lampiran vi rekapitulasi pemerintah daerah provinsi
TRANSCRIPT
LAMPIRAN VI REKAPITULASI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI
DAFTAR PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PELAKSANA PPRG
1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM .......................................................................... 3
2. SUMATERA UTARA .................................................................................................... 5
3. JAMBI ............................................................................................................................. 7
4. SUMATERA SELATAN .................................................................................................. 11
5. LAMPUNG ................................................................................................................... 13
6. BANGKA BELITUNG ..................................................................................................... 15
7. BANTEN ....................................................................................................................... 17
8. D.K.I. JAKARTA .......................................................................................................... 19
9. DI YOGYAKARTA ...................................................................................................... 22
10. JAWA TIMUR .............................................................................................................. 24
11. KALIMANTAN UTARA ............................................................................................. 27
12. KALIMANTAN TENGAH .......................................................................................... 29
13. KALIMANTAN TIMUR .............................................................................................. 32
14. KALIMANTAN SELATAN ......................................................................................... 34
15. SULAWESI SELATAN ................................................................................................ 36
16. SULAWESI TENGGARA ............................................................................................ 38
17. BALI .............................................................................................................................. 40
18. NUSA TENGGARA BARAT ....................................................................................... 43
REKAPITULASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PELAKSANA PPRG
PEMDA PROVINSI 1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM %
SKPD UNIT KERJA TERLIBAT
1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Telekomunikasi 5. Dinas Ketenagakerjaan 6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(BPPPA) 7. Badan Kepegawaian, Diklat Aceh 8. Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah (BPPD) 9. Badan Investasi dan Promosi (BIP) 10. Sekretariat Daerah (Sekda) 11. Keurukon Katibul Wali
3,75 4,5 0,5
3,67 5,67 6,92
2 2
2,88 2
1,5 KUESIONER A – Umum DESKRIPSI I. PEMAHAMAN
STRANAS - Umumnya SKPD responden memahami Stranas PPRG
- Stranas PPRG untuk: mempercepat PUG sesuai dengan
rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJM). Tujuan dari Stranas PPRG agar rencana pembangunan lebih terarah, sistematis dan sinergis serta berkelanjutan baik ditingkat nasional maupun di daerah.
- Pemahaman didapatkan dari: sosialisasi, pelatihan, media cetak dan online.
10 (90,91)
10 (90,91)
10 (90,91)
II. KOMITMEN - Hanya separuh responden (Perhub, Naker, BPPPA, dan Sekda) yang mengetahui ada Peraturan Gubernur Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender pada setiap SKPA.
- Peraturan gubernur tersebut disosialisasikan kepada: Pejabat Eselon III dan IV Bentuk kegiatan : Pelatihan Penguatan PUG dan PPRG/TOT untuk Perencanaan pada SKPA. Namun hanya sebagian Dinas dan Badan yang menyatakan mendapatkan sosialisasi/pelatihan tersebut.
9 (81,82)
6 (54,55)
III. KEBIJAKAN Hanya Dinas Perhub dan BPPPA yang menyatakan ada isu gender dalam rentra SKPD-nya. Khususnya BPPPA menyatakan bahwa isu gender termuat pada bagian misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan.
Hanya Dinas Perkebunan, Dinas Perhub dan BPPPA yang menyatakan isu gender termuat dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD-nya. Dinas Perkebunan pada bagian Pendahuluan; Dinas Perhub pada bagian Arah Kebijakan, Sasaran, dan Indikator; dan BPPPA pada Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
Menurut BPPPA, Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/sejenisnya terkait PPRG, sudah disosialisasikan kepada kepada SKPK Kab/Kota dan SKPA melalui kegiatan Workshop dan Pelatihan.
Namun, beberapa SKPD responden seperti Dinas Kesehatan,
4 (36,36)
3 (27,27)
6 (54,55)
Dinas Perhub, Badan Kepegawaian dan Diklat Aceh, serta Badan Pembinaan dan Diklat Aceh belum mengetahui tentang sosialisasi dan pelatihan tersebut.
IV. KELEMBAGAAN Menurut responden BPPPA, sudah ada Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 050/698/2014 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG Aceh Tahun 2014.
Namun, semua SKPD lainnya memberikan respon Tidak ada/Belum ada Pokja PUG yang disahkan Pimpinan.
Dinas Kebudpar, Dinas Naker, dan BPPPA menyatakan memiliki Fokal Poin Gender. Dinas Naker menjelaskan bahwa ada 10 SKPA yang memiliki Fokal Poin Gender. Dinas Kebudpar pada level Kabid, Kasi, Staf.
FPG tersebut mendapatkan pelatihan PUG (walaupun belum sepenuhnya paham).
2 (18,18)
3 (27,27)
3 (27,27)
V. SUMBERDAYA MANUSIA
Fasilitator hanya ada di BPPPA. Tidak ada penjelasan berapa jumlahnya dan apakah meningkat jumlahnya.
Tim Pelaksana (SDM) PUG dan PPRG hanya ada pada Dinas Naker, BPPPA, dan BIP.
Tim Pelaksana tersebut sudah mendapatkan pelatihan namun tidak reguler.
SDM di Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG hanya ada di BPPPA. SKPD lainnya belum ada.
Materi PUG/PPRG diterbitkan oleh BPPPA. SKPD lainnya menyatakan belum ada.
4 (36,36)
3 (27,27)
3 (27,27)
1 (9,09)
2 (18,18)
VI. DANA Semua SKPD kecuali BPPPA belum memiliki alokasi anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG. Adapun BPPPA menyatakan bahwa anggaran yang tersedia hanya terbatas dipelaksanaan PUG/ PPRG secara bertahap dan perlu adanya perhatian untuk penambahan Anggaran pada APBN.
Lembar ARG hanya dibuat oleh Dinas Budpar, Dinas Naker, dan BPPPA.
3 (27,27)
3 (27,27)
VII. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Dinas Kesehatan, Dinas Naker, dan BPPPA memiliki kebijakan penyediaan data terpilah.
Dinas Kebudpar menyatakan ada data terpilah sektor, namun belum lengkap.
BPPPA sendiri menyatakan belum pernah melakukan pendataan terpilah per sektor.
3 (27,27)
3 (27,27)
VIII. ALAT ANALISIS GENDER
Dinas Kebudpar, Dinas Perhub, Dinas Naker, dan BPPPA telah menggunakan alat analisisi gender (GAP).
Dinas Komintel, Dinas Naker, dan BPPPA menyatakan telah melakukan perencanaan dengan menggunakan analisis gender.
Tidak ada satupun SKPD yang memiliki piranti monev untuk PUG dan PPRG, termasuk BPPPA.
4 (36,36)
3 (27,27)
0
IX. PARTISIPASI MASYARAKAT
Hanya Dinas Naker dan BPPPA yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan PUG/PPRG, baik sebagai fasilitator maupun narasumber.
2 (18,18)
KENDALA YANG DIHADAPI
Masih terbatasnya SDM yang memahami PPRG dan PUG; Budget yang terbatas dalam peningkatan dan
pengembangan SDM PPRG dan PUG, salah satu bentuk pelaksanaan kegiatannyaBimtek, dll;
Beberapa kegiatan tidakmemiliki data terpilah yang pasti; Sering bergantinya SDM yangditunjuk sebagai Focal
PointGender; Belum adanya follow-up khusus PPRG dan PUG dalam
internal SKPA, sehingga komitmen dan konsistensi PUG belum menjadi skala Prioritas instansi.
Seringnya mutasi pejabat UPAYA PENANGANAN KENDALA
Melakukan pendataan terpilah ketika proses kegiatan berjalan
Berperan aktif mengirim peserta untuk mengikuti Bimtek/Sosialisas
Menyiapkan SDM untuk pelaksanaan PUG/PPRG (salah satunya dgn pelatihan)
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Pelatihan SDM Responsif Gender Akan melakukan Roadshow atau membuat kelas belajar
pada SKPA untuk mempercepat mengatasi kesulitan pada SKPA.
HARAPAN KE DEPAN Karena Provinsi Aceh diberi kewenangan khusus untuk mengatur pemerintahan berlandaskan syari'at Islam, maka seyogyanya penerapan PPRG ini juga turut memperhatikan dan mengadopsi nilai-nilai Islam sebagai nilai luhur yang menjadi nafas kehidupan masyarakat Aceh.
Perlu adanya Juknis yang jelas terutama di bidang teknis, spt perkebunan terkait pelaksanaan PUG/PPRG
Perlu dilakukan Pelatihan, Workshop kepada SKPA secara rutin, sehingga dapat diaplikasikan dalam program/kegiatan.
Perlu turunnya Tim Khusus ke masing-masing SKPA utk dapat memberikan pemahaman yang lebih khusus dan detail.
Lebh sering melakukan rakor penguatan 4 Driver dengan
tugas dan fungsi driver K/L/Provinsi, Kab/Kota.
Lebih banyak penguatan atau pendampingan bagi perencana
di SPKD.
Bappenas membuat rapat koordinasi dengan Bappeda Provnsi dan Kab/Kota selaku ketua pokja terhadap pelaksana PUG/PPRGs di Daerah
REKOMENDASI Kajian khusus penerapan PPRG secara Islami dan hasilnya di-advokasi-kan pada Pimpinan Pemda NAD
Penerapan PPRG dan analisis gender sebaiknya ditekankan dalam perencanaan Renstra, Renja dan anggaran SKPD.
SKPD juga sebaiknya didorong untuk melakukan analisis gender pada setiap kegiatan yang dilaksanakan
Pelatihan reguler mengenai PUG dan PPRG
PEMDA PROVINSI 2. SUMATERA UTARA SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
1. Dinas PNFI dan PAUD 2. Inspektorat
6,21 7,04
KUESIONER A – Umum
DESKRIPSI I. PEMAHAMAN
STRANAS - SKPD responden mengetahui Stranas PPRG - Stranas PPRG: i) Program pemerintah untuk percepatan PUG
dan untuk pencapaian pemerintahan yang baik; ii) Keadilan setara gender bagi laki-laki dan perempuan.
- Pemahaman didapatkan dari: sosialisasi, regulasi, workshop analisis GAP dan GBS K/L Pengarah
2
2
2
II. KOMITMEN - SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/778/KPTS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 Tentang Sekretariat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Prov Sumut.
- Peraturan gubernur tersebut disosialisasikan kepada: Pejabat dan staf, serta guru-guru. Kegiatan sosialisasi, bimtek, workshop, dan rapat.
2
2 III. KEBIJAKAN Renstra:
- Inspektorat: isu gender tercantum pada Pendahuluan, Analisis situasi, Arahan Kebijakan, Sasaran, Indikator.
- Dinas PNFI-PAUD: isu gender tercantum pada Sasaran Program. Dalam Renstra isu gender tercantum pada Arah Kebijakan
Renja Tahunan: - Inspektorat: isu gender tercantum pada Pendahuluan,
Analisis situasi, Arahan Kebijakan, Sasaran, Indikator. - Dinas PNFI-PAUD: isu gender tercantum pada Arah
Kebijakan Pedoman Pelaksanaan/Juknis disosialisasikan kepada: - Inspektorat: Inspektorat Kabupaten/Kota dalam bentuk
Bimbingan Teknis dan Sosialisasi. - Dinas PNFI-PAUD: Para SKPD di Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara (Biro PP, Bapeda, Disdiksu, Biro Keuangan)
2
2
2
IV. KELEMBAGAAN Sudah ada Pokja PUG. Inspektorat sebagai anggota dan Bappeda sebagai Ketua Pokja.
FPG: SK Inspektorat Provinsi Sumut No. Itprovsu. 127/U/Tahun 2016. FPG berada di level Irban dan Sekretariat (Kasubag. Perencanaan).
FPG Inspektorat sudah mendapatkan pelatihan
2
2
1 V. SUMBERDAYA
MANUSIA Fasilitator ada di kedua SKPD. Tidak ada penjelasan berapa
jumlahnya. Jumlahnya meningkat di Inspektorat. Tim Pelaksana (SDM) PUG dan PPRG hanya ada pada
Inspektorat. Tim Pelaksana tersebut sudah mendapatkan pelatihan
namun tidak reguler. SDM di Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG
ada di kedua SKPD. Data mengenai jumlah pelaksana PUG/PPRG terdapat di Bappeda selaku ketua dan Biro PPAKB selaku sekretaris. namun sayangnya kedua SKPD penggerak tersebut tidak mengembalikan kuesioner kepada Bappenas.
Materi PUG/PPRG dalam bentuk paparan untuk pelatihan.
2
1
1
0
2
2
VI. DANA Kedua SKPD sudah memiliki alokasi anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG. Alokasinya untuk konsultasi ke pusat, sosialisasi PUG bidang pendidikan.
Lembar ARG sudah dibuat oleh kedua SKPD. Inspektorat: TA
2
2014, 2015, 2016 2 VII. DATA TERPILAH
MENURUT JENIS KELAMIN
Kedua SKPD memiliki data terpilah: data kepegawaian, pelatihan, dan profil pendidikan.
Data gender terdapat di Bappeda dan Biro PPPAKB selaku ketua dsan sekertaris Pokja PUG dan PPRG
2
0
VIII. ALAT ANALISIS GENDER
Kedua SKPD telah menggunakan alat analisisi gender (GAP). Kedua SKPD sudah melampirkan dokumen analisis gender Hanya Inspektorat yang memiliki piranti monev (Program
Kerja Pengawasan Tahunan-PKPT 2016)
2 2 1
IX. PARTISIPASI MASYARAKAT
Kedua SKPD melibatkan unsur masyarakat dalam pelaksanaan PUG dan PPRG, sebagai narasumber maupun peserta sosialisasi dan workshop.
2
KENDALA YANG DIHADAPI
Ketidaktahuan dan keinginan pemangku kebijakan dalam pelaksanaan PPRG masih kurang.
Pendanaan untuk PUG yang sangat minim
Antusias daripada para stokeholder untuk mensukseskan PUG masih rendah.
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Melaksanakan sosialisasi Tetap membuat perencanaan dan mengalokasikan anggaran
untuk kegiatan PUG
Berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan pentingnya PUG bidang pendidikan kepada para stakeholder
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Merekomendasikan kepada SKPD untuk dapat melaksanakan PPRG.
HARAPAN KE DEPAN Menyarankan pemangku kebijakan mengikuti sosialisasi PPRG agar lebih memahami.
Agar para pengelola PUG (K/L) bergerak melalukan sosialisasi secara gencar kepada Gubernur dan SKPD
REKOMENDASI Setiap SKPD sebaiknya menunjuk Fokal Poin Gender untuk setiap unit kerja eselon 3
Penerapan PPRG dan analisis gender sebaiknya ditekankan dalam perencanaan Renstra, Renja dan anggaran SKPD.
SDM teknis di setiap SKPD juga sebaiknya didorong untuk melakukan analisis gender pada perencanaan program/kegiatan
Pelatihan reguler mengenai PUG dan PPRG
PEMDA PROVINSI 3. JAMBI SKOR SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
1. Dinas Pertanian 2. Dinas Kehutanan 3. Dinas Koperasi dan UMKM 4. Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8. Dinas Perkebunan 9. Dinas Kesehatan 10. Dispenda 11. Bappeda
4,71 3,79 4,71 6,21 5,71 2,54 6,83 4,67 4,25 5,38 6,04
12. BPMD dan PPT 13. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Badiklatda) 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 15. Badan Ketahanan Pangan (BKP) 16. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) 17. Bakasbang Pol 18. Sekretariat Daerah 19. Biro Kesra dan Masyarakat – Sekretariat Daerah 20. Biro APSDA – Sekretariat Daerah 21. Sekretariat Bakarluh 22. Sekretariat DPRD 23. KPID 24. Satuan Poksi Pamongpraja
5,46 3,13 4,38 6,92 4,83 5,71 3,17 4,71 4,92 6,83 5,58 6,5
2,25 KUESIONER A – Umum DESKRIPSI I. PEMAHAMAN
STRANAS Hanya Dinas Perkebunan yang menyatakan belum
mengetahui Stranas PPRG, namun hanya 9 SKPD dari 24 SKPD responden yang memberikan uraian atas pemahamannya.
Stranas PPRG dipahami sebagai: - Perencanaan & Kegiatan Program yang melibatkan
perempuan - Strategi Nasional percepatan Pengarus Utamaan Gender
melalui PPRG - Merupakan strategi nasional dalam upaya perencanaan
dan penganggaran responsif gender untuk meningkatkanperan gender disetiap kegiatan
- Penyusunan Strategi Nasional dimaksudkan untuk percepatan PUG dan pencapaian Good Governance agar PPRG lebih terarah, sistematis, sinergi baik di TK Nasional maupun daerah
- Mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan
- Stranas PPRGadalah strategi nasional percepatan pengarus utamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
- Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender - Mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemahaman didapatkan dari: sosialisasi dan pelatihan dari
Bappeda dan Badan Pemberdayaan Perempuan, buku dan SK, media elektronik, surat Bappenas, internet.
23 (95,83)
9 (37,50)
8 (33,33)
II. KOMITMEN - Hampir semua SKPD responden menyatakan ada Peraturan Menteri/Gubernur tentang pelaksanaan PUG. Namun tidak satu SKPD pun memberikan uraian penjelasan.
- Hampir semua SKPD responden menyatakan bahwa Peraturan Menteri/Gubernur tersebut disosialisasikan. Tetapi tidak ada penjelasan disosialisasikan kepada siapa saja dan dalam bentuk kegiatan apa.
23 (95,83)
23
(95,83)
III. KEBIJAKAN Hanya Badiklat, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Setda, Bappeda, dan Satuan Pamongpraja yang menyatakan TIDAK
17 (70,83)
ADA isu gender dalam rentra SKPD-nya. Namun SKPD yang menyatakan ADA isu gender dalam renstra-nya tidak memberikan penjelasan pada bagian mana saja isu gender termuat.
Rencana Kerja Tahunan: idem
Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/sejenisnya terkait PPRG: ada, tetapi tidak ada penjelasan mengenai sosialisasinya.
19 (79,17)
22 (91,67)
IV. KELEMBAGAAN Hanya BPAD, Satpol PP, dan Dispenda yang menyatakan TIDAK ADA Pokja PUG.
Hanya BPAD dan Satpol PP yang menyatakan TIDAK ADA Fokal Poin Gender.
Namun demikian semua SKPD tidak memberikan penjelasan, apakah Pokja PUG dan FPG yang dimaksud ada pada masing-masing SKPD, hanya pada tingkat Pemprov Jambi.
21 (87,50)
22 (91,67)
22 (91,67)
V. SUMBERDAYA MANUSIA
Hanya BPMD & PPT dan BKP yang menyatakan tidak ada Fasilitator PUG/PPRG, dan tanpa penjelasan.
Namun semua SKPD yang menyatakan ada Fasilitator PUG tidak memberikan penjelasan berapa jumlahnya dan apakah meningkat jumlahnya.
Hanya Dinas Kehutanan, Dinas Kebudpar, dan Badiklatda yang menyatakan tidak ada Tim Pelaksana (SDM) PUG dan PPRG, namun tanpa penjelasan.
SKPD yang menyatakan ada Tim Pelaksana (SDM) PUG/PPRG tidak memberikan penjelasan apakah SDM tersebut mendapatkan pelatihan reguler.
Sepuluh SKPD atau sekitar 42 persen SKPD responden menyatakan tidak ada pelaksana PUG di satker mereka. Namun semua SKPD tidak memberikan penjelasan mengenai hal ini.
14 SKPD atau sekitar 58 persen SKPD responden menyatakan materi PUG/PPRG materi PUG/PPRG sudah diintegrasikan dalam modul pelatihan teknis, struktural, dan fungsional.
Namun tidak satupun SKPD memberikan penjelasan atas jawaban yang diberikan.
22 (91,67)
21 (87,50)
14 (58,33)
10 (41,67)
VI. DANA Hanya 13 SKPD yang menyatakan memiliki alokasi anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG.
Namun 17 SKPD atau sekitar 70 persen SKPD responden menyatakan sudah menyusun Lembar ARG.
13 (54,17
17 (70,83)
VII. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
13 SKPD menyatakan memiliki kebijakan penyediaan data terpilah.
Namun hanya 6 SKPD atau sekitar 25 persen yang memiliki data terpilah sektor yang ditangani.
13 (54,17)
6 (25,00)
VIII. ALAT ANALISIS GENDER
Hampir semua SKPD (terkecuali Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, BPBD, dan KPID) telah menggunakan alat analisis gender (GAP).
Tidak ada satupun SKPD yang memiliki piranti monev untuk PUG dan PPRG, kecuali BKP, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut.
20 (83,33)
1
(4,17)
IX. PARTISIPASI MASYARAKAT
Hanya 16 orang atau sekitar 66,7 persen SKPD melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan PUG/PPRG, baik sebagai
16 (66,67)
fasilitator maupun narasumber. KENDALA YANG DIHADAPI
Pemahaman tentang PUG/PPRG masih rendah Komitmen pimpinan masih rendah dalam hal pelaksanaan
PUG dan PPRG di setiap SKPD Kelembagaan PUG masih lemah Kurangnya ketersediaan anggaran penunjang pelaksanaan
PUG/PPRG Kurangnya SDM terlatih PUG dan PPRG Kurangnya sosialisasi terhadap pejabat teknis di bidang Bidang-bidang tidak melibatkan bagian program/
perencanaan dalam pembuatan kegiatan Kurang dapat dukungan dari bidang teknis terkait data Masih rendahnya ketersediaan data terpilah dan data terkini Belum dianggapnya isu gender sebagi isu yang penting
untuk segera ditangani permasalahannya. Metode analisa yang disampaikan belum dianggap isu
gender
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Memberikan pemahaman kepada Bidang teknis dalam upaya melaksanakan kegiatan yang responsif gender
Advokasi Konsultasi ke SKPD Penggerak yang lebih memahami
Konsep PUG/PPRG Perbanyak pelatihan PUG dan PPRG Mendorong, melibatkan serta berpartisipasi aktif dalam
menumbuhkan semangat pentingnya keterwakilan perempuan dalam berbagai bidang.
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Melaksanakan Kegiatan Diklat penyusunan RKA Responsif Gender
mengumpulkan kabid untuk menjalankan ARG
HARAPAN KE DEPAN Meningkatkan kembali sosialisasi, advokasi/bintek, diklat pemahaman konsep dan konsistensi pelaksanaan program/kegiatan PUG/PPRG
Sosialisasi untuk pejabat teknis di setiap bidang. Pemahaman dan pembinaan bagi bidang teknis dalam upaya
peningkatan PPRG melibatkan bidang teknis dalam rapat, sosialisasi dll agar
PUG tidak terfokus pada bagian perencanaan saja Update data terpilah Supaya ada perbaikan tingkat regulasi pemberdayaan
perempuan dalam bentuk UU dan PP
REKOMENDASI Walaupun SKPD responden Pemda Provinsi Jambi termasuk yang terbanyak dan terlengkap, namun dalam hal informasi agak minim. Sejumlah jawaban tidak dilengkapi dengan penjelasan. Advokasi, sosialisasi PUG dan PPRG pada pimpinan
SKPD Penerapan PPRG dan analisis gender sebaiknya
ditekankan dalam perencanaan Renstra, Renja dan anggaran SKPD. SKPD juga sebaiknya diwajibkan untuk melakukan analisis gender pada setiap kegiatan yang dilaksanakan
Pelatihan reguler mengenai PUG dan PPRG
PEMDA PROVINSI 4. SUMATERA SELATAN % SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
1. Dinas Pendapatan 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Kehutanan 4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 5. Dinas Pemuda dan Olahraga 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4,17 5,58 6,83 4,46 5,33 4,83
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI I. PEMAHAMAN
STRANAS Dari 6 SKPD responden, hanya Dinas Pendidikan yang
menyatakan belum pernah membaca tentang Stranas PPRG. Lima SKPD lainnya menyatakan memahami Stranas PPRG.
Stranas PPRG dipahami sebagai: - Strategi Nasional tentang pengarusutamaan gender guna
terselenggaranya perencanaan, penyusunan,pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional yang perfektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing – masing.
- Suatu strategi nasional untuk mempercepat pelaksanaan PUG melalui PPRG.
Pemahaman didapatkan dari: Dari Surat Edaran bersama 4 Kementerian, dan dari mengikuti pelatihan/sosialisasi yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prov. Sumsel.
5 (83,33)
5
(83,33)
6 (100)
II. KOMITMEN - Peraturan Gubernur Sumsel No. 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Prov. Sumsel
- Menurut Dinas Perindag, Pergub tersebut disosialisasikan dengan langsung mengikut sertakan Bidang Teknis pada acara yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- Namun, SKPD belum mensosialisasikan kepada pejabat / staf SKPD karena keterbatasan anggaran.
6 (100)
2
(33,33)
III. KEBIJAKAN Isu gender dalam rentra SKPD hanya pada bagian output kegiatan. Namun khusus Dinas Perindag isu gender ini belum masuk dlm Renstra SKPD karena kesulitan pada penetapan target perencanaan kegiatan sebab belum adanya data terpilah.
Rencana Kerja Tahunan: idem.
Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/sejenisnya terkait PPRG: ada,
tetapi tidak ada penjelasan mengenai sosialisasinya.
4 (66,67)
4 (66,67)
5 (83,33)
3 (50,00)
IV. KELEMBAGAAN Hanya Dinas Perindag yang menyatakan TIDAK ADA Pokja PUG. 5 SKPD lainnya menyebutkan Keputusan Gubernur No. 614 / KPTS / BPP-PA / 2013 tentang Pembentukan Kelompok kerja PUG Prov. Sumsel.
Hanya Dinas Pendidikan yang menyatakan TIDAK ADA Fokal
5 (83,33)
Poin Gender. Namun demikian hanya separuh SKPD yang menyatakan FPG
mendapatkan pelatihan PUG.
5 (83,33)
3 (50,00)
V. SUMBERDAYA MANUSIA
Semua SKPD menyatakan sudah memiliki Fasilitator PUG/PPRG.
Namun hanya Dinas Kehutanan yang menyatakan jumlahnya meningkat.
Semua SKPD memiliki Tim Pelaksana (SDM) PUG dan PPRG.
Hanya Dinas Pendapatan menyatakan Tim Pelaksana (SDM) PUG/PPRG tidak mendapatkan pelatihan.
Hanya Dinas Pendapatan dan Dinas PORA yang menyatakan pelatihan PUG/PPRG dilakukan tidak secara reguler.
Hanya Dinas Pertanian yang menyatakan tidak memiliki SDM Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG.
Hanya separuh SKPD yang menyatakan jumlah SDM satker tsb meningkat.
Hanya Dinas Pendapatan yang menyatakan materi PUG/PPR belum terintegrasi ke dalam modul pelatihan.
6 (100)
1 (16,67)
6 (100)
5 (83,33)
4 (66,67)
5 (83,33)
3 (50,00)
5 (83,33)
VI. DANA Hanya Dinas Pendapatan dan Dinas Perindag yang menyatakan belum memiliki alokasi anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG.
Hanya Dinas Pendidikan yang menyatakan belum menyusun Lembar ARG.
4 (66,67)
5
(83,33) VII. DATA
TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Hanya Dinas Pendapatan dan Dinas Pertanian yang menyatakan belum memiliki kebijakan penyediaan data terpilah.
Hanya Dinas Pendapatan dan Dinas Pertanian yang juga menyatakan memiliki data terpilah sektor yang ditangani.
4 (66,67)
4
(66,67) VIII. ALAT ANALISIS
GENDER Semua SKPD telah menggunakan alat analisis gender (GAP).
Hanya Dinas Pertanian yang menyatakan belum melakukan
perencanaan program/kegiatan menggunakan analisis gender.
Semua SKPD menyatakan belum ada piranti monev untuk PUG dan PPRG, namun sedang dalam proses penyusunan.
6 (100)
5 (83,33)
6
(100) IX. PARTISIPASI
MASYARAKAT Hanya Dinas Pendidikan dan Dinas Kehutanan yang
melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan PUG/PPRG, baik sebagai fasilitator maupun narasumber.
2 (33,33)
KENDALA YANG
DIHADAPI
Belum adanya komitmen dari Pengambil Kebijakan untuk melaksanakan PPRG
Kurangnya SDM yang paham dan mau melakukan analisis gender
Belum adanya kesadaran dari SDM ditingkat Esselon III dan IV pelaksanaan kegiatan dalam menyikapi isi gender
Komitmen bersama secara tegas dari badan perencanadan SKPD terkait belum ada seperti isu kemiskinan dan gas rumah kaca
Petugas yang ditugaskan tidak tetap pada orang yang sama, sehingga program sulit menyambung, SDM kurang
Stimulant terhadap pelaksanaan program/kegiatan bersifat gender masih belum efektif
Kendala efisiensi anggaran sehingga sebagian kegiatan ditunda pelaksanaannya
UPAYA
PENANGANAN
KENDALA
Menambahkan keanggotaan TIM PPRG, mensosialisasikan PUG,mengikuti pegawai secara konsisten.
Pembentukan Focal Point dan menambah jumlah Focal Point Mengikut sertakan bidang teknis terkait dalam
pelatihan/rapat tentang PUG/PPRG Menetapkan kegiatan bidang teknis terkait untuk
melaksanakan PUG/PPRG Mulai mengumpulkan data terpilih dari bidang teknis terkait
INNOVASI YANG
SUDAH DILAKUKAN
Belum ada
HARAPAN KE
DEPAN
Usulan kegitan yang responsive gender harus sudah ditetapkan pada awal perencanaan
Pada saat sosialisasi/rapat jangan hanya perencanaan yang mengikuti tapi bidang teknis terkait harus diundang untuk meningkatkan kesadaran/keterampilan pengetahuan SDM tersebut,
Perlu komitmen lebih baik dan mekanisme yang lebih efisien. Dibuat pelatihan khusus untuk Focal Point Dilakukan sosialisasi secara continue Dilakukan pelatihan khusus untuk PUG, Ada Focal Point di
instansi. Setiap SKPD menganggarkan honor per bulannya.
REKOMENDASI Advokasi, sosialisasi PUG dan PPRG pada pimpinan SKPD Penerapan PPRG dan analisis gender sebaiknya ditekankan
dalam perencanaan Renstra, Renja dan anggaran SKPD. SKPD juga sebaiknya diwajibkan untuk melakukan analisis gender pada setiap kegiatan yang dilaksanakan
Pelatihan reguler mengenai PUG dan PPRG
PEMDA PROVINSI 5. LAMPUNG SKOR SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) 3. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD)
1,67 6,71 6,46
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI I. PEMAHAMAN
STRANAS - SKPD responden mengetahui Stranas PPRG - Stranas PPRG:Strategi Nasional PPRG melalui Perencanaan
dan Penganggaran yang responsif gender. - Pemahaman didapatkan dari: i) sosialisasi, dan
implementasi Inpres No. 9 2000 tentang PUG; ii) dari Biro PP
3
2
2
II. KOMITMEN - Perda Prov No. 10/2011 ttg PUG dalam Pembangunan Daerah
- Peraturan gubernur tersebut disosialisasikan kepada: Pejabat eselon dan staf. Dalam kegiatan Peningkatan Minat Baca Berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat
3 3
III. KEBIJAKAN Renstra mengandung isu/perspektif gender pada bagian: 2
kegiatan, sasaran, dan indikator Renja Tahunan mengandung isu/perspektif gender pada bagian: kegiatan, sasaran, dan indikator Pedoman Pelaksanaan/Juknis disosialisasikan kepada: pejabat eselon dan staf.
2
1
IV. KELEMBAGAAN Sudah ada Pokja PUG. Namun tidak ada keterangan mengenai SK yang digunakan.
Sudah ada Fokal Poin Gender (FPG), namun tidak ada penjelasan di level apa
Tidak ada penjelasan mengenai pelatihan bagi FPG
3
3
0 V. SUMBERDAYA
MANUSIA Hanya BPLH yang menyatakan memiliki Fasilitator
PUG/PPRG, namun tidak ada penjelasan berapa jumlahnya. Tidak ada penjelasan apakah jumlah fasilitator meningkat. Hanya BPLH dan BPADyang menyatakan ada Tim Pelaksana
(SDM) PUG dan PPRG. Tim Pelaksana BPADsaja yang sudah mendapatkan
pelatihan. Tidak ada SKPD yang menyatakan adanya pelatihan reguler BPLH dan BPAD menyatakan ada SDM di Satker yang
mampu melaksanakan PUG dan PPRG; masing-masing 1 orang dan 2 orang.
Hanya BPAD yang menyatakan jumlah SDM tersebut meningkat.
Hanya BPAD yang menyatakan telah mengintegrasikan materi PUG/PPRG dalam pelatihan.
1
0 2
1 0
2
1
1
VI. DANA Hanya BPLH yang sudah memiliki alokasi anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut.
Lembar ARG sudah dibuat oleh ketiga SKPD. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut.
1
3
VII. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
BPLH dan BPAD memiliki data terpilah. (BPAD: data jumlah anggota dan pengunjung perpustakaan L dan P 2010-2015)
BPLH dan BPAD memiliki data terpilah tingkat kab/kota.
2
2 VIII. ALAT ANALISIS
GENDER BPLH dan BPAD telah menggunakan alat analisisi gender
(GAP). Kedua SKPD tsb sudah melakukan perencanaan
program/kegiatan dengan menggunakan analisis gender. Tidak ada SKPD yang memiliki piranti monev (tidak ada
pokja)
2
2
0
IX. PARTISIPASI MASYARAKAT
BPLH dan BPAD melibatkan unsur masyarakat dalam pelaksanaan PUG dan PPRG (BPLH: Adiwiyata Adipura, ePPLN; BPAD: taman baca bagi warga LP Tahanan).
2
KENDALA YANG DIHADAPI
Badan Kesbangpol: Tidak tercantum dalam renstra dan DPA Tahunan.
BPLH: SDM dan anggaran BPAD: tidak dianggarkan khusus
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Badan Kesbangpol: tidak diisi BPLH: Monev BPAD: Mengusulkan anggaran khusus PPRG dan PUG
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
HARAPAN KE DEPAN BPLH: ADM yang menguasai, diklat, bintek, anggaran
REKOMENDASI Perlu peran aktif dari SKPD Penggerak untuk menguatkan komitmen melalui SK percepatan PUG melalui PPRG.
Penerapan PPRG dan analisis gender sebaiknya ditekankan dalam perencanaan Renstra, Renja dan anggaran SKPD, sehingga perencanaan kegiatan dan anggaran telah otomatis menjadi responsif gender.
Setiap SKPD sebaiknya menunjuk Fokal Poin Gender untuk setiap unit kerja eselon 3
SDM teknis di setiap SKPD juga sebaiknya didorong untuk melakukan analisis gender pada perencanaan program/kegiatan
Pelatihan reguler mengenai PUG dan PPRG. Peran Inspektorat Daerah diperkuat dalam
pelaksanaan Monev PUG/PPRG.
PEMDA PROVINSI 6. BANGKA BELITUNG SKOR SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
1. Dinas Pemuda dan Olahraga (PORA) 2. Dinas Pekerjaan Umum (PU) 3. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 5. Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) 6. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
(PMPD) 8. Sekretariat Daerah (Biro Kesra)
5 1
0,5 5,33 3,63 6,13 2,21
2,13
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI I. PEMAHAMAN
STRANAS 5 SKPD menyatakan mengetahui tentang Stranas PPRG. 5 SKPD menjelaskan ttg Stranas PPRG:
- Strategi Nasional untuk mempercepat pelaksanaan PUG melalui PPRG.
- Kesamaan hak laki-laki dan perempuan. Pemahaman didapatkan dari:
Dinas PORA: Pada advokasi kebijakan pendanaan penganggaran responsif gender yang diadakan di BAPPEDA Kesbangpol: Idem BPAD: Rakor PPRG dan buku PPRG BPMPD: Dari program/kegiatan yang disusun bersama Bappeda
5 (62,50)
5 (62,50)
4 (50,00)
II. KOMITMEN - 5 SKPD responden hanya mengacu pada Permendagri No. 67 Th 2011 ttg Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. Tidak ada yang menyebutkan mengenai Perda atau Pergub.
- Permendagri tersebut disosialisasikan kepada pejabat eselon dan staf dalam bentuk sosialisasi di penyusunan GAP-GBS.
5 (62,50)
6 (75,00)
III. KEBIJAKAN Rentra SKPD tidak mengandung isu gender karena Renstra sudah tersusun terlebih dulu sebelum sosialisasi Permendagri. Kecuali BPAD yang menyatakan isu gender termuat dalam Renstra pada bagian Indikator.
Rencana Kerja Tahunan: idem, kecuali BPMPD dan BPAD.
1 (12,50)
BPAD menyatakan terdapat pada bagian sasaran dan indikator.
Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/sejenisnya terkait PPRG: ada
Sosialisasi dilakukan pada: pejabat dan staf lingkungan SKPD atau pejabat/staf yang ditunjuk khusus untuk menangani PPRG.
2 (25,00)
6
(75,00) 6
(75,00) IV. KELEMBAGAAN SK Pokja PUG masih dalam proses pembuatan
Fokal Poin Gender sudah ada pada tingkat SKPD, namun tidak ada penjelasan mengenai mekanisme penunjukan.
Tidak ada SKPD yang menyatakan FPG mendapatkan pelatihan PUG.
0 4
(50,00) 0
V. SUMBERDAYA MANUSIA
5 SKPD menyatakan sudah memiliki Fasilitator PUG/PPRG. Namun hanya BPAD yang menyatakan jumlahnya meningkat. 4 SKPD menyatakan ada Tim Pelaksana (SDM) PUG dan PPRG. Hanya BPAD yang menyatakan Tim Pelaksana (SDM)
PUG/PPRG mendapatkan pelatihan. Hanya BPAD yang menyatakan Tim Pelaksana (SDM)
PUG/PPRG mendapatkan pelatihansecara reguler. 4 SKPD (Dinas PORA, Dinas PU, Kesbangpol, dan BPMPD)
menyatakan memiliki SDM Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG.
3 SKPD menyatakan jumlah SDM Satker tsb meningkat. Hanya Dinas PU yang menyatakan materi PUG/PPRG
terintegrasi ke dalam modul pelatihan.
5 (62,50)
1 (12,50)
4 (50,00)
1 (12,50)
1
(12,50) 4
(50,00)
3 (37,50)
1 (12,50)
VI. DANA Semua SKPD yang menyatakan memiliki alokasi anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG namun didrop/rasionalisasi pada TA 2016.
Namun hanya 4 SKPD menyatakan sudah menyusun Lembar ARG (Dinas PORA, Kesbangpol, Badiklat, BPMPD).
8 (100)
4
(50,00) VII. DATA TERPILAH
MENURUT JENIS KELAMIN
Hanya 3 SKPD menyatakan memiliki kebijakan penyediaan data terpilah (Dinas PORA, Kesbangpol, BPAD).
Hanya Dinas PORA dan Kesbangpol yangmenyatakan memiliki data terpilah sektor yang ditangani.
3 (37,50)
2 (25,00)
VIII. ALAT ANALISIS GENDER
5 SKPD menyatakanmelakukan perencanaan program/kegiatan menggunakan analisis gender.
Hanya Dinas PORA dan Kesbangpolyangmenyatakan ada piranti monev untuk PUG dan PPRG. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut.
5 (62,50)
2 (25,00)
IX. PARTISIPASI MASYARAKAT
Hanya BPADyang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan PUG/PPRG, yaitu dalam Rakor PPrG dan pelaksanaan kegiatan.
1 (12,50)
KENDALA YANG
DIHADAPI
Kurangnya sosialisasi di tingkat SKPD Rendahnya pemahaman pegawai mengenai PPRG Kurangnya sosialisasi pada lembaga2 desa dan masyarakat
desa.
UPAYA
PENANGANAN
Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan untuk pengembangan wawasan intelektual
KENDALA Pemberian materi PPRG pada kegiatan PPRG Pelaksanaan sosialisasi
INNOVASI YANG
SUDAH DILAKUKAN
Dinas PORA dan Kesbangpol: Penyusunan RKA-SKPD dilengkapi dokumen GAP dan GBS
BPAD: Absensi yang mencantumkan kolom L/P dan perlakuan disiplin kantor.
Sekda: Menyusun perencanaan kegiatan
HARAPAN KE DEPAN Badiklat: Agar memperbanyak kegiatan fasilitasi/ pelatihan di bidang PUG
Sekda: Sosialisasi/ advokasi; bimtek/diklat ttg PPRG
REKOMENDASI Perlu peran aktif dari SKPD Penggerak untuk menguatkan komitmen melalui Perda dan/atau SK Percepatan PUG melalui PPRG.
Sosialisasi PUG dan PPRG yang lebih merata pada setiap SKPD.
Penerapan PPRG dan analisis gender sebaiknya ditekankan dalam perencanaan Renstra, Renja dan anggaran SKPD, sehingga perencanaan kegiatan dan anggaran telah otomatis menjadi responsif gender.
Setiap SKPD sebaiknya menunjuk Fokal Poin Gender untuk setiap unit kerja eselon 3
SDM teknis di setiap SKPD juga sebaiknya didorong untuk melakukan analisis gender pada perencanaan program/kegiatan
Pelatihan reguler mengenai PUG dan PPRG. Peran Inspektorat Daerah diperkuat dalam pelaksanaan
Monev PUG/PPRG.
PEMDA PROVINSI 7. BANTEN SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
1. BAPPEDA PROVINSI 4,88
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI I. PEMAHAMAN
STRANAS - SKPD responden mengetahui Stranas PPRG - Stranas PPRG: Strategi Nasional Percepatan Perencanaan dan
Penganggaran Responsif - Pemahaman didapatkan dari: Diklat PPRG dari Kementerian
PPPA
1
1
1 II. KOMITMEN - Ada peraturan terkait PUG namun tidak ada penjelasan apa
bentuk peraturan tersebut. (Menurut hasil evaluasi 2011 yang dilakukan Bappenas di Banten, Banten telah memiliki Peraturan Daerah Pelaksanaan PUG di Provinsi Banten. Namun nampaknya kurang tersosialisasikan)
- Peraturan gubernur tersebut disosialisasikan kepada: -
1
0 III. KEBIJAKAN - Renstra:-
- Renja Tahunan:tidak ada isu gender - Pedoman Pelaksanaan/Juknis disosialisasikan kepada:
Pedoman pelaksanaan secara umum dalam pelaksanaan APBD didalam sudah tercantum tentang pertanyaan PPRG
1 0 0
IV. KELEMBAGAAN Belum ada Tim/Pokja PUG yang disahkan Kepala Daerah. 0
FPG: SK Kepala Bappeda. Tidak ada penjelasan apakah FPG sudah mendapatkan
pelatihan PUG dan PPRG
1 0
V. SUMBERDAYA MANUSIA
Ada Fasilitator, namun tidak ada penjelasan berapa jumlahnya. Tidak ada penjelasan apakah jumlahnya meningkat. Tim Pelaksana (SDM) PUG dan PPRG ada yaitu Sub-bid Kessos
Gender Bidang Sosmas Bappeda Tidak ada penjelasan apakah Tim Pelaksana tersebut sudah
mendapatkan pelatihan. Tidak ada SDM di Satker yang mampu melaksanakan PUG dan
PPRG, dan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Materi PUG/PPRG sudah diintegrasikan dalam modul
pelatihan. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pelatihan teknis atau fungsional atau struktural.
2 0 1
0
0
1
VI. DANA Sudah memiliki alokasi anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG. Ada pada setiap SKPD di Sub. Bagian PEP (Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)
Lembar ARG sudah dibuat untuk TA 2016
1
1 VII. DATA TERPILAH
MENURUT JENIS KELAMIN
Sudah memiliki kebijakan data terpilah: Statistik Gender Tahun 2012 pada BPPMD Provinsi Banten melalui dana dekon.
Banten Dalam Angka (Data Terpilah Gender) Tahun 2014 oleh BPS Provinsi Banten; Profil Banten (Data Terpilah Gender) Tahun 2015 oleh BPS Provinsi Banten; Profil Anak Tahun 2015 oleh BPS Provinsi Banten.
1
1
VIII. ALAT ANALISIS GENDER
Bappeda telah menggunakan alat analisisi gender GAP. Bappeda sudah melampirkan dokumen analisis gender TA
2016 Tidak ada keterangan mengenai Monev PUG/PPRG
1 1 0
IX. PARTISIPASI MASYARAKAT
Bappeda sudah melibatkan unsur masyarakat dalam pelaksanaan PUG dan PPRG, sebagai Tim Pendamping dari PSW Untirta.
1
KENDALA YANG DIHADAPI
Belum dianggap prioritas pembangunan
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Updat kegiatan dan peraturan mengenai personil yang mengikuti diklat PPRG
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Kewajiban, tolok ukur kegiatan di Sub-Bag PEP setiap SKPD.
HARAPAN KE DEPAN PPRG dibuat sesederhana mungkin. REKOMENDASI Perlu peran aktif dari SKPD Penggerak untuk menguatkan
komitmen melalui SK Percepatan PUG melalui PPRG. Sosialisasi PUG dan PPRG yang lebih merata pada setiap
SKPD. Penerapan PPRG dan analisis gender sebaiknya
ditekankan dalam perencanaan Renstra, Renja dan anggaran SKPD, sehingga perencanaan kegiatan dan anggaran telah otomatis menjadi responsif gender.
Setiap SKPD sebaiknya menunjuk Fokal Poin Gender untuk setiap unit kerja eselon 3
SDM teknis di setiap SKPD juga sebaiknya didorong untuk melakukan analisis gender pada perencanaan program/kegiatan
Pelatihan reguler mengenai PUG dan PPRG.
Peran Inspektorat Daerah diperkuat dalam pelaksanaan Monev PUG/PPRG.
PEMDA PROVINSI 8. D.K.I. JAKARTA SKOR SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
1. Dinas Kesehatan 2. Dinas KUMKMP 3. Dinas Penataan Kota 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Nakertrans 6. Dinas PORA 7. Dinas Pariwisata dan Budaya 8. Dinas Pariwisata dan Budaya-KPK Monas 9. Dinas KP dan Ketahanan Pangan 10. Bappeda 11. BPMPKB 12. Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah (BPAD) 13. BPLHD-Bagian Sekretariat 14. BPPBJ 15. SEKDA-Biro Org dan RB 16. SEKDA-Biro Perekonomian 17. SATPOL PP
3 2,17 0,5 0
0,5 5,21 4,92 2,67
1 0
7,54 1,33 3,29 1,67 1,46
0 5,29
KUESIONER A - Umum DESKRIPSI I. PEMAHAMAN
STRANAS - Belum atau kurang mendapat sosialisasi tentang stranas
PPRG dari instansi penggerak (13 SKPD) - Stranas PPRG dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan
PUG sesuai RPJMN 2010-2014, yang sekaligus menunjang pencapaian good governance, pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target-target MDGs. Strategi Nasional ini disusun agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis, baik di tingkat nasional maupun daerah (13 SKPD)
- Pemahaman didapatkan dari: i) Sosialisasi melalui workshop atau Bimtek; ii)Buku Pentunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bappenas, Kemenkeu, KDN dan KPPPA yang didistribusikan oleh KPPPA (13 SKPD)
13 (76,47)
13 (76,47)
13 (76,47)
II. KOMITMEN - Ada, antara lain : 1. SE Bersama Menteri PPN /Bappenas No. 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keu. No. SE-33/MK.02/2012, Kemdagri No. O50/4379A/SJ/2012 dan KPPPA No.46/MPP.PA/11/2012 tentang Strategi Nasional
14 (82,35)
Percepatan Pug melalui PPRG; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 3. Perda 8/2011 ttg Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan; 4. Pergub 218/2010 ttg Gugus Tugas Pencegahan & Tindak Pidana Perdagangan Orang; 5. Kepgub 1192 / 2011 ttg Gugus Tugas Pembentukan KLA; 6. Pergub 37/2012 ttg PUG; 7. Pergub 37/2012 ttg PUG ; 8. Pergub 170/2012 ttg Perubahan Pergub 176/2010 ttg Pokja PUG
- Sudah dilakukan dalam bentuk Workshop / Sosialisasi Integrasi Gender dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah oleh Bapeda DKI Jakarta, dengan peserta seluruh SKPD/UKPD di DKI Jakarta
9 (52,94)
III. KEBIJAKAN Renstra mengandung isu gender pada bagian:
1. Pendahuluan hal. 3 alinea 8 dan poin tujuan 2. Gambaran pelayanan BPMPKB hal. 28 dan hal. 32 3. Isu-isu strategis hal. 38 dan 40-43 4. Telaahan Renstra hal. 49-50 5. Identifikasi permasalahan hal-55-57 6. Penentuan isu-isu strategis hal.62-63 7. Visi, misi, tujuan dan sasaran hal. 65-73 8. Program dan Kegiatan hal. 90 Renstra mengandung isu gender pada bagian: Indikator
kinerja hal. 93-95 Sudah ada pedoman Pelaksanaan/Petunjuk
Teknis/sejenisnya terkait PPRG. Pedoman belum disosialisasikan.
1. Isu Gender termuat dalam bagian arahan kebijakan, dan dilaksanakan di setiap kegiatan yang diselenggarakan.
2. Pergub No. 58 Tahun 2012 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
3. Kepada Pejabat Eselon IV dan Staf dalam bentuk workshop dan Advokasi
6 (35,29)
5 (29,41)
7 (41,17)
1 (5,88)
IV. KELEMBAGAAN Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2010 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
Focal Point Gender berada di level Subbagian Perencanaan dan Anggaran di bawah Sekretariat.
Hanya 3 SKPD yang menyatakan sudah mendapatkan pelatihan PUG.
9 (52,94)
7
(41,18) 3
(17,65) V. SUMBERDAYA
MANUSIA Sebagian SKPD menyatakan sudah memiliki Fasilitator.
Namun, hanya Dinas PORA dan BPMPKB yang menyatakan
jumlah fasilitator meningkat.
Terdapat 6 SKPD menyatakan sudah memiliki Tim Pelaksana PUG/PPRG
SDM Tim Pelaksana ini sudah mendapatkan pelatihan gender
Namun hanya Dinas PORA yang sudah melakukan pelatihan secara reguler.
Ada pada tingkat Provinsi DKI JakartaSDM Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG berjumlah 25 orang.
7 (41,17)
2 (11,76)
6
(35,29) 5
(29,41) 1
(5,88) 5
(29,41)
Namun jumlah ini belum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Pernah ada pelatihan yang diadakan oleh BPMPKB provinsi DKI Jakarta
2 (11,76)
3 (17,64)
VI. DANA Hanya BPMPKB yang menyatakan memiliki anggaran pendukung PUG
Hanya 2 SKPD yang menyusun Lembar ARG
1 (5,88)
11,76
VII. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Hanya 4 SKPD menyatakan ada kebijakan data terpilah.
Hanya 2 SKPD yang menyatakan ada data terpilah terkait sector (BPMPKB dan Satpol PP)
4 (23,52)
2 (11,76)
VIII. ALAT ANALISIS GENDER
GAP
Umumnya belum melakukan perencanaan program/kegiatan dengan alat analisis gender karena adanya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.
Belum ada piranti untuk monev PUG/PPRG, karena kegiatan yang terkait dengan responsip kesetaraan gender (PUG/PPRG) belum dirumuskan alat ukurnya.
6 (35,29)
4 (23,52)
0
IX. PARTISIPASI MASYARAKAT
- 0
KENDALA YANG DIHADAPI
Kurang tersosialisasi muatan PUG dan PPRG, sehingga masih berupa hal asing.
Masih lemahnya pemahaman tentang isu gender khususnya di kalangan perencana ;
Masih minimnya pemahaman perencana pada masing-masing SKPD terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender ;
Belum samanya persepsi/komitmen pengambil kebijakan di masing-masing SKPD tentang PPRG;
Masih lemahnya koordinasi sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kebijakan pembangunan yang Responsif Gender oleh aparat perencana;
Masih belum optimalnya penyediaan dan penggunaan data terpilah sesuai jenis kelamin yang dimiliki daerah;
Seringnya mutasi pejabat
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Keterbatasan SDM diatasi dengan selalu mencoba mengirim staf baru untuk mengikuti pelatihan PUG/PPRG.
Minimalisasi pembedaan kegiatan berdasarkan gender Advokasi dan pelatihan
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Kewajiban, tolok ukur kegiatan di Sub-Bag PEP setiap SKPD. Sebenarnya setiap kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan,
sudah responsif gender.
HARAPAN KE DEPAN PPRG dibuat sesederhana mungkin. Sosialisasi PPRG ke SKPD yang masih kurang.
REKOMENDASI Perlu peran aktif dari SKPD Penggerak untuk menguatkan komitmen melalui SK Percepatan PUG melalui PPRG.
Sosialisasi PUG dan PPRG yang lebih merata pada setiap SKPD.
Penerapan PPRG dan analisis gender sebaiknya ditekankan dalam perencanaan Renstra, Renja dan
anggaran SKPD, sehingga perencanaan kegiatan dan anggaran telah otomatis menjadi responsif gender.
Setiap SKPD sebaiknya menunjuk Fokal Poin Gender untuk setiap unit kerja eselon 3
SDM teknis di setiap SKPD juga sebaiknya didorong untuk melakukan analisis gender pada perencanaan program/kegiatan
Pelatihan reguler mengenai PUG dan PPRG. Peran Inspektorat Daerah diperkuat dalam pelaksanaan
Monev PUG/PPRG.
PEMDA PROVINSI 9. DI YOGYAKARTA SKOR SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
1. Dinas Pertanian 2. Dinas Tenaga Kerja 3. Dinas PU, Perumahan dan ESDM 4. Dinas Pendapatan 5. Dinas Pertanahan & Tata Ruang 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Sosial 8. Dinas Pendidikan, PORA 9. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset 10. Sekretariat Daerah-BKD 11. Sekretariat Daerah-Biro Administrasi Pembangunan Pemda 12. Sekretariat Daerah-Biro Hukum Setda 13. Sekretariat Daerah-Biro Kesra dan Kemasyarakatan 14. Bappeda
6,54 4,5
5,46 4,83 2,75 5,92 5,96
8 5,83 4,58 2,08 2,71 5,96 6,71
KUESIONER A - Umum DESKRIPSI Catatan: Kuesioner diisi oleh 14 SKPD namun tanpa
penjelasan apapun, sehingga miskin informasi, kecuali Dinas PORA.
I. PEMAHAMAN STRANAS
- Sebagian besar SKPD tahu tentang Stranas PPRG
- Namun demikian, hanya Dinas PORA yang memberikan penjelasan apa yang diketahui tentang Stranas PPRG: Agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis, baik di tingkat nasional maupun daerah.
- Dinas PORA menyebutkan bahwa mengetahui Stranas PPRG dari Surat Kementerian PPN.
12 (85,71)
13 (92,86)
13 (92,86)
II. KOMITMEN - Ada SK Gubernur DIY Tahun 2014 tentang pelaksanaan PUG
- SKGubernur tersebut disosialisasikan kepada: seluruh SKPD Pemprov DIY
13 (92,86)
13 (92,86)
III. KEBIJAKAN - Renstra mengandung isu/perspektif gender pada bagian: Analisis Situasi
- Renja Tahunan mengandung isu/perspektif gender pada bagian: Analisis Situasi
- Pedoman Pelaksanaan/Juknis disosialisasikan kepada: pejabat eselon dan staf.
8 (57,14)
9 (64,28)
10 (71,43)
IV. KELEMBAGAAN Sudah ada Pokja PUG. Namun tidak ada keterangan mengenai SK yang digunakan.
14 (100)
Sudah ada Fokal Poin Gender (FPG), namun tidak ada penjelasan di level apa
FPG sudah mendapatkan pelatihan PUG
12 (85,71)
1 (7,14)
V. SUMBERDAYA MANUSIA
Lebih dari separuh SKPD menyatakan memiliki Fasilitator PUG/PPRG, namun tidak ada penjelasan berapa jumlahnya.
Tidak ada penjelasan apakah jumlah fasilitator meningkat.
Separuh SKPDmenyatakan ada Tim Pelaksana (SDM) PUG dan PPRG.
Tim Pelaksanasudah mendapatkan pelatihan.
Hanya Dinas PORA yang menyatakan adanya pelatihan reguler
Lebih dari separuh SKPD menyatakan ada SDM di Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG.
Lebih dari separuh SKPD menyatakan jumlah SDM tersebut meningkat.
Hanya Bappeda, Dinas Pertanian dan Dinas PORA yang menyatakan telah mengintegrasikan materi PUG/PPRG dalam pelatihan.
10 (71,43)
1 (7,14)
8 (57,14)
1 (7,14)
1
(7,14) 9
(64,28) 9
(64,28) 3
(21,43) VI. DANA Kurang dari separuh SKPD yang sudah memiliki alokasi
anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut.
Lembar ARG sudah dibuat oleh 9SKPD. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut dari 9 SKPD tersebut. Dinas PORA menjelaskan bahwa Lembar ARG-nya baru disusun, belum dianggarkan.
6 (42,86)
9
(64,28)
VII. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
10 dari 14 responden menyatakan SKPD-nya telah memiliki kebijakan data terpilah.
11 dari 14responden menyatakan SKPD-nya telah memiliki data terpilah tingkat kab/kota.
10 (71,43)
11 (78,57)
VIII. ALAT ANALISIS GENDER
Sebagian besar sudah menggunakan alat analisisi gender (GAP).
Sebagian besarsudah melakukan perencanaan program/kegiatan dengan menggunakan analisis gender.
Hanya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas PORA dan Sekda yang memiliki piranti monev. Namun, tidak diketahui apakah piranti tersebut khusus untuk PUG/PPRG.
12 (85,71)
12 (85,71)
4 (28,57)
IX. PARTISIPASI MASYARAKAT
Umumnya SKPD sudah melibatkan unsur masyarakat dalam pelaksanaan PUG dan PPRG. Namun tidak ada penjelasan mengenai unsur masyarakat yang mana dan dalam bentuk kegiatan apa keterlibatan masyarakat tersebut.
10 (71,43)
KENDALA YANG DIHADAPI
Tidak diisi
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Tidak diisi
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Tidak diisi
HARAPAN KE DEPAN Tidak diisi REKOMENDASI Integrasi materi PUG dan PPRG ke dalam modul
pelatihan teknis, struktural, dan fungsional
Pelatihan khusus untuk Fasilitator SKPD
Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG untuk
menjaga kualitas kapasitas SDM pelaksana PUG dan
PPRG.
Penyusunan piranti monev PUG/PPRG
PEMDA PROVINSI 10. JAWA TIMUR SKOR SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
1. Dinas ESDM 2. Dinas Kehutanan 3. Dinas Kominfo 4. Dinas Sosial 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) 7. Dinas Nakertransduk 8. BAPPEDA 9. BPPKB 10. BPKAD 11. BAPERPUSIP 12. Sekretariat Daerah-Biro Admin Kesmas 13. Sekretariat Daerah-Biro Hukum 14. Sekretariat Daerah-Biro Humas dan Protokol 15. Sekretariat Daerah-Biro Admin Kerjasama 16. Sekretariat Daerah-Biro Organisasi
7,5 8
7,75 7,75 7,42 6,92 0,5
7,13 6,75 6,79
0 6,17 6,21 7,13 6,13 3,71
KUESIONER A - Umum DESKRIPSI I. PEMAHAMAN
STRANAS - Sebagian besar SKPD tahu tentang Stranas PPRG
- Pemahaman tentang Stranas PPRG: Stranas PPRG adalah agar
pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sitematis dan sinergis, serta berkelanjutan, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah.
- Mengetahui Stranas PPRG dari:Sosialisasi oleh Tim Penggerak PPRG Pusat dan rapat koordinasi.
15 (93,75)
15 (93,75)
15 (93,75)
II. KOMITMEN - Ada: 1) Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dan Pembangunan Jawa Timur; 2) Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/3/KPTS/013/2014 tentang Sekretariat PPRG;3) Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepada Bupati/Walikota dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Januari 2014 No. 474.24/0200/211.3/2014 tentang Percepatan PUG melalui PPRG.
- Peraturan-peraturan tersebut disosialisasikan kepada: Kepada pejabat eselon, staf dalam bentuk workshop, rapat koordinasi.
15 (93,75)
14 (87,50)
III. KEBIJAKAN - Renstra mengandung isu/perspektif gender, namun jawaban 11
penjelasan bervariasi pada bagian: Isu strategis, Visi dan Misi, Arah Kebijakan, Sasaran, Indikator. Namun SKPD yang tidak memasukkan isu gender, seperti BPKAD, mengatakan bahwa: Sesuai dengan tupoksi BPKAD, maka program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra BPKAD tidak secara langsung menuangkan isu gender tetapi ada kebijakan yang mendukung PUG melalui surat edaran, evaluasi RKA
- Renja Tahunan mengandung isu/perspektif gender gender, namun jawaban penjelasan bervariasi pada bagian: Isu strategis, Visi dan Misi, Arah Kebijakan, Sasaran, Indikator.
- Pedoman Pelaksanaan/Juknis disosialisasikan kepada: pejabat eselon dan staf SKPD Pemprov Jatim
(68,75)
12 (75,00)
13
(81,25) IV. KELEMBAGAAN Sudah ada Pokja PUG sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor 188/115/KPTS/013/2010 tentang Kelompok Kerja Pokja PUG Provinsi Jawa Timur.
Sudah ada Fokal Poin Gender (FPG) pada sekretariat dan bidang2 SKPD
FPG sudah mendapatkan pelatihan PUG
14 (87,5)
13
(81,25) 10
(62,50) V. SUMBERDAYA
MANUSIA Sebagian besar SKPD menyatakan memiliki Fasilitator
PUG/PPRG, yaitu berasal dari SKPD Penggerak. Hanya 3 SKPD responden yang menyatakan jumlah fasilitator
meningkat. Di BPPKB meningkat dari 5 fasilitator menjadi 10 fasilitator. Namun di BPKAD jumlah fasilitator masih tetap.
Umumnya SKPD menyatakan ada Tim Pelaksana (SDM) PUG dan PPRG.
Hanya separuh SKPD yang menyatakan Tim Pelaksana PUG dan PPRG sudah mendapatkan pelatihan.
Hanya Dinas PORA yang menyatakan adanya pelatihan reguler
Sebagian besar SKPD menyatakan ada SDM di Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG.
Separuh SKPD menyatakan jumlah SDM tersebut meningkat. Menurut BPPKB, jumlah pelaksana PUG melalui PPRG meningkat, ada 71 SKPD terdiri dari : 59 SKPD dan 12 UPT Dinas Kesehatan. Setiap SKPD membentuk Tim FPG dengan SK Pimpinan SKPD. FPG inilah yang juga menjalankan fungsi sebagai pelaksana PPRG.
Kurang dari separuh SKPD menyatakan telah mengintegrasikan materi PUG/PPRG dalam pelatihan. Dinas Sosial menyatakan mengintegrasikan PUG/PPRG dalam pelatihan teknis dan struktural. BPPKB menyatakan memasukkannya dalam pelatihan teknis
13 (81,25)
3 (18,75)
14
(87,50) 9
(56,25) 6
(37,50) 12
(75,00) 8
(50,00)
7 (43,75)
VI. DANA Umumnya SKPD sudah memiliki alokasi anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG. Anggaran tersebut tercantum pada dokumen lembar ARG.
Lembar ARG sudah dibuat oleh 13 SKPD responden. Namun hanya BPPKB dan BPKAD yang melampirkan Lembar ARG.
12 (75,00)
13
(81,25) VII. DATA TERPILAH
MENURUT JENIS KELAMIN
12 dari 16 responden menyatakan SKPD-nya telah memiliki kebijakan data terpilah.
11 dari 16 responden menyatakan SKPD-nya telah memiliki data terpilah tingkat kab/kota.
12 (75,00)
11 (68,75)
VIII. ALAT ANALISIS Sebagian besar sudah menggunakan alat analisisi gender 14
GENDER (GAP). Sebagian besar sudah melakukan perencanaan
program/kegiatan dengan menggunakan analisis gender. Hanya Dinas Nakertransduk dan Baperpusip yang belum menggunakan analisis gender dalam perencanaan.
Hanya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas PORA dan Sekda yang memiliki piranti monev. Namun, tidak diketahui apakah piranti tersebut khusus untuk PUG/PPRG.
(87,50) 14
(87,50)
11 (68,75)
IX. PARTISIPASI MASYARAKAT
Lebih dari separuh SKPD responden sudah melibatkan unsur masyarakat dalam pelaksanaan PUG dan PPRG. Melibatkan unsure seperti LSM, PT, Mitra Pembangunan, dan media, dalam kapasitas sebagai narasumber, fasilitator, dll.
11 (68,75)
KENDALA YANG DIHADAPI
Kurangnya pemahaman terkait PUG/PPRG komitmen pimpinan dan dukungan dari pegawai yang lain
dalam pengintegrasian gender dalam pembangunan. Hal ini didasari dari kurangnya pemahaman pimpinan dan pegawai yang lain terhadap PUG/PPRG. Sosialisasi PUG/PPRG yang ada biasanya hanya diikuti oleh pegawai-pegawai tertentu yang sudah sering mengikuti sosialisasi PUG/PPRG
Masih rendahnya pengumpulan data terpilah dan untuk proses perencanaan anggaran responsif gender
Seringnya terjadi mutasi/rolling. Masih banyak mendefiniskan gender identik dengan
perempuan.
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Pada saat pelatihan/sosialisasi diusahan yang hadir lebih dari 1 orang. Melakukan transfer knowledge bila ada informasi baru
Koordinasi Konsultasi dengan Tim Penggerak Membentuk Tim FPG, sehingga meningkatkan jumlah
pegawai yang memahami PUG/PPRG. Memberikan peluang kepada pegawai perempuan untuk
mengikuti diklat, pelatihan atau sosialisasi
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Akan melakukan pencentangan program/kegiatan yang dianalisis gender pada aplikasi sistem infromasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD)
Pelatihan PUG untuk semua seksi di Dinas Kesehatan Mengususlkan kepada Badan Diklat materi PUG melalui PPRG
masuk dalam Diklatpim. Mengirim Surat Ke Kab/Kota agar mengikut sertakan
Perempuan pada Kegiatan Peningkatan SDM Menyediakan ruang laktasi, toilet difabel, dan tangga landai
(ramp)
HARAPAN KE DEPAN Memberikan contoh analisa PPRG pada program/kegiatan PPRG yang sulit untuk mendapatkan data terpilah.
Mengoptimalkan koordinasi dengan Tim Penggerak PPRG Sosialisasi PPRG dilakukan secara menyeluruh terutama bagi
pejabat eselon. Bisa juga materi PPRG dimasukkan dalam kurikulum diklat kepemimpinan
Adanya template kegiatan yang jelas dari pusat untuk daerah terkait PPRG
Meningkatkan pemahaman dan keahlian dalam analisis PUG SKPD driver diharapkan dapat melakukan sosialisasi di
masing2 SKPD Diharapkan semua SKPD menyediakan data terpilah sesuai
dengan tupoksinya. Perlu adanya komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan
dan motivasi bagi pegawai perempuan agar lebih dapat mengembangkan diri dengan mengikuti diklat
REKOMENDASI Pemda Provinsi Jatim sudah sangat maju dalam hal pelaksanaan PUG dan PPRG. Yang masih perlu ditingkatkan adalah: Pelatihan khusus untuk Fasilitator SKPD
Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG untuk
menjaga kualitas kapasitas SDM pelaksana PUG dan
PPRG.
Pengintegrasian perspektif dan isu gender dalam
berbagai pelatihan, teknis, fungsional, dan struktural.
Penyusunan piranti monev PUG/PPRG
PEMDA PROVINSI 11. KALIMANTAN UTARA SKOR SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
1. Dinas ESDM 2. Dinas Kelautan dan Kehutanan (Responden 1) 3. Dinas Kelautan dan Kehutanan (Responden 2) 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPPKBPD)
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 6. Sekretariat Daerah (Biro Ekonomi dan Pembangunan) 7. Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Humas)
3 0,25
0 6
2,67 0,25
0 KUESIONER A – Umum DESKRIPSI I. PEMAHAMAN
STRANAS Hanya BPMPPKBPD dan Badan Kesbangpol yang menyatakan
mengetahui tentang Stranas PPRG. Stranas PPRG: Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)
melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (BPMPPKBPD)
Stranas PPRG merupakan program pengintegrasian gender dalam setiap aspek kehidupan yang mendukung program kerja pemerintah yang dituangkan dalam bentuk program kegiatan dan kebijakan disertai oleh dasar hukum dan mekanisme perencanaan yg jelas, subyek, tujuan dan penganggaran yg jelas. (Badan Kesbangpol)
Pemahaman didapatkan dari: Dari pelatihan PPRG yg diadakan oleh BMPPKBDP, membaca buku Juklak PPRG, dari internet/google.
2 (28,57)
2 (28,57)
2 (28,57)
II. KOMITMEN - 3 SKPD responden hanya mengacu pada Permendagri No. 67 Th 2011 ttg Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. Belum ada Perda atau Pergub mengenai PUG dan PPRG karena Kalimantan Utara masih relatif baru terbentuk.
- Permendagri tersebut disosialisasikan kepada Pejabat eselon
3 (42,86)
2
(28,57)
dan staf dlm pelatihan PPRG yg diselenggarakan oleh BPMPPKBDP.
III. KEBIJAKAN 4 SKPD menyatakan Rentra SKPD mengandung isu gender: - BPMPPKBPD: Tercantum pada Pendahuluan, Analisis
situasi, Arah Kebijakan, Sasaran, Indikator, dll. - Sasaran dan Indikator
Rencana Kerja Tahunan: terdapat pada bagian Arah Kebijakan, Sasaran, dan Indikator.
Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/sejenisnya terkait PPRG: ada; dan disosialisasikan saat pelatihan PPRG oleh BPMPPKBPD.
4 (57,14)
2 (28,57)
3 (42,86)
IV. KELEMBAGAAN SK Pokja PUG sudah ada, namun rencana kerja dan
pelaporannya belum optimal Tidak ada satupun SKPD responden yang menyatakan ada
Fokal Poin Gender. Tidak ada SKPD yang menyatakan FPG mendapatkan
pelatihan PUG.
1 (14.29)
0
0
V. SUMBERDAYA MANUSIA
Tidak ada satupun SKPD responden yang menyatakan ada Fasilitator Gender.
2 SKPD menyatakan ada Tim Pelaksana (SDM) PUG dan PPRG.
Tim Pelaksana (SDM) PUG/PPRG tersebut mendapatkan pelatihan dan secara reguler.
3 SKPD (BPMPPKBPD, Kesbangpol, dan Dinas ESDM) menyatakan memiliki SDM Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG.
Hanya BPMPPKBPD yang menyatakan jumlah SDM Satker tsb meningkat.
Hanya BPMPPKBPD yang menyatakan materi PUG/PPRG terintegrasi ke dalam modul pelatihan.
0
2 (28,57)
2 (28,57)
3 (42,86)
1
(14,29) 1
(14,29) VI. DANA Hanya BPMPPKBPD yang menyatakan memiliki alokasi
anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG namun tanpa penjelasan lebih lanjut.
Hanya BPMPPKBPD yang menyatakan sudah menyusun Lembar ARG.
1 (14,29)
1
(14,29) VII. DATA TERPILAH
MENURUT JENIS KELAMIN
Hanya BPMPPKBPD yang menyatakan memiliki kebijakan penyediaan data terpilah (Dinas PORA, Kesbangpol, BPAD). Dalam bentuk buku.
Hanya BPMPPKBPD yang menyatakan memiliki data terpilah sektor yang ditangani. Tempatnya di BAPPEDA dan BPMPPKBPD
1 (14,29)
1
(14,29)
VIII. ALAT ANALISIS GENDER
Hanya BPMPPKBPD dan Kesbangpol yang menyatakan menggunakan metode analisis gender (GAP dan PROBA)
Hanya BPMPPKBPD dan Kesbangpol yang melakukan perencanaan program/kegiatan menggunakan analisis gender.
Tiadanya piranti monev untuk PUG dan PPRG karena belum ada peraturan daerah ataupun peraturan gubernur yang mengatur mengenai PUG dan PPRG.
2 (28,57)
2 (28,57)
0
IX. PARTISIPASI MASYARAKAT
BPMPPKBPD dan Dinas ESDM melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan PUG/PPRG, yaitu unsure LSM, perguruan tinggi, organisasi profesi dan pihak swasta (program tanggung jawab sosial).
2 (28,57)
KENDALA YANG
DIHADAPI
Masih rendahnya pengetahuan SDM tentang PPRG Belum disosialisasikannya PPRG secara intensif SKPD masih dalam proses penyusunan program kerja.
UPAYA
PENANGANAN
KENDALA
Mengumpulkan data dan menganalisis data untuk menyusun program kerja terkait
Implementasi dan sosialisasi PPRG Pelatihan PPRG bagi aparatur SKPD Pemprov
INNOVASI YANG
SUDAH DILAKUKAN
Koordinasi dan advokasi ke SKPD Pemprov Memasukkan isu gender ke program kerja.
HARAPAN KE DEPAN Maksud dan tujuan (Stranas) PPRG harus jelas Perlunya pematangan dan kesatuan suara dari semua SKPD
dan Pemprov utk mewujudkan program ini dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan serta aksi lapangan yang termanajemen dengan baik.
Perlu adanya kebijakan untuk menentukan standar dalam melaksanakan/ sosialisasikan kegiatan SKPD ttg porsi maksimal dan minimal dalam kesetaraan gender
REKOMENDASI Pemda Provinsi Kalimantan Utara relatif baru terbentuk, sehingga belum banyak yang sudah dilakukan terkait PUG dan PPRG. Perlu peran aktif dari SKPD Penggerak untuk
menguatkan komitmen melalui Perda dan/atau SK Percepatan PUG melalui PPRG.
Sosialisasi PUG dan PPRG yang lebih merata pada setiap SKPD.
Penerapan PPRG dan analisis gender sebaiknya ditekankan dalam perencanaan Renstra, Renja dan anggaran SKPD, sehingga perencanaan kegiatan dan anggaran telah otomatis menjadi responsif gender.
Setiap SKPD sebaiknya menunjuk Fokal Poin Gender untuk setiap unit kerja eselon 3
SDM teknis di setiap SKPD juga sebaiknya didorong untuk melakukan analisis gender pada perencanaan program/kegiatan
Pelatihan reguler mengenai PUG dan PPRG. Peran Inspektorat Daerah diperkuat dalam pelaksanaan
Monev PUG/PPRG.
PEMDA PROVINSI 12. KALIMANTAN TENGAH SKOR SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
1. Dinas Pora 2. Dinas Sosial 3. Dinas PU 4. Dinas Pertambangan dan Energi 5. Dinas Pendapatan Daerah 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7. Dinas Pendidikan 8. Dinas Kesehatan 9. Badan Diklat Prov 10. Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan 11. Badan Perpustakaan
4,08 6,04 2,17 5,79
0 4,63
0 2,33
0 0,5
0,83
12. Sekretariat Daerah (Biro Organisasi) 13. Sekretariat Daerah (Biro Keuangan) 14. Sekretariat Daerah (Biro Hukum) 15. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 16. Inspektorat Prov* 17. Badan PPPAKB* 18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* * Tidak mengembalikan kuesioner, sehingga data diolah dari Lembar ARG dan GAP yang diterima Bappenas.
4,58 2,42 1,17 6,04 2,17 2,17 2,67
KUESIONER A - Umum DESKRIPSI I. PEMAHAMAN
STRANAS Sebagian besar SKPD responden menyatakan mengetahui
tentang Stranas PPRG. Stranas PPRG: Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan
gender sesuai RPJMN 2010-2014, yang sekaligus menunjang pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target2 MDGs. Stranas ini disusun agar PUG menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Pemahaman didapatkan dari: sosialisasi dan pelatihan ARG oleh Bappeda dan BP3AKB, rapat pembentukan fokal poin, buku panduan PPRG 2013, buku Stranas PPRG Bappenas, koran dan televisi
13 (72,22)
10 (55,56)
10 (55,56)
II. KOMITMEN - Perda Prov Kalteng No. 4 Th 2004 ttg PUG dalam Pembangunan Daerah di Prov Kalteng; Permendagri No. 67 tahun 2011; SEB Stranas PPRG Tahun 2012; dan Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2013
- Permendagri tersebut disosialisasikan kepada Semua SKPD; dalam bentuk sosialisasi PUG dan PPRG
8 (44,44)
7 (38,89)
III. KEBIJAKAN Hanya 5 SKPD menyatakan Rentra SKPD mengandung isu gender pada bagian Analisis situasi, sasaran, dan indikator - Dinas Kesehatan: Renstra Dinkes (2010-2015) dibuat
sebelum ada kebijakan PPRG. Renstra 2016-2021 masih dalam proses (Bab II Gambaran Pelayanan Dinkes)
Hanya 6 dari 18 SKPD responden yang menyatakan Rencana Kerja Tahunan sudah mengandung isu/perspektif gender, pada bagian Analisis situasi, Arah Kebijakan, Sasaran, dan Indikator.
Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/sejenisnya terkait PPRG: ada; dan disosialisasikan oleh BP3AKB ke semua SKPD.
5 (27,77)
6 (33,33)
5 (27,77)
IV. KELEMBAGAAN SK Pokja PUG sudah ada, dimana Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja.
Fokal Poin Gender ada di setiap SKPD, pada level Bidang/eselon 3.
Sekda, Sekwan, Dinas PORA dan Dinas Sosial menyatakan FPG mendapatkan pelatihan PUG.
6 (33,33)
11 (61,11)
4 (22,22)
V. SUMBERDAYA MANUSIA
Hanya Dinas Sosial, Dinas PORA dan Dinas Tambang-Energi menyatakan ada Fasilitator Gender, di BP3AKB.
Hanya Dinas PORA yang menyatakan jumlah Fasilitator meningkat.
3 (16,67)
1 (5,56)
Hanya Dinas Sosial, Dinas Tambang-Energi, Dinas Perindag, dan Sekwan yang menyatakan memiliki Tim Pelaksana (SDM) PUG dan PPRG.
Hanya Dinas Tambang-Energi yang menyatakan Tim Pelaksana (SDM) PUG/PPRG tersebut mendapatkan pelatihan dan secara reguler.
Hanya Dinas Sosial, Dinas Tambang-Energi, Dinas Perindag, dan Sekwan yang menyatakan memiliki SDM Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG.
Hanya Dinas Sosial dan Sekwan yang menyatakan jumlah SDM Satker tsb meningkat.
Hanya Dinas Sosial dan Dinas Tambang-Energi yang menyatakan materi PUG/PPRG terintegrasi ke dalam modul pelatihan (teknis).
4 (22,22)
1
(5,56)
4 (22,22)
2
(11,11) 2
(11,11)
VI. DANA Hampir separuh dari SKPD responden menyatakan memiliki alokasi anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG. Dana tersebut untuk sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan pelatihan.
Separuh dari SKPD responden menyatakan sudah menyusun Lembar ARG TA 2015, dan sudah menyampaikan lampirannya.
8 (44,44)
10 (55,56)
VII. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Separuh SKPD responden menyatakan memiliki kebijakan penyediaan data terpilah: data anggota dan pegawai DPRD, data pejabat struktural, fungsional, dan staf Pemprov, data peserta sosialisasi, dll.
Hanya Dinas Tambang-Energi, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, dan Bappeda yang menyatakan memiliki data terpilah sektor yang ditangani: Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dll.
9 (50,00)
4 (22,22)
VIII. ALAT ANALISIS GENDER
Separuh dari 18 SKPD responden menyatakan menggunakan metode analisis gender GAP
Kurang dari separuh SKPD responden melakukan perencanaan program/kegiatan menggunakan analisis gender.
Hanya Dinas Tambang-Energi dan Sekwan yang menyatakan sudah mempunyai piranti monev untuk PUG dan PPRG, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut. Adapun SKPD yang menyatakan belum mempunyai piranti Monev disebabkan karena belum dianggarkan penyusunannya.
9 (50,00)
8 (44,44)
2
(11,11)
IX. PARTISIPASI MASYARAKAT
Sekda, Sekwan, Dinas PORA dan Dinas Sosial melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan PUG/PPRG, yaitu unsur LSM, perguruan tinggi, organisasi profesi dan pihak swasta (program tanggung jawab sosial).
4 (22,22)
KENDALA YANG
DIHADAPI
Banyak yang belum memahami kesetaraan gender Belum ada konsekuensinya terhadap pihak yang tidak
melakukan PPRG Krn tidak sesuai dengan Tupoksi SKPD, sehingga sulit untuk
membuat Program/ keg yang berkaitan dengan PUG/PPRG. Masih kurangnya tenaga yang menguasai PUG/PPRG
UPAYA PENANGANAN
KENDALA
Peningkatan Pokja, peningkatan kapasitas pelaksana PUG dan koordinasi intensif antar stakeholder dalam pelaksanaan PUG/PPRG
Pengusulan kegiatan dalam program yang ada
Melakukan sosisalisasi secara intern maupun antar partisipan PUG
INNOVASI YANG
SUDAH DILAKUKAN
Meningkatkan informasi tentang manfaat perempuan mengikuti kegiatan wirausaha (Dinas PORA)
Melakukan sosialisasi bagi pejabat eselon 3 dan 4 (Dinas Sosial)
Selalu berkoordinasi dengan BP3AKB untuk menyerap informasi ttg PUG di instansi (Sekwan)
HARAPAN KE DEPAN Bila diadakan sosialisasi/pelatihan, agar Sekwan disertakan Adanya Perda dan Pergub yang mengatur tentang PUG dan
PPRG di tingkat SKPD. Penguatan Political Will
REKOMENDASI Perlu peran aktif dari SKPD Penggerak untuk menguatkan komitmen melalui Perda dan/atau SK Percepatan PUG melalui PPRG.
Sosialisasi PUG dan PPRG yang lebih merata pada setiap SKPD.
Penerapan PPRG dan analisis gender sebaiknya ditekankan dalam perencanaan Renstra, Renja dan anggaran SKPD, sehingga perencanaan kegiatan dan anggaran telah otomatis menjadi responsif gender.
Setiap SKPD sebaiknya menunjuk Fokal Poin Gender untuk setiap unit kerja eselon 3
SDM teknis di setiap SKPD juga sebaiknya didorong untuk melakukan analisis gender pada perencanaan program/kegiatan
Pelatihan reguler mengenai PUG dan PPRG. Peran Inspektorat Daerah diperkuat dalam pelaksanaan
Monev PUG/PPRG.
PEMDA PROVINSI 13. KALIMANTAN TIMUR SKOR SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
1. Dinas Nakertrans 2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
6,83 7,42 6,29 3,54
KUESIONER A - Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Semua SKPD responden menyatakan mengetahui tentang Stranas PPRG.
Stranas PPRG dipahami merupakan SE dari 4 menteri yang
mengatur tentang penerapan PUG di daerah yang memuat
komitmen PPRG.
Penyusunan Penganggaran Program/Kegiatan berbasis Responsif gender
Pemahaman didapatkan dari: sosialisasi dan pelatihan ARG oleh Bappeda dan BP3AKB, Bappenas, dan Kementerian PPPA
I. KOMITMEN - Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang PUG Dalam Pembangunan Daerah; Permendagri No. 67 tahun 2011; SEB Stranas PPRG Tahun 2012
4 (100)
- Sosialisasi dilakukan kepada anggota DPRD, SKPD, Perguruan Tinggi, LSM Pemerhati Perempuan, Organisasi Wanita
4 (100)
II. KEBIJAKAN Semua SKPD responden menyatakan Rentra dan Renja Tahunan mengandung isu gender
Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/sejenisnya terkait PPRG: ada Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penerapan PUG dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim
Disosialisasikan oleh BP3AKB ke semua SKPD.
4 (100)
4 (100)
3 (75)
III. KELEMBAGAAN SK Gubernur No. 260/k.235/2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pokja PUG Prov. Kaltim
Fokal Poin Gender ada di setiap SKPD pada level eselon 4.
Sekda, Sekwan, Dinas PORA dan Dinas Sosial menyatakan FPG mendapatkan pelatihan PUG.
4 (100)
3 (61,11)
4 (100)
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Hanya BPMPD menyatakan belum ada Fasilitator Gender.
Semua menyatakan memiliki Tim Pelaksana (SDM) PUG dan PPRG dan terlatih.
Hanya BPPKB yang menyatakan Tim Pelaksana (SDM)
PUG/PPRG tersebut mendapatkan pelatihan secara reguler. Hanya Dinas Nakertrans yang menyatakan tidak memiliki
SDM Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG. Hanya Bappeda dan Disnakertrans yang menyatakan materi
PUG/PPRG terintegrasi ke dalam modul pelatihan.
3 (75)
4 (100)
4 (100)
1 (25)
3 (75)
2 (11,11)
V. DANA Semua SKPD responden menyatakan memiliki alokasi anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG. Dana tersebut untuk sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan pelatihan.
Semua SKPD responden menyatakan sudah menyusun Lembar ARG, dan sudah menyampaikan lampirannya.
4 (100)
4
(100) VI. DATA TERPILAH
MENURUT JENIS KELAMIN
Semua SKPD responden menyatakan memiliki kebijakan penyediaan data terpilahSK Gubernur Kaltim Nomor 463/K.660/2013 tentang Pembentukan Forum Data Terpilah SKPD Provinsi Kaltim.
Hanya BPMPD yang menyatakan belum memiliki data sektoral terpilah menurut jenis kelamin.
4 (100)
3 (100)
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Semua SKPD responden melakukan perencanaan program/kegiatan menggunakan analisis gender.
Hanya Bappeda dan Disnakertrans yang menyatakan sudah mempunyai piranti monev untuk PUG dan PPRG. Bappeda menggunakan aplikasi Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA).
4 (100)
2 (50)
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
BPPKB dan Dinakertrans melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan PUG/PPRG, yaitu unsur LSM, perguruan tinggi, dan pihak swasta.
2 (50)
KENDALA YANG
DIHADAPI
Pemahaman tentang PUG belum merata di Lingkungan SKPD termasuk internal Bappeda
Masih lemahnya komitmen pimpinan dalam penerapan PPRG
Lemahnya koordinasi kelembagaan dan jejaring PUG
Padatnya Agenda dan Tugas2 Bappeda di luar PUG setiap tahunnya
Mutasi PNS yang menangani Gender Belum adanya data pilah untuk beberapa sektor Ada keengganan dari relawan ketenagakerjaan melaporkan
permasalahan terkait hak-hak perempuan UPAYA PENANGANAN
KENDALA
Peningkatan Pokja, peningkatan kapasitas pelaksana PUG dan koordinasi intensif antar stakeholder dalam pelaksanaan PUG/PPRG
Pengusulan kegiatan dalam program yang ada Melakukan sosisalisasi secara intern maupun antar
partisipan PUG
INNOVASI YANG
SUDAH DILAKUKAN
Memanfaatkan teknologi informasi untuk pelaksanaan PPRG dan monev PPRG
HARAPAN KE DEPAN Mengingat kesibukan Ketua Pokja PUG diharapkan Sekretaris Pokja PUG perlu ditingkatkan porsi kewenangannya sehingga akan lebih memacu PPRG yang lebih berkualitas
Focal Point sebaiknya berada pada level pejabat minimal eselon III
Perlu lebih ditingkatkan lagi penyamanaan persepsi di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penerapan PPRG dalam pembangunan
Perlu ditingkatkan koordinasi pada tingka pusat K/L terkait sehingga pada gilirannya ke daerah tidak terjadi perbedaan persepsi
Hendaknya tim Prnggerak PPRG terlibat langsung dalam asistensi pnyusunan rencana, penganggaran dan evaluasi.
REKOMENDASI Perlu peran aktif dari SKPD Penggerak untuk menguatkan komitmen melalui Perda dan/atau SK Percepatan PUG melalui PPRG.
Sosialisasi PUG dan PPRG yang lebih merata pada setiap SKPD.
Setiap SKPD sebaiknya menunjuk Fokal Poin Gender untuk setiap unit kerja eselon 3
SDM teknis di setiap SKPD juga sebaiknya didorong untuk melakukan analisis gender pada perencanaan program/kegiatan
Pelatihan reguler mengenai PUG dan PPRG. Peran Inspektorat Daerah diperkuat dalam pelaksanaan
Monev PUG/PPRG.
PEMDA PROVINSI 14. KALIMANTAN SELATAN SKOR SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
Dinas Perkebunan 2,58
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI I. PEMAHAMAN
STRANAS - SKPD responden mengetahui Stranas PPRG - Menurut responden, Stranas PPRG adalah Strategi Nasional
1 1
tentang Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender
- Pemahaman didapatkan dari: Pelatihan BP3A
1
II. KOMITMEN - Ada Peraturan terkait PUG namun tidak dijelaskan apa bentuk peraturan tersebut.
- Peraturan tersebut sudah disosialisasikan dalam pelatihan PPRG oleh BP3A
1
1
III. KEBIJAKAN - Renstra tidak mengandung isu gender. - Renja Tahunan tidak mengandung isu gender - Belum ada Pedoman Pelaksanaan/Juknis PPRG yang
disosialisasikan
0 0 0
IV. KELEMBAGAAN Belum ada Tim/Pokja PUG yang disahkan Kepala Daerah (Belum ada penugasan oleh pimpinan SKPD melalui SK Penugasan).
Sudah ada Fokal Poin Gender, di level staf pelaksana (namun tidak dijelaskan penunjukkan FPG dilakukan secara formal dengan SK atau secara informal pemberian tugas adhoc oleh atasan)
FPG sudah mendapatkan pelatihan PUG dan PPRG dari BP3A
0
1
1 V. SUMBERDAYA
MANUSIA Belum ada fasilitator, karena belum ada penugasan resmi
melalui SK atasan SKPD Belum ada Tim Pelaksana (SDM) PUG dan PPRG. Namun tidak
ada penjelasan lebih lanjut. Sudah ada SDM Satker yang mampu melaksanakan PUG dan
PPRG Jumlah SDM Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG
meningkat menjadi 17 orang Materi PUG dan PPRG belum diintegrasikan dalam modul
pelatihan teknis, struktural, maupun fungsional, sebab belum dimasukkan dalam anggaran.
0
0
1
1
0
VI. DANA Belum memiliki alokasi anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG, sebab belum dimasukkan dalam anggaran.
Lembar ARG belum dibuat sebab belum dimasukkan dalam anggaran.
0
0
VII. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Belum memiliki kebijakan data terpilah, sebab PUG dan PPRG belum masuk dalam pelaksanaan kegiatan.
Belum ada data terpilah sektoral.
0
0 VIII. ALAT ANALISIS
GENDER Dinas Perkebunan telah menggunakan alat analisisi gender
GAP. Juga sudah menyusun contoh dokumen analisis gender Namun belum ada piranti Monev PUG/PPRG karena PUG dan
PPRG belum dimasukkan ke dalam anggaran kegiatan.
1 1
0
IX. PARTISIPASI MASYARAKAT
Dinas Perkebunan belum melibatkan unsur masyarakat dalam pelaksanaan PUG dan PPRG, sebab PPRG belum dilaksanakan dalam penganggaran kegiatan yang sebenarnya. Hanya sampai pada latihan analisa GAP dan GBS saja. Belum ditindaklanjuti.
0
KENDALA YANG DIHADAPI
Analisa PUG tidak ditindaklanjuti pemangku kebijakan anggaran.
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Tidak diisi
INNOVASI YANG Tidak diisi
SUDAH DILAKUKAN HARAPAN KE DEPAN Pimpinan SKPD sebaiknya mempertimbangkan analisa GAP
dan GBS dalam pembuatan anggaran
REKOMENDASI Menimbang kurangnya informasi terkait SKPD lainnya, maka rekomendasi berikut lebih merupakan rekomendasi umum berdasarkan informasi dari kuesioner A yang diisi oleh responden dari Bappeda. Walaupun responden Bappeda mengisi dengan banyak merujuk pada laporan BPPKB, namun BPPKB sendiri tidak mengembalikan kuesioner A. Dengan demikian tidak dapat dikonfirmasikan informasi tersebut. Perlu peran aktif dari SKPD Penggerak untuk menguatkan
komitmen melalui SK Percepatan PUG melalui PPRG. Sosialisasi PUG dan PPRG yang lebih merata pada setiap
SKPD. Penerapan PPRG dan analisis gender sebaiknya
ditekankan dalam perencanaan Renstra, Renja dan anggaran SKPD, sehingga perencanaan kegiatan dan anggaran telah otomatis menjadi responsif gender.
Setiap SKPD sebaiknya menunjuk Fokal Poin Gender untuk setiap unit kerja eselon 3
SDM teknis di setiap SKPD juga sebaiknya didorong untuk melakukan analisis gender pada perencanaan program/kegiatan
Pelatihan reguler mengenai PUG dan PPRG. Peran Inspektorat Daerah diperkuat dalam pelaksanaan
Monev PUG/PPRG.
PEMDA PROVINSI 15. SULAWESI SELATAN SKOR SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
BAPPEDA 6,17
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI I. PEMAHAMAN
STRANAS - SKPD responden mengetahui Stranas PPRG - Menurut responden, Stranas PPRG adalah Proses penyusunan
anggaran dalam PMK untuk Pemda - Pemahaman didapatkan dari: Sosialisasi PPRG dari
Kementerian PPPA
1 1
1
II. KOMITMEN - Peraturan terkait PUG yang disebutkan adalah Surat Edaran terkait Stranas PPRG.
- Peraturan gubernur tersebut sudah disosialisasikan.
1
1 III. KEBIJAKAN - Renstra:- Dimasukkan dalam RPJMD Sulsel pada bagian Arah
Kebijakan - Renja Tahunan mengandung isu gender pada bagian: Arah
kebijakan, Sasaran, dan Indikator - Belum ada Pedoman Pelaksanaan/Juknis PPRG yang
disosialisasikan
1
1
0
IV. KELEMBAGAAN Tim/Pokja PUG yang disahkan Kepala Daerah (dari laporan BPPKB).
Sudah ada Fokal Poin Gender (menurut pelaporan BPPKB)
1
Tidak ada penjelasan apakah FPG sudah mendapatkan pelatihan PUG dan PPRG
1 0
V. SUMBERDAYA MANUSIA
Dikosongkan (tidak diisi oleh responden Bappeda) 0
VI. DANA Sudah memiliki alokasi anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG (informasi melalui pelaporan BPPKB)
Lembar ARG sudah dibuat (informasi melalui pelaporan BPPKB)
1
1 VII. DATA TERPILAH
MENURUT JENIS KELAMIN
Sudah memiliki kebijakan data terpilah: Buku Statistik Gender. Sudah ada data terpilah sektoral di BPPKB
1 1
VIII. ALAT ANALISIS GENDER
Bappeda telah menggunakan alat analisisi gender GAP. Bappeda sudah melampirkan dokumen analisis gender melalui
pelaporan BPPKB Monev PUG/PPRG melalui pelaporan BPPKB
1 1
1 IX. PARTISIPASI
MASYARAKAT Bappeda sudah melibatkan unsur masyarakat dalam
pelaksanaan PUG dan PPRG, melalui pelaporan BPPKB (???) 1
KENDALA YANG DIHADAPI
Kurang koordinasi dan terbatasnya anggaran.
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Ditingkatkannya koordinasi
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Tidak diisi
HARAPAN KE DEPAN Kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas, dan stabilitas anggaran yang memadai dari pusat.
REKOMENDASI Menimbang kurangnya informasi terkait SKPD lainnya, maka rekomendasi berikut lebih merupakan rekomendasi umum berdasarkan informasi dari kuesioner A yang diisi oleh responden dari Bappeda. Walaupun responden Bappeda mengisi dengan banyak merujuk pada laporan BPPKB, namun BPPKB sendiri tidak mengembalikan kuesioner A. Dengan demikian tidak dapat dikonfirmasikan informasi tersebut. Perlu peran aktif dari SKPD Penggerak untuk menguatkan
komitmen melalui SK Percepatan PUG melalui PPRG. Sosialisasi PUG dan PPRG yang lebih merata pada setiap
SKPD. Penerapan PPRG dan analisis gender sebaiknya
ditekankan dalam perencanaan Renstra, Renja dan anggaran SKPD, sehingga perencanaan kegiatan dan anggaran telah otomatis menjadi responsif gender.
Setiap SKPD sebaiknya menunjuk Fokal Poin Gender untuk setiap unit kerja eselon 3
SDM teknis di setiap SKPD juga sebaiknya didorong untuk melakukan analisis gender pada perencanaan program/kegiatan
Pelatihan reguler mengenai PUG dan PPRG. Peran Inspektorat Daerah diperkuat dalam pelaksanaan
Monev PUG/PPRG.
PEMDA PROVINSI 16. SULAWESI TENGGARA SKOR SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
1. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Koperasi 4. Dinas Pemuda dan Olahraga (PORA) 5. Dinas Perkebunan 6. Dinas Pertanian dan Peternakan 7. Dinas Sosial 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) 9. Bappeda 10. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(BP3A) 11. Badan Diklat 12. Badan Ketahanan Pangan 13. BKPM Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 15. Satpol PP
0 3,17 4,17 3,42 0,5 0
0,25 2,25 5,75 5,96
2,21 4,54 4,58 0,83 2,5
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI I. PEMAHAMAN
STRANAS Lebih dari separuh SKPD responden menyatakan sudah
mengetahui tentang Stranas PPRG. Stranas PPRG: Stranas PPRG adalah: i) Stranas PPRG
bertujuan agar pelaksanaan PUG dalam Pembangunan menjadi lebih terarah, sistematis, sinergis, berkelanjutan baik ditingkat nasional maupun di daerah; ii) Untuk percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sesuai rencana pembagunan jangka menengah nasional (RPJMN); dan ii) Penganggaran kinerja yang sesuai antara uang, kebijakan dan tujuan.
Pemahaman didapatkan dari: Dari Sosialisasi KPPPA, pelatihan PPRG, referensi di mesia cetak, dan internet.
10 (66,67)
10 (66,67)
10 (66,67)
II. KOMITMEN Perda Prov. Sultra No. 9 tahun 2013 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.
Perda tersebut disosialisasikan, namun tidak ada satupun SKPD yang memberikan penjelasan mengenai kepada siapa dan dalam bentuk kegiatan apa dan oleh siapa.
9 (60,00)
9 (60,00)
III. KEBIJAKAN Kurang dari separuh SKPD responden menyatakan Rentra SKPD mengandung isu gender. Namun tidak ada satupun yang memberikan penjelasan pada bagian mana.
Lebih dari separuh SKPD responden menyatakan Rencana Kerja Tahunan mengandung isu/perspektif gender, dan terdapat pada bagian: Indikator.
Hanya Bappeda, BP3A, dan Satpol PP menyatakan ada Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/sejenisnya terkait PPRG. Namun tidak penjelasan lebih lanjut apakah disosialisasikan, kepada siapa dan oleh siapa.
6 (40,00)
9
(60,00)
3 (20,00)
IV. KELEMBAGAAN Kurang dari separuh SKPD responden menyatakan ada Tim/Pokja PUG yang sudah disahkan oleh Kepala Daerah. Namun tidak ada penjelasan dalam bentuk apa dan di tingkat mana.
Separuh dari SKPD responden menyatakan ada Fokal Poin
6 (40.00)
8
Gender. Namun tidak ada penjelasan apakah terdapat pada setiap SKPD atau pada level apa, dan bagaimana penunjukan dilakukan (formal atau informal).
(53,33)
V. SUMBERDAYA MANUSIA
Kurang dari separuh SKPD responden menyatakan ada Fasilitator Gender. Namun tidak ada penjelasan apakah jumlah tersebut meningkat
Sebagian SKPD menyatakan ada Tim Pelaksana (SDM) PUG dan PPRG.
Hanya Bappeda dan Badan Ketahanan Pangan yang menyatakan memiliki SDM Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG.
Kurang dari separuh SKPD menyatakan materi PUG/PPRG terintegrasi ke dalam modul pelatihan. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut.
6 (40,00)
5
(33,33) 2
(13,33)
4 (26,67)
VI. DANA Hanya 5 yang menyatakan memiliki alokasi anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG. Tidak ada keterangan lebih lanjut.
Hanya BP3A dan BKPN Daerah yang menyatakan sudah menyusun Lembar ARG. Namun tidak ada keterangan lebih lanjut.
5 (33,33)
2
(13,33)
VII. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Separuh SKPD responden menyatakan memiliki kebijakan penyediaan data terpilah. Namun tidak ada keterangan lebih lanjut.
Kurang dari separuh SKPD responden menyatakan memiliki data terpilah sektor yang ditangani.
7 (46,67)
5
(33,33) VIII. ALAT ANALISIS
GENDER Kurang dari separuh SKPD responden menyatakan
menggunakan metode analisis gender GAP Hampir separuh SKPD responden melakukan perencanaan
program/kegiatan menggunakan analisis gender. Belum ada piranti monev untuk PUG dan PPRG pada semua
SKPD responden.
5 (33,33)
6 (40,00)
2 (13,33)
IX. PARTISIPASI MASYARAKAT
Hampir separuh SKPD responden melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan PUG/PPRG.
6 (40,00)
KENDALA YANG
DIHADAPI
Belum adanya dukungan regulasi pada tataran SK Gubernur, Pergub atau Perda yang mendorong kongkrit PUG/PPRG.
Rendahnya pemahaman pemangku kepentingan tentang PUG/PPRG.
Terbatasnya alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM pelaksana PUG/PPRG
Belum optimalnya stakeholder dalam memaksimalkan pelaksanaan PUG/PPRG.
Tidak ada punishment apabila SKPD tidak melaksanakan PUG/PPRG.
UPAYA
PENANGANAN
KENDALA
Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan tentang PUG/PPRG2) Melaksanakan capaticy building/peningkatan kapasitas SDM PUG/PPRG secara reguler.
Melaporkan dalam laporan evaluasi PUG meminta stakeholder untuk berperan aktif dalam
pelaksanaan PUG/PPRG dan memantau perkembangan pelaksanaan PUG/PPRG di SKPD terkait
INNOVASI YANG
SUDAH DILAKUKAN
Membuat kebijakan dengan dukungan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pegawai laki-laki dan
perempuan. Petugas pengamanan pengunjuk rasa, sudah berbasis
responsif gender (Satpol PP) HARAPAN KE DEPAN Pemberitahuan kepada setiap kepala SKPD untuk
menganggarkan kegiatan PPRG pada periode mendatang. Dilakukan pelatihan PPRG secara berkesinambungan Kebijakan pembangunan dari tingkat tertinggi di daerah
dalam RPJMD dapat disarankan program khusus untuk semua instansi/SKPD di daerah dapat melaksanakan pprg dan PUG. ini mengindikasikan bahwa prinsip dasar PPRG belum dipahami. Pada dasarnya PPRG tidak memerlukan program khusus atau program/kegiatan baru. Namun focus pada program prioritas yang sudah ada di dalam RPJMN/D.
Pagu anggaran diperbesar agar usulan untuk kegiatan gender dapat terakomodir. ini juga mengindikasikan kurang dipahaminya prinsip dasar PPRG. Pada dasarnya PPRG diterapkan pada program/kegiatan yang prioritas, jadi yang sudah pasti ada anggarannya. Lalu dilakukan analisis gender dan/atau memasukkan perspektif gender saat menyusun kerangka acuan dan penetapan indikatornya. Tidak perlu membuat kegiatan baru, atau memintakan anggaran baru.
Dukungan regulasi untuk memperhatikan perempuan (keterwakilan) dalam jenjang struktural.
REKOMENDASI Nampak bahwa PPRG belum merata disosialisasikan dan dilaksanakan di Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara. Nampak SKPD yang sudah lebih maju dalam pelaksanaan PPRG hanya SKPD Penggerak (Bappeda dan BP3A). Selain itu, kuesioner A yang dikembalikan hampir semuanya tanpa penjelasan, sehingga rekapitulasi ini menjadi agak miskin informasi dan kering. Sosialisasi PUG dan PPRG yang lebih merata pada setiap
SKPD Perlu segera dibuatkan Petunjuk Pelaksanaan/Teknis
terkait PPRG dan disosialisasikan pada setiap SKPD Setiap SKPD sebaiknya menunjuk Fokal Poin Gender
untuk setiap unit kerja eselon 3 SDM teknis di setiap SKPD juga sebaiknya didorong
untuk melakukan analisis gender pada perencanaan program/kegiatan
Pelatihan reguler mengenai PUG dan PPRG. Peran Inspektorat Daerah diperkuat dalam pelaksanaan
Monev PUG/PPRG.
PEMDA PROVINSI 17. BALI SKOR SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
16. Dinas Pekerjaan Umum (PU) 17. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PenPORA)
2,17 4,5
18. Dinas Perkebunan dan Kehutanan 19. Dinas Koperasi UMKM 20. Bappeda 21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 22. Badan Diklat 23. Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMI) 24. Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian dan Pembangunan) 25. RS Bali Mandara
6,63 3,29 6,63
2 3,46 2,83
0 4,58
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI X. PEMAHAMAN
STRANAS Hanya Setda yang menyatakan belum mengetahui tentang
Stranas PPRG. Stranas PPRG: Stranas PPRG adalah Strategi Nasional
Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG) merupakan Komitmen Nasional dengan landasan hukum dan 3 prinsip pengarusutamaan yakni ; 1. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; 2. Pengarusutamaan kelola pemerintahan yang baik; 3. Pengarusutamaan gender (PUG).
Pemahaman didapatkan dari: Dari Sosialisasi KPPPA bagi pejabat yang difasilitasi oleh BP3A Provinsi Bali.
9 (90,00)
9 (90,00)
9 (90,00)
XI. KOMITMEN - Permendagri No. 67 Tahun 2011 dan SK Gubernur Bali No. 567/04-F/HK/2012 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pokja PUG Provinsi Bali, dan Pergub No. 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PUG.
- SK tersebut disosialisasikan kepada seluruh SKPD (dari Pejabat Eselon ll s.d. Eselon lV maupun Staf berupa pelatihan yg diselenggarakan oleh BP3A Bali
9 (90,00)
9 (90,00)
XII. KEBIJAKAN Separuh SKPD menyatakan Rentra SKPD mengandung isu gender pada bagian: Visi Misi, Analisis Situasi, Arah Kebijakan, Sasaran, dan Indikator.
Rencana Kerja Tahunan terdapat pada bagian: Analisis Siutasi, Sasaran, dan Indikator.
Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/sejenisnya terkait PPRG: ada; dan disosialisasikan oleh BP3A ke seluruh SKPD yg menangani perencanaan berupa pelatihan.
5 (50,00)
4
(40,00) 5
(50,00)
XIII. KELEMBAGAAN SK Gubernur Bali No.567/04-F/HK/2012 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pokja PUG Provinsi Bali.
Fokal Poin Gender ada di setiap SKPD, pada bagian perencanaan, di level eselon IV.
Kurang dari separuh SKPD menyatakan FPG sudah mendapatkan pelatihan PUG.
6 (60.00)
9
(90,00) 4
(40,00) XIV. SUMBERDAYA
MANUSIA Sebagian besar SKPD responden menyatakan ada Fasilitator
Gender, dan jumlahnya diperkirakan meningkat, sebab setiap tahun diadakan Diklat PUG dan PPRG (RS Bali Mandara)
Sebagian besar SKPD menyatakan ada Tim Pelaksana (SDM) PUG dan PPRG.
Namun, hanya 2 SKPD yang menyatakan Tim Pelaksana (SDM) PUG/PPRG tersebut mendapatkan pelatihan.
3 SKPD (Bappeda, Dinas Bun-Hut, dan Dinas KUMKM) menyatakan memiliki SDM Satker yang mampu
7 (70,00)
7
(70,00) 2
(20,00) 3
(30,00)
melaksanakan PUG dan PPRG. Hanya Bappeda dan Dinas Bun-Hut yang menyatakan jumlah
SDM Satker tsb meningkat. Kurang dari separuh SKPD menyatakan materi PUG/PPRG
terintegrasi ke dalam modul pelatihan.
2
(20,00) 4
(40,00) XV. DANA Hanya BPBD dan Bappeda yang menyatakan memiliki alokasi
anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG. Dinas Hut-Bun menjelaskan belum tersedia anggaran untuk menunjang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam bentuk pelatihan di masing-masing SKPD
Hanya Bappeda dan Dinas Hut-Bun yang menyatakan sudah menyusun Lembar ARG. Namun tidak dilampirkan.
2 (20,00)
2 (20,00)
XVI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Separuh SKPD responden menyatakan memiliki kebijakan penyediaan data terpilah. Adapun Dinas Hut-Bun yang belum memiliki kebijakan penyediaan data terpilah menyatakan, untuk kegiatan teknis sangat susah untuk melibatkan tenaga wanita namun kenyataannya ada keterlibatan wanita dlm pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Hanya Bappeda, Dinas PORA, dan Dinas Hut-Bun yang menyatakan memiliki data terpilah sektor yang ditangani.
5 (50,00)
3 (30,00)
XVII. ALAT ANALISIS GENDER
Separuh SKPD responden menyatakan menggunakan metode analisis gender GAP
Hanya Dinas Hut-Bun yang melakukan perencanaan program/kegiatan menggunakan analisis gender.
Belum ada piranti monev untuk PUG dan PPRG pada semua SKPD responden.
5 (50,00)
1 (10,00)
0
XVIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Separuh SKPD responden melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan PUG/PPRG, yaitu unsur LSM dan perguruan tinggi.
5 (50,00)
KENDALA YANG
DIHADAPI
Seringnya terjadi mutasi pegawai Kurangnya SDM yang khusus untuk menganalisis Keterbatasan anggaran yang dikelola SKPD Belum adanya data terpilah yang akurat Belum ada Juklak dan Juknis PUG/PPRG Belum adanya Pokja di tingkat Provinsi Kab/Kota untuk
menjaga kesinambungan program
UPAYA
PENANGANAN
KENDALA
Koordinasi Pelatihan berkala/regular
INNOVASI YANG
SUDAH DILAKUKAN
Penajaman data terpilah Peningkatan Pemahaman Pengidentifikasian program/kegiatan yang dapat diarahkan
untuk PUG Peningkatan kapasitas SDM terkait pelatihan PPRG Penyediaan Anggaran
HARAPAN KE DEPAN Agar Juklak/Juknis PPRG segera disusun dan dilengkapi dengan anggaran operasional Pokja
Perlu ada sosialisasidan koordinasi yang intensif sehingga ada pemahaman tentang PPRG
Agar adanya sangsi dari atas apabila tidak melaksanakan PPRG dan perlu adanya dukungan
Pendalaman data terpilah, kejelasan program/kegiatan di
setiap sektor penyediaan anggaran Diharapkan BAPPEDA BP3A, Biro Keuangan, Inspektorat
sebagai Lembaga Drive. harus lebih aktif dalam mengerakkan lnstansi yg ada guna membuat usul rencana kegiatan sesuai dt penerapan PUG/PPRG
REKOMENDASI Nampak bahwa PPRG belum merata disosialisasikan dan dilaksanakan di Pemda Provinsi Bali. Namun, nampak juga ada SKPD yang sudah lebih maju dalam pelaksanaan PPRG. Perlu peran aktif dari SKPD Penggerak untuk
menguatkan komitmen melalui Perda dan/atau SK Percepatan PUG melalui PPRG.
Sosialisasi PUG dan PPRG yang lebih merata pada setiap SKPD.
Penerapan PPRG dan analisis gender sebaiknya ditekankan dalam perencanaan Renstra, Renja dan anggaran SKPD, sehingga perencanaan kegiatan dan anggaran telah otomatis menjadi responsif gender.
Setiap SKPD sebaiknya menunjuk Fokal Poin Gender untuk setiap unit kerja eselon 3
SDM teknis di setiap SKPD juga sebaiknya didorong untuk melakukan analisis gender pada perencanaan program/kegiatan
Pelatihan reguler mengenai PUG dan PPRG. Peran Inspektorat Daerah diperkuat dalam pelaksanaan
Monev PUG/PPRG.
PEMDA PROVINSI 18. NUSA TENGGARA BARAT SKOR SKPD
UNIT KERJA TERLIBAT
BAPPEDA Dinas Koperasi dan UKM (Sie. Pemberdayaan Koperasi)
1,71 5,21
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI Catatan: Responden Bappeda belum tersosialisasi tentang
PPRG, sehingga rekapitulasi ini hanya merefleksikan dari responden Dinas Koperasi dan UKM.
I. PEMAHAMAN STRANAS
- SKPD responden mengetahui Stranas PPRG - Menurut responden, Stranas PPRG adalah Strategi yang
dibangun untuk rnengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauar dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan
- Pemahaman didapatkan dari: Pedoman Pelaksaaan PUG Bidang KUMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM Rl
1 1
1
II. KOMITMEN - Ada Peraturan terkait PUG, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut
- Peraturan gubernur tersebut sudah disosialisasikan, namun tidak ada penjelasan mengenai kepada siapa dan dalam bentuk kegiatan apa.
1
1
III. KEBIJAKAN - Renstra telah mengandung isu gender. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut pada bagian apa.
- Renja Tahunan tidak mengandung isu gender. - Belum ada Pedoman Pelaksanaan/Juknis PPRG yang
disosialisasikan
1
1
0 IV. KELEMBAGAAN Ada Tim/Pokja PUG yang disahkan Kepala Daerah, namun
tidak ada penjelasan lebih lanjut. Sudah ada Fokal Poin Gender, namun tidak ada penjelasan
lebih lanjut, apakah sudah mendapat pelatihan atau belum.
1
1
V. SUMBERDAYA MANUSIA
Sudah ada fasilitator, sudah ada Tim Pelaksana dan sudah ada SDM satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah sudah mendapatkan pelatihan baik secara reguler ataupun tidak.
Belum mengintegrasikan isu gender/materi PUG/PPRG ke dalam modul pelatihan teknis, struktural, ataupun fungsional.
3
0
VI. DANA Sudah memiliki alokasi anggaran penunjang pelaksanaan PUG/PPRG , namun tidak ada penjelasan lebih lanjut.
Lembar ARG sudah dibuat, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut.
1
1
VII. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Sudah memiliki kebijakan data terpilah, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut
Sudah ada data terpilah sektoral, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut
1
1
VIII. ALAT ANALISIS GENDER
Telah menggunakan alat analisisi gender GAP. Sudah melakukan perencanaan program/kegiatan dengan
menggunakan analisis gender. Belum memiliki piranti untuk Monev PUG/PPRG.
1 1
1 IX. PARTISIPASI
MASYARAKAT Belum melibatkan unsur masyarakat dalam pelaksanaan PUG
dan PPRG. 1
KENDALA YANG DIHADAPI
SDM yang sudah tersosialisasi terlatih belum berperan optimal
Kabupaten/Kota belum sepernuhnya memahami PUG, seringnya Mutasi Jabatan di daerah
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Mengikutl pelatihan, berkonsultasi kepada Tim PUG SDM yang dilatih sebaiknya tidak berganti-ganti, sehingga
ilmu yang di dapat tidak terputus
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan Sosialisasi PUG dan PPRG kepada Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota se- NTB
HARAPAN KE DEPAN PPRG masih tetap harus disosialisasikan terutama pada pejabat leves atas bisa dimasukkan dalam materi Diklat Pimpinan.
REKOMENDASI Menimbang kurangnya informasi terkait SKPD lainnya, maka rekomendasi berikut lebih merupakan rekomendasi umum berdasarkan informasi dari kuesioner A yang diisi oleh responden dari Bappeda. Walaupun responden Bappeda mengisi dengan banyak merujuk pada laporan BPPKB, namun BPPKB sendiri tidak mengembalikan kuesioner A. Dengan demikian tidak dapat dikonfirmasikan informasi tersebut. Perlu peran aktif dari SKPD Penggerak untuk
menguatkan komitmen melalui SK Percepatan PUG melalui PPRG.
Sosialisasi PUG dan PPRG yang lebih merata pada setiap SKPD.
Penerapan PPRG dan analisis gender sebaiknya ditekankan dalam perencanaan Renstra, Renja dan anggaran SKPD, sehingga perencanaan kegiatan dan anggaran telah otomatis menjadi responsif gender.
Setiap SKPD sebaiknya menunjuk Fokal Poin Gender untuk setiap unit kerja eselon 3
SDM teknis di setiap SKPD juga sebaiknya didorong untuk melakukan analisis gender pada perencanaan program/kegiatan
Pelatihan reguler mengenai PUG dan PPRG. Peran Inspektorat Daerah diperkuat dalam pelaksanaan
Monev PUG/PPRG.