lampiran surat no : 610/eq.s/x/2015, tanggal 13 oktober ... penilikan vlk... · kapasitas produksi...
TRANSCRIPT
Lampiran Surat No : 610/EQ.S/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN PERTAMA
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT BEATRICEA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
Identitas LV-LK :
I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Identitas Auditee :
II. Nama IUI : PT BEATRICEA
Nomor IUI : 726/T/INDUSTRI/2009 tanggal 16 Jli 2009;
Addndum 1166/1/IP-PB/PMA/2013 tanggal 3
Oktober 2013
Jenis Industri : Furniture dari Kayu
Kapasitas : 8.000 Pcs/Tahun Setara dengan 2.000 M³/Tahun
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM. 9 Desa Ngabul RT. 05/RW.
06 Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov.Jawa Tengah.
III. Waktu Pelaksanaan : 14 – 16 September 2015
IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG
DIBERIKAN KEPADA PT BEATRICEA DAPAT
DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 097/EQC-
VLK/X/2014 MENJADI NO. 097.1/EQC-VLK/X/2015
YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 21 OKTOBER
2017.
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 13 Oktober 2015
PT. EQUALITY INDONESIA
Ucep Sucitra, A.Md
Manager Sub. Div Sertifikasi LK Industri
Halaman 1 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 046/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/X/2015
TENTANG
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI
PT BEATRICEA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NOMOR : 726/T/INDUSTRI/2009 TANGGAL 16 JULI 2009; ADDENDUM
NOMOR : 1166/1/IP-PB/PMA/2013 TANGGAL 3 OKTOBER 2013
KAPASITAS PRODUKSI 8.000 PCS/TAHUN SETARA DENGAN 2.000 M³/TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang
telah diterbitkan sebelumnya;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT
Beatricea Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 087/EQI-F090 tanggal 3 Oktober
2015;
c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor 086/EQI-F037 tanggal 3 Oktober 2015 dan Tinjauan Hasil
Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 098.1/EQI-F039 tanggal 7 Oktober
2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 122.1 tanggal 7 Oktober 2015 menunjukkan
PT Beatricea telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas
Kayu (LK);
e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf
d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 123/EQI-
KEP.Cert/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 perlu dilakukan penyesuaian.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
Halaman 2 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015
tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014
tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014
tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri
pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015
tanggal 12 Agustus 2015;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :
P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan
Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas
Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan
Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE
dalam kerangka Indonesia National Single Window;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24
Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015
Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-
IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General
requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku
sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi
tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan
pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui
dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012
Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai
Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
Halaman 3 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk
PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013
tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem
Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas
Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 116/EQI-F065/IX/2014 tanggal 4 September
2014.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT BEATRICEA DI
KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 726/T/INDUSTRI/2009
TANGGAL 16 JULI 2009; ADDENDUM NOMOR : 1166/1/IP-PB/PMA/2013 TANGGAL 3
OKTOBER 2013 KAPASITAS PRODUKSI 8.000 PCS/TAHUN SETARA DENGAN 2.000
M³/TAHUN.
PERTAMA : PT Beatricea (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat
Nomor 097/EQC-VLK/X/2014 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI”
seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam
Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor :
P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor
097/EQC-VLK/X/2014 menjadi Nomor 097.1/EQC-VLK/X/2015.
KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai
dengan tanggal 21 Oktober 2017 selama Pemegang Sertifikat tetap
memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember
2014.
KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY
Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan
publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi
sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan
atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan
hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat
melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan
hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
Halaman 4 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia
apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan
nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau
manajemen Pemegang Sertifikat.
KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan
(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;
dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja
Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi
lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana
diktum KEENAM;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap
pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran
Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau
menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak).
KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 7 Oktober 2015
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Halaman 5 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Direktur Utama PT Beatricea, di Jepara;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian
Program dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 13
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Bogor- 16710
d. Nomor Telepon
Nomor Faks
:
:
:
0251-7550722, 7157103
0251-7550724
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : P.14/VI-BPPHH/2014, P.95/Menhut-II/2014
g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. Badaruddin (Auditor)
h. Tim Pengambil
Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang
Izin/Hak pengelolaan
:
PT. BEATRICEA
b. Nomor & Tanggal
SK
: 726/T/Industri/2009, tanggal 16Juli 2009
1166/1/IP-PB/PMA/2013, tanggal 3 Oktober 2013
c. Kapasitas : 2000 M3 /Tahun (Setara 8000 Pcs)
d. Alamat kantor : - Desa Ngabul 9 Rt 05 Rw 06, Kecamatan Tahunan
Kabupaten Jepara.
e. Nomor telepon
Nomor Fax
:
:
:
0291-754583
0291-754583
f. Pengurus
Direktur Utama
Komisaris
:
:
Hyunsung Choi
Chang Min Choi
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 13
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
Tidakada -
Pertemuan Pembukaan
Tanggal 14 September
2015, di ruang kantorPT.
Beatricea, Desa Ngabul
Kabupaten Jepara.
Pertemuan dilaksanakan di Ruang
Kantor PT. Beatricea, Perkenalan
anggota Tim Audit, menyampaikan
tujuan dan ruang lingkup verifikasi,
menyampaikan jadwal/rencana kerja
verifikasi, menyampaikan metodologi
dan prosedur verifikasi, menyampaikan
ketidaksesuaian pada verifikasi, serta
menkonfirmasikan waktu, tempat, dan
peserta pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 14 - 16
September 2015
Kantor diruang Kantor
PT. Beatricea.
Observasi di Gudang
bahan baku, Pabrik
Pengolahan dan Gudang
barang jadi
Tim Audit menghimpun, mempelajari
data dan dokumen dan menggunakan
kriteria dan indikator pada Lampiran
2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.14/VI-
BPPHH/2014. Untuk menguji
kebenaran data, tim Audit melakukan
pengamatan, pencatatan, ujipetik
menggunakan kriteria dan indikator
pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal
Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-
BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan
Tanggal 16 September
2015, di ruang rapat PT.
Beatricea.
Menyampaikan ucapan terima kasih
kepada pihak manajemen PT. Beatricea
atas kerjasamanya selama verifikasi.
Menyampaikan hasil daftar periksa VLK
Menyampaikan Ketidak sesuaian/
observasi hasil audit.
Pertemuan penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP penutupan.
Pengambilan Keputusan
Tanggal 7 Oktober 2015,
di Ruang Meeting PT
EQUALITY Indonesia.
Rapat pengambilan keputusan meninjau
dokumen verifikasi yang diajukan untuk
menjamin bahwa verifikasi dilakukan
secara efektif dan efisien sesuai dengan
ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 13
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk
(a) Industri pengolahan dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1:
Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1.a
Akte pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir.
MEMENUHI
Akta Pendirian Perusahaan
Akta Pendirian PT Baroque yaitu No. 4 tanggal 12
September 2006, Notaris Niken Puspitarini, SH, MKn.
Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas oleh
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. W9-00206 HT.01.01-TH.2007.
Akta perubahan
Akte Perubahan terakhir akta nomor 08 tanggal 7
Oktober 2013, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kiagus Daud, S.H MKn. tentang Pernyataan Keputusan
Rapat PT. Barok BS GA. Menyetujui perubahan nama
Perseroan yang semula PT. Barok BS GA menjadi PT.
Beatricea dan perubahan pemegang saham. Akta
perubahan terakhir telah dicatat dalam data base
Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM sesuai No.
AHU-54639.A.H.01.02. Tahun 2013 tgl 28 Oktober
2013.
Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam izin industri MEMENUHI
Auditee adalah PMA dimana izin Perdagangan telah
tercantum dalam izin prinsip Perubahan Penanaman
Modal Asing yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Surat Persetujuan Penanaman Modal
Asing no. 926/I/PMA/2006 tanggal 28 Agustus 2006,
dan IUI nomor: 726/T/INDUSTRI/2009.
Dari hasil pemeriksaan data dan informasi yang
tercatum Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dimiliki
Auditee tidak mengalami perubahan dan sesuai dengan
ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.c
Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
MEMENUHI
Dokumen izin gangguan yang dimiliki Auidtee yaitu HO
No. 926/I/PMA/2006 tanggal 28 Agustus 2006 yang
diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten
Jepara, tanggal 1 Nopember 2013, dan izin tersebut
diterbitkan berdasarkan permohonan perubahan
kepemilikan dan nama Perusahaan yaitu dari Yoon Ok
Choi kepada pemilik baru yaitu :
1. Nama Pemilik : Hyunsung Choi
2. Alamat : Ds Ngabul RT 5/6 Kecamatan
Tahunan Jepara.
3. Nama Perusahaan : Beatricea
4. Luas : 1.300 M2
5. Status : Sewa
Dokumen HO diterbitkan sesuai dengan PERDA
Kabupaten Jepara Nomor : 5 Tahun 2011 tanggal 23
Juni 2011, dan PERDA Kabupaten Jepara No. 11 Tahun
2011, tanggal 19 Agustus 2011 tentang Retribusi izin
Gangguan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 13
Pada Penilikan Pertama bahwa pemeriksaan dokumen
Izin Gangguan (HO) masih berlaku hingga 16 Oktober
2018 masih sesuai dengan penilaian awal tidak ada
perubahan.
Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
MEMENUHI
Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah
dimiliki oleh Auditee diterbitkan oleh Badan Penanaman
Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jepara,
Pemarintah Kabupaten Jepara nomor :
112613100416, pada tanggal 22 November 2013.
Data dan informasi dalam dokumen TDP adalah :
1. Nama Perusahaan : PT Beatricea
2. Jenis Perusahaan : Industri Furniture dari Kayu
3. Letak Perusahaan : Desa Ngabul Rt. 05 Rw. 06
Kecamatan Tahunan Jepara.
4. No NPWP : 02.593.921.6-516.000
5. Perubahan ke : 02
6. Nama Pengusaha : Hyunsung Choi
7. Masa Berlaku : 15 Agustus 2018
TDP ini diterbitkan berdasarkan Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan, dan Undang Undang Republik
Indonesia No : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
Dari hasil pemeriksaan dan informasi menunjukan
bahwa dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang
dimiliki Auditee tidak mengalami perubahan atau sama
dengan Verifikasi penilaian awal.
Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
MEMENUHI
Dokumen Perpajakan yang dimiliki Auditee adalah
sebagai berikut :
1. NPWP PT Beatricea nomor 02.593.921.6 – 516.000
terdaftar tanggal 02 Juni 2008
2. SKT telah terdaftar pada Tata Usaha Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jepara Nomor : PEM -
00108/WPJ.10/KP.1303/2012, tanggal 31 Oktober
2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jepara Kantor Wilayah DJP jawa
Tengah I.
3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
No. PEM-01813/WPJ.10/KP.1303/2013, tanggal 19
November 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Kantor Wilayah DJP Jawa
Tengah I.
Dokumen Perpajakan yang dimiliki Auditee diterbitkan
sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
yang diubah menjadi Undang Undang Nomor 28 Tahun
2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
PER.44/PJ/2008.
Dari hasil pemeriksaan (penilikan I) data dan informasi
tentang dokumen Perpajakan menunjukan bahwa
dokumen NPWP, SPPKP dan SKT yang dimiliki Auditee
tidak mengalami perubahan dan menunjukan
kesesuaian dengan dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup (AMDAL
/UKL –UPL/SPPL/
MEMENUHI
Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen
pengelolaan lingkungan Auditee telah mempunyai
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 13
DPLH/SIL/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang setara).
Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk
Industri Furniture dari kayu, dokumen disusun pada
bulan September 2013.
Dokumen UKL – UPL telah sesuai dengan rekomendasi
dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Jepara berdasarkan surat Nomor 660.1/486 tanggal
27 September 2013.
Auditee telah membuat Laporan Pelaksanaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam
UKL/UPL sesuai rekomendasi, dan Laporan Smester II
Tahun 2014 tanggal 18 Oktober dan Laporan Smester I
Tahun 2015 pada tanggal 16 September 2015.
Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK atau Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
MEMENUHI
Auditee dapat menunjukan izin Usaha Industri (IUI) yang
diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) dengan informasi sebagai berikut :
1. IUI nomor : 726/T/INDUSTRI/2009, tanggal 16 Juli
2009 tentang Izin Usaha Industri atas nama
Perusahaan PT Barok BS GA
Berkedudukan Jln Raya Jepara Desa Ngabul RT5 RW
6 Tahunan Kabupaten Jepara, dengan IzinKapasitas
sebanyak 2.000 M3 atau setara 8000 unit/Tahun,
Nilai Investasi yang tercantum adalah 350.000 US$
dan Jenis Produksi adalah Furniture dari kayu
2. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing
Nomor 1166/1/IP-PB/PMA/2013, tanggal 3 Oktober
2013 yang merupakan perubahan dari nama
perusahaan berdasarkan perubahan Akta tentang
pananaman Modal. Dalam dokumen IUI izin Prinsip
ini tidak merubah kapasitas, jenis industri,
melainkan hanya merubah Nilai Investasi dan nama
Perusahaan Menjadi PT Beatricea.
Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam izin
Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari surat Persetujuan Penanaman Modal
Asing Nomor 926/I/PMA/2006 tanggal 28 Agustus
2006, Izin Usaha Industri Nomor 726/T/INDUSTRI/2009
tanggal 16 Juli 2009.
Pada pelaksanaan penilikan pertama bahwa Izin Usaha
Industri tidak mengalami perubahan atau perluasan.
Veriifier 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).
- Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak
terdapat RencanaPemenuhan BahanBakuIndustri
(RPBBI), sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak
diterapkan.
Indikator.1.1.2
Eksportir produk kayu adalah
eksportir yang memiliki izin sah,
berupa eksportir produsen
Verifier
Berstatus Eksportir Terdaftar
Produk Industri Kehutanan
(ETPIK).
MEMENUHI
ETPIK yang dimiliki auditee dengan Nomor 02.ET-
01.13.1519, tanggal 10 Desember 2013 diterbitkan
oleh Menteri Perdagangan Koordinator dan Pelaksana
Unit Pelayanan Perdagangan, Kementerian
Perdagangan.
Data dan informasi yang tercantum adalah:
Nama
Perusahaan
: PT Beatricea
Alamat Kantor : Desa Ngabul RT. 05/ RW.06,
Kecamatan Tahunan Kab. Jepara.
Jawa Tengah.
Alamat Pabrik : Desa Ngabul RT.05/RW 06, Kab.
Jepara, JATENG
Izin Industri :1166/1/IP-PB/PMA/2013 tanggal
3 Oktober 2013
Nomor TDP : 112615300305,
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 13
tanggal 13 April 2007
Penang. Jawab : Hyunsung Choi
NPWP
Masa Berlaku
: 2.593.921.6-516.000
: 23 Oktober 2018
K.1.2
Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1
Importirad alah importir yang memiliki izin yang sah.
Verifier
Dokumen pengakuan /pengenal
sebagai importir
- Auditee bukan sebagai importir, dengan demikian
verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1.2.1
Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier1.2.1
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence)
-
Auditee bukan sebagai importir, dengan demikian
verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria.1.3
Unit Usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1
Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok
Verifier 1.3.1
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
-
Auditee bukan dalam bentuk kelompok, dengan
demikian verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria K2.1.
Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1
Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier a.
Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual beli
MEMENUHI
Auditee dalam pemenuhan furniture setengah jadi
melakukan pembelian secara putus tergantung pesanan
dari buyer kepada para pengrajin yang ada di sekitar
Jepara, dengan model dan jenis bahan baku ditentukan
oleh auditee. Sebelum proses pembelian, Auditee
membuat Surat Pesanan Barang (SPB) yang
menjelaskan Jumlah pesanan, harga serta jenis barang
yang dipesan.
Seluruh pembelian furniture setengah jadi dari
pengrajin, selama periode September 2014 – Agustus
2015 telah dilengkapi dengan nota pembayaran tunai
berupa dokumen Bukti Pengeluaran Kas kecil, ketika
barang diterima oleh Auditee dan bukti pembayaran ini
menjelaskan sebagai salah satu bukti sahnya
pembelian.
Verifier b.
Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang untuk
penerimaan kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
-
Bahan baku yang diterima oleh auditee bukan kayu
bulat dari hutan negara, dengan demikian verifier
tersebut tidak diterapkan.
Verifier c.
Berita acara serah terima kayu
dan/atau bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
MEMENUHI
Bahan baku yang diterima auditee merupakan furniture
setengah jadi yang berasal dari pengrajin dimana
pengirimannya hanya dilengkapi surat jalan atau nota
saja.
Setiap penerimaan barang setengah jadi dilakukan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 13
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
pemeriksaan oleh bagian penerimaan bahan baku,
kemudian dibuatkan Surat Tanda Terima Barang
sebagai bukti penyerahan barang dari pemasok ke
auditee dan menjadi dasar untuk pembayaran.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan
bahan baku telah dilengkapi dengan bukti serah terima
dan surat angkutan berupa surat jalan.
Verifier. d.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
MEMENUHI
Bahan baku yang diterima auditee merupakan furniture
setengah jadi yang berasal dari pengrajin dimana
pengirimannya hanya dilengkapi surat jalan serta surat
angkutan bahan baku berupa Nota Angkutan sebagai
bukti sahnya sumber bahan baku yang dipergunakan
untuk memproduksi furniture yang dikirim ke auditee.
Hasil pemeriksaan menunjukan seluruh penerimaan
furniture setengah jadi periode September 2014 sampai
Agustus 2015 telah dilengkapi surat jalan sebanyak 590
dokumen. Dengan jumlah furniture unfinished sebanyak
7.171 unit dan volume 1386,29 M3. Dan dilengkapi
Hasil pemeriksaan kesesuaian jumlah dan volume
dalam dokumen surat jalan dan laporan LMHHOK
dalam periode yang sama telah sesuai dengan laporan
LMHHOK dan laporan penerimaan barang.
Untuk pemeriksaan barang setengah jadi yang masih
berada di gudang dilakukan berdasarkan catatan sisa
stok yang tercatat dalam laporan mutasi, data yang
tercatat dalam laporan mutasi bahan baku sesuai
dengan daftar stok furniture unfinished.
Auditee dan pemasok tidak memakai bahan baku kayu
hasil Lelang untuk bahan baku produksinya.
Verifier. e.
Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan kabupaten /kota atau
dari Aparat Desa/ Kelurahan)
yang menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/hasil bongkaran,
serta DKP.
-
Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok
bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.f.
Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limbah industri.
-
Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok
bukan merupakan kayu limbah industri, dengan
demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g.
Dokumen S-LK / S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP
dari pemasok.
-
Bahan baku yang diterima auditee adalah furniture
setengah jadi yang diterima dari pengrajin yang belum
ber SLK, namun demikian telah menggunakan DKP
sebagai pengganti SLK.
Penggunaan DKP mulai diterima sejak bulan Maret
2015 sehingga sampai dengan penerimaan bahan baku
bulan Agustus 2015 telah menerima DKP sebanyak
229 dokumen.
Auditee telah mempunyai personel yang bertanggung
jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP, sesuai surat
Penunjukan nomor : 010/II/2015 tanggal 14 Februari
2015 yang menunjuk sdri Dyah Puspitawati sebagai
personil pemeriksaan DKP dan verifikasi pemasok,
dengan prosedur mengacu pada Perdirjen BUK Nomor
P1/VI-BPPHH/2015.
Hasil pemeriksaan pemasok dituangkan dalam laporan
hasil pemeriksaan pemasok yang dibuat tanggal 16
Februari 2015.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 13
Verifier.h.
Dokumen pendukung RPBBI -
Auditee bukan merupakan industry primer, dengan
demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2
Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier.a.
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.b.
Bill of Lading ( B/L) - Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .c.
Packing List (P/L) -
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier .d
Invoice -
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .e
Dokumen Deklarasi Kesesuaian
Pemasok untuk kayu impor
- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.f
Rekomendasi impor -
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.g
Bukti pembayaran bea masuk bila
terkena bea masuk
- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.h
Dokumenlainyang
relevan(diantaranyaCITES)
untukjeniskayu yangdibatasi
perdagangannya.
-
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.i
Bukti penggunaan kayu impor -
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3.
Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu
Verifier.a.
Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen
rekaman penerimaan dan pelaporan produksi. Auditee
dalam pelaksanaan operasional produksinya hanya
menerapkan alur proses produksi dengan pola yang
sederhana, yang hanya sebagian memakai form
tertentu.
Pemeriksaan terhadap ketersediaan tally sheet
merupakan rekaman laporan yang menjelaskan asal
usul bahan baku. Tally sheet yang dipakai Auditee dapat
dijelaskan seperi dibawah ini :
1. Marketing – SPB (Surat Pesanan Barang)
2. ADM menyerahkan SPB ke Pengarjin
3. Auditee menerima barang dengan Tanda Terima
Barang.
4. Laporan Mutasi Proses Barang, yang merupakan
laporan pengambilan furniture setengah jadi untuk
diproses lebih lanjut dan juga merupakan Laporan
hasil Produksi
5. Laporan Hasil Packing, merupakan laporan hasil
pengemasan untuk furniture siap ekspor.
Berdasarkan pencatatan alur barang setengah jadi
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 13
sampai barang jadi siap ekspor dapat menggambarkan
ketelusuran bahan baku yang diterima auditee.
Verifier b.
Laporan produksi hasil olahan
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil produksi
dengan LMHHOK menunjukan adanya kesesuaian data
pokok hasil produksi dan pemakaian bahan baku dalam
laporan LMHHOK untuk periode yang sama yaitu bulan
September 2014 – Agustus 2015. Auditee hanya
melakukan proses produksi berupa finishing berupa
pengamplasan dan pengecatan.
Untuk hasil penerimaan dan finishing periode
September 2014 – Agustus 2015 adalah sebagai
berikut :
1. Penerimaan Unfinished : 7.171 unit
2. Pengolahan finishing : 6.812 unit
3. Hasil Packing : 6.812 unit
Proses produksi pada auditee hanya proses finishing
barang setengah jadi dimana tidak terdapat
pengurangan jumlah bahan sehingga tidak dapat
diperhitungan rendemennya. Akan tetapi terdapat
hubungan yang logis antara bahan baku yang diterima
dengan hasil produksi karena jumlah yang diterima
sama dengan jumlah yang diproduksi.
Verifier.c.
Produksi industry tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan
MEMENUHI
Berdasarkan pemeriksaan terhadap keberadaan
dokumen Izin Usaha Industri yang dimiliki Auditee
dengan nomor : 726/T/INDUSTRI/2009, tanggal 16 Juli
2009 Addendum IUI No : 1166/1/IP-PB/PMA/2013,
tanggal 3 Oktober 2013 yang keduanya diterbitkan oleh
Badan Koordinasi Penanaman Modal dimana dalam
dokumen IUI tersebut tercantum jenis produk yang
diizinkan yaitu mebel dari Kayu dengan kapasitas
produksi yang diizinkan sebesar 8.000 pcs atau
diseterakan 2.000 M3/Tahun.
Sementara hasil produksi finishing furniture yang
dihasilkan oleh Auditee dalam periode September 2014
– Agustus 2015 adalah sebesar 7.171 unit dengan
Volume 1.206,57 M3 atau 89,64 % dari kapasitas yang
diizinkan, dengan demikian hasil produksi Auditee
dalam periode tersebut tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Verifier.d.
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan -
Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu
lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier
tersebut tidak diterapkan. Verifier.e
Dokumen LMKB/ LMKBK dan
LMHHOK
MEMENUHI
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran
dan kesesuaian dokumen Laporan mutasi penerimaan
mebel setengah jadi dan kerajinan dengan laporan
hasil produksi periode yang sama yaitu bulan
September 2014 – Agustus 2015, Auditee dapat
menunjukan seluruh dokumen mutasi yang dibuat oleh
Auditee.
Data yang dirangkum dalam laporan mutasi
berdasarkan laporan produksi harian serta telah sesuai
dengan laporan lainnya.
Indikator 2.1.4
Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin /industri rumah tangga).
Verifier a
Dokumen S - LK atau DKP. - Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak
melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 13
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
-
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak
melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan -
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak
melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
-
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak
melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.e
Adanya pendokumentasian bahan
baku, proses produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa
-
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak
melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria. K.3.1
Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator. 3.1.1.
Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Verifier
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
-
Auditee tidak melakukan perdagangan domestik sesuai
dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing
Nomor 1166/1/IP-PB/PMA/2013 tanggal 03 Oktober
2013, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemasaran
Furniture dari kayu berupa mebel 100% Ekspor.
Sehingga verifier ini tidak diterapkan
Kriteria K.3.2.
Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor
Indikator 3.2.1
Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PemberitahuanEkspor
Barang (PEB).
Verifier .a
Produkhasil olahan kayu yang
diekspor
MEMENUHI
Produk yang diekspor oleh auditee merupakan produk
wooden furniture berupa, kursi, meja, Lemari, Nakas dll,
sesuai dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman
Modal Asing nomor 1166/1/IP-PB/PMA/2013 tanggal
03 Oktober 2013. Proses produksi yang dilakukan oleh
auditee, adalah proses finishing dari produk setengah
jadi dari pemasok.
Berdasarkan dokumen eksport Packing List dapat
ditunjukan bahwa semua jenis produk yang diekspor
sama dengan semua jenis produk yang diproses oleh
auditee. Didukung dengan dokumen penerimaan bahan
baku yang mencantumkan jenis-jenis produk yang
diterima.
Berdasarkan data selama periode bulan September
2014 sampai dengan Agustus 2015 (selama 1 tahun)
telah melakukan 25 kali pengiriman ekspor dengan
jumlah sebanyak 6.868 Pcs dengan Volume : 1.449,96
M3 produk furniture kayu yang berhasil di ekspor oleh
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 11 dari 13
Auditee ke Korea dan China.
Verifier. b.
PEB
MEMENUHI
Auditee dapat menunjukan dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk
selama periode September 2014 sampai dengan
Agustus 2015 (selama 1 tahun), yaitu sebanyak 25
dokumen PEB. Dokumen PEB berisi informasi mengenai
penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas
produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
(Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan V Legal). Dalam
kelengkapan dokumen ekspor PEB yang dibuat telah
memenuhi keabsahan dokumen eksport.
Verifier. c.
Packing list
MEMENUHI
Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen
Packing List (25 dokumen P/L) yang menyertai
pengiriman ekspor produk selama periode September
2014 sampai dengan Agustus 2015 (selama 1 tahun),
dimana informasi mengenai penerima, deskripsi
produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of
Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian
ekspor. Dalam kelengkapan dokumen ekspor Packing
yang dibuat telah memenuhi keabsahan dokumen
eksport.
Verifier.d.
Invoice
MEMENUHI
Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen
Invoice (25 dokumen Invoice) yang menyertai
pengiriman ekspor produk selama periode September
2014 sampai dengan Agustus 2015 (selama 1 tahun),
dimana informasi mengenai penerima, deskripsi
produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill
of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas
bagian ekspor. Dalam kelengkapan dokumen ekspor
Invoice yang dibuat telah memenuhi keabsahan
dokumen eksport.
Verifier e.
B/L
MEMENUHI
Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill
of Lading (25 dokumen B/L) yang menyertai pengiriman
ekspor produk selama periode September 2014 sampai
dengan Agustus 2015 (selama 1 tahun), dimana
informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis
produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Invoice).
Dalam kelengkapan dokumen ekspor Bill of Lading
(B/L) yang dibuat telah memenuhi keabsahan dokumen
eksport.
Verifier .f.
Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap realisasi ekspor dalam
penerapan penggunaan Dokumen V _Legal, Auditee
telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam
pelaksanaan ekspor periode periode September 2014
sampai dengan Agustus 2015 (selama 1 tahun) dengan
realisasi peggunaan dokumen V-Legal sebanyak (14
lembar dokumen V-Legal) terhitung dari bulan Januari
2015 dst, yang terbit melalui mekanisme penerbitan V-
Legal oleh PT Equality Indonesia sebagai Lembaga
Penerbit Dokumen V-legal.
Penggunaan serta peruntukannya telah sesuai dengan
Perdirjen No: P.8/VI-BPPHH/2012 khususnya lampiran
7 tentang prosedur penerbitan Dokumen V-Legal.
Verifier. g.
Hasil verifikasi teknis (laporan
surveyor) untuk produk yang wajib -
Produk Wooden Furniture yang dihasilkan oleh Auditee
tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang wajib
verifikasi teknis, dengan demikian verifier ini tidak
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 12 dari 13
verifikasi teknis diterapkan.
Verifier h.
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar. -
Produk Wooden furniture yang di hasilkan oleh Auditee
tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang
dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan
oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008,
dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. i.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang di batasi
perdagangannya
MEMENUHI
Jenis bahan baku yang digunakan Auditee untuk produk
Wooden furniture adalah kayu Mahoni, sesuai arahan
strategis konservasi spesies Nasional di mana hanya
terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah
perdagangannya, dan untuk jenis kayu jenis Mahoni
tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam
CITES Appendic I, II dan III.
Kriteria 3.3
Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal
Indikator 3.3.1.
Implementasi Tanda V - Legal
Verifier 3.3.1.
Tanda V – Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan
MEMENUHI
Auditee mempunyai sertifikat VLK dengan nomor
097/EQC-VLK/X/2014 yang diterbitkan oleh PT Equality
Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2014, dengan
nomor IDN 006.
Sebagai industry yang sudah bersertifikat VLK, auditee
telah membubuhkan tanda V-legal, dan berdasarkan
pemeriksaan tanda V-legal dibubuhkan pada dokumen
Packing List dan Invoice dengan identitas sebagai
berikut:
Identitas : 097-LVLK-006-IDN
Penulisan Identitas nomor pemegang sertifikat
Penandaan tanda V-legal telah berdasarkan SK Menteri
Kehutanan RI nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang
Penetapan Tanda V-legal.
Sebagaimana yang diterangkan dalam verifier 2.1.3.d
auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal
dari kayu lelang sehingga tidak ada dokumen V-legal
yang dibubuhkan pada produk kayu lelang.
Kriteria K.4.1.
Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 4.1.1
Prosedur dan implementasi K3
Verifier a.
Pedoman/prosedur K3
MEMENUHI
Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan
Implementasi prosedur K3. Auditee telah mempunyai
prosedur K3 meliputi :
a. Prosedur pengoperasian APAR
b. Petunjuk Penggunaan APD
Auditee juga telah mempunyai Personil yang
bertanggung untuk implementasi prosedur K3, sesuai
dengan Surat Penunjukan Perusahaan Nomor
005/SP/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang
menunjuk Drs. Sugito sebagai Ahli K3 untuk menjadi
personil penanggung jawab K3.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 13 dari 13
Verifier.b.
Implementasi K3
MEMENUHI
Sebagai mana pada saat verifikasi awal, auditee masih
konsisten dalam implementasi K3. Dimana tanda jalur
evakuasi yang dipasang pada tempat yang bebas dari
segala hambatan. Auditee telah memiliki mencatat
peralatan seperti APAR dimana dijelaskan jumlah
seluruh APAR sebanyak 3 unit APAR dan seluruhnya
berisi Powder yang telah diperiksa oleh UPT Pemadam
Kebakaran dengan masa kadaluarsa kisaran Oktober
2015. Untuk Alat Pelindung Diri setiap pegawai
umumnya telah diberikan Alat pelindung seperti
masker. Dan untuk tindakan pertama bila terjadi kasus
kecelakaan Auditee mempersiapkan Kotak P3K yang di
dalamnya berisi obat obatan, untuk tindakan awal.
Verifier.c
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Dalam pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan
kerja Auditee dapat menunjukan laporan catatan
kecelakaan kerja selama periode 1 tahun terakhir, Bulan
September 2014 – Agustus 2015 dan tidak terdapat
kasus kecelakaan baik tingkat ringan atau besar. Upaya
upaya yang dilakukan oleh Auditee dalam menekan
angka kecelakaan kerja dengan himbauan atau
sosialisasi secara sederhana oleh bagian sumber daya
manusia, juga dengan pemeriksaan alat Pemadam Api
Ringan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten
Jepara secara berkala.
Kriteria K.4.2
Pemenuhan hak hak tenaga kerja
Indikator. 4.2.1
Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier :
Serikat pekerja atau
kebijaksanaan Perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
MEMENUHI
Berdasarka pemeriksaan terhadap kelengkapan dan
keberadaan organisasi SPSI. Auditee belum memiliki
Organisasi karyawan yaitu SPSI tetapi pihak manajemen
telah membuat pernyataan yang ditandatangani oleh
Direktur perusahaan tertangal 1 Agustus 2014 yang isi
tentang persetujuan bahwa karyawan diperbolehkan
membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat
pekerja dalam lingkungan Perusahaan.
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier :
Ketersediaan dokumen KKB atau
PP
MEMENUHI
Auditee telah membuat Peraturan Perusahaan yang
ditandatangani oleh manajemen dan Wakil Karyawan
pada tanggal 18 Oktober 2014, serta diketahui oleh
Dinassosnakertrans Kabupaten Jepara. Dalam
Peraturan Perusahaan tersebut berisi hak-hak dan
kewajiban karyawan dan pihak manajemen. Peraturan
Perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari
Kepala Dinas Sossial tenaga kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Jepara dengan nomor : Kep.560/127/2014
tanggal 23 Oktober 2014 perihal pengesahan
Peraturan Perusahaan PT. Beatricea. Dengan masa
berlaku mulai 23 Oktober 2014 sampai 22 Oktober
2016.
Indikator. 4.2.3
Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Verifier :
Tidak ada pekerja yang masih di
bawah umur
MEMENUHI
Berdasarkan pemeriksaan daftar karyawan, sebagian
besar karyawan auditee berumur di atas 18 tahun. Kar
yawan yang berumur 17 tahun telah dilengkapi surat
izin orang tua.