lampiran : tentang a. bidang...
TRANSCRIPT
![Page 1: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/1.jpg)
LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA/ PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
A. Bidang Kebudayaan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Pertunjukan Kesenian Untuk Pariwisata
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp) Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Pertunjukan Kesenian Untuk Pariwisata
Dinas Kebudayaan (Tim Teknis)
1. Keputusan Gubernur Bali Nomor 394 Tahun 1997 tentang Pengaturaan Kesenian Daerah di Provinsi Bali.
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali.
3. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 2: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/2.jpg)
Persyaratan:
Mengajukan Permohonan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan
persyaratan sbb :
1. Surat permohonan bermaterai 6000
2. Susunan Pengurus Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni
3. Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni
4. Foto Copy KTP Ketua Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni
5. Foto Copy Surat Ijin Pendirian Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni
6. Foto Copy Sertifikat Pramana Patram Budaya yang masih berlaku (kecuali untuk yang bertaraf internasional).
7. Pas Foto berwarna pakaian adat 3 (tiga) lembar.
![Page 3: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/3.jpg)
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Untuk Kegiatan Seni Budaya di Dalam Daerah / Luar Daerah
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi untuk Kegiatan Seni Budaya di Dalam Daerah / Luar Daerah
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali
2. Peraturan Gubernur Bali No. 62 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinandan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali.
3. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar
Persyaratan :
Perusahan/ Event Organizer/ Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni mengajukan Permohonan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-.
2. Susunan Pengurus Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni/Perusahaan/E.O.
3. Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni/Perusahaan/E.O.
4. Foto Copy KTP Direktur, Pimpinan, Ketua Sekaa/Sanggar/Organisasi Seni/Perusahaan/E.O.
5. Foto Copy SIUP
6. Foto Copy Surat Ijin Pendirian Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni/Perusahaan/E.O.
7. Foto Copy Sertifikat Pramana Patram Budaya yang masih berlaku (kecuali untuk yang bertaraf internasional).
8. Pas Foto berwarna pakaian adat 3 (tiga) lembar
![Page 4: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/4.jpg)
B. Bidang Kehutanan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan 6.000 M3
(Enam Ribu Meter Kubik)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan 6.000 M3 (Enam Ribu Meter Kubik)
Dinas Kehutanan Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Undang – Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2004
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : P.13/Menlhk-II/2015 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
4. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 3 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 5: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/5.jpg)
Persyaratan :
1. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
2. Surat dan Daftar Isian Permohonan yang dibubuhi materai dengan format yang sebagaimana lampiran I . 3. Surat Pernyataan nilai investasi yang dibubuhi materai dan ditanda tangani oleh Dereksi dengan format sebagaimana Lampiran II. 4. Akta Pendirian Perusahan,/ Koperasi yang telah disyahkan oleh yang berwenang. Atau potocopi KTP untuk pemohon perorangan. 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Izin Lingkungan 6. NPWP. 7. Izin Lingkungan atau SPPL. 8. Izin Gangguan.
Persyaratan Khusus :
Dalam proses Perizinan dan Non perizinan tidak dilakukan oleh Penanggung Jawab atau Pimpinan Perusahaan Melampirkan Surat Kuasa dari
Perusahaan yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.
![Page 6: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/6.jpg)
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Industri Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (Tpt-Ko)
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha Industri Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat Olahan (TPT-KO)
Dinas Kehutanan Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Undang – Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2004
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : P.13/Menlhk-II/2015 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No: P.58/Menlhk-Setjen/2016 Penatausahaan Hasil Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No: P.60/Menlhk-Setjen/2016 Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam
- 3 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 7: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/7.jpg)
6. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Surat Permohonan yang Dibubuhi Materai. 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 4. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 6. NPWP. 7. KTP Pemohon. 8. Denah Lokasi Pemohon
Persyaratan Khusus:
Dalam proses Perizinan dan Non perizinan tidak dilakukan oleh Penanggung Jawab atau Pimpinan Perusahaan Melampirkan Surat Kuasa dari
Perusahaan yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.
![Page 8: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/8.jpg)
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Industri Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (Tpt-Kb)
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha Industri Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
Dinas Kehutanan Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Undang – Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2004
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No : P.13/Menlhk-II/2015 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No: P.50/Menlhk-Setjen/2016 Penatausahaan Hasil Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No: P.60/Menlhk-Setjen/2016 Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.
6. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 3 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 9: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/9.jpg)
Persyaratan :
1. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Surat Permohonan yang Dibubuhi Materai. 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 4. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 6. NPWP. 7. KTP Pemohon. 8. Denah Lokasi Pemohon
Persyaratan Khusus :
Dalam proses Perizinan dan Non perizinan tidak dilakukan oleh Penanggung Jawab atau Pimpinan Perusahaan, melampirkan Surat Kuasa dari
Perusahaan yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.
![Page 10: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/10.jpg)
C. Bidang Kelautan dan Perikanan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Pembudidayaan Ikan.
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pembudidayaan Ikan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54
Sesuai dengan tarif yang berlaku
14 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 11: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/11.jpg)
Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
![Page 12: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/12.jpg)
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan
![Page 13: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/13.jpg)
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat Permohonan mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
2. Rencana jenis usaha dan investasi
3. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali
4. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat
5. Fotocopy NPWP
6. Fotocopy KTP penanggung jawab
7. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6
8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang
pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya
9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan
10. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku
11. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang–undangan yang berlaku
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
![Page 14: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/14.jpg)
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
![Page 15: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/15.jpg)
c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin di dokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang di ajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterima nya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahann rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI
yang akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir
10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa da kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 16: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/16.jpg)
2. Standar Operasional Prosedur (Sop) Penerbitan Izin Siup Bidang Tangkap
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin SIUP Bidang
Tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis)
.
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari kerja sejak surat
permohonan dan berkas
persyaratan diterima lengkap
dan benar.
![Page 17: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/17.jpg)
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau–pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor
![Page 18: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/18.jpg)
36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata
![Page 19: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/19.jpg)
Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat Permohonanmengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
2. Rencana jenis usaha dan investasi, rencana kapal, rencana UPI dan rencana operasional 3. Fotocopy NPWP dengan menunjukan aslinya 4. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal dengan menunjukan aslinya 5. Surat keterangan domisili usaha 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang
pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 8. Surat ijin tempat usaha dari pemerintah kabupaten/kota setempat 9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang di sampaikan 10. Surat pernyataan bermaterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
![Page 20: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/20.jpg)
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bertanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Pengecekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat dip roses untuk di terbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifiasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
![Page 21: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/21.jpg)
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangani dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang di ajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahann rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI
yang akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa da kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 22: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/22.jpg)
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Penangkapan
Ikan (SIPI)
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis)
.
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari kerja sejak surat permohonan
dan berkas persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 23: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/23.jpg)
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121
Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
![Page 24: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/24.jpg)
15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
![Page 25: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/25.jpg)
21. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat Permohonan mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
1. Fotocopy SIUP 2. Fotocopy KTP penanggung jawab 3. Fotocopy Grosse Akte dengan menunjukan aslinya 4. Fotocopy buku kapal perikanan dengan menunjukan aslinya 5. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan 6. Laporan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkaan ikan serta dokumen kapal dari pejabat yang di tunjuk yang dibuat
berdasarkan haisl pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal 7. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang di sampaikan 8. Surat pernyataan bermaterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku.
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
![Page 26: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/26.jpg)
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat dip roses untuk di terbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifiasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
![Page 27: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/27.jpg)
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin di dokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang diajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterima nya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahann rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI
yang akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa da kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 28: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/28.jpg)
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI Andon)
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu
(hari kerja)
Izin Penangkapan
Ikan Andon (SIPI
Andon)
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Undang–Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari kerja sejak surat permohonan
dan berkas persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 29: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/29.jpg)
Perikanan 9. Peraturan Presiden RI Nomor 121
Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
15. Peraturan Menteri Kelautan dan
![Page 30: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/30.jpg)
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata
![Page 31: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/31.jpg)
Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Adanya kesepakatan 2. Surat permohonan 3. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) ASLI yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi / Kabupaten/ Kota tempat domisili nelayan yang menyataka
bahwa nelayan akan melakukan andon. 4. Fotocopy SIPI dengan menunjukan aslinya 5. Rencana andon yang meliputi : a. Ukuran kapal b. Jumlah ABK yang akan melakukan andon penangkapan ikan c. Jenis alat penangkapan ikan d. Daerah penangkapan ikan 6. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal dengan menunjukan aslinya 7. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 8. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang di sampaikan 9. Surat pernyataan bermaterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
![Page 32: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/32.jpg)
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bertanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat dip roses untuk di terbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifiasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
![Page 33: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/33.jpg)
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin di dokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang di ajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun
b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahann rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI
yang akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 34: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/34.jpg)
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu(hari kerja)
Surat Izin Kapal
Pengangkut Ikan
(SIKPI)
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis) .
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari kerja sejak surat
permohonan dan berkas
persyaratan diterima lengkap dan
benar.
![Page 35: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/35.jpg)
Perikanan 9. Peraturan Presiden RI Nomor 121
Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
15. Peraturan Menteri Kelautan dan
![Page 36: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/36.jpg)
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016
![Page 37: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/37.jpg)
tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat permohonan 2. Fotocopy SIUP 3. Fotocopy Grosse Akte dengan menunjukan aslinya 4. Fotocopy Buku Kapal Perikanan dengan menunjukan aslinya 5. Laporan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta dokumen kapal dari pejabat yang di tunjuk yang dibuat
berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal 6. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal dengan menunjukan aslinya 7. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang di sampaikan 8. Surat pernyataan bermaterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
![Page 38: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/38.jpg)
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bertanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi : Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi : a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin : a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifiasi dan penandatangan izin :
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin : a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin di dokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang di ajukan
![Page 39: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/39.jpg)
8. Waktu dan biaya pelayanan : a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya
permohonan secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahan rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI
yang akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energi paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa da kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 40: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/40.jpg)
6. Standar Operasional Prosedur(SOP) Penerbitan Izin Lokasi
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Lokasi
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis) .
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari kerja sejak surat
permohonan dan berkas
persyaratan diterima lengkap dan
benar.
![Page 41: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/41.jpg)
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor
![Page 42: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/42.jpg)
36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata
![Page 43: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/43.jpg)
Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Pengajuan permohonan rekmendasi 2. Gambar dan titik koordinat lokasi usaha 3. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 4. Surat Pernyataan 5. Fotocopy NPWP 6. Fotocopy KTP penanggung jawab 7. Surat keterangan domisili usaha 8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang
pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan
![Page 44: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/44.jpg)
a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan : Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin di dokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang diajukan
![Page 45: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/45.jpg)
8. Waktu dan biaya pelayanan : a. Waktu :
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya : biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun
b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahan rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI
yang akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa da kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 46: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/46.jpg)
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Lokasi Wisata Bahari
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Lokasi Wisata
Bahari
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari kerja
sejak surat permohonan dan berkas
persyaratan diterima lengkap dan
benar.
![Page 47: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/47.jpg)
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor
![Page 48: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/48.jpg)
36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata
![Page 49: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/49.jpg)
Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan, uraian rencana kegiatan luasan lokasi, pernyataan bahwa lokasi yang di usulkan bebas dari
pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan , peta koordinasi dengan titik koordinatnya kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K.
8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya
9. Surat keteranga domisili usaha 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 12. Analisis menegnai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 13. Batas luasannya untuk orang perseorangan maksimal 5 Ha, untuk korporasi dan koprasi paling luas 200 (dua ratus) Ha
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
![Page 50: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/50.jpg)
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bertanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
![Page 51: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/51.jpg)
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin di dokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang di ajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun
b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahann rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI
yang akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa da kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 52: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/52.jpg)
8. Standar Operarional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Lokasi Usaha
Pembudidayaan Ikan
di Laut
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis) .
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari kerja
sejak surat permohonan dan
berkas persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 53: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/53.jpg)
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121
Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
![Page 54: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/54.jpg)
15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
![Page 55: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/55.jpg)
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di usulkan bebas dari
pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K.
8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya
9. Surat keterangan domisili usaha 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 12. Analisis menegnai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 13. Batas luasannya untuk orang perseorangan maksimal 5 Ha, untuk koorporasi paling luas 500 (lima ratus) Ha.
![Page 56: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/56.jpg)
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
![Page 57: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/57.jpg)
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifikasi dan penandatangan izin :
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin : a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang diajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan : a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya
permohonan secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun
b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahan rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI
yang akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa da kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 58: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/58.jpg)
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Lokasi Reklamasi.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Lokais Reklamasi
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis) .
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari kerja sejak surat
permohonan dan berkas
persyaratan diterima lengkap dan
benar.
![Page 59: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/59.jpg)
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
15. Peraturan Menteri Kelautan dan
![Page 60: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/60.jpg)
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016
![Page 61: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/61.jpg)
tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Surat keterangan penaggung jawab kegiatan 3. Fotocopy NPWP, dengan menunjukan aslinya 4. Fotocopy KTP penanggung jawab, dengan menunjukan asli nya 5. Rekomendasi ijin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikananan provinsi bali 6. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 7. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 8. Bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan RZWP3K dan/atau RTRW dari instasi berwenang 9. Peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dengan system koordinat lintang (longitude) dan bujur (latitude) pada lembar peta 10. Proposal reklamasi 11. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang
pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 12. Surat keterangan domisili usaha 13. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 14. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 15. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku
Prosedur
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
![Page 62: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/62.jpg)
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifiasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
![Page 63: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/63.jpg)
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang diajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun
b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahann rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI
yang akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa da kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 64: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/64.jpg)
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut Dalam.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu
(hari kerja)
Izin Lokasi
Pemanfaatan Air Laut
Dalam
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari sejak surat permohonan
dan berkas persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 65: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/65.jpg)
Perikanan 9. Peraturan Presiden RI Nomor
121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
![Page 66: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/66.jpg)
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan
![Page 67: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/67.jpg)
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di usulkan bebas dari
pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K.
8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya
9. Surat keterangan domisili usaha 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 12. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah ditentukan
![Page 68: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/68.jpg)
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Pengecekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf
![Page 69: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/69.jpg)
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin di dokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang di ajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahann rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI
yang akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa da kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 70: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/70.jpg)
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Lokasi Pemasangan Pipa Bawah Laut.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu(hari kerja)
Izin Lokasi
Pemasangan Pipa
Bawah Laut
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis) .
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari sejak surat permohonan
dan berkas persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 71: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/71.jpg)
9. Peraturan Presiden RI Nomor
121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
![Page 72: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/72.jpg)
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan
![Page 73: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/73.jpg)
Hidup. 21. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di usulkan bebas dari
pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K.
8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya
9. Surat keterangan domisili usaha 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 12. Analisis menegnai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 13. Batas luasannya untuk koorporasi dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu
![Page 74: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/74.jpg)
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Pengecekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
![Page 75: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/75.jpg)
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifiasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin di dokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang di ajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahann rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI
yang akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa da kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 76: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/76.jpg)
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Lokasi Pemasangan Kabel Bawah Laut.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin lokasi
pemasangan kabel
bawah laut
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis)
.
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari sejak surat permohonan
dan berkas persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 77: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/77.jpg)
Perikanan 9. Peraturan Presiden RI Nomor
121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
![Page 78: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/78.jpg)
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
![Page 79: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/79.jpg)
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP, dengan menunjukan aslinya 3. Fotocopy KTP penanggung jawab, dengan menunjukan aslinya 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di usulkan bebas dari
pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K.
8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya
9. Surat keterangan domisili usaha 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 12. Analisis menegnai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 13. Batas luasannya untuk koorporasi dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
![Page 80: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/80.jpg)
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat diterbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf
![Page 81: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/81.jpg)
6. Verifiasi dan penandatangan izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin di dokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang di ajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahann rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI yang
akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa da kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 82: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/82.jpg)
13. Standar Operasional Prosedur (SOP) PenerbitanIzin Lokasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu
(hari kerja)
Izin Lokasi
Pemanfaatan Air Laut
Selain Energi
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis) .
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari sejak surat permohonan
dan berkas persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 83: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/83.jpg)
Perikanan 9. Peraturan Presiden RI Nomor
121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
![Page 84: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/84.jpg)
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
![Page 85: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/85.jpg)
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di usulkan bebas dari
pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K.
8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya
9. Surat keterangan domisili usaha 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 12. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) / UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku 13. Batas luasannya untuk koorporasi dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
![Page 86: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/86.jpg)
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak
![Page 87: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/87.jpg)
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang di ajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahan rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI
yang akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa da kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 88: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/88.jpg)
14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perbitan Izin Lokasi Pertambangan Dan Energi Di Perairan Pesisir Dan Peraiaran Pulau-Pulau Kecil.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Lokasi
Pertambangan dan
Energi di Perairan
Pesisir dan Perairan
Pulau – Pulau Kecil
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis) .
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 harii sejak surat permohonan
dan berkas persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 89: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/89.jpg)
9. Peraturan Presiden RI Nomor
121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
![Page 90: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/90.jpg)
15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan
![Page 91: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/91.jpg)
Hidup.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di usulkan bebas dari
pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K.
8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya
9. Surat keterangan domisili usaha 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 12. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 13. Batas luasannya untuk perseorangan, korporasi dan koperasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang – undangan
![Page 92: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/92.jpg)
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
![Page 93: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/93.jpg)
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang di ajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan : a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun
b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahan rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI yang
akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa da kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 94: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/94.jpg)
15. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Pengelolaan
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu(hari kerja)
Izin Pengelolaan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis) .
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari sejak surat permohonan
dan berkas persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 95: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/95.jpg)
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
15. Peraturan Menteri Kelautan dan
![Page 96: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/96.jpg)
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan
![Page 97: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/97.jpg)
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
LampiranPersyaratan :
1. Mengajukan Permohonan Kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali bermaterai Rp.6.000,- 2. Rencana Usaha 3. Foto copy NPWP, denganmenunjukkanaslinya. 4. Foto copy KTP PenanggungJawab Perusahaan atau ,dengan menunjukkan aslinya. 5. Surat Keterangan Domisili Usaha. 6. Pas Foto berwarna pemilik atau penanggungjawab perusahaan 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6cm. 7. Foto copy akte pendirian perusahaan yang menyebut bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang
pengesahan badan hukum, dengan menunjukkan aslinya. 8. Surat Izin tempat Usaha dari Pemerintahan Kabupaten/ Kota setempat. 9. Fotocopy Akte pendirian perusahaan yang menyebut bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang perusahan
badan hukum, dengan menunjukkan aslinya. 10. SuratIzinTempat Usaha dari Pemerintahan Kabupaten / Kota setempat. 11. Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 12. Surat Pernyataan dari penanggung Jawab perusahan atau pemilik atas kebenaran dan informasi yang disampaikan. 13. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku.
Persyaratan Khusus:
Dalam proses Perizinan dan Non perizinan tidak dilakukan oleh Penanggung Jawab atau Pimpinan Perusahaan Melampirkan :
1. Surat Kuasa dari Perusahaan yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang. 2. Membuat surat pernyataan tidak dipungut biaya dari Pimpinan Perusahaan
![Page 98: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/98.jpg)
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan : a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
![Page 99: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/99.jpg)
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifiasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang diajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahann rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI yang
akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa da kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 100: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/100.jpg)
16. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perbitan Izin Pengelolaan Wisata Bahari.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu
(hari kerja)
Izin Pengelolaan
Wisata Bahari
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis) .
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari sejak surat permohonan
dan berkas persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 101: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/101.jpg)
Perikanan 9. Peraturan Presiden RI Nomor
121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
![Page 102: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/102.jpg)
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
![Page 103: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/103.jpg)
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Fotocpy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas : koordinat lokasi infrastruktur wisata bahari jenis dan daftar infrastruktur wisata bahari
metode penempatan dan atau pendirian infrastruktur ramah lingkungan dan jumlah kualifikasi tenaga kerja 8. Dokumen studi kelayakan eknomi – financial paling sedikit berupa rencana usaha 9. Dokumen rencana rinci (detail engineering – design) infrastruktur wisata bahari yang memuat neraca penggunaan energy dan air, sarana pengolah
limbah dan atau bangunan utama 10. Dokumen rencana pemanfaatan infrastruktur wisata bahari 11. Persyaratan operasional unutk wisata bahari meliputi : keberlanjutan biota laut dan ekosistemnya system pengoperasian mengikuti waktu
operasional, jumlah dan persebaran pengunjung mitigasi kondisi darurat perawatan dan perbaikan sarana prasarana keselamatan dan keamanan pengunjung sarana pengolah limbah dan monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya
12. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya
13. Surat keterangan domisili usaha 14. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 15. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 16. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku 17. Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan izin lokasi
![Page 104: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/104.jpg)
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
![Page 105: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/105.jpg)
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang diajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan : a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya
permohonan secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahann rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI
yang akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir
![Page 106: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/106.jpg)
10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan
![Page 107: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/107.jpg)
17. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu
(hari kerja)
Izin Pengelolaan
Usaha
Pembudidayaan Ikan
di Laut
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis) .
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha
Sesuai dengan
tarif yang berlaku
14 hari sejak surat permohonan
dan berkas persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 108: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/108.jpg)
Perikanan 9. Peraturan Presiden RI Nomor 121
Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
15. Peraturan Menteri Kelautan dan
![Page 109: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/109.jpg)
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata
![Page 110: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/110.jpg)
Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Fotocpy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instasi yang bertanggung jawab di bidang
penegsahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 8. Surat keterangan domisili usaha 9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 10. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 11. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 12. Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan izin lokasi
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
![Page 111: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/111.jpg)
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat diterbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan zin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
![Page 112: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/112.jpg)
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin di dokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang diajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun
b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahann rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI
yang akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa da kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 113: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/113.jpg)
18. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Pelaksanaan Relkamasi.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu(hari kerja)
Izin Pelaksanaan
Reklamasi
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis) )
.
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari sejak surat permohonan
dan berkas persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 114: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/114.jpg)
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor
![Page 115: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/115.jpg)
36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata
![Page 116: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/116.jpg)
Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Surat keterangan penanggung jawab kegiatan 3. Fotocopy NPWP, dengan menunjukan aslinya 4. Fotocopy KTP penanggung jawab, dengan menujukan aslinya 5. Fotocopy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali 6. Rencana induk lokasi reklamasi yang mencantumkan alokasisepadan pantai sesuai dengan peraturan perundang – undangan 7. Study kelayakan 8. Dokumen rancangan hasil relamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi dan gambar encana infrastruktur 9. Metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi 10. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan 11. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 12. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 13. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instasi yang bertanggung jawab di bidang
penegsahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 14. Surat keterangan domisili usaha 15. Surat pernyataan kesanggupan unutk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat 16. Surat perjanjian antara pemohon dan pihak pemasok material yang dilegalisir notaris dilengkapi fotocopy surat izin pertambangan daerah dan
fotocopy izin lingkungan untuk lokasi sumber material yang dikeluarkan oleh lembaga / instansi berwenang 17. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 18. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 19. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) / UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
![Page 117: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/117.jpg)
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
![Page 118: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/118.jpg)
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang diajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan : a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun
b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahann rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI
yang akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 119: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/119.jpg)
19. Standar Operasional Prosedure (SOP) Penerbitan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Dalam.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu(hari kerja)
Izin Pengelolaan
Pemanfaatan Air Laut
Dalam
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis)
.
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam.
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari sejak surat permohonan
dan berkas persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 120: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/120.jpg)
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor
![Page 121: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/121.jpg)
36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata
![Page 122: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/122.jpg)
Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Fotocpy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang
pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 8. Surat keterangan domisili usaha 9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 10. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 11. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 12. Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan izin lokasi
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
![Page 123: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/123.jpg)
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifiasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
![Page 124: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/124.jpg)
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang diajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterima nya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun
b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahann rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI yang
akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 125: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/125.jpg)
20. Standar Operasinoal Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Pengelolaan Pemasangan Pipa Bawah Laut.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu(hari kerja)
Izin Pengelolaan
Pemasangan Pipa
Bawah Laut
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis) .
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari sejak surat permohonan
dan berkas persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 126: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/126.jpg)
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor
![Page 127: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/127.jpg)
36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata
![Page 128: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/128.jpg)
Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Fotocpy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang
pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 8. Surat keterangan domisili usaha 9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 10. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 11. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 12. Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan izin lokasi
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
![Page 129: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/129.jpg)
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
![Page 130: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/130.jpg)
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang diajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun
b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahan rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI yang
akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 131: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/131.jpg)
21. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Pengelolaan Pemasangan Kabel Bawah Laut.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu
(hari kerja)
Izin Pengelolaan
Pemasangan Kabel
Bawah Laut
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis) .
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari sejak surat permohonan
dan berkas persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 132: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/132.jpg)
Perikanan 9. Peraturan Presiden RI Nomor 121
Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
![Page 133: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/133.jpg)
15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
![Page 134: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/134.jpg)
21. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Fotocpy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang
pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 8. Surat keterangan domisili usaha 9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 10. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 11. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 12. Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan izin lokasi.
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
![Page 135: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/135.jpg)
2. Penerimaan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak
![Page 136: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/136.jpg)
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang diajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun
b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahann rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI yang
akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 137: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/137.jpg)
22. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi..
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu(hari kerja)
Izin Pengelolaan
Pemanfaatan Air Laut
Selain Energi
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis) .
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari sejak surat permohonan
dan berkas persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 138: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/138.jpg)
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
15. Peraturan Menteri Kelautan dan
![Page 139: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/139.jpg)
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016
![Page 140: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/140.jpg)
tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Fotocpy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Dokumen studi kelayakan teknis terdiri atas : koordinat lokasi pemanfaatan air laut selain energy rencana volume yang diambil atau
dipergunakan jenis pemanfaatan air laut daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan dan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja. 8. Dokumen studi kelayakan ekonomi – financial berupa rencana usaha 9. Dokumen rencana rinci (detail engineering design) paling sedikit memuat design, tata letak, dan kapasitas pengambilan atau pemanfaatan air
dalam bentuk titik koordinat 10. Dokumen standar operasional prosedur pengambilan atau pemanfaatan air laut selain energy 11. Persyaratan operasional untuk pemanfaatan air laut selain energy meliputi : metode pengambilan air laut yang mempertimbagkan keberadaaan
biota laut dan ekosistemnnya ; system pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan ; perawatan dan perbaikan sarana pra sarana ; rencana aktivitas pasca berakhirnya izin pengelolaan; monitoring keberadaan ekosistem disekitarnya : dan pengelolaan limbah hasil pemanfaatan air laut
12. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya
13. Surat keterangan domisili usaha 14. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 15. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 16. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 17. Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan izin lokasi
![Page 141: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/141.jpg)
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
![Page 142: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/142.jpg)
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifiasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang diajukan
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahan rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubahan SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI yang
akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 143: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/143.jpg)
23. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Usaha Perikanan (Siup) Pengelolaan, Pengumpulan dan Pengangkutan.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu(hari kerja)
Izin Usaha Perikanan
(SIUP) Pengolahan,
Pengumpulan dan
Pengangkutan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis) .
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan
Sesuai dengan tarif
yang berlaku
14 hari kerja sejak surat
permohonan dan berkas
persyaratan diterima lengkap dan
benar.
![Page 144: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/144.jpg)
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
15. Peraturan Menteri Kelautan dan
![Page 145: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/145.jpg)
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentag Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016
![Page 146: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/146.jpg)
tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan
22. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Rencana Usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, rencana UPI, dan rencana operasional 3. Fotocopy NPWP 4. Fotocopy KTP penanggung jawab 5. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 6. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang
pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 7. Surat izin tempat usaha pemerintah kabupaten atau kota setempat 8. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 10. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku
Prosedur :
1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan
2. Penerimaan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon”
![Page 147: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/147.jpg)
c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan
3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :
Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut
b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat diproses untuk diterbitkan
Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen
dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan 5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan
Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha
c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangani dan
menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang diajukan
![Page 148: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/148.jpg)
8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu
Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterimanya permohonan
secara lengkap
b. Biaya biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahan rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi : d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI yang
akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir 10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir
a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
![Page 149: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/149.jpg)
D. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Penelitian.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu(hari kerja)
Rekomendasi Izin Penelitian.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
3. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
Persyaratan :
1. Mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Proposal penelitian. 3. Salinan/foto copy kartu tanda penduduk. 4. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. 5. Untuk penelitian badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau Lembaga nirlabalainnya, Surat permohonan disertai berkas salinan / Foto Copy
Akta notaris pendirian badan usaha / organisasi kemasyarakatan/ Lembaga nirlabalainnya.
![Page 150: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/150.jpg)
E. Bidang Tenaga Kerja dan ESDM
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali. (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) dan pasal 28.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VIII
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing.
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tetang Organisasi dan Tata Kerja
US. $. 100 / Bulan
3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar
![Page 151: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/151.jpg)
Perangkat Daerah Provinsi Bali. 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor
32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2013 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
9. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persyaratan :
1. Permohonan diajukan kepada Gubernur Bali cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 2. Formulir IMTA yang sudah dilengkapi 3. Bukti Setor Pembayaran Retribusi 4. Copy Polis Asuransi Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan 5. Copy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang masih berlaku 6. Copy Bukti Setor DPKK/Retribusi lama 7. Pas photo ukuran 4X6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar (photo menggunakan kemeja berkerah dan tidak berkaos) 8. Surat Tugas dari Perusahaan atau Surat Kuasa beratrai Rp.6.000,- apabila pengurusannya dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, dilengkapi tanggal
penugasan dan copy KTP yang bersangkutan 9. Surat Pernyataan dari perusahaan pengguna tenaga kerja asing bahwa tenaga kerja asing bekerja sesuai dengan jabatan dan keahlian. 10. Surat Pernyataan dari perusahaan pengguna tenaga kerja asing bahwa penempatan tenaga kerja asing adalah berdasarkan lokasi kerja lebih dari
1 (satu) kabupaten/kota 11. Surat Pernyataan Pihak ke Tiga Menyerahkan Dokumen Asli ke Perusahaan ( Kop surat Pihak Ke-3 ) 12. Kartu keikutsertaan Tenaga Kerja Asing dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
![Page 152: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/152.jpg)
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penerbitan Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh/Outsorcing.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu(hari kerja)
Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh/ Outsorcing.
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) dan pasal 28.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VIII.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri.
5. Peraturan Menteri 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan pada Perusahaan Lain.
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk
-
3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar
![Page 153: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/153.jpg)
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Retribusi Perizinan Tertentu.
9. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persyaratan :
1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Copy Anggaran Alasan yang didalamnya memuat kegiatan penyedia jasa pekerja/buruh. 3. Copy pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT). 4. Copy Surat Izin Usaha penyedia jasa pekerja/buruh. 5. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 6. Copy Surat Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. 7. Copy Persyaratan Kepemilikan KTR atau Buruh Penyewaan Kantor yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. 8. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 9. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 10. Surat Keterangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta Daftar Kepesertaan Tenaga Kerja.
![Page 154: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/154.jpg)
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi).
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 1211.K/008/M.PE/2014 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pertambangan Umum.
-
30 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 155: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/155.jpg)
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1204.K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah pertambangan jawa dan Bali
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perizinan Usaha Pertambangan.
15. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
a. Persyaratan administrasi : 1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Profil badan usaha dalam bidang pertambangan. 3. Foto copy KTP. 4. Foto copy akte pendirian perusahaan yang sah. 5. Foto copy NPWP . 6. Susunan direksi / pengurus dan daftar pemegang saham.
Untuk Koperasi :
1. Surat Permohonan. 2. Foto copy KTP. 3. Profil koperasi. 4. Foto copy akte pendirian koperasi yang sah. 5. Foto copy NPWP. 6. Susunan pengurus.
Untuk Perorangan :
1. Surat Permohonan. 2. Foto copy KTP. 3. Foto copy NPWP.
b. Persyaratan Teknis : 1. Surat Keterangan tenaga ahli pertambangan, tenaga ahli geologi atau tenaga yang berpengalaman. 2. Peta rencana WIUP yang dilengkapi dengan koordinat geografis.
![Page 156: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/156.jpg)
c. Persyaratan Lingkungan : Surat Pernyataan Untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
d. Persyaratan finansial : 1. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah untuk WIUP bantuan dengan luas paling sedikit 5 (lima) Hektar. 2. Surat pernyataan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
![Page 157: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/157.jpg)
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi)
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi (IUP Operasi Produksi)
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali (Tim Teknis )
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 1211.K/008/M.PE/2014 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pertambangan Umum.
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi
-
30 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 158: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/158.jpg)
No.1204.K/30/MEM/2014 tentang penetapan wilayah pertambangan jawa dan Bali
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perizinan Usaha pertambangan.
15. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan administrasi :
1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Profil badan usaha dalam bidang pertambangan. 3. Foto copy KTP. 4. Foto copy akte pendirian perusahaan yang sah. 5. Foto copy NPWP . 6. Susunan direksi / pengurus dan daftar pemegang saham.
Untuk Koperasi :
1. Surat Permohonan. 2. Foto copy KTP. 3. Profil koperasi. 4. Foto copy akte pendirian koperasi yang sah. 5. Foto copy NPWP. 6. Susunan pengurus.
Untuk Perorangan :
1. Surat Permohonan. 2. Foto copy KTP. 3. Foto copy NPWP.
![Page 159: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/159.jpg)
Persyaratan Teknis :
1. Surat Keterangan tenaga ahli pertambangan, tenaga ahli geologi atau tenaga yang berpengalaman. 2. Peta rencana WIUP yang dilengkapi dengan koordinat geografis. 3. Persyaratan Lingkungan : 4. Surat Pernyataan Untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Persyaratan finansial :
1. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah untuk WIUP bantuan dengan luas paling sedikit 5 (lima) Hektar. 2. Surat pernyataan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
![Page 160: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/160.jpg)
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Penjualan (IUP OP Khusus Untuk Penjualan)
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu(hari kerja)
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Penjualan (IUP Khusus Untuk Penjualan )
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pascatambang
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 1211.K/008/M.PE/2014 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pertambangan Umum.
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi
-
30 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 161: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/161.jpg)
No.1204.K/30/MEM/2014 tentang penetapan wilayah pertambangan jawa dan Bali
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
14. Pereturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perizinan Usaha Pertambangan.
15. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
2. Foto copy KTP pemohon. 3. Foto copy akte pendirian perusahaan . 4. Profil badan usaha . 5. Foto copy NPWP. 6. Foto copy bukti kepemilikan lahan. 7. Surat persetujuan penyanding. 8. Peta situasi lokasi kegiatan dengan batas koordinat geografis. 9. Peta / gambar master plan kegiatan yang dikerjakan yang disetujui dinas.
10. Perhitungan volume / tonnase bantuan yang akan tergali. 11. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). 12. Rekomendasi pemanfaatan ruangan dari pemerintah kabupaten / kota (bila diperlukan)
![Page 162: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/162.jpg)
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pertambangan Rakyat ( IPR )
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pertambangan Rakyat ( IPR )
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali (Tim Teknis ))
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 1211.K/008/M.PE/2014 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pertambangan Umum.
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi
-
30 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 163: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/163.jpg)
No.1204.K/30/MEM/2014 tentang penetapan wilayah pertambangan jawa dan Bali
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2015 tentang perizinan Usaha Pertambangan.
15. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
a. Orang Perseorangan, paling sedikit meliputi : 1. Surat permohonan kepada Gubernur bali C.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi bali. 2. Foto copy kartu tanda penduduk. 3. Komoditas tambang yang dimohon. 4. Surat keterangan dari kelurahan
b. Kelompok Masyarakat, paling Sedikit Meliputi : 1. Surat permohonan. 2. Komoditas tambang yang dimohon. 3. Surat keterangan dari kelurahan / desa setempat.
c. Koperasi Setempat : 1. Surat permohonan. 2. Foto copy NPWP. 3. Foto copy akte pendirian koperasi yang telah disahkan 4. Komoditas tambang yang dimohon . 5. Surat keterangan dari kelurahan / desa setempat
![Page 164: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/164.jpg)
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali (Tim Teknis )
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 1211.K/008/M.PE/2014 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pertambangan Umum.
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi
-
30 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 165: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/165.jpg)
No.1204.K/30/MEM/2014 tentang penetapan wilayah pertambangan jawa dan Bali
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2015 tentang perizinan Usaha Pertambangan.
15. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persyaratan :
1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Akte pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Fotocopy KTP penanggungjawab. 4. Profil badan usaha 5. Fotocopy NPWP. 6. Sertifikasi peralatan . 7. Fotocopy SIUP. 8. Sertifikasi tenaga teknis
![Page 166: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/166.jpg)
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengelolaan IUP – OP Khusus Untuk Pengelolaan.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu
(hari kerja)
IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan (IUP OP Khusus untuk Pengolahan.
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali (Tim Teknis )
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, beerta perubahannya.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
-
30 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 167: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/167.jpg)
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 1211.K/008/M.PE/2014 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pertambangan Umum.
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1204.K/30/MEM/2014 tentang penetapan wilayah pertambangan jawa dan Bali
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2015 tentang perizinan Usaha Pertambangan.
15. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persyaratan :
1. Ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Akte pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Fotocopy KTP penanggungjawab. 4. Profil badan usaha 5. Fotocopy NPWP. 6. Sertifikasi peralatan . 7. Fotocopy SIUP. 8. Sertifikasi tenaga teknis.
![Page 168: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/168.jpg)
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pengeboran Air Tanah (SIPAT)
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu(hari kerja)
Izin Pengeboran Air Tanah (SIPAT)
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahannya
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengasahaan Sumber Daya Air.
6. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT)
7. Keputusan menteri ESDM No,1451 K/10/Men/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
9. Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2016 tentang Perizinan Air Tanah.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 20 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 169: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/169.jpg)
Persyaratan :
1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Fotocopy identitas pemohon. 3. Fotocopy surat izin perusahaan pengeboran air tanah. 4. Surat pernyataan peruntukan dan kebutuhan air tanah. 5. Denah lokasi titik pengeboran air tanah. 6. Gambar rancangan bangun konstruksi sumur yang telah disetujui dinas.
![Page 170: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/170.jpg)
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali (Tim Teknis )
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahan nya
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air
6. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT)
7. Keputusan menteri ESDM No,1451 K/10/Men/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
9. Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2016 tentang Perizinan Air Tanah.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 20 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 171: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/171.jpg)
Persyaratan :
1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Fotocopy identitas pemohon. 3. Surat pernyataan peruntukkan dan kebutuhan air tanah. 4. Surat pernyataan kesanggupan memasang meter air. 5. Laporan pengeboran air :
a. Hasil uji tahanan jenis lapisan batuan (lagging test). b. Gambar konstruksi sumur yang di setujui dinas. c. Hasil uji pemompaan debit sumur (pumping test). d. Hasil analisa kualitas air tanah.
6. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), UKL-UPL, atau Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
![Page 172: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/172.jpg)
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penggalian Air Tanah ( SIPAT )
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Penggalian Air Tanah (SIPAT)
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali (Tim Teknis )
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahan nya
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air.
6. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT).
7. Keputusan menteri ESDM No,1451 K/10/Men/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi..
9. Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2016 tentang Perizinan Air Tanah.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 20 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 173: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/173.jpg)
Persyaratan :
1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 2. Fotocopy identitas pemohon. 3. Fotocopy surat izin perusahaan pengeboran air tanah. 4. Surat pernyataan peruntukan dan kebutuhan air tanah. 5. Denah lokasi titik pengeboran air tanah. 6. Gambar rancangan bangun konstruksi sumur yang telah disetujui dinas.
![Page 174: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/174.jpg)
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pengusahaan Air Tanah ( SIPA )
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA)
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali (Tim Teknis )
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahan nya.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air.
6. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT).
7. Keputusan menteri ESDM No,1451 K/10/Men/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
9. Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2016 tentang Perizinan Air Tanah.
10.Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 20 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 175: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/175.jpg)
Persyaratan :
1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Fotocopy identitas pemohon. 3. Fotocopy izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang di perpanjang. 4. Hasil analisa kualitas air tanah sumur pada bulan terakhir. 5. Hasil evaluasi debit air sumur pada bulan terakhir . 6. Fotocopy surat penetapan pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir
![Page 176: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/176.jpg)
13. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemakaian Air Tanah (SIPA)
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemakaian Air Tanah ( SIPA)
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahan nya.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air.
6. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT).
7. Keputusan menteri ESDM No,1451 K/10/Men/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi..
9. Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2016 tentang Perizinan Air Tanah.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 20 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 177: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/177.jpg)
Persyaratan :
1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Fotocopy identitas pemohon. 3. Fotocopy izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang di perpanjang. 4. Hasil analisa kualitas air tanah sumur pada bulan terakhir. 5. Hasil evaluasi debit air sumur pada bulan terakhir . 6. Fotocopy surat penetapan pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir.
![Page 178: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/178.jpg)
14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin usaha Niaga Bahan Bakar Nabati
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. 2. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. 3. Permen ESDM Nomor 20 tahun 2014 tentang
perubahan kedua atas Permen ESDM Nomor 32 tahun 2008 tentang Penyediaan Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar lain.
4. Peraturan Gubernur Bali No. 7 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha Energi Baru dan Ketenaga Kelistrikkan.
5. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
-
22 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
Persyaratan :
1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 2. Data administrasi :
a. Akte pendirian badan usaha dengan lingkup usaha bidang energi dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
b. Biodata badan usaha (company profile). c. NPWP. d. DTP (Surat tanda Daftar Perusahaan). e. Surat keterangan domisili badan usaha (yang masih berlaku). f. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. g. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan.
![Page 179: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/179.jpg)
3. Data Teknis : a. Izin prinsip. b. Sumber perolehan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain yang diusahkan. c. Data standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain yang diangankan. d. Nama dan merek dagang bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar untuk rentail. e. Fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. f. Informasi kelayakan usaha. g. Pernyataan tertulis diatas materai Rp.6000,- mengenai kemampuan penyediaan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain. h. Pernyataan secara tertulis diatas materai Rp. 6000,- mengenai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta
pengelolaan lingkungan hidup.
![Page 180: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/180.jpg)
15. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN Sementara
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik NON BUMN Sementara
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi 2. UU No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. 3. UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 4. PP No. 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik. 5. PP No.62 tahun 2012 tentang usaha jasa penunjang
tenaga listrik. 6. PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. 7. PP No. 23 Tahuan 2014 tentang Perubahan Atas PP
No.14 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik..
8. Permen ESDM No.28 Thun 2012 tentang tata cara permohonan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
9. Permen ESDM No.29 Tahun 2012 tentang kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan izin operasi.
10. Permen ESDM No.35 tahun 2013 tentang tata cara perizinan ketenagalistrikan.
11. Peraturan Gubernur Bali No. 7 tahun 2016 tentang Perizinan usaha energi baru terbukkan dan ketenaga listrikkan.
12. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 22 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 181: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/181.jpg)
Persyaratan :
1. Data administrasi. a. Identitas pemohon. b. Profil pemohon. c. NPWP.
2. Data teknis. a. Studi kelayakan awal. b. Surat penetapan sebagai calon pengembang usaha penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik selaku
calon pembeli tenaga listrik atau penyewa jaringan tenaga listrik untuk usaha pembangkit tenaga listrik , usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik
![Page 182: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/182.jpg)
16. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Operasi Usaha Tenaga Listrik
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Operasi usaha tenaga listrik
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 2. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. 3. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. 4. PP No. 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik
5. PP No.23 Tahun 2014 tentang perubahan atas PP No.14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
6. PP No.62 tahun 2012 tentang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
7. PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. 8. PP No. 23 Tahuan 2014 tentang Perubahan Atas
PP No.14 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
9. Permen ESDM No.28 Thun 2012 tentang tata cara permohonan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
10. Permen ESDM No.29 Tahun 2012 tentang kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan izin operasi.
11. Peraturan Gubernur Bali No. 7 tahun Permen ESDM No.35 tahun 2013 tentang tata cara perizinan ketenagalistrikan.
12. 2016 tentang Perizinan usaha energi baru terbukkan dan ketenaga listrikkan.
- 22 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 183: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/183.jpg)
13. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Data administrasi. a. Identitas pemohon. b. Profil pemohon. c. NPWP.
2. Data teknis.
a. Lokasi instalasi termasuk tata kerja (gambar situasi). b. Diagram satu garis; c. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik; d. Jadwal pembangunan; e. Jadwal pengorepasian.
3 .Dokumen lingkungan.
![Page 184: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/184.jpg)
17. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Keterangan Terdaftar ( Laporan Kapasitas >25 k VA. )
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Surat Keterangan TerdaftarKapasitas >25 k VA.
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali (Tim Teknis)
1.UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2.UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. 3.UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. 4.PP No. 14 Tahun 2012 tentang kegiatan
usaha penyediaan tenaga listrik 5.PP No.23 Tahun 2014 tentang perubahan atas
PP No.14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
6.PP No.62 tahun 2012 tentang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
7.PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.
8.PP No. 23 Tahuan 2014 tentang Perubahan Atas PP No.14 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
9.Permen ESDM No.28 Thun 2012 tentang tata cara permohonan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
10.Permen ESDM No.29 Tahun 2012 tentang kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan izin operasi.
11.Permen ESDM No.35 tahun 2013 tentang tata cara perizinan ketenagalistrikan.
12.Peraturan Gubernur Bali No. 7 tahun 2016 tentang Perizinan usaha energi baru terbukkan dan ketenaga listrikkan.
- 22 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 185: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/185.jpg)
13.Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Data administrasi. a. Identitas pemohon. b. Profil badan usaha. c. NPWP.
2. Data Tiknis. a. Lokasi instalansi termasuk tata letak (gambar situasi) b. Diagram satu garis (single line diagram) c. Jenis Kapasitas Instalansi Penyediaan Tenaga Listrik
3. Data lingkungan Sesuai peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
![Page 186: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/186.jpg)
18. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Keterangan Terdaftar ( Kapasitas > 25 k VA s/d 200 k VA. )
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Surat Keterangan Terdaftar Kapasitas >25kva S/D 200 Kva
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 2. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. 3. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. 4.PP No. 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik 5.PP No.23 Tahun 2014 tentang perubahan atas PP
No.14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
6.PP No.62 tahun 2012 tentang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
7.PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. 8.PP No. 23 Tahuan 2014 tentang Perubahan Atas
PP No.14 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
9.Permen ESDM No.28 Thun 2012 tentang tata cara permohonan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
10.Permen ESDM No.29 Tahun 2012 tentang kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan izin operasi.
11.Permen ESDM No.35 tahun 2013 tentang tata cara perizinan ketenagalistrikan.
12.Peraturan Gubernur Bali No. 7 tahun 2016 tentang Perizinan usaha energi baru terbukkan dan ketenaga listrikkan.
14.Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
- 22 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 187: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/187.jpg)
Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Data administrasi. a. Identitas pemohon. b. Akte pendirian badan usaha. c. Profil badan usaha. d. NPWP. e. Surat keterangan domisili.
2. Data Tiknis. d. Lokasi instalansi termasuk tata letak (gambar situasi) e. Diagram satu garis (single line diagram) f. Jenis Kapasitas Instalansi Penyediaan Tenaga Listrik
3. Data lingkungan Sesuai peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
![Page 188: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/188.jpg)
19. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Bali (Tim Teknis )
1.UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 2.UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. 3.UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. 4.PP No. 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik 5.PP No.23 Tahun 2014 tentang perubahan atas PP
No.14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
6.PP No.62 tahun 2012 tentang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
7.PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. 8.PP No. 23 Tahuan 2014 tentang Perubahan Atas PP
No.14 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
9.Permen ESDM No.28 Thun 2012 tentang tata cara permohonan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
10.Permen ESDM No.29 Tahun 2012 tentang kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan izin operasi.
11.Permen ESDM No.35 tahun 2013 tentang tata cara perizinan ketenagalistrikan.
12.Peraturan Gubernur Bali No. 7 tahun 2016 tentang Perizinan usaha energi baru terbukkan dan ketenaga listrikkan.
13. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
- 22 hari kerja sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
![Page 189: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/189.jpg)
Pintu.
Persyaratan :
1. Data administrasi. a. Identitas pemohon. b. Akte Pendirian badan usada c. Profil badan usaha. d. NPWP. e. Surat keterangan domosili.
2. Data Tiknis. a. Sertifikat badan usaha, kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan
lembaga Sertifikatsi Bdan Usaha; b. Rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga
listrik tegangan rendah; c. Surat penetapan pananggung jawab teknik d. Sertifikat kompetensi tenaga listrik e. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
![Page 190: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/190.jpg)
F. Bidang Lingkungan
1. Standar Operasional Prosedur (Sop) Izin Lingkungan
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu(hari kerja)
Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :5 tahun 2016 tentang jenis – jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman keterlibatan masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisi Mengenai dampak Lingkungan Hidup.
8. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3 Hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 191: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/191.jpg)
Lampiran Persyaratan :
1. Mengajukan permohonan kepada Gubrnur Bali c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali (tanda tangan, stempel basah diatas materai Rp. 6000)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Identitas Direktur 3. Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali 4. Surat pernyataan keabsahan dokumen bermaterai Rp. 6000 Persyaratan Khusus : Jika proses perizinan dan non perizinan tidak dilakukan oleh penanggung jawab atau pimpinan peruahaan , agar melampirkan Surat Kuasa (sesuai Format yang telah di tentukan) yang di tandatangani di atas materai yang cukup)
![Page 192: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/192.jpg)
G. Bidang Pariwisata
1. Standar Operasional Prosedur (Sop) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kawasan Pariwisata.
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Tanda Daftar
Usaha Pariwisata
(TDUP) Kawasan
Pariwisata Lintas
Kabupaten/Kota
Dinas Pariwisata Provinsi
Bali (Tim Teknis)
1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata
3. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuPeraturan.
-
14 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan diterima
lengkap dan benar.
Lampiran Persyaratan :
1. Pemohon Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata Di Ajukan Secara Tertulis Leh Pengusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp. 6000,-
2. Foto copy akte pendirian badan usaha yang mencamtumkan usaha kaasan pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, serta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbadan usaha, atau fotocopy KTP untuk pengusaha perseorangan
3. Fotocopy bukti hak atas tanah pengelolaan kawasan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 5. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) 6. Foto copy izin undang – undang gangguan (HO) 7. Dokumen AMDAL 8. Pengajuan dokumen yang disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotcopy atau salinan yang telah di legalisasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 9. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
![Page 193: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/193.jpg)
10. Fotocopy bukti atas tanah
2. Standar Operasional Prosedur (Sop) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Daya Tarik Wisata (DTW)
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Tanda Daftar
Usaha Pariwisata
(TDUP) Daya
tarik wisata
(DTW) lintas
Kabupaten/Kota
Dinas Pariwisata Provinsi
Bali. (Tim Teknis)
1. Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata
3. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
-
14 Hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
1. Pemohon Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata Di Ajukan Secara Tertulis Leh Pengusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp. 6000,-
2. Foto copy akte pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha daya tarik wisata sebagai maksud dan tujuannya, serta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbadan usaha, atau fotocopy KTP untuk pengusaha perseorangan
3. Fotocopy bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 5. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) 6. Foto copy izin undang – undang gangguan (HO) 7. Dokumen UKL/UPL atau SPPL 8. Pengajuan dokumen yang disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau mmperlihatkan foto copy atau salinan yang telah di
legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 9. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta
![Page 194: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/194.jpg)
3. Standar Operasional Prosedur (Sop) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Wisata Tirta
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Tanda Daftar
Usaha Pariwisata
(TDUP) Usaha
Wisata Tirta
Dinas Pariwisata Provinsi
Bali (Tim Teknis)
1. Undang – Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM.96/HK.501/MP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha wisata tirta.
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 7 tahun 2007 tentang usaha penyediaan sarana wisata tirta.
4. Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2008 tentang Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta.
5. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14 Hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan diterima
lengkap dan benar.
Lampiran Persyaratan :
1. Pemohon Pendaftaran usaha pariwisata Di Ajukan Secara Tertulis Leh Pengusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp. 6000,-
2. Foto copy akte pendirian badan usaha yang mencamtumkan usaha tirta sebagai maksud dan tujuannya, serta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbadan usaha, atau fotocopy KTP untuk pengusaha perseorangan
3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 4. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) 5. Foto copy izin undang – undang gangguan (HO) 6. Dokumen UKL/UPL atau SPPL 7. Fotocopy izin lokasi bagi kegiatan wisata tirta yang sifatnya menetap di laut
![Page 195: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/195.jpg)
8. Khusus untuk sub jenis usaha dermaga bahan TDUP dijadikan dasar untuk mengurus dan memperoleh izin operasional, selanjutnya pengusaha wajib mengajukan permohonan kembali untuk pemutahiran daftar usaha pariwisata dengan melampiran fotocopy izin operasional yang telah dilegalisasi / disahkan.
9. Daftar peralatan dan dokumen kelayakan 10. Daftar dive master dan / atau instruktur 11. Dokumen tenaga kerja 12. Pengajuan dokumen yang diftcopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah di
legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 13. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta
![Page 196: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/196.jpg)
4. Standar Operasional Prosedur (Sop) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Tanda Daftar
Usaha Pariwisata
(TDUP) Usaha
Jasa Perjalanan
Wisata
Dinas Pariwisata (Tim
Teknis)
1. Undang–Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwsata nomor PM.85/HK.501/MP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 1 tahun 2010 tentang Usaha Perjalanan Wisata
4. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14 Hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
1. Pemohon Pendaftaran Usaha pariwisata Di Ajukan Secara Tertulis Leh Pengusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp. 6000,-
2. Foto copy akte pendirian badan usaha yang mencamtumkan usaha perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, serta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbadan usaha, atau fotocopy KTP untuk pengusaha perseorangan
3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 4. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) 5. Foto copy izin undang – undang gangguan (HO) 6. Dokumen UKL/UPL atau SPPL 7. Pengajuan dokumen yang disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau mmperlihatkan fotcoy atau salinan yang telah di legalisasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 8. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta
![Page 197: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/197.jpg)
5. Standar Operasional Prosedur (Sop) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif
Konferensi Pameran
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Tanda Daftar
Usaha Pariwisata
(TDUP) Usaha
Jasa
Penyelenggaraan
Pertemuan,
Perjalanan,
Insentif, Konferensi
dan Pameran
Dinas Pariwisata Provinsi
Bali ( Tim Teknis )
1. Undang - Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM.93/HK.501/MP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran
3. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14 Hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas persyaratan
diterima lengkap dan
benar.
Lampiran Persyaratan :
1. Pemohon Pendaftaran Usaha pariwisata Di Ajukan Secara Tertulis oleh Pengusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp. 6000,-
2. Foto copy akte pendirian badan usaha yang mencamtumkan usaha perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, serta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbadan usaha, atau fotocopy KTP untuk pengusaha perseorangan
3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 4. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) 5. Foto copy izin undang – undang gangguan (HO) 6. Dokumen UKL/UPL atau SPPL 7. Pengajuan dokumen yang disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau mmperlihatkan fotcoy atau salinan yang telah di legalisasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 8. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta
![Page 198: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/198.jpg)
H. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemanfaatan Bagian Jalan Provinsi (Galian Jalan)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemanfaatan
Bagian Jalan Provinsi
(Galian Jalan)
Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata
Ruang Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang – Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3186).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4655).
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20 tahun 2010 tentang pemanfaatan bagian jalan
4. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
5 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Persyaratan :
1. Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala badan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp.6000,-.
2. Foto copy Akte Pendirian Perusahan Pemohon. 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 4. Surat pernyataan Kesanggupan Memenuhi Semua Persyaratan yang ditentukan dalam surat Izin. 5. Peta Lokasi. 6. Jenis Pemanfaatan.
![Page 199: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/199.jpg)
7. Jadwal Waktu Pekerjaan/Pelaksanaan. 8. Rencana teknis rinci, gambar konstruksi dan bahan konstruksi 9. Metode Pelaksanaan. 10. RAB dan Gambar Konstruksi Pelaksanaan.
Prosedur :
1. Surat permohonan ijin galian dari pemohon ditujukan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan.
2. Proses di BPMP, kemudian berkirim surat kepada Kadis PU Prov. Bali, mohon untuk kajian teknis/rekomendasi ijin penggalian jalan sebagai
persyaratan untuk keluarnya ijin penggalian.
3. Proses di Dinas PU, Disposisi kepada Kepala Bidang Bina Marga selaku pemberi rekomendasi teknis.
4. Proses di bidang Bina Marga c.q Kepala Seksi Rehabilitas dan pemeliharaan Bina Marga
a. Penjadualan/ surat undangan untuk rapat pembahasan.
b. Penjadualan untuk cek lapangan.
5. Proses di bidang Bina Marga c.q Kepala Seksi Rehabilitas dan Pemeliharaan Bina Marga.
a. Hasil rapat/ notulen di ijinkan untuk dilaksanakan kegiatan
b. hasil cek lapangan dijadikan untuk dilaksanakan kegiatan
c. kelengkapan dokumen administrasi dan persyaratan teknis
6. Rekomendasi teknis dikeluarkan di serahkan ke DPMPTSP 7. Proses izin di DPMPTSP dan rekomendasi teknis sebagai syarat teknis kelengkapan pengajuan ijin galian dari Dinas PUTR Provinsi Bali
![Page 200: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/200.jpg)
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemanfaatan Air Permukaan
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi teknis
Izin Pemanfaatan
Infrastruktur Sumber
Daya Air
Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata
Ruang Provinsi Bali
(Tim Teknis )
1. Peraturan pemerintah republic indonesa no 42 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air
2. Undang undang republic Indonesia nomer 11 tahun 1974 tentang pengairan
3. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
- 5 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran persyaratan :
1. Identitas pemohon : a. Fotocopy akte perusahaan b. Fotocopy KTP c. Surat pernyataan kesanggupan
2. Fotocopy akte perusahaan a. Fotocopy akte perusahaan b. Fotocopy KTP c. Surat pernyataan kesanggupan
3. Persyaratan Teknis a. Lokasi b. Jenis pemanfaatan
![Page 201: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/201.jpg)
c. Jadwal waktu pelaksanaan d. Rencana teknis rinci , gambar dan bahan konstruksi e. Metode pelaksanaan f. RAB, jaminan pelaksanaan
Prosedur :
1. Surat permohonan izin dari pemohon di tunjukan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi bali 2. Proses di DPMPTSP, kemudian berkirim surat kepada kadis PU Prov Bali, mohon unutk kajian teknis/ rekomendasi ijin pemanfaatan infrastruktur
SDA sebagai peryaratan untuk keluarnya izin 3. Proses di dinas pu, di disposisi kepada kepala bidang SDA selaku pemberi rekomendasi teknis 4. Proses di bidang SDA cq. Kasi operasi dan pemeliharaan SDA a. Penjadwalan / surat undangan untuk rapat pembahasan b. Penjadualan untuk cek lapangan 5. Proses di bidang SDA cq. Kasi operasi dan pemeliharaan SDA a. Hasil rapat atau notulen, izinkan untuk melaksanakan kegiatan b. Hasil cek lapangan, diizinkan untuk melaksanakan kegiatan c. Kelengkapan dokumen administrasi dan persyaratan teknis 6. Rekomendasi teknis di keluarkan, diserahkan ke DPMPTSP 7. Proses ijin di DPMPTSP dan rekomendasi teknis sebagai syarat teknis kelengkapan pengaduan izin dari dinas pu prov bali 8. Mengajukan permohonan unutk pemeriksaan lapangan setelah pekerjaan selesai dari pemohon kepada kadis pu cq. Tim rekomendasi teknis 9. Jadual untuk cek/pemeriksaan lapangan 10. Hasil pemeriksaan lapangan, di tujangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), diserahkan jepada pemohon, sebagai kelengkapan dan teknis
yang telah di tentukan bahwa kegiatan telah selesai
![Page 202: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/202.jpg)
I. Bidang Perdagangan dan perindustrian
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Angka Pengenal Importir (API)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Angka pengenal
importir
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Provinsi Bali (Tim
Teknis)
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tanggal 9
Oktober 2009 tentang Ketentuan di bidang Impor
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tanggal 1 Mei
2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Impor
3. Permendag Nomor 71/M-DAG/PER/9/2013 tanggal 12Desember 2013 tentang pendelegasian kewenangan penerbitan Angka pengenal Import Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tanggal 9
Oktober 2009 tentang Ketentuan di bidang Impor
5. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
- 5 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
![Page 203: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/203.jpg)
Satu Pintu
Lampiran Persyaratan
1. Persyaratan API-U a. Foto Copy akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya jika ada. b. Foto Copy Surat kterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotocopy perjanjian
sewa tempat berusaha dengan pengelola atau pemilik bangunan. c. Foto Copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Lain yang sejenisnya yang di terbitkan oleh Instansi/dinas berwenang
dibidang perdagangan atau penanaman modal. d. Foto Copy Tanda Pendaftaran perusahaan (TDP). e. Foto Copy Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) Perusahaan atau Perorangan dan penanggung jawab Perusahaan f. Referensi dari bank Devisa. g. FotoCopy KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan dan h. Fas foto Terakhir dengan latar belakang warna Merah masing – masing pengurus atau Direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4cm.
2. Persyaratan API-P a. Foto Copy akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya jika ada. b. Foto Copy Surat kterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotocopy perjanjian
sewa tempat berusaha dengan pengelola atau pemilik bangunan. c. Foto Copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Lain yang sejenisnya yang di terbitkan oleh Instansi/dinas berwenang
dibidang perdagangan atau penanaman modal. d. Foto Copy Tanda Pendaftaran perusahaan (TDP). e. Foto Copy Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) Perusahaan atau Perorangan dan penanggung jawab Perusahaan f. Referensi dari bank Devisa. g. FotoCopy KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan dan h. Fas foto Terakhir dengan latar belakang warna Merah masing – masing pengurus atau Direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4cm.
![Page 204: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/204.jpg)
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan MB Untuk Distributor
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Surat
Izin Usaha
Perdagangan MB
untuk Distributor
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Provinsi Bali (Tim
Teknis)
1. Undang – undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan
2. Peraturan menteri perdagangan RI nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal 11 april 2014 tentang pegendalian dan pengawasan terhadap pengadaan . pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
3. Peraturan menteri perdagangan RI Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tanggal 14 oktober 2014 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang pengendalian atas pengawasan terhadap pengadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol
4. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5 Hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Persyaratan
1. Mengajukan surat permohonan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Foto copy akte pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akte perubahan.
![Page 205: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/205.jpg)
3. Surat penunjukkan sebagai distributor dari produsen dan atau IT-MB. 4. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini kepala dinas provinsi untuk setiap provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan berita acara
penelitian lapangan dari dinas ksbupaten / kota tempat domisili perusahaan. 5. Foto copy SIUP menengah atau besar. 6. Fotocopy TDP. 7. Fotocopy TDG. 8. Pas foto penanggung jawab perusahaan 3 x 4 berwarna 2 lembar. 9. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan 10. Fotocopy Nomor pokok Pengusahan Barang Kena Cukai (NPPBKC),perusahan yang memperpanjang SIUP – MB . 11. Fotocopy izin usaha (IUI) dari keMenterian perindustrian bagi perusahan yang ditunjukkan produsen dalam negeri. 12. Fotocopy izin edar dari BPOM. 13. Surat pernyataan diatas materai yang cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada sub Distributor,
pengecer atau penjual langsung yang ditunjukkin. 14. Surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan memiliki dan atau menguasai gudang.
![Page 206: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/206.jpg)
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Industri Yang Investasinya Diluar Tanah dan Bangunan Diatas RP. 15.000.000.000,-
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Industri yang
investasinya di luar
tanah bangunan diatas
Rp.15.000.000.000,-
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Provinsi Bali (Tim
Teknis)
1. Peraturan Menteri Perindustrian R.I. No.41/M-IND/PER/G/2008, Tanggal 25 Januari 2008 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri.
2. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 7 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan
1. Copy akte pendirian perusahan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, akta tersebut disyahkan oleh Menteri hukum dan HAM.
2. Copy izin mendirikan bangunan (IMB). 3. Copy surat persetujuan prinsip (Model Pi - 1). 4. Copy formulir Model Pm – II tentang informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (Proyek). 5. Copy izin Undang – Undang gangguan. 6. Copy izin lokasi. 7. Sarana dan prasarana (meja pelayanan, komputer, tempat parkir yang memadai, sarana transportasi.).
![Page 207: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/207.jpg)
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya( SIUP – B2 ) Untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Surat Ijin Usaha
Perdagangan Bahan
Berbahaya ( SIUP – B2
) untuk Pengecer
Terdaftar Bahan
Berbahaya (PT-B2)
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Propinsi Bali (Tim
Teknis)
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
3. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5 Hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan
1. Mengajukan surat permohonan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Foto copy akte pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akte perubahan. 3. Surat penunjukkan sebagai distributor dari produsen dan atau IT-MB. 4. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini kepala dinas provinsi untuk setiap provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan berita acara
penelitian lapangan dari dinas ksbupaten / kota tempat domisili perusahaan. 5. Foto copy SIUP menengah atau besar. 6. Fotocopy TDP. 7. Fotocopy TDG. 8. Pas foto penanggung jawab perusahaan 3 x 4 berwarna 2 lembar. 9. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan
![Page 208: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/208.jpg)
10. Fotocopy Nomor pokok Pengusahan Barang Kena Cukai (NPPBKC),perusahan yang memperpanjang SIUP – MB . 11. Fotocopy izin usaha (IUI) dari keMenterian perindustrian bagi perusahan yang ditunjukkan produsen dalam negeri. 12. Fotocopy izin edar dari BPOM. 13. Surat pernyataan diatas materai yang cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada sub Distributor,
pengecer atau penjual langsung yang ditunjukkin. 14. Surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan memiliki dan atau menguasai gudang.
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (MB) Untuk Toko Bebas Bea.
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha
Perdagangan Minuman
Beralkohol (MB) Untuki
Toko Bebas Bea
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Provinsi Bali (Tim
Teknis)
1. Peraturan Menteri Perindustrian R.I. No.41/M-IND/PER/G/2008, Tanggal 25 Januari 2008 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri.
2. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5 Hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
1. Copy akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, Khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut tekah disahkan oleh MenteriHukum dan HAM.
2. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 3. Copy Izin Surat Persetujuan Prinsip (Model Pi-l). 4. Copy Formulir Model Pm-II tentang Informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sasaran produksi (proyek). 5. Copy Izin Undang – Undang Gangguan. 6. Copy Izin Lokasi. 7. Copy dokumen penyajian informsi tentang Usaha – usaha pelestarian yang meliputi :
• Analisa Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) Atau
• Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
![Page 209: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/209.jpg)
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya ( SIUP – B2 ) Untuk Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2 ).
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Surat Ijin Usaha
Perdagangan Bahan
Berbahaya ( SIUP – B2
) untuk Distributor
Terdaftar Bahan
Berbahaya (DT-B2)
Dinas Perindustrian
dan perdagangan
(Tim Teknis)
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
3. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5 Hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan
1. Mengajukan surat permohonan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Foto copy akte pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akte perubahan. 3. Surat penunjukkan sebagai distributor dari produsen dan atau IT-MB. 4. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini kepala dinas provinsi untuk setiap provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan berita acara
penelitian lapangan dari dinas ksbupaten / kota tempat domisili perusahaan. 5. Foto copy SIUP menengah atau besar. 6. Fotocopy TDP. 7. Fotocopy TDG.
![Page 210: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/210.jpg)
8. Pas foto penanggung jawab perusahaan 3 x 4 berwarna 2 lembar. 9. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan 10. Fotocopy Nomor pokok Pengusahan Barang Kena Cukai (NPPBKC),perusahan yang memperpanjang SIUP – MB . 11. Fotocopy izin usaha (IUI) dari keMenterian perindustrian bagi perusahan yang ditunjukkan produsen dalam negeri. 12. Fotocopy izin edar dari BPOM. 13. Surat pernyataan diatas materai yang cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada sub Distributor,
pengecer atau penjual langsung yang ditunjukkin. 14. Surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan memiliki dan atau menguasai gudang
J. Bidang Peternakan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Unggas DOC ( Day Old Chinken ) antar Provinsi
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemasukan /
Pengeluaran Ternak
Unggas DOC (Day Old
Chiken) antar Provinsi
Dinas Peternakan
Provinsi Bali (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 211: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/211.jpg)
Hewan; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.
13. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.Persyarataan
Persyaratan Adm
![Page 212: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/212.jpg)
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a.Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah/lokasi breeding farm
sekurang–kurangnya dalam 6 bulan terakhir bebas dari penyakit hewan menular strategis
(PHMS) yang wajib dilengkapi dengan Sertifikat Pullorum.
b.Apabila terjadi kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) maupun Wabah dari penyakit exotic (baru)
yang berpotensi menyebarkan di wilayah Provinsi Bali, maka diperlukan persyaratan teknis
tambahan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
c.Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang
Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal yang dilengkapi dengan hasiluji laboratorium sesuai
dengan methode dan jenis penyakit yang dipersyaratkan./direkomendasikan.
d.Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa pemohon telah mengelola
Rumah Potong Unggas ( RPU) untuk permohonan diatas 150.000 ekor yang disertai
dengan rencana tujuan distribusi DOC.
c. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
![Page 213: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/213.jpg)
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah penerima
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal.
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
![Page 214: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/214.jpg)
10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
2. Standar Operasional Prosedor (SOP) Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Unggas DOD ( Day Old Duck ) antar Provinsi
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemasukan /
Pengeluaran Ternak
Unggas DOD (Day Old
Duck) antar Provinsi
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 215: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/215.jpg)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.
13. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
![Page 216: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/216.jpg)
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan breeding farm sumber DODsekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan Sertifikat Bebas Pullorum yang masih berlaku.
: b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal yang dilengkapi dengan hasiluji laboratorium sesuai dengan methode dan jenis penyakit yang dipersyaratkan./direkomendasikan.
c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan DOC tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang
d. DOD yang dimasukkan bersumber dari Breeding Farm yang telah menerapkan Good Duck Farmer(GDF) khususnya manajemen kesehatan hewan yang baik dan benar dengan Rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Surat Persetujuan Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah penerima
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal.
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas
![Page 217: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/217.jpg)
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang
Keswan 4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan
kepada Kepala Bidang Keswan 5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada
Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
![Page 218: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/218.jpg)
3. Standar Operasional Prosedor (SOP) Izin Pemasukan/ Pengeluaran Telur Tetas ( Haching Egg ) antar Provinsi
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran Telur
Tetas (Haching Egg)
antar Provinsi
Dinas Peternakan
Prpovinsi Bali (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 219: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/219.jpg)
Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.
13. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
![Page 220: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/220.jpg)
Satu Pintu
Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan breeding farm sumber telur tetas (Haching Egg) sekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan Sertifikat Bebas Pullorum yang masih berlaku.
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal yang dilengkapi dengan hasiluji laboratorium sesuai dengan methode dan jenis penyakit yang dipersyaratkan./direkomendasikan.
c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Telur tetas tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang .
e. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah penerima.
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran
![Page 221: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/221.jpg)
Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang
Keswan 4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan
kepada Kepala Bidang Keswan 5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada
Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta
melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
![Page 222: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/222.jpg)
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemasukan / Pengeluaran Ternak/ Hewan/ Satwa antar Provinsi
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran
Ternak/Hewan/
Satwa antar Provinsi
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. 1 Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 223: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/223.jpg)
Lembaran Negara Nomor 5619); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat
![Page 224: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/224.jpg)
China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ; 13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke wilayah/ daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik
![Page 225: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/225.jpg)
Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali.
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali.
25. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Admi Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)yang dilengkapi dengan uji laboratorium.
![Page 226: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/226.jpg)
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Apabila terjadiwabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang.
d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi penerima.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal .
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk
![Page 227: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/227.jpg)
diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan 6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada
pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
5. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Izin Pemasukan / Pengeluaran Ternak/ Hewan/Satwa untuk keperluan Lomba/Hewan Kesayangan antar Provinsi.
Jenis Izin Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin
Pemasukan/Pengeluaran
Ternak/ Hewan / Satwa
untuk keperluan Lomba /
Hewan Kesayangan
antar Provinsi
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap dan
benar
![Page 228: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/228.jpg)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik
![Page 229: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/229.jpg)
Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke wilayah/ daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik
![Page 230: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/230.jpg)
Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali.
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali.
25. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
![Page 231: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/231.jpg)
c. Rekomendasi Pemasukan dari Gubernur Bali
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan dimasukkan yang dilengkapi dengan uji laboratorium.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan ternak/hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang
f. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi penerima.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi
![Page 232: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/232.jpg)
kepada Kepala Bidang Keswan 4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya
akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
![Page 233: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/233.jpg)
6. Standar Operasional Prosedur ( SOP) Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa untuk keperluan Pertahanan Keamanan/ Kepentingan antar Negara / antar Provinsi
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin
Pemasukan/Pengeluaran
Ternak/ Hewan / Satwa
untuk keperluan
Pertahanan Keamanan/
Kepentingan Antar
Negara/antar Provinsi
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 234: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/234.jpg)
Lembaran Negara Nomor 5619); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau
![Page 235: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/235.jpg)
produk unggas dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 1096 Tahun 1999 tentang
Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan
sebangsanya ke wilayah/ daerah bebas rabies
di Indonesia
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan
![Page 236: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/236.jpg)
Strategis ; 18. Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali.
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali.
24. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
c. Rekomendasi Pemasukan dari Gubernur Bali
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
![Page 237: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/237.jpg)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan dimasukkan yangdilengkapi dengan uji laboratorium.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal .
c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang
d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali.
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah penerima.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan
![Page 238: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/238.jpg)
pedoman teknis yang ditetapkan 6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu
pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa untuk keperluan Upacara Adat/ antar Provinsi
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin
Pemasukan/Pengeluaran
Ternak/ Hewan / Satwa
untuk keperluan Upacara
Adat/ Antar Provinsi
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor.16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 239: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/239.jpg)
Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014
tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina
![Page 240: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/240.jpg)
dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke wilayah/daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung,
![Page 241: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/241.jpg)
Provinsi Bali; 17. Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005
tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali.
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali.
![Page 242: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/242.jpg)
25. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan AdmiAdministrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
c. Rekomendasi Pemasukan dari Gubernur Bali
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan dimasukkan yangdilengkapi dengan uji laboratorium.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru)
maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah
Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut
dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang
d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah penerima.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
![Page 243: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/243.jpg)
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
![Page 244: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/244.jpg)
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Hewan/ Satwa untuk Keperluan Konsevasi antar Provinsi.
Jenis Izin Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin
Pemasukan/Pengeluaran
Ternak/ Hewan / Satwa
untuk keperluan
Konservasi Antar Provinsi
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 245: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/245.jpg)
Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik
![Page 246: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/246.jpg)
Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke wilayah/ daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik
![Page 247: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/247.jpg)
Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali.
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali.
25. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Adm Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
![Page 248: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/248.jpg)
c. Rekomendasi Pemasukan dari Gubernur Bali
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan dimasukkan yang dilengkapi dengan uji laboratorium.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan
Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal . c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic
(baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang
d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Surat Persetujuan Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi penerima.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal .
c. Dokumen a,b,c,d, ditembuskan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. 2. Prosedur : a. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran
Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
b. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
c. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan
d. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
![Page 249: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/249.jpg)
e. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
f. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
g. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
h. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
i. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
j. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak/ Sapi Potong antar Provinsi
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran Ternak/
Sapi Potong Antar
Provinsi
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 250: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/250.jpg)
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
![Page 251: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/251.jpg)
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali;
14. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Admi Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
1. Tidak diperkenankan karena terkait dengan pemurnian Sapi Bali (Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2004)
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan Hewan/Ternak/Satwa dari Provinsi Penerima yang memuat tentang identitas dan alamat penerima, lokasi pemotongan (RPH) serta jumlah sapi yang akan diterima.
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan berwewenang Provinsi/Kabupaten/Kotayang menerangkan tentang status kesehatan ternak, berat, umur, jumlah, jenis ternak dan ciri-ciri umum.
![Page 252: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/252.jpg)
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Bali.
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan 4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan
kepada Kepala Bidang Keswan 5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran kepada Kepala
Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan.
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
5. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
7. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi POLH.
![Page 253: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/253.jpg)
10. Standar Operasiopal Prosedur (SOP) Izin Pemasukan/ Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan antar Provinsi
Jenis Izin Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin
Pemasukan/Pengeluaran
Produk Pangan Asal Hewan
Antar Provinsi
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 254: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/254.jpg)
18 Tahun 2012 tentang Pangan; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
9. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 381/Kpts/OT.140/11/2008 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik
![Page 255: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/255.jpg)
Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 96/Permentan/PD.410/9/2013 tentang Perubahan atas Permentan 84 Tahun 2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila
![Page 256: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/256.jpg)
(Rabies); 18. Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4338/Kpts/PD. 410/2/2013, Tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
20. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kemitraan dan Perlindungan Produk Peternakan.
23. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persyaratan
:
Persyaratan AdmiA
dministrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
![Page 257: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/257.jpg)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan unit usaha produk PAH bebas dari penyakit zoonosis dan food borne deseases yang dilengkapi dengan hasil uji laboratorium .
b. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Sertifikat Halal yang masih berlaku. c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan
Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota dari daerah asal. d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit
yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Produk Asah Hewan tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne disesases dari pejabat yang berwewenang
g. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. : Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi penerima.
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Sertifikat Halal yang masih berlaku. d. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran/pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (PAH) Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
4. Permohonan rekomendasi teknis pengeluaran/pemasukan PAH didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet
5. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
6. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran/pemasukan kepada Kepala Seksi Penyidikan Penyakit Hewan (P2H) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan.
7. Kepala Seksi P2H meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis, jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun
![Page 258: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/258.jpg)
apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi P2H menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. 8. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi P2H untuk
dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi P2H dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika dokumen belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas.
10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi P2H.
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan antar Provinsi
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
![Page 259: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/259.jpg)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran Produk
Hewan Non Pangan
Antar Provinsi
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 260: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/260.jpg)
dan Produk Hewan; 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia.
15. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan AdmiAdministrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
![Page 261: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/261.jpg)
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan unit usaha produk PAH bebas dari penyakit zoonosis dan food borne deseases yang dilengkapi dengan hasil uji laboratorium .
b. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Sertifikat Halal yang masih berlaku. e. Surat Keterangan Kesehatan Hewan
(SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota dari daerah asal. f. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic
(baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Produk Asah Hewan tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne disesases dari pejabat yang berwewenang
h. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali. : Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi penerima.
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Sertifikat Halal yang masih berlaku. d. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran/pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (PAH) Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan rekomendasi teknis pengeluaran/pemasukan PAH didisposisi kepada
Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet 4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan
![Page 262: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/262.jpg)
mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan 5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran/pemasukan
kepada Kepala Seksi Penyidikan Penyakit Hewan (P2H) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan.
6. Kepala Seksi P2H meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis, jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi P2H menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi P2H untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi P2H dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika dokumen belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas.
9. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi P2H.
12, Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas Doc (Day Old Chicken) Gra Antar Prond Parent (GP)
atau Grand Grand Parent (GGP) Antar Negara (Import / Eksport)
![Page 263: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/263.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran Ternak
Unggas Doc (Day Old
Chicken) Gra Antar
Prond Parent (GP)
atau Grand Grand
Parent (GGP) Antar
Negara (Import /
Eksport)
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014, tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
7. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 264: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/264.jpg)
Transit Unggas dari Luar Pulau Bali. 10. Peraturan Gubernur Bali No. 30 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan AdmAdministrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Provinsi Bali yang memuat tentang penerapan Good Chicken Farmer(GCF) khususnya
manajemen kesehatan hewan.
b.Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian Pertanian RI.
c. Certifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan berwewenang Negara asal.
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan Negara penerima b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang
Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal. i. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
![Page 265: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/265.jpg)
3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala
Bidang Keswan 4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan
kepada Kepala Bidang Keswan 5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran
kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
13. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOD ( Day Old Dock) Grand Parent (GP) atau Grand Grand Parent (GGP) antat Negara (Import/ Eksport)
![Page 266: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/266.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran Ternak
Unggas DOD (Day Old
Dock) Grand Parent
(GP) atau Grand
Grand Parent (GGP)
Antar Negara (Import /
Eksport)
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014, tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
7. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 267: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/267.jpg)
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Admi Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.Provinsi Bali yang memuat tentang penerapan Good Chicken Farmer(GDF) khususnya manajemen kesehatan hewan.
b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian Pertanian RI.
c. Certifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan yang berwewenang Negara asal.
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang
Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali. 2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis
pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
![Page 268: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/268.jpg)
5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Telur Tetas (Heaching Egg) antar Negara
![Page 269: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/269.jpg)
Jenis Izin Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Pemasukan/Pengeluaran
Telur Tetas (Haching
EGG) Antar Negara
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 270: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/270.jpg)
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali
13. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan AdmiAdministrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.Provinsi Bali yang memuat tentang penerapan Good Chicken Farmer(GDF) khususnya manajemen kesehatan hewan.
b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian Pertanian RI.
c. Certifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan yang berwewenang Negara asal.
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang
![Page 271: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/271.jpg)
Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali. 2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis
pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
![Page 272: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/272.jpg)
15. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak Hewan/ Satwa antar Negara
![Page 273: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/273.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Pemasukan/Pengeluaran
Ternak/ Hewan / Satwa
Antar Negara
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 274: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/274.jpg)
Penyakit Hewan Menular; 10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
![Page 275: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/275.jpg)
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali.
20. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Admi Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Proviunsi Bali.
b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian Pertanian.
![Page 276: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/276.jpg)
c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang dari Negara asal.
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan
Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali.
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan.
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada
pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan
![Page 277: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/277.jpg)
kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi POLH.
15. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak Hewan/ Satwa untuk keperluan Konservasi antar Negara
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya Waktu (hari kerja)
![Page 278: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/278.jpg)
(Rp)
Rekomendasi
Pemasukan/Pengeluaran
Ternak/ Hewan / Satwa
untuk keperluan
Konservasi Antar Negara
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 279: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/279.jpg)
tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke wilayah/ daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung,
![Page 280: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/280.jpg)
Provinsi Bali; 17. Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008
tentang Penutupan Sementara Pemasukan
dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan
Hewan sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi
Bali.
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun
2010 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies
di Provinsi Bali.
25. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
![Page 281: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/281.jpg)
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan AdminAdministrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian Pertanian RI.
c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Negara Asal.
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan
Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Bali.
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan
![Page 282: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/282.jpg)
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan.
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi POLH.
16. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak/ Hewan / Satwa untuk keperluan Lomba/Hewan Kesayangan antar Negara
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya Waktu (hari kerja)
![Page 283: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/283.jpg)
(Rp)
Izin
Pemasukan/Pengeluaran
Ternak/ Hewan / Satwa
untuk keperluan Lomba /
Hewan/ Kesayangan
Antar Negara
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 284: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/284.jpg)
Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke wilayah/ daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
![Page 285: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/285.jpg)
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali.
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali.
25. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
![Page 286: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/286.jpg)
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian Pertanian RI.
c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Negara asal.
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan
Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali. 2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran
Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih
![Page 287: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/287.jpg)
lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan. 6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada
pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi POLH.
18. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa untuk keperluan Pertahanan Keamanan Kepentingan Negara antar Negara.
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya Waktu (hari kerja)
![Page 288: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/288.jpg)
(Rp)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran Ternak/
Hewan / Satwa untuk
keperluan Pertahanan
Keamanan /
Kepentingan Negara
Antar Negara
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 289: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/289.jpg)
tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke wilayah/ daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi
![Page 290: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/290.jpg)
Bali; 17. Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali.
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali.
25. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
![Page 291: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/291.jpg)
Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian Pertanian RI.
c. c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Negara asal
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Negara penerima. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan
Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal. d. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali. 2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran
Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan 4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan
kepada Kepala Bidang Keswan 5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran kepada Kepala
Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan.
![Page 292: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/292.jpg)
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi POLH.
19. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan antar Negara
![Page 293: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/293.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran Produk
Pangan Asal Hewan
Antar Negara.
Dinas Peternakan
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
9. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 294: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/294.jpg)
Hewan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014
tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 381/Kpts/OT.140/11/2008 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 96/Permentan/PD.410/9/2013 tentang Perubahan atas Permentan 84 Tahun 2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan
![Page 295: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/295.jpg)
Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4338/Kpts/PD. 410/2/2013, Tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
20. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kemitraan dan Perlindungan Produk Peternakan.
23. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
![Page 296: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/296.jpg)
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian RI.
c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang dari Negara asal.
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima . b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang
Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal. c. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV)dan Sertifikat Hallal yang masih berlaku. e. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali. 2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran Produk
Pangan Asal Hewan (PAH) Kepada Kepala Dinas Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan rekomendasi teknis pengeluaran PAH didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran kepada
![Page 297: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/297.jpg)
Kepala Seksi Penyidikan Penyakit Hewan (P2H) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan.
6. Kepala Seksi P2H meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi P2H menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi P2H untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi P2H dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika dokumen belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi P2H.
20. Standar Operasional {Prosedur (SOP) Izin Pemasukan/ Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan antar Negara
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya Waktu (hari kerja)
![Page 298: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/298.jpg)
(Rp)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran Produk
Hewan Non Pangan
Antar Negara.
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor:16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 299: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/299.jpg)
tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia.
16. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan AdmiAdministrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
![Page 300: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/300.jpg)
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Proviunsi Bali.
b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
KeMenterian Pertanian.
c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang dari Negara asal.
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Pemasukan dari Negara penerima. b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/
Kabupaten/Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Bali.
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (PAH) Kepada Kepala Dinas Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan rekomendasi teknis pengeluaran PAH didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran kepada Kepala Seksi Penyidikan Penyakit Hewan (P2H) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan.
6. Kepala Seksi P2H meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada
![Page 301: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/301.jpg)
pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi P2H menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi P2H untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi P2H dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika dokumen belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi P2H.
21. Standar Operasional Prosedur (SOP) REkomendasi Transit Ternak Unggas DOC ( Day old hiken) antar Provinsi.
![Page 302: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/302.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
REKOMENDASI
TRANSIT TERNAK
UNGGAS DOC (DAY
OLD CHICKEN)
ANTAR PROVINSI
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 303: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/303.jpg)
Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.
13.Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah tujuan.
b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan breeding farm sumber DOC sekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) ; yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan Sertifikat Bebas Pullorum yang masih berlaku.
c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal
d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic
![Page 304: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/304.jpg)
(baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan DOC tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang.
e. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Bali.
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada
pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan
![Page 305: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/305.jpg)
dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
![Page 306: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/306.jpg)
22. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Transit Ternak Unggas DOD (Day Old Duck ) antar Provinsi
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekumendasi Transit
Ternak Unggas DOD
(Day Old Duck) antar
Provinsi
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 307: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/307.jpg)
tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
13.Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekoendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah tuyjuan.
b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan breeding farm sumber DOC sekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) ; yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan Sertifikat Bebas Pullorum yang masih berlaku.
![Page 308: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/308.jpg)
c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal.
d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan DOC tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang.
e. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali.
:
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan
pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH
![Page 309: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/309.jpg)
dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan
dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
![Page 310: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/310.jpg)
23. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Transit Telur Tetas (Haching Egg) antar Provinsi
Jenis Izin Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Transit
Telur Tetas (Haching
Egg) antar Provinsi.
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);\
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 311: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/311.jpg)
tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
13.Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan daerah tujuan.
b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan breeding farm sumber telur tetas (Haching Egg) sekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan Sertifikat Bebas Pullorum yang masih berlaku.
![Page 312: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/312.jpg)
c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal.
d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Telur tetas tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang.
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan 4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang
Keswan 5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi
Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
![Page 313: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/313.jpg)
24. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Transit Ternak/Hewan/Satwa antar Provinsi
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Transit
Ternak/ Hewan/Satwa
antar Provinsi
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap dan
benar
![Page 314: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/314.jpg)
Hewan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014
tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan
![Page 315: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/315.jpg)
dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali.
13.Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi daerah tujuan.
b. Surat Persetujuan Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi
![Page 316: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/316.jpg)
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dilengkapi dengan uji laboratorium.
c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal .
d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang .
e. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
:
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan
mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf
![Page 317: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/317.jpg)
untuk memproses lebih lanjut. 7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya
dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
![Page 318: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/318.jpg)
25. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Transit Ternak/ Hewan/Satwa untuk keperluan Konservai antar Provinsi
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp) Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Transit
Ternak/Hewan/Satwa
untuk keperluan
Konservasi antar
Provinsi
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 319: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/319.jpg)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke wilayah/ daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine
![Page 320: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/320.jpg)
Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi
![Page 321: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/321.jpg)
Bali. 24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali.
25. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan
kesehatan hewan Provinsi daerah tujuan.
b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan diantar pulaukan yang dilengkapi dengan uji laboratorium.
c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota daerah asal.
d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang.
e. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
:
![Page 322: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/322.jpg)
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan
mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
4. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
5. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
6. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
![Page 323: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/323.jpg)
26. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Transit Ternak/Hewan/Satwa untuk keperluan Lomba/ Hewan Kesayangan antar Provinsi
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp) Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Transit
Ternak/Hewan/Satwa
untuk keperluan
Lomba/ Hewan
Kesayangan antar
Provinsi
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 324: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/324.jpg)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke wilayah/ daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan
![Page 325: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/325.jpg)
Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara
![Page 326: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/326.jpg)
Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali.
24. Peratran Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi daerah tujuan.
b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan diantarpulaukan dilengkapi dengan uji laboratorium.
c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal .
d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan ternak/hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang.
e. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
![Page 327: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/327.jpg)
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala
Bidang Keswan 4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan
mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
4. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
5. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
6. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
![Page 328: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/328.jpg)
27. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Transit Ternak/Hewan/Satwa untuk keperluan Pertahanan/ Keperluan Negara antar Negara
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp) Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Transit
Ternak/Hewa/Satwa
untuk keperluan
Pertahanan/Keperluan
Negara antar Negara.
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 329: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/329.jpg)
tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke wilayah/ daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
![Page 330: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/330.jpg)
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali.
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2010
![Page 331: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/331.jpg)
tentang Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali.
25. Peratran Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi daerah tujuan.
b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan diantarpulaukanyangdilengkapi dengan uji laboratorium.
c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal .
d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit
exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang
e. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
![Page 332: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/332.jpg)
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan
mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
4. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
5. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
6. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
![Page 333: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/333.jpg)
28. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Transit Ternak/Hewan/Satwa untuk keperluan Pertahanan/Keperluan Upacara Adat antar
Provinsi
Jenis Izin Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya (Rp) Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Transit
Ternak/Hewan/Satwa
untuk keperluan
Pertahanan/Keperluan
Upacara Adat antar
Provinsi.
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 334: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/334.jpg)
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke wilayah/ daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik
![Page 335: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/335.jpg)
Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan
![Page 336: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/336.jpg)
dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali; 23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun
2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali.
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali.
25. Peratran Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan
dan kesehatan hewan Provinsi daerah tujuan.
d. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan diantarpulaukanyangdilengkapi dengan uji laboratorium.
e. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal .
f. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat
![Page 337: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/337.jpg)
menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang
g. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
2. Prosedur : 1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan
4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan
5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan
6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan
![Page 338: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/338.jpg)
dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas
10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon
29. Standar Operasional Prosedur (SOP) Distribusi Obat Hewan
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Distribusi Obat Hewan
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009, Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan.
7. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 339: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/339.jpg)
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Hak Guna Bangunan (HGB); d. Izin Lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU); e. Izin Gangguan (H.O); f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); g. Surat izin usaha perdagangan Fotocopy
KTP,NPWP,TDP dan SIUP untuk perusahan.
Persyaratan Teknis
a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. b. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat. c. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Indonesia Pusat, apabila di daerah tersebut belum
ada Asosiasi Obat Hewan Indonesia d. Surat penunjukan dari produsen atau importir. e. Tenaga Dokter Hewan atau Apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung
jawab teknis.
2. Prosedur : 1. Permohonan izin usaha obat hewan disampaikan kepada Gubernur u.p. Kepala Badan Perijinan danPenanaman Modal Provinsi Bali.
2. Permohonan diterima apabila telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis
3. Permohonan yang diterima diterbitkan izin usaha dalam bentuk Keputusan Gubernur yang ditandatanganioleh Gubernur Bali.
4. Izin usaha berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan.
![Page 340: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/340.jpg)
30. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemasukan/Pengeluaran/Transit Produk Non Pangan Asal Hewan
Jenis Izin Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya (Rp) Waktu (hari
kerja)
Izin
Pemasukan/Pengeluaran/Transit
Produk Non Pangan Asal
Hewan
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
16 hari kerja
sejak surat
permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 341: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/341.jpg)
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 96/Permentan/PD.410/9/2013 tentang Perubahan atas Permentan 84 Tahun 2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke
![Page 342: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/342.jpg)
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4338/Kpts/PD. 410/2/2013, Tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44
![Page 343: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/343.jpg)
Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kemitraan dan Perlindungan Produk Peternakan
20. Peratran Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk
perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan produk non pangan asal hewan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne deseases yang dilengkapi dengan hasil uji laboratorium .
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota dari daerah asal.
c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Produk Asal Hewan tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne disesases dari pejabat yang berwewenang
d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
e. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi
![Page 344: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/344.jpg)
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi penerima. f. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan
Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota daerah asal. g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali.
Persyaratan Teknis Transit
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan produk non pangan asal hewan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne deseases yang dilengkapi dengan hasil uji laboratorium .
b. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi penerima.
c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota dari daerah asal.
d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Produk Asal Hewan tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne disesases dari pejabat yang berwewenang
e. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
2. Prosedur : a. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran/pemasukan/transitProduk Non Pangan Asal Hewan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
b. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
c. Permohonan rekomendasi teknis pengeluaran/pemasukan/transit Produk Non Pangan Asal Hewan didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet
d. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya
![Page 345: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/345.jpg)
akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan e. Kepala Bidang Keswan akan mendisposisi surat permohonan
pengeluaran/pemasukan kepada Kepala Seksi Penyidikan Penyakit Hewan (P2H) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan.
f. Kepala Seksi P2H meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis, jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi P2H menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.
g. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi P2H untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi P2H dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
h. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika dokumen belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas.
i. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi P2H.
![Page 346: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/346.jpg)
31.Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemasukan/Pengeluaran/Transit Produk Non Pangan Asal Hewan
Jenis Izin Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin
Pemasukan/Pengeluaran/Transit
Produk Pangan Asal Hewan
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang perternakan dan kesehatan hewan jo undang – undang nomor 41 tahun 2014 (lembaran negara tahun 2014 nomor 338, tambahan lembaran negara nomor 5619)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang penolakan, pencegahan pemberantasan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
16 hari kerja
sejak surat
permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 347: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/347.jpg)
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi Pangan.
9. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 381/Kpst/OT.140/11/2008 tentang pedoman sertifikasi control veteriner unit usaha pangan asal hewan.
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang
![Page 348: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/348.jpg)
Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 96/Permentan/PD.410/9/2013 tentang Perubahan atas Permentan 84 Tahun 2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4338/Kpts/PD. 410/2/2013, Tentang Pemasukan Karkas,
![Page 349: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/349.jpg)
Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
20. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kemitraan dan Perlindungan Produk Peternakan
23. Peratran Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Persyaratan : Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP
untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan produk non pangan asal hewan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne deseases yang dilengkapi dengan hasil uji laboratorium .
b. Memiliki nomor control veteriner (NKV) dan sertifikat halal yang masih berlaku
c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan
![Page 350: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/350.jpg)
Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota dari daerah asal. d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari
penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Produk Asal Hewan tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne disesases dari pejabat yang berwewenang
e. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
: Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi penerima.
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
d. Memiliki nomor control veteriner (NKV) dan sertifikat halal yang masih berlaku
e. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
![Page 351: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/351.jpg)
32. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit/ calon Bibit Sapi antar Provinsi
Jenis Izin Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Pemasukan/PengeluaranTernak
Bibit/calon Bibit Sapi Antar
Provinsi
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang perternakan dan kesehatan hewan jo undang – undang nomor 41 tahun 2014 (lembaran negara tahun 2014 nomor 338, tambahan lembaran negara nomor 5619)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang penolakan, pencegahan pemberantasan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
16 hari kerja
sejak surat
permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 352: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/352.jpg)
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi Pangan.
9. Peratiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengeluaran Bibit Sapi Bali;
14. Peratran Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persyaratan : Persyaratanad administrasi
a. Berita Acara Jual – Beli Ternak Antar Pembeili dengan Kelompok tani/peternak; b. Surat keterangan layak bibit dari kepala dinas Peternakan dan Kesehatan hewan
![Page 353: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/353.jpg)
provinsi bali c. Surat hasil pemeriksaan Lboratorium bebas veteriner denpasar d. Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari doter hewan berwenang e. Surat rekomendasi pengeluaran ternak dari kepala dinas peternakan dan kesehatan
hewan provinsi bali f. Surat ijin pengeluaran ternak dari gubernur /atau instansi lingkup pemerintah
provinsi bali yang tupoksinya mengeluarkan ternak antar provinsi g. Surat ijin pengeluaran ternak dari karantina
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
1. Tidak diperkenankan karena terkait dengan pemurnian Sapi Bali (peraturan gubernur bali nomor 45 tahun 2004)
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
b.1. Persyaratan Khusus yang harus dipenuhi bibit/calon bibit sapi bali jantan sebagai
berikut
i. Kualitatif Warna bulu hitam atau kemerah – merahan (dalam proses perubahan warna
menuju hitam) Lutut kebawah berwarna kuning; Pantat putih berbentuk setengah bulan; Ujung ekor hitam; Tanduk tumbuh baik, kecil dan pendek; Bentuk kepala lebar dan leher kompak serta kuat
ii. Kuantitatif
Sapi Jantan Klasifikasi
Kategori Umur
(bulan)
Parameter Kelas I Kelas II Kelas III
Calon Bibit
24-<36 bulan (l0-
LD (cm) 182 172 165
TG (cm) 125 119 113
![Page 354: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/354.jpg)
l1) TB (cm) 130 124 118
Bibit
>36 bulan (>l2)
LD (cm) 195 181 176
TG (cm) 130 130 120
TB (cm) 135 129 123
b.1. Persyaratan Khusus yang harus dipenuhi bibit/calon bibit sapi bali betina sebagai
berikut :
i. Kualitatif Warna bulu merah Lutut kebawah berwarna putih Pantat putih berbentuk setengah bulan Terdapat garis belut berwarna hitam pada punggung Ujung ekor hitam Tanduk tumbuh baik, kecil dan pendek Bentuk kepala panjang dan sempit leher ramping
ii. Kuantitatif
Sapi Betina Klasifikasi
Kategori Umur
(bulan)
Parameter Kelas I Kelas II Kelas III
Calon Bibit
<18 bulan (l0)
LD (cm) 138 130 125
TG (cm) 105 99 95
TB (cm) 107 101 97
![Page 355: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/355.jpg)
2. Prosedur : 1. Setiap pihak/ pemohon membutuhkan bibit atau caln bibit sapi bali jantan ataupun calon bibit sapi bali betina dari provinsi bali wajib mengajukan permohonan secra
tertulis kepada dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali, dengan
melampirkan kategori klasifikasi dan jumlah bibit atau calon bibit sapi bali jantan
maupun
betinayang dibuthkan serta surat rekomendasi dari dinas yang menangani fungsi
peternakan provinsi pemohon;
2. Berdasarkan poin 1 , selanjutnya kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provisi bali akan menginformasikan permohonan tersebut kepada kepala Dinas yang menangani fungsi peternakan kabupaten / kota dibali mengenai
permintaan bibit / calon bibit sapi bali jantan maupun betina sesuai dengan kategori,
klasifikasi dan umlah ternak yang dibutuhkan;
3. Berdasarkan point 2 , kepala dinas yang meangangi fungsi peternakan kabupaten/kota menginformasikan potensi ketersediaan bibit/calon bibit sapi bali jantan maupun betinadiwilayah kerjanya (kelompok tani, ternak atau gapoktan, badan
usaha), sesuai dengan kategori, klasifikasi dan jumlah ternaknya melengkapi data
sesuai dengan form (format 1.a dan 1.b terlampir) kepada kepala dinas dan
peternakan dan kesehatan hewan provisi bali
4. Berdasarkan point 3, kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali menugaskan tim verifikasi provinsi untuk melakukan pemeriksaan kelapangan dan melaporkan hasil pemeriksaan sesuai form (format 2,a dan 2,b
terlampir) kepada kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali;
5. Berdasarkan laporan tim verifikasi point (4), kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali menginformasikan kepada pemohon tentang potensi ketersediaan bibit/calon bibit sapi bali jantan atau calon bibit sapi bali betina yang
dapat dikeluarkan dari provinsi bali dilengkapi dengan keputusan gubernur bali
![Page 356: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/356.jpg)
tentang harga dasar bibit sapi bali kepada pihak pemohon;
6. Berdasarkan point (5), pihak pemohon dan dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali menjadwalkan untuk melakukan seleksi kelapangan didampingi petugas kecamatan/tim dari dinas yang menangani fungsi peternakan
kabupaten/kota diminta untuk mewajibkan petani/peternakan mengumpulkan ternak
bibit
yang akan ditawarkan kepada pemohon pada suatu tempat/lokasi untuk
memudahkan pelaksanaan pemeriksaan dan pengamatan ternak;
7. Ternak yang sudah diseleksi oleh pemohon sesuai poin (6), bila diperlukan dapat diperiksa kesehatannya untuk mendapatkan surat hasil pemeriksaan laboratorium bebas penyakit menular reprodukdi khususnya brucelliosis dan bebas penyakit
jembrana atau penyakit lainnya dari balai besar vateriner denpasar atau lembaga
lainnya yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan
ternak;
8. Berdasarkan hasil seleksi point (6) serta hasil uji laboratorium (apabila diperlukan), pihak pemohon yang membutuhkan bibit/calon bibit sapi bali jantan atau calon sapi bali betina dari provinsi bali melakukan transaksi langsung di kelompok/di
tempat;
9. Transaksi seperti dimaksud point (80), minimal mengacu pada keputusan gubernur bali tentang harga dasar bibit sapi bali yang berlaku. Apabila ada kesepakatan antara petani/peternak dengan pemohon, dilanjutkan dengan melaksanakan
transaksi jual-beli ternak yang dituangkan dalam berita acara jual-beli ternak
dengan disaksikan/diketahui oleh petugas kecamatan/ tim dinas yang menangani
funsi peternakan kabupaten/kota dan tim provinsi (format 3.a dan 3.b terlampir);
10. Berdasarkan berita acara jual-beli ternak sebagaimana dimaksud point (9), dokter hewan berwenang pada dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali atau dinas yang menangani fungsi peternakan kabupaten/kota mengeluarkan SKKH asal
![Page 357: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/357.jpg)
ternak. Ternak yang telah terbeli dan telah memenuhi syarat kesehatan tersebut
akan dicap menggunkan cap bakar atau tanda khusu yang dibuat secara kusus
oleh dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali;
11. Selanjutnya peternak yang telah dibeli pemohon yang dapat diangkut menuju karantina sambil menunggu proses penyelesaian administrasi pengeluaran ternak antar pulau atau provinsi dan juga dapat dilakukan pemasangan tanda identitas
ternak seperti ear-tag/ microchip atau tanda pengenal lainnya yang biasanya
ditanggung oleh pihak pemohon sementara ternak yang karena sebab tidak terjadi
kesepakatan jual beli para pihak tidak dapat saling menunut dan kerugian yang
mungkin timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak;
12. Ternak yang telah ditransaksikan berdasarkan brita acara jual beli ternak seperti dimaksud point(9) akan diberikan :
a. Surat keternagan layak bibit dari dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali (format 4 terlampir)
b. SKKH dari dokter hewan berwenang pada dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali
c. Surat rekomendasi pengeluaran ternak dari kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali
13. Dengan melampirkan kelengkapan administrasi sesuai poin 12 pihak pemohon mengajukan permohonan unutk mendapatkan ijin pengeluaran bibit atau calon bibit sapi bali jantan maupun betina dari provinsi bali kepada gubernur bali atau instansi
ligkup pemerintah provinsi bali yang tupoksinya mengeluarkan izin ternak antar
provinsi
14. Berdasarkan izin guberbur bali atau instansi lingkup pemerintah provinsi bali yang tupoksinya mengeluarkan izin ternak antar provinsi sesuai dengan poin
(13) yang dilengkapi dengan melampirkan kelengkapan administrasi seperti poin 12,
pihak pemohon dapat mengeluarkan bibit atau calon bibit sapi bali jantan maupun
![Page 358: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/358.jpg)
betina dari provinsi bali dengan catatan mendapat izin dari karantina
K. Bidang Perhubungan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (TAXI)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Penyelenggaraan
angkutan orang tidak
dalam trayek (taxi)
Dinas Perhubungan
dan Infokom Provinsi
Bali (Tim Teknis)
1. KM 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Angkatan orang di jalan dengan kendaraan umum
2. UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
3. PP No.74 tahun 2014 tentang angkutan jalan 4. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan
1. Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 2. Memiliki Surat Izin Usaha Angkut. 3. Menanda Tangani Surat pernyataan untuk memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin operasi. 4. Memiliki / menguasai kend bermotor yang baik jalan yang dibuktikan dengan foto copy STNK sesuai domisili perusahaan dan foto copy buku izin. 5. Menguasai atau memiliki fasilitas penyompanan/pool kend bermotor dengan gambar lokasi , bangunan dan surat keterangan penguasaan /pemilik. 6. Memiliki/bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fas pemeliharaan kend. 7. Gambar/denah lokasi kantor. 8. Surat keterangan kondisi usaha al permodalan, SDM. 9. Surat Keterangan Komitmen Usaha seperti jenis pelayanan dan standar pelayanan yang diterapkan. 10. Surat Pertimbangan Teknis Dari Bupati/Walikota.
![Page 359: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/359.jpg)
11. Gambar / denah lokasi kantor 12. Surat keterangan kondisi usaha antara lain pemodalan, SDM 13. Surat keterangan komitmen usaa seperti jenis pelayanan dan standar pelayanan yang di terapkan,
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Penyelenggaraan
angkutan orang antar
kota dalam provinsi
(AKDP)
Dinas Perhubungan
dan Infokom Provinsi
Bali (Tim Teknis)
1. KM 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Angkatan orang di jalan dengan kendaraan umum
2. UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
3. PP No.74 tahun 2014 tentang angkutan jalan
4. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan
1. Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 2. Meniliki Surat Izin Usaha Angkut 3. Menanda Tangani Surat pernyataan untuk memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin operasi. 4. Memiliki / menguasai kend bermotor yang baik jalan yang dibuktikan dengan foto copy STNK sesuai domisili perusahaan dan foto copy buku izin. 5. Menguasai atau memiliki fasilitas penyompanan/pool kend bermotor dengan gambar lokasi , bangunan dan surat keterangan penguasaan /pemilik. 6. Memiliki/bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fas pemeliharaan kend. 7. Gambar/denah lokasi kantor. 8. Surat keterangan kondisi usaha al permodalan, SDM. 9. Surat Keterangan Komitmen Usaha seperti jenis pelayanan dan standar pelayanan yang diterapkan
![Page 360: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/360.jpg)
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Suart Persetujuan Pengoperasian Kapal Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Provinsi Dan/ Atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi.
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Surat Persetujuan
Pengoperasian Kapal
Antar Daerah
Kabupaten/Kota Dalam
Daerah Provinsi Yang
Terletak Pada Jaringan
Jalan Provinsi
Dan/Atau Jaringan
Jalur Kereta Api
Provinsi
Dinas Perhubungan
dan Infokom Provinsi
Bali (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentangn
Angkutan di Perairan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan junto Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
6. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
7 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
![Page 361: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/361.jpg)
Satu Pintu
Lampiran Persyaratan:
Untuk memperoleh Ijin Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang terletak pada jaringan jalan
Provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api Provinsi.Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan :
1. Persyaratan Administrasi :
a. Surat Permohonan;
b. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;
c. Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
d. Surat Ijin Usaha Angkutan Penyeberangan (SIUAP);
e. NPWP;
f. KTP. Penanggungjawab;
g. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
h. Surat Perjanjian;
i. Surat Perintah Mulai Bekerja SPMK;
j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
k. Surat Ijin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL).
2. Persyaratan Teknis :
a. Nama dan Surat Ukur Kapal;
![Page 362: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/362.jpg)
b. Kelas BKI :
- Sertfikat Klasifikasi Lambung
- Sertifikat Klasifikasi Mesin
c. Document of Compliance (DOC);
d. Safety Management Certificate (SMC);
e. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang;
f. Surat Laut;
g. Sertifikat Garis Muat;
h. Grosse Akta;
i. Daftar Susunan Perwira/ABK;
j. Daftar Karyawan Kapal (Crew List).
![Page 363: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/363.jpg)
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Teknis
Ijin Usaha Perusahaan
Bongkar Muat
Dinas Perhubungan
Dan Infokom Provinsi
Bali (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
Sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2011 tentang Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah
dengan PM Nomor 53 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal;
5. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Terpadu Satu Pintu.
7 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan Administrasi :
Untuk memperoleh Ijin Usaha Perusahaan Bangkar Muat Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan :
![Page 364: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/364.jpg)
1. Persyaratan Administrasi :
a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
c. Memiliki Penanggung Jawab;
d. Menempati Tempat Usaha, Baik Berupa Milik Sendiri maupun Sewa Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Dari Instansi Yang
Berwenang;
e. Memiliki Tenaga Ahli Dengan Kualifikasi Ahli Nautika Atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga;
f. Memiliki Surat Rekomendasi / Pendapat Tertulis Dari Otoritas Pelabuhan Atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Setempat Terhadap
Keseimbangan Penyediaan Dan Permintaan Kegiatan Usaha Bongkar Muat;
g. Memiliki Modal Usaha Sbb :
1) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Utama :
a) Modal usaha sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)
b) Modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Pengumpul :
a) Modal usaha sebesar Rp 2.000.000.000,00. (dua milar rupiah)
b) Modal disetor sekurang-kurangnya Rp 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah)
3) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Pengumpan :
a) Modal usaha sebesar Rp 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah)
b) Modal disetor sekurang-kurangnya Rp 250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah)
h. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi ahli nautika / ahli ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Di Bidang Bongkar Muat :
1) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Utama :
![Page 365: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/365.jpg)
Memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya :
1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika TK. II atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayanan Niaga D.III atau yang sederajat dengan
pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.Modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Pengumpul :
Memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya :
1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika TK. III atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayanan Niaga D.III dengan pengalaman kerja
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
3) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Pengumpan :
Memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya :
1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika TK. IV atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayanan Niaga berijazah Diploma D.III dengan
pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
2. Persyaratan Teknis :
a. Memiliki Peralatan Bongkar Muat:
1) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Utama :
a) 4 unit forklift terdiri :
1. 1 unit kaps. 2,5 ton
2. 2 unit kaps. 5 ton
3. 1 unit kaps. 10 ton
b) 75 buah pallet .
c) 15 buah Ship side-net.
d) 15 buah rope sling.
![Page 366: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/366.jpg)
e) 15 buah rope net.
f) 15 buah Wire net.
2) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Pengumpul :
a) 3 unit forklif :
1. 2 unit kaps. 2,5 ton
2. 1 unit kaps. 5 ton
b) 50 buah pallet:
c) 10 buah ship side-net.
d) 10 buah rope sling.
e) 10 buah rope net.
f) 10 buah wire net
3) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Pengumpan :
a) 2 unit forklif
1) 1 unit kaps. 1 ton.
2) 1 unit kaps 2,5 ton.
b) 25 buah pallet.
c) 5 buah ship side-net
d) 5 buah rope sling.
e) 5 buah rope net.
f) 5 buah wire net
![Page 367: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/367.jpg)
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Ijin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) .
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Surat Ijin Usaha
Ekspedisi Muatan
Kapal Laut (Emkl)
Dinas Perhubungan
Dan Infokom Provinsi
Bali (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Angkutan di Perairan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12
Tahun 1989.
4. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Persyaratan :
Untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan :
Persyaratan Administrasi :
a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
b. Foto Copy Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan / Perubahan dari Menteri Kehakiman;
c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
![Page 368: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/368.jpg)
d. KTP Penanggung Jawab / Direktur dan Komisaris Perusahaan;
e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
f. Memiliki Modal Usaha.
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha Jasa
Pengurusan
Transportasi (JPT)
.
Dinas Perhubungan
Dan Infokom Provinsi
Bali (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130
Tahun 2016 tentang Perubahan ke Empat atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
5. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Persyaratan :
Untuk memperoleh Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan :
![Page 369: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/369.jpg)
1. Persyaratan Administrasi :
g. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
i. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
j. Memiliki Penanggung Jawab;
k. Memiliki Modal Dasar Paling Sedikit Rp. 2.000.000.000 (dua miliyar rupiah) Paling Sedikit 25% Dari Modal Dasar Harus Ditempatkan
dan Disetor Penuh Dengan Bukti Penyetoran Yang Sah Atau Di Audit Oleh Kantor Akuntan Publik;
l. Tenaga Ahli WNI (Warga Negara Indonesia), Minimum D III Di Bidang Pelayaran / Maritim / Penerbangan / Transportasi / IATA
Diploma / FIATA Diploma, S1 Logistik / Sertifikat Ahli Kepabeanan / Kepelabuhanan;
2. Persyaratan Teknis :
a. Memiliki Dan Atau Menguasai Kantor;
b. Memiliki Sistem Sarana Peralatan Perangkat Lunak Dan Keras Serta Sistem Informasi Dan Komunikasi Yang Terintegrasi Dengan
Sistem Informasi Transportasi Darat / Laut / Udara / Perkeretaapian Sesuai Dengan Perkembangan Teknologi.
![Page 370: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/370.jpg)
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat.
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Surat Izin Usaha
Pelayaran Rakyat
.
Dinas Perhubungan
Dan Infokom Provinsi
Bali (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93
Tahun 2013 tentang;
5. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan :
1. Persyaratan Administrasi :
a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi Pemohon Berbentuk Badan Usaha atau Kartu Tanda Penduduk bagi Orang Perseorangan Warga
Negara Indonesia yang Mengajukan Permohonan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;
![Page 371: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/371.jpg)
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
c. Memiliki Penanggung Jawab yang merupakan Pimpinan tertinggi Perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d. Memiliki Tempat Usaha baik berupa Milik Sendiri maupun Sewa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Instansi Berwenang,
yang dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan atau Perjanjian Sewa;
e. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli di Bidang Ketatalaksanaan, Nautis Tingkat Dasar atau Teknis Pelayaran Niaga Tingkat Dasar;
f. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Pengoperasian Kapal (Bussines Plan);
2. Persyaratan Teknis :
a. Memiliki Kapal Layar (KL) Berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;
b. Memiliki Kapal Layar Motor (KLM) Tradisional Berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (lima ratus Gross
Tonnage) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai Tenaga Penggerak bantu;
c. Memiliki Kapal Motor (KM) Berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonnage) serta paling besar GT 35
(tiga puluh lima Gross Tonnage).
d. Kepemilikan Kapal Berbendera Indonesia yang laik laut dapat dibuktikan dengan :
1) Grosse Akte Kapal;
2) Surat Ukur Kapal yang masih berlaku;
3) Sertifikat Keselamatan Kapal yang masih berlaku;
4) Surat keterangan Status Hukum Kapal dari kantor dimana kapal tersebut didaftarkan;
5) Crew List bagi Tongkang Bermesin.
![Page 372: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/372.jpg)
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Surat Ijin Usaha
Perusahaan Angkutan
Laut
Dinas Perhubungan
Dan Infokom Provinsi
Bali (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93
Tahun 2013 tentang;
5. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Persyaratan:
Untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan :
![Page 373: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/373.jpg)
1. Persyaratan Administrasi :
a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan atau Koperasi yang dilampiri dengan Surat Keputusan Pengesahan Akte Pendirian Perseroan dari Instansi
yang berwenang;
b. Memiliki Modal Dasar paling sedikit Rp. 6.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Modal disetor paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (satu miyar lima
ratus juta rupiah);
c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau Koperasi;
d. Memiliki Penanggung Jawab yang merupakan Pimpinan tertinggi Perusahaan atau Koperasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
e. Menempati Tempat Usaha baik berupa Milik Sendiri maupun Sewa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau Koperasi dari
Instansi Berwenang;
f. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli setingkat Diploma III di bidang Ketatalaksanaan, Nautis atau Teknis Pelayaran Niaga
yangdibuktikan dengan salinan Ijazah yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang;
g. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Pengoperasian Kapal (Bussines Plan);
2. Persyaratan Teknis :
c. Memiliki Kapal Motor Berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil 175 GT (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) secara
kumulatif;
d. Memiliki Kapal Tunda Berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan Daya Motor Penggerak Paling Kecil 150 (seratus
lima puluh) Tenaga Kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) Unit Tongkang Berukuran Paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross
Tonnage);
e. memilikiKapal Tunda Berbendera Indonesia Yang Laik laut Paling Sedikit 1 (satu) Unit Dengan Ukuran paling Kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima
Gross Tonnage);
f. memiliki Tongkang Bermesin Berbendera Indonesia Yang Laik Laut Paling Sedikit 1 (satu) Unit Dengan Ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima
Gross Tonnage).
g. Kepemilikan Kapal Berbendera Indonesia yang laik laut dapat dibuktikan dengan :
![Page 374: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/374.jpg)
1. Grosse Akte Kapal;
2. Surat Ukur Kapal yang masih berlaku;
3. Sertifikat Keselamatan Kapal yang masih berlaku;
4. Crew List bagi Tongkang Bermesin.
9. Standar Operating Procedure (SOP) Penerbitan Izin Usaha Tally
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
IZin Usaha TALLY
.
Dinas Perhubungan
Dan Infokom Provinsi
Bali (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Angkutan di Perairan;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Tally di Pelabuhan;
5. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Persyaratan:
Untuk memperoleh Ijin Usaha Tally Pemohon : mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dengan persyaratan :
![Page 375: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/375.jpg)
Persyaratan Administrasi :
a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
c. Memiliki Peralatan, Termasuk Peralatan Teknologi Informasi Yang Digunakan;
d. KTP Penanggung Jawab / Direktur dan Komisaris Perusahaan;
e. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
f. Memiliki Tenaga Ahli Di Bidang Tally;
g. Mendapatkan Rekomendasi Dari KSOP / UPP Setempat;
h. Memiliki Modal Usaha Sbb :
1) Kegiatan di Pelabuhan Utama dan Pengumpan :
a) Modal Dasar Sekurang-Kurang Rp. 500 Juta;
b) Modal Disetor Sekurang-Kurang Rp. 100 Juta.
2) Kegiatan di Pelabuhan Regional :
a) Modal Dasar Sekurang-Kurang Rp. 250 Juta;
b) Modal Disetor Sekurang-Kurang Rp. 50 Juta.
3) Kegiatan di Pelabuhan Lokal :
Penempatan Modal Dasar dan Modal Disetor Yang Harus Dipenuhi, Disesuaikan Dengan Kondisi Pelabuhan Setempat Yang
Ditetapkan Oleh Gubernur Provinsi Setempat Atas Saran dan Rekomendasi dari KSOP / UPP Setempat.
i. Memiliki Tenaga Ahli sebagai berikut :
1) Kegiatan di Pelabuhan Utama dan Pengumpan :
![Page 376: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/376.jpg)
Memiliki Sekurang-kurangnya satu (1) Orang Dengan Kualifikasi Ahli Nautika Tk.II Atau Ahli Kepelabuhanan Dan Pelayaran Berijazah
D IV, Atau Strata Satu (1) Transportasi Laut Atau Yang Sederajat.
2) Kegiatan di Pelabuhan Regional :
Memiliki Tenaga Ahli Sekurang-Kurangnya Satu (1) Orang Dengan Kualifikasi Ahli NautikaTk.III, Atau Ahli Kepelabuhanan Dan
Pelayaran Berijazah D III Atau Yang Sederajat.
3) Kegiatan di Pelabuhan Lokal :
Tenaga Ahli Disesuaikan Dengan Kondisi Pelabuhan Setempat Yang Ditetapkan Oleh Gubernur Provinsi Setempat Atas Saran Dan
Pertimbangan dari KSOP / UPP Setempat.
![Page 377: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/377.jpg)
10. Standar Operasional Prosedur( SOP ) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Untuk Angkutan Sewa Khusus.
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang Tidak
dalm Trayek untuk
angkutan sewa khusus
Dinas Perhubungan
Dan Infokom Provinsi
Bali (Tim Teknis
1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek
2. Peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor 26 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
3. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- -
Lampiran persyaratan administrasi :
1. Akte pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir 2. Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari keMenterian hukum dan ham 3. Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) 4. Tanda daftar perusahaan (TDP) 5. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) Perusahaan 6. Surat keterangan domisili perusahaan yang di keluarkan oleh pejabat berwenang 7. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek ,
bermaterai dan di tanda tangani pemimpin perusahaan
![Page 378: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/378.jpg)
8. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi 9. Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah
kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki
10. Rencana bisnis (business plan) perubahan angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen
11. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pembaharuan Masa Berlaku Izin Penyelengaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Untuk Angkutan Sewa Khusus.
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Pembaharuan Masa
Berlaku Izin
Penyelenggaraan
Angkutan Orang Tidak
Dalam Trayek Untuk
Angkutan Sewa
Khusus.
Dinas Perhubungan
Dan Infokom Provinsi
Bali (Tim Teknis
1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek
2. Peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor 26 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
3. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran persyaratan administrasi :
1. Mengajukan surat permohonan 2. Fotocopy surat tanda kendaraan 3. Fotocopy surat tanda uji kendaraan (STUK) 4. Kart Pengawasan asli
![Page 379: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/379.jpg)
L. Bidang Penanaman Modal
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Prinsip
penanaman modal
dalam Negeri
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali (Tim
Teknis)
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/kota.
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
6. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
- 7 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
![Page 380: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/380.jpg)
Persyaratan
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan (Lampiran I-A perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013). 3. Fotocopy akte pendirian/perubahan Di usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang
berwenang. 4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. 5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. 6. Keterangan rencana kegiatan.
a. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil. b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan
![Page 381: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/381.jpg)
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Prinsip perluasan
penanaman modal
dalam Negeri
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan perintahan antara pemerintah, pemerintrahan daerah provonsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
6. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 3 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Persyaratan
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
![Page 382: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/382.jpg)
2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan (Lampiran I-A perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013). 3. Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi
yang berwenang. 4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. 5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. 6. Keterangan rencana kegiatan.
a. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil. b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Prinsip Perubahan
penanaman modal
dalam Negeri
Dinas Penanaman
Modal (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan perintahan antara pemerintah, pemerintrahan daerah provonsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
6. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan
![Page 383: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/383.jpg)
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan (Lampiran II-A perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013). 3. Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang
berwenang. 4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. 5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. 6. Keterangan rencana kegiatan. 7. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil.
a. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan. 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Dalam Negeri
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Prinsip perluasan
penanaman modal
dalam Negeri
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan perintahan antara pemerintah, pemerintrahan daerah provonsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
6. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Persyaratan
![Page 384: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/384.jpg)
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan (Lampiran V-A perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013). 3. Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi
yang berwenang. 4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. 5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. 6. Keterangan rencana kegiatan.
a. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil. b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha perluasan
penanaman modal
dalam Negeri
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan perintahan antara pemerintah, pemerintrahan daerah provonsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
6. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.sejak
surat permohonan
dan berkas
Lampiran Persyaratan
![Page 385: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/385.jpg)
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan (Lampiran I-A perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013). 3. Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi
yang berwenang. 4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. 5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. 6. Keterangan rencana kegiatan.
a. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil. b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Penanaman Modal Dalam Negeri
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha
Penggabungan
Perusahaan
penanaman modal
(Merger) Penanaman
Modal dalam Negeri
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan perintahan antara pemerintah, pemerintrahan daerah provonsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan
- 3 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
![Page 386: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/386.jpg)
tata cara perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
6. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran Persyaratan
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan (Lampiran III-A perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013). 3. Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi
yang berwenang. 4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. 5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. 6. Keterangan rencana kegiatan.
a. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil. b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.
![Page 387: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/387.jpg)
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha Perubahan
penanaman modal
dalam Negeri
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan perintahan antara pemerintah, pemerintrahan daerah provonsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
6. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan
![Page 388: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/388.jpg)
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan (Lampiran II-A perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013). 3. Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang
berwenang. 4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. 5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. 6. Keterangan rencana kegiatan. 7. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil.
a. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pembukaan kantor
Cabang Perusahaan
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan perintahan antara pemerintah, pemerintrahan daerah provonsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
6. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 3 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan
![Page 389: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/389.jpg)
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan (Lampiran IV-A perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013). 3. Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang
berwenang. 4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. 5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. 6. Keterangan rencana kegiatan. 7. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil.
a. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.
M. Bidang Sosial
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pengumpulan Uang dan Barang
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pengumpulan
Uang dan Barang
( PUB )
Dinas Sosial Provinsi
Bali
(Tim Teknis)
1. Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri.
2. UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. 3. UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang
perubahan atas UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
4. UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
5. UU RI 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
6. UU RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
7. Peraturan pemerintahan Nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang lembaga kesejahteraan sosial.
5 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 390: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/390.jpg)
9. Peratran Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persyaratan :
Pemohon penyelengara PUB mengajukan permohonan izin dengan menyampaikan data-data sebagai berikut :
1. Surat Permohonan dari LKS/Orsos. 2. Fotocopy Akte pendiri LKS/Orsos/ dari notaris. 3. Fotocopy surat pengesahan LKS/Orsos dari keMenterian Hukum dan HAM RI. 4. Fotocopy Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS/Orsos yang di syahkan/dicatatkan di notaris/ditanda tangani pembina. 5. Fotocopy rekening bank atas nama LKS/Orsos. 6. Fotocopy NPWP atas nama LKS/Orsos. 7. Fotocopy KTP pengurus LKS/Orsos. 8. Surat Ijin domisili dari kepala desa/ lurah setempat. 9. Surat keputusan pengurus LKS/Orsos yang ditanda tangani oleh pembina LKS/Orsos. 10. Program kerja jangka pendek, menengah dan panjang (kuantitatif). 11. Surat rekomendasi / tanda pendaftaran dari dinas sosial kabupaten/kota. 12. Struktur organisasi penguirus LKS/Orsos. 13. Laporan kegiatan LKS/Orsos yang telah dilaksanakan yang mencakup :
a. Jumlah kelayakan yang sudah di tangani. b. Sarana dan prasarana yang dimiliki.
![Page 391: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/391.jpg)
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Undian
Gratis Berhadiah
( UGB )
Dinas Sosial Provinsi
Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. 2. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan. 3. PP Nomor132 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan atas Hadiah Undian. 4. Keppres Nomor 48 Tahun 1973 tentang
Penertiban Penyelenggaraan Undian.
5. Kepmensos Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.
6. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5 hari kerja sejak
surat permohonan
diterima lengkap
dan benar
Syarat dan Ketentuan Permohonan Izin :
1. Mempunyai Akta Pendirian atau Akta Notaris atau Keputusan Pembentukan. 2. Mempunyai susunan pengurus /kepanitiaan. 3. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
![Page 392: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/392.jpg)
4. Bagi Badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Bagi Badan yang salah satu kegiatannyabergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, sekurang-kurangnya harus telah terdaftar pada instansi setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adanya Rekomendasi dari Gubernur / Pemerintah Daerah setempat. Tata Cara Permohonan Izin :
1. Permohonan izin diajukan kepada Menteri Sosial RI up. Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan undian.
2. Permohonan izin dibuat secara tertulis diatas kertas kop surat resmi (asli) bermaterai Rp. 6.000,- serta menyebutkan penanggungjawabnya. 3. Permohonan izin harus ditandatangani langsung oleh penyelenggara dan tidak boleh diwakilkan oleh agensi yang mengurusnya. 4. Permohonan izin harus menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari organisasi/badan yang bersangkutan. 5. Melampirkan surat rekomendasi Gubernur/Pemerintah Daerah setempat. 6. Untuk penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri harus diajukan oleh organisasi/badan/perwakilan yang berkedudukan di Indonesia. 7. Hadiah berupa barang harus mencantumkan harga menurut standar pasar dan dalam hal ada perbedaan selisih harga sebanyak-banyaknya 5% (lima
persen) dari harga pasar yang berlaku. 8. Hadiah-hadiah harus telah tersedia pada saat permohonan izin diajukan atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penyegelan. 9. Pada saat mengajukan permohonan izin undian, penyelenggara harus sudah melampirkan bukti setor biaya sebesar Rp. 200.000,- per periode dan
izin iklan sebesar Rp. 100.000,-
Catatan :
- Permohonan izin dari penyelenggara yang menggunakan agensi harus melampirkan surat kuasa dari penyelenggara kepada agensi. - Permohonan izin dari penyelenggara yang menugaskan pegawainya untuk melakukan pengurusan harus melampirkan surat tugas jika belum
memiliki ID Card. - Penarikan undian harus bersifat terbuka untuk umum. - Melampirkan contoh iklan / promosi. - Melampirkan kwitansi pembelian untuk hadiah berupa emas
![Page 393: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/393.jpg)
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Surat Izin Tanda Daftar
Lembaga
Kesejahteraan Sosial.
Dinas Sosial Provinsi
Bali
(Tim Teknis)
1. Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri.
2. UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
3. UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
4. UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
5. UU RI 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
6. UU RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
7. Peraturan pemerintahan Nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang lembaga kesejahteraan sosial.
7 Hari kerja
sejak surat
permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 394: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/394.jpg)
9. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prosedur Pengajuan Izin :
mengajukan permohonan izin dengan menyampaikan data-data sebagai berikut :
1. Surat Permohonan dari LKS/Orsos. 2. Fotocopy Akte pendiri LKS/Orsos/ dari notaris. 3. Fotocopy surat pengesahan LKS/Orsos dari keMenterian Hukum dan HAM RI. 4. Fotocopy Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS/Orsos yang di syahkan/dicatatkan di notaris/ditanda tangani pembina. 5. Fotocopy rekening bank atas nama LKS/Orsos. 6. Fotocopy NPWP atas nama LKS/Orsos. 7. Fotocopy KTP pengurus LKS/Orsos. 8. Surat Ijin domisili dari kepala desa/ lurah setempat. 9. Surat keputusan pengurus LKS/Orsos yang ditanda tangani oleh pembina LKS/Orsos. 10. Program kerja jangka pendek, menengah dan panjang (kuantitatif). 11. Surat rekomendasi / tanda pendaftaran dari dinas sosial kabupaten/kota. 12. Struktur organisasi penguirus LKS/Orsos. 13. Laporan kegiatan LKS/Orsos yang telah dilaksanakan yang mencakup :
a. Jumlah kelayakan yang sudah di tangani. b. Sarana dan prasarana yang dimiliki.
![Page 395: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/395.jpg)
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk Yayasan (Perpanjangan)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Rekomendasi
Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing
Untuk Yayasan
(Perpanjangan)
Dinas Sosial Provinsi
Bali
(Tim Teknis)
1. Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri.
2. UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. 3. UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang
perubahan atas UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
4. UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
5. UU RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
6. UU RI 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
7. UU RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 tahun 2012
tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7 Hari kerja
sejak surat
permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 396: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/396.jpg)
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang lembaga kesejahteraan sosial.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persyaratan :
mengajukan permohonan izin RPTKA dengan menyampaikan data-data sebagai berikut :
1. Surat Permohonan dari LKS/Orsos. 2. Formulir Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (). 3. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota Tempat LKS tersebut beroprasi. 4. Surat keterangan domisili dari pemerintahan daerah setempat. 5. Foto Copy pendirian sebagian badan hukum yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 6. Bagan struktur organisasi lembaga kesejahteraan sosial (LKS). 7. Surat penunjukan tenaga kerja Asing pendamping. 8. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu apabila diperlukan.
![Page 397: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/397.jpg)
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Untuk Yayasan (Perpanjangan)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing
Untuk Yayasan
(Perpanjangan)
Dinas Sosial Provinsi
Bali
(Tim Teknis)
1. Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri.
2. UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. 3. UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang
perubahan atas UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
4. UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
5. UU RI 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
6. UU RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi
kemasyarakatan. 7. Peraturan pemerintahan Nomor 39 tahun 2012
tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7 Hari kerja
sejak surat
permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 398: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/398.jpg)
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang lembaga kesejahteraan sosial.
9. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persyaratan ;:
Mengajukan permohonan izin dengan menyampaikan data-data sebagai berikut :
1. Surat Permohonan dari LKS/Orsos. 2. Fotocopy Akte pendiri LKS/Orsos/ dari notaris. 3. Fotocopy surat pengesahan LKS/Orsos dari keMenterian Hukum dan HAM RI. 4. Fotocopy Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS/Orsos yang di syahkan/dicatatkan di notaris/ditanda tangani pembina. 5. Fotocopy rekening bank atas nama LKS/Orsos. 6. Fotocopy NPWP atas nama LKS/Orsos. 7. Fotocopy KTP pengurus LKS/Orsos. 8. Surat Ijin domisili dari kepala desa/ lurah setempat. 9. Surat keputusan pengurus LKS/Orsos yang ditanda tangani oleh pembina LKS/Orsos. 10. Program kerja jangka pendek, menengah dan panjang (kuantitatif). 11. Surat rekomendasi / tanda pendaftaran dari dinas sosial kabupaten/kota. 12. Struktur organisasi penguirus LKS/Orsos. 13. Laporan kegiatan LKS/Orsos yang telah dilaksanakan yang mencakup :
a. Jumlah kelayakan yang sudah di tangani. b. Sarana dan prasarana yang dimiliki.
![Page 399: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/399.jpg)
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Tanda Daftar Yayasan (Perpanjangan)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing
Untuk Yayasan
(Perpanjangan)
Dinas Sosial Provinsi
Bali
(Tim Teknis)
1. Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri.
2. UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
3. UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
4. UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
5. UU RI 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
6. UU RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang
7 Hari kerja
sejak surat
permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 400: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/400.jpg)
organisasi kemasyarakatan. 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 tahun
2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang lembaga kesejahteraan sosial.
9. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persyaratan :
mengajukan permohonan izin dengan menyampaikan data-data sebagai berikut :
1. Surat Permohonan dari LKS/Orsos. 2. Fotocopy Akte pendiri LKS/Orsos/ dari notaris. 3. Fotocopy surat pengesahan LKS/Orsos dari keMenterian Hukum dan HAM RI. 4. Fotocopy Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS/Orsos yang di syahkan/dicatatkan di notaris/ditanda tangani pembina. 5. Fotocopy rekening bank atas nama LKS/Orsos. 6. Fotocopy NPWP atas nama LKS/Orsos. 7. Fotocopy KTP pengurus LKS/Orsos. 8. Surat Ijin domisili dari kepala desa/ lurah setempat. 9. Surat keputusan pengurus LKS/Orsos yang ditanda tangani oleh pembina LKS/Orsos. 10. Program kerja jangka pendek, menengah dan panjang (kuantitatif). 11. Surat rekomendasi / tanda pendaftaran dari dinas sosial kabupaten/kota.
![Page 401: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/401.jpg)
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Asing Dan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Untuk Yayasan
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Rencana
Penggunaan Tenaga
Asing Dan
Rekomendasi Izin
Mempekerjakan
Tenaga Asing Untuk
Yayasan
Dinas Sosial Provinsi
Bali
(Tim Teknis)
1. Undang Republik IndonesiaNomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri.
2. UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
3. UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
4. UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian 5. UU RI 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir
miskin. 6. UU RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi
7 Hari kerja
sejak surat
permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 402: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/402.jpg)
kemasyarakatan. 7. Peraturan pemerintahan Nomor 39 tahun 2012
tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011
tentang lembaga kesejahteraan sosial. 9. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prosedur Pengajuan Izin :
Persyaratan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Asing Dan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Untuk Yayasan (Baru) :
1. Formulir RPTKA yang sudah di isi lengkap 2. Surat rekomendasi dari dinas sosial provinsi dan kabupaten / kota tempat LKS tersebut beroperasi 3. Surat keterangan domisili dari pemerintah daerah setempat 4. Foto copy akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah di sahkan oleh pejabat yang berwenang 5. Bagan struktur organisasi 6. Surat penunjukan TKA pendamping 7. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu apabila diperlukan
Persyaratan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Asing Dan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Untuk Yayasan (Perpanjangan) :
1. Formulir RPTKA yang sudah di isi lengkap 2. Surat rekomendasi dari dinas sosial provinsi dan kabupaten / kota tempat LKS tersebut beroperasi 3. Surat keterangan domisili dari pemerintah daerah setempat 4. Foto copy akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah di sahkan oleh pejabat yang berwenang 5. Bagan struktur organisasi 6. Surat penunjukan TKA pendamping 7. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu apabila diperlukan 8. Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 9. Fotocopy keputusan RPTKA yang masih berlaku 10. Fotocopy ijin menggunakan tenaga asing (IMTA) yang maasih berlaku
![Page 403: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/403.jpg)
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Mempekerjakan
Tenaga Asing (IMTA)
Dinas Sosial Provinsi
Bali
(Tim Teknis)
1. Undang republik IndonesiaNomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri.
2. UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
3. UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
4. UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian 5. UU RI 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir
miskin. 6. UU RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi
7 Hari kerja
sejak surat
permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 404: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/404.jpg)
kemasyarakatan.
7. Peraturan pemerintahan Nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Peraturan Menteri sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang lembaga kesejahteraan sosial.
9. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prosedur Pengajuan Izin :
Persyaratan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Asing Dan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (Baru) :
1. Surat rekomendasi dari dinas sosial provinsi dan kabupaten / kota tempat LKS tersebut beroperasi 2. Surat keterangan domisili dari pemerintah daerah setempat 3. Foto copy akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah di sahkan oleh pejabat yang berwenang 4. Foto copy keputusan RPTKA 5. Foto copy TKA yang akan dioerkerjakan 6. Daftar riwayat hidup TKA yang akan di pekerjakan 7. Foto copy ijasah atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan 8. Surat penunjukan TKA pendamping 9. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 1 lembar\=
Persyaratan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Asing Dan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Yayasan (Perpanjangan) :
1. Foto copy IMTA yang masih berlaku 2. Surat rekomendasi dari dinas sosial provinsi dan kabupaten / kota tempat LKS tersebut beroperasi 3. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk 4. Fotocopy polis asuransi 5. Pelatihan kepada TKA pendamping 6. Fotocopy keputusan RPTKA yang masih berlaku 7. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
![Page 405: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/405.jpg)
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia ( Adat Kebiasaan )
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Pengangkatan Anak
Antar wrga Indonesia
( Adat Kebiasaan )
Dinas Sosial Provinsi
Bali
(Tim Teknis)
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaaan Pengangkatan Anak.
2. Peraturan Menteri Sosial R. Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
3. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Prosedor Pengangkatan Anak.
4. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
7 Hari kerja
sejak surat
permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 406: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/406.jpg)
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan Pengajuan Izin :
Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia
1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Pernyataan Hak Perwalian.
3. Surat Pernyataan Hibah Warisan
4. Surat Pernyataan kesepakatan Pengangkatan Anak
5. Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak
6. Surat Pertanyaan belum mempunyai anak
7. Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan anak dari keuarga besar
8. Surat Pengantar Prngangkatan anak dari Kepala Desa.
9. Surat Keterangan Sehat dari Rumah sakit.
10. Surat Keterangan penghasilan dari instasndi/ tempat kerja
11. Foto Copu KTP Suami istri.
12. Pas photo suami istri 4 x 6 cm.
13. Foto copy akta kelahiran suami istri
14, Foto copy akta pernikahan
15. Foto copy kartu keluarga
16. Pernyataan Penyerahan anak dari orang tua biologis
17. Berita acata pemerasan ( berneterai Rp. 6.000 )
18. Rekomendasi/ pertimbangan teknis dari Dinas Sosial.
![Page 407: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/407.jpg)
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia ( Anak Terlantar ).
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Pengangkatan Anak
Antar Warga Indonesia
(AnakTerlantar)
Dinas Sosial Provinsi
Bali
(Tim Teknis)
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaaan Pengangkatan Anak.
2. Peraturan Menteri Sosial RI. Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
3. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Prosedor Pengangkatan Anak.
7 Hari kerja
sejak surat
permohonan
diterima lengkap
dan benar
![Page 408: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/408.jpg)
4. Peraturan Gubernur Bali No. 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran Persyaratan ;
Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia
1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Pernyataan Hak Perwalian.
3. Surat Pernyataan Hibah Warisan
4. Surat Pernyataan kesepakatan Pengangkatan Anak
5. Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak
6. Surat Pertanyaan belum mempunyai anak
7. Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan anak dari keuarga besar
8. Surat Pengantar Prngangkatan anak dari Kepala Desa.
9. Surat Keterangan Sehat dari Rumah sakit.
10. Surat Keterangan penghasilan dari instasndi/ tempat kerja
11. Foto Copu KTP Suami istri.
12. Pas photo suami istri 4 x 6 cm.
13. Foto copy akta kelahiran suami istri
14, Fito copy akta pernikahan
15. Foto copy kartu keluarga
16. Pernyataan Penyerahan anak dari orang tua biologis
17. Berita acata pemerasan ( berneterai Rp. 6.000 )
18. Rekomendasi/ pertimbangan teknis dari Dinas Sosial.
![Page 409: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/409.jpg)
N. Bidang Kesehatan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
pedagang Besar
Farmasi
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikontropika. 2. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 3. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998
Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- 12 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
![Page 410: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/410.jpg)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerja Kefarmasian.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2010 tentang Prekursor.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.
9. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat permohonan di tandatangani direktur dan apoteker penanggung jawab (asli bermaterai 6000) 2. Foto copy KTP / identitas direktur / ketua 3. Salinan / fotocopy akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan 4. Foto copy NPWP 5. Foto copy Ijin Usaha PBF Pusat (bagi PBF yang memperpanjang) 6. Susunan direksi/pengurus 7. Surat pernyataan komisasris / dewan pengawas/ direksi/pengurus tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang
farmasi dalam kurun waktu 2 tahun 8. Foto copy KTP dan atau Keterangan Domisili apoteker 9. Salinan / ftocopy ijasah, surat ijin kerja,dan surat tanda registrasi apoteker penanggung jawab 10. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh apoteker penanggung jawab 11. Surat Perjanjian Kerjasama Apoteker dengan pimpinan PBF dalam Bentuk akte notaris. 12. Gambar peta lokasi. 13. Gambar denah bangunan kantor dan gudang disertai dengan ukuran luas masing – masing ruangan. 14. Surat yang menyatakan status bangunan dan gudang. 15. Daftar keterangan. 16. Daftar pustaka yang dimiliki berkaitan dengan PBF. 17. Blangko kelengkapan administrasi PBF.
![Page 411: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/411.jpg)
18. Foto copy SIUP. 19. Foto copy ijin gangguan / HO. 20. Foto copy IMB. 21. Foto copy SITU. 22. Foto copy TDP
Prosedur :
1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
2. Selambat – lambatnya 6 hari kerja sejak menerima permohonan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali memberikan informasi berkas lengkap / belum lengkap kepada pemohon
3. Selambat – lambatnya 3 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap, tim pemeriksa bersama melakukan vicitasi ke sarana 4. Selambat – lambatnya 6 hari kerja sejak di terimanya tembusan permohonan, Kepala Balai POM melakukan audit permenuhan persyaratan CDOB 5. Selambat – lambatnya 3 hari setelah visitasi, tim pemeriksa bersama menyampaikan laporan hasil visitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Bali 6. Selambat – lambatnya 6 hari kerja sejak melakukan audit pemenuhan peryasaratan CDOB, Kepala Balai POM melaporkan pemohon yang telah
memenuhi persyaratan CDOB kepada Kepala Badan POM 7. Selambat – Lambatnya 3 Hari Kerja sejak diterima laporan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengeluarkan kajian teknis pemenuhan
kelengkapan administratif kepada kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 8. Selambat – lambatnya 6 hari kerja sejak menerima laporan dari kepala balai POM, Kepala Badan POM memberikan rekomendasi pemenuhan
persyaratan CDOB kepada direktur jendral 9. Selambat – lambatnya dalam waktu 3 hari sejak menerima kajian teknis kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi
bali mengeluarkan rekomendasi pemenuhan kelengkapan administratif kepada direktur jendral
![Page 412: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/412.jpg)
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pengajuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pedagang Besar
Farmasi (PBF) Cabang
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikontropika. 2. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 3. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998
Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerja Kefarmasian.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2010
- 18 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
![Page 413: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/413.jpg)
tentang Prekursor. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 tahun
2011 tentang Pedagang Besar Farmasi. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.
9. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran Persyaratan :
1. Surat permohonan di tandatangani direktur dan apoteker penanggung jawab (asli bermaterai 6000) 2. Rekomendasi Dari Kepala Balai Besar / Balai POM. 3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 4. Foto copy KTP / identitas direktur / ketua 5. Salinan / fotocopy akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan 6. Foto copy NPWP 7. Foto copy Ijin Usaha PBF Pusat 8. Surat penunjukan kepala cabang 9. Susunan direksi/pengurus 10. Surat pernyataan komisasris / dewan pengawas/ direksi/pengurus tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang
farmasi dalam kurun waktu 2 tahun 11. Foto copy KTP dan atau Keterangan Domisili apoteker 12. Salinan / ftocopy ijasah, surat ijin kerja,dan surat tanda registrasi apoteker penanggung jawab 13. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh apoteker penanggung jawab 14. Surat Perjanjian Kerjasama Apoteker dengan pimpinan PBF dalam Bentuk akte notaris. 15. Gambar peta lokasi. 16. Surat bukti penguasaan bangunan dan gudang 17. Data ketenagaan 18. Daftar pustaka yang di miliki berkaitan dengan PBF 19. Blangko kelengkapan administrasi PBF 20. Foto copy SIUP.
![Page 414: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/414.jpg)
21. Foto copy ijin gangguan / HO. 22. Foto copy IMB. 23. Foto copy SITU. 24. Foto copy TDP.
Prosedur :
1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
2. Selambat – lambatnya 6 hari kerja sejak menerima permohonan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali memberikan informasi berkas lengkap / belum lengkap kepada pemohon
3. Selambat – lambatnya 5 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap, tim pemeriksa bersama melakukan vicitasi ke sarana 4. Selambat – lambatnya 5 hari kerja setelah visitasi, tim pemeriksa bersama menyampaian laporan hasil visistasi kepada kepala dinas kesehatan
provinsi bali 5. Selambat – lambatnya dalam waktu 6 hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan, kepala balai POM melakukan audit pemenuhan
persyaratan CDOB 6. Selambat – lambatnya 4 hari kerja sejak diterima laporan, kepala dinas kesehatan provinsi bali mengeluarkan rekomendasi kepada dinas
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
7. Selambat – lambatnya dalam waktu 6 hari kerja sejak dinyatakan memenuhi persyaratan CDOB, kepala balai POM mengeluarkan rekomendasi hasil analisis pemenuhan persyaratan CDOB kepada kepala dinas kesehatan provinsi dengan tembusan kepada pemohon
8. Selambat – lambatnya dalam waktu 4 hari kerja sejak menerima rekomendasi dari kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi bali menerbitkan pengakuan PBF Cabang.
![Page 415: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/415.jpg)
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pusat
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Penyalur Alat
Kesehatan (PAK)
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998
tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007
- 30 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
![Page 416: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/416.jpg)
tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran Persyaratan :
1. Berdasarkan Hukum (PT). 2. Memiliki Penanggung jawab Teknis yang Bekerja penuh, dengan pendidikan yang sesuai. 3. Memiliki Sarana dan prasarana yang Mendukung. 4. Mengajukan Surat Permohonan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan. 5. Foto copy KTP Pemohon. 6. Foto copy Pendirian Perusahan yang disahkan oleh Kumham. 7. Surat Status Bangunan. 8. Peta Lokasi (Internet dan Manual). 9. Denah Bangunan. 10. Foto copy KTP Penanggung Jawab teknis. 11. Foto copy Ijazah Penanggung jawab teknis. 12. Foto copy Sertifikat Penanggung jawab Teknis.
![Page 417: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/417.jpg)
13. Foto copy Surat perjanjian Kerjasama Penanggung Jawab (Akte Notaris yang Dilegalisir). 14. Surat pernyataan Penanggung Jawab Teknis Bekerja penuh (bermeterai 6000). 15. SK pengangkatan Penanggung Jawab Teknis dari Direktur. 16. Memiliki Bengkel / Bekerjasama dengan Bengkel lain (Elektromedika). 17. Daftar peralatan Bengkel (Elektromedika). 18. Daftar Nama Teknisi (Elektromedika). 19. Ijasah Tenaga Teknisi (Elektromedika). 20. Surat Jaminan Purna Jual (Elektromedika). 21. Daftar Peralatan Gudang (AC, Palet, Rak, Cold Storage/Bila Perlu). 22. Foto copy SIUP yang Dilegalisir. 23. Foto copy NPWP yang Dilegalisir. 24. Tanda Daftar Perusahaan yang dilegalisi. 25. Pernyataan Kepala cabang tidak terlibat dalam pelanggaran peraturan dan UU yang berlaku (bermeterai 6000). 26. Foto copy SITU yang dilegalisir. 27. Foto copy HO yang dilegalisir. 28. Surat Keterangan domisili Usaha. 29. Jenis/Macam Alat Kesehatan yang diedarkan yang dilegalisir Dikes Prov. 30. Daftar Buku Kepustakaan (Peraturan Yang berkaitan dengan Alkes). 31. Brosur – Brosur berkaitan dengan alkes yang disalurkan. 32. Daftar ketenagaan dengan keterangan job 33. Struktur organisasiperusahaan 34. Perlengkapan administrasi
Prosedur :
1. Pemohon mengajukan perohonan kepada direktur jendral kefarmasian dan alat kesehatan dengan tembusan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi bali serta dinas kesehatan provinsi
2. Kepala dinas kesehatan provinsi selambat – lambatnya 12 hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakuakan pemeriksaan setempat
3. Tim pemeriksa bersama bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat berita acara pemeriksaan 4. Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BAP di terima, kepala dinas kesehatan provinsi bali menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis ada
dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi bali
![Page 418: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/418.jpg)
5. Dalam jangka waktu 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dan menyatakan telah memenuhi persyaratan maka, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, membuat rekomendasi kepada direktur jendral kefarmasian dan alat kesehatan.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Penyalu Alat
Kesehatan (PAK)
Cabang
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah. 3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998
- 36 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
![Page 419: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/419.jpg)
tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran Persyaratan :
1. Berdasarkan Hukum (PT). 2. Memiliki Penanggung jawab Teknis yang Bekerja penuh, dengan pendidikan yang sesuai. 3. Memiliki Sarana dan prasarana yang Mendukung. 4. Mengajukan surat permohonan (bermaterai 6000) 5. Foto copy KTP Pemohon. 6. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kumham 7. Surat Status Bangunan. 8. Peta Lokasi (Internet dan Manual). 9. Denah Bangunan 10. Foto copy KTP Penanggung Jawab teknis.
![Page 420: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/420.jpg)
11. Foto copy Ijazah Penanggung jawab teknis. 12. Foto copy Sertifikat Penanggung jawab Teknis. 13. Foto copy Surat perjanjian Kerjasama Penanggung Jawab (Akte Notaris yang Dilegalisir). 14. Surat pernyataan Penanggung Jawab Teknis Bekerja penuh (bermeterai 6000). 15. SK pengangkatan Penanggung Jawab Teknis dari Direktur. 16. Memiliki Bengkel / Bekerjasama dengan Bengkel lain (Elektromedika). 17. Daftar peralatan Bengkel (Elektromedika). 18. Daftar Nama Teknisi (Elektromedika). 19. Ijasah Tenaga Teknisi (Elektromedika). 20. Surat Jaminan Purna Jual (Elektromedika). 21. Daftar Peralatan Gudang (AC, Palet, Rak, Cold Storage/Bila Perlu). 22. Foto copy SIUP yang Dilegalisir. 23. Foto copy NPWP yang Dilegalisir. 24. Tanda Daftar Perusahaan yang dilegalisi. 25. Pernyataan Kepala cabang tidak terlibat dalam pelanggaran peraturan dan UU yang berlaku (bermeterai 6000). 26. Foto copy SITU yang dilegalisir. 27. Foto copy HO yang dilegalisir. 28. Surat Keterangan domisili Usaha. 29. Jenis/Macam Alat Kesehatan yang diedarkan yang dilegalisir Dikes Prov. 30. Daftar Buku Kepustakaan (Peraturan Yang berkaitan dengan Alkes). 31. Brosur – Brosur berkaitan dengan alkes yang disalurkan. 32. Daftar ketenagaan dengan keterangan Job 33. Struktur organisasi perusahaan 34. Perlengkapan administrasi Prosedur :
1. Pemohon mengajukan permohonan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tembusan Dikes provinsi Bali dan Dikes Kab/Kota
2. Kepala dinas kesehatan (provinsi dan kabupaten/kota) selambat – lambatnya 12 (dua belas)hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) membentuk tim pemeriksa bersama, untuk melakukan pemeriksaan setempat.
3. Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 12 hari kerjamelakukan pemeriksaan setempat dan membuat berita acara pemeriksaan. 4. Apabila telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Kesehata Provinsi Bali selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah meneria hasil dari tim
pemeriksa bersama, membuat rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
![Page 421: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/421.jpg)
5. Dalam Jangka Waktu 6 hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi bali mengeluarkan inin penyalur alat kesehatan c
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Produksi Kosmetika
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
21 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
![Page 422: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/422.jpg)
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan dan Organisasi Kementerian Negara
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Kesehatan
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika
13. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan bermaterai 6.000
![Page 423: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/423.jpg)
2. Fotocopi Izin Usaha Industri atau Tanda daftar Industri yang telah dilegalisir
3. Nama direktur/pengurus
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direksi perusahaan/pengurus
5. Susunan Direksi/Pengurus
6. Pernyataan Direksi/Pengurus tidak terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi
7. Fotocopy akta notaris pendirian perusahaan (berbentuk Badan Usaha) yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Fotocopy Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP)
9. Denah Bangunan yang disahkan oleh Kepala Badan POM
10. Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika yang dibuat
11. Daftar peralatan yang tersedia
12. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh P.Jawab (materai 6000)
13. Fotocopi ijazah dan Surat Tanda Registrasi (STRA/STRTTK) penanggung jawab yang telah dilegalisir
Prosedur :
1. Permohonan Izin Produksi Kosmetika diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tembusan
Kepada Kepala Badan POM, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kepala Balai POM
2. Paling lama dalam waktu 4 (empat) hari kerja sejak Berkas Permohonan diterima lengkap, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan menunjuk tim pemeriksa bersama
3. Paling lama 6 (enam) hari kerja Tim Pemeriksa Bersama melakukan pemeriksaan setempat dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
4. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima tembusan, Kepala Balai POM melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan/pemenuhan
CPKB/hygiene sanitasi dan dokumentasi sesuai CPKB
5. Apabila telah menerima hasil dari Tim Pemeriksa Bersama dan telah memenuhi persyaratan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyampaikan BAP dan Rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali
6. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan terhadap kesiapan/pemenuhan CPKB dinyatakan selesai, Kepala Balai setempat
wajib menyampaikan analisis hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan
![Page 424: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/424.jpg)
7. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima analisis hasil pemeriksaan dari Kepala Balai POM, Kepala Badan POM memberikan rekomendasi
kepada Direktur Jenderal
8. Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima BAP dan Rekomendasi dari Dinkes Provinsi Bali maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha kecil Obat
Tradisional dan Industri
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998
30 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
![Page 425: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/425.jpg)
tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional
6. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan (asli bermaterai Rp. 6000,-)
2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota.
3. Rekomendasi dari Kepala Balai Besar/ Balai POM
4. Fotocopy KTP dan atau Keterangan domisili pimpinan
5. Salinan/fotocopy akte pendirian badan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan
6. Susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas
7. Pernyataan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang
farmasi
8. Fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan
9. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan
10. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
11. Persetujuan lokasi dari pemerintah dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (SITU & HO)
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
13. Surat Tanda Daftar Perusahaan
![Page 426: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/426.jpg)
14. Salinan/fotocopy ijasah dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian/Apoteker Penanggung Jawab
15. Asli Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu dari Tenaga Teknis Kefarmasian
16. Surat pengangkatan penanggung jawab dari pimpinan perusahaan
17. Bentuk sediaan dan kapasitas produksi per tahun
18. Daftar mesin dan peralatan yang digunakan
19. Diagram/alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan yang akan dibuat
20. Daftar jumlah tenaga kerja dan tempat penugasannya
Prosedur
Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan
tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Kepala Balai setempat
1. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak menerima permohonan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali memberikan informasi berkas lengkap/ belum lengkap kepada pemohon.
2. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap, tim pemeriksa bersama melakukan verifikasi kelengkapan administratif dan visitasi ke sarana.
3. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima tembusan permohonan untuk izin UKOT, Kepala Balai setempat wajib melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan/pemenuhan CPOTB .
4. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah visitasi, tim pemeriksa bersama menyampaikan laporan hasil visitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan pemenuhan CPOTB dinyatakan selesai, Kepala Dinas setempat wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dengan tembusan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi .
6. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima laporan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
7. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak menerima rekomendasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menolak, menunda atau mengeluarkan ijin UKOT
![Page 427: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/427.jpg)
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Industri Obat
Tradisional (IOT) dan
Industri Ekstrak Bahan
Alam (IEBA)
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- 30 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
![Page 428: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/428.jpg)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.
6. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan 2. Persetujuan prinsip 3. Daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan 4. Daftar jumlah tenaga kerja beserta tempat penugasannya 5. Diagram/alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat tradisional dan ekstrak yang akan dibuat 6. Fotokopi sertifikat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
7. Rekomendasi pemenuhan CPOTB dari Kepala Badan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepala Balai setempat, dan
8. Dalam hal terjadi perubahan data setelah persetujuan prinsip diterbitkan, maka perubahan data tersebut harus disetujui oleh Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi atau Kepala Dinas yang berkaitan dengan Rencana Induk Pembangunan (RIP)
Prosedur:
1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan POM dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu Satu Pintu Provinsi Bali dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
2. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak menerima permohonan, Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali memberikan informasi berkas lengkap/ belum lengkap kepada pemohon.
3. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap, tim pemeriksa bersama melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administratif dan visitasi ke sarana.
4. Selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan, Kepala Badan POM melakukan audit pemenuhan persyaratan CPOTB.
5. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah visitasi, tim pemeriksa bersama menyampaikan laporan hasil visitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
![Page 429: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/429.jpg)
6. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima laporan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengeluarkan kajian teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali .
7. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak menerima kajian teknis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengeluarkan rekomendasi pemenuhan persyaratan administratif kepada Direktur Jenderal.
8. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan memenuhi persyaratan CPOTB, Kepala Badan POM mengeluarkan rekomendasi pemenuhan persyaratan CPOTB kepada Direktur Jenderal
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Laboratorium Klinik Umum Madya
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Laboratorium Klinik
Umum Madya
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
30 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
![Page 430: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/430.jpg)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik
6. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan bermaterai 6000 2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 3. Fotocopy KTP Direktur/Pimpinan 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disyahkan oleh Kumham 5. Tanda Daftar Perusahan 6. Fotocopy NPWP 7. Surat Status Bangunan (sewa atau milik sendiri) dan bukti pendukung 8. Peta Lokasi 9. Surat Keterangan Domisili Usaha 10. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilegalisir 11. Denah Bangunan 12. UPL( Upaya Pengelolaan Lingkungan), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 13. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang sudah dilegalisir 14. Fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) yang sudah dilegalisir 15. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis 16. Fotocopy STR Penanggungjawab Teknis 17. Fotocopy Ijazah dan SIP Penanggugjawab Teknis yang dilegalizir 18. Surat Pernyataan kesanggupan Penanggungjawab Teknis (formulir A) 19. SUrat Pernyataan Kesanggupan masing-masing tenaga teknis/administrasi ( formulir A2) 20. Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Program Pemantapan Mutu Eksternal ( formulir A3) 21. Data Kelengkapan Bangunan Laboratorium (formulir A4) 22. Data Kelengkapan Peralatan Laboratorium (formulir A5) 23. Daftar Ketenagaan dengan keterangan Job ( job deskripsi) dan dilengkapi STR dan SIP 24. Struktur Organisasi Perusahan
![Page 431: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/431.jpg)
Prosedur :
1. Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali . 2. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak penerimaan permohonan, Kepala DPMPTSP memberikan informasi berkas lengkap/belum
lengkap kepada pemohon. 3. Setelah berkas permohonan dnyatakan lengkap oleh pemeriksa, maka selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja akan dilakukan
pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan perizinan ke laboratorium klinik bersangkutan oleh tim pemeriksa bersama (DPMPTSP, Dinkes Provinsi, institusi dan organisasi profesi terkait).
4. Hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa bersama disampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dengan melampirkan berita acara pemeriksaan.
5. Apabila memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala BPMP.
6. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi diterima serta semua persyaratan telah terpenuhi maka Kepala DPMPTSP mengeluarkan ijin Laboratorium Klinik Umum Madya.
7. Apabila persyaratan belum terpenuhi, maka pemohon harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan. Jika 60 (enam puluh) hari kerja sejak pemberitahuan lisan atau tulisan pemohon belum dapat memenuhi persyaratan, DPMPTSP mengeluarkan surat penolakan terhadap permohonan ijin.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Laboratorium Klinik Umum Utama
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Laboratorium Klinik
Umum Utama
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
30 hari kerja sejak
surat permohonan
![Page 432: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/432.jpg)
(Tim Teknis) Pemerintahan Daerah 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik
5. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP Direktur/Pimpinan 3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disayahkan oleh Kumham 4. Tanda Daftar Perusahan 5. Fotocopi NPWP 6. Surat Status Bangunan (sewa atau milik sendiri) dan bukti pendukung 7. Peta Lokasi 8. Surat Keterangan Domisili Usaha 9. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilegalisir 10.Denah Bangunan .
11.UPL( Upaya Pengelolaan Lingkungan), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
12.Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang sudah dilegalisir.
13.Fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) yang sudah dilegalisir.
14.Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis
15.Fotocopy STR Penanggungjawab Teknis
16.Fotocopy Ijazah dan SIP Penanggugjawab Teknis yang dilegalizir.
17.Surat Pernyataan kesanggupan Penanggungjawab Teknis (formulir A)
![Page 433: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/433.jpg)
18.Surat Pernyataan Kesanggupan masing-masing tenaga teknis/administrasi ( formulir A2)
19.Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Program Pemantapan Mutu Eksternal ( formulir A3)
20.Data Kelengkapan Bangunan Laboratorium (formulir A4)
21.Data Kelengkapan Peralatan Laboratorium (formulir A5)
22.Daftar Ketenagaan dengan keterangan Job ( job deskripsi) dan dilengkapi STR dan SIP.
23.Struktur Organisasi Perusahan
Prosedur :
1. Pemohon mengajukan permohonan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali . 2. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak penerimaan permohonan, kepala B Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali memberikan informasi berkas lengkap/belum lengkap kepada pemohon. 3. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh pemeriksa, maka selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja akan dilakukan
pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan perizinan ke laboratorium klinik bersangkutan oleh tim pemeriksa bersama (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Dinkes Provinsi, institusi dan organisasi profesi terkait).
4. Hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa bersama disampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dengan melampirkan berita acara pemeriksaan (BAP).
5. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis kepada BPMP. 6. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan dan hasil kajian teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi diterima serta
semua persyaratan telah terpenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan menerbitkan Rekomendasi Ijin Laboratorium Klinik Umum Utama.
7. Apabila persyaratan belum terpenuhi, maka pemohon harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan. Jika 60 (enam puluh) hari kerja sejak pemberitahuan lisan atau tulisan pemohon belum dapat memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengeluarkan surat penolakan terhadap permohonan rekomendasi
![Page 434: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/434.jpg)
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Mendirikan Rumah
Sakit
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
30 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
![Page 435: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/435.jpg)
Kelas B (Tim Teknis) berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
Untuk memperoleh Izin Mendirikan RS kls B:
Pemilik mengajukan permohonan rekomendasi izin mendirikan sesuai klasifikasi RS yang didirikan secara tertulis kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan:
a. Fotocopy akte pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi pemerintah atau pemerintah daerah
b. Studi kelayakan c. Master plan d. Detail engineering design e. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan f. Fotocopi sertifikat tanah /bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit g. Izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO) h. Surat Izin Tempat usaha (SITU) i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Prosedur :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada pemilik dalam waktu 1 hari kerja sejak berkas permohonan diterima.
2. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap sebagaimana dimaksud, pemohon harus mengajukan permohonan ulang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah bukti penerimaan berkas
![Page 436: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/436.jpg)
diterbitkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali harus menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan.
3. Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud, pemberi rekomendasi paling lama 14 hari kerja dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.
4. Penetapan pemberian izin mendirikan dilakukan setelah melakukan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan. 5. Dalam hal permohonan izin ditolak, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali memberikan alasan
menolak yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon. 6. Apabila pemberi izin tidak menerbitkan Izin Mendirikan atau tidak menolak permohonan hingga berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4), permohonana Izin Mendirikan dianggap terima.
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Operasional Rumah Sakit
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Mendirikan Rumah Dinas Kesehatan Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 30 hari kerja
![Page 437: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/437.jpg)
Sakit
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
Pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit dengan melampirkan dokumen:
a. Izin mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan izin Operasional untuk pertama kali b. Profil Rumah Sakit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi c. Isian instrument self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi Pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan
prasarana sesuai lampiran Permenkes No.56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit d. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kab/Kota e. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung f. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi g. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan h. Daftar sumber daya manusia i. Daftar peralatan medis dan nonmedis j. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan k. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu l. Dokumen administrasi dan manajemen.
Dokumen administrasi dan manajemen:
a. Badan hukum atau kepemilikan b. Peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws) c. Komite medic
![Page 438: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/438.jpg)
d. Komite keperawatan e. Satuan pemeriksaan internal f. Surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan g. Standar prosedur operasional kredensial staf medis h. Surat penugasan klinis staf medis dan i. Surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.
Prosedur :
a. Pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang sudah dilengkapi dengan dokumen persyaratan di atas
b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali harus menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada instansi pemerintah, instansi pemda atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari sejak berkas permohonan diterima.
c. Terhadap berkas permohonan izin operasional Rumah Sakit kelas B yang telah lengkap, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menugaskan Kepala Dinas kab/kota untuk membentuk tim visitasi yg tdd unsur Kemenkes RI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, dinkes prov, dinkes kab/kota, dan asosiasi perumahsakitan nasional (PERSI)
d. Tim visitasi melakukan visitasi dalam rangka penilaian kesiapan dan kelaikan operasional Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit kelas B paling lama 14 hari kerja sejak penugasan.
e. Tim Visitasi harus menyampaikan laporan hasil visitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi paling lama 7 hari kerja setelah visitasi dilakukan. f. Berdasarkan laporan visitasi,Kepala Dinas kesehatan Provinsi menyampaikan rekomendasi pemberian atau penolakan permohonan izin
operasional kepada BPMP Prov. Bali paling lama 7 hari kerja sejak laporan tim visitasi diterima. g. Dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak rekomendasi diterima BPMP Prov Bali menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan Izin
Operasional h. Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud di atas Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dapat memperpanjang jangka waktu pemrosesan izin paling lama 14 hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon
i. Dalam hal permohonan Izin Operasional diterima, pemberi izin menerbitkan izin operasional berupa Surat Keputusan dan sertifikat yang memuat kelas Rumah sakit dan jangka waktu berlakunya izin.
j. Dalam hal permohonan izin Operasional ditolak, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali harus memberikan alasan penolakan yang disampaiakan secara tertulis kepada pemohon dan memberikan pilihan kepada pemohon untuk:
![Page 439: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/439.jpg)
ii. melengkapi persyaratan Izin Operasional sesuai klasifikasi RS yang akan diselenggarakan mengajukan permohonan Izin Operasional sesuai klasifikasi RS hasil penilaian tim penilai tanpa dilakukan visitasi ulang.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Tugas Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
![Page 440: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/440.jpg)
Surat Tugas Dokter
Spesialis
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 2. UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. UU No 32 tahun 1996 tentang tenaga
kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 th
2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan penetapan Dokter pasca Internsip.
6. Peraturan Menteri Nomor 317 tahun 2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga Negara Asing di Indonesia.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231 Tahun 2007 tentang Penugasaan Khusus sumberdaya Manusia Kesehatan.
8. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 7 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
1. Mengajukan permohonan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan beberapa persyaratan sbb:
2. Surat permohonan dari rumah sakit (RS). 3. Surat permohonan dari Kabupaten/kota. 4. Kajian RS untuk kebutuhan pelayanan subspesialistik yang diajukan dengan surat tugas. 5. Daftar dokter spesialis di kabupaten/kota sesuai dengan lokasi RS. 6. Fotocopy STR dokter yang di mohon. 7. Fotocopy SIP (3 tempat) dokter yang dimohonkan. 8. Rekomendasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia). 9. Rekomendasi OP (Organisasi Profesi). 10. Pas foto 4 x 6 Berwarna (2 Lembar).
Prosedur :
![Page 441: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/441.jpg)
1. Rumah Sakit pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 2. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak penerimaan permohonan, Kepala BPMP memberikan informasi berkas lengkap/belum lengkap kepada pemohon.
2. Apabila memenuhi syarat maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menerbitkan Surat Tugas Dokter Spesialis.
13. Standar Operating Procedure (SOP) Izin Operasional UTD (Unit Transfusi Darah)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
![Page 442: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/442.jpg)
Izin Operasional UTD
(Unit Transfusi Darah)
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
30 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
Untuk memperoleh izin, penyelenggara UTD mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin dengan melampirkan
dokumen:
a. Profil UTD, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi,dan struktur organisasi; b. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yangdiusulkan c. Surat pernyataan bersedia mengikuti program pemantapan mutu eksternal dengan menggunakan contoh sebagai tercantum dalam formulir 6
Permenkes No 83 tahun 2014 d. Isian formulir self assessments sesuai klasifikasi UTD yang diinginkan yang meliputi bangunan, sarana prasarana, peralatan, SDM, dan
kemampuan Pelayanan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum formulir 7 sampai dengan formulir 10 . Prosedur :
a. Pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dilengkapi dokumen persyaratan di atas.
b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada penyelenggara UTD yang mengajukan permohonan dalam waktu 6 hari kerja sejak berkas permohonan diterima
c. Terhadap berkas permohonan izin UTD tingkat provinsi yang telah lengkap, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk membentuk tim penilai yang terdiri atas unsur Komite Pelayanan Darah, Kementerian Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan Provinsi , UTD Tk Nasional dan BPMP Prov. Bali.
d. Tim visitasi melakukan visitasi dalam rangka penilaian kesiapan dan kelaikan operasional UTD paling lama 14 hari kerja sejak penugasan. e. Tim visitasi menyampaiakan laporan hasil visitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Prov. Bali paling lama 7 hari kerja setelah visitasi dilakukan. f. Berdasarkan laporan visitasi, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Bali menyampaiakan rekomendasi pemberian atau penolakan permohonan izin
operasional kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali paling lama 7 hari kerja sejak laporan tim visitasi diterima.
![Page 443: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/443.jpg)
g. Dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak rekomendasi diterima Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebagai pemberi izin harus menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan izin operasional.
h. Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu sebagaiamana dimaksud di atas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dapat memperpanjang jangka waktu pemrosesan izin paling lama 14 hari kerja dengan menyampaiakan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.
i. Dalam hal permohonan izin operasional diterima, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menerbitkan izin operasional berupa Surat Keputusan dan sertifikat yang memuat jangka waktu berlakunya izin.
j. Dalam hal permohonan izin operasional ditolak, BPMP harus memberikan alas an penolakan yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon dan memberikan pilihan kepada pemohon untuk.
k. melengkapi persyaratan Izin Operasional sesuai klasifikasi UTD yang akan diselenggarakan mengajukan permohonan Izin Operasional sesuai klasifikasi UTD hasil penilaian tim penilai tanpa dilakukan visitasi ulang.
14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya Waktu (hari kerja)
![Page 444: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/444.jpg)
(Rp)
Surat Tanda Registrasi
Tenaga Teknis
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011,
tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja
Tenaga Kefarmasian.
4. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
7 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
Prosedur :
1. Ijazah yang sudah dilegalisir
2. Pasfoto ukuran 4 x6 dengan latar belakang : merah 2 lembar
3. Surat Keterangan Sehat
4. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
5. Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian
6. Surat lolos butuh (bagi lulusan luar Bali)
Semua dalam rangkap 1 (satu).
1. Berkas usulan baik dari perseorangan, fasilitas pelayanan kesehatan maupun dari institusi pendidikan diajukan ke Organisasi Profesi dan
direkomendasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali cq. Bidang Pengkajian dan Pengembangan
2. Berkas usulan diverifikasi, yang sudah lengkap akan direkomendasi ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali
![Page 445: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/445.jpg)
15. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Klinik Pelayanan Hemodialisa
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya Waktu (hari kerja)
![Page 446: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/446.jpg)
(Rp)
Rekomendasi Klinik
pelayanan
Hemodialisa.
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 29 tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan 2052 th 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 812 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
6. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
30 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai 6000 2. Rekomendasi daro organisasi profesi (kelayakan fasilitas pelayanan hemodialisa) 3. Fotocopy KTP Pimpinan 4. Surat status bangunan (sewa atau milik sendiri) dan bukti pendukung 5. Peta lokasi manual dan internet 6. Surat keterangan domisili usaha 7. Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 8. Denah Bangunan 9. Fotocopy Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan 10. Fotocopy SITU (Surat Izin Tempat Usaha) yang dilegalisir 11. Fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dilegalisir 12. Fotocopy NPWP 13. Data kelengkapan bangunan 14. Data kelengkapan peralatan
![Page 447: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/447.jpg)
15. Daftar ketenagaan disertai ijasah dan STR 16. Struktur organisasi dan tupoksi
Prosedur :
1. Pemohon mengajukan permohonan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
2. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak penerimaan permohonan, Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali memberikan informasi berkas lengkap/belum lengkap kepada pemohon
3. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh pemeriksa, maka selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja akan dilakukan pemeriksaan
terhadap kelengkapan persyaratan perizinan ke klinik bersangkutan oleh tim pemeriksa bersama
4. Hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa bersama disampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja dengan
melampirkan berita acara pemeriksaan (BAP).
5. Apabila persyaratan telah dipenuhi, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyampaikan BAP dan hasil
kajian teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
6. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah BAP dan hasil kajian teknis diterima oleh Kepala DMPTSP, dan apabila memenuhi syarat maka
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengeluarkan Rekomendasi Ijin Klinik Pelayanan Hemodialisa
16. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang) Perubahan Pimpinan.
![Page 448: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/448.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Penyalur Alat
Kesehatan (Cabang)
Perubahan Pimpinan
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
24 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
![Page 449: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/449.jpg)
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
Lampiran Persyaratan :
1. Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Fotocopy SIUP dan TDP 3. Fotocopy KTP Direktur / Pimpinan 4. Surat perjanjian Kerjasama antara PJT dan perusahaan 5. Struktur Organisasi 6. Uraian Tugas 7. Surat pernyataan jumlah purna jual (Elektromedik dan atau instrument diagnostic in vitro) 8. Petugas proteksi radiasi (Elektromedik Radiasi) 9. Fotocopy Izin Penyalur Alat Kesehatan yang lama 10. Akte Notaris Perusahaan Direktur / Pimpinan 11. Laporan distribusi
Prosedur :
1. Pemohon mengajuka permohonan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.
2. Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten /kota) selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan tersebut.
3. Dalam rangka 12 hari kerja setelah menerima hasil kajian adminsitrasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka dinas kesehatan (provinsi dan kabuaten / kota) membuat rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
17. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesahatan ( Cabang) Perubahan Penanggung Jawab Teknis.
![Page 450: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/450.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Penyalur Alat
Kesehatan (Cabang)
Perubahan
Penanggung Jawab
Teknis
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998
tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
1. Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000)
![Page 451: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/451.jpg)
2. Fotocopy KTP Penaggung Jawab Teknis (PJT) 3. Fotocopy ijasah PJT 4. Surat pernyataan PJT sanggup bekerja full time 5. Surat perjanjian Kerjasama antara PJT dan perusahaan 6. Struktur Organisasi 7. Uraian Tugas 8. Fotocopy Izin Penyalur Alat Kesehatan yang Lama 9. Surat pengunduran diri PJT lama
10. Berita acara serah terima tugas dari PJT lama ke PJT yang baru 11. Laporan distribusi Prosedur :
1. Pemohon mengajuka permohonan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.
2. Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten /kota) selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan tersebut
3. Dalam rangka 12 hari kerja setelah menerima hasil kajian adminsitrasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka dinas kesehatan (provinsi dan kabuaten / kota) membuat rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
18. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan ( Cabang ) Perluasan Kelompok Produk.
![Page 452: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/452.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Penyalur Alat
Kesehatan (Cabang)
Perluasan Kelompok
Produk
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Persyaratan :
![Page 453: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/453.jpg)
1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) DARI Diskes Provinsi Bali (BAP) 1 tahun dilegalisir ulang Diskes Provinsi Bali , dan jika BAP > 2 tahun melampirkan BAP baru)
2. Izin Pendaftaran dari BKPM (PMAt) 3. Peta lokasi (legalisir Diskes Provinsi Bali) 4. Denah Bangunan (legalisir diakes provinsi bali) 5. Daftar jenis alkes yang akan di salurkan (legalisir diskes) 6. Brosur / catalog alkes yang akan disalurkan 7. Daftar sarana dan prasarana gudang 8. Daftar peralatan bengkel (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro) 9. Surat pernyataan jaminan purna jual (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro)
10. Daftar nama teknisi (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro) 11. Fotocopy ijasah teknisi (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro) 12. Petugas proteksi radiasi (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro) 13. Petugas proteksi radiasi (elektromedik radiasi) 14. Laporan distribusi
Prosedur :
1. Pemohon mengajuka permohonan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.
2. Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten /kota) selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan tersebut
3. Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 12 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat berita acara pemeriksaan 4. Apabila telah memenuhi persyaratan,Kepala Dinas Kesehatan (provinsi dan kabupaten/kota) selambat – lambatnya menerima hasil dari tim
pemeriksa besama , membuat rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
19. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan ( Cabang ) Perubahan Alamat.
![Page 454: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/454.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Penyalur Alat
Kesehatan (Cabang)
Perubahan Alamat
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi KeMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Selmbat – lambatnya 24 hari kerja setelah diterima lengkap untuk BAP > 1 tahun <2 tahun
Selambat – lambatnya 30 hari kerja setelah berkas permohonan diterima lengkap untuk BAP > 2 tahun
Persyaratan :
![Page 455: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/455.jpg)
1. Mengajukan surat permohonan sesuai permenkes 1191/MENKES/PER/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) DARI Diskes Provinsi Bali (BAP > 1 tahun dilegalisir ulang Diskes Provinsi Bali , dan jika BAP > 2 tahun
melampirkan BAP baru) 3. NPWP 4. SIUP atau TDP 5. Izin Pendaftaran dari BKPM (PMA) 6. HO / SITU 7. Peta lokasi (legalisir Diskes Provinsi Bali) 8. Denah Bangunan (legalisir diakes provinsi bali) 9. Daftar sarana dan prasarana gudang 10. Status bangunan 11. Fotocopy izin penyalur alat kesehatan yang lama 12. Laporan distribusi
Prosedur :
1. Pemohon mengajukan permohonan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.
2. Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten /kota) selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji BAP apabila BAP>1 tahun<2 tahun
3. Dalam jangka 12 hari kerja setelah menerima hasil kajian administrasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten / Kota) membuat rekomendasi kepada Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pPintu Provinis Bali.
4. Apabila BAP > 2 tahun, maka prosedur kerja yang dilakukan seperti permohonan
20. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Pusat) Perubahan Alamat.
![Page 456: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/456.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Penyalur Alat
Kesehatan (Pusat)
Perubahan Alamat
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Selambat – lambatnya 18 hari kerja setelah diterima lengkap untuk BAP > 1 tahun <2 tahun
Selambat – lambatnya 30 hari kerja setelah berkas permohonan diterima lengkap untuk BAP > 2 tahun
Persyaratan :
![Page 457: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/457.jpg)
1. Mengajukan surat permohonan sesuai permenkes 1191/MENKES/PER/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) DARI Diskes Provinsi Bali (BAP > 1 tahun dilegalisir ulang Diskes Provinsi Bali , dan jika BAP > 2 tahun
melampirkan BAP baru) 3. NPWP 4. SIUP atau TDP 5. Izin Pendaftaran dari BKPM (PMA) 6. HO / SITU 7. Peta lokasi (legalisir Diskes Provinsi Bali) 8. Denah Bangunan (legalisir diakes provinsi bali) 9. Daftar sarana dan prasarana gudang
10. Status bangunan 11. Fotocopy izin penyalur alat kesehatan yang lama 12. Laporan distribusi
Prosedur :
1. Pemohon mengajuka permohonan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.
2. Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten /kota) selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji BAP apabila BAP>1 tahun<2 tahun
3. Dalam jangka 6 hari kerja setelah menerima hsil kajian administrasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten / Kota) membuat rekomendasi Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinis bali.
4. Apabila BAP > 2 tahun, maka prosedur kerja yang dilakukan seperti permohonan baru
21. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan ( Pusat) Perubahan Pimpinan.
![Page 458: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/458.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Penyalur Alat
Kesehatan (Pusat)
Perubahan Pimpinan
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Persyaratan :
![Page 459: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/459.jpg)
1. Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Fotocopy SIUP dan TDP 3. Fotocopy KTP Direktur / Pimpinan 4. Surat perjanjian Kerjasama antara PJT dan perusahaan 5. Struktur Organisasi 6. Uraian Tugas 7. Surat pernyataan jumlah purna jual (Elektromedik dan atau instrument diagnostic in vitro) 8. Petugas proteksi radiasi (Elektromedik Radiasi) 9. Fotocopy Izin Penyalur Alat Kesehatan yang lama
10. Akte Notaris Perusahaan Direktur / Pimpinan 11. Laporan distribusi
Prosedur :
1. Pemohon mengajukan permohonan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.
2. Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten /kota) selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan tersebut
3. Dalam rangka 12 hari kerja setelah menerima hasil kajian adminsitrasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka dinas kesehatan (provinsi dan kabuaten / kota) membuat rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
22. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan ( Pusat ) Perluasan Kelompok Produk.
![Page 460: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/460.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Penyalur Alat
Kesehatan (Pusat)
Perluasan Kelompok
Produk
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998
tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
![Page 461: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/461.jpg)
Persyaratan :
1. Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) DARI Diskes Provinsi Bali (BAP > 1 tahun dilegalisir ulang Diskes Provinsi Bali , dan jika BAP > 2 tahun
melampirkan BAP baru) 3. Izin Pendaftaran dari BKPM (PMAt) 4. Peta lokasi (legalisir Diskes Provinsi Bali) 5. Denah Bangunan (legalisir diakes provinsi bali) 6. Daftar jenis alkes yang akan di salurkan (legalisir diskes) 7. Brosur / catalog alkes yang akan disalurkan 8. Daftar sarana dan prasarana gudang 9. Daftar peralatan bengkel (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro).
10. Surat pernyataan jaminan purna jual (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro) 11. Daftar nama teknisi (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro) 12. Fotocopy ijasah teknisi (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro) 13. Petugas proteksi radiasi (elektromedik radiasi) 14. Fotocopy izin penyalur alat kesehatan yang lama 15. Laporan distribusi
Prosedur :
1. Pemohon menajukan permohonan kepada Direktur Jendral Kefarmasian dan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan tembusan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat
3. Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat berita acara pemeriksaan yang selanjutnya di serahkan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
4. Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BP ditrima Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
5. Dalam jangka waktu 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dan dinyatakan telah dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi bali membuat rekomendasi kepada Drektur Jendral Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
![Page 462: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/462.jpg)
23. Standar Operasional Prosedur (SOP)Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan ( Pusat) Perubahan Penanggung Jawab Teknis.
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya Waktu (hari kerja)
![Page 463: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/463.jpg)
(Rp)
Rekomendasi Izin
Penyalur Alat
Kesehatan (Pusat)
Perubahan
Penanggung Jawab
Teknis
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Persyaratan :
![Page 464: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/464.jpg)
1. Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Fotocopy KTP Penaggung Jawab Teknis (PJT) 3. Fotocopy ijasah PJT 4. Surat pernyataan PJT sanggup bekerja full time 5. Surat perjanjian Kerjasama antara PJT dan perusahaan 6. Struktur Organisasi 7. Uraian Tugas 8. Fotocopy Izin Penyalur Alat Kesehatan yang Lama 9. Surat pengunduran diri PJT lama 10. Berita acara serah terima tugas dari PJT lama ke PJT yang baru 11. Laporan distribusi
Prosedur :
1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Ala Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan tembusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan tersebut yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
3. Dalam rangka 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian adminsitrasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten / Kota) Membuat Rekomendasi Kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehtan RI
24. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Pkrt) (Pusat) Perubahan Nama Dan Alamat Perusahaan.
![Page 465: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/465.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Perbekalan kesehatan
rumah tangga (PKRT)
(Pusat) Perubahan
Nama dan Alamat
Perusahaan
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
30 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
![Page 466: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/466.jpg)
Persyaratan :
1. Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) tentang produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
2. Fotocopy SIUP dan TDP 3. Fotocopy SITU HO 4. Peta lokasi(internet dan manual) 5. Status bangunan 6. Fotocopy izin produksi perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) 7. Laporan hasil produksi PKRT (sesuai permenkes 1189 tahun 2010)
Prosedur :
1. Pemohon menajukan permohonan Kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Ala Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dengan Tembusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat
3. Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat Berita Acara Pemeriksaan 4. Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BAP diterima , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali ,menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis
kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 5. Dalam rangka 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali membuat rekomendasi Kepada Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
25. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya Waktu (hari kerja)
![Page 467: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/467.jpg)
(Rp)
Rekomendasi Izin
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
(PKRT) (Pusat)
Perubahan Klasifikasi
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun PERUBAHAN KLARIFIKASI.(PUSAT)1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Persyaratan :
![Page 468: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/468.jpg)
1. Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) tentang produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
2. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis (PJT) 3. Fotocopy ijasah PJT 4. Akte pendirian perusahaan yang baru 5. Surat pernyataan PJT sanggup bekerja full time 6. Surat perjanjian kerjasama antara pjt dan perusahaan yang telah dilegalisasi notatris 7. Struktur organisasi perusahaan 8. Daftar ketenagaan dan uraian tugas 9. Fotocopy izi produksi perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) 10. Denah bangunan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 11. Laporan hasil produksi PKRT (sesuai permenkes 1189 tahun 2010)
Prosedur :
1. Pemohon menajukan permohonan Kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Ala Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dengan Tembusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat
3. Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat Berita Acara Pemeriksaan 4. Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BAP diterima , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali ,menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis
kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 5. Dalam rangka 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali membuat rekomendasi Kepada Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
26. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)(Pusat) Pergantain Pemilik/ Pimpinan.
![Page 469: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/469.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (pkrt)
(Pusat) Pergantian
Pemilik/ Pimpinan
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Persyaratan :
![Page 470: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/470.jpg)
1. Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) tentang produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
2. Fotocopy SIUP dan TDP 3. Fotocopy KTP Direktur / Pimpinan 4. Surat perjanjian kerjasama antara pjt dan perusahaan yang telah dilegalisasi notatris 5. Struktur organisasi perusahaan 6. Daftar ketenagaan dan uraian tugas 7. Fotocopy izi produksi perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) 8. Akte perubahan pemilik / pimpinan dari notaris 9. Laporan hasil produksi PKRT (sesuai permenkes 1189 tahun 2010)
Prosedur :
1. Pemohon menajukan permohonan Kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Ala Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dengan Tembusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat
3. Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat Berita Acara Pemeriksaan 4. Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BAP diterima , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali ,menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis
kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 5. Dalam rangka 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali membuat rekomendasi Kepada Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
27. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Perbekelan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Izin Baru/ Perubahan Badan Usaha.
![Page 471: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/471.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Perbekelan Kesehatan
Rumah Tangga
(PKRT) (Pusat) Izin
Baru / Perubahan
Badan Usaha
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998
tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Persyaratan :
![Page 472: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/472.jpg)
1. Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) tentang produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
2. Berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis 3. Fotocopy akte perusahaan yang dilegalisir 4. Fotocopy NPWP yang dilegalisir 5. Fotocopy SIUP TDI dan TDP yang dilegalisir 6. Fotocopy SITU yang dilegalisir 7. Fotocopy HO yang dilegalisir 8. Peta lokasi internet dan manual 9. Denah bangunan yang dilegalisir oleh pejabat berwenang 10. Fotocopy KTP Direktur / Pimpinan 11. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis (PJT) 12. Fotocopy ijasah PJT 13. Surat pernyataan PJT sanggup bekerja full time 14. Surat perjanjian kerjasama antara pjt dan perusahaan yang telah dilegalisasi notatris 15. Struktur organisasi perusahaan 16. Daftar ketenagaan dan uraian tugas 17. Daftar produk PKRT yang diproduksi 18. Daftar buku kepustakaan (peraturan yang berkaitan dengan PKRT) 19. Kelengkapan administrasi ( PO , Faktur, kwitansi, kartu stock) 20. Memiliki sarana dan prasarana yang mendukung 21. Memiliki laboratorium atau bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi yang diakui 22. Daftar peralatan produksi 23. Daftar nama tenaga teknis 24. Surat keterangan domisili usaha 25. Pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan tidak terlibat dalam pelanggaran peraturan dan undang – undang yang berlaku (bermaterai 6000) 26. Jenis / macam PKRT yang diedarkan dan dilegalisir 27. Brosur – brosur berkaitan dengan PKRT yang disalurkan
Prosedur :
![Page 473: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/473.jpg)
1. Pemohon menajukan permohonan Kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Ala Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dengan Tembusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat
3. Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat Berita Acara Pemeriksaan 4. Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BAP diterima , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali ,menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis
kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 5. Dalam rangka 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali membuat rekomendasi Kepada Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
28. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga PKRT (Pusat) Izin Baru.
![Page 474: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/474.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga PKRT
(Pusat) Izin Baru
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
30 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Prosedur :
![Page 475: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/475.jpg)
1. Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) tentang produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
2. Berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis 3. Fotocopy akte perusahaan yang dilegalisir 4. Fotocopy NPWP yang dilegalisir 5. Fotocopy SIUP dan TDP yang dilegalisir 6. Fotocopy SITU yang dilegalisir 7. Fotocopy HO yang dilegalisir 8. Peta lokasi internet dan manual 9. Denah bangunan yang dilegalisir oleh pejabat berwenang 10. Fotocopy KTP Direktur / Pimpinan 11. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis (PJT) 12. Fotocopy ijasah PJT 13. Surat pernyataan PJT sanggup bekerja full time 14. Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan perusahaan yang telah dilegalisasi notatris 15. Daftar produk PKRT yang diproduksi 16. Daftar buku kepustakaan (peraturan yang berkaitan dengan PKRT) 17. Kelengkapan administrasi ( PO , Faktur, kwitansi, kartu stock)
Prosedur :
1. Pemohon menajukan permohonan Kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Ala Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dengan Tembusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat
3. Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat Berita Acara Pemeriksaan 4. Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BAP diterima , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali ,menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis
kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 5. Dalam rangka 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali membuat rekomendasi Kepada Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
29. Standar Operating Procedure (SOP) Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Perubahan Penanggung Jawab Teknis PJT.
![Page 476: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/476.jpg)
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
(PKRT) (Pusat)
Perubahan
Penanggung Jawab
Teknis PJT
Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
30 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Persyaratan :
![Page 477: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/477.jpg)
1. Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) tentang produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
2. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis (PJT) 3. Surat pernyataan PJT sanggup bekerja full time 4. Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan perusahaan yang telah dilegalisasi notatris 5. Struktur organisasi perusahaan 6. Daftar ketenagaan dan uraian tugas 7. Fotocopy izin produksi PKRT 8. Surat pengunduran diri dari PJT yang lama 9. Berita Acara Serah Terima Tugas dari PJT lama ke PJT baru 10. Laporan hasil produksi PKRT (sesuai permenkes 1189 tahun 2010 Prosedur :
1. Pemohon menajukan permohonan Kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Ala Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dengan Tembusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat
3. Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat Berita Acara Pemeriksaan 4. Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BAP diterima , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali ,menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis
kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 5. Dalam rangka 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali membuat rekomendasi Kepada Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
O. Bidang Koperasi
![Page 478: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/478.jpg)
1. Standar Operasional Prosedur (Sop) Izin Usaha Simpan Pinjam
Jenis Izin
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu(hari kerja)
Izin Usaha
Simpan Pinjam
Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah (
Teim Teknis)
1. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang kelembagaan Koperasi.
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
5. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7 hari kerja sejak
surat permohonan
dan berkas
persyaratan diterima
lengkap dan benar.
![Page 479: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/479.jpg)
Persyaratan :
1. Surat Permohonan pengajuan Ijin usaha simpan pinjam. 2. Foto copy pengesahan akta pendirian / perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya. 3. Foto copy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus. 4. Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta foto copy KTP pengurus , dan pengawas. 5. Foto copy nomor rekening atas nama koperasi. 6. Rencana kerja selama 2 (Dua) tahun, dan 7. Neraca terakhir koperasi
Persyaratan Teknis :
1. Koperasi wajib memiliki badan hukum sebelum mengajukan permohonan ijin simpan pinjam 2. Koperasi yang memiliki unit usaha selain simpan pinjam harus memisahkan laporan keuangan/neraca unit simpan pinjam dengan unit usaha
lainnya.
P. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
![Page 480: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/480.jpg)
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan.
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha Produksi
Benih Tanaman
Perkebunan.
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
1. UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesai
Nomor 50 tahun 2015 tentang Produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan.
3. Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 15 hari kerja
Setelah
diterimanya
permohonan
secara lengkap
dan benar
Persyaratan :
1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000, diajukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
2. Memiliki Akte Pendirian Usaha dan Perubahannya (kecuali perseorangan) 3. Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan/Pemilik atau yang dikuasakan 4. Foto Copy KTP 5. Foto Copy NPWP
Ditetapkan : di Denpasar pada tanggal : 26 April 2017
![Page 481: LAMPIRAN : TENTANG A. Bidang Kebudayaan103.43.45.136/siki/assets/dokumen/SOP_Pelayanan_Perizinan_dan_Non... · NOMOR 36 TAHUN 2017 ... Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022032615/5c80991709d3f20a358d252d/html5/thumbnails/481.jpg)