator
kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.
Persentase Pencapaian Kinerja = Realisasi
X 100% Rencana
2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja
lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, yaitu IKU kapabilitas
APIP K/L/Pemda khusus level 1 menggunakan rumus:
26
Persentase Pencapaian
Kinerja =
Rencana – (Realisasi – Rencana) X 100%
Rencana
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan analisis capaian setiap
indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung
keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung
keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja
dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di
masa yang akan datang.
Dalam analisis kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan antara
realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan
dengan realisasi tahun lalu dan pembandingan lain yang diperlukan.
Selain itu, dalam analisis kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara
membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan
sumber daya baik dana dan sumber daya manusia, yang dalam hal ini
direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi
manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan
sumber daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah
antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia
B. Akuntabilitas Kinerja
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, kebijakan yang diambil dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan dana, berikut disajikan
akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2016.
1. Ikhtisar Kinerja Pengawasan
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran
program dan kegiatan tahun 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara secara ringkas disajikan dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.
27
Tabel 3.1
Ikhtisar Capaian Sasaran Program Tahun 2016
SASARAN PROGRAM Indikator Kinerja
Target (Sesuai Revisi Perkin)
Realisasi*) Capaian
(%)
1
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
45 61,54 136,76
2
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
100 100 100
3
Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hokum
60 100 166,67
2 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi
1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 1)
100 100 100
2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)
10 40 200
3
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
28 42,85 153
4 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
10 10 100
3 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
100 100 100
2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
20 40 200
3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
80 60 125
28
Tabel 3.2
Capaian Output
SASARAN PROGRAM Indikator Kinerja
Target (Sesuai Revisi Perkin)
Realisasi*) Capaian (%)
1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP
1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan
81 81 100,00
2
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita
26 26 100,00
3
Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
4 4 100,00
4 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP
25 25 100,00
5
Rekomendasi Perbaikan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
2 2 100,00
Jumlah realisasi kegiatan pengawasan tahun 2016 sebanyak 390 penugasan
pengawasan atau 251,61% dari target tahun 2016 sebanyak 155 penugasan
pengawasan. Realisasi kegiatan pengawasan tersebut terdiri dari 155 penugasan
pengawasan (PKPT-KF-1) yang diprogramkan dan 235 penugasan pengawasan
diluar yang diprogramkan (Non-PKPT-KF3). Adapun rencana dan realisasi
penugasan pengawasan yang diprogramkan pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3
Rencana dan Realisasi Penugasan per Fokus Pengawasan (PKPT-KF-1)
No. Fokus Pengawasan Rencana
(PP)
Realisasi
(PP) %
1.
Pengawalan Akuntabilitas
Program Pembangunan
Nasional
54 54 100,00
2. Peningkatan Kontribusi Ruang
Fiskal 11 11 100,00
3. Pengamanan Aset Negara 19 19 100,00
4. Peningkatan Governance
System 71 71 100,00
Jumlah 155 155 100,00
Sedangkan penugasan pengawasan diluar yang diprogramkan (Non-PKPT-KF-3)
pada Tabel 3.4 sebagai berikut.
29
Tabel 3.4
Realisasi Penugasan per Fokus Pengawasan (Non-PKPT-KF-3)
No. Fokus Pengawasan Realisasi (PP)
1.
Pengawalan Akuntabilitas Program
Pembangunan Nasional 24
2. Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal 5
3. Pengamanan Aset Negara 9
4. Peningkatan Governance System 197
Jumlah 235
a. Kinerja Pengawasan
Sasaran Program 1
Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan
Negara/Korporasi
Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan
rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan negara/korporasi”merupakan perwujudan peran
pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan
yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di
samping consultancy sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola,
manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara bertekad untuk berperan aktif dalam memberikan
peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau
kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya
kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko
tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-
2019.
Realisasi indikator kinerja utama (IKU) pada sasaran program 1 didukung
dengan dana sebesar Rp2.041.420.267,00 atau 95,91% dari anggaran
sebesar Rp2.128.551.000,00 dan dengan SDM sebanyak 3.267 OH atau
30
106.04% dari rencana tahun 2016 sebanyak 3.081 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKU sasaran program “Perbaikan Pengelolaan
Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan
Negara/Korporasi” tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari
capaian indikator kinerja utama tahun 2016 sebesar 134,47% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian dana sebesar 95,91%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU sasaran program
“Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara/Korporasi” tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat
dari capaian indikator kinerja tahun 2016 sebesar 134,47% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian OH sebesar 106.04%.
Walaupun telah mencapai target outcome, masih terdapat banyak
rekomendasi sebagai alternatif solusi yang seluruhnya ditindaklanjuti
sampai dengan tahun 2016 berakhir yang disebabkan karena:
1. Temuan bersifat finansial belum dapat ditindaklanjuti oleh mitra.
2. Kurangnya komitmen pimpinan SKPD terkait
3. Minimnya kompetensi SDM
4. Rekomendasi dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan
datang
5. Rekomendasi dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan
dari Dewan
IKU pada Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas
nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi” dilengkapi
dengan tiga indikator kinerja program (IKP), yaitu:
1) Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
program nasional
2) Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko,
dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
3) Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat
penegak hukum
31
Capaian masing-masing IKP pada Sasaran Program 1 ditampilkan
pada Tabel 3.5 berikut.
Tabel 3.5
Realisasi IKP pada Sasaran Program 1
Adapun masing-masing IKP pada sasaran program “Perbaikan Pengelolaan
Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi”
dijabarkan sebagai berikut:
Capaian IKP 1
Sasaran Program 1
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
IKP “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional” diukur dengan menghitung persentase
perbaikan yang telah terjadi dari hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara (bidang IPP dan APD) terhadap rekomendasi yang
Bidang
Indikator
Kinerja
Program
Target
Output
(sesuai
revisi
Perkin)
Realisasi
Output/Re
komendasi
TL atas
Rekome
ndasi
Realisasi
Outcomes
(%)
Target
Outcomes
(%)
(sesuai revisi
Perkin)
Capaian
IKU
(%)
1 2 3 4 5 6=(5/4)*100 7
IPP Perbaikan tatakelola,
manajemen risiko dan
pengendalian intern
pengelolaan program
nasional (IKP 1)
42 42 21 50,00
APD 36 36 27 75,00
Jumlah IKP 1 78 78 48 61,54 45 136,76
AN Persentase tindak lanjut
rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan
pengendalian intern
pengelolaan koorporasi
(IKP 2)
13 13 13 100
Jumlah IKP 2 13 13 13 100 100 100,00
INV Penyerahan hasil
pengawasan
keinvestigasian kepada APH
(IKP 3)
19 19 19 100
Jumlah IKP 3 19 19 19 100 60 166,67%
Jumlah Total IKP 111 111 80 72,07 68,33
Ketercapaian IKU 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wil.Maluku
Utara
= ((136,76+100,00+166,67)/3)*100
= 134,47%
32
disampaikan.
Realisasi IKP “perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian
intern Pengelolaan program nasional “ sampai dengan tahun 2016 sebesar
61,54% atau mencapai 136,76% dari target periode yang sama sebesar
45% (Tabel 3.1).
Realisasi sebesar 61,54% berupa tindak lanjut atas 48 rekomendasi dari
78 rekomendasi yang disampaikan tahun 2016 yang memberikan
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional (Tabel 3.3) antara lain:
a. Perbaikan akuntabilitas pelaporan keuangan telah dilakukan Unit
Akuntansi Wilayah (UAW) pada Satker Kementerian di Wilayah Provinsi
Maluku Utara meliputi Ditjen SDA pada Balai Wilayah Sungai, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepolisian Daerah Wilayah,
Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Hukum dan HAM
sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dengan
menginstruksikan satker-satker terkait untuk melakukan perbaikan
pencatatan dan pelaporan keuangan. Dalam penyusunan Laporan
Keuangan tahun 2016, Satker terkait telah memperhatikan dan
melaksanakan rekomendasi yang diberikan.
b. Dalam rangka perbaikan akuntabilitas pelaporan program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), empat pemerintah daerah yang menjadi
sampel audit yakni Kabupaten Halmahera Timur, Kota Ternate,
Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Halmahera Utara,
belum menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan diantaranya
adalah:
1) Kekurangan pembayaran kapitasi ; dan
2) Menyusun kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan
JKN;
3) Meningkatkan anggaran bidang kesehatan secara bertahap
sehingga mencapai minimal 10% dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah di luar gaji sesuai dengan Undang-undang
Kesehatan No. 36 Tahun 2009;
4) Menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ada di Dinas
33
Kesehatan maupun Puskesmas-Puskesmas.
c. Tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara bersinergi dengan
APIP melakukan kegiatan reviu pengadaan barang dan jasa dan
penyerapan anggaran.
Atas rekomendasi dari kegiatan tersebut, telah dilaksanakan
workshop dan penginputan secara periodik dan serentak .
d. Kegiatan evaluasi penyusunan dan penetapan APBD pada Provinsi
Maluku Utara, Kota Ternate, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Tidore
serta Kabupaten Halmahera Barat. Atas rekomendasi tersebut,
penyusunan dan penetapan APBD telah ditindaklanjuti sebagai
berikut:
1. Meningkatkan disiplin kesesuaian antara dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD,
KUA, dan PPAS) dengan dokumen penganggaran (RKA SKPD,
APBD, dan DPA SKPD)
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BAPPEDA dan bagian
perencanaan SKPD dengan dukungan sistem dan aplikasi
perencanaan berbasis IT (e-budgeting)
3. Menerbitkan surat edaran perihal pedoman penyusunan RKA SKPD
dan RKA PPKAD sesuai dengan ketentuan jadwal yang berlaku
4. Memerintahkan TAPD untuk mematuhi jadwal tahapan proses
penyusunan dan penetapan APBD Provinsi Maluku Utara
e. Kegiatan pendampingan penyusunan LKPD pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Utara. Hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti
terjabar dari ketercapaian opini WTP pada tiga pemda yakni Kota
Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera
Selatan.
Dalam rangka fokus pengawasan tersebut, pada tahun 2016 telah dilaksanakan
pengawasan terhadap penyerapan anggaran K/L sebanyak 27 kali, dengan
terdapat nilai temuan berupa pengembalian ke kas negara/daerah sebesar
Rp1.076.712.201,00 dan temuan administrasi sebesar Rp6.712.804.608,13 serta
dilakukan pengawasan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) antara lain
atas:
34
a. Pembangunan PLTU 2 x 3 MW di Sofifi
b. Pembangunan Smelter di Buli Halmahera Timur
c. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Morotai
d. Perluasan landasan pacu Bandara Sultan Babulllah Kota Ternate
e. Pembangunan gudang beku terintegrasi di Tidore, Weda, Pulau Morotai, dan
Halmahera Selatan,
f. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Pulau Morotai
Untuk mengawal penyaluran dan penggunaan dana desa, Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan Pemda telah melakukan sosialisasi,
bimbingan teknis, dan atau pendampingan implementasi SISKEUDES kepada 733
desa-desa dari total 1.064 desa di Provinsi Maluku Utara.
Dibidang Akuntabilitas Daerah, pada tahun 2016 telah dilaksanakan Monitoring
dan Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reimbursement tahun
2015, DAK Reguler 2015 dan Fisik Reguler 2016, dan DAK Tambahan Usulan
Daerah (TUD) 2015 dengan rincian sebagai berikut:
c. Nilai DAK Reimbursement yang dapat di-reimburse-kan untuk diganti
oleh Bank Dunia sebesar Rp109.514.191.070,00 dari nilai DAK sebesar
Rp286.048.774.000,00.
d. Terdapat beberapa temuan berupa kekurangan nilai pekerjaan DAK
Reimbursement sebesar Rp150.000.556,64 pada DAK Reguler 2015 dan
2016.
Dalam rangka peningkatan ruang fiskal juga telah dilakukan kegiatan
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) di Kabupaten Pulau
Morotai. Dari hasil reviu terdapat pendapatan sebesar
Rp21.201.079.420,29 yang dapat menjadi potensi PAD Pemerintah
Kabupaten Pulau Morotai selama periode tahun 2015-2016.
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 80%, maka realisasi
tahun 2016 masih perlu ditingkatkan.
35
Capaian IKP 2
Sasaran Program 1
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
pengelolaan koorporasi
IKP “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko
dan pengendalian intern pengelolaan koorporasi” diukur dengan
menghitung persentase perbaikan yang telah terjadi dari hasil
pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara (bidang AN) terhadap
rekomendasi yang disampaikan.
Realisasi IKP “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan koorporasi”
sampai dengan tahun 2016 sebesar 100% atau mencapai 100% dari
target periode yang sama sebesar 100% (Tabel 3.1).
Realisasi sebesar 100% berupa tindak lanjut atas 13 rekomendasi dari
13 rekomendasi yang disampaikan tahun 2016 yang memberikan
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan koorporasi (Tabel 3.3) antara lain berupa:
1. Penyusunan pedoman tata kelola BLUD yang telah disesuaikan
dengan Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis
pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD)
pada RSUD Labuha;
2. Kegiatan Bimtek persiapan BLUD RSUD pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Halmahera Utara.
3. Dari 10 pemda Kabupaten/Kota hanya satu Pemda yaitu RSUD
Labuha di Kabupaten Halmahera Selatan yang menerapkan BLUD
36
Capaian IKP 3
Sasaran Program 1
Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH
IKP “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH” diukur
dengan menghitung persentase perbaikan yang telah terjadi dari hasil
pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara (bidang Investigasi)
terhadap rekomendasi yang disampaikan.
Realisasi IKP “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada
APH” sampai dengan tahun 2016 sebesar 100% atau mencapai 166,67%
dari target periode yang sama sebesar 60% (Tabel 3.1).
Realisasi sebesar 100% berupa tindak lanjut atas 19 rekomendasi dari
19 rekomendasi yang disampaikan tahun 2016 yang menghasilkan
Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH (Tabel 3.3)
antara lain berupa:
a. Audit Investigasi(AI)
Target Kegiatan Audit Investigasi dalam tahun 2016 adalah sebanyak
2 kegiatan atau laporan. Dari target tersebut direalisasi sebanyak 2
laporan.
Beberapa Hambatan yang dijumpai dalam ketercapaian target
antara lain:
1) Pada umumnya perkara yang dimintakan bantuan oleh penyidik
kepada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sudah berada
pada tingkat penyidikan sehingga tidak dapat dilakukan audit
investigasi.
Penyidik menghendaki output laporan atas hasil audit yang dilakukan
oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara segera dapat diterima
oleh penyidik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sedangkan untuk
kegiatan audit investigasi, pada umumnya memerlukan waktu lebih
lama dibandingkan dengan audit jenis lain yaitu PKKN.
b. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)
Target Kegiatan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
dalam tahun 2016 adalah sebanyak 5 kegiatan/laporan. Dari target
tersebut direalisasi sebanyak 5 laporan atau tercapai 100%. Namun
37
demikian terdapat 1 laporan merupakan penyelesaian penugasan
atas surat tugas yang diterbitkan tahun sebelumnya, yang baru
dapat diterbitkan laporannya dalam tahun 2016.
c. Pemberian Keterangan Ahli (PKA)
Target kegiatan pemberian keterangan ahli dalam tahun 2016
sebanyak 8 laporan, terealisasi sebanyak 8 laporan atau tercapai
100%. Selain itu terdapat 1 laporan yang merupakan penyelesaian
penugasan atas surat tugas yang diterbitkan tahun sebelumnya,
yang baru dapat diterbitkan laporannya dalam tahun 2016.
d. Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sospak)
Terselenggaranya kegiatan sosialisasi anti korupsi. Sosialisasi Program
anti korupsi merupakan strategi edukatif, salah satu pilar strategi
(selain strategi preventif dan represif) pemberantasan dan
pencegahan tindak pidana korupsi. Sosialisasi Program Anti Korupsi
merupakan kegiatan lanjutan dari tahun tahun sebelumnya dan
akan terus dilaksanakan pada tahun tahun yang akan datang.
Diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi
bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang
permasalahan korupsi dan upaya yang dapat dilakukan untuk
memerangi korupsi. Tahun 2016 sosialisasi dilakukan kepada
Mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Pertanian Labuha – Halmahera
Selatan.
e. Fraud Control Plan(FCP)
Kegiatan Fraud Control Plan (FCP) dalam tahun 2016 telah
dilaksanakan berupa Pemetaan/Diagnostic Assesment atas
Penyelenggaraan Fraud Control Plan / Program Anti Korupsi.
Dari kegiatan audit investigasi dan perhitungan kerugian negara, potensi
penyelamatan kerugian keuangan negara/daerah adalah sebesar
Rp5.679.255.117,21 yang terdiri dari hasil audit investigatif sebesar
Rp148.863.114,00 dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan
negara sebesar Rp5.530.392.003,21.
38
Sasaran Program 2
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah /Korporasi
Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab
masing- masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota.
BPKP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 bertanggung jawab melakukan
pembinaan. Pada prinsipnya pembinaan SPIP diarahkan agar instansi
pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai
tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
Indikator Sasaran program “meningkatnya kualitas penerapan SPIP
Pemda/Korporasi” dihitung dengan menggunakan formula dibawah ini
dengan capaian kinerja maksimal 200%
Realisasi indikator Kinerja Utama (IKU) program “Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPI Pemda/Korporasi” didukung dengan dana sebesar
Rp418.390.477,00 atau 98,28% dari anggaran sebesar Rp425.718.000,00 dan
dengan SDM sebanyak 503 OH atau 100,60% dari rencana tahun 2016
sebanyak 500 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKU sasaran program “Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPI Pemda/Korporasi” tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari
capaian IKU tahun 2016 sebesar 138,25% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian dana sebesar 98,28%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU program “Meningkatnya
Kualitas Penerapan SPI Pemda/Korporasi” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini
terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2016 sebesar 138,25% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian OH sebesar 100.60%.
Realisasi IKU pada Program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP
Pemda/Korporasi” didukung oleh indikator kinerja program (IKP) tahun 2016
sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.6
Jumlah Pemda yang telah menerapkan
kelima unsur SPIP secara memadai
%Capaian IKU = X100%
Jumlah Pemda (Wil kerja Perw. BPKP
Maluku Utara)
39
Tabel 3.6
Realisasi outcomes pada Sasaran Program 2
Sasaran Program 3
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh
pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah
memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap Aparat Intern
Pemerintah mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi
dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai
ketentuan tersebut.
Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah
kompetensi dan professional sumber daya manusia (SDM), karena faktor
manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi, SDM yang
kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung
dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik
berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlisan
tersebut. SDM yang professional adalah SDM yang mampu melaksanakan
tugas dengan baik sesuai dengan keahliannya.
Bidang
Indikator
Kinerja
Target
outcomes
(sesuai
revisi
Perkin)
Realisasi
outcomes
/Rekomen
dasi
Capaian IKU
(%)
1 2 3 4 5=(4/3)*100
APD Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi
(Level 1) (IKU 1) 100% 100% 100%
APD Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2) (IKU 2) 10% 40% 200%
AN Persentase BUMD yang kinerjanya
minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina
28% 42,85% 153%
AN Persentase BLUD yang kinerjanya
minimal berpredikat baik dari BLUD
yang dibina
10% 10% 100%
Jumlah 138,25%
Persentase Capaian IKU : Meningkatnya kualitas
penerapan SPIP Pemda/Koorporasi = (100%+200%+153%+100%)/4
= 138,25%
40
IKU Sasaran program “meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda”
pada level 2 dihitung dengan menggunakan rumus maximize dibawah ini
dengan catatan nilai ketercapaian maksimal 100%
Sedangkan, IKU Sasaran program “meningkatnya kapabilitas pengawasan
intern Pemda” pada level 1 dihitung dengan menggunakan rumus
minimize dibawah ini
Persentase Pencapaian
Kinerja =
Rencana – (Realisasi – Rencana) X 100%
Rencana
Realisasi IKU pada Program “meningkatnya kapabilitas pengawasan intern
Pemda” sampai dengan tahun 2016 sebesar 108,33% sebagaimana
ditampilkan pada Tabel 3.7
Tabel 3.7
Realisasi outcomes pada Sasaran Program 2
Realisasi IKU program “meningkatnya kapabilitas pengawasan intern
Pemda” didukung dengan dana sebesar Rp88.966.199,00 atau 94,26% dari
anggaran sebesar Rp94.385.000,00 dan dengan SDM sebanyak 20 OH atau
40% dari rencana tahun 2016 sebanyak 50 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKU sasaran program "meningkatnya kapabilitas
pengawasan intern Pemda” tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari
Bidang
Indikator
Kinerja
Program
Target
outcomes
(sesuai
revisi
Perkin)
Realisasi
outcomes
/Rekomen
dasi
Capaian IKU
(%)
1 2 3 4 5=(4/3)*100
P3A Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 2) 100% 100% 100%
P3A Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2) 20% 40% 100%
P3A Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
Kabupaten/Kota (Level 1) 80% 60% 125%
Jumlah 108,33
Persentase Capaian IKU meningkatnya
kapabilitas pengawasan intern Pemda = (100%+100%+125%)/3
= 108,33%
Jumlah APIP Pemda telah mencapai
Kapabilitas Level 2
%Capaian IKU = X100%
Jumlah Pemda
41
capaian IKU tahun 2016 sebesar 108,33% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian dana sebesar 94,26%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU program meningkatnya
kapabilitas pengawasan intern Pemda” tercapai secara efisien. Kondisi ini
terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2016 sebesar 108,33% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian OH sebesar 40%.
IKU Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda”
dilengkapi dengan empat Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu:
1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
3. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)
Untuk mendukung capaian kegiatan peningkatan kapabilitas APIP tersebut,
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah menghasilkan output berupa
rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP sebanyak 2 rekomendasi dan
telah ditindak lanjuti dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP.
Hambatan dalam pelaksanaan IKP pada sasaran program 3 ini adalah :
a. Indepedensi dan objektivitas APIP belum diterapkan sepenuhnya;
b. Kurangnya alokasi dana anggaran belanja APIP dibandingkan dengan
total belanja dalam APBD;dan
c. Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi dan lemahnya
manajemen SDM APIP terutama rekrutmen, pola karier dan pola
mutasi/rotasi.
Dalam hal ketercapaian IKU sasaran program 2 dan IKU sasaran program 3, dua
Pemda yang memperoleh opini WTP mengelola keuangan daerahnya dengan
menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang
dikembangkan oleh BPKP. Sedangkan atas implementasi SPIP dan Kapabilitas
APIP, hasil assesment Perwakilan BPKP Maluku Utara menunjukkan seluruh
pemerintah daerah di Maluku Utara masih berada pada level 1 atau 2 dari yang
seharusnya berada pada level 3. Penilaian SPIP yang telah dilaksanakan pada
sebelas pemerintah daerah, menghasilkan data sebagai berikut: empat pemda
42
berada pada level 2 dan tujuh pemda berada pada level 1. Sedangkan
penilaian Leveling Kapabilitas APIP telah dilaksanakan pada sebelas pemda
yang menghasilkan data: lima pemda pada level 2 dan enam pemda pada
level 1.
2. Kinerja Pendukung Pengawasan
Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam
Pengawasan BPKP” sebagai kinerja pendukung pengawasan disajikan pada
Tabel 3.8 dan Tabel 3.9:
Tabel 3.8
Capaian Indikator Utama
SASARAN PROGRAM Indikator Kinerja Satuan
Target (Sesuai Revisi Perkin)
Realisasi*) Capaian
(%)
1
Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
1 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)
Skala (1-10)
7,00 7,76 110,85
Outcome di tahun 2016 adalah sebesar 7,76 (skala Likert 1-10) atau 110,85%
dari target perkin 2016 sebesar 7,00. Capaian kinerja outcome ini
menunjukkan tingkat kepuasan atas pelayanan ketatausahaan. IKU ini
diukur dari tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan teknis
pengawasan yang dberikan dari ketatausahaan.
Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada suatu
keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima
layanan tersebut dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau
ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan
dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap
layanan Bagian Ketatausahaan dilaksanakan dengan metode penyebaran
kuesioner secara uji petik kepada para pegawai di unit kerja Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara. Disamping itu, terdapat layanan kepuasan
eksternal atas layanan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebesar
8,02 (skala likert 1-10).
43
Faktor-faktor pendukung pencapaian target tersebut adalah kesiapan
sistem informasi, kesiapan sarana prasarana, kesiapan SDM Pelaksana dan
peningkatan kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan.
Persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan, meliputi :
a) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Umum dan Kepegawaian
b) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Keuangan
Tabel 3.9
Capaian Output
SASARAN PROGRAM Indikator Kinerja Satuan
Target (Sesuai Revisi Perkin)
Realisasi*) Capaian (%)
1
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
1
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 80 80 100,00
2 Termanfaatkannya Aset secara optimal
1 Tersedianya alat pengolah data BPKP
Unit 1 1 100,00
2 Tersedianya meubeler perwakilan BPKP Tipe B
Unit 44 44 100,00
3 Tersedianya alat rumah tangga BPKP
Unit 25 25 100,00
4 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung
m2 50 50 100,00
Capaian IKU “Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan” ini menyerap dana
sebesar Rp10.030.060.842,00 atau 99,12% dari anggaran sebesar
Rp10.119.083.000,00. Dari sisi penggunaan dana, program meningkatnya
kualitas layanan dukungan teknis pengawasan sudah efisien. Kondisi ini
tampak dari capaian IKU sebesar 100,00% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian peggunaan dana sebesar 99,12%.
Untuk mendukung IKU sasaran program “Tersedianya dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan”,
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menghasilkan output berupa :
44
a) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Jumlah laporan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Utara selama tahun 2016 adalah sebanyak 80 laporan atau 100% dari
target sebanyak 80 laporan.
b) Tersedianya alat Pengolahan Data BPKP
Pada tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menghasilkan
output berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 1 unit atau 100% dari target
sebanyak 1 unit yakni LCD.
c) Tersedianya meubeler perwakilan BPKP Tipe B
Pada tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menghasilkan
output berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 44 unit atau 100% dari
target sebanyak 44 unit.
Realisasi output tersedianya Peralatan dan Mesin tersebut terdiri dari :
1) Kursi Kerja sebanyak 21 unit;
2) Meja Kerja sebanyak 21 unit
3) Lemari Kayu sebanyak 2 unit
d) Tersedianya alat rumah tangga BPKP
Pada tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menghasilkan
output berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 44 unit atau 100% dari
target sebanyak 44 unit.
Realisasi output tersedianya Peralatan dan Mesin tersebut terdiri dari :
1) Air Conditioner 2 PK sebanyak 9 unit;
2) White Board sebanyak 1 unit;
3) Teralis besi sebanyak 10 unit;dan
4) Gorden/Kray sebanyak 5 unit.
e) Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung
Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan
rehabilitasi ruang kantor seluas 50 m2 atau 100% dari target seluas 50 m
45
C. Realisasi Keuangan
Anggaran Perwakilan BPKP Maluku Utara tahun 2016(DIPA-089.01.2.689287
tanggal 7 Desember 2015) adalah sebesar Rp12.125.815.000,00, direvisi sesuai
dengan Surat Pengesahan Revisi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Nomor S-1491/AG/2016 tanggal 23 Juni 2016 menjadi Rp12.767.737.000,00
dengan realisasi sebesar Rp12.578.837.785,00 atau sebesar 98,52% dari target
revisi DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Rincian per program dan
per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.10 dan Tabel 3.11
Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program
No. Uraian Program Anggaran (Rp)
(Revisi)
Realisasi (Rp) Capaian
%
1 Program Layanan Dukungan Teknis
Pengawasan
10.119.083.000,00 10.030.060.842,00
99,12
2 Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
2.648.654.000,00 2.548.776.943,00
96,23
Jumlah 12.767.737.000,00 12.578.837.785,00
98,52
Dari tabel 3.10 menunjukkan realisasi anggaran untuk program Dukungan
Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp10.030.060.842,00
atau 99,12% dari rencana sebesar Rp10.119.083.000,00, dan program
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar
Rp2.548.776.943,00 atau 96,23% dari rencana sebesar Rp2.648.654.000,00.
Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja
No. Uraian Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
%
1 Belanja Pegawai 7.977.708.000,00 7.886.583.521,00 98,86
2 Belanja Barang 4.437.186.000,00 4.340.272.814,00 97,82
3 Belanja Modal 352.843.000,00 351.981.450,00 99,76
Jumlah 12.767.737.000,00 12.578.837.785,00 98,52
Tabel 3.11 menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar
Rp7.886.583.521,00 atau 98,86% dari rencana sebesar
46
Rp7.977.708.000,00, realisasi barang sebesar Rp 4.340.272.814,00 dari
rencana sebesar Rp 4.437.186.000,00 dan realisasi belanja modal sebesar
Rp 351.981.450,00 dari rencana sebesar Rp 352.843.000,00.
Disamping itu, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara juga merealisasikan dana
dukungan pengawasan sebesar Rp.1.179.618.071,00 dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Keuangan Dana Mitra
No. Bidang Pengawasan Anggaran (Rp)
1 Instansi Pemerintah Pusat
686.108.359,00
2 Akuntabilitas Pemerintah Daerah 459.109.712,00
3 Prolap dan Pembinaan APIP 34.400.000,00
Jumlah 1.179.618.071,00
46
43
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan Umum
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya
dapat disimpulkan bahwa:
1. Renstra BPKP Perwakilan BPKP Maluku Utara Tahun 2016-2019 memiliki
sasaran program beserta IKU dengan maksud agar dapat dilakukan
penilaian terhadap pencapaian sasaran program. Untuk mencapai
sasaran program tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
melaksanakan 3 program teknis, yaitu Program Perbaikan Pengelolaan
Keuangan Negara, Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK
serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi, dan Program
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P, dan program generik,
yaitu Program Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis
Pengawasan.
2. Kesiapan organisasi BPKP dalam menghadapi perubahan yang terjadi,
khususnya bagi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara diwujudkan melalui
tugas pengawasan lintas sektoral, pendampingan penyusunan laporan
keuangan pemerintah kabupaten/kota, pengawasan dan pembinaan
korporasi, pembinaan penyelenggaraan SPIP dan peningkatan kapabilitas
APIP, serta fungsi keinvestigasian.
3. Melalui strategi Pengawasan dalam rangka mencapai visi dan misi BPKP
menetapkan 3 Indikator Kinerja Utama.
a. Persentase perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian
Intern Pengelolaan Keuangan Negara;
b. Jumlah Pemda yang telah menerapkan kelima Unsur SPIP pada Pemda
secara memadai
c. Persentase tingkat kapabilitas APIP Pemda (level3).
47
44
B. Simpulan Capaian Kinerja
1. Sasaran Program1
Capaian IKU untuk sasaran program 1 adalah sebesar 134,47%.
2. Sasaran Program 2
Capaian IKU untuk sasaran program 2 adalah sebesar 138,25%.
3. Sasaran Program 3
Capaian IKU untuk sasaran program 3 adalah sebesar 108,33%.
4. Sasaran Program 4
Capaian IKU untuk sasaran program 4 adalah sebesar 7,76 (skala likert)
atau mencapai 110,85%.
Capaian Kinerja tersebut didukung dengan capaian output sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja Output
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
%
1 Rekomendasi Hasil Pengawasan
Rekomendasi 111 111 100.00
2 Rekomendasi Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP/SPI
Rekomendasi 25 25 100,00
3 Rekomendasi Pembinaan
Kapabilitas APIP
Rekomendasi 2 2 100.00
4 Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 80 80 100.00
5 Tersedianya alat pengolah data
BPKP
Unit 1 1 100.00
6 Tersedianya meubelair perwakilan
BPKP tipe B
Unit 44 44 100.00
7 Tersedianya alat rumah tangga
BPKP
Unit 25 25 100.00
8 Terlaksananya Pembangunan
Konstruksi Gedung M2 50 50 100.00
48
45
C. Rencana Tindak
Di samping keberhasilan dalam capaian kinerja, kendala dalam capaian
kinerja yaitu dalam penetapan kinerja (Tapkin) belum sepenuhnya
mengakomodasi permintaan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan
tidak adanya kepastian dari Pemerintah Daerah mengenai kesanggupan
untuk bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Oleh
karena itu, kegiatan atas permintaan tersebut umumnya tidak dimasukkan ke
dalam Program Kerja Pembinaan Pengawasan Tahunan (PKP2T).
Untuk mengatasi kendala tersebut, strategi yang akan dilaksanakan dalam
rangka mengatasinya sebagai berikut:
1. Melakukan antisipasi permintaan penugasan berdasarkan data historis/
pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Setiap awal tahun, semua bidang
diwajibkan untuk menyusun rencana penugasan untuk tahunberikutnya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/BLU
untuk mengantisipasi/memastikan permintaan penugasan berdasarkan
Nota Kesepahaman yang telah dilakukan.
3. Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang
melaksanakan penugasan sehingga hasil penugasan dapat memiliki
dampak/ outcome kepada stakeholders. Hal ini dilakukan dengan cara:
a. Meminta tambahan SDM PFA ke BPKP Pusat.
b. Mengikutsertakan SDM dalam program pelatihan/seminar/workshop
yang dapat meningkatkan kompetensi SDM.
Lampiran 6
PENYELENGGARAAN SPIP TAHUN 2016
No
Pemkab/Pemkot
Level
Maturitas
1 Provinsi Maluku Utara 2
2 Kota Ternate 2
3 Kota Tidore Kepulauan 1
4 Kabupaten Halmahera Barat 1
5 Kabupaten Halmahera Selatan 2
6 Kabupaten Halmahera Utara 2
7 Kabupaten Halmahera Timur 1
8 Kabupaten Halmahera Tengah 1
9 Kabupaten Pulau Morotai 1
10 Kabupaten Kepulauan Sula 1
11 Kabupaten Taliabu 1
Lampiran 7
KAPABILITAS APIP TAHUN 2016
No APIP PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
LEVEL
1. Provinsi Maluku Utara 2
2. Kota Ternate 2
3. Kota Tidore Kepulauan 2
4. Kabupaten Halmahera Barat 1
5. Kabupaten Halmahera Selatan 1
6. Kabupaten Halmahera Utara 2
7. Kabupaten Halmahera Timur 1
8. Kabupaten Halmahera Tengah 1
9. Kabupaten Pulau Morotai 1
10. Kabupaten Kepulauan Sula 2
11. Kabupaten Taliabu 1
Lampiran 8
DAFTAR OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN BUKU 2015
No Pemerintah Kabupaten/Kota Opini
1 Provinsi Maluku Utara WDP
2 Kota Ternate WTP
3 Kota Tidore Kepulauan WTP
4 Kabupaten Halmahera Barat WDP
5 Kabupaten Halmahera Selatan WTP
6 Kabupaten Halmahera Utara WDP
7 Kabupaten Halmahera Timur WDP
8 Kabupaten Halmahera Tengah WDP
9 Kabupaten Pulau Morotai WDP
10 Kabupaten Kepulauan Sula TW
11 Kabupaten Taliabu WDP
Lampiran 9
EVALUASI KINERJA PDAM
No PDAM
Kota/Kabupaten
Menurut BPPSPAM Laba/Rugi
Penjualan
Air (Rp)1
Cakupan
Pelayanan2
Nilai Kategori
1 Ternate 2,95 Sehat - 394,79 72,21%
2 Halmahera Barat 2,42 Kurang Sehat 751,25 34,84%
3 Halmahera
Selatan
3,04 Sehat - 3.039,24 22,23%
4 Halmahera Utara 2,82 Sehat - 1.236,91 29,71%
5 Tidore Kepulauan 2,23 Kurang Sehat - 1.735,62 16,80%
6 Pulau Morotai - Tidak dapat
dievaluasi
- -
7 Kepulauan Sula - Tidak dapat
dievaluasi
- -
1 Rata-rata harga jual air dikurangi dengan harga pokok air 2 Jumlah penduduk yang terlayani dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan