lampiran surat no : 052/eq.s/i/2014 tanggal 31 januari ... · pdf filehalaman 1 dari 4 surat...
TRANSCRIPT
Lampiran Surat No : 052/EQ.S/I/2014 tanggal 31 Januari 2014
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai berikut :
I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LV-LK-006-IDN
Alamat Domisili : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong, Bogor.
Alamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja No.72 Ciater, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor - Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722, 7157103
Fax. : +62251 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :
II. Nama IUPHHK-HT : PT WAHANA AGRO MULIA
No.SK. IUPHHK-HT : SK.252/Menhut-II/2009 Tanggal 06 Mei 2009
Luas Areal : ± 6.290 Hektar
Lokasi : Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Manunggal V No. 5, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir
Barat II, Kota Palembang 30144.
III. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT WAHANA AGRO MULIA
BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 31 Januari 2014
PT. EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S. Hut
Kepala Divisi Sertifikasi LK Hutan
Halaman 1 dari 4
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 107/EQI-KEP.Cert/I/2014
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT WAHANA AGRO MULIA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN
SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.252/MENHUT-II/2009 TANGGAL 06 MEI 2009
DENGAN LUAS ± 6.290 HA
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT WAHANA
AGRO MULIA sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor Urut 080/EQI-F090
tanggal 20 Desember 2013;
b. bahwa pada Tanggal 26 Desember 2013 telah dilakukan Pengambilan Keputusan oleh
Pengambilan Keputusan (PK) atas hasil Verifikasi PT WAHANA AGRO MULIA dan terdapat 5
(Lima) Verifier dinyatakan TIDAK MEMENUHI, yaitu Verifier 1.1.1.b (LKS No.1) , 4.1.2.b (LKS
No.2), 5.1.1.a (LKS No. 3), 5.2.1 (LKS No. 4) dan 5.2.2. (LKS No.5), sehingga dinyatakan TIDAK
LULUS sampai berhasil melaksanakan tindakan koreksi atas Verifier yang TIDAK MEMENUHI
tersebut hingga dinyatakan MEMENUHI seluruhnya;
c. PT WAHANA AGRO MULIA telah melakukan tindakan koreksi terhadap kelima Verifier dan telah
dilakukan Penutupan terhadap semua LKS oleh Tim Auditor;
d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi Ulang pada PT
WAHANA AGRO MULIA sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor Urut 080.1/EQI-
F090 tanggal 20 Januari 2014;
e. bahwa berdasarkan huruf c dan d, Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan
Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 076.1/EQI-F037 tanggal 20 Januari 2014 dan Tinjauan
Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 074.1/EQI-F039 tanggal 24 Januari 2014
dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
f. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 0101 tanggal 26 Desember 2013 dan Nomor Urut
0101.1 tanggal 24 Januari 2014 menunjukkan telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian
untuk setiap Verifier Legalitas Kayu (LK);
g. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e dan f, sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17
Desember 2012, PT WAHANA AGRO MULIA telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK).
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam
Kerangka Indonesia National Single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi
Produk;
Halaman 2 dari 4
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 :
Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga
Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
8. ISO/IEC 19011:2002 (SNI 19-19011-2005) : Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu
dan/atau Lingkungan;
9. ISO/IEC 19011:2011 : Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems
Auditing;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil
Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2009;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang
Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2013 tanggal
16 Agustus 2013;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik
di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-
Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi
Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan
Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan
Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam
kerangka Indonesia National Single Window;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor
Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (LP- PHPL) dan perubahannya;
20. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
dan perubahannya;
21. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1
September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian –
Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal
2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan
dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5
Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-
PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi
Independen (LP & VI);
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18
Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies
operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan
pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK
6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5
Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-
Halaman 3 dari 4
PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi
Independen (LP & VI);
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17
Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17
September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi
Legalitas Kayu (SILK);
25. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 086/EQ-F065/XI/2013 dan No. 097/WAM-SPK/XI/2013,
tanggal 14 November 2013.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT WAHANA AGRO MULIA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.252/MENHUT-II/2009 TANGGAL 06 MEI
2009 DENGAN LUAS ± 6.290 HA.
PERTAMA : PT WAHANA AGRO MULIA dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat
LEGALITAS KAYU (S-LK) Nomor : 085/EQC-VLK/I/2014.
KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23
Januari 2017 selama PT WAHANA AGRO MULIA (Pemegang Sertifikat) tetap
memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
KETIGA : Sertifikat dan Logo Sertifikat yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat
dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di
media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan
Sistem yang diterbitkan.
KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau
penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-
lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian
Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY
Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila
terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama
perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen
Pemegang Sertifikat.
KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap
kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau
Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan
kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
Halaman 4 dari 4
KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan
segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk
menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan :
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang
Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi
persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum
KELIMA;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan
sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan
penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan
ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil
Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur
dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga)
bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan
penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi
Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau
mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau
izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian
Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 24 Januari 2014
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Direktur Utama PT WAHANA AGRO MULIA;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan di
Jakarta.
E^@
,
FrW
Jr\.
3 tr
lq\
)6\ 2\
7.=
?*^.
-O.,r
O'ia
!rc(
Dx
ff<;i.
F*z
i.rui
sBP
la{
q=-?
-o,
1H3
*EE
-F#5
Eg
=,=
'ic)u
Cm
\J:f+
@2.
=
ge
ibt
n q
ia
Eg:
-L P;
_-5 dg vt
lr)=
O :l- [r:
G-
@lD rQ E-d
a, 6
iJ=
=t G) g
m Z Ir
IT
I
6=fr
614.
{oF €i
n r
Eg
Tr
<F
I
E=
r=
H;1
-A P}
={
? {tr =fi
-Z fff ZE
6lB
7r=
O
'Gt
==
tF-
\-
iXl-i
J
P6E
;EiX
>z(
>O
=2.
-F
AX
E:8
!-l-
F^1
r>+
HB
g i-+
Cz*
l J
slB
-m >z =E #
,{3 q rr.r -il .> '!g :.x F z. g igE ,o ia)
{3 @ -{ '2.
:b iia, > ila .F D z. E .9 = al ,o I- 3
3 o,*
mf.N ar
;rD
= q>-
o)-
=_m
-U o"8
g;io
l ?
GC
-{
qi=
rE
*i
E:=
.1
-lo
.' >
m
ii ,D
- :Z
f
iF-=
= =
4i =
3 F
n -=
s"E
= E
g
EU
F=
. 5
Ec5
' E
ir
ff=o
- -
=qr
?lZ
==
i'Ft
irri
z.v
v ?
ES
= O
;hq
r 2
B
Be;
ln
S
DT
.-
A
z=I
4q<
;
=H
2 E
gi.r
i ?
sg #
drd
f6c -! o)
:-
-a = E. g !.r :-
B1
,trt
lr6 C,Z
FE
7E
E{r
t s -
E'm ::E r fi .c 'I,
t
.E
a ,El z jtrt z -.t > z. Gt
69 > t, I .D z c D P It ,E!
il- \a
f( il T
ga tr-
=>
z4\
i=
di
=B
=?F
i$
E o
:,:.
2>tD
lqa *-
r >o
e)
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 7
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN.
c. Alamat : Jl. Sukaraja 72 Ciater, Sukaraja - Bogor.
d. Nomor telepon : 0251-7157103, 0251-7550722
e. Faks : 0251-7550724
f. Website : http://www.equalityindonesia.com
g. E-mail : [email protected]
h. Direktur : Agustri Warsono, Ir.
i. Standar : P.8/VI-BPPHH/2012
j. Tim Audit : Lead Auditor : Pazri Nurpazri, S.Hut
Auditor : Ir.YH.Arasyugo
Auditor : Juni Adiwiguna, S.Hut
k. Tim Pengambil Keputusan : Agustri Warsono, Ir.
Amin Muchakim, S.Hut
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT WAHANA AGRO MULIA
b. Nomor & Tanggal SK : SK.252/MENHUT-II/2009, 6 Mei 2009
c. Luas dan Lokasi : ± 6.290 Ha
d. Alamat kantor : Jl. Manunggal V No.05 Rt.038 Rw.013 Kel. 30 Ilir Kec. Ilir
Barat II Palembang.
e. Nomor telepon/faks : 0711-321281
f. Pengurus :
Direktur Utama : Njono Tirtawidjaja
Direktur Ops : Djoni Bustan
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
- Pertemuan Pembukaan
- Verifikasi Dokumen
9-10 Des 2013
Kantor Palembang
- Membuat rencana kerja : tata waktu,
lokasi kegiatan dan penentuan
pendamping tiap auditor.
- Melakukan verifikasi terhadap dokumen
- Konsultasi Publik
- Observasi Lapangan
11 Des 2013
Camp PT WAM
- Menjelaskan maksud dan tujuan
kegiatan VLK kepada public.
- Melakukan uji petik dan observasi
sesuai verifier
- Verifikasi Dokumen
- Pertemuan Penutupan
12 Des 2013
Kantor Palembang
- Melakukan verifikasi terhadap dokumen
yang belum lengkap
- Menjelaskan hasil sementara dari
kegiatan VLK tentang ketidaksesuaian
dan observasi yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan 26 Des 2013 Tidak lulus
Pemenuhan LKS 10 Januari 2014 Memenuhi 5 verifier ketidaksesuaian
Pengambilan Keputusan 24 Januari 2014 Lulus
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 7
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi
P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan
K.1.1. Areal Unit Manajemen Hutan terletak di kawasan Hutan Produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
a. Dokumen legal terkait
perizinan usaha
(SK.IUPHHK-HA/HT/RE/
Pemegang Hak
Pengelolaan).
MEMENUHI PT WAHANA AGRO MULIA (WAM, Auditee) memperoleh izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 252/Menhut-
II/2009 tanggal 6 Mei 2009 atas areal seluas + 6. 290 Ha di
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Surat
Keputusan Menteri Kehutanan tersebut dilengkapi dengan
lampiran berupa peta areal kerja dengan skala 1 : 50.000. Areal
kerja PT WAM berdasarkan fungsi TGHK termasuk ke dalam
kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas
(HPT), sedangkan berdasar pada peta penafsiran potret udara
seluruh areal kawasan hutan menjadi Hutan Produksi Tetap (HP).
Tata Bata Areal Auditee sebagian besar arealnya sudah dilakukan
Tata Batas, tetapi belum mendapat BAP Tata Batas Definitifnya.
b. Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IIUPHHK).
Tidak berlaku untuk
Pemegang Hak
Pengelolaan.
MEMENUHI Auditee belum menunjukkan SPP dan Bukti Setor IIUPHHK atas
areal seluas 6.290 Hektar a.n. Auditee di Provinsi Sumatera
Selatan.
LKS No.1 yang telah diterbitkan belum bisa ditutup sampai
dengan 14 hari setelah closing meeting.
Pada tanggal 10 Januari 2014, PT Wahana Agro Mulia (WAM, Auditee)
menyampaikan bukti tindakan koreksi terhadap LKS No. 1 berupa SPP
dan bukti setor IIUPHHK atas arealnya sesuai SPP. Dokumen tersebut
telah diverifikasi oleh Auditor dan LKS No. 1 dinyatakan ditutup tanggal
10 Januari 2014.
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Ren-cana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang.
a.Dokumen RKUPHHK/
RPKH, RKT/ Bagan Kerja
/RTT beserta lampirannya
yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang,
meliputi :
1) Dokumen RKU PHHK/
RPKH & lam-pirannya
yang disusun berdasar-
kan IHMB/risalah hutan
dan dilaksa-nakan oleh
Ganis PHPL Timber
Cruising dan/atau
Canhut.
2) Dokumen RKT/ RTT yang
disusun berdasarkan
RKU/RPKH dan disah-
kan oleh pejabat yang
berwenang atau yang
disahkan secara self
approval.
3) Peta rencana penataan
areal kerja yang dibuat
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT yang sudah di
sahkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK. 142/VI-BPHT/2010 tanggal 14
Oktober 2010. RKUPHHK-HTI tersebut berlaku untuk periode
2010 – 2019. RKUPHHK-HT tersebut disusun berdasarkan hasil
IHMB dengan IS 1% yang dilaksanakan oleh Ganis Canhut PHPL
TC/Canhut pada Tahun 2009.
Dokumen RKT UPHHK-HTI Tahun 2013 disusun sesuai
RKUPHHK-HTI Periode 2010-2019, RKT telah disahkan melalui
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
No : Kep 842/Kpts/XII/Hut/ 2012 tanggal 28 Desember 2012
dengan areal penyiapan lahan seluas 3.579 Ha dan Rencana
Penanaman seluas 4.207 Ha.
Peta RKT UPHHK-HTI Tahun 2013 telah dibuat oleh Tenaga
Teknis PHPL Canhut an. Sahirul Hermansyah, SHut, Sertifikat
No. : 0688/T/NA/ Pusdiklathut-I/2013, an. PT Wahana Agro
Mulia, berlaku sampai 12 Juli 2014. Yang dikeluarkan di Bogor
tanggal 27 Maret 2013. Ditanda tangani oleh Ka Pusdiklat
Kehutanan Dr.Ir. Agus Justianto, M.Sc.) kemudian dalam
lampiran RKT, peta tersebut ditandatangani oleh Direktur
Auditee (H.Djoni Bustan dan Disahkan dengan dengan Surat
Keputusan No : 842/Kts/XII/HUT/2012 tanggal 28 Desember
2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 7
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi
oleh Ganis PHPL Canhut. Provinsi Sumatera Selatan (Ir. SIGIT WIBOWO/NIP 19571006
198903 1 003.
b.Peta areal yang tidak
boleh ditebang pada
RKT/Bagan Kerja dan
bukti implementasinya di
lapangan.
MEMENUHI Peta kerja RKT UPHHK-HTI 2013 a.n. Auditee
terlihat/tergambar adanya areal yang tidak boleh ditebang yaitu
areal kawasan lindung yang berupa daerah perlindungan satwa
liar (DPSL), Sempadan Sungai dan Areal Kebun Benih. Kawasan
lindung tersebut, dilapangan belum terlihat bukti implentasi
tanda-tanda batasnya.
c.Penandaan lokasi blok
tebangan/blok
RKT/petak RTT yang jelas
di peta dan terbukti di
lapangan.
MEMENUHI 1. Rencana Lokasi Tebangan dan Tanaman RKT UPHHK-HTI 2013
telah digambarkan dengan jelas pada peta RKT dengan Skala
1 : 50.000.
2. Berdasarkan pemeriksaan lapangan pada 3 (tiga) titik uji petik
di Blok Tebangan, dengan
Titik Koordinat TPN 574 :
S 03003’30,3” E 97040’1,40”
Titik Koordinat TPN 576 :
S 03002’6,85” E 97023’7,18”
Titik Koordinat TPN 579 :
S 03002’7,10” E 97023’6,91”
Dalam lokasi ini terdapat tumpukan kayu tebangan jenis Acacia
mangium berbentuk stapel meter dan menurut informasi
petugas pengukuran kayu dinyatakan bahwa lokasi tersebut
terletak di Petak I D 190 (TPN 574) dan Petak E 130 (TPN 576
dan TPN 579).
K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
a. Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya
MEMENUHI Auditee telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI)
Periode 2010-2019 dan telah mendapat pengesahan dari
Menteri Kehutanan melalui SK No. SK 142/VI-BPHT/2010
tanggal 14 Oktober 2010 tentang Persetujuan RKUPHHK pada
HTI untuk Jangka waktu 10 tahun a.n. Auditee di Provinsi
Sumatera Selatan.
b. Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan
kayu hutan alam pada
areal penyiapan lahan
yang diizin kan untuk
pemba-ngunan hutan
tanaman industri.
MEMENUHI Lokasi Tebangan yang dilaksanakan adalah Areal untuk
Penyiapan Lahan Pembangunan HTI yaitu di Blok RKT UPHHK-HTI
Tahun 2013 dan Volume Pemanfaatan Kayu Hutan Alam sesuai
dengan rencana volume pemanfaatan KBK sebagaimana
dokumen RKT UPHHK-HT Tahun 2013 yang telah disahkan.
2.2.2 Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan
peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak
Pengelolaan)
Izin peralatan dan mutasi. MEMENUHI Peralatan yang digunakan oleh Auditee masih sesuai dengan
rencana penggunaan peralatan yang tercantum di dalam
dokumen RKT UPHHK-HT Tahun 2013 yang telah disahkan.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat .
K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK)
hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industry primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai
identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaat-kan telah di LHPkan.
Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
MEMENUHI 1. LHP KBK RKT 2012 – 2013 dari Desember 2012 sd.
November 2013 telah dibuat oleh Pembuat LHP KBK Auidtee
yaitu : Suyogi, No.Reg.1321/05/ 0501/WAM/SYG/ KBK yang
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 7
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi
diperiksa dan disahkan oleh Petugas P2LHP sesuai dengan
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Selatan No. 382/KPTS/I/HUT/2013 tanggal 18 Januari 2013
yaitu : M. Emron Funaka, S.Hut No. Register 1304/05/0501/
MEF /LHP.
2. Dokumen LHP terdiri dari :
- Surat permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP
KBK/KB dari Auditee.
- Rekapitulasi Laporan Hasil Pene- bangan Kayu Bulat Kecil
(RLHP-KBK) yang dibuat oleh Pembuat LHP KBK Auditee yang
diperiksa dan disahkan oleh P2LHP.
- Laporan Hasil Penebangan KBK yang dibuat oleh Pembuat
LHP KBK Auditee dan diperiksa dan disahkan oleh P2LHP.
- Berita Acara Pemeriksaan LHP KBK
- Daftar pemeriksaan KBK.
3. Pengecekan silang antara dokumen LHP dengan buku ukur
menunjukkan kesesuaian.
4. Uji petik antara LHP dengan fisik kayu di TPn dengan selisih
volume 1,9 %, masih dibawah 10 %.
Uji petik terhadap Nomor batang di LHP dengan tunggak tidak
dilakukan, karena pengukuran kayu berdasarkan staple meter.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
Surat keterangan sahnya
hasil hutan dan lampiran-
nya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara,
- TPK hutan ke industri
primer dan/atau penam-
pung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industri
primer hasil hutan dan/
atau penampung kayu
terdaftar
MEMENUHI 1. Setiap kayu yang akan diangkut ke Industri dari TPn disertai
dengan dokumen FAKB yang dilampiri dengan Daftar Kayu
Bulat Kecil (DKBK) yang dibuat oleh Penerbit FAKB auditee
yaitu Syarief Hidayat No.Reg. 03/05/0501/ FA-KB/SH/KBK.
2. Pengecekan terhadap dokumen FAKB beserta lampirannya
sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang
Hak Pengelolaan
a. Tanda-tanda PUHH/ bar-
code pada kayu dari peme-
gang IUPHHK-HA/ IUPHHK-
HT/ IUPHHK-RE/Pemegang
Hak Pengelolaan bisa
dilacak balak.
MEMENUHI Tanda-tanda legalitas kayu di TPn dilakukan dengan penandaan
pada tumpukan berupa Plaging Tape dari plastik (Label
berukuran 15 x 15 Cm) yang berisi informasi Tanggal Ukur,
No.TPn, dan Pengukur.
b.Identitas kayu diterapkan
secara konsisten oleh
pemegang izin.
MEMENUHI Penandaan seperti diatas dilakukan secara konsisten, terlihat
dari tiap tumpukan informasi yang tertulis pada Plaging Tape
sama.
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Arsip SKSKB dan dilampiri
Daftar Hasil Hutan (DHH)
untuk hutan alam, dan
arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
tanaman
MEMENUHI 1. Dokumen pengangkutan yang dipakai auditee berupa
dokumen FAKB.
2. FAKB dibuat oleh petugas perusahaan yang berwenang
sebagai penerbit berdasarkan keputusan dari BP2HP.
Lampiran dari FAKB adalah Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK).
3. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat
Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) yaitu
M. Emron Funaka, S.Hut dan disaksikan petugas dari auditee.
K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 7
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH).
a. Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran) DR
dan/atau PSDH telah
diterbitkan.
MEMENUHI 1. Dokumen SPP DR/PSDH sudah dibuat oleh pejabat penagih
dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
2. SPP dengan dokumen LHP seluruhnya sesuai baik kelompok
jenis, volume dan tarif
b. Bukti Setor DR dan/atau
PSDH
MEMENUHI Auditee telah melakukan pembayaran lunas DR/PSDH melalui
Bank Mandiri sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan bukti setor
sah karena telah divalidasi oleh petugas bank.
c. Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan
hutan tanaman) dan
kesesuaian tarif PSDH
untuk kayu hutan
tanaman.
MEMENUHI 1. Pembayaran DR mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 92
tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan tanggal
13 Oktober 1999.
2. Sesuai dengan SK tersebut, maka DR yang dibayarkan auditee
terhadap pemerintah adalah:
- KBK (kelompok BBS) = US$ 2/ton
3. Pembayaran PSDH mengacu pada Peraturan Pemerintah No.
59 tahun 1998 tanggal 5 Mei 1998 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen
Kehutanan dan Perkebunan dan Peraturan Menteri
Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April
2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk
Perhitungan PSDH.
4. Sesuai dengan SK tersebut pada Lampiran 2, maka PSDH yang
dibayar kan auditee terhadap pemerintah adalah:
- KBK (diameter < 30 cm) = 1%xRp 245.000 = 2.450/m3
3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu An-
tar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Dokumen PKAPT NA Auditee tidak memiliki dokumen PKAPT, karena kayu tidak dikirim
ke luar pulau.
3.3.2. Pengangkut-an kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan
memiliki izin yang sah.
Dokumen yang
menunjukkan identitas
kapal.
NA Tidak diterapkan karena semua kayu yang dihasilkan dijual ke
Industri yang lokasinya di Sumatera Selatan tidak menggunakan
kapal.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan
(ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah
disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-UPL/
RKL-RPL
MEMENUHI Buku AMDAL terdiri atas : ANDAL, Kerangka Acuan, Ringkasan
Eksekutif, RKL, RPL.
Auditee telah memiliki Laporan Utama Analisis Dampak
Lingkungan (ANDAL) Usaha Pemenfaatan Hasil Hutan Kayu Pada
Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) Di Kecamatan Batanghari
Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
Dokumen Amdal Auditee telah disahkan berdasarkan Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 167/KPTS /Ban.LH/2009
Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) Oleh PT
Wahana Agro Mulia Seluas ± 6.220 Hektar Di Kabupaten Musi
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 7
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi
4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan
untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
a. Dokumen RKL dan RPL MEMENUHI Tersedia dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan
Rencana Peman- tauan Lingkungan (RPL) Izin Usaha Pe-
manfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Hutan Tanaman
Industri (IUPHHK-HTI) PT Wahana Agro Mulia di Desa Lubuk
Bintialo Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi
Banyuasin, Provinsi Su- matera Selatan, dan proses penyusunan-
nya mengacu pada dokumen ANDAL.
Dokumen RKL-RPL di sahkan berdasar- kan Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 167/KPTS/Ban.LH/ 2009
Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) Oleh PT
Wahana Agro Mulia Seluas ± 6.220 Hektar Di Kabupaten Musi
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
b. Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan dampak
penting aspek fisik-
kimia, biologi dan sosial
MEMENUHI Auditee belum bisa menunjukan bukti pelaksanaan pengelolaan
dan peman- tauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan
sosial di wilayah kerjanya.
LKS No.2 yang telah diterbitkan belum bisa ditutup sampai
dengan 14 hari setelah closing meeting.
Pada tanggal 10 Januari 2014, Auditee menyampaikan bukti tindakan
koreksi terhadap LKS No. 2 berupa Laporan Pengelolaan dan
Pemantauan Ling-kungan periode Januari 2014. Dokumen tersebut
telah diverifikasi oleh Auditordan LKS No. 2 dinyatakan ditutup tanggal
10 Januari 2014.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3
a. Implementasi prosedur
K3
MEMENUHI Auditee belum memiliki dokumen SOP/Prosedur mengenai
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
LKS No.3 yang telah diterbitkan belum bisa ditutup sampai
dengan 14 hari setelah closing meeting.
Pada tanggal 10 Januari 2014, Auditee menyampaikan bukti tindak-
an koreksi terhadap LKS No. 3 berupa dokumen Kebijakan Kesela-
matan dan Kesehatan Kerja serta dokumen Standar Operasional
Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dokumen
tersebut telah diverifikasi oleh Auditor dan LKS No. 3 dinyatakan
ditutup tanggal 10 Januari 2014.
b. Ketersediaan peralatan
K3
MEMENUHI Hasil pengamatan dilapangan terhadap ketersediaan peralatan
K3, dijumpai peralatan K3 berupa APD seperti sepatu safety
lapangan dan Helm dalam jumlah yang masih sedikit, tidak
ditemukan alat pemadam api ringan (APAR), Kotak P3K, dan
peralatan K3 lainnya.
c. Catatan kecelakaan
kerja
MEMENUHI Terdapat arsip kejadian kecelakaan kerja yang terjadi, tetapi
belum ada upaya efektif untuk menekan tingkat kecelakaan kerja
dalam bentuk program K3.
K.5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Ada serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
MEMENUHI Auditee belum memiliki Serikat Pekerja atau kebijakan
perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
LKS No.4 yang telah diterbitkan belum bisa ditutup sampai
dengan 14 hari setelah closing meeting.
Pada tanggal 10 Januari 2014, Auditee menyampaikan bukti tindak-
an koreksi terhadap LKS No. 4 berupa dokumen kebijakan perusa-
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 7
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi
haan yang membolehkan membentuk atau menjadi anggota serikat
pekerja. Dokumen tersebut telah diverifikasi oleh Auditor dan LKS No.
4 dinyatakan ditutup tanggal 10 Januari 2014.
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP
MEMENUHI Auditee belum memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama
(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) di dalam menjalankan
aktifitas usahanya.
LKS No.5 yang telah diterbitkan belum bisa ditutup sampai
dengan 14 hari setelah closing meeting.
Pada tanggal 10 Januari 2014, Auditee menyampaikan bukti tindak-
an koreksi terhadap LKS No. 5 berupa dokumen Peraturan Perusa-
haan (PP) PT Wahana Agro Mulia. Dokumen tersebut telah diverifikasi
oleh Auditor dan LKS No. 5 dinyatakan ditutup tanggal 10 Januari
2014.
5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang
masih di bawah umur
MEMENUHI Berdasarkan Daftar Karyawan Auditee Periode Bulan
November 2013, Jumlah karyawan Auditee sebanyak 38 orang.
Dari jumlah karyawan tersebut usaia karyawan paling muda
adalah kelahiran tahun 1995 atau berusia 18 tahun.
Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Auditee dan
karyawan di lapangan, tidak terdapat pekerja yang masih di
bawah umur.