landasan teori ii.1. rerangka teori dan literaturthesis.binus.ac.id/doc/bab2/2011-2-00407-ak...
TRANSCRIPT
11
BAB II
LANDASAN TEORI
II.1. Rerangka Teori dan Literatur
II.1.1 Definisi Pajak
Setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak. Sebab
pajak merupakan sumber dana dalam negeri yang sangat berguna untuk membiayai
pembangunan nasional bagi kepentingan bersama. Oleh karena itu setiap orang sebagai
anggota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan
pajak, terutama mengetahui definisi pajak. Beberapa ahli dalam perpajakan memberikan
definisi pajak antara lain sebagai berikut :
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip dari buku karangan Mardiasmo
(2009:1) yang berjudul ”Perpajakan edisi revisi 2009” memberikan definisi sebagai
berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (Republik Indonesia,
2007:1.2): “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
12
Dalam buku karangan Mohammad Zain (ed.3) (2010:11) yang berjudul “Manajemen
Perpajakan” terdapat kutipan dari Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock
Horace R yang mendefinisikan pajak adalah: “Pajak adalah suatu pengalihan sumber
dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib
dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat
imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-
tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”
Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dipungut
oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan
ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau
kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran
tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan
untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat
bagi masyarakat luas.
Bertitik tolak pada definisi pajak yang diberikan oleh para ahli pajak memberi
kesan bahwa pemerintah memungut pajak terutama untuk memperoleh uang atau dana
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu fungsi utama
pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (fungsi budgetair). Di samping itu, pajak
mempunyai fungsi yang lebih luas dari sekedar sebagai sumber keuangan negara, yaitu
fungsi mengatur (fungsi regulerend). Fungsi regulerend mempunyai arti bahwa pajak itu
dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara
dalam lapangan ekonomi dan sosial, maupun untuk mencapai tujuan tertentu lainnya di
luar bidang keuangan.
13
II.1.2. Fungsi Pajak
Fungsi Pajak menurut Tony Marsyahrul (2007:2) dalam buku ”Pengantar
Perpajakan (Rev)” terdapat 2 fungsi pajak yaitu :
a. Budgeter
Sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam
kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu
pengeluaran rutin dan bangunan.
b. Regulerend
Regulerend disebut juga sebagai fungsi mengatur, sebagai alat untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi,
politik, budaya, pertahanan keamanan, seperti :
1. Mengadakan perubahan-perubahan tarif
2. Memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringaan atau
sebaliknya yang ditujukan kepada masalah tertentu.
Namun bila ditelusuri lebih jauh, ada satu lagi fungsi pajak yang masyarakat
harus ketahui. Fungsi tersebut adalah fungsi distribusi kekayaan di mana kelompok yang
lebih mampu akan membayar pajak lebih banyak sementara kelompok yang kurang
mampu akan mendapatkan manfaat lebih banyak dibandingkan dengan pajak yang dia
bayar. Bahkan untuk kelompok tertentu, seperti penerima BLT (Bantuan Langsung
Tunai), penerima subsidi BBM, dan penerima subsidi pupuk, mungkin mereka tidak
14
membayar pajak tetapi mereka mendapatkan manfaat langsung dari pajak. Hal tersebut
merupakan salah satu alasan dari keberadaan pajak.
II.1.3. Pengelompokkan Pajak
Pengelompokkan pajak menurut Mardiasmo (2009:5) dalam bukunya yang
berjudul ”Perpajakan” dikelompokkan dalam tiga tinjauan, yaitu :
a. Menurut golongannya :
1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
b. Menurut sifatnya :
1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
15
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang
mewah.
c. Menurut lembaga pemungutnya :
1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan,dan Bea Meterai.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas :
1) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan
Bakar kendaraan Bermotor.
2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak
Hiburan.
II.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak
a. Stelsel Pajak
Tata cara pemugutan Pajak yang dilakukan menurut Yusdianto Prabowo (2007 :
5) dalam bukunya yang berjudul ”Akuntansi Perpajakan Terapan (Rev)”
berdasarkan stelsel-stelsel sebagai berikut :
16
1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)
Stelsel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan
pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang
diperoleh dalam pajak yang bersangkutan.
2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)
Dalam stelsel ini pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak
karena berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini
dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan
penerimaan/pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP). Anggapan
ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan/pendapatan
WP pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang
akan diperoleh pada tahun sekarang.
3. Stelsel Campuran
Telah disimpulkan bahwa dalam stelsel ini berlaku pengenaan pajak pada
awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang
didasarkan pada suatu kenyataan sehingga menurut stelsel ini akan terjadi
perhitungan kembali untuk menentukan masalah lebih atau kekurangan
pajak.
b. Asas Pemungutan Pajak
Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut :
1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
17
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang
bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam
maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
2. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangasaan suatu Negara.
c. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah :
1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak.
Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2) Wajib pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
18
Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri.
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan ) untuk
menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada
pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
II.1.5. Pajak Penghasilan
II.1.5.1. Definisi Penghasilan dan Pajak Penghasilan
Dilihat dari pengelompokkan pada pembahasan sebelumnya, Pajak Penghasilan
merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat. Undang-undang tentang
pajak penghasilan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah
dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008. Sebagai pajak langsung, maka beban pajak
tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa beban
pajak tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain. Beban pajak tersebut muncul sebagai
akibat dari sejumlah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan Wajib Pajak. Berikut ini
adalah definisi dari Penghasilan dan Pajak penghasilan, yaitu :
19
Definisi penghasilan yang dikutip dari PSAK 23 dalam buku Prof. Dr. Gunadi
(2009:147) yang berjudul “ Akuntansi Pajak”, menyebutkan bahwa: “Penghasilan
adalah arus masuk bruto sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode
akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan
kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi
penanaman modal.”
Pendapat lain diutarakan dalam buku yang disusun oleh Ikatan Akuntan
Indonesia (2007:14) yang berjudul “ Standar Akuntansi Keuangan per 1 September
2007” , yaitu: “Definisi penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue)
maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivis perusahaan
yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa
(fees), bunga, dividen, royalti, dan sewa.”
Sementara itu, definisi Pajak Penghasilan menurut ketentuan umum yang ada
adalah sebagai berikut:
Menurut Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008: “Pajak Penghasilan adalah pajak
yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam suatu tahun pajak.”
Sedangkan menurut Prinsip Standar Akuntansi No. 46 (Revisi 2010) yang dikutip dari
buku Ikatan Akuntan Indonesia (2010:46,4): “Pajak Penghasilan adalah pajak yang
dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak
entitas.”
20
II.1.6. Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan
II.1.6.1. Subjek Pajak
Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai
subjek pajak. Dalam bukunya yang berjudul “Panduan Lengkap Pajak Penghasilan”
Atep Adya Barata ( 2011 : 9) menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah :
a. Orang Pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat tinggal atau berada di Indonesia atau
berada di luar Indonesia.
b. Warisan yang belum terbagi
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak
pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
c. Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik
daerah (BUMD).
d. Bentuk Usaha Tetap
Bentuk Usaha Tetap ( permanent establishment) merupakan subjek pajak yang
perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Merupakan
bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal
21
di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga ) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :
1. Tempat kedudukan manajemen
2. Cabang perusahaan
3. Kantor perwakilan
4. Gedung kantor
5. Bengkel
6. Gudang
Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar
negeri. Dalam Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2) dijelaskan
bahwa :
a. Subjek pajak dalam negeri adalah :
1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal
di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit
tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
22
1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau
pemerintah daerah.
4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak.
b. Subjek pajak luar negeri adalah :
1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan pulu tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
23
II.1.6.2. Objek Pajak Penghasilan
Dalam buku susunan Atep Adya Barata yang berjudul “Panduan Lengkap Pajak
Penghasilan” ( 2011:22 ) yang menjadi objek pajak penghasilan :
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
b. Hadiah dari undian, atau pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan.
c. Laba usaha
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
e. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian
utang.
f. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi.
g. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
h. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
j. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
k. Premi asuransi
24
l. Surplus Bank Indonesia
m. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
II.1.7. Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Bentuk Usaha Tetap
Dalam buku Mardiasmo (2009:137) yang berjudul “Perpajakan Edisi Revisi
2009” dijelaskan bahwa untuk menghitung PPh, terlebih dulu harus diketahui dasar
pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Dalam UU PPh
Pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam
negeri dan bentuk usaha tetap mulai tahun 2010 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari
penghasilan kena pajak. Jika Penghasilan Kena Pajak besarnya Rp 1.200.000.000, maka
pajak penghasilan yang terutang adalah 25% x Rp 1.200.000.000 = Rp. 300.000.000.
Penambahan materi dari buku karangan Atep Adya Barata (2011:138) yang
berjudul “Pajak Penghasilan” dijelaskan bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan
peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat
fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) dan yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto
sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) , model
perhitungan sebagai berikut: 50% x tarif x PKP-nya
25
II.1.8. Tinjauan Umum Penanaman Modal
II.1.8.1. Pengertian Penanaman Modal
Kegiatan penanaman modal atau yang lebih dikenal sebagai investasi adalah
faktor penentu penting dalam perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi
ditentukan oleh fungsi beberapa komponen, yaitu konsumsi ( pemerintah dan rumah
tangga), investasi (pembentukan barang modal), dan ekspor barang dan jasa (dikurangi
impor barang dan jasa). Namun dibandingkan dengan komponen lain, investasi dianggap
sebagai komponen yang paling penting. Pasalnya, jika pertumbuhan ekonomi tanpa
disertai adanya investasi yang berarti, maka pertumbuhan tersebut dianggap
unsustainable.
Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam
kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam perundang-undangan. Istilah investasi
merupakan istilah yang popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal
lazim digunakan dalam peraturan perundanga-undangan.
Definisi lain tentang investasi dikemukakan Kamaruddin Ahmad (2007) bahwa
investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh
tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Unsur –unsur
terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal yaitu :
a. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya mempertahankan nilai
modalnya.
26
b. Modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat
diraba (tangible) tetapi juga mencakup sesuatu yang tidak bersifat kasat mata dan
tidak dapat diraba (intagible). Intangible mencakup keahlian, pengetahuan,
jaringan dan sebagainya yang dalam berbagai kontrak kerjasama ( join venture
agreement) biasanya disebut valuable services.
Sedangkan pengertian lain, yaitu dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 mengartikan penanaman modal adalah: “Segala bentuk kegiatan
penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal
asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”
II.1.8.2 Jenis dan Bentuk Penanaman Modal
Dalam buku karangan Anna Rokmatussah Dyah & Suratman (2009) yang
berjudul “Hukum Investasi dan Pasar modal” dijelaskan bahwa pada dasarnya
penanaman modal (investasi) dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, menurut
sumber pembiayaan, dan cara penanamannya. Penjelasannya adalah sebagai berikut :
a. Investasi berdasarkan asetnya
Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek
modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis,
yaitu :
1. Real Asset, yaitu investasi yang berwujud seperti gedung, rumah dan
sebagainya.
27
2. Financial Asset, yaitu investasi berupa dokumen (surat-surat) klaim tidak
langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan
sekuritas tersebut. Perbedaan lain terletak pada likuiditas. Pengertian
likuiditas dalam hal ini adalah mudahnya mengkonversi sebagai suatu aset
menjadi yang dan biaya transaksi cukup rendah.
Real Asset secara umum kurang likuid daripada Financial Asset .Hal ini
disebabkan oleh sifat heterogennya dan khusus kegunaannya.
b. Investasi berdasarkan pengaruhnya
Investasi berdasarkan pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada
faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kegiatan investasi.
Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu :
1. Investasi Autonomos (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak
dipengaruhi oleh tingakat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya
pembelian surat-surat berharga.
2. Investasi Induced (mempengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang
dipengaruhi kenaikan permintaan atas barang dan jasa serta tingkat
pendapatan. Misalnya penghasilan transitori, yaitu penghasilan yang didapat
selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya.
c. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya
Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang
didasarkan pada ususl-usul investasi itu diperoleh. Dibagi dalam 2 macam, yaitu:
28
1. Investasi yang bersumber dari modal asing, yaitu penanaman modal asing
(PMA), merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar
negeri.
2. Investasi yang bermodal dari dalam negeri, yaitu penanaman modal
dalam negeri (PMDN), merupakan investasi yang bersumber dari
pembiayaan dalam negeri.
d. Investasi berdasarkan bentuknya
Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara
menanamkan investasinya. Dibagi dalam 2 macam, yaitu :
1. Investasi Portofolio
Investasi ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga,
seperti saham dan obligasi.
2. Investasi Langsung
Investasi langsung adalah investasi aktiva tetap berwujud termasuk tanah
yang digunakan untuk kegiatan usaha dan bentuk investasi dengan jalan
membangun, membeli total, dan mengakuisisi perusahaan.
Menurut Nainggolan dalam kutipan pada Jurnal Ekonomi : Kontradiksi Pajak
karangan Ninawati (2008:114), investasi langsung memiliki sifat yang relatif lebih stabil
jika dibandingkan dengan investasi portofolio. Jika kinerja investasi tidak memuaskan,
maka investasi portofolio cenderung lebih mudah dipindahkan ke tempat lain yang oleh
investor dianggap lebih berkemungkinan meningkatkan kinerja investasinya.
29
II.I.8.3 Hubungan Fungsi Pajak Dengan Kegiatan Penanaman Modal
Komponen pendapatan pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal dipandang
sebagai kebijakan yang memiliki peranan dan pengaruh yang sangat signifikan dalam
pembangunan ekonomi, terutama karena :
a. Adanya pajak merupakan alat penting guna mengekang permintaan yang
semakin meningkat terhadap barang-barang konsumsi.
b. Perpajakan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan penerimaan yang lebih
besar, namun juga berperan sebagai perangsang untuk menabung dan melakukan
investasi.
c. Untuk mentransfer sumber daya manusia kepada pemerintah agar digunakan
lebih produktif.
d. Perpajakan harus memperbaiki pola investasi di dalam perekonomian.
e. Salah satu tujuan perpajakan adalah untuk mengurangi jurang perbedaan antara
si kaya dan si miskin.
f. Perpajakan harus memobilisasikan surplus ekonomi untuk pembangunan secara
berkesinambungan.
Pelayanan pajak juga ditekankan sebagai upaya perbaikan iklim investasi.
Kebijakan tentang pemberian insentif pajak bagi penanaman modal di Indonesia
diharapkan akan memberi pengaruh positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Rasio dari pembebasan tersebut adalah untuk tidak menyulitkan perusahaan modal asing
dalam mencapai fase berproduksi di Indonesia dalam jumlah yang dapat disalurkan ke
pasaran, di mana pada fase ini biasanya diperlukan pengeluaran – pengeluaran yang
30
dilakukan perusahaan. Jadi dasar dikeluarkannya pembebasan pajak bagi perusahaan –
perusahaan modal asing ini, adalah untuk memberi kesempatan dalam waktu yang layak
agar dapat mencapai produksi yang tidak dipasarkan.
Sesuai dengan uraian di atas, Pajak berpengaruh untuk meningkatkan investasi.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terlihat dari bagaimana pemerintahannya
memberikan kemudahan atau insentif dalam perpajakan kepada pelaku usaha dengan
memberikan pelayanan terpadu yang mudah, cepat, efisien dan transparan. Sehingga
pelaku usaha mau dan betah menanamkan modalnya di Indonesia, lapangan kerja luas
terbuka, kemiskinan berkurang dan meningkatkan daya saing sektor riil.
Pemenuhan kebutuhan pembangunan Indonesia dapat disediakan melalui sumber
dalam negeri. Namun, akumulasi modal dalam negeri masih belum efektif dan efisien,
tingkat tabungan masyarakat masih rendah, demikian pula keterampilan serta
penguasaan teknologi masih belum memadai untuk menunjang proses pembangunan
yang diharapkan. Modal, berikut skill dan teknologi merupakan prasyarat bagi proses
pembangunan. Oleh karena itu negara memerlukan pemenuhan kebutuhan dari sumber
luar dan dalam negeri melalui kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) atau dalam istilah asing dikenal sebagai Foreign
Direct Investment (FDI). Tujuan utama kebijakan pemerintah dalam menarik PMDN
dan PMA adalah karena merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal
pembangunan dan mempunyai ekternalitas positif, yaitu masuknya stable inflow of
foreign capital, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nasional,
perbaikan neraca pembayaran, dan transfer teknologi dan managerial skill dari
perusahaan multinasional.
31
Kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya terjadi apabila penanaman
modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan
kerjasama dengan satu badan hukum yang menggunakan modal nasional.
II.1.8.4. Penjelasan Umum Penanaman Modal Dalam Negeri
a. Definisi Penanaman Modal Dalam Negeri
Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 penanaman modal dalam negeri
adalah: “Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan
menggunakan modal dalam negeri.”
b. Syarat-syarat Penanaman Modal Dalam Negeri
1. Permodalan: Menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat
Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung.
2. Pelaku Investasi : Negara dan swasta. Pihak swasta dapat terdiri dari orang
dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia.
3. Bidang usaha : Semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina,
dipelopori atau dirintis oleh pemerintah.
4. Perizinan dan perpajakan : Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan,
eksplorasi, hak-hak khusus, dll.
5. Batas waktu berusaha : Merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-
masing daerah.
6. Tenaga kerja: Wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali
apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa
32
Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari
karyawan).
c. Perusahaan penanaman Modal negeri mendapatkan fasilitas dalam bentuk:
1. Pajak penghasilan melalui netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah
penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin,
atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di
dalam negeri.
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku dan bahan penolong
untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan
tertentu.
4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang
modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat
diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu
II.1.8.5. Penjelasan Umum Penanaman Modal Asing
a. Definisi Penanaman Modal Asing
Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 penanaman modal asing adalah:
“Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan
modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal
dalam negeri.”
Jika seorang warga negara Indonesia atau lebih bersama-sama dengan
seorang atau beberapa warga negara asing hendak mendirikan suatu perseroan
33
terbatas di Indonesia, maka perseroan terbatas tersebut harus berbentuk perseroan
terbatas yang berstatus PMA yang tunduk dan diatur berdasarkan Undang –
Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal.
b. Syarat Pendirian Penanaman Modal Asing
Secara umum syarat – syarat yang diperlukan adalah hampir sama dengan
pendirian perseroan terbatas bukan PMA (PT umum). Bedanya hanya terletak
pada status kewarganegaraan salah satu pemegang saham perseroan. Namun
sebelum dibuatkan akta pendirian terlebih dahulu harus mengajukan permohonan
ijin pendirian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai
maksud dan tujuan dari didirikannya perseroan terbatas tersebut. Permohonan ini
diajukan oleh para calon pemegang saham disertai dengan data-data lengkap,
besarnya modal (dalam US dollar) serta lingkup usaha yang dijalankan.
Langkah awal pendirian PMA dilakukan dengan :
1. Melakukan Pemesanan nama perseroan terlebih dahulu
2. Mengajukan permohonan kepada BKPM
3. Foto copy Paspor / KTP para pendiri, minimal dua (2) orang
4. Foto copy KK / Direktur bila penanggung jawab WNI
5. Foto copy PBB terakhir tempat usaha / kantor, apabila milik sendiri
6. Foto copy Surat Kontrak, apabila status kantor kontrak
7. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung
8. Kantor tidak berada di wilayah pemukiman
9. Pas photo penanggung jawab ukuran 3 x 4 = 2 lembar bewarna
10. Siap di survey
34
Mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :
1. Nama PT
2. Kedudukan dan bidang usaha
3. Jumlah modal dasar dan modal setor (dalam US $.)
4. Komposisi saham
5. Susunan direksi dan komisaris
Dokumen badan usaha PMA :
1. Surat persetujuan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal )
2. Akta Notaris
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
5. SK Kehakiman
6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
c. Perusahaan Penanaman Modal Asing mendapatkan fasilitas dalam bentuk :
1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat
tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu
tertentu.
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin,
atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di
dalam negeri.
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong
untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan
35
tertentu.
4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang
modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat
diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha
tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
II.1.8.6. Manfaat Penanaman Modal
Besarnya nilai investasi suatu negara ditentukan oleh porsi sumbangan dari
PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Dalam Jurnal Ekonomi : Kontradiksi Pajak
karangan Ninawati (2008:114), Ikhsan (2007) mengemukakan bahwa PMA menjadi
peranan penting dikarenakan PMA berperan dalam peningkatan produksi dan ekspor
secara nasional. Porsi inevestasi PMA dan produktivitasnya biasanya lebih besar jika
dibandingkan PMDN. PMA lebih banyak mengalokasikan dananya untuk kegiatan
research and development, periklanan, produk-produknya juga lebih berorientasi ekspor
dan value added nya tinggi dan relatif lebih tinggi dalam membayar tenaga kerja. Selain
itu Ikhsan (2007) juga menambahkan, PMA juga dianggap sebagai sebagai bench-mark
Indonesia berkenaan dengan kemampuannya dalam menanggulangi krisis ekonomi.
Akselerasi PMA yang meningkat, juga akan membantu perusahaan – perusahaan
domestik untuk memperoleh akses ke pasar global dan menjadikan iklim usaha di
Indonesia menjadi semakin lebih kompetitif lagi.
36
Kesit Bambang Prakosa (2007) dalam artikelnya mengungkapkan, masuknya
perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap
untuk mengisi sektor – sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan
sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen
maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan secara langsung atau tidak
langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim/kehidupan dunia usaha,
serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional
melalui jaringan yang mereka miliki. Keberadaan investasi yang ditanamkan oleh
investor terutama modal asing tentunya juga memberikan dampak positif di dalam
pembangunan. Adi Harsono mengemukakan dalam buku “Hukum Investasi di
Indonesia” karangan Salim H.S & Budi Sutrisno (2008:84-85) dampak dari adanya
investasi asing atau perusahaan asing di berbagai negara. Dampak yang dikemukakan
oleh Adi Harsono didasarkan pada bukti-bukti dari keberadaan investasi asing atau
perusahaan asing. Bukti-bukti tersebut disajikan sebagai berikut :
a. Masalah gaji
Perusahaan asing membayar gaji pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-
rata nasional.
b. Perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan
perusahaan nasional sejenis.
c. Perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya di bidang pendidikan.
d. Perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan
domestik.
37
II.1.9. Tax Holiday
II.1.9.1. Pengertian Tax Holiday
Tax holiday atau kebebasan pajak merupakan suatu kebijakan dan fasilitas
perpajakan yang diberikan pemerintah kepada penanam modal di Indonesia. Di
Indonesia, kebijakan ini belum diatur dalam Undang – Undang Perpajakan. Kebijakan
dan fasilitas ini merupakan upaya pemerintah dalam menarik perhatian para investor
asing dan dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia demi
keberlangsungan ekonomi negara menuju yang lebih baik.
Terdapat literatur dalam jurnal ekonomi Damianus Herman Renjaan, Analisis
Makro Atas Dampak Penerapan Kebijakan Tax Holiday (kebebasan pajak) di Indonesia
(2010:5) yang mendefinisikan Tax Holiday adalah :
A tax holiday is a temporary reduction or elimination of a tax. Governments usually create tax holidays as incentives for business investment. The taxes that are most commonly reduced by national and local governments are sales taxes. In developing countries, governments sometimes reduce or eliminate corporate taxes for the purpose of attracting Foreign Direct Investment or stimulating growth in selected industries. Tax holiday is given in respect of particular activities, and sometimes also only in particular areas with a view to develop that area of business.
Dari pengertian tersebut diketahui bahwa Tax Holiday merupakan kebijakan dan
fasilitas/insentif berupa pengurangan atau penghapusan pajak untuk sementara waktu
bagi seorang wajib pajak. Adapun pengertian yang sama terdapat dalam The
Conteporary English-Indonesia Dictonary yakni bahwa tax holiday merupakan masa
bebas pajak.
38
II.1.9.2. Latar Belakang Pemberian Fasilitas Tax Holiday
Pentingnya Tax Holiday di Indonesia dapat dilihat dari batalnya dua investasi
asing di Batam karena pemerintah Indonesia tidak memberikan insentif. Investasi lensa
kontak di Batam kemudian investasi karpet asal Belgia yang urung menaruh dananya di
Indonesia karena tidak adanya kebijakan tax holiday. Kebijakan yang biasa-biasa saja
tidak bisa menghasilkan ekspansi investasi yang agresif.
Konsep Tax Holiday ini kerap diusung oleh BKPM (Badan Koordinasi Pasar
Modal), pengusaha, dan kalangan akademisi. Namun selalu mentah ketika sampai pada
kementerian Keuangan, terutama Ditjen Pajak. Konsep ini akhirnya mulai dikerjakan
oleh Kementerian Keuangan setelah pemerintah (BKPM) memiliki target untuk
mendapatkan investasi sebesar Rp10.000 triliun dalam jangka waktu 5 tahun. Dimana
setiap tahun target investasi adalah sebesar Rp.2.000 triliun.
Ketika menilik pada masa lalu, rezim Tax Holiday dulu pernah ada dalam sejarah
perpajakan Indonesia dengan diterbitkannya UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal
Asing. Pada pasal 15 dan 16 UU No.1/1967 mengatur tentang pembebasan pajak
perseroan dan keringanan pajak perseroan. Namun, dalam kurun waktu lima belas tahun
pemberlakuan Tax Holiday, jumlah foreign direct investment (Penanaman Modal Asing)
yang disetujui hanya sekitar 473 proyek atau rata-rata 28 proyek per tahun. Realisasi
proyek yang disetujui hanya mencapai 75 persen, alias 355 proyek terealisasi atau 21
proyek per tahun. Mungkin dengan alasan kurang efektif, melalui Undang – Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984,
ketentuan Tax Holiday dicabut. Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan ketentuan
39
umum perpajakan yang memberikan sejumlah kemudahan, yang kemudian dilanjutkan
dengan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan yang
tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011. Pemberian
insentif pajak tersebut mulai diberlakukan pada 15 Agustus 2011.
II.1.9.3. Manfaat Tax Holiday
Pajak berpengaruh untuk meningkatkan investasi. Pertumbuhan ekonomi suatu
negara dapat terlihat dari bagaimana pemerintahannya memberikan kemudahan atau
insentif dalam perpajakan kepada pelaku usaha dengan memberikan pelayanan terpadu
yang mudah, cepat, efisien dan transparan. Disaat para investor asing maupun nasional
tergerak untuk berinvestasi di Indonesia dengan cara menanamkan modal, maka saat
itulah dapat dikatakan bahwa pajak dapat meningkatkan investasi. Manfaat paling
mendasar pemberian Tax Holiday di Indonesia adalah sebagai upaya untuk
menanggulangi inflasi, mendorong investasi yang optimal secara sosial, meningkatkan
kesempatan kerja, meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan
internasional dan meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional.