lampiran surat edaran otoritas jasa keuangan … · bentuk, susunan, dan pedoman ... daftar rincian...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR ........./SEOJK.05/2015
TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
- 2 -
BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
DAFTAR ISI
BAB I : PENJELASAN UMUM 5
A. Tujuan Pelaporan 5
B. Asas-Asas Pelaporan 5
C. Penyajian Transaksi Valuta Asing 6
D. Jenis Laporan 6
E. Pengisian Formulir Laporan 7
BAB II : BAB II: KAJIAN DAN ANALISIS 8
A. Jumlah Kontrak 8
B. Jenis Valuta 8
C. Tingkat Bunga 8
D. Kualitas 8
E. Sandi Perusahaan 9
F. Golongan Penerbit/Tertarik 9
G. Golongan Pembeli 9
H. Golongan Debitur 9
I. Golongan Kreditur 9
J. Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan 9
K. Jangka Waktu 11
BAB III : INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN 12
A. PP01 - Profil Perusahaan Pembiayaan 12
B. PP02 - Daftar Rincian Izin Usaha 18
C. PP03 - Daftar Rincian Pemegang Saham 20
D. PP04 - Daftar Rincian Kepengurusan 24
E. PP05 - Daftar Rincian Kantor Cabang 26
- 3 -
F. PP06 - Daftar Rincian Kantor Selain Kantor Cabang 28
G. PP07 - Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat
Pendidikan 30
H. PP08 - Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Satuan
Kerja 33
I. PP09 - Daftar Rincian Tenaga Kerja Asing 36
BAB IV : LAPORAN KEUANGAN BULANAN PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN 38
A. LB01 - Neraca Bulanan 38
B. LB02 - Laporan Laba Rugi 59
C. LB03 - Rekening Administratif 72
D. LB04 - Laporan Arus Kas 77
E. LB05 - Laporan Analisis Kesesuaian Aset Dan Liabilitas 88
F. LB06 - Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki 97
G. LB07 - Daftar Rincian Pembiayaan 102
H. LB08 - Daftar Rincian Penyertaan Modal (Form 2.8) 121
I. LB09 - Daftar Rincian Pinjaman Yang Diterima 125
J. LB10 - Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan 132
K. LB11 - Daftar Rincian Rupa-Rupa Aset 137
L. LB12 - Daftar Rincian Rupa-Rupa Kewajiban 139
M. LB13 - Daftar Rincian Penyaluran Kerjasama
Pembiayaan Bersama 141
N. LB14 - Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai 147
BAB V DAFTAR SANDI 152
A. Sandi Perusahaan Pembiayaan 152
B. Sandi Golongan Counterparty 160
C. Sandi Negara 169
D. Sandi Valuta Asing 179
E. Daftar Sandi Lokasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 181
F. Sektor Ekonomi 200
- 4 -
G. Sandi Grup 205
- 5 -
BAB I
PENJELASAN UMUM
A. TUJUAN PELAPORAN
Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan
dalam buku pedoman ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan
menyusun data statistik Perusahaan Pembiayaan secara individual
maupun gabungan dalam rangka:
1. pengaturan, pembinaan dan pengawasan Perusahaan Pembiayaan;
2. analisis dan statistik industri Perusahaan Pembiayaan; dan
3. pemenuhan keperluan internal Perusahaan Pembiayaan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Pembiayaan wajib
menyampaikan laporan secara benar dan sesuai dengan batas waktu yang
ditetapkan.
B. ASAS-ASAS PELAPORAN
Dalam sistem pelaporan ini dianut asas-asas sebagai berikut:
1. Pemisahan antara neraca dan rekening administratif
Semua pos yang merupakan aset, liabilitas dan modal Perusahaan
Pembiayaan dilaporkan dalam neraca bulanan. Pos-pos yang masih
merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya
dilaporkan dalam rekening administratif.
Akuntansi transaksi Perusahaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai
dengan standar akuntansi di Indonesia.
2. Pemisahan transaksi dengan Bank dan Pemerintah Pusat
Dalam sistem pelaporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi baik
antara Perusahaan Pembiayaan dengan Bank, maupun antara
Perusahaan Pembiayaan dengan Pemerintah Pusat.
Yang dimaksud dengan Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundangan-undangan tentang perbankan.
- 6 -
3. Pemisahan penduduk/resident dan bukan penduduk/non resident
Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang
dilakukan antara Perusahaan Pembiayaan dengan penduduk/resident
dan dengan bukan penduduk/non resident.
a. Penduduk/resident
“Penduduk/resident” adalah perseorangan, badan-badan, lembaga-
lembaga, dan perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Indonesia
lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (center of interest)
melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di
Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.
b. Bukan Penduduk/non resident
“Bukan penduduk/non resident” adalah perseorangan, badan-badan,
lembaga-lembaga, dan perusahaan-perusahaan yang tidak
berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama
satu tahun dan kegiatan utamanya (center of interest) tidak di
Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan negara asing di Indonesia
beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.
C. PENYAJIAN TRANSAKSI VALUTA ASING
Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset,
liabilitas, modal dan rekening-rekening administratif dalam valuta asing
yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan harus dikonversikan ke dalam
rupiah dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku
pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs
beli dibagi dua.
D. JENIS LAPORAN
Perusahaan Pembiayaan wajib membuat Laporan Bulanan yang mencakup
seluruh kegiatan kantor-kantornya di Indonesia sebagai berikut:
1. Laporan Non Keuangan, yang terdiri dari:
a. PP01 : Profil Perusahaan Pembiayaan
b. PP02 : Daftar Rincian Izin Usaha
c. PP03 : Daftar Rincian Pemegang Saham
d. PP04 : Daftar Rincian Kepengurusan
- 7 -
e. PP05 : Daftar Rincian Kantor Cabang
f. PP06 : Daftar Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
g. PP07 : Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat
Pendidikan
h. PP08 : Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi
i. PP09 : Daftar Rincian Tenaga Kerja Asing
2. Laporan Keuangan, yang terdiri dari:
a. LB01 : Neraca Bulanan
b. LB02 : Laporan Laba/Rugi Komprehensif
c. LB03 : Rekening Administratif
d. LB04 : Laporan Arus Kas
e. LB05 : Laporan Kesesuaian Aset dan Liabilitas
f. LB06 : Daftar Rincian Surat Berharga yang dimiliki
g. LB07 : Daftar Rincian Pembiayaan
h. LB08 : Daftar Rincian Penyertaan Modal
i. LB09 : Daftar Rincian Pinjaman Yang Diterima
j. LB10 : Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
k. LB11 : Daftar Rincian Rupa-Rupa Aset
l. LB12 : Daftar Rincian Rupa-Rupa Kewajiban
m. LB13 : Daftar Rincian Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi
Pihak Ketiga
n. LB14 : Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai
E. PENGISIAN FORMULIR LAPORAN
Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data
secara otomatisasi dalam bentuk alfa numerik dengan menggunakan
program data entry dan seluruh laporan disajikan dalam satuan Rupiah.
- 8 -
BAB II
PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN
A. JUMLAH KONTRAK
“Jumlah kontrak” adalah banyaknya rekening/akad/warkat dari setiap
jenis transaksi. Pada prinsipnya setiap transaksi harus dilaporkan 1
(satu) rekening, namun untuk menyederhanakan pelaporan
diperkenankan menggabungkan rekening dengan cara penggabungan yang
dapat dilihat pada penjelasan masing-masing daftar rincian.
B. JENIS VALUTA
“Jenis valuta” adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan
transaksi antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak lain.
Sandi valuta, dalam hal ini dilaporkan sesuai dengan jenis valuta yang
tercantum dalam perjanjian. Dalam hal transaksi yang diperjanjikan
menggunakan valuta asing (sebagaimana tercantum dalam akad
perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut
diperlakukan sebagai transaksi dalam valuta asing.
C. TINGKAT BUNGA
“Tingkat bunga” adalah tingkat harga dari suatu penanaman/pembiayaan
yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor. Apabila dalam satu
rekening diberikan beberapa “tingkat bunga”, kolom tingkat bunga diisi
“tingkat bunga” tertinggi. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan
bunga, kolom “tingkat bunga” dikosongkan.
D. KUALITAS
“Kualitas” adalah kualitas aset produktif yang dinilai dengan kriteria sesuai
dengan Peraturan OJK mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Pembiayaan yang berlaku, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:
Kualitas Sandi
1. Lancar 1
2. Dalam Perhatian Khusus 2
3. Kurang Lancar 3
4. Diragukan 4
- 9 -
5. Macet 5
E. SANDI PERUSAHAAN
“Sandi perusahaan” adalah sandi Perusahaan Pembiayaan pelapor yang
digunakan pelaporan.
F. GOLONGAN PENERBIT/TERTARIK
“Golongan penerbit/tertarik” adalah pihak ketiga yang menerbitkan dan
atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat-surat berharga yang
dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor.
G. GOLONGAN PEMBELI
“Golongan pembeli” adalah pihak ketiga yang membeli surat berharga yang
diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor. Dalam hal surat
berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor adalah
atas unjuk, “golongan pembeli” adalah pihak yang pertama kali membeli
surat berharga tersebut pada saat diterbitkan.
H. GOLONGAN DEBITUR
“Golongan debitur” adalah pihak-pihak yang menerima fasilitas
pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor atau pihak-pihak yang
memiliki kewajiban kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.
I. GOLONGAN KREDITUR
“Golongan kreditur” adalah pihak-pihak yang memberikan pinjaman dana
untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan
pelapor.
J. HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
“Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan” adalah status keterkaitan
antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak yang melakukan
transaksi dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.
1. Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan
Pihak-pihak yang Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan adalah:
a) orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali
Perusahaan Pembiayaan;
b) badan usaha dimana Perusahaan Pembiayaan bertindak sebagai
pengendali;
- 10 -
c) orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai
Pengendali dari badan usaha dimana usaha sebagaimana dimaksud
pada huruf b;
d) badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
1) orang perseorangan dan/atau badan usaha yang merupakan
pengendali Perusahaan Pembiayaan;
2) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana
dimaksud pada huruf c;
e) dewan komisaris atau direksi Perusahaan Pembiayaan;
f) pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat
kedua, baik horisontal maupun vertikal:
1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
2) dari dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada huruf e;
g) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
h) badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
1) dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Pembiayaan;
2) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
i) badan usaha dimana:
1) dewan komisaris atau direksi Perusahaan Pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai
pengendali;
2) dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d,
bertindak sebagai pengendali; dan
j) badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (financial
interdependence) dengan Perusahaan Pembiayaan dan/atau pihak
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i.
- 11 -
2. Tidak Terkait Dengan Perusahaa Pembiayaan
“Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan” adalah pihak-pihak yang
tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor
sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf a s.d j diatas.
K. JANGKA WAKTU
“Jangka waktu” adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana
tercantum dalam perjanjian atau kontrak.
1. Tanggal Mulai
yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.
2. Tanggal Jatuh Tempo
yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.
- 12 -
BAB III
INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
A. PP01 : PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
1. BENTUK FORMULIR
PP01 Profil Perusahaan Pembiayaan disusun sesuai format sebagai
berikut:
INFORMASI PERUSAHAAN
1. Sandi Perusahaan Pembiayaan
2. Nama Perusahaan Pembiayaan
a. Nama Lengkap
b. Nama Sebutan/Singkatan
3. NPWP
4. Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan
5. Bentuk Badan Usaha
6. Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan
7. Kegiatan Syariah
8. Tanggal Pendirian
INFORMASI ALAMAT PERUSAHAAN
9. Alamat Lengkap
10. Lokasi Dati II
11. Kode Pos
12. Status Pemilikan Gedung
13. Nomor Telepon
14. Nomor Faksimili
INFORMASI JUMLAH PELAYANAN
15. Jumlah Kantor Cabang
16. Jumlah Kantor Selain kantor Cabang
- 13 -
JUMLAH TENAGA KERJA
17. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
18. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
19. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang
INFORMASI PENYUSUN DAN DIREKSI PENANGGUNG JAWAB
20. Penyusun Laporan
a. Nama Lengkap
b. Bagian/Divisi
c. Nomor Telepon
d. Nomor Faksimili
21 Direksi Penanggung Jawab Laporan
a. Nama Lengkap
b. Jabatan Direksi
c. Nomor Telepon
d. Nomor Faksimili
2. PENJELASAN PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan
Pembiayaan.
a. Informasi Perusahaan
1) Sandi Perusahaan Pembiayaan
Diisi sandi Perusahaan Pembiayaan, seperti tercantum pada
Daftar Sandi Perusahaan Pembiayaan pada Bab V.
2) Nama Perusahaan Pembiayaan
Diisi nama Perusahaan Pembiayaan pelapor.
a) Nama Lengkap
Nama lengkap termasuk badan hukum, misalnya Dina Persada
Multi Finance, PT, Tbk.
b) Nama Sebutan/Singkatan
- 14 -
Diisi nama sebutan atau singkatan Perusahaan Pembiayaan
pelapor, misalnya Dina Finance untuk Dina Persada Multi
Finance, PT, Tbk.
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Diisi NPWP Perusahaan Pembiayaan pelapor.
4) Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan
Diisi sandi status Perusahaan Pembiayaan, yaitu:
Sandi 01: Perusahaan Milik Negara
Sandi 02: Perusahaan Swasta Nasional
Sandi 03: Perusahaan Swasta Patungan
5) Bentuk Badan Usaha
Diisi sandi bentuk badan usaha yaitu:
Sandi 1: Perseroan Terbatas
Sandi 2: Koperasi
6) Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan
Diisi sandi jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang
diberikan, yaitu:
Sandi 10, Pembiayaan Investasi
Sandi 20, Pembiayaan Modal Kerja
Sandi 30, Pembiayaan Multi Guna
Sandi 40, Pembiayaan Investasi (Syariah)
Sandi 50, Pembiayaan Jual Beli
Sandi 60, Pembiayaan Jasa
7) Kegiatan Syariah
Diisi sandi kegiatan syariah yaitu:
Sandi 10, Full Syariah
“Full Syariah” adalah Perusahaan Pembiayaan yang
sepenuhnya melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah.
Sandi 20, Unit Usaha Syariah
- 15 -
“Unit Usaha Syariah (UUS)” adalah Perusahaan Pembiayaan
yang mempunyai UUS.
Sandi 30, Tidak Ada Kegiatan Syariah
“Tidak ada kegiatan syariah” adalah Perusahaan Pembiayaan
yang sepenuhnya melakukan pembiayaan tidak berdasarkan
prinsip syariah.
8) Tanggal Pendirian
Diisi tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan
Pembiayaan.
b. Informasi Alamat Perusahaan
9) Alamat lengkap
Diisi alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan
Pembiayaan.
10) Lokasi Dati II
Diisi sandi Lokasi Kabupaten/Kota seperti tercantum pada Daftar
Sandi Lokasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia pada Bab V.
11) Kode Pos
Diisi nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan
Pembiayaan.
12) Status Kepemilikan Gedung
Diisi sandi status kepemilikan gedung, yaitu:
Sandi 1, Milik Sendiri
Sandi 2, Sewa
Sandi 3, Status kepemilikan lainnya
13) Nomor Telepon
Diisi nomor telepon perusahaan diawali dengan kode area
wilayah.
14) Nomor Faksimili
Diisi nomor faksimili perusahaan diawali dengan kode area
wilayah.
- 16 -
c. Informasi Jumlah Pelayanan
15) Jumlah Kantor Cabang
Diisi jumlah Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.
Jumlah Kantor Cabang ini harus dirinci pada Formulir PP05
Daftar Rincian Kantor Cabang.
16) Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang
Diisi jumlah Kantor Selain Kantor Cabang Perusahaan
Pembiayaan pelapor. Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang ini
harus dirinci pada Formulir PP06 Daftar Rincian Kantor Selain
Kantor Cabang.
d. Jumlah Tenaga Kerja
17) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
Diisi banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak
maupun outsourcing di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis
kelamin dan harus dirinci pada Formulir PP07 Daftar Rincian
Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
18) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
Diisi banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak
maupun outsourcing di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis
kelamin dan harus dirinci pada Formulir PP07 Daftar Rincian
Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
19) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang
Diisi banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak
maupun outsourcing di kantor selain kantor cabang sesuai
dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir
PP07 Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat
Pendidikan.
e. Informasi Penyusun dan Direksi Penanggung Jawab
20) Penyusun Laporan
Diisi data lengkap personil perusahaan yang bertindak sebagai
petugas penyusun laporan.
a) Nama Lengkap
- 17 -
Diisi nama lengkap petugas penyusun laporan.
b) Bagian/Divisi
Diisi bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.
c) Nomor Telepon
Diisi nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun
laporan.
d) Nomor Faximili
Diisi nomor faksimili bagian/divisi/unit kerja petugas
penyusun laporan.
21) Direksi Penanggung Jawab Laporan
Diisi data lengkap Direktur yang bertindak sebagai penanggung
jawab laporan.
a) Nama Lengkap
Diisi nama lengkap direksi penanggung jawab laporan.
b) Jabatan Direksi
Diisi dengan jabatan direksi penanggung jawab laporan.
c) Nomor telepon
Diisi nomor telepon bagian/divisi/unit kerja direksi
penanggung jawab laporan.
d) Nomor Faksimili
Diisi nomor faximili bagian/divisi/unit kerja direksi
penanggung jawab laporan.
- 18 -
B. PP02 : DAFTAR RINCIAN IZIN USAHA
1. BENTUK FORMULIR
PP02 Daftar Rincian Izin Usaha disusun sesuai format sebagai berikut:
(1) (2) (3)
Izin Jenis Perizinan Keterangan
No. Tanggal
2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN IZIN USAHA
Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai Rincian Izin Usaha yang
dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan.
(1) Izin
Nomor
Diisi nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan
Dewan Komisioner OJK tentang dengan perizinan usaha
Perusahaan Pembiayaan dan perubahan-perubahannya.
Tanggal
Diisi tanggal, bulan dan tahun Surat Keputusan Menteri
Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang
dengan perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan dan perubahan-
perubahannya.
(2) Jenis Perizinan
Diisi dengan sandi Jenis Perizinan sebagai berikut:
Sandi 10 : Izin Pendirian Pertama
Sandi 20 : Peningkatan Kegiatan Usaha
Sandi 30 : Perubahan Nama
Sandi 40 : Izin Usah
Lainnya
- 19 -
(3) Keterangan
Diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Pembiayaan
pelapor.
Contoh:
Dalam hal perubahan nama diisi “Perubahan nama dari PT X
menjadi PT K”.
- 20 -
C. PP03 : DAFTAR RINCIAN PEMEGANG SAHAM
1. BENTUK FORMULIR
PP03 Daftar Rincian Pemegang Saham disusun sesuai format sebagai
berikut:
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nama
Pemegang
Saham
Golongan
Pemegang
Saham
Negara
Asal
Bentuk
Badan
Hukum
Status
Pemegang
Saham
Ekuitas
Pemegang
Saham
(7) (8) (9)
Kepemili
kan
Saham
Informasi Pengurus
Pemegang Saham
Informasi Pemegang Saham Derajat
Kedua
Nilai %
Nama
Pengu
rus
Jaba
tan
Peng
urus
Negar
a
Asal
Nama
Pemeg
ang
Saha
m
Golong
an
Pemega
ng
Saham
Negara
Asal
Pemega
ng
Saham
Nilai
Kepemilik
an Saham
2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMEGANG SAHAM
Formulir ini berisi rincian pemegang saham baik perorangan maupun
berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan pelapor,
- 21 -
informasi pengurus pemegang saham Perusahaan Pembiayaan dan
informasi pemegang saham derajat kedua.
(1) Nama Pemegang Saham
Diisi nama lengkap pemegang saham.
(2) Golongan Pemegang Saham
Diisi sandi Golongan Pemilik seperti tercantum pada Daftar Sandi
Golongan Counterparty pada Bab V.
(3) Negara Asal
Diisi negara asal pemegang saham seperti tercantum pada Daftar
Sandi Negara pada Bab V.
(4) Bentuk Badan Hukum
Diisi sandi Bentuk Badan Hukum, yaitu:
Sandi 1 :pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan
Terbatas.
Sandi 2 : pemegang saham berbentuk Koperasi
Sandi 3 : pemegang saham berbentuk Yayasan
Sandi 4 : pemegang saham perseorangan
(5) Status Pemegang Saham
Diisi sandi Status Pemegang saham, yaitu:
Sandi 1 : pemegang saham pengendali
Sandi 2 : pemegang saham non pengendali
(6) Ekuitas Pemegang Saham
Diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk
badan hukum (Sandi 1, Sandi 2, dan Sandi 3) berdasarkan laporan
audit.
(7) Kepemilikan Saham
- Nilai
Diisi nilai nominal modal disetor Perusahaan Pembiayaan yang
dimiliki pemegang saham.
Total nilai ini harus sama dengan nilai nominal Modal Disetor di
Form LB01 Neraca Bulanan.
- 22 -
- Persentase
Diisi nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua)
angka di belakang koma.
(8) Informasi Pengurus Pemegang Saham
- Nama
Diisi dengan nama pengurus pemegang saham.
- Jabatan
Diisi sandi Jabatan Pengurus, yaitu
Sandi 10 : Komisaris Utama
Sandi 20 : Komisaris
Sandi 30 : Komisaris Independen
Sandi 40 : Dewan Pengawas Syariah
Sandi 50 : Direktur Utama
Sandi 60 : Direktur
Bagi pemegang saham selain berbadan hukum perseroan terbatas
pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus
disetarakan dengan direksi.
- Negara Asal
Diisi negara asal pengurus pemegang saham seperti tercantum
pada Daftar Sandi Negara pada Bab V.
(9) Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua
- Nama
Diisi nama lengkap pemegang saham derajat kedua (pemegang
saham pada pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor).
- Golongan
Diisi sandi Golongan pemegang saham derajat kedua seperti
tercantum pada Daftar Sandi Golongan Counterparty pada Bab V.
- Negara Asal
Diisi negara asal pemegang saham derajat kedua seperti
tercantum pada Daftar Sandi Negara pada Bab V.
- 23 -
- Nilai kepemilikan saham
Diisi nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan
Pembiayaan yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.
- 24 -
D. PP04 : DAFTAR RINCIAN KEPENGURUSAN
1. BENTUK FORMULIR
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nama Kewarga
negaraan
Jabat
an
Domisil
i
Tanggal
Mulai
Menjabat
Informasi Fit and
Proper Test
No
Surat
Keputus
an
Tanggal
Surat
Keputus
an
2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN KEPENGURUSAN
Formulir ini berisi informasi pengurus Perusahaan Pembiayaan pelapor
yang terdiri dari dewan komisaris dan direksi untuk Perusahaan
Pembiayaan yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pengawas
dan pengurus untuk Perusahaan Pembiayaan yang berbadan hukum
koperasi termasuk Dewan Pengawas Syariah bagi Perusahaan
Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha syariah.
(1) Nama
Diisi nama-nama pengurus Perusahaan Pembiayaan pelapor.
(2) Kewarganegaraan
Diisi sandi “negara” seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara
pada Bab V.
(3) Jabatan
Diisi sandi “jabatan pengurus”, yaitu
Sandi 10 : Komisaris Utama
Sandi 20 : Komisaris
Sandi 30 : Komisaris Independen
Sandi 40 : Dewan Pengawas Syariah
- 25 -
Sandi 50 : Direktur Utama
Sandi 60 : Direktur
Bagi Perusahaan Pembiayaan selain berbadan hukum perseroan
terbatas, pengawas disetarakan dengan dewan komisaris dan
pengurus disetarakan dengan direksi.
(4) Domisili
Diisi sandi Lokasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia seperti
tercantum pada Daftar Sandi Lokasi Kabupaten/Kota Seluruh
Indonesia pada Bab V.
(5) Tanggal Mulai Menjabat
Diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing–masing
pengurus Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan akta perubahan
anggaran dasar.
(6) Informasi Fit and Proper Test
a. Nomor Surat Keputusan
Diisi Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), misalnya KEP-
123/D.05/2015.
b. Tanggal Surat Keputusan
Diisi tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.
- 26 -
E. PP05 : DAFTAR RINCIAN KANTOR CABANG
1. BENTUK FORMULIR
(1) (2)
Izin Lokasi
Nomor Tanggal Alamat Kecamatan Kabupat
en/Kota Kode Pos
(3) (4) (5)
No. Telp Jumlah
Tenaga Kerja Nama Kepala Cabang
2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN KANTOR CABANG
Formulir ini berisi informasi kantor cabang Perusahaan Pembiayaan
pelapor yang telah memperoleh izin di Menteri Keuangan atau OJK.
(1) Izin
- Nomor
Diisi nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau OJK tentang
pemberian izin pembukaan kantor cabang.
- Tanggal
Diisi tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan
Menteri Keuangan atau OJK tentang pemberian izin pembukaan
kantor cabang.
- 27 -
(2) Lokasi
- Alamat
Diisi alamat lengkap kantor cabang sesuai dengan alamat lengkap
kantor cabang yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan
atau OJK.
- Kecamatan
Diisi nama kecamatan domisili kantor cabang.
- Kabupaten/Kota
Diisi sandi Lokasi Kabupaten/Kota seperti tercantum pada Daftar
Sandi Lokasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia pada Bab V.
- Kode Pos
Diisi nomor kode pos domisili kantor cabang.
(3) Nomor Telepon
Diisi kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang.
(4) Jumlah Tenaga Kerja
Diisi jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan
Pembiayaan termasuk kepala kantor cabang, tenaga kerja tetap,
tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja outsourcing.
(5) Nama Kepala Cabang
Diisi nama kepala cabang masing-masing kantor cabang.
- 28 -
F. PP06 : DAFTAR RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG
1. BENTUK FORMULIR
(1) (2) (3)
Jenis
Kantor
Pencatatan Lokasi
Nomor
Surat
Pencatatan
Tanggal
Surat
Pencatatan
Alamat Kecamatan Kabupaten/Kot
a
(4) (5) (6)
No. Telp Jumlah Tenaga Kerja Nama Penanggung Jawab
Kantor
2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG
Formulir ini berisi informasi kantor selain kantor cabang Perusahaan
Pembiayaan pelapor yang telah dilaporkan ke OJK.
(1) Jenis Kantor
Diisi nama sebutan kantor selain kantor cabang Perusahaan
Pembiayaan, antara lain Point of Payment, Sales Point, Kantor
Perwakilan, dan Kantor Cabang Pembantu.
(2) Pencatatan
- Nomor Surat Pencatatan
Diisi nomor surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor
selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.
- Tanggal Surat Pencatatan.
- 29 -
Diisi tanggal surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor
selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.
(3) Lokasi
- Alamat
Diisi alamat lengkap kantor selain kantor cabang Perusahaan
Pembiayaan.
- Kecamatan
Diisi nama kecamatan domisili kantor selain kantor cabang
Perusahaan Pembiayaan.
- Kabupaten/Kota
Diisi sandi Lokasi Kabupaten/Kota seperti tercantum pada Daftar
Sandi Lokasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia pada Bab V.
- Kode Pos
Diisi nomor kode pos domisili kantor selain kantor cabang
Perusahaan Pembiayaan.
(4) Nomor Telepon
Diisi kode area dan nomor telepon masing-masing kantor selain
kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.
(5) Jumlah Tenaga Kerja
Diisi jumlah tenaga kerja yang berada di kantor selain kantor cabang
Perusahaan Pembiayaan termasuk Penanggung Jawab kantor selain
kantor cabang tersebut, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak,
dan tenaga kerja outsourcing.
(6) Nama Penanggung Jawab
Diisi nama penanggung jawab masing-masing kantor selain kantor
cabang Perusahaan Pembiayaan.
- 30 -
G. PP07 : DAFTAR RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN
1. BENTUK FORMULIR
Tingkat
Pendidikan Sandi
Tenaga Kerja
Tetap
Tenaga Kerja
Kontrak
Tenaga Kerja
Outsourcing
L P Total L P Total L P Total
1. Kantor Pusat
a. Lainnya 9110
b. SLTA 9120
c. Diploma 9130
d. Sarjana 9140
e. Pasca
Sarjana 9150
2.Kantor
Cabang
a. Lainnya 9210
b. SLTA 9220
c. Diploma 9230
d. Sarjana 9240
e. Pasca
Sarjana 9250
3.Kantor Selain
Kantor Cabang
a. Lainnya 9310
b. SLTA 9320
c. Diploma 9330
d. Sarjana 9340
e. Pasca
Sarjana 9350
Jumlah 9400
- 31 -
2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA
Formulir ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing–masing
kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat, kantor cabang
dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.
(1) Tingkat Pendidikan
1. Kantor Pusat
a. Lainnya
b. SLTA
c. Diploma
d. Sarjana
e. Pasca Sarjana
2. Kantor Cabang
a. Lainnya
b. SLTA
c. Diploma
d. Sarjana
e. Pasca Sarjana
3. Kantor Selain Kantor Cabang
a. Lainnya
b. SLTA
c. Diploma
d. Sarjana
e. Pasca Sarjana
(2) Tenaga Kerja Tetap
Diisi jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat, kantor
cabang dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat
pendidikan.
a. Laki-laki
b. Perempuan
c. Total
- 32 -
(3) Tenaga Kerja Kontrak
Diisi jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat,
kantor cabang dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat
pendidikan.
a. Laki-laki
b. Perempuan
c. Total
(4) Tenaga Kerja Outsourcing
Diisi jumlah tenaga kerja outsourcing yang berada di kantor pusat,
kantor cabang dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat
pendidikan.
a. Laki-laki
b. Perempuan
c. Total
- 33 -
H. PP08 : DAFTAR RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN SATUAN KERJA
1. BENTUK FORMULIR
(1) (2)
Satuan Kerja Sandi
Tenaga Manajerial sampai satu level
di bawah Direksi
Tenaga
Kerja
Tetap
Tenaga
Kerja
Kontrak
Tenaga
Kerja
Outsourcing
1. Pemasaran 9310
2. Operasional 9320
3. Penagihan 9330
4. Human Resource (HR)
dan General Affair
(GA)
9340
5. Keuangan dan
Akuntansi 9350
6. Manajemen Risiko 9360
7. Audit Internal 9370
8. Legal 9380
9. Teknologi Informasi
(IT) 9390
10. Satuan Kerja
Lainnya 9399
Jumlah
(3)
Staf dan Lainnya
Total Tenaga Kerja
Tetap
Tenaga Kerja
Kontrak
Tenaga Kerja
Outsourcing
- 34 -
(3)
Staf dan Lainnya Total
Tenaga Kerja
Tetap
Tenaga Kerja
Kontrak
Tenaga Kerja
Outsourcing
2. PENJELASAN DAFTAR TENAGA KERJA PERUSAHAAN
Formulir ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan
berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat, kantor cabang dan
kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan
masing–masing status tenaga kerja.
(1) Satuan Kerja
1) Pemasaran
2) Operasional
3) Penagihan
4) Human Resource (HR) dan General Affair (GA)
5) Keuangan dan Akuntansi
6) Manajemen Risiko
7) Audit Internal
8) Legal
9) Teknologi Informasi (IT)
10) Satuan Kerja Lainnya
- 35 -
(2) Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Direksi
Diisi jumlah tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai
dengan satu level di bawah direksi berdasarkan satuan kerja untuk
masing-masing status tenaga kerja:
1) Tenaga Kerja Tetap
2) Tenaga Kerja Tidak Tetap
3) Tenaga Kerja Outsourcing
(3) Staf dan Lainnya
Diisi jumlah tenaga kerja yang merupakan level staf dan lainnya
berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:
1) Tenaga Kerja Tetap
2) Tenaga Kerja Tidak Tetap
3) Tenaga Kerja Outsourcing
- 36 -
I. PP09 : DAFTAR RINCIAN TENAGA KERJA ASING
1. BENTUK FORMULIR
(1) (2) (3) (4) (5)
Nama Kewarganegaraan Jabatan Domisili
Informasi Fit and Proper
Test
No Surat
Keputusan
Tanggal
Surat
Keputusan
2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN TENAGA KERJA ASING
Formulir ini berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan
pelapor.
(1) Nama
Diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan
pelapor.
(2) Kewarganegaraan
Diiisi dengan kewanegaraan tenaga kerja asing sesuai dengan Daftar
Sandi Negara pada Bab V.
(3) Jabatan
Diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada perusahaan
pembiayaan pelapor. Jabatan “tenaga kerja asing” antara lain tenaga
ahli, penasehat dan konsultan.
“Tenaga kerja asing” yang dipekerjakan sebagai “tenaga ahli” dapat
menempati level jabatan satu tingkat di bawah Direksi.
(4) Domisili
Diisi dengan domisili tenaga kerja asing sesuai Daftar Sandi Lokasi
Kabupaten Kota Seluruh Indonesia pada Bab V.
- 37 -
(5) Informasi Fit and Proper Test
1) Nomor Surat Keputusan
Diisi Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), misalnya KEP-
123/D.05/2010.
2) Tanggal Surat Keputusan
Diisi tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.
- 38 -
BAB IV
LAPORAN KEUANGAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
A. LB01 : NERACA BULANAN
1. BENTUK FORMULIR
Sandi Perusahaan Pembiayaan :
Nama Perusahaan Pembiayaan :
Laporan Pada Akhir Periode :
ASET Dalam Rupiah
No. Pos-pos Sandi Rp Valas Jumlah
1. Kas dan Setara Kas 1100
a. Kas 1110
b. Simpanan pada Bank Dalam Negeri 1120
1) Giro pada Bank Dalam Negeri 1121
2) Simpanan Lainnya pada Bank
Dalam Negeri 1129
c. Simpanan pada Bank Luar Negeri 1130
1) Giro pada Bank Luar Negeri 1131
2) Simpanan Lainnya pada Bank
Luar Negeri 1139
2 Aset Tagihan derivatif 1150
3 Investasi Jangka Pendek Dalam Surat
Berharga 1200
4 Piutang Pembiayaan - Neto 1300
a. Piutang Pembiayaan Konvensional: 1301
1) Piutang Pembiayaan Investasi -
Neto 1310
2) Piutang Pembiayaan Investasi -
Pokok 1311
3) Cadangan Piutang Pembiayaan 1315
- 39 -
No. Pos-pos Sandi Rp Valas Jumlah
Investasi
b. Piutang Pembiayaan Modal Kerja –
Neto 1320
1) Piutang Pembiayaan Modal Kerja
- Pokok 1321
2) Cadangan Piutang Modal Kerja 1325
c. Piutang Pembiayaan Multiguna –
Neto 1330
1) Piutang Pembiayaan Multiguna –
Pokok 1331
2) Cadangan Piutang Pembiayaan
Multiguna 1335
d. Piutang Pembiayaan Lainnya
Berdasarkan Persetujuan OJK –
Neto
1340
1) Piutang Pembiayaan Lainnya –
Pokok 1341
2) Cadangan Piutang Pembiayaan
Lainnya 1345
Piutang Pembiayaan Berdasarkan
Prinsip Syariah : 1302
a. Piutang Pembiayaan Jual Beli
Berdasarkan Prinsip Syariah –
Neto
1350
1) Piutang Pembiayaan Jual Beli
Berdasarkan Prinsip Syariah -
Pokok
1351
2) Cadangan Piutang Pembiayaan
Jual Beli Berdasarkan Prinsip
Syariah
1355
b. Piutang Pembiayaan Investasi
Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto 1360
1) Piutang Pembiayaan Investasi
Berdasarkan Prinsip Syariah – 1361
- 40 -
No. Pos-pos Sandi Rp Valas Jumlah
Pokok
2) Cadangan Piutang Pembiayaan
Investasi Berdasarkan Prinsip
Syariah
1365
c. Piutang Pembiayaan Jasa
Berdasarkan Prinsip Syariah – Neto 1370
1) Piutang Pembiayaan Jasa
Berdasarkan Prinsip Syariah -
Pokok
1371
2) Cadangan Piutang Pembiayaan
Jasa Berdasarkan Prinsip
Syariah
1375
5 Penyertaan Modal 1400
a. Penyertaan Modal Pada Bank 1410
b. Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Jasa Keuangan
Lainnya
1420
c. Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Bukan Jasa
Keuangan
1490
6 Investasi Jangka Panjang Dalam Surat
Berharga 1500
7 Aset yang Disewa operasikan – Neto 1600
a. Aset yang Disewa operasikan 1610
b. Akumulasi penyusutan Aset yang
Disewa operasikan -/- 1620
8 Aset Tetap dan Inventaris – Neto 1700
a. Aset tetap dan inventaris 1710
b. Akumulasi penyusutan Aset tetap
dan Inventaris -/- 1720
9 Aset Pajak Tangguhan 1800
10 Rupa-rupa Aset 1900
Total Aset 1000
- 41 -
LIABILITAS DAN EKUITAS Dalam Rupiah
No. Pos-pos Sandi Rp Valas Jumlah
1. Liabilitas Segera 2100
a. Liabilitas Kepada Bank 2110
b. Liabilitas Kepada Perusahaan Jasa
Keuangan Lainnya 2120
c. Liabilitas Kepada Perusahaan
Bukan Jasa Keuangan 2130
d. Liabilitas Segera Lainnya 2139
2. Kewajiban derivatif 2150
3. Utang Pajak 2200
4. Pinjaman Yang Diterima 2300
a. Pinjaman Yang Diterima Dalam
negeri 2310
1) Pinjaman Yang Diterima Dari
Bank Dalam Negeri 2311
2) Pinjaman Yang Diterima Dari
Jasa Keuangan Non Bank Dalam
Negeri
2312
3) Pinjaman Yang Diterima Lainnya
Dalam Negeri 2319
b. Pinjaman Yang Diterima Dari Luar
negeri 2320
1) Pinjaman Yang Diterima Dari
Bank Luar Negeri 2321
2) Pinjaman Yang Diterima Dari
Jasa Keuangan Non Bank Luar
Negeri
2322
3) Pinjaman Yang Diterima Lainnya
Luar Negeri 2329
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan 2400
6. Liabilitas Pajak Tangguhan 2500
7. Pinjaman Subordinasi 2600
- 42 -
No. Pos-pos Sandi Rp Valas Jumlah
a. Pinjaman Subordinasi Dalam negeri 2610
b. Pinjaman Subordinasi Luar negeri 2620
8. Rupa-rupa Liabilitas 2900
9. Modal 3100
a. Modal Disetor 3110
1) Modal Dasar 3111
2) Modal Yang Belum Disetor -/- 3112
3) Modal Saham Diperoleh Kembali
-/- 3113
b. Simpanan Pokok dan Simpanan
Wajib 3120
1) Simpanan Pokok 3121
2) Simpanan Wajib 3122
c. c. Tambahan Modal Disetor 3130
1) Agio 3131
2) Disagio -/- 3132
3) Biaya Emisi Efek Ekuitas 3133
4) Modal Hibah 3134
10. Cadangan Modal 3200
a. Cadangan Umum 3210
b. Cadangan Tujuan 3220
11. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan 3300
12. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak 3400
13. Komponen Ekuitas Lainnya 3500
a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya 3510
1) Saldo Keuntungan (Kerugian)
Akibat Perubahan dalam surplus
revaluasi
3511
2) Saldo Keuntungan (Kerugian)
Akibat Selisih Kurs Karena
Penjabaran Laporan Keuangan
3512
- 43 -
No. Pos-pos Sandi Rp Valas Jumlah
Dalam Mata Uang Asing
3) Saldo Keuntungan (kerugian)
Akibat Pengukuran Kembali Aset
Keuangan Tersedia Untuk Dijual
3513
4) Saldo Keuntungan (Kerugian)
Akibat Bagian Efektif Instrumen
Keuangan Lindung Nilai Dalam
Rangka Lindung Nilai Arus Kas
3514
5) Saldo Keuntungan (Kerugian)
Atas Komponen Ekuitas Lainnya
Sesuai Prinsip Standar
Akuntansi Keuangan
3519
b. Keuntungan (Kerugian)
Komperehensif Lainnya Periode
Berjalan
3520
Total Liabilitas dan Ekuitas 3000
2. PENJELASAN NERACA BULANAN
Formulir ini berisi laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan yang
memberikan penjelasan rincian atas posisi aset, liabilitas dan ekuitas.
a. ASET
1. Kas dan Setara Kas
Pos ini dirinci:
a. Kas
Diisi jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang
kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia.
Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan
uang logam asing yang masih berlaku milik perusahaan
pembiayaan pelapor.
- 44 -
b. Simpanan Pada Bank Dalam Negeri
Diisi semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor
pada Bank di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valuta
asing. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos Bank
pada pos-pos Kewajiban.
Pos ini dirinci:
1) Giro pada Bank Dalam Negeri
Diisi jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor
dalam bentuk giro pada Bank umum di Indonesia.
2) Simpanan Lainnya pada Bank Dalam Negeri
Diisi jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor
selain Giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito
berjangka, sertifikat deposito, deposit on call, dan simpanan
lainnya yang sejenis pada Bank umum di Indonesia.
c. Simpanan Pada Bank Luar Negeri
Diisi semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor
pada Bank di luar negeri.
Pos ini dirinci:
1) Giro pada Bank Luar Negeri
Diisi simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam
bentuk giro pada Bank di luar negeri.
2) Simpanan Lainnya pada Bank Luar Negeri
Diisi simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam
bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito,
deposit on call, dan simpanan lainnya yang sejenis pada
Bank di luar negeri.
2. Aset Tagihan Derivatif
Diisi semua tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang
timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar
dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.
- 45 -
3. Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga
Diisi jumlah surat berharga yang dibeli atau dimiliki oleh
Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tujuan untuk
diperjualbelikan, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN), Sukuk, Promes, Wesel, Commercial Papers (CPs), Obligasi,
Saham atau surat berharga lainnya. Pengakuan nilai surat
berharga, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat
kenaikan (penurunan) harga pasar mengikuti Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.
Termasuk dalam pos ini adalah semua surat berharga
Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tujuan untuk dimiliki
hingga jatuh tempo yang memiliki sisa jatuh tempo (remaining
maturity) kurang dari satu tahun. Nilai surat berharga tersebut
disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi premi atau
diskonto yang belum diamortisasi.
Untuk surat-surat berharga yang dibeli atau dimiliki dengan
tujuan untuk dimiliki hingga jatuh tempo yang memiliki sisa
jatuh tempo (remaining maturity) lebih dari satu tahun
dimasukkan kedalam pos Investasi Jangka Panjang Dalam Surat
Berharga.
Pos ini harus dirinci pada Form LB.06 Daftar Rincian Surat
Berharga Yang Dimiliki.
4. Piutang Pembiayaan - Neto
Diisi jumlah piutang pembiayaan yang berasal dari kegiatan
utama Perusahaan Pembiayaan pelapor baik yang dilakukan
secara konvensional meliputi Pembiayaan Investasi, Pembiayaan
Modal Kerja Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Lainnya
berdasarkan persetujuan OJK, maupun dilakukan berdasarkan
prinsip syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan
Investasi (syariah) dan Pembiayaan Jasa, yang yang dicatat
sebesar nilai neto.
Nilai neto adalah nilai piutang pembiayaan bersih setelah
dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui
(unearned interest income) dan dikurangi dengan cadangan
- 46 -
penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sebagaimana
diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Pos ini dirinci:
Piutang Pembiayaan Konvensional yang terdiri dari:
a. Piutang Pembiayaan Investasi - Neto
Diisi dengan nilai piutang pembiayaan investasi setelah
dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui
(unearned interest income) dan dikurangi dengan cadangan
penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
1) Piutang Pembiayaan Investasi - Pokok
Diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Investasi - bruto
setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum
diakui (unearned interest income).
2) Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi
Diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang
telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor
untuk Piutang Pembiayaan Investasi.
b. Piutang Pembiayaan Modal Kerja - Neto
Diisi dengan nilai Pembiayaan Modal Kerja setelah dikurangi
dengan pendapatan bunga yang belum diakui (unearned
interest income) dan dikurangi dengan cadangan penyisihan
penghapusan piutang pembiayaan.
1) Piutang Pembiayaan Modal Kerja - Pokok
Diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Modal Kerja - bruto
setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum
diakui (unearned interest income).
2) Cadangan Piutang Pembiayaan Modal Kerja
Diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang
telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor
untuk Piutang Pembiayaan Modal Kerja.
- 47 -
c. Piutang Pembiayaan Multiguna - Neto
Diisi dengan nilai Pembiayaan Multiguna setelah dikurangi
dengan pendapatan bunga yang belum diakui (unearned
interest income) dan dikurangi dengan cadangan penyisihan
penghapusan piutang pembiayaan.
1) Piutang Pembiayaan Multiguna – Pokok
Diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Multiguna - bruto
setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum
diakui (unearned interest income).
2) Cadangan Piutang Pembiayaan Multiguna
Diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang
telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor
untuk Piutang Pembiayaan Multiguna.
d. Piutang Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK –
Neto
Diisi dengan nilai Pembiayaan Lainnya Berdasarkan
Persetujuan OJK setelah dikurangi dengan pendapatan bunga
yang belum diakui (unearned interest income) dan dikurangi
dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang
pembiayaan.
1) Piutang Pembiayaan Lainnya – Pokok
Diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Lainnya - bruto
setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum
diakui (unearned interest income)
2) Cadangan Piutang Pembiayaan Lainnya
Diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang
telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor
untuk Piutang Pembiayaan Lainnya.
Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah terdiri dari:
a. Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah –
Neto
Diisi dengan nilai Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip
Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang
- 48 -
belum diakui dan dikurangi dengan cadangan penyisihan
penghapusan piutang pembiayaan.
1) Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah
- Pokok
Diisi dengan nilai Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan
Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan
margin yang belum diakui.
2) Cadangan Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan
Prinsip Syariah
Diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang
telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor
untuk Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip
Syariah.
b. Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah -
Neto
Diisi dengan nilai Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip
Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang
belum diakui dan dikurangi dengan cadangan penyisihan
penghapusan piutang pembiayaan.
1) Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah
– Pokok
Diisi dengan nilai Pembiayaan Investasi Berdasarkan
Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan
margin yang belum diakui.
2) Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan
Prinsip Syariah
Diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang
telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor
untuk Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip
Syariah.
c. Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah – Neto
Diisi dengan nilai Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip
Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang
- 49 -
belum diakui dan dikurangi dengan cadangan penyisihan
penghapusan piutang pembiayaan.
1) Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah -
Pokok
Diisi dengan nilai Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip
Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang
belum diakui.
2) Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip
Syariah
Diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang
telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor
untuk Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip
Syariah
Pos-pos Piutang Pembiayaan ini harus dirinci pada Formulir
LB.07 Daftar Rincian Pembiayaan.
5. Penyertaan Modal
Diisi jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham oleh
Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor jas
keuangan dan perusahaan di sektor non jasa keuangan selain
perusahaan baik dalam rupiah maupun valuta asing pada bank.
Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk
diperjualbelikan.
Penyertaan Modal pada sektor jasa keuangan terdiri:
a. Bank
Diisi jumlah penyertaan modal Perusahaan Pembiayaan
pelapor pada Bank. Yang dimaksud dengan Bank adalah
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
mengenai perbankan yang berlaku.
b. Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya
Diisi jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada
perusahaan di sektor keuangan selain Bank. Termasuk dalam
subpos ini antara lain Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi
dan Dana Pensiun serta Perusahaan sekuritas.
- 50 -
c. Perusahaan Bukan Jasa Keuangan
Diisi jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada
perusahaan selain sektor keuangan.
Pos ini harus dirinci pada Formulir LB.08 Daftar Rincian
Penyertaan Modal.
6. Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga
Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Pembiayaan
pelapor pada surat-surat berharga di luar penyertaan dalam
bentuk saham dengan tujuan dimiliki hingga jatuh tempo yang
memiliki sisa jatuh tempo (remaining maturity) lebih dari satu
tahun.
Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.
Pos ini harus dirinci pada Formulir LB.06 Daftar Rincian Surat
Berharga Yang Dimiliki.
7. Aset Yang Di Sewa Operasikan (Operating Lease) - Neto
Pos ini dirinci:
a. Aset yang di sewa operasikan
Pos ini mencakup adalah nilai Aset yang di sewa operasikan
(operating lease).
Transaksi sewa operasikan dikelompokan sebagai aset yang di
sewa operasikan apabila tidak memenuhi kriteria sewa
pembiayaan sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.
b. Akumulasi Penyusutan Aset yang disewa operasikan
Pos ini mencakup jumlah penyusutan atas aset yang di sewa
operasikan (operating lease) sampai dengan tanggal laporan.
8. Aset Tetap dan Inventaris - Neto
Pos ini dirinci:
a. Aset Tetap dan Inventaris
Pos ini mencakup Aset tetap dan inventaris yang dimiliki
Perusahaan Pembiayaan pelapor.
b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris
- 51 -
Pos ini mencakup jumlah penyusutan aset tetap dan inventaris
sampai dengan tanggal laporan.
9. Aset Pajak Tangguhan
Pos ini mencakup jumlah Aset pajak tangguhan yang diakui oleh
Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan yang
diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh
perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible
temporary differences) dan atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar
kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal
pada masa mendatang.
Pos ini disajikan di neraca berdasarkan kompensasi (offset)
dengan pos kewajiban pajak tangguhan.
10. Rupa-rupa Aset
Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau
digolongkan kedalam pos 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan)
diatas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka.
Pos ini harus dirinci pada Formulir LB.11 Daftar Rincian Rupa-
Rupa Aset.
b. LIABILITAS DAN EKUITAS
1. Liabilitas Segera
Pos ini mencakup kewajiban jangka pendek Perusahaan
Pembiayaan pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu
tidak lebih dari 15 hari. Termasuk kedalam pos ini antara lain
utang yang berkaitan dengan program pensiun karyawan dan
premi asuransi Perusahaan Pembiayaan pelapor.
Pos ini dirinci:
a. Bank
Pos ini mencakup kewajiban segera Perusahaan Pembiayaan
pelapor pada Bank seperti utang bunga pinjaman. Yang
dimaksud dengan Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang
berlaku. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos
Bank pada pos-pos Aset.
b. Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya
- 52 -
Pos ini mencakup kewajiban segera Perusahaan Pembiayaan
pelapor pada perusahaan di sektor keuangan selain Bank.
Termasuk dalam subpos ini adalah perusahaan pembiayaan,
perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan,
perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas dan
perusahaan jasa keuangan lainnya.
c. Perusahaan Bukan Jasa Keuangan
Pos ini mencakup kewajiban segera Perusahaan Pembiayaan
pelapor pada perusahaan selain sektor keuangan.
d. Lainnya
Pos ini mencakup kewajiban segera Perusahaan Pembiayaan
selain pada butir a, butir b, dan butir c.
2. Kewajiban Derivatif
Pos ini mencakup semua kewajiban yang merupakan potensi
kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai
wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.
3. Utang Pajak
Pos ini mencakup seluruh kewajiban pajak Perusahaan
Pembiayaan pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Pinjaman Yang Diterima
Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor dalam rupiah atau valuta asing dari dalam
negeri maupun luar negeri.
Pos ini dirinci:
a. Dalam Negeri
Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari
dalam negeri atau penduduk.
1) Bank
Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari
Bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.
- 53 -
Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos Bank
pada pos-pos Aset.
2) Jasa Keuangan Non Bank
Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari
Jasa Keuangan Non Bank yang melakukan kegiatan
operasional di Indonesia.
3) Lainnya
Pos ini mencakup pinjaman yang diterima Perusahaan
Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari
pihak ketiga non jasa keuangan yang beroperasi di
Indonesia.
b. Luar Negeri
Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari
luar negeri atau bukan penduduk (non resident).
1) Bank
Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari
Bank yang melakukan kegiatan operasional diluar
Indonesia.
2) Jasa Keuangan Non Bank
Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari
Jasa Keuangan Non Bank yang melakukan kegiatan
operasional diluar Indonesia.
3) Lainnya
Pos ini mencakup pinjaman yang diterima Perusahaan
Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari
pihak ketiga non jasa keuangan di luar negeri atau bukan
penduduk (non resident).
Pos – pos ini harus dirinci pada Formulir LB09 Daftar Rincian
Pinjaman Yang Diterima.
- 54 -
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan
Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga selain saham yang
diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor di dalam
maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana
dari masyarakat antara lain melalui penerbitan obligasi dan
Medium Term Notes (MTN).
Pos ini harus dirinci pada Formulir LB10 Daftar Rincian Surat
Berharga Yang Diterbitkan.
6. Liabilitas Pajak Tangguhan
Pos ini mencakup jumlah kewajiban pajak tangguhan yang diakui
oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan
yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh
perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences).
Pos ini disajikan di neraca berdasarkan kompensasi (offset)
dengan pos Aset Pajak Tangguhan.
7. Pinjaman Subordinasi
Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor dengan syarat sebagai berikut:
- Minimum berjangka waktu 5 (lima) tahun
- Dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir
setelah dipenuhi segala pinjaman yang ada
- Ada perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan pelapor
dengan pemberi pinjaman.
Pos ini dirinci:
a. Dalam Negeri
Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh
Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valuta
asing dari dalam negeri atau penduduk/resident.
b. Luar Negeri
Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh
Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valuta
asing dari luar negeri atau bukan penduduk/non resident.
- 55 -
8. Rupa-rupa Liabilitas
Pos ini mencakup saldo kewajiban lainnya yang tidak dapat
dimasukkan atau digolongkan kedalam pos pada angka 1 (satu)
sampai dengan angka 7 (tujuh) diatas.
Pos ini harus dirinci pada Formulir LB12 Daftar Rincian Rupa-
rupa Liabilitas.
9. Modal
a. Modal disetor
Pos ini mencakup nilai modal Perusahaan Pembiayaan Pelapor
yang sudah disetor penuh oleh Pemegang Saham Perusahaan
Pembiyaan Pelapor yang berbadan hukum Perseroan Terbatas.
Pos ini dirinci:
1) Modal Dasar
Pos ini mencakup jumlah modal dasar pada Perusahaan
Pembiayaan pelapor.
2) Modal Yang Belum Disetor
Pos ini mencakup jumlah modal yang belum disetor pada
Perusahaan Pembiayaan pelapor.
3) Modal Saham Yang Diperoleh Kembali
Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh
kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
Pos ini dirinci:
1) Simpanan Pokok
Pos ini mencakup nilai simpanan pokok yang telah disetor
oleh anggota pada Perusahaan Pembiayaan Pelapor yang
berbadan hukum Koperasi.
2) Simpanan Wajib
Pos ini mencakup nilai simpanan wajin yang telah disetor
oleh anggota pada Perusahaan Pembiayaan Pelapor yang
berbadan hukum Koperasi.
- 56 -
c. Tambahan Modal Disetor
1) Agio
Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima
oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagai akibat harga
saham yang melebihi nilai nominalnya.
2) Disagio
Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai
akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.
3) Biaya Emisi Efek Ekuitas
Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan
Pembiayaan Pelapor pada saat menerbitkan saham.
4) Modal Hibah
Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima
Perusahaan Pembiayaan Pelapor.
10. Cadangan Modal
Pos ini mencakup cadangan-cadangan yang dibentuk menurut
ketentuan anggaran dasar dan atau keputusan pemilik/rapat
pemegang saham.
Dalam pengertian ini meliputi:
a. Cadangan umum
Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan
laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.
b. Cadangan tujuan
Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang
disisihkan untuk tujuan tertentu.
11. Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan
Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh
Perusahaan Pembiayaan pelapor pada periode awal tahun
laporan.
- 57 -
12. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak
Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Pembiayaan pelapor
selama periode akuntansi sampai dengan tanggal laporan.
13. Komponen Ekuitas Lainnya
Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Pembiayaan
Pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif.
Pos ini dirinci:
a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya
Pos ini dirinci:
1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam
surplus revaluasi
Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) akibat
perubahan dalam surplus revaluasi oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor pada periode awal tahun laporan.
2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena
Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing.
Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) akibat
selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam
mata uang asing oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada
periode awal tahun laporan.
3) Saldo Keuntungan (kerugian) Akibat Pengukuran Kembali
Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual
Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) akibat
pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual
oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada periode awal
tahun laporan.
4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif
Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung
Nilai Arus Kas.
Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) akibat
bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam
rangka lindung nilai arus kas oleh Perusahaan Pembiayaan
pelapor pada periode awal tahun laporan.
- 58 -
5) Saldo Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas
Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan.
Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) atas
komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi
keuangan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada
periode awal tahun laporan.
b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan
Pos ini mencakup Keuntungan (Kerugian) pendapatan
komprehensif lainnya (other comprehensive income/OCI) oleh
Perusahaan Pembiayaan pelapor selama periode akuntansi
sampai dengan tanggal laporan.
Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian)
Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam LB02 Laporan Laba
Rugi.
- 59 -
B. LB02 : LAPORAN LABA RUGI
1. BENTUK FORMULIR
Sandi Perusahaan Pembiayaan :
Nama Perusahaan Pembiayaan :
Laporan Pada Akhir Periode :
Dalam Rupiah
Pos-pos Sandi Rp Valas Jumlah
A. PENDAPATAN 4000
1. Pendapatan Operasional 4100
1.1. Pendapatan Bunga dari Kegiatan Operasi 4101
1.1.1. Pendapatan Bunga dari Kegiatan
Pembiayaan Konvensional 4105
1.1.1.1. Pembiayaan Investasi 4110
a. Sewa Pembiayaan (Finance Lease) 4111
b. Jual dan Sewa Balik (Sale and
Leaseback) 4112
c. Anjak Piutang With Recourse 4113
d. Pembelian dengan Pembayaran
Secara Angsuran 4114
e. Pembiayaan Proyek 4115
f. Pembiayaan Infrastruktur 4116
g. Skema lain dengan persetujuan OJK 4119
1.1.1.2. Pembiayaan Modal Kerja 4120
a. Jual dan Sewa Balik (Sale and
Leaseback) 4121
b. Anjak Piutang With Recourse 4122
c. Anjak Piutang Without Recourse 4123
d. Fasilitas Modal Usaha 4124
e. Skema lain dengan persetujuan OJK 4129
1.1.1.3. Pembiayaan Multiguna 4130
- 60 -
Pos-pos Sandi Rp Valas Jumlah
a. Sewa Pembiayaan (Finance Lease) 4131
b. Pembelian dengan Pembayaran
Secara Angsuran 4132
c. Skema lain dengan persetujuan OJK 4139
1.1.1.4. Pembiayaan Lainnya Berdasarkan
Persetujuan OJK 4140
1.1.2. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah 4150
a. Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan
Pembiayaan Investasi 4151
b. Pendapatan Margin dari Kegiatan
Pembiayaan Jual Beli 4152
c. Pendapatan Imbal Jasa dari
Pembiayaan Jasa 4153
1.1.3. Pendapatan Dari Kegiatan Penerusan
Pembiayaan (Chanelling) 4160
1.2. Pendapatan Operasional Lainnya 4190
a. Pendapatan administrasi 4191
b. Pendapatan Provisi 4192
c. Pendapatan Denda 4193
d. Pendapatan dari Sewa Operasi 4194
e. Pendapatan dari kegiatan Berbasis Fee 4195
1) Pemasaran Produk Reksadana 4196
2) Pemasaran Produk Asuransi 4197
3) Pemasaran Produk Lainnya 4198
f. Lainnya 4199
2. Pendapatan Non Operasional 4200
2.1. Pendapatan Bunga/Jasa Giro 4210
2.2. Pendapatan Non-Operasional Lainnya 4290
B. BEBAN 5000
1. Beban Operasional 5100
1.1. Bunga 5110
- 61 -
Pos-pos Sandi Rp Valas Jumlah
a. Pinjaman yang diterima 5111
b. Surat Berharga yang diterbitkan 5112
1.2. Premi Swap 5120
1.3. Premi Asuransi 5130
1.4. Tenaga Kerja 5140
a. Gaji, Upah dan Tunjangan 5141
b. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja 5142
c. Lainnya 5145
1.5. Marketing 5146
1.6. Penyisihan/Penyusutan 5150
a. Penyisihan Piutang Ragu-ragu: 5151
1) Pembiayaan Investasi 5152
2) Pembiayaan Modal Kerja 5153
3) Pembiayaan Multiguna 5154
4) Pembiayaan Lainnya Berdasarkan
Persetujuan OJK
5) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip
Syariah 5155
b. Penyusutan Aset Tetap Yang Di Sewa
Operasikan 5156
c. Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris 5157
1.7. Sewa 5160
1.8. Pemeliharaan dan Perbaikan 5170
1.9. Administrasi dan Umum 5180
1.10. Lainnya 5190
2. Beban Non Operasional 5200
C. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 6110
D. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
1. Pajak Tahun Berjalan -/- 5310
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan 5320
- 62 -
Pos-pos Sandi Rp Valas Jumlah
E. LABA (RUGI) SETELAH PAJAK 6210
F. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN
KOMPREHENSIF LAINNYA 5400
1. Selisih Kurs Penjabaran Laporan
Keuangan dalam Valuta Asing 5410
2. Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan
Tersedia Untuk Dijual 5420
3. Keuntungan (Kerugian) Lindung Nilai
Arus Kas 5430
4. Keuntungan (Kerugian) Revaluasi Aset
Tetap 5440
5. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif
Lainnya 5450
G. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF
PERIODE BERJALAN 6300
2. PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI
“Laporan laba rugi komprehensif” adalah angka-angka kumulatif sejak
awal tahun buku Perusahaan Pembiayaan pelapor sampai dengan
tanggal laporan.
Adapun tata cara pengisian “laporan laba rugi komprehensif” dirinci
sebagai berikut:
A. PENDAPATAN
1. Pendapatan Operasional
Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama
Perusahaan Pembiayaan.
1.1. Pendapatan Bunga dari Kegiatan Operasi
Pos ini mencakup semua pendapatan bunga yang diperoleh
Perusahaan Pembiayaan dari kegiatan Pembiayaan Investasi,
Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, dan
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
1.1.1. Pendapatan Bunga Dari Kegiatan Pembiayaan Konvensional
1.1.1.1. Pembiayaan investasi
- 63 -
a. Sewa Pembiayaan (Finance Lease)
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan
Pembiayaan Investasi dengan cara Sewa Pembiayaan
(Finance Lease)
b. Jual dan Sewa Balik (Sale and Leaseback)
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan
Pembiayaan Investasi dengan cara Jual dan Sewa
Balik (Sale and Leaseback).
c. Anjak Piutang With Recourse
Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan
Pembiayaan Investasi dengan cara Anjak Piutang With
Recourse.
d. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan
Pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian dengan
Pembayaran Secara Angsuran
e. Pembiayaan Proyek
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan
Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Proyek.
f. Pembiayaan Infrastruktur
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan
Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan
Infrastruktur.
g. Skema Lain dengan Persetujuan OJK
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan
Pembiayaan Investasi dengan cara lain yang disetujui
oleh OJK
1.1.1.2. Pembiayaan Modal Kerja
a. Jual dan Sewa Balik (Sale and Leaseback)
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan
Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa
Balik (Sale and Leaseback).
- 64 -
b. Anjak Piutang With Recourse
Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan
Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Anjak Piutang
With Recourse
c. Anjak Piutang Without Recourse
Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan
Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Anjak Piutang
Without Recourse
d. Fasilitas Modal Usaha
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan
Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal
Usaha
e. Skema lain dengan persetujuan OJK
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan
Pembiayaan Modal Kerja dengan cara lain yang
disetujui oleh OJK.
1.1.1.3. Pembiayaan Multiguna
a. Sewa Pembiayaan (Finance Lease)
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan
Pembiayaan Multiguna dengan cara Sewa Pembiayaan
(Finance Lease)
b. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan
Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian dengan
Pembayaran Secara Angsuran.
c. Skema lain dengan persetujuan OJK
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan
Pembiayaan Multiguna dengan cara lain yang disetujui
OJK.
1.1.1.4. Pembiayaan Lainnya berdasarkan Persetujuan OJK
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan
Pembiayaan Lainnya berdasarkan persetujuan OJK
- 65 -
1.1.2. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
a. Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan
Investasi
Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil dari kegiatan
pembiayaan investasi dengan prinsip syariah.
b. Pendapatan Margin dari Kegiatan Pembiayaan Jual Beli
Pos ini mencakup pendapatan margin dari kegiatan
pembiayaan jual beli dengan prinsip syariah
c. Pendapatan Imbal Jasa dari Pembiayaan Jasa
Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa dari kegiatan
pembiayaan jasa dengan prinsip syarian
1.1.3. Pendapatan Dari Penerusan Pembiayaan (Chanelling)
Pos ini mencakup jumlah fee yang diperoleh dari
pengelolaan dana yang berasal dari pihak lawan transaksi
chanelling Perusahaan Pembiayaan dimana risiko yang
timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.
1.2. Pendapatan Operasional Lainnya
a. Pendapatan administrasi
Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke Debitur atas
penggunaan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan
Pembiayaan.
b. Pendapatan Provisi
Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke
Debitur.
c. Pendapatan Denda
Pos ini mencakup biaya provisi denda yang dibebankan ke
Debitur.
d. Pendapatan dari Sewa Operasi
Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan
Pembiayaan dari kegiatan Sewa Operasi
e. Pendapatan dari kegiatan berbasis Fee
1. Pemasaran Produk Reksadana
- 66 -
Pos ini mencakup pendapatan yang diterima
Perusahaan Pembiayaan dari kegiatan Pemasaran
Produk Reksadana
2. Pemasaran Produk Asuransi
Pos ini mencakup pendapatan yang diterima
Perusahaan Pembiayaan dari kegiatan Pemasaran
Produk Asuransi
3. Pemasaran Produk Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan yang diterima
Perusahaan Pembiayaan dari kegiatan Pemasaran
Produk Lainnya
f. Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang
diterima Perusahaan Pembiayaan sehubungan dengan
pelaksanaan kegiatan usahanya.
2. Pendapatan Non-Operasional
Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama
Perusahaan Pembiayaan pelapor.
a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro
Pos ini mencakup pendapatan bunga/jasa giro dalam rupiah
dan valuta asing dari penanaman-penanaman yang dilakukan
oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk aset lancar
misalnya giro, tabungan dan deposito pada Bank.
b. Pendapatan Non Operasional Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan non operasional selain
pendapatan bunga dan jasa giro.
B. BEBAN
1. Beban Operasional
Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan operasional
Perusahaan Pembiayaan pelapor.
a. Bunga
1) Pinjaman yang diterima
- 67 -
Pos ini mencakup biaya bunga dari pinjaman yang diterima.
2) Surat berharga yang diterbitkan
Pos ini mencakup biaya bunga dari surat berharga yang
diterbitkan
b. Premi Swap
Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan dalam rangka
transaksi swap.
c. Premi Asuransi
Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan untuk keperluan
pertanggungan, misalnya pembayaran premi asuransi kerugian
aset tetap.
d. Tenaga Kerja
1. Gaji, upah dan tunjangan
Pos ini mencakup biaya gaji pokok, upah, beserta
tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada
direksi/pengurus dan karyawan Perusahaan Pembiayaan
pelapor yang berstatuspegawai tetap maupun tidak tetap,
sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potong-
potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah
honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.
2. Pengembangan dan pelatihan Tenaga Kerja
Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan Perusahaan
Pembiayaan untuk Pengembangan dan pelatihan Tenaga
Kerja.
3. Lainnya
Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan Perusahaan
Pembiayaan terkait tenaga kerja selain yang termasuk
dalam subpos Gaji, upah dan tunjangan dan Pengembangan
Pelatihan Tenaga Kerja.
e. Pemasaran/Marketing
Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan Perusahaan
Pembiayaan terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan.
- 68 -
f. Penyisihan/Penyusutan
1) Penyisihan Piutang Ragu-ragu
Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas
piutang pembiayaan.
a) Pembiayaan Investasi
Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu
atas piutang pembiayaan Pembiayaan Investasi.
b) Pembiayaan Modal Kerja
Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu
atas piutang pembiayaan Modal Kerja.
c) Pembiayaan Multiguna
Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu
atas piutang pembiayaan Multiguna.
d) Pembiayaan Konvensional Lainnya Berdasarkan
Persetujuan OJK
Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu
atas piutang pembiayaan Konvensional Lainnya
Berdasarkan Izin OJK.
e) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu
atas kegiatan Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.
2) Penyusutan Aset Tetap yang di Sewa-Operasikan
Pos ini mencakup biaya penyusutan aset yang disewa-
operasikan.
3) Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris
Pos ini mencakup biaya penyusutan Aset tetap dan
inventaris.
g. Sewa
Pos ini mencakup sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor, misalnya sewa kantor, sewa
rumah/gedung dan sewa alat-alat.
- 69 -
h. Pemeliharaan dan Perbaikan
Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor untuk pemeliharaan dan atau perbaikan
aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.
i. Administrasi dan Umum
Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian baraumng-
barang/jasa-jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon,
telegram, dan alat-alat kantor.
j. Lainnya
Pos ini mencakup biaya-biaya selain dari pos 1.1 sampai
dengan 1.8 diatas.
2. Beban Non Operasional
Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor selain untuk kegiatan utama Perusahaan
Pembiayaan.
C. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban
Perusahaan Pembiayaan Pelapor sebelum dikurangi dengan pajak.
D. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
1. Pajak Tahun Berjalan
Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung
secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan
tanggal laporan.
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan
Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan
terkait dengan besarnya aset (kewajiban) pajak tangguhan yang
diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal
laporan.
- 70 -
E. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK
Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak
penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan
(beban) pajak tangguhkan yang diakui untuk periode tahun berjalan
sampai dengan tanggal laporan.
F. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA
Pos ini mencakup “keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif
lainnya” (other comprehensive income /OCI) oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor selama periode akuntansi sampai dengan
tanggal laporan.
Pos ini dirinci:
1. Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing
Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih
terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam
valuta asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai
dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi
berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos Kerugian.
2. Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual
Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih
terkait dengan “aset keuangan tersedia untuk dijual” yang diakui
untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos
ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (offset)
dengan pos Kerugian.
3. Keuntungan (Kerugian) Lindung Nilai Arus Kas
Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih
terkait dengan “lindung nilai arus kas” yang diakui untuk periode
tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan
di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos
kerugian.
4. Keuntungan (Kerugian) Revaluasi Aset Tetap
Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih
terkait dengan “revaluasi aset tetap” yang diakui untuk periode
tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan
- 71 -
di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos
kerugian.
5. Keuntungan (Kerugian) komprehensif Lainnya
Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih
selain dari pos 1 sampai dengan 4 diatas. Pos ini disajikan di
laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos
kerugian.
G. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah
“keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif” Lainnya.
- 72 -
C. LB03 : REKENING ADMINISTRATIF
1. BENTUK FORMULIR
Sandi Perusahaan Pembiayaan :
Nama Perusahaan Pembiayaan :
Laporan pada akhir Periode :
Dalam Rupiah
No Pos-pos Sandi Rupiah Valas Jumlah
1 Fasilitas Pinjaman yang
Belum Ditarik 8510
a. Dalam negeri 8511
1) Bank 8512
2) Jasa Keuangan Non
Bank 8513
3) Lainnya 8514
b. Luar negeri 8515
1) Bank 8516
2) Jasa Keuangan Non
Bank 8517
3) Lainnya 8518
2 Fasilitas Pembiayaan kepada
Nasabah yang belum ditarik 8520
3 Penerbitan Surat Sanggup
Bayar 8530
a. Pinjaman Dalam Negeri 8531
b. Pinjaman Luar Negeri 8532
4 Penyaluran Pembiayaan
Bersama Porsi Pihak Ketiga 8540
a. Kegiatan Chanelling 8541
b. Kegiatan Joint Financing 8542
5. Instrumen Derivatif Untuk 8550
- 73 -
No Pos-pos Sandi Rupiah Valas Jumlah
Lindung Nilai
a. Interest Rate Swap 8551
b. Currency Swap 8552
c. Cross Currency Swap 8553
d. Forward 8554
e. Option 8555
f. Future 8556
g. Lainnya 8559
6 Lainnya 8590
a. Piutang Pembiayaan
hapus buku 8591
b. Piutang Pembiayaan
hapus buku yang
berhasil ditagih
8592
c. Piutang Pembiayaan
Hapus Tagih 8593
Jumlah 8500
2. PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF
“Rekening administratif” adalah rekening transaksi yang belum efektif
menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan
penting lainnya.
Rekening administratif dalam valuta asing dijabarkan kedalam rupiah
dengan menggunakan kurs tengah valuta asing yang dikeluarkan Bank
Indonesia pada akhir periode laporan.
Rekening administratif terdiri atas:
1. Fasilitas Pinjaman yang Belum Ditarik
“Fasilitas Pinjaman yang Belum Ditarik” adalah fasilitas pinjaman
yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat
dibatalkan (committed) namun belum ditarik oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor.
- 74 -
Rekening ini dirinci:
a. Dalam negeri
1) Bank
2) Jasa Keuangan Non Bank
3) Lainnya
b. Luar negeri
1) Bank
2) Jasa Keuangan Non Bank
3) Lainnya
2. Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang Belum Ditarik
“Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik” adalah
fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor
kepada nasabah dan belum ditarik.
3. Penerbitan Surat Sanggup Bayar
“Penerbitan surat sanggup bayar” adalah nilai nominal Surat
Sanggup Bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan
pelapor dalam rangka memperoleh pinjaman dari pihak ketiga.
Rekening ini dirinci:
a. Pinjaman Dalam Negeri
b. Pinjaman Luar Negeri
4. Penyaluran Pembiayaan Bersama
Penyaluran pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk:
a. Kegiatan Chanelling
Rekening ini mencakup besaran total piutang pembiayaan
chanelling.
Chanelling dalam pos ini adalah apabila dana untuk pembiayaan
dimaksud seluruhnya berasal dari kreditur seperti Bank,
Perusahaan Pembiayaan lainnya atau Perusahaan Pembiayaan
Sekunder Perumahan dan risiko yang timbul dari aktifitas ini
berada pada kreditur. Adapun Perusahaan Pembiayaan pelapor
dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh
imbalan atau fee dari pengelolaan dana tersebut.
- 75 -
b. Kegiatan Joint Financing
Rekening ini mencakup besaran total piutang pembiayaan yang
menjadi porsi kreditur seperti Bank, Perusahaan Pembiayaan
lainnya atau Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.
Joint financing dalam pos ini adalah apabila sumber dana untuk
pembiayaan dimaksud berasal dari Perusahaan Pembiayaan
pelapor maupun dari kreditur. Pos ini dirinci pada formulir LB13
Daftar Rincian Penyaluran Pembiayaan Bersama.
5. Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai
Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan
Pembiayaan sehubungan dengan lindung nilai yang dilakukan untuk
pokok pinjaman, suku bunga pinjaman, dan/atau jangka waktu
pembayaran.
Rekening ini dirinci:
a. Interest Rate Swap
b. Currency Swap
c. Cross Currency Swap
d. Forward
e. Option
f. Future
g. Lainnya.
Pos ini dirinci pada formulir LB14 Daftar Rincian Aset Derivataif
untuk Lindung Nilai.
6. Lainnya
Rekening ini mencakup informasi rekening administratif lain selain
nomor 1, 2, 3, 4 dan 5.
Rekening ini dirinci:
a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah
dihapus bukukan oleh Perusahaaan Pembiayaan Pelapor namun
belum dihapus tagihkan oleh Perusahaan.
b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih
- 76 -
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah
dihapus bukukan namun berhasil ditagih kembali oleh
Perusahaaan Pembiayaan Pelapor.
c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah
dihapus tagihkan oleh Perusahaaan Pembiayaan Pelapor.
- 77 -
D. LB04 : LAPORAN ARUS KAS
1. BENTUK FORMULIR
Sandi Perusahaan Pembiayaan :
Nama Perusahaan Pembiayaan :
Laporan Pada Akhir Periode :
Pos-pos Sandi Rp Valas Jumlah
I. Arus Kas bersih dari Kegiatan Operasi
A. Arus Kas Surplus (Defisit) -/- 7101
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan
Operasi 7110
Arus Kas Masuk Dari
Pembiayaan Investasi 7111
Arus Kas Masuk Dari
Pembiayaan Modal Kerja 7112
Arus Kas Masuk Dari
Pembiayaan Multiguna 7113
Arus Kas Masuk Dari
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip
Syariah
7114
Arus Kas Masuk dari Pembiayaan
Lain Berdasarkan Persetujuan
OJK
7115
Arus Kas Masuk Dari Kegiatan
Berbasis Fee 7116
Arus Kas Masuk Dari Kegiatan
Sewa Operasi 7117
Arus Kas Masuk Dari Kegiatan
Penerusan Pembiayaan
Chanelling
7118
Arus Kas Masuk Dari Surat
Berharga Yang Tidak Ditujukan
Untuk Diperjualbelikan
7119
- 78 -
Pos-pos Sandi Rp Valas Jumlah
Arus Kas Masuk Dari Pendapatan
Kegiatan Operasi Lainnya 7120
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan
Operasi 7150
Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan
Pembiayaan Investasi 7151
Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan
Pembiayaan Modal Kerja 7152
Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan
Pembiayaan Multiguna 7153
Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip
Syariah
7154
Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan
Pembiayaan Lain Berdasarkan
Persetujuan OJK
7155
Arus Kas Keluar Untuk
Pembayaran Bunga 7156
Arus Kas Keluar Untuk Beban
Umum Dan Administrasi 7157
Arus Kas Keluar Untuk Pajak
Penghasilan 7158
Arus Kas Keluar Dari Surat
Berharga Yang Ditujukan Untuk
Diperjualbelikan
7159
Arus Kas Keluar Untuk
Pembayaran Kegiatan Operasi
Lainnya
7160
II. Arus Kas bersih dari Kegiatan Investasi
A. Arus Kas Surplus (Defisit) 7201
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan
Investasi 7210
Arus Kas Masuk Dari Pelepasan 7211
- 79 -
Pos-pos Sandi Rp Valas Jumlah
Anak Perusahaan
Arus Kas Masuk Dari Pembelian
Tanah, Bangunan Dan Peralatan 7212
Arus Kas Masuk Dari Penjualan
Surat Berharga Yang Tidak
Diperjualbelikan
7213
Arus Kas Masuk Deviden 7214
Arus Kas Masuk Bunga Dari
Kegiatan Investasi 7215
Arus Kas Masuk Dari Kegiatan
Investasi Lainnya 7219
2. Arus Kas Keluar Kas untuk
Kegiatan Investasi 7220
Arus Kas Keluar Untuk Perolehan
Atas Anak Perusahaan 7221
Arus Kas Keluar Untuk
Pembelian Tanah, Bangunan Dan
Peralatan
7222
Arus Kas Keluar Untuk Perolehan
Surat Berharga Yang Tidak
Diperjualbelikan
7223
Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan
Investasi Lainnya 7229
III. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan
Pendanaan
A. Arus Kas Surplus (Defisit) 7301
1. Arus Kas Masuk Dari Kegiatan
Pendanaan 7310
Arus Kas Masuk Dari Penerbitan
Surat Berharga 7311
Arus Kas Masuk Dari Pendanaan
Lainnya 7312
Arus Kas Masuk Dari Penerbitan 7319
- 80 -
Pos-pos Sandi Rp Valas Jumlah
Modal Saham
2. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan
Pendanaan 7320
Arus Kas Keluar Untuk
Pembayaran Pokok Pinjaman 7321
Arus Kas Keluar Untuk
Pendanaan Lainnya 7322
Arus Kas Keluar Untuk
Penarikan Kembali Modal
Perusahaan
7323
Arus Kas Keluar Untuk
Pembayaran Dividen 7329
IV. Surplus (Defisit) Pada Kas dan Setara
Kas Akibat Perubahan Kurs 7400
V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan
Setara Kas 7500
VI. Kas Dan Setara Kas Pada Awal Periode 7600
VII. Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Periode 7700
2. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS
Arus kas merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar
pergerakan kas dalam pembuatannya. Semua pos yang ada dalam laporan
arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas
di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal
ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.
Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan
kelompok transaksi yang mempengaruhi giro Perusahaan Pembiayaan pada
bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.
I. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Operasi
A. Arus Kas Surplus (Defisit)
1. Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Operasi
Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Investasi
Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan investasi
seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda
- 81 -
keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua
penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan
investasi.
Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Modal Kerja
Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan investasi
seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda
keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua
penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan Modal
Kerja.
Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Multiguna
Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan investasi
seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda
keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua
penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan
multiguna.
Arus Kas Masuk Dari Pembiayaan Berdasarkan Prinsip
Syariah
Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan yang
dilakukan berdasarkan prinsip syariah seperti pembayaran
pokok, bagi hasil/fee serta semua penerimaan lain yang
berasal dari aktifitas pembiayaan barang, pembiayaan
investasi, dan pembiayaan jasa yang dilakukan berdasarkan
prinsip syariah.
Arus Kas Masuk Dari Pembiayaan Lain Berdasarkan
Persetujuan OJK
Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan pembiayaan
lain berdasarkan persetujuan OJK seperti pembayaran pokok,
bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah
serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas
pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
Arus Kas Masuk dari Kegiatan Berbasis Fee
Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan berbasis fee
seperti dari fee dari pemasaran produkproduk jas keuangan
- 82 -
antara lain reksadana, asuransi mikro, serta semua
penerimaan lain yang berasal dari kegiatan yang berbasis fee.
Arus Kas Masuk dari Kegiatan Sewa Operasi
Pos ini memuat semua penerimaan dari aktivitas sewa operasi
seperti pembayaran sewa maupun denda keterlambatan
pembayaran sewa dari penyewa serta semua penerimaan lain
yang berasal dari aktifitas kegiatan sewa operasi.
Penerimaan Dari Kegiatan Penerusan Pembiayaan Chanelling
Pos ini berisi semua penerimaan netto yang berasal dari
kegiatan penyaluran pembiayaan bersama antara lain fee
chanelling dan biaya administrasi.
Arus Kas Masuk dari Surat Berharga Yang Ditujukan Untuk
Diperjualbelikan.
Pos ini berisi semua penerimaan yang berasal dari penjualan
atas surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan
yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor.
Arus Kas Masuk Dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya
Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari
kegiatan utama diatas. Pos ini dapat bersumber dari
penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan
administrasi serta bunga yang tidak berasal dari nasabah,
pelanggan atau klien perusahaan, penerimaan klaim atau
manfaat asuransi lainnya dalam bentuk kas serta pendapatan
lain yang tidak berasal dari kegiatan utama.
2. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi
Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang
berhubungan dengan kegiatan pembiayaan investasi
berdasarkan caracara pembiayaan yang digunakan oleh
perusahaan seperti pengeluaran kas untuk membayar objek
pembiayaan.
Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Modal Kerja
- 83 -
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang
berhubungan dengan kegiatan pembiayaan modal kerja
berdasarkan cara atau skema pembiayaan yang digunakan
oleh perusahaan.
Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Multiguna
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang
berhubungan dengan kegiatan pembiayaan Multiguna
berdasarkan cara pembiayaan yang digunakan oleh
perusahaan seperti pengeluaran kas untuk membayar objek
pembiayaan.
Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan
Prinsip Syariah
Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan kegiatan
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Lain
Berdasarkan Persetujuan OJK
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang
berhubungan dengan kegiatan pembiayaan lain berdasarkan
persetujuan OJK.
Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Bunga
Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat
pembayaran bunga untuk pinjaman yang digunakan.
Arus Kas Keluar Untuk Beban Umum Dan Administrasi
Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung
perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi serta
pembayaran anuitas lainnya, serta beban administrasi lain
yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan.
Arus Kas Keluar Untuk Pajak Penghasilan
Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak
penghasilan perusahaan pada periode laporan.
Arus Kas Keluar dari Surat Berharga Yang Ditujukan Untuk
Diperjualbelikan
- 84 -
Pos Ini digunakan untuk mencatat pembayaran untuk
membeli surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan
Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi Lainnya
Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan
operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos
sebelumnya.
II. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Investasi
A. Arus Kas Surplus (Defisit)
1. Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Investasi
Arus Kas Masuk Dari Pelepasan Anak Perusahaan
Pos ini berisi hasil pelepasan anak perusahaan yang
melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.
Arus Kas Masuk Dari Penjualan Tanah, Bangunan Dan
Peralatan
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah,
bangunan dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut
terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan bebanbeban
lain yang harus ditanggung perusahaan, maka pos ini berisi
neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi
dengan bebanbeban yang harus dibayar perusahaan.
Arus Kas Masuk Dari Penjualan Surat Berharga Yang Tidak
Diperjualbelikan
Dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor menjual kembali
surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan
untuk diperjualbelikan maka hasil penjualan tersebut harus
dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto
setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan
sehubungan dengan transaksi tersebut.
Arus Kas Masuk Deviden
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan deviden hasil
investasi Perusahaan Pembiayaan pelapor pada saham
perusahaan lain.
- 85 -
Arus Kas Masuk Bunga Dari Kegiatan Investasi
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bunga hasil
kegiatan investasi Perusahaan Pembiayaan pelapor.
Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi Lainnya
Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya
yang tidak termasuk dalam pospos tersebut diatas.
2. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Investasi
Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Atas Anak Perusahaan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk perolehan kepemilikan
atas anak perusahaannya.
Arus Kas Keluar Untuk Pembelian Tanah, Bangunan Dan
Peralatan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian
tanah, bangunan dan peralatan.
Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Surat Berharga Yang Tidak
Diperjualbelikan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang
dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga
yang tidak diperjualbelikan. Jika dalam transaksi ini
Perusahaan Pembiayaan pelapor melakukan pembayaran kas
untuk bebanbeban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara
neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang
dikeluarkan untuk memperolehnya.
Arus Kas Keluar Untuk Aktivitas Lainnya
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya
yang tidak termasuk dalam pospos tersebut diatas.
III. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Pendanaan
A. Arus Kas Surplus (Defisit)
1. Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Pendanaan
Penerimaan Dari Penerbitan Surat Berharga
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan/penjualan
surat berharga Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- 86 -
Penerimaan Dari Pendanaan Lainnya
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pinjaman bank, non
bank, atau badan lainnya yang diperoleh oleh Perusahaan
Pembiayaan Pelapor.
Penerimaan Dari Penerbitan Modal Saham
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan/penjualan
modal saham Perusahaan Pembiayaan pelapor.
2. Arus Kas Untuk Kegiatan Pendanaan
Arus Kas Keluar Untuk Pokok Pinjaman
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok
pinjaman kepada debitur dalam hal Perusahaan Pembiayaan
pelapor sebelumnya menerbitkan surat hutang.
Arus Kas Keluar Untuk Aktivitas Pendanaan Lainnya
Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas
pendanaan yang tidak termasuk dalam pospos diatas.
Arus Kas Keluar Untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan
kembali modal saham Perusahaan Pembiayaan pelapor.
Arus Kas Keluar Deviden
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran deviden
kepada para pemegang saham Perusahaan Pembiayaan
pelapor.
IV. Surplus (Defisit) Pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs
Pos ini berisi jumlah perubahan kas dan setara kas akibat kurs valuta
asing selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas
Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara
kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun
laporan Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- 87 -
VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode
tanggal laporan Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- 88 -
E. LB05 : LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS
1. BENTUK FORMULIR
Sandi Perusahaan Pembiaayaan :
Nama Perusahaan Pembiaayaan :
Laporan pada Akhir Periode : Dalam Rupiah
Pos-pos Sandi
Rupiah Valas
Total
Jatuh Tempo Sampai Dengan Jatuh Tempo Sampai Dengan
<3
bulan
3 - 6
Bulan
6
bulan
- 1
Tahu
n
1 <
umur
< 5
Tahu
n
5 <
umur
< 10
Tahu
n
> 10
Tahu
n
Jumla
h
<3
bulan
3 - 6
Bulan
6
bulan
- 1
Tahu
n
1 <
umur
< 5
Tahu
n
5 <
umur
< 10
Tahu
n
> 10
Tahu
n
Jumla
h
I. ASET 1000
A. Aset Pembiayaan 1100
1. Pembiayaan Investasi 1110
a. Sewa Pembiayaan
(Finance Lease) 1111
b. Jual dan Sewa
Balik (Sale and
Leaseback)
1112
- 89 -
Pos-pos Sandi
Rupiah Valas
Total
Jatuh Tempo Sampai Dengan Jatuh Tempo Sampai Dengan
<3
bulan
3 - 6
Bulan
6
bulan
- 1
Tahu
n
1 <
umur
< 5
Tahu
n
5 <
umur
< 10
Tahu
n
> 10
Tahu
n
Jumla
h
<3
bulan
3 - 6
Bulan
6
bulan
- 1
Tahu
n
1 <
umur
< 5
Tahu
n
5 <
umur
< 10
Tahu
n
> 10
Tahu
n
Jumla
h
c. Anjak Piutang With
Recourse 1113
d. Pembelian dengan
Pembayaran Secara
Angsuran
1114
e. Pembiayaan Proyek 1115
f. Pembiayaan
Infrastruktur 1116
g. Skema lain dengan
persetujuan OJK 1117
h. cadangan piutang
investasi 1119
2. Pembiayaan Modal
Kerja 1120
a. Jual Dan Sewa
Balik (Sale And
Leaseback)
1121
- 90 -
Pos-pos Sandi
Rupiah Valas
Total
Jatuh Tempo Sampai Dengan Jatuh Tempo Sampai Dengan
<3
bulan
3 - 6
Bulan
6
bulan
- 1
Tahu
n
1 <
umur
< 5
Tahu
n
5 <
umur
< 10
Tahu
n
> 10
Tahu
n
Jumla
h
<3
bulan
3 - 6
Bulan
6
bulan
- 1
Tahu
n
1 <
umur
< 5
Tahu
n
5 <
umur
< 10
Tahu
n
> 10
Tahu
n
Jumla
h
b. Anjak Piutang With
Recourse 1122
c. Anjak Piutang
Without Recourse 1123
d. Fasilitas Modal
Usaha 1124
e. Skema Lain Dengan
Persetujuan Ojk 1125
f. Cadangan Piutang
Modal Kerja 1129
3. Pembiayaan Multi
Guna 1130
a. Sewa Pembiayaan
(Finance Lease) 1131
b. Pembelian dengan
Pembayaran Secara
Angsuran
1132
- 91 -
Pos-pos Sandi
Rupiah Valas
Total
Jatuh Tempo Sampai Dengan Jatuh Tempo Sampai Dengan
<3
bulan
3 - 6
Bulan
6
bulan
- 1
Tahu
n
1 <
umur
< 5
Tahu
n
5 <
umur
< 10
Tahu
n
> 10
Tahu
n
Jumla
h
<3
bulan
3 - 6
Bulan
6
bulan
- 1
Tahu
n
1 <
umur
< 5
Tahu
n
5 <
umur
< 10
Tahu
n
> 10
Tahu
n
Jumla
h
c. Skema lain dengan
persetujuan OJK 1133
d. Cadangan Piutang
Pembiayaan
Multiguna
1139
4. Pembiayaan Lain
Berdaarkan
Persetujuan OJK
1140
a. Piutang
Pembiayaan
Lainnya
berdasarkan
Persetujuan OJK
1141
b. Cadangan Piutang
Pembiayaan
Lainnya
Berdasarkan
Persetujuan OJK
1149
- 92 -
Pos-pos Sandi
Rupiah Valas
Total
Jatuh Tempo Sampai Dengan Jatuh Tempo Sampai Dengan
<3
bulan
3 - 6
Bulan
6
bulan
- 1
Tahu
n
1 <
umur
< 5
Tahu
n
5 <
umur
< 10
Tahu
n
> 10
Tahu
n
Jumla
h
<3
bulan
3 - 6
Bulan
6
bulan
- 1
Tahu
n
1 <
umur
< 5
Tahu
n
5 <
umur
< 10
Tahu
n
> 10
Tahu
n
Jumla
h
B. Aset Pembiayaan
Berdasarkan Prinsip
Syariah
1200
1. Permbiayaan Jual Beli 1210
a. Piutang
Pembiayaan Jual
Beli
1211
b. Cadangan Piutang
Pembiayaan Jual
Beli
1219
2. Permbiayaan Investasi 1220
a. Piutang
Pembiayaan
Investas
1221
b. Cadangan Piutang
Pembiayaan
Investasi
1229
- 93 -
Pos-pos Sandi
Rupiah Valas
Total
Jatuh Tempo Sampai Dengan Jatuh Tempo Sampai Dengan
<3
bulan
3 - 6
Bulan
6
bulan
- 1
Tahu
n
1 <
umur
< 5
Tahu
n
5 <
umur
< 10
Tahu
n
> 10
Tahu
n
Jumla
h
<3
bulan
3 - 6
Bulan
6
bulan
- 1
Tahu
n
1 <
umur
< 5
Tahu
n
5 <
umur
< 10
Tahu
n
> 10
Tahu
n
Jumla
h
3. Permbiayaan Jasa 1230
a. Piutang
Pembiayaan Jasa 1231
b. Cadangan Piutang
Pembiayaan Jasa 1239
C. Aset Non Pembiayaan 1300
II. LIABILITAS 2000
A. Pinjaman yang diterima 2100
B. Surat Berharga yang
diterbitkan 2200
C. Liabilitas Selain Pinjaman
dan Surat Berharga Yang
Diterbitkan
2300
- 94 -
2. PENJELASAN LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS
Formulir ini berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan
Pelapor berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi <3
bulan, 3 – 6 bulan, 6 bulan – 1 tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun dan
diatas 10 tahun.
I. Aset
Pos ini mencakup “total aset” berdasarkan masing-masing kategori
umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.
Pos ini terdiri dari penjumlahan Piutang Pembiayaan Neto, Piutang
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto, dan Aset Non Piutang
Pembiayaan. Nilai Aset harus sama dengan pos Jumlah Aset pada
neraca LB01 Neraca Bulanan.
A. Aset Pembiayaan
Pos ini mencakup “total piutang pembiayaan neto” berdasarkan
masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik
dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari
penjumlahan umur “Pembiayaan investasi”, “pembiayaan modal
kerja”, dan “pembiayaan multi guna”. Nilai piutang pembiayaan
neto harus sama dengan pos Piutang Pembiayaan Neto” pada
neraca LB01 Neraca Bulanan.
1. Pembiayaan Investasi
Pos ini mencakup “Total Pembiayaan Investasi Neto”
berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam
mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini
terdiri dari penjumlahan masing – masing Pokok Sewa
Pembiayaaan (Finance Lease), Jual dan Sewa Balik (Sale and
Leaseback), Anjak Piutang With Recourse, Pembelian Dengan
Pembayaran Secara Angsuran, Pembiayaan Proyek,
Pembiayaan Infrastruktur, Skema lain dengan Persetujuan OJK
berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah
dikurangi Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi. Yang
dimaksud dengan “pokok” adalah outstanding principles setelah
dikurangi pendapatan yang ditangguhkan (unearned revenue).
- 95 -
2. Pembiayaan Modal Kerja
Pos ini mencakup “total pembiayaan modal kerja neto”
berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam
mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini
terdiri dari penjumlahan Pokok atas Jual dan Sewa Balik (Sale
and Leaseback), Anjak Piutang With Recourse, Anjak Piutang
Without Recourse, Fasilitas Modal Usaha dan Skema lain
dengan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori
umur piutang setelah dikurangi “cadangan piutang pembiayaan
modal kerja”.
3. Pembiayaan Multi Guna Neto
Pos ini mencakup “total pembiayaan muti guna” berdasarkan
masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik
dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari
penjumlahan Pokok Sewa Pembiayaan (Finance Lease),
Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran, Skema lain
dengan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori
umur piutang setelah dikurangi “cadangan piutang pembiayaan
multi guna.”
4. Piutang Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK
Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK
berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam
mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini
adalah nilai Pokok Pembiayaan Lainnya berdasarkan
persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur
piutang setelah dikurangi “cadangan piutang pembiayaan
lainnya berdasarkan persetujuan OJK”.
B. Aset Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini mencakup “umur total aset pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah” sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk
rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur
Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Jasa,
dan Cadangan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 96 -
1. Pembiayaan Jual Beli
Pos ini mencakup “total pembiayaan jual beli neto” berdasarkan
masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi
cadangan piutang pembiayaan jual beli dalam bentuk mata
uang rupiah dan/atau valas.
2. Pembiayaan Investasi
Pos ini mencakup “total pembiayaan investasi neto”
berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah
dikurangi cadangan piutang pembiayaan investasi dalam
bentuk mata uang rupiah dan/atau valas.
3. Pembiayaan Jasa
Pos ini mencakup “total pembiayaan jasa neto” berdasarkan
masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi
cadangan piutang pembiayaan jasa dalam bentuk mata uang
rupiah dan/atau valas.
C. Aset Non Pembiayaan
Pos ini mencakup “umur total aset non pembiayaan” sesuai
dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.
II. Liabilitas
Pos ini mencakup “umur total liabilitas” sesuai dengan mata uang,
dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari
penjumlahan umur pinjaman yang diterima, surat berharga yang
diterbitkan, dan liabilitas selain pinjaman dan surat berharga yang
diterbitkan.
- 97 -
F. LB06 : DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI
1. BENTUK FORMULIR
Sandi Perusahaan Pembiayaan :
Nama Perusahaan Pembiayaan :
Laporan pada akhir Periode :
I II III IV V
Nomor
Surat
Berharga
Jenis
Surat
Berharga
Jatuh Tempo
Tujuan
Kepemilikan
Suku Bunga
Tanggal
Penerbitan
Tanggal
Jatuh
Tempo
Jenis Tingkat
VI VII VIII IX X
Jenis
Valuta Kualitas
Saldo Akhir Penerbit/Tertarik
Status
Keterkaitan
Nilai
Dalam
Mata
Uang
Asal
Nilai
Rupiah Nama Negara Golongan
2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI
Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi investasi jangka pendek dan
investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki
Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah dan valuta asing yang
diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan
dalam bentuk saham.
(1) Nomor Surat Berharga
Diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki.
(2) Jenis
- 98 -
“Jenis” adalah bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan
Pembiayaan pelapor dalam rupiah dan valuta asing, yaitu:
Sandi 50 : SBI
Sandi 51 : Promes/Aksep
Sandi 55 : Wesel
Sandi 60 : Surat Berharga Komersial (CP)
Sandi 61 : Medium Term Notes (MTN)
Sandi 62 : Floating Rates Notes (FRN)
Sandi 69 : Saham
Sandi 71 : Reksadana
Sandi 72 : Obligasi
Sandi 75 : Sertifikat Deposito
Sandi 79 : Lainnya
(3) Jatuh Tempo
1. Tanggal Penerbitan
Diisi tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat berharga.
2. Tanggal Jatuh Tempo
Diisi tanggal, bulan dan tahun jatuh tempo surat berharga.
Untuk surat berharga yang tidak memiliki jangka waktu,
misalnya saham, maupun surat berharga yang sudah jatuh
waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.
(4) Tujuan Pemilikan
Diisi sandi Tujuan Pemilikan, yaitu
Sandi 1 : Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (Held to Maturity /
HTM)
Surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan
pelapor sampai dengan tanggal jatuh tempo surat berharga
mencakup dalam tujuan ini.
Sandi 2 : Diperdagangkan (Held for Trading / Trading)
- 99 -
Surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan
pelapor dengan tujuan untuk diperdagangkan mencakup dalam
tujuan ini.
Sandi 3 : Tersedia Untuk Dijual (Available for Sale / AFS)
Surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan yang
tidak dikelompokkan dalam kategori “dimiliki hingga jatuh tempo”
maupun “diperdagangkan” dan siap untuk dijual mencakup
dalam tujuan ini.
(5) Suku Bunga
Diisi besarnya persentase tingkat bunga surat berharga dalam satu
tahun. Untuk surat berharga yang tidak memiliki tingkat bunga
tidak perlu diisi atau dikosongkan.
(6) Jenis Valuta
“Jenis valuta” adalah jenis mata uang yang digunakan untuk
mendapatkan surat berharga yang dimiliki seperti tercantum pada
Daftar Sandi Negara dan Valuta pada Bab V.
(7) Kualitas
“Kualitas” adalah kualitas aset produktif yang dinilai dengan kriteria
sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif
Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Peraturan OJK yang berlaku,
yaitu:
Sandi 1 : Lancar
Sandi 2 : Dalam Perhatian Khusus
Sandi 3 : Kurang Lancar
Sandi 4 : Diragukan
Sandi 5 : Macet
(8) Saldo Akhir
“Saldo akhir” adalah nilai surat berharga pada akhir periode laporan,
berdasarkan penilaian kualitas aset produktif dengan penggolongan
kualitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar,
Diragukan atau Macet.
- 100 -
Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi Jangka Pendek Dalam
Surat Berharga ditambah dengan pos Investasi Jangka Panjang
Dalam Surat Berharga pada neraca LB01 Neraca Bulanan.
1. Nilai dalam mata uang asal
“Nilai dalam mata uang asal” adalah nilai surat berharga yang
dimiliki dalam valuta asing sesuai dengan negara penerbit surat
berharga dan dicatat sesuai dengan nominal pada neraca
berdasarkan PSAK yang berlaku.
2. Nilai Rupiah
“Nilai rupiah” adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam
rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valuta asing yang
dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI saat
pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada
neraca berdasarkan PSAK yang berlaku.
(9) Penerbit/Tertarik
1. Nama
Diisi nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.
2. Negara Penerbit
“Negara penerbit” adalah negara yang menerbitkan surat berharga
seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara sebagaimana
tercantum pada Bab V.
3. Golongan Penerbit/Tertarik
“Golongan penerbit/tertarik” adalah pihak-pihak yang
menerbitkan surat berharga seperti tercantum pada Daftar Sandi
Pihak Counterparty sebagaimana tercantum pada Bab V.
(10) Status Keterkaitan
Diisi sandi Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan
a. Sandi 1 : Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan
“Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan” adalah pihak-pihak
yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan
Pembiayaan pelapor.
b. Sandi 2 : Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan
- 101 -
“Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan” adalah pihak-
pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan
Pembiayaan pelapor.
- 102 -
G. LB07 : DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN LB07
1. BENTUK FORMULIR
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nomor
Kontrak
Jumlah
Kontrak
Jenis
Pembiayaan
Skema
Pembiayaan
Barang/Jasa
Yang
Dibiayai
Jangka Waktu
Jenis Nilai Tanggal
Mulai
Tanggal
Jatuh
Tempo
(7) (8) (9) (10) (11)
Suku Bunga Nilai Awal
Pembiayaan
Sipanan
Jaminan/Uang
Muka
Kualitas Jenis Valuta
Jenis Tingkat
(12) (13) (14) (15)
Tagihan Piutang
Pembiayaan Bruto
Bunga Yang
Ditangguhkan
Pembiayaanpokok
Nama
Debitur
Dalam
Nilai
Mata
Uang
Asal
Dalam
Ekuivalen
Rupiah
Dalam
Nilai
Mata
Uang
Asal
Dalam
Ekuivalen
Rupiah
Dalam
Nilai
Mata
Uang
Asal
Dalam
Ekuivalen
Rupiah
- 103 -
(12) (13) (14) (15)
Tagihan Piutang
Pembiayaan Bruto
Bunga Yang
Ditangguhkan
Pembiayaanpokok
Nama
Debitur
Dalam
Nilai
Mata
Uang
Asal
Dalam
Ekuivalen
Rupiah
Dalam
Nilai
Mata
Uang
Asal
Dalam
Ekuivalen
Rupiah
Dalam
Nilai
Mata
Uang
Asal
Dalam
Ekuivalen
Rupiah
(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Nama
Kelompok
Debitur
Kategori
Debitur
Golongan
Debitur
Hubungan
Dengan
Perusahaan
Pembiayaan
Sektor
Ekonomi
Lokasi
Proyek
Agunan Yang
Diperhitungkan
Jenis Nilai
2. SANDI RINCIAN PEMBIAYAAN
(1) Nomor Kontrak
Diisi Nomor Kontrak Perjanjian.
(2) Jumlah Kontrak
Diisi banyaknya kontrak perjanjian.
(3) Jenis Pembiayaan
Diisi dengan sandi Jenis Pembiayaan.
1. Pembiayaan Investasi 10
2. Pembiayaan Modal Kerja 20
3. Pembiayaan Multi Guna 30
4. Pembiayaan Investasi (Syariah) 40
- 104 -
5. Pembiayaan Jual Beli 50
6. Pembiayaan Jasa 60
(4) Skema Pembiayaan
Diisi dengan sandi Skema Pembiayaan.
1. Sewa Pembiayaan (Finance Lease) 11
2. Jual dan Sewa Balik (Sale and Leaseback) 12
3. Anjak Piutang With Recourse 13
4. Anjak Piutang Without Recourse 14
5. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran 15
6. Pembiayaan Proyek 16
7. Pembiayaan Infrastruktur 17
8. Fasilitas Modal Usaha 18
9. Skema lain dengan persetujuan OJK 19
10. Murabahah 21
11. Salam 22
12. Istishna' 23
13. Mudharabah 24
14. Musyarakah 25
15. Mudhabarah Musytarakah 26
16. Musyarakah Mutanaqishoh 27
17. Ijarah 28
18. Ijarah Muntahiyah Bittamlik 29
19. Hawalah atau Hawalah bil Ujrah 30
20. Wakalah atau Wakalah bil Ujrah 31
21. Kafalah atau Kafalah bil Ujrah 32
22. Ju'alah 33
23. Qardh 34
- 105 -
(5) Jenis Barang/ Jasa yang dibiayai
1. Diisi dengan sandi Jenis Barang/ Jasa yang dibiayai.
Barang Produktif 100 Barang Konsumsi 300
1. Alat-alat Berat 101 34. Kendaraan Bermotor
Roda Dua – Baru 301
2. Alat-alat Kantor 102 35. Kendaraan Bermotor
Roda Dua – Bekas 302
3. Alat-alat Foto 103 36. Kendaraan Bermotor
Roda Empat Baru 303
4. Alat-alat Medis 104 37. Kendaraan Bermotor
Roda Empat Bekas 304
5. Alat-alat Printer 105 38. Rumah Tinggal Baru
Pertama 305
6. Mesin-mesin 106 39.
Rumah Tinggal Baru
Kedua dan
seterusnya
306
7. Mobil
Pengangkutan 107 40.
Rumah Tinggal
Bekas Pertama 307
8. Kapal Laut 108 41.
Rumah Tinggal
Bekas Kedua dan
seterusnya
308
9. Pesawat Terbang 109 42. Rumah Toko Baru 309
10. Gedung 110 43. Rumah Toko Bekas 310
11. Komputer 111 44. Rumah Kantor Baru 311
12. Rumah Toko Baru 112 45. Rumah Kantor
Bekas 312
13. Rumah Toko
Bekas 113 46.
Flat dan Apartemen
Baru Pertama 313
14. Rumah Kantor
Baru 114 47.
Flat dan Apartemen
Baru Kedua dan
seterusnya
314
15. Rumah Kantor 115 48. Flat dan Apartemen 315
- 106 -
Bekas Bekas Pertama
16.
Flat dan
Apartemen Baru
Pertama
116 49.
Flat dan Apartemen
Bekas Kedua dan
seterusnya
316
17.
Flat dan
Apartemen Baru
Kedua dan
seterusnya
117 50.
Alatalat Rumah
Tangga Non
Elektronik
317
18.
Flat dan
Apartemen Bekas
Pertama
118 51. Barang-barang
Elektronik 318
19.
Flat dan
Apartemen Bekas
Kedua dan
seterusnya
119 52. Barang Konsumtif
Lainnya 319
20. Barang Produktif
Lainnya 120
Barang Infrastruktur 200 Jasa 400
21. Pelabuhan Laut
dan Sungai 201 53. Jasa Pendidikan 401
22. Bandar Udara 202 54. Jasa Kesehatan 402
23. Jaringan Rel 203 55. Jasa
Wisata/Perjalanan 403
24. Statsiun Kereta
Api 204 56. Jasa Pernikahan 404
25. Jalan 205 57.
Jasa
Seminar/Training/W
orkshop
405
26. Jalan Tol 206 58. Jasa Lainnya 406
27. Pengairan 207
28.
Instalasi
Pengolahan Air
Minum
208
- 107 -
29.
Instalasi
Pengolahan Air
Limbah
209
30.
Tempat
Pembuangan
Sampah
210
31. Jaringan
Telekomunikasi 211
32. Pembangkit
Listrik 212
33. Instalasi Minyak
dan Gas 213
2. Nilai Barang/ Jasa yang dibiayai
Diisi dalam rupiah.
(6) Jangka Waktu
1. Tanggal Mulai
Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun mulai kontrak.
2. Tanggal Jatuh Tempo
Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun berakhir kontrak.
(7) Suku Bunga
1. Jenis
Diisi dengan sandi Jenis Suku Bunga.
1. Floating 10
2. Fix 20
2. Tingkat Suku Bunga
Diisi dengan besarnya persentase tingkat bunga yang
diperjanjikan dalam satu tahun (per annum).
(8) Nilai Awal Pembiayaan
Diisi dalam rupiah.
(9) Simpanan Jaminan/ Uang Muka
Diisi dalam rupiah.
- 108 -
(10) Kualitas
Diisi dengan sandi Kualitas piutang pembiayaan.
1. Lancar 1
2. Dalam Perhatian
Khusus 2
3. Kurang Lancar 3
4. Diragukan 4
5. Macet 5
(11) Jenis Valuta
Diisi dengan sandi jenis valuta yang dibiayai seperti tercantum pada
Sandi Valuta Asing pada Bab V.
(12) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto
1. Nilai Dalam Mata Uang Asal
2. Nilai Rupiah
(13) Bunga Yang Ditangguhkan
1. Nilai Dalam Mata Uang Asal
2. Nilai Rupiah
(14) Pembiayaan Pokok
1. Nilai Dalam Mata Uang Asal
2. Nilai Rupiah
(15) Nama Debitur
Diisi Nama lengkap debitur.
(16) Nama Kelompok Debitur
Diisi sandi nama kelompok debitur seperti tercantum pada Sandi
Kelompok dalam Sandi Kelompok pada Bab V.
(17) Kategori Debitur
Diisi dengan sandi Kategori Usaha debitur.
1. Usaha Besar 10
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 20
- 109 -
3. Lainnya / Non Produktif 30
(18) Golongan Debitur
Diisi sandi Golongan Debitur seperti tercantum pada Sandi
Counterparty dalam Sandi Kelompok Counterparty sebagaimana
tercantum pada Bab V.
(19) Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan
Diisi dengan sandi Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan.
1. Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan 1
2. Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan 2
(20) Sektor Ekonomi
Diisi dengan sandi Sektor Ekonomi seperti tercantum pada Sandi
Sektor Ekonomi pada Bab V.
(21) Lokasi Proyek
Diisi sandi Lokasi Proyek seperti tercantum pada Sandi Lokasi
Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia pada Bab V.
(22) Agunan Yang Diperhitungkan
Diisi sandi Jenis Agunan seperti berikut.
No. Agunan Sandi
Barang Produktif
1. Alat-alat Berat 101
2. Alat-alat Kantor 102
3. Alat-alat Foto 103
4. Alat-alat Medis 104
5. Alat-alat Printer 105
6. Mesin-mesin 106
7. Mobil Pengangkutan 107
8. Gedung 108
9. Komputer 109
10. Rumah Toko Baru 110
- 110 -
No. Agunan Sandi
11. Rumah Toko Bekas 111
12. Rumah Kantor Baru 112
13. Rumah Kantor Bekas 113
14. Flat dan Apartemen Baru Pertama 114
15. Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya 115
16. Flat dan Apartemen Bekas Pertama 116
17. Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya 117
18. Lainnya 118
Barang Konsumsi
19. Kendaraan Bermotor Roda Dua – Baru 201
20. Kendaraan Bermotor Roda Dua – Bekas 202
21. Kendaraan Bermotor Roda Empat Baru 203
22. Kendaraan Bermotor Roda Empat Bekas 204
23. Rumah Tinggal Baru Pertama 205
24. Rumah Tinggal Baru Kedua dan seterusnya 206
25. Rumah Tinggal Bekas Pertama 207
26. Rumah Tinggal Bekas Kedua dan seterusnya 208
27. Rumah Toko Baru 209
28. Rumah Toko Bekas 210
29. Rumah Kantor Baru 211
30. Rumah Kantor Bekas 212
31. Flat dan Apartemen Baru Pertama 213
32. Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya 214
33. Flat dan Apartemen Bekas Pertama 215
34. Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya 216
35. Alatalat Rumah Tangga Non Elektronik 217
36. Barangbarang Elektronik 218
- 111 -
No. Agunan Sandi
37. Pesawat Terbang 219
38. Kapal Laut/Alat Transportasi Air 220
39. Perahu Nelayan 221
40. Lainnya 222
Simpanan Berjangka
41. Deposito 301
42. Deposito Mudharabah 302
Logam Mulia
43. Emas 401
44. Logam Mulia Lainnya 402
Surat Berharga
45. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 501
46. Sertifikat Bank Indonesia Syariah 502
47. Surat Utang Negara (SUN) 503
48. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 504
49. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Syariah 505
50. Obligasi Negara (ON) 506
51. Obligasi Ritel 507
52. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 508
53. Sukuk Lainnya 509
54. Saham 510
55. Reksa Dana 511
56. Resi Gudang 512
57. Surat Berharga Lainnya 513
58. Perhiasan Emas 514
Jaminan
59. Jaminan Pemerintah 601
- 112 -
No. Agunan Sandi
60. Jenis Agunan/Jaminan Lainnya 602
61. Tidak Ada Agunan/Jaminan 603
62. Tidak Digunakan 604
3. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN
Setiap kegiatan pembiayaan, baik itu Pembiayaan Investasi, Pembiayaan
Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, maupun Pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah, pada hakikatnya harus diisikan kedalam Daftar Rincian
Pembiayaan sesuai dengan periode laporan.
Untuk penyederhanaan pelaporan, Perusahaan Pembiayaan
diperkenankan menggabungkan debitur yang mempunyai nilai
pembiayaan dalam setiap kontrak dibawah Rp 200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) untuk pembiayaan dalam rupiah atau sampai dengan USD
20.000 (dua puluh ribu dollar) atau equivalennya untuk mata uang
asing lain untuk pembiayaan yang diberikan dalam valuta asing, dengan
syarat jenis pembiayaan, skema pembiayaan, jenis barang/ jasa yang
dibiayai, bulan dan tahun mulai, bulan dan tahun jatuh tempo, jenis suku
bunga, kualitas, jenis valuta, kelompok debitur, kategori debitur, golongan
debitur, hubungan dengan PP, sektor ekonomi, lokasi proyek dan jenis
agunan sama.
Pengisian Daftar Rincian Pembiayaan untuk penggabungan debitur
dilakukan sebagai berikut :
a. Kolom I dan XV dikosongkan
b. Kolom II, diisi jumlah kontrak yang digabungkan
c. Kolom III, diisi sandi jenis pembiayaan yang digabungkan
d. Kolom IV, diisi skema pembiayaan yang digabungkan
e. Kolom V, diisi sandi jenis barang/jasa yang dibiayai yang
digabungkan dan total nilai barang/ jasa yang dibiayai yang
digabungkan.
f. Kolom VI, diisi tanggal akhir bulan dimulainya dan berakhirnya
kontrak yang digabungkan.
Contoh:
- 113 -
Kontrak 1, dimulai tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 4
Januari 2013
Kontrak 2, dimulai tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan tanggal
17 Januari 2013
Maka diisi tanggal 31 Januari 2010 untuk waktu mulai dan tanggal
31 Januari 2013 untuk waktu jatuh tempo
g. Kolom VII, diisi sandi jenis suku bunga yang digabungkan dan nilai
rata-rata tingkat suku bunga atas kontrak yang digabungkan
h. Kolom VIII, diisi nilai pembiayaan awal yang digabungkan
i. Kolom IX, diisi jumlah nilai simpanan jaminan/ uang muka yang
digabungkan
j. Kolom X, diisi sandi kualitas pembiayaan yang digabungkan
k. Kolom XI, diisi sandi jenis valuta pembiayaan yang digabungkan.
l. Kolom XII, diisi jumlah nilai tagihan piutang pembiayaan bruto yang
digabungkan dalam nilai mata uang asal dan ekuivalen rupiah.
m. Kolom XIII, diisi jumlah nilai bunga yang ditangguhkan yang
digabungkan dalam nilai mata uang asal dan ekuivalen rupiah.
n. Kolom XIV, diisi jumlah nilai piutang pembiayaan pokok yang
digabungkan dalam nilai mata uang asal dan ekuivalen rupiah.
o. Kolom XVI, diisi sandi nama kelompok debitur yang digabungkan
p. Kolom XVII, diisi dengan sandi kategori usaha debitur yang
digabungkan.
q. Kolom XVIII, diisi golongan debitur yang digabungkan
r. Kolom XIX, diisi hubungan dengan PP dengan kelompok yang
digabungkan
s. Kolom XX, diisi sandi sektor ekonomi yang digabungkan
t. Kolom XXI, diisi sandi lokasi proyek yang digabungkan
u. Kolom XXII, diisi dengan sandi agunana yang digabungkan dan
jumlah nilai agunan yang digabungkan.
Debitur yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut
diatas tidak boleh digabungkan dengan debitur lainnya. Dengan
- 114 -
demikian setiap kolom wajib diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan
sebagai berikut:
(1) Nomor Kontrak
“Nomor kontrak” adalah nomor urut perjanjian pembiayaan yang
digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Pembiayaan
Pelapor.
(2) Jumlah Kontrak
“Jumlah kontrak” adalah banyaknya fasilitas pembiayaan yang
diterima oleh debitur sesuai dengan perjanjian. Untuk satu debitur
yang menerima lebih dari satu fasilitas, pelaporannya mengikuti
ketentuan syarat penggabungan.
(3) Jenis Pembiayaan
1) Pembiayaan Investasi
“Pembiayaan investasi” adalah pembiayaan untuk pengadaan
barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk
aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi
atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada
debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.
2) Pembiayaan Modal Kerja
“Pembiayaan modal kerja” adalah pembiayaan untuk memenuhi
kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas
usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun.
3) Pembiayaan Multiguna
“Pembiayaan multiguna” adalah pembiayaan untuk pengadaan
barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk
pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha
(aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
4) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
“Pembiayaan syariah” adalah penyaluran pembiayaan yang
dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
5) Pembiayaan Jual Beli
- 115 -
“Pembiayaan jual beli” adalah pembiayaan dalam bentuk
penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai.
6) Pembiayaan Jasa
“Pembiayaan jasa” adalah pemberian/penyediaan jasa baik
dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian
pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan
dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan
perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
(4) Skema Pembiayaan
“Skema pembiayaan” adalah skema yang digunakan oleh
Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian
dengan debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Skema
pembiayaan tersebut meliputi:
1) Sewa Pembiayaan (Finance Lease)
2) Jual dan Sewa Balik (Sale and Leaseback)
3) Anjak Piutang With Recourse
4) Anjak Piutang Without Recourse
5) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran
6) Pembiayaan Proyek
7) Pembiayaan Infrastruktur
8) Fasilitas Modal Usaha
9) Skema lain dengan persetujuan OJK
10) Murabahah
11) Salam
12) Istishna'
13) Mudharabah
14) Musyarakah
15) Mudhabarah Musytarakah
16) Musyarakah Mutanaqishoh
- 116 -
17) Ijarah
18) Ijarah Muntahiyah Bittamlik
19) Hawalah atau Hawalah bil Ujrah
20) Wakalah atau Wakalah bil Ujrah
21) Kafalah atau Kafalah bil Ujrah
22) Ju'alah
23) Qardh
(5) Barang/ Jasa yang dibiayai
Jenis
“Jenis barang/ jasa yang dibiayai” adalah kategori barang/ jasa
yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan kebutuan
debitur.
Rincian jenis barang/ jasa yang dibiayai dikelompokkan
sebagaimana berikut:
1) Barang produktif dan turunannya
2) Barang infrastruktur dan turunannya
3) Barang konsumsi dan turunannya
4) Jasa
Nilai Barang/ Jasa yang dibiayai
“Nilai Barang/ Jasa yang dibiayai” merupakan nilai barang/ jasa
yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor pada awal
kontrak. Nilai ini selalu sama sepanjang kontrak.
(6) Jangka Waktu
Tanggal Mulai
“Tanggal mulai” adalah tanggal dimulainya kontrak sebagaimana
tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
Tanggal Jatuh Tempo
“Tanggal jatuh tempo” adalah tanggal berakhirnya kontrak
sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
(7) Suku Bunga
Jenis
- 117 -
“Jenis suku bunga” adalah tipe suku bunga yang digunakan dalam
kontrak perjanjian sebagaimana tercantum dalam perjanjian
pembiayaan.
Tingkat Suku Bunga
“Tingkat suku bunga” adalah persentase tingkat bunga atau
diskonto dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam
perjanjian pembiayaan.
(8) Nilai Awal Pembiayaan Awal
“Nilai pembiayaan awal” adalah nilai pembiayaan untuk pengadaan
barang modal yang secara riil dikeluarkan oleh lessor pada awal
kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan
awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak.
(9) Simpanan Jaminan/ Uang Muka
“Simpanan jaminan” adalah jumlah uang yang diterima oleh lessor
dari lessee pada awal masa sewa pembiayaan investasi sebagai
jaminan untuk kelancaran pembayaran pembiayaan.
Yang dimaksud dengan “uang muka” adalah jumlah uang yang
diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor dari Debitur pada
awal masa kontrak sebagai pembayaran awal pembiayaan.
(10) Kualitas
“Kualitas” adalah kualitas piutang pembiayaan yang dinilai dengan
kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif
Perusahaan Pembiayaan mengikuti Peraturan OJK yang berlaku.
(11) Jenis Valuta
“Jenis valuta” adalah jenis mata uang yang digunakan dalam
perjanjian pembiayaan.
(12) Tagihan Piutang Bruto
1. Dalam Mata Uang Asal
“Tagihan piutang bruto dalam mata uang asal” adalah total
tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga yang
ditangguhkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis
valas adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat
dikosongkan.
- 118 -
2. Dalam Ekuivalen Rupiah
“Tagihan piutang bruto” dalam ekuivalen rupiah adalah total
tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga yang
ditangguhkan, dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi
menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
(13) Bunga Yang Ditangguhkan
1. Dalam Mata Uang Asal
“Bunga yang ditangguhkan dalam mata uang asal” adalah nilai
bunga yang ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah.
Apabila jenis valas adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom
ini dapat dikosongkan.
2. Dalam Ekuivalen Rupiah
“Bunga yang ditangguhkan dalam ekuivalen rupiah” adalah nilai
bunga yang ditangguhkan dalam mata uang selain rupiah setelah
dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia.
(14) Piutang Pembiayaan-Pokok
1. Dalam Mata Uang Asal
“Piutang pembiayaan pokok dalam mata uang asal” adalah nilai
piutang pembiayaan setelah dikurangi bunga yang ditangguhkan
dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valas adalah
360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
2. Dalam Ekuivalen Rupiah
“Piutang pembiayaan pokok dalam ekuivalen rupiah” adalah nilai
piutang pembiyaaan setelah dikurangi bunga yang ditangguhkan
dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi
rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
(15) Nama Debitur
“Nama debitur” adalah nama pihak-pihak yang menerima fasilitas
pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.
(16) Nama Kelompok Debitur
“Kelompok debitur” adalah grup debitur.
- 119 -
(17) Kategori Debitur
“Kategori debitur” adalah kategori usaha debitur berdasarkan skala
bisnis debitur yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:
1) Usaha Besar
2) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
3) Lainnya/ Konsumsi
(18) Golongan Debitur
“Golongan debitur” adalah kategori debitur berdasarkan Sandi
Kelompok Counterparty sebagaimana tercantum pada Bab V.
(19) Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan (PP)
1. Terkait Dengan PP
“Terkait dengan PP” adalah pihak-pihak yang menerima fasilitas
pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang terkait
dengan PP pelapor.
2. Tidak Terkait Dengan PP
“Tidak terkait dengan PP” adalah pihak-pihak yang menerima
fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang
tidak terkait dengan PP pelapor.
(20) Sektor Ekonomi
“Sektor ekonomi” adalah sektorisasi atau klasifikasi baku mengenai
kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian Sektor
Ekonomi didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) seperti tercantum pada Daftar Sandi Klasifikasi
Lapangan Usaha Penerima Pembiayaan pada Bab V.
Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu
jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara
penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang
diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas
pembiayaan).
(21) Lokasi Proyek
“Lokasi proyek” adalah lokasi tempat kegiatan proyek/barang yang
dibiayai berada/digunakan seperti tercantum pada Daftar Sandi
Lokasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia pada Bab V.
- 120 -
(22) Agunan Yang Diperhitungkan
Jenis
“Jenis agunan” adalah jenis barang yang digunakan sebagai
jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokkan berikut:
1) Barang Produktif
2) Barang Konsumsi
3) Simpanan Berjangka
4) Logam Mulia
5) Surat Berharga
6) Jaminan
Nilai Agunan
“Nilai agunan” adalah nilai dalam rupiah atas setiap barang yang
diagunkan. Diisi Nilai yang dapat diperhitungkan sebagai PPAP
(dalam ribuan rupiah).
- 121 -
H. LB08 : DAFTAR RINCIAN PENYERTAAN
1. BENTUK FORMULIR
Sandi Perusahaan Pembiayaan :
Nama Perusahaan Pembiayaan :
Laporan pada Akhir Periode :
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nama
Perusahaan
Golongan
Perusahaan
Status
Keterkaitan Negara
Tanggal
Mulai
Persentase
Bagian
Penyertaan
Jenis
Mata
Uang
(8) (9) (10)
Kualitas
Nilai Penyertaan Awal Nilai Penyertaan Modal
Dalam Nilai Mata
Uang Asal
Dalam
Ekuivalen
Rupiah
Dalam Nilai
Mata Uang Asal
Dalam
Ekuivalen
Rupiah
2. SANDI DAFTAR RINCIAN PENYERTAAN MODAL
(1) Nama Perusahaan
Diisi nama perusahaan.
(2) Golongan Perusahaan
- 122 -
Diisi sandi “golongan perusahaan” seperti tercantum pada Daftar
Sandi Pihak Counterparty sebagaimana tercantum pada Bab V.
(3) Status Keterkaitan
Diisi sandi Hubungan Dengan PP
1. Terkait Dengan PP 1
2. Tidak Terkait Dengan PP 2
(4) Negara
Diisi dengan nama negara asal sumber penyertaan modal.
(5) Tanggal Mulai
Diisi dengan tanggal, buan dan tahun penyertaan modal.
(6) Persentase Bagian Penyertaan
Diisi besarnya persentase porsi penyertaan.
(7) Jenis Mata Uang
Diisi sandi Jenis Valuta seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara
dan Valuta pada Bab V.
(8) Kualitas
Diisi sandi Kualitas Aset Produktif PP
1. Lancar 1
2. Dalam Perhatian Khusus 2
3. Kurang Lancar 3
4. Diragukan 4
5. Macet 5
(9) Nilai Penyertaan Awal
Diisi Nilai Penyertaan Awal
1. Dalam Nilai Mata Uang
Asal
: Apabila jenis Valas adalah 360
(Rupiah), Nilai dalam valas
dikosongkan.
2. Dalam Ekuivalen
Rupiah
: Nilai ekuivalen Valas dalam
Rupiah apabila jenis Valas selain
Rupiah.
- 123 -
(10) Nilai Penyertaan Modal
Diisi Nilai Penyertaan Modal
1. Dalam Nilai Valas : Apabila jenis Valas adalah 360
(Rupiah), Nilai dalam valas
dikosongkan.
2. Dalam Ekuivalen
Rupiah
: Nilai ekuivalen Valas dalam
Rupiah apabila jenis Valas selain
Rupiah.
3. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PENYERTAAN MODAL
(1) Nama perusahaan
“Nama perusahaan” adalah nama perusahaan yang menerima
penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.
(2) Golongan Perusahaan
“Golongan perusahaan” adalah klasifikasi/golongan perusahaan
yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan
pelapor.
(3) Status Keterkaitan
1. Terkait Dengan PP
“Terkait dengan PP” adalah pihakpihak yang menerima
penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan pelapor yang
terkait dengan PP pelapor.
2. Tidak Terkait Dengan PP
“Tidak terkait dengan PP” adalah pihakpihak yang menerima
penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan pelapor yang
tidak terkait dengan PP pelapor.
Penjelasan mengenai “Hubungan dengan PP” dapat dilihat pada
Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian.
(4) Negara
“Negara” adalah negara asal sumber penyertaan modal.
(5) Tanggal Mulai
“Tanggal mulai” adalah waktu pelaksanaan penyertaan modal.
- 124 -
(6) Persentase Bagian Penyertaan
“Porsi penyertaan” adalah persentase penyertaan modal yang
dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan
yang menerima penyertaan modal (investee company).
(7) Jenis Mata Uang
“Jenis valuta” adalah jenis mata uang yang digunakan dalam
penyertaan modal.
(8) Kualitas
“Kualitas” adalah kualitas penyertaan modal yang dinilai dengan
kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif
Perusahaan Pembiayaan mengikuti Peraturan OJK yang berlaku.
(9) Nilai Penyertaan Awal
1. Dalam Nilai Mata Uang Asal
“Dalam nilai mata uang asal” adalah jumlah nilai penyertaan
awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.
2. Dalam Ekuivalen Rupiah
“Dalam nilai mata uang asal” adalah jumlah nilai penyertaan
awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.
(10) Nilai Penyertaan Modal
1. Dalam Nilai Mata Uang Asal
“Dalam nilai mata uang asal” adalah jumlah nilai penyertaan
dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.
2. Dalam Ekuivalen Rupiah
“Dalam nilai mata uang asal” adalah jumlah nilai penyertaan
dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.
“Nilai penyertaan modal” adalah jumlah nilai penyertaan
modal yang diklasifikasikan dalam nilai valas dan dalam
ekuivalen Rupiah.
- 125 -
I. LB09 : DAFTAR RINCIAN PINJAMAN YANG DITERIMA
1. BENTUK FORMULIR
Sandi Perusahaan Pembiayaan :
Nama Perusahaan Pembiayaan :
Laporan pada Akhir Periode :
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nomor
Kontrak
Sifat
Pinjaman
Jenis Mata
Uang
Tanggal
Mulai
Tanggal
Jatuh
Tempo
Jenis
Bunga
Tingkat
Bunga
(8) (9) (10)
Plafon Pinjaman Pinjaman Awal Saldo Pinjaman
Dalam Nilai
Mata Uang
Asal
Dalam
Ekuivalen
Rupiah
Dalam Nilai
Mata Uang
Asal
Dalam
Ekuivalen
Rupiah
Dalam
Nilai
Mata
Uang
Asal
Dalam
Ekuivalen
Rupiah
- 126 -
(11) (12) (13) (14)
Nama Kreditur Golongan Kreditur Status Keterkaitan Negara
Kreditur
2. SANDI DAFTAR RINCIAN PINJAMAN YANG DITERIMA
(1) Nomor Kontrak
Diisi nomor kontrak perjanjian pinjaman
(2) Sifat Pinjaman
Diisi sandi jenis pinjaman yang diterima
1. Sindikasi 10
2.
3.
4.
Bilateral
Multilateral
Subordinasi
20
30
40
(3) Jenis Mata Uang
Diisi sandi “jenis valuta” seperti tercantum pada Daftar Sandi Valuta
Asing pada Bab V.
(4) Tanggal Mulai
Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai perjanjian pinjaman yang
diterima.
(5) Tanggal Jatuh Tempo
Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya perjanjian pinjaman
yang diterima.
(6) Jenis Suku Bunga
Diisi sandi jenis suku bunga
Floating 10
- 127 -
Fix 20
(7) Tingkat Suku Bunga
Diisi besarnya persentase tingkat bunga pinjaman yang diterima
dalam satu tahun.
(8) Plafon Pinjaman
1. Dalam nilai mata uang asal
“Nilai mata uang asal” adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki
dalam valuta asing sesuai dengan negara pemberi pinjaman dan
dicatat sesuai dengan nominal pada neraca berdasarkan PSAK
yang berlaku.
2. Dalam Ekuivalen Rupiah
“Dalam ekuivalen rupiah” adalah nilai plafon pinjaman yang
dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam
valuta asing yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs
tengah BI saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan
nominal pada neraca berdasarkan PSAK yang berlaku.
(9) Pinjaman Awal
1. Dalam nilai mata uang asal
“Dalam nilai mata uang asal” adalah nilai pinjaman awal yang
dimiliki dalam valuta asing sesuai dengan negara pemberi
pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada neraca
berdasarkan PSAK yang berlaku.
2. Dalam Ekuivalen Rupiah
“Dalam ekuivalen rupiah” adalah nilai pinjaman awal yang
dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam
valuta asing yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs
tengah BI saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan
nominal pada neraca berdasarkan PSAK yang berlaku.
(10) Saldo Pinjaman
1. Dalam nilai mata uang asal
“Dalam nilai mata uang asal” adalah nilai saldo pinjaman yang
dimiliki dalam valuta asing sesuai dengan negara pemberi
- 128 -
pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada neraca
berdasarkan PSAK yang berlaku.
2. Dalam Ekuivalen Rupiah
“Dalam Ekuivalen rupiah” adalah nilai saldo pinjaman yang
dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam
valuta asing yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs
tengah BI saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan
nominal pada neraca berdasarkan PSAK yang berlaku.
(11) Nama Kreditur
Diisi nama lengkap kreditur.
(12) Golongan Kreditur
Diisi sandi “golongan kreditur” seperti tercantum pada Daftar Sandi
Pihak Counterparty sebagaimana tercantum pada Bab V.
(13) Status Keterkaitan
Diisi sandi Hubungan Dengan PP
1. Terkait Dengan PP 1
2. Tidak Terkait Dengan PP 2
(14) Negara Kreditur
Diisi sandi negara seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara
sebagaimana tercantum pada Bab V.
3. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PINJAMAN YANG DITERIMA
(1) Nomor Kontrak
“Nomor kontrak” adalah nomor perjanjian pinjaman.
(2) Sifat Pinjaman
1. Sindikasi
“Pinjaman sindikasi” adalah pinjaman yang diterima oleh
Perusahaan Pembiayaan pelapor dari 2 (dua) pemberi pinjaman
(kreditur) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa
penghubung/perantara. Pengisian untuk kolom II Nama Kreditur
dan Kolom VI Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan
nama kreditur yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian
pinjaman.
- 129 -
2. Bilateral
“Pinjaman bilateral” adalah pinjaman yang diterima oleh
Perusahaan Pembiayaan pelapor dari 1 (satu) kreditur.
3. Multilateral
“Pinjaman multilateral” adalah pinjaman yang diterima oleh
Perusahaan Pembiayaan pelapor dari lembagalembaga keuangan
internasional, seperti IFC dan ADB.
4. Subordinasi
“Pinjaman subordinasi” adalah pinjaman yang diterima oleh
Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan syarat sebagaimana
dimuat dalam Penjelasan Pospos Neraca Bulanan Kewajiban dan
Ekuitas pada pos Pinjaman Subordinasi.
(3) Jenis Mata Uang
“Jenis mata uang” adalah jenis mata uang yang digunakan dalam
perjanjian.
(4) Tanggal Mulai
“Tanggal mulai” adalah tanggal dimulainya pinjaman yang diterima
Perusahaan Pembiayaan pelapor dari pihak kreditur sebagaimana
tercantum dalam perjanjian.
(5) Tanggal Jatuh Tempo
“Tanggal jatuh tempo” adalah tanggal berakhirnya pinjaman yang
diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari pihak kreditur
sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
(6) Jenis Bunga
“Jenis bunga” adalah “jenis bunga” dari pinjaman yang diperoleh.
(7) Tingkat Bunga
“Tingkat bunga” adalah persentase bunga efektif pertahun (per
annum) yang dibebankan oleh kreditur kepada Perusahaan
Pembiayaan pelapor.
- 130 -
(8) Plafon Pinjaman
“Plafon pinjaman” adalah jumlah maksimum pinjaman yang
diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana
tercantum dalam perjanjian.
(9) Pinjaman Awal
“Pinjaman awal” adalah jumlah pinjaman yang diterima oleh
Perusahaan Pembiayaan pelapor pada penerimaan awal setelah
terjadi persetujuan perjanjian.
(10) Saldo Pinjaman
“Saldo pinjaman” adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan
pelapor pada akhir periode laporan.
(11) Nama Kreditur
“Nama kreditur” adalah nama pihak-pihak yang memberikan
pinjaman dana kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Dalam hal
Perusahaan Pembiayaan pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu)
rekening pinjaman dengan kreditur yang sama, kolom nama
kreditur untuk setiap transaksi tetap diisi nama kreditur yang
bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.
(12) Golongan Kreditur
“Golongan kreditur” adalah golongan pihak- pihak yang memberikan
pinjaman dana untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada
Perusahaan Pembiayaan pelapor.
(13) Status Keterkaitan
1. Terkait Dengan PP
“Terkait dengan PP” adalah pihak-pihak yang memberikan
fasilitas pinjaman kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang
terkait dengan PP.
2. Tidak Terkait Dengan PP
“Tidak terkait dengan PP” adalah pihak-pihak yang memberikan
fasilitas pinjaman kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang
tidak Terkait Dengan PP pelapor.
Penjelasan mengenai “hubungan dengan PP” dapat dilihat pada
Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian.
- 131 -
(14) Negara Kreditur
“Negara asal” adalah negara domisili kreditur.
- 132 -
J. LB10 : DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN
1. BENTUK FORMULIR
Sandi Perusahaan Pembiayaan :
Nama Perusahaan Pembiayaan :
Laporan pada Akhir Periode :
(1) (2) (3) (4) (5)
Nomor
Surat
Berharga
Jenis
Surat
Berharga
Jangka Waktu Suku Bunga
Nilai
Nominal Tanggal
Mulai
Tanggal
Jatuh
Tempo
Jenis Tingkat
(6) (7) (8) (9) (10)
Jenis
Valuta
Asing
Saldo Pinjaman
Nama
Kreditur Golongan
Lokasi
Negara
Dalam Nilai
Mata Uang
Asal
Dalam
Ekuivalen
Rupiah
2. SANDI RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN
(1) Nomor Surat Berharga
Diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan
(2) Jenis Surat Berharga
Diisi sandi Jenis Surat Berharga
1. Medium Term Notes (MTN) 61
- 133 -
2. Obligasi 72
(3) Jangka Waktu
1. Tanggal Mulai
Diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya surat berharga yang
diterbitkan.
2. Tanggal Jatuh Tempo
Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya surat berharga yang
diterbitkan.
(4) Suku Bunga
1. Jenis
Diisi sandi jenis suku bunga
Floating 10
Fix 20
2. Tingkat Suku Bunga
Diisi besarnya persentase tingkat bunga pinjaman yang diterima
dalam satu tahun.
(5) Nilai Nominal Surat Berharga
Diisi dalam ribuan rupiah.
(6) Jenis Valuta Asing
Diisi dengan sandi valuta asing seperti tercantum dalam Sandi
Valuta Asing pada Bab V.
(7) Saldo Pinjaman
1. Dalam Nilai Mata Uang Asal
Diisi menurut nilai valas sesuai dengan Daftar Sandi Negara dan
Valuta pada Bab V. Apabila jenis Valas adalah 360 (Rupiah), Nilai
dalam valas dikosongkan.
2. Dalam Ekuivalen Rupiah
Diisi dengan nilai ekuivalen Valas dalam ribuan rupiah apabila
jenis Valas selain Rupiah.
- 134 -
(8) Nama Kreditur
Diisi dengan nama kreditur.
(9) Golongan Pembeli
Diisi sandi Golongan Pembeli seperti tercantum pada Daftar Sandi
Pihak Counterparty sebagaimana tercantum pada Bab V.
(10) Negara Asal Pembeli
Diisi sandi Negara Asal seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara
dan Valuta pada Bab V.
3. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN
Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi surat berharga baik atas nama
maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan
pelapor baik dalam rupiah maupun valuta asing yang dibeli oleh pihak
ketiga. Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom
Golongan Pemilik diisi pembeli (investor) pertama pada saat surat
berharga diterbitkan.
Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh
Perusahaan Pembiayaan pelapor dipasar sekunder, tidak boleh
dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki,
melainkan harus mengurangi outstanding surat berharga yang
diterbitkan tersebut.
(1) Nomor Surat Berharga
“Nomor surat berharga” adalah nomor kontrak surat berharga yang
diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
(2) Jenis Surat Berharga
“Jenis surat berharga” adalah surat berharga yang diterbitkan oleh
Perusahaan Pembiayaan pelapor.
1. Medium Term Notes (MTN)
“MTN” adalah surat pengakuan utang berjangka menengah
dengan jangka waktu 1 sampai dengan 10 tahun yang
diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan terdaftar kepada
pemegang MTN dengan kewajiban membayar kupon (tingkat
bunga) secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bunga
- 135 -
MTN kepada pemegang MTN dan membayar kembali seluruh
utang pokok pada saat jatuh tempo.
2. Obligasi
“Obligasi” adalah surat pengakuan utang berjangka waktu diatas
1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan
pelapor dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga)
secara berkala kepada pemegang obligasi dan membayar kembali
seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.
(3) Jangka Waktu
1. Tanggal Mulai
“Tanggal mulai” adalah tanggal dimulainya penerbitan surat
berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.
2. Tanggal Jatuh Tempo
“Tanggal jatuh tempo” adalah tanggal jatuh tempo surat berharga
yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.
(4) Suku Bunga
Jenis
“Tipe bunga” adalah jenis bunga jenis bunga yang ditetapkan atas
surat berharga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan
pelapor, yaitu floating atau fix.
Tingkat Bunga
“Nilai bunga” adalah persentase tingkat bunga yang diperjanjikan
dalam satu tahun (per annum).
(5) Nominal Surat Berharga
“Nominal surat berharga” adalah nilai surat berharga yang
diterbitkan oleh perusahaan penerbit dalam ribuan rupiah.
(6) Jenis Valuta Asing
“Jenis valuta” adalah jenis mata uang yang digunakan dalam
penerbitan surat berharga.
(7) Saldo Pinjaman
1. Dalam Nilai Mata Uang Asal
- 136 -
“Saldo pinjaman dalam nilai mata uang asal” adalah sisa
pinjaman Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode
laporan dalam valas.
2. Dalam Ekuivalen Rupiah
“Saldo pinjaman dalam ekuivalen rupiah” adalah sisa pinjaman
Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan
dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.
(8) Nama Pembeli
“Nama pembeli” adalah nama pihak-pihak yang membeli atau
memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor.
(9) Golongan Pembeli
“Golongan pembeli” adalah golongan pihak-pihak yang membeli atau
memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor.
(10) Negara Asal
“Negara asal” adalah negara asal pembeli atau pemegang surat
berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- 137 -
K. LB11 : DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA ASET
1. BENTUK FORMULIR
(1) (2) (3)
Jenis Jenis Valuta Nominal
Biaya Dibayar dimuka
Biaya yg ditangguhkan
Uang Muka Pajak
Pinjaman Pegawai
Aset yang diambil alih
Lainnya
2. PENJELASAN RINCIAN RUPA-RUPA ASET
(1) Jenis
1. Biaya Dibayar dimuka
“Biaya dibayar dimuka” adalah biaya yang digunakan sebagai
pembayaran diawal atas sejumlah beban tertentu.
2. Biaya Yang Ditangguhkan
“Biaya yang ditangguhkan” adalah biaya yang telah terjadi atau
ditangguhkan karena manfatnya dapat dirasakan pada periode
mendatang.
3. Uang Muka Pajak
“Uang muka pajak” adalah biaya yang digunakan untuk
pembayaran uang muka pajak.
4. Pinjaman Pegawai
“Pinjaman pegawai” adalah nilai pinjaman yang diberikan
Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pegawai.
5. Aset Yang Diambil Alih
“Aset yang diambil alih” adalah aset yang diperoleh melalui
pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan
- 138 -
secara sukarela oleh pemilik agunan berdasarkan kuasa untuk
menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak
memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan Pembiayaan
pelapor.
6. Lainnya
Pos ini mencakup kewajiban lain selain nomor 1, 2, 3, 4, dan 5.
(2) Jenis Valuta
Diisi sandi Valuta Asing, seperti tercantum pada Daftar Sandi Valuta
Asing pada Bab V.
(3) Nominal
Diisi nilai dari Jenis Rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan
Pembiayaan pelapor.
- 139 -
L. LB12 : DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA KEWAJIBAN
1. BENTUK FORMULIR
(1) (2) (3)
Jenis Jenis Valuta Nominal
Beban Bunga Yang Harus Dibayar
Dividen Yang Belum Dibayar
Pendapatan Yang Ditangguhkan
Kewajiban Imbalan Kerja
Hutang Asuransi
Hutang Dealer
Lainnya
2. PENJELASAN RINCIAN RUPA-RUPA KEWAJIBAN
(1) Jenis
a. Beban Bunga Yang Harus Dibayar
Pos ini mencakup total beban bunga pinjaman yang harus
dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor.
b. Dividen Yang Belum Dibayar
Pos ini mencakup hutang dividen yang harus dibayar oleh
Perusahaan Pembiayaan Pelapor.
c. Pendapatan Yang Ditangguhkan
Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh
Perusahaan Pembiayaan Pelapor .
d. Kewajiban Imbalan Kerja
Pos ini mencakup kewajiban imbalan kerja Perusahaan
Pembiayaan Pelapor kepada pegawai.
e. Hutang Asuransi
Pos ini mencakup hutang asuransi yang belum dibayar oleh
Perusahaan Pembiayaan Pelapor.
- 140 -
f. Hutang Dealer
Pos ini mencakup hutang dealer yang belum dibayar oleh
Perusahaan Pembiayaan Pelapor
g. Lainnya
Pos ini mencakup kewajiban lain selain nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
(2) Jenis Valuta
Diisi sandi Valuta Asing, seperti tercantum pada Daftar Sandi Valuta
Asing pada Bab V.
(3) Nominal
Diisi nilai dari jenis rupa-rupa kewajiban yang dimiliki oleh
Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- 141 -
M. LB13 : DAFTAR RINCIAN PENYALURAN KERJASAMA PEMBIAYAAN
BERSAMA
1. BENTUK FORMULIR
Sandi Perusahaan Pembiayaan :
Nama Perusahaan Pembiayaan :
Laporan pada Akhir Periode :
(1) (2) (3) (4) (5)
Nomor
Kontrak
Jenis
Kerjasama
Pembiayaan
Jangka Waktu
Jenis
Valuta
Porsi
Perusahaan
Pembiayaan
(%)
Tanggal
Mulai
Tanggal
Jatuh Tempo
(6) (7) (8) (9) (10) (11)
Plafon
Saldo
Outstanding
Principles
Penyaluran
Pembiayaan
Bersama Nama
Kreditur
Golongan
Kreditur
Status
Keterk
aitan
Negara
Asal Dalam
Nilai
Mata
Uang
Asal
Dalam
Ekuival
en
Rupiah
Dala
m
Nilai
Mata
Uang
Asal
Dalam
Ekuival
en
Rupiah
- 142 -
2. PENJELASAN FORM LB13
Formulir ini berisi rincian penyaluran pembiayaan dari hasil kerjasama
Perusahaan Pembiayaan dengan pihak lain baik dalam bentuk
channeling maupun joint financing.
(1) Nomor Kontrak
Diisi dengan nomor kontrak perjanjian channelling dan joint
financing dengan pihak ketiga.
(2) Jenis Kerjasama Pembiayaan
Diisi dengan jenis kerjasama pembiayaan yang dilakukan dengan
Kreditur baik chaneling maupun joint financing.
- Channelling.................01
- Joint Financing.............02
(3) Jangka Waktu
1) Tanggal Mulai
Diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya perjanjian.
2) Tanggal Jatuh Tempo
Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya perjanjian.
(4) Jenis Valuta
Diisi sandi Jenis Valuta, seperti tercantum pada Daftar Valuta
Asing pada Bab V.
(5) Porsi Perusahaan Pembiayaan
Diisi persentase porsi pembiayaan Perusahaan Pembiayaan
sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan
bersama.
(6) Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama
1) Dalam Nilai Mata Uang Asal
Diisi jumlah Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama dalam nilai
mata uang asal apabila jenis valas adalah 360 (Rupiah), nilai
dalam valas dikosongkan.
2) Dalam Ekuivalen Rupiah
- 143 -
Diisi jumlah Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama dalam
ekuivalen rupiah apabila jenis valas selain rupiah.
(7) Nilai Outstanding Principles Penyaluran Pembiayaan Bersama
1) Dalam Nilai Mata Uang Asal
Diisi Nilai Outstanding Principles Piutang Pembiayaan Bersama
yang menjadi porsi kreditur pada akhir periode laporan dalam
nilai mata uang asal apabila jenis valas adalah 360 (Rupiah),
nilai dalam valas dikosongkan.
2) Dalam Ekuivalen Rupiah
Diisi Nilai Outstanding Principles Piutang Pembiayaan Bersama
yang menjadi porsi kreditur pada akhir periode laporan dalam
ekuivalen rupiah apabila jenis valas selain rupiah.
(8) Nama Kreditur
Diisi nama kreditur.
Contoh : PT. Bank Mandiri, Tbk ditulis Bank Mandiri
PT. Bank Tabungan Negara, Tbk ditulis Bank BTN
(9) Golongan Kreditur
Diisi sandi “golongan kreditur”, seperti tercantum pada Daftar Sandi
Pihak Counterparty sebagaimana tercantum pada Bab V.
(10) Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan
Diisi sandi Hubungan Dengan PP
- Terkait dengan PP.................01
- Tidak Terkait dengan PP........02
(11) Negara Asal
Diisi sandi Negara Asal seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara
dan Valuta sebagaimana tercantum pada Bab V.
3. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PENYALURAN PEMBIAYAAN BERSAMA
(1) Nomor Kontrak
“Nomor kontrak” adalah nomor kontrak yang digunakan dalam
perjanjian chanelling atau joint financing antara Perusahaan
Pembiayaan Pelapor dengan pihak ketiga.
- 144 -
(2) Jenis Penyaluran Pembiayaan Bersama
1) Chanelling
“Chanelling” dalam pos ini adalah apabila dana untuk
pembiayaan dimaksud seluruhnya berasal dari kreditur (Bank,
Perusahaan Pembiayaan lainnya atau Perusahaan Pembiayaan
Sekunder Perumahan) dan risiko yang timbul dari aktifitas ini
berada pada pemilik dana. Adapun Perusahaan Pembiayaan
pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan
memperoleh imbalan atau fee dari pengelolaan dana tersebut.
2) Joint Financing
“Joint Financing” dalam pos ini adalah apabila sumber dana
untuk pembiayaan dimaksud berasal dari Perusahaan
Pembiayaan pelapor maupun dari kreditur (Bank, Perusahaan
Pembiayaan lainnya atau Perusahaan Pembiayaan Sekunder
Perumahan).
(3) Jangka Waktu
1) Tanggal Mulai
Yaitu tanggal, bulan dan tahun dimulainya penyaluran
pembiayaan chanelling atau joint financing dari pihak kreditur
(Bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau Perusahaan
Pembiayaan Sekunder Perumahan) kepada Perusahaan
Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian
penyaluran pembiayaan chanelling atau joint financing.
2) Tanggal Jatuh Tempo
Yaitu tanggal, bulan dan tahun masa berakhirnya perjanjian
penyaluran pembiayaan chanelling atau joint financing dari pihak
kreditur (Bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan) kepada
Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam
perjanjian penyaluran pembiayaan chanelling atau joint financing.
(4) Jenis Valuta
“Jenis valuta” adalah jenis mata uang yang digunakan dalam
perjanjian penyaluran pembiayaan chanelling atau joint financing.
- 145 -
(5) Porsi Perusahaan Pembiayaan
“Porsi perusahaan pembiayaan” adalah besaran porsi pembiayaan
Perusahaan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian
penyaluran pembiayaan bersama.
(6) Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama
1) Dalam Nilai Mata Uang Asal
“Nilai mata uang asal” pada Plafon Penyaluran Pembiayaan
Bersama adalah jumlah maksimum penyaluran pembiayaan
chanelling atau joint financing oleh Perusahaan Pembiayaan
sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran
pembiayaan bersama dalam mata uang asal
2) Dalam Ekuivalen Rupiah
“Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama” adalah jumlah
maksimum penyaluran pembiayaan chanelling atau joint
financing oleh Perusahaan Pembiayaan sebagaimana tercantum
dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dalam
ekuivalen Rupiah..
(7) Nilai Outstanding Principles Penyaluran Pembiayaan Bersama
1) Dalam Nilai Mata Uang Asal
“Nilai outstanding principles penyaluran pembiayaan bersama”
adalah jumlah outstanding principles penyaluran piutang
pembiayaan yang merupakan porsi kreditur dalam mata uang
asal.
2) Dalam Ekuivalen Rupiah
“Nilai outstanding principles penyaluran pembiayaan bersama”
adalah jumlah outstanding principles penyaluran piutang
pembiayaan yang merupakan porsi kreditur dalam ekuivalen
Rupiah.
(8) Nama Kreditur
“Nama kreditur” adalah nama setiap kreditur Perusahaan
Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan. Dalam hal
Perusahaan Pembiayaan pelapor mempunyai lebih dari satu
rekening pembiayaan chanelling atau joint financing dengan kreditur
yang sama, kolom nama kreditur untuk setiap transaksi tetap diisi
- 146 -
nama kreditur yang bersangkutan sesuai banyaknya akad
perjanjian.
(9) Golongan Kreditur
“Golongan kreditur” adalah pihak-pihak yang memberikan
pembiayaan chanelling atau Joint Financing kepada Perusahaan
Pembiayaan pelapor.
(10) Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan
1) Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan
“Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan” adalah pihak-pihak
yang memberikan pembiayaan chanelling atau joint financing
kepada perusahaan yang terkait dengan PP pelapor.
2) Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan
“Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan” adalah pihak-
pihak yang memberikan pembiayaan chanelling atau joint
financing kepada perusahaan yang tidak terkait dengan PP
pelapor. Penjelasan mengenai Hubungan Dengan PP dapat
dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar
Rincian.
(11) Negara Asal
“Negara asal” adalah negara domisili kreditur.
- 147 -
N. LB14 : DAFTAR RINCIAN ASET DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI
1. BENTUK FORMULIR
(1) (2) (3) (4) (5)
No
Kontrak Jenis
Jenis
Valuta
Jangka Waktu Nominal
Mulai Jatuh
Tempo
Dalam
Nilai Mata
Uang Asal
Dalam
Ekuivalen
Rupiah
(6) (7)
Rincian Counterparty Underlying Transaksi Pinjaman
Nama Golongan Asal Negara No Kontrak Nominal
2. RINCIAN ASET DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI (LB14)
(1) Nomor Kontrak
Diisi nomor kontrak penempatan dana pada instrumen derivatif
dalam rangka lindung nilai.
(2) Jenis
Diisi Sandi Jenis Instrumen Derivatif Lindung Nilai
1. Interest Rate Swap 10
2. Currency Swap 20
3. Cross Currency Swap 30
4. Forward 40
5. Option 50
6. Lainnya 60
- 148 -
(3) Jenis Valuta
Diisi sandi jenis valuta instrumen derivatif yang ditempatkan oleh
Perusahaan Pembiayaan Pelapor pada counterparty seperti
tercantum pada Sandi Valuta pada Bab V.
(4) Jangka Waktu
1) Mulai
Diisi dengan tanggal, bulan, tahun mulai berlakunya instrumen
derivatif yang ditempatkan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor
pada counterparty.
2) Jatuh Tempo
Diisi dengan tanggal, bulan, tahun berakhirnya instrumen
derivatif yang ditempatkan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor
pada counterparty.
(5) Nominal
1) Dalam Nilai Mata Uang Asal
Diisi dengan jumlah instrumen derivatif dari negara lain dalam
bentuk valuta asing yang ditempatkan oleh Perusahaan
Pembiayaan Pelapor pada counterparty.
2) Dalam Ekuivalen Rupiah
Diisi dengan hasil ekuivalen dalam rupiah dari jumlah instrumen
derivatif dari negara lain dalam bentuk valuta asing yang
ditempatkan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor pada
counterparty.
(6) Rincian Counterparty
1) Nama
Diisi nama lembaga/perusahaan counterparty penyedia instrumen
derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan Pelapor dalam
rangka lindung nilai.
2) Golongan
Diisi sektor usaha lembaga/perusahaan counterparty penyedia
instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan
Pelapor dalam rangka lindung nilai seperti tercantum pada Sandi
Golongan Counterparty sebagaimana tercantum pada Bab V.
- 149 -
3) Asal Negara
Diisi asal negara counterparty instrumen derivatif yang digunakan
Perusahaan Pembiayaan Pelapor dalam rangka lindung nilai
seperti tercantum pada Sandi Negara sebagaimana tercantum
pada Bab V.
(7) Underlying Transaksi Pinjaman
1) Nomor Kontrak
Diisi dengan nomor kontrak transaksi pinjaman yang diterima
oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor yang menjadi dasar
kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan
Pelapor dalam rangka lindung nilai.
2) Nominal
Diisi dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan
Pembiayaan Pelapor dalam valuta asing yang menjadi dasar
kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan
Pelapor dalam rangka lindung nilai.
3. PENJELASAN RINCIAN ASET DERIVATIF LINDUNG NILAI
Pada daftar rincian ini dilaporkan daftar rincian instrumen derivatif yang
dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam Rupiah maupun valuta
asing sebagai instrumen lindung nilai. Setiap instrumen derivatif yang
dimiliki perusahaan menjadi instrumen lindung nilai dalam setiap
transaksi pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan
pelapor.
(1) Nomor Kontrak
“Nomor kontrak” adalah nomor kontrak instrumen derivatif yang
dimiliki perusahaan dalam rangka lindung nilai dari transaksi
pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan.
(2) Jenis
“Jenis” adalah jenis instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan
Pembiayaan Pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi
pinjaman dalam valuta asing yang diterima.
(3) Jenis Valuta
- 150 -
“Jenis valuta” adalah jenis valuta dari instrumen derivatif yang
dipilih Perusahaan Pembiayaan Pelapor dalam rangka lindung nilai
atas transaksi pinjaman yang diterima sesuai dengan Sandi Valuta
Asing pada Bab V.
(4) Jangka Waktu
1) Mulai
“Mulai” adalah tanggal mulai berlakunya transaksi instrumen
derivatif antara Perusahaan Pembiayaan Pelapor dengan
counterparty.
2) Jatuh Tempo
“Jatuh tempo” adalah tanggal berakhirnya transaksi instrumen
derivatif antara Perusahaan Pembiayaan Pelapor dengan
counterparty.
(5) Nominal
1) Dalam Nilai Mata Uang Asal
“Dalam nilai mata uang asal” adalah nilai nominal instrumen
derivatif dalam bentuk mata uang asal antara Perusahaan
Pembiayaan Pelapor dengan counterparty.
2) Dalam Ekuivalen Rupiah
“Dalam ekuivalen rupiah” adalah hasil ekuivalen dalam rupiah
dari nilai nominal instrumen derivatif antara Perusahaan
Pembiayaan Pelapor dengan counterparty.
(6) Rincian Counterparty
1) Nama
“Nama” adalah lembaga/perusahaan counterparty penyedia
instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan
Pelapor dalam rangka lindung nilai.
2) Golongan
“Golongan” adalah sektor usaha lembaga/perusahaan
counterparty penyedia instrumen derivatif yang digunakan
Perusahaan Pembiayaan Pelapor dalam rangka lindung nilai.
3) Asal Negara
- 151 -
“Asal negara” adalah negara counterparty penyedia instrumen
derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan Pelapor
dalam rangka lindung nilai.
(7) Underlying Transaksi Pinjaman
1) Nomor Kontrak
“Nomor kontrak” adalah nomor kontrak pinjaman dalam valuta
asing yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor yang
menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan
Pembiayaan Pelapor dalam rangka lindung nilai.
2) Nominal
“Nominal” adalah jumlah pinjaman dalam valuta asing yang
diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor yang menjadi
dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan
Pembiayaan Pelapor dalam rangka lindung nilai.
- 152 -
BAB V
DAFTAR SANDI
A. LAMPIRAN I: SANDI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
No Sandi Nama Perusahaan
1. 250230 Astra Sedaya Finance
2. 250390 Toyota Astra Financial Services
3. 252430 Surya Artha Nusantara Finance
4. 250430 Mitsui Leasing Capital Indonesia
5. 251330 MNC Finance
6. 291030 Multindo Auto Finance
7. 252900 Mutiara Multi Finance
8. 252640 Nusa Surya Ciptadana
9. 252000 Olympindo Multi Finance
10. 252190 Pro Car International Finance
11. 251500 Emperor Finance Indonesia
12. 261180 Equity Finance Indonesia
13. 251930 Mirasurya Multi Finance
14. 261100 Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance
15. 251980 Mashill Internasional Finance
16. 251480 Permata Finance Indonesia
17. 252896 PPA Finance
18. 251680 Sumber Artha Mas Finance
19. 252680 Tossa Salimas Finance
20. 251900 AB Sinar Mas Multifinance
21. 252350 Sinar Mas Multifinance
22. 250210 Adhika Primadhana Multifinance
23. 250350 AEON Credit Services Indonesia
- 153 -
No Sandi Nama Perusahaan
24. 291050 Andalan Finance Indonesia
25. 252892 Anugerah Buana Central Multi Finance
26. 251100 Anugerah Utama Multifinance
27. 251460 Arjuna Finance
28. 291020 Armada Finance
29. 252670 Aditama Finance (d/h Artamas Multi Finance)
30. 252080 Artha Prima Finance
31. 252830 Mega Central Finance
32. 252070 Mega Finance
33. 252280 Rukun Rahardjo Sedoyo
34. 261140 Sadira Finance
35. 252894 Sarana Global Finance Indonesia
36. 252710 Sunprima Nusantara Permbiayaan
37. 252020 Surya Nordfinans
38. 252540 Transpacific Finance
39. 252550 Trevi Pelita Multifinance
40. 252200 Triprima Multi Finance
41. 251230 BNI Multifinance
42. 252480 Swadharma Surya Finance
43. 250380 Indomobil Finance Indonesia
44. 252916 Nissan Financial Services Indonesia
45. 252898 Maxima Inti Finance
46. 251350 Mitra Dana Putra Utama Finance
47. 251520 Mitra Pinasthika Mustika Finance
48. 260330 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia
49. 261150 Mandala Multifinance Tbk
50. 251890 Mega Finadana
- 154 -
No Sandi Nama Perusahaan
51. 252590 Pro Mitra Finance
52. 251870 Verena Multi Finance
53. 252899 IBJ Verena Finance
54. 251270 Beta Inti Multifinance
55. 251280 BFI Finance Indonesia
56. 251190 Bhumindo Sentosa Abadi Finance
57. 251790 BIMA Finance
58. 251210 Bintang Mandiri Finance
59. 252360 Bosowa Multifinance
60. 250250 Buana Finance
61. 252907 Buana Sejahtera Multidana
62. 250460 BTMU-BRI Finance
63. 250320 Resona Indonesia Finance
64. 252909 Home Credit Indonesia
65. 252240 Rabana Investindo
66. 252912 Swadesi Finance
67. 252904 Tristar Finance
68. 251940 Trust Finance Indonesia
69. 252610 Varia Intra Finance
70. 252630 Woka Internasional
71. 252913 Takari Kokoh Sejahtera
72. 252914 Indonesia International Finance
73. 260290 BCA Finance, Tbk
74. 252897 Central Santosa Finance
75. 260440 Karya Technik Multi Finance
76. 250400 Koexim Mandiri Finance
77. 252910 Lotte Capital Indonesia
- 155 -
No Sandi Nama Perusahaan
78. 252893 Maestro Prima Finance
79. 252400 Magna Finance, Tbk
80. 251580 Mandiri Finance Indonesia
81. 252908 Pacific Multi Finance
82. 251600 Paramitra Multifinance
83. 260430 Kembang Delapan Delapan Multi Finance
84. 260260 Komatsu Astra Finance
85. 252390 Staco Estika Sedaya Finance
86. 251620 MNC Guna Usaha
87. 252901 Indosurya Inti Finance
88. 261130 Intan Baruprana Finance
89. 252210 Intensif Multi finance
90. 251880 Internusa Tribuana Citra Multi Finance
91. 252660 ITC Auto Multi Financ
92. 252903 JA Mitsui Leasing Indonesia
93. 250310 Clipan Finance Indonesia
94. 251630 Bukopin Finance
95. 250270 Bumiputera BOT- Finance
96. 252090 Bussan Auto Finance
97. 251260 Bumikusuma Multi Finance
98. 252720 Cakrawala Citra Mega Multifinance
99. 252560 Catterpillar Finance Indonesia
100. 260460 Central Java Power
101. 260420 Chandra Sakti Utama Leasing
102. 261210 Capella Multidana
103. 252918 Hino Finance Indonesia
104. 252895 SMFL Leasing Indonesia
- 156 -
No Sandi Nama Perusahaan
105. 291040 Kresna Reksa Finance
106. 252570 Trihamas Finance
107. 251750 Koperasi Pembiayaan Indonesia
108. 251670 Maxima Auto Finance
109. 252320 Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia
110. 251810 National Finance
111. 251450 Otomas Multifinance
112. 261220 Reksa Finance
113. 252510 Tempo Utama Finance
114. 252330 Topas Multi Finance
115. 250470 CIMB Niaga Auto Finance
116. 250450 Kencana Internusa Artha Finance
117. 251380 Daindo International Finance
118. 260410 Danpac Finance
119. 250330 Dipo Star Finance
120. 251550 Finansia Multi Finance
121. 251770 Fortuna Multi Finance
122. 260350 Garishindo Buana Finance Indonesia
123. 260370 Jaya Fuji Leasing
124. 252915 Karunia Multi Finance
125. 290220 Astra Multi Finance
126. 251030 Adira Dinamika Multi Finance
127. 261230 Adira Quantum Multifinance
128. 290210 Astra Auto Finance
129. 252490 Capitalinc Finance
130. 252902 Century Tokyo Leasing Indonesia
131. 251430 Danasupra Erapacific
- 157 -
No Sandi Nama Perusahaan
132. 251470 Dharmatama Megah Finance
133. 281010 Diners Jaya Indonesia International
134. 252110 Eterindo Pacific Finance
135. 250490 Summit Oto Finance
136. 251830 Oto Multiartha
137. 250440 Orix Indonesia Finance
138. 252906 Swarna Niaga Finance
139. 252470 Swadharma Indotama Finance
140. 252520 Tifa Finance
141. 252870 Smart Multi Finance
142. 260450 Sinar Mitra Sepadan Finance
143. 251590 Star Finance
144. 250420 Suzuki Finance Indonesia
145. 252917 Mallaca Trust Finance
146. 250220 U Finance Indonesia
147. 251250 Bringin Srikandi Finance
148. 251240 Bringin Indotama Sejahtera Finance
149. 252410 Sunindo Parama Finance
150. 252905 Top Finance
151. 252130 Pracico Multi Finance
152. 252140 Pratama Interdana Finance
153. 252040 Prioritas Raditya Multifinance
154. 261190 Panen Arta Indonesia Multi Finance
155. 251110 Pan Pacific Oto Finance
156. 260400 Sejahtera Pertama Multifinance
157. 261090 Wahana Ottomitra Multiartha
158. 251200 BII Finance
- 158 -
No Sandi Nama Perusahaan
159. 252270 Arthaasia Finance
160. 251080 Arthabuana Margausaha Finance
161. 261260 Asia Multidana
162. 260270 Asiatic Sejahtera Finance
163. 251120 Astrido Pacific Finance
164. 261020 Batara Internasional Finansindo
165. 251220 Batavia Prosperindo Finance
166. 251040 Bentara Sinergies Multifinance
167. 251540 Federal International Finance
168. 251170 Mizuho Balimor Finance
169. 252530 CiPTadana Multifinance
170. 252650 Citra Mandiri Multi Finance
171. 250300 Clemont Finance Indonesia
172. 252620 Commerce Finance
173. 251410 Danareksa Finance
174. 251420 Dana Unico Finance
175. 260300 Daya Sembada Finance
176. 251060 Globalindo Multi Finance
177. 252891 Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia
178. 251690 Hewlett-Packard Finance Indonesia
179. 252310 Harvesia Aktiva Finance
180. 252919 Hitachi Capital Finance Indonesia
181. 250340 Sahabat Finansial Keluarga
182. 252700 Indojasa Pratama Finance
183. 251530 Pratama Sedaya Finance
184. 260340 First Indo American Leasing
185. 251610 Hasjrat Multifinance
- 159 -
No Sandi Nama Perusahaan
186. 252450 Swadharma Bhakti Sedaya Finance
187. 261170 Radana Bhaskara Finance
188. 252600 Mandiri Tunas Finance
189. 252840 Mega Auto Finance
190. 270210 IFS Capital Indonesia
191. 252911 PANN Pembiayaan Maritim
192. 261200 Patra Multifinance
193. 252260 Ridean Finance
194. 252250 Rama Multi Finance
195. 261160 Rindang Sejahtera Finance
196. 252150 Satyadhika Bakti Multi Finance
197. 251090 Tirta Finance
198. 252810 Al Ijarah Indonesia Finance
199. 251130 Amanah Finance
200. 251840 Tirta Larastama Dinamika Finance
- 160 -
B. SANDI GOLONGAN COUNTERPARTY
GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY SANDI
A. Penduduk
I. Sektor Pemerintah
1. Pemerintah Pusat
a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) 0010
b. Kementerian Keuangan 0020
c. Kementerian Pertahanan 0030
d. Kementerian Kehutanan 0040
e. Kementerian Pertanian 0050
f. Kementerian Pertambangan dan Energi 0060
g. Kementerian Agama 0070
h. Kementerian Negara BUMN 0080
i. Kementerian lainnya 0999
2. Pemerintah Daerah (Pemda)
a. Provinsi
1010
b. Pemerintah Kota 1020
c. Pemerintah Kabupaten 1030
3. Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah
a. Badan Urusan Logistik (BULOG) 2010
b. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2020
c. Lainnya
2090
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah
Campuran
a. Lembaga Keuangan Bank
i. Bank Umum Konvensional 3110
ii. Bank Umum Syariah 3120
iii. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional 3130
- 161 -
GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY SANDI
iv. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah 3140
b. Lembaga Keuangan Non Bank
i. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
Asuransi :
- Jamsostek 4111
- Taspen 4112
- Jiwasraya 4113
- Jasa Raharja 4114
- Jasindo 4115
- ASABRI 4116
- Perusahaan asuransi lainnya 4119
Dana Pensiun 4120
ii. Modal Ventura 4130
iii. Perusahaan Pembiayaan 4140
iv. Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
-
Perusahaan sekuritas yang tidak
melakukan kegiatan usaha Reksadana 4151
-
Perusahaan sekuritas yang melakukan
kegiatan usaha Reksadana 4152
- Perusahaan Reksadana 4153
- Manajer Investasi 4154
- Danareksa 4155
- Lainnya 4159
v. Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya
- Perum Pegadaian 4171
- Pos Indonesia 4172
- Lainnya 4179
c. Bukan Lembaga Keuangan
- 162 -
GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY SANDI
i Kereta Api Indonesia (KAI) 4501
ii Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) 4502
iii. Pelabuhan Laut Indonesia (PELINDO) 4503
iv.
Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan (ASDP) 4504
v. Angkasa Pura 4505
vi. Perkebunan Nusantara 4506
vii. Pertamina 4507
viii. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 4508
ix. Krakatau Steel 4509
x. Garuda Indonesia 4510
xi. Telkom 4511
xii. Indosat 4512
xiii. Jasa Marga 4513
xiv. Timah 4514
xv. Aneka Tambang 4515
xvi. Perusahaan Jasa Konstruksi 4516
xvii. Lainnya 4599
5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
a. Lembaga Keuangan Non Bank
i. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
- Perusahaan Asuransi 5110
- Dana Pensiun 5120
ii. Modal Ventura 5130
iii. Perusahaan Pembiayaan 5140
iv. Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
-
Perusahaan sekuritas yang tidak
melakukan kegiatan usaha reksadana 5151
- 163 -
GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY SANDI
-
Perusahaan sekuritas yang melakukan
kegiatan usaha reksadana 5152
- Perusahaan Reksadana 5153
- Manajer Investasi 5154
- Lainnya 5159
v. Lainnya 5199
b. Bukan Lembaga Keuangan
- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 5501
- Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) 5502
- Lainnya 5599
II. Sektor Swasta
1. Lembaga Keuangan Bank
a. Bank Umum Konvensional 6110
b. Bank Umum Syariah 6120
c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional 6130
d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah 6140
2. Lembaga Keuangan Non Bank
a. Swasta Nasional
i. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
- Perusahaan Asuransi 7110
- Dana Pensiun 7120
ii. Modal Ventura 7130
iii. Perusahaan Pembiayaan 7140
iv. Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
-
Perusahaan sekuritas yang tidak
melakukan kegiatan usaha Reksadana 7151
- Perusahaan sekuritas yang melakukan 7152
- 164 -
GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY SANDI
kegiatan usaha Reksadana
- Perusahaan Reksadana 7153
- Manajer Investasi 7154
- Lainnya 7159
v. Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya
- Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) 7172
- Koperasi Simpan Pinjam
= Koperasi Primer 7173
= Koperasi Lainnya 7174
- Lainnya 7190
b. Campuran
i. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
- Perusahaan Asuransi 7210
- Dana Pensiun 7220
ii. Modal Ventura 7230
iii. Perusahaan Pembiayaan 7240
iv. Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
-
Perusahaan sekuritas yang tidak
melakukan kegiatan usaha Reksadana 7251
-
Perusahaan sekuritas yang melakukan
kegiatan usaha Reksadana 7252
- Perusahaan Reksadana 7253
- Manajer Investasi 7254
- Lainnya 7259
v. Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya
- Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) 7272
-
Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di
Indonesia lainnya 7273
- Lainnya 7290
- 165 -
GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY SANDI
c. Asing
i. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
- Perusahaan Asuransi 7310
- Dana Pensiun 7320
ii. Modal Ventura 7330
iii. Perusahaan Pembiayaan 7340
iv. Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
-
Perusahaan sekuritas yang tidak
melakukan kegiatan usaha Reksadana 7351
-
Perusahaan sekuritas yang melakukan
kegiatan usaha Reksadana 7352
- Perusahaan Reksadana 7353
- Manajer Investasi 7354
- Lainnya 7359
v. Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya
- Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) 7372
-
Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di
Indonesia lainnya 7379
- Lainnya 7390
3. Bukan Lembaga Keuangan
a. Swasta Nasional
i. Perusahaan-perusahaan Lainnya
- Perusahaan Otomotif 8111
- Perusahaan Perminyakan 8112
- Perusahaan Tekstil 8113
- Perusahaan Perkayuan (HPH) 8114
- Perusahaan Jasa Konstruksi 8115
- Perusahaan Industri Rokok 8116
- 166 -
GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY SANDI
- Perusahaan Industri Makanan 8117
- Perusahaan Agrobusiness 8118
- Perusahaan Lainnya 8139
ii. Koperasi Bukan Simpan Pinjam
- Koperasi Primer 8141
- Koperasi Lainnya 8149
iii. Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi
Kemasyarakatan
-
Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah
(BAZIS) 8151
- Lembaga Pendidikan 8152
- Lainnya 8159
b. Campuran
i. Perusahaan-perusahaan Lainnya
- Perusahaan Otomotif 8411
- Perusahaan Perminyakan 8412
- Perusahaan Tekstil 8413
- Perusahaan Perkayuan (HPH) 8414
- Perusahaan Jasa Konstruksi 8415
- Perusahaan Industri Rokok 8416
- Perusahaan Industri Makanan 8417
- Perusahaan Agrobusiness 8418
- Perusahaan Lainnya 8449
ii.
Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi
Kemasyarakatan
-
Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah
(BAZIS) 8451
- Lembaga Pendidikan 8452
- Lainnya 8469
- 167 -
GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY SANDI
iii. Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di
Indonesia
8480
c. Asing
i. Perusahaan-perusahaan Lainnya
- Perusahaan Otomotif 8611
- Perusahaan Perminyakan 8612
- Perusahaan Tekstil 8613
- Perusahaan Perkayuan (HPH) 8614
- Perusahaan Jasa Konstruksi 8615
- Perusahaan Industri Rokok 8616
- Perusahaan Industri Makanan 8617
- Perusahaan Agrobisnis 8618
- Perusahaan Lainnya 8619
ii.
Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi
Kemasyarakatan
-
Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah
(BAZIS) 8651
- Lembaga Pendidikan 8652
- Lainnya 8659
iii.
Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di
Indonesia 8670
4. Sektor Swasta Lainnya 8900
5. Perseorangan 9000
B. Bukan penduduk
I. Pemerintah pusat 9100
II. Perwakilan negara-negara asing dan stafnya 9200
III. BUMN Milik Negara Asing 9300
IV. Lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi 9400
- 168 -
GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY SANDI
di luar Indonesia
V. Swasta Lainnya
1. Swasta Patungan Indonesia dan Negara Asing 9501
2. Swasta Milik Indonesia 9502
3. Lainnya
9519
VI. Lembaga-Lembaga Internasional
1. Bank Pembangunan Multilateral :
a. Islamic Development Bank (IDB) 9611
b. Asian Development Bank (ADB) 9612
c. World Bank 9613
d. lainnya 9629
2. Lainnya 9690
VII. Perseorangan 9700
- 169 -
C. SANDI NEGARA
No Negara Sandi Negara
1. Afghanistan AF
2. Albania AL
3. Algeria/Aljazair DZ
4. America Samoa AS
5. Andorra AD
6. Angola AO
7. Anguilla AI
8. Antarctica AQ
9. Antigua And Barbuda AG
10. Argentina AR
11. Armenia AM
12. Aruba AW
13. Australia AU
14. Austria AT
15. Azerbaijan AZ
16. Bahamas BS
17. Bahrain BH
18. Bangladesh BD
19. Barbados BB
20. Belarus BY
21. Belgium BE
22. Belize BZ
23. Benin BJ
24. Bermuda BM
25. Bhutan BT
26. Bolivia BO
- 170 -
No Negara Sandi Negara
27. Bosnia-Herzegowina BA
28. Botswana BW
29. Bouvet Island BV
30. Brazil BR
31. British Indian Ocean Territory IO
32. Brunei Darussalam BN
33. Bulgaria BG
34. Burkina Faso BF
35. Burundi BI
36. Cambodia KH
37. Cameroon CM
38. Canada CA
39. Cape Verde CV
40. Cayman Islands KY
41. Central African Republic CF
42. Chad TD
43. Chile CL
44. China CN
45. Christmas Islands CX
46. Cocos (Keeling) Island CC
47. Colombia CO
48. Comoros KM
49. Congo CG
50. Congo, The Democratic Republic Of The CD
51. Cook Island CK
52. Costa Rica CR
53. COTE D'IVOIRE ( Lihat Ivory Coast)
- 171 -
No Negara Sandi Negara
54. Croatia HR
55. Cuba CU
56. Cyprus CY
57. Czech Republic CZ
58. Denmark DK
59. Djibouti DJ
60. Domonica DM
61. Dominican Republic DO
62. Egypt EG
63. El Salvador SV
64. Ecuador EC
65. Equatorial Guinea GQ
66. Eritrea ER
67. Estonia EE
68. Ethiopia ET
69. European Community EU
70. Faroe Islands FO
71. Falkland Islands (Malvinas) FK
72. Fiji FJ
73. Finland FI
74. France FR
75. France, Metropolitan FX
76. French Polynesia PF
77. French Southern Territories TF
78. French Guiana GF
79. Gabon GA
80. Gambia GM
- 172 -
No Negara Sandi Negara
81. Georgia GE
82. Germany DE
83. Ghana GH
84. Gibraltar GI
85. Greece (Lihat Yunani)
86. Greenland GL
87. Grenada GD
88. Guadeloupe GP
89. Guam GU
90. Guatemala GT
91. Guinea GN
92. Guinea Bissau GW
93. Guyana GY
94. Haiti HT
95. Heard And Mcdonald Island HM
96. Honduras HN
97. Hongkong HK
98. Hungary HU
99. Iceland IS
100. India IN
101. Indonesia ID
102. Iraq IQ
103. Iran IR
104. Ireland IE
105. Israel IL
106. Italia IT
107. Ivory Coast CI
- 173 -
No Negara Sandi Negara
108. Jamaica JM
109. Japan JP
110. Jordan JO
111. Kazakhstan KZ
112. Kenya KE
113. Kiribati KI
114. Korea Selatan KR
115. Korea Utara KP
116. Kuwait KW
117. Kyrgyzstan KG
118. Lao People's Democ. Rep. LA
119. Latvia LV
120. Lebanon LB
121. Lesotho LS
122. Liberia LR
123. Libyan Arab Jamahiriya LY
124. Liechtenstein LI
125. Lithuania LT
126. Luxembourg LU
127. Macau MO
128. Macedonia MK
129. Madagascar MG
130. Malagasi MG
131. Malawi MW
132. Malaysia MY
133. Maldives MV
134. Mali ML
- 174 -
No Negara Sandi Negara
135. Malta MT
136. Marshall Islands MH
137. Martinique MQ
138. Mauritania MR
139. Mauritius MU
140. Mayotte YT
141. Mexico MX
142. Micronesia, Federated State Of FM
143. Moldova, Republic Of MD
144. Monaco MC
145. Mongolia MN
146. Montserrat MS
147. Morocco MA
148. Mozambique MZ
149. Myanmar (Burma) MM
150. Namibia NA
151. Nauru NR
152. Nepal NP
153. Netherlands NL
154. Netherlands Antilles AN
155. New Caledonia NC
156. New Zealand NZ
157. Nicaragua NI
158. Niger NE
159. Nigeria NG
160. Nieue NU
161. Norfolk Islands NF
- 175 -
No Negara Sandi Negara
162. Northern Mariana Island MP
163. Norway NO
164. Oman OM
165. Pakistan PK
166. Palau PW
167. Panama PA
168. Papua New Guinea PG
169. Paraguay PY
170. Peru PE
171. Philippines PH
172. Pitcairn PN
173. Poland PL
174. Portugal PT
175. Puerto Rico PR
176. Qatar QA
177. Reunion RE
178. Romania RO
179. Russian Federation RU
180. Rwanda RW
181. Saint Lucia LC
182. Samoa WS
183. San Marino SM
184. Sao Tome & Principe ST
185. Saudi Arabia SA
186. Senegal SN
187. Seychelles SC
188. Siera Leoner SL
- 176 -
No Negara Sandi Negara
189. Singapore SG
190. Slovakia (Slovak Republic) SK
191. Slovenia SI
192. Solomon Islands SB
193. Somalia SO
194. South Africa ZA
195. South Georgia & The South Sandwich I. GS
196. Spain ES
197. Sri Langka/Ceylon LK
198. St. Helena SH
199. St. Kitt& Nevis/ Saint Kitts C. & Nevis KN
200. St. Pierre & Miquelon PM
201. St. Vincent & The Grenades VC
202. Sudan SD
203. Suriname SR
204. Svalbard And Jan Mayen Island SJ
205. Swaziland SZ
206. Swedia/Sweden SE
207. Swiss/Switzerland CH
208. Syrian Arab Republic SY
209. Taiwan/Rep. Of China/Province Of China TW
210. Tajikistan TJ
211. Tanzania (Taganzica & Zanzibar) TZ
212. Thailand TH
213. Timorleste TL
214. Tokelau TK
215. Tonga TO
- 177 -
No Negara Sandi Negara
216. Trinidad & Tobago TT
217. Tunisia TN
218. Turkey TR
219. Turkmenistan TM
220. Turks & Caicos Island TC
221. Tuvalu TV
222. Uganda UG
223. Ukraine UA
224. Union Of Soviet Socialist Republics SU
225. United Arab Emirat AE
226. United Kingdom (Inggris) GB
227. United States Of America US
228. Uruguay UY
229. Us Minor Outlying Islands UM
230. Uzbekistan UZ
231. Vanuatu VU
232. Vatican City State (Holy See) VA
233. Venezuela VE
234. Vietnam VN
235. Virgin Islands (British) VG
236. Virgin Islands (Us) VI
237. Wallis And Futuna Islands WF
238. West Africa XO
239. Western Sahara EH
240. Yemen YE
241. Yugoslavia YU
242. Yunani (Lihat Greece) GR
- 178 -
No Negara Sandi Negara
243. Zambia ZM
244. Zimbabwe ZW
245. Lainnya N1
- 179 -
D. SANDI VALUTA ASING
No. Valuta Asing Kode
1. AUD-Australian Dollar 036
2. ATS-Austrian Schilling 040
3. BEF-Belgian Franc 056
4. BND-Brunei Dollar 096
5. BUK-Burma Kyat 104
6. CAD-Canadian Dollar 124
7. LKR-Srilanka Rupee 144
8. DKK-Danish Kroner 208
9. FRF-French Franc 250
10. DEM-Deutche Mark 280
11. EUR-Euro Currency 333
12. HKD-Hongkong Dollar 344
13. INR-Indian Rupee 356
14. IDR-Indonesia Rupiah 360
15. ITL-Italia Lire 380
16. JPY-Japan Yen 392
17. KWD-Kuwaiti Dinnar 414
18. MYR-Malaysia Ringgit 458
19. NLG-Netherland Gulider 528
20. NZD-New Zealand Dollar 554
21. NOK-Norwegian Kroner 578
22. PKR-Pakistan Rupee 586
23. PHP-Philippines Peso 608
24. PTE-Portuguese Escudo 620
25. SAR-Saudi Arabian Riyal 682
26. SGD-Singapore Dollar 702
- 180 -
27. ESP-Spanish Peseta 732
28. SEK-Swedish Kroner 752
29. CHF-Swiss France 756
30. THB-Thailand Bath 764
31. GBP-U.K. Pound Sterling 826
32. USD-United States Dollar 840
33. XAU-Gold 959
34. SDR-Special Drawing Right 990
35. Valuta Lain 900
- 181 -
E. DAFTAR SANDI LOKASI KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
PROVINSI JAWA BARAT
1 Kab. Bekasi 0102
2 Kab. Purwakarta 0103
3 Kab. Karawang 0106
4 Kab. Bogor 0108
5 Kab. Sukabumi 0109
6 Kab. Cianjur 0110
7 Kab. Bandung 0111
8 Kab. Sumedang 0112
9 Kab. Tasikmalaya 0113
10 Kab. Garut 0114
11 Kab. Ciamis 0115
12 Kab. Cirebon 0116
13 Kab. Kuningan 0117
14 Kab. Indramayu 0118
15 Kab. Majalengka 0119
16 Kab. Subang 0121
17 Kab. Bandung Barat 0122
18 Kota Bandung 0191
19 Kota Bogor 0192
20 Kota Sukabumi 0193
21 Kota Cirebon 0194
22 Kota Tasikmalaya 0195
23 Kota Cimahi 0196
24 Kota Depok 0197
25 Kota Bekasi 0198
26 Kota Banjar 0180
- 182 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
PROVINSI BANTEN
1 Kab. Lebak 0201
2 Kab. Pandeglang 0202
3 Kab. Serang 0203
4 Kab. Tangerang 0204
5 Kota Cilegon 0291
6 Kota Tangerang 0292
7 Kota Serang 0293
PROVINSI DKI JAKARTA
1 Wil. Kota Jakarta Pusat 0391
2 Wil. Kota Jakarta Utara 0392
3 Wil. Kota Jakarta Barat 0393
4 Wil. Kota Jakarta Selatan 0394
5 Wil. Kota Jakarta Timur 0395
6 Wil. Kepulauan Seribu 0396
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
1 Kab. Bantul 0501
2 Kab. Sleman 0502
3 Kab. Gunung Kidul 0503
4 Kab. Kulon Progo 0504
5 Kota Yogyakarta 0591
PROVINSI JAWA TENGAH
1 Kab. Semarang 0901
2 Kab. Kendal 0902
3 Kab. Demak 0903
4 Kab. Grobogan 0904
5 Kab. Pekalongan 0905
- 183 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
7 Kab. Tegal 0906
8 Kab. Brebes 0907
9 Kab. Pati 0908
10 Kab. Kudus 0909
11 Kab. Pemalang 0910
12 Kab. Jepara 0911
13 Kab. Rembang 0912
14 Kab. Blora 0913
15 Kab. Banyumas 0914
16 Kab. Cilacap 0915
17 Kab. Purbalingga 0916
18 Kab. Banjarnegara 0917
19 Kab. Magelang 0918
20 Kab. Temanggung 0919
21 Kab. Wonosobo 0920
22 Kab. Purworejo 0921
23 Kab. Kebumen 0922
24 Kab. Klaten 0923
25 Kab. Boyolali 0924
26 Kab. Sragen 0925
27 Kab. Sukoharjo 0926
28 Kab. Karanganyar 0927
29 Kab. Wonogiri 0928
30 Kab. Batang 0929
31 Kota Semarang 0991
32 Kota Salatiga 0992
33 Kota Pekalongan 0993
34 Kota Tegal 0994
- 184 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
35 Kota Magelang 0995
36 Kota Surakarta/Solo 0996
PROVINSI JAWA TIMUR
1 Kab. Gresik 1201
2 Kab. Sidoarjo 1202
3 Kab. Mojokerto 1203
4 Kab. Jombang 1204
5 Kab. Sampang 1205
6 Kab. Pamekasan 1206
7 Kab. Sumenep 1207
8 Kab. Bangkalan 1208
9 Kab. Bondowoso 1209
10 Kab. Banyuwangi 1211
11 Kab. Jember 1212
12 Kab. Malang 1213
13 Kab. Pasuruan 1214
14 Kab. Probolinggo 1215
15 Kab. Lumajang 1216
16 Kab. Kediri 1217
17 Kab. Nganjuk 1218
18 Kab. Tulungagung 1219
19 Kab. Trenggalek 1220
20 Kab. Blitar 1221
21 Kab. Madiun 1222
22 Kab. Ngawi 1223
23 Kab. Magetan 1224
24 Kab. Ponorogo 1225
- 185 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
25 Kab. Pacitan 1226
26 Kab. Bojonegoro 1227
27 Kab. Tuban 1228
28 Kab. Lamongan 1229
29 Kab. Situbondo 1230
30 Kota Surabaya 1291
31 Kota Mojokerto 1292
32 Kota Malang 1293
33 Kota Pasuruan 1294
34 Kota Probolinggo 1295
35 Kota Blitar 1296
36 Kota Kediri 1297
37 Kota Madiun 1298
38 Kota Batu 1271
PROVINSI BENGKULU
1 Kab. Bengkulu Selatan 2301
2 Kab. Bengkulu Utara 2302
3 Kab. Rejang Lebong 2303
4 Kab. Lebong 2304
5 Kab. Kepahiang 2305
6 Kab. Mukomuko 2306
7 Kab. Seluma 2307
8 Kab. Kaur 2308
9 Kota Bengkulu 2391
PROVINSI JAMBI
1 Kab. Batanghari 3101
2 Kab. Sarolangun 3104
- 186 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
3 Kab. Kerinci 3105
4 Kab. Muaro Jambi 3106
5 Kab. Tanjung Jabung Barat 3107
6 Kab. Tanjung Jabung Timur 3108
7 Kab. Tebo 3109
8 Kab. Merangin 3111
9 Kab. Bungo 3112
10 Kota Jambi 3191
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
1 Kab. Aceh Besar 3201
2 Kab. Pidie 3202
3 Kab. Aceh Utara 3203
4 Kab. Aceh Timur 3204
5 Kab. Aceh Selatan 3205
6 Kab. Aceh Barat 3206
7 Kab. Aceh Tengah 3207
8 Kab. Aceh Tenggara 3208
9 Kab. Aceh Singkil 3209
10 Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen 3210
11 Kab. Aceh Tamiang 3211
12 Kab. Gayo Luwes 3212
13 Kab. Aceh Barat Daya 3213
14 Kab. Aceh Jaya 3214
15 Kab. Nagan Raya 3215
16 Kab. Aceh Simeuleu 3216
17 Kab. Bener Meriah 3217
18 Kab. Pidie Jaya 3218
- 187 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
19 Kab. Subulussalam 3219
20 Kota Banda Aceh 3291
21 Kota Sabang 3292
22 Kota Lhokseumawe 3293
23 Kota Langsa 3294
PROVINSI SUMATERA UTARA
1 Kab. Deli Serdang 3301
2 Kab. Langkat 3302
3 Kab. Karo 3303
4 Kab. Simalungun 3304
5 Kab. Labuhan Batu 3305
6 Kab. Asahan 3306
7 Kab. Dairi 3307
8 Kab. Tapanuli Utara 3308
9 Kab. Tapanuli Tengah 3309
10 Kab. Tapanuli Selatan 3310
11 Kab. Nias 3311
12 Kab. Toba Samosir 3313
13 Kab. Mandailing Natal 3314
14 Kab. Nias Selatan 3315
15 Kab. Humbang Hasundutan 3316
16 Kab. Pakpak Bharat 3317
17 Kab. Samosir 3318
18 Kab. Serdang Bedagai 3319
19 Kab. Angkola Sipirok 3320
20 Kab. Batu Bara 3321
21 Kab. Padang Lawas 3322
- 188 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
22 Kab. Padang Lawas Utara 3323
23 Kota Tebing Tinggi 3391
24 Kota Binjai 3392
25 Kota Pematang Siantar 3393
26 Kota Tanjung Balai 3394
27 Kota Sibolga 3395
28 Kota Medan 3396
29 Kota Padang Sidempuan 3399
PROVINSI SUMATERA BARAT
1 Kab. Agam 3401
2 Kab. Pasaman 3402
3 Kab. Limapuluh Koto 3403
4 Kab. Solok Selatan 3404
5 Kab. Padang Pariaman 3405
6 Kab. Pesisir Selatan 3406
7 Kab. Tanah Datar 3407
8 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 3408
9 Kab. Kepulauan Mentawai 3409
10 Kab. Pasaman Barat 3410
11 Kab. Dharmasraya 3411
12 Kab. Solok 3412
13 Kota Bukittinggi 3491
14 Kota Padang 3492
15 Kota Sawahlunto 3493
16 Kota Padang Panjang 3494
17 Kota Solok 3495
18 Kota Payakumbuh 3496
- 189 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
19 Kota Pariaman 3497
PROVINSI RIAU
1 Kab. Kampar 3501
2 Kab. Bengkalis 3502
3 Kab. Indragiri Hulu 3504
4 Kab. Indragiri Hilir 3505
5 Kab. Rokan Hulu 3508
6 Kab. Rokan Hilir 3509
7 Kab. Pelalawan 3510
8 Kab. Siak 3511
9 Kab. Kuantan Singingi 3512
10 Kota Pekanbaru 3591
11 Kota Dumai 3592
PROVINSI SUMATERA SELATAN
1 Kab. Musi Banyuasin 3606
2 Kab. Ogan Komering Ulu 3607
3
Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara
Enim) 3608
4 Kab. Lahat 3609
5 Kab. Musi Rawas 3610
6 Kab. Ogan Komering Ilir 3611
7 Kab. Banyuasin 3613
8 Kab. Ogan Komeing Ulu Selatan 3614
9 Kab. Ogan Komeing Ulu Timur 3615
10 Kab. Ogan Ilir 3616
11 Kab. Empat Lawang 3617
12 Kota Palembang 3691
13 Kota Lubuklinggau 3693
- 190 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
14 Kota Prabumulih 3694
15 Kota Pagar Alam 3697
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1 Kab. Bangka 3701
2 Kab. Belitung 3702
3 Kab. Bangka Barat 3703
4 Kab. Bangka Selatan 3704
5 Kab. Bangka Tengah 3705
6 Kab. Belitung Timur 3706
7 Kota Pangkal Pinang 3791
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1 Kab. Karimun 3801
2 Kab. Lingga 3802
3 Kab. Natuna 3803
4
Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan
Riau) 3804
5 Kota Tanjung Pinang 3891
6 Kota Batam 3892
PROVINSI LAMPUNG
1 Kab. Lampung Selatan 3901
2 Kab. Lampung Tengah 3902
3 Kab. Lampung Utara 3903
4 Kab. Lampung Barat 3904
5 Kab. Tulang Bawang 3905
6 Kab. Tanggamus 3906
7 Kab. Lampung Timur 3907
8 Kab. Way Kanan 3908
9 Kab. Pesawaran 3909
- 191 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
10 Kota Bandar Lampung 3991
11 Kota Metro 3992
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
1 Kab. Banjar 5101
2 Kab. Tanah Laut 5102
3 Kab. Tapin 5103
4 Kab. Hulu Sungai Selatan 5104
5 Kab. Hulu Sungai Tengah 5105
6 Kab. Hulu Sungai Utara 5106
7 Kab. Barito Kuala 5107
8 Kab. Kota Baru 5108
9 Kab. Tabalong 5109
10 Kab.Tanah Bumbu 5110
11 Kab. Balangan 5111
12 Kota Banjarmasin 5191
13 Kota Banjarbaru 5192
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1 Kab. Pontianak 5301
2 Kab. Sambas 5302
3 Kab. Ketapang 5303
4 Kab. Sanggau 5304
5 Kab. Sintang 5305
6 Kab. Kapuas Hulu 5306
7 Kab. Bengkayang 5307
8 Kab. Landak 5308
9 Kab. Sekadau 5309
10 Kab. Melawi 5310
- 192 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
11 Kab. Kayong Utara 5311
12 Kab. Kubu Raya 5312
13 Kota Pontianak 5391
14 Kota Singkawang 5392
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1 Kab. Kutai Kartanegara 5401
2 Kab. Berau 5402
3 Kab. Pasir 5403
4 Kab. Bulungan 5404
5 Kab. Kutai Barat 5405
6 Kab. Kutai Timur 5406
7 Kab. Nunukan 5409
8 Kab. Malinau 5410
9 Kab. Penajam Paser Utara 5411
10 Kab. Tana Tidung 5412
11 Kota Samarinda 5491
12 Kota Balikpapan 5492
13 Kota Tarakan 5493
14 Kota Bontang 5494
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1 Kab. Kapuas 5801
2 Kab. Kotawaringin Barat 5802
3 Kab. Kotawaringin Timur 5803
4 Kab. Barito Selatan 5806
5 Kab. Barito Utara 5808
6 Kab. Murung Raya 5804
7 Kab. Barito Timur 5805
- 193 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
8 Kab. Gunung Mas 5807
9 Kab. Pulang Pisau 5809
10 Kab. Seruyan 5810
11 Kab. Katingan 5811
12 Kab. Sukamara 5812
13 Kab. Lamandau 5813
14 Kota Palangkaraya 5892
PROVINSI SULAWESI TENGAH
1 Kab. Donggala 6001
2 Kab. Poso 6002
3 Kab. Parimo/Banggai 6003
4 Kab. Toli-Toli 6004
5 Kab.Banggai Kepulauan 6005
6 Kab. Morowali 6006
7 Kab. Buol 6007
8 Kab. Tojo Una-Una 6008
9 Kab. Parigi Moutong 6009
10 Kota Palu 6091
PROVINSI SULAWESI SELATAN
1 Kab. Pinrang 6101
2 Kab. Gowa 6102
3 Kab. Wajo 6103
4 Kab. Bone 6105
5 Kab. Tana Toraja 6106
6 Kab. Maros 6107
7 Kab. Luwu 6109
8 Kab. Sinjai 6110
- 194 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
9 Kab. Bulukumba 6111
10 Kab. Bantaeng 6112
11 Kab. Jeneponto 6113
12 Kab. Selayar 6114
13 Kab. Takalar 6115
14 Kab. Barru 6116
15 Kab. Sidenreng Rappang 6117
16 Kab. Pangkajene Kepulauan 6118
17 Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng) 6119
18 Kab. Enrekang 6121
19 Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan) 6122
20 Kab. Luwu Utara 6124
21 Kota Makassar 6191
22 Kota Pare-Pare 6192
23 Kota Palopo 6193
PROVINSI SULAWESI UTARA
1 Kab. Minahasa 6202
2 Kab. Bolaang Mongondow 6203
3 Kab. Kepulauan Sangihe 6204
4 Kab. kepulauan Talaud 6205
5 Kab. Minahasa Selatan 6206
6 Kab. Minahasa Utara 6207
7 Kab. Minahasa Tenggara 6209
8 Kab. Bolaang Mongondow Utara 6210
9 Kab. Kepulauan Sitaro 6211
10 Kota Menado 6291
11 Kota Kotamobagu 6292
- 195 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
12 Kota Bitung 6293
13 Kota. Tomohon 6294
PROVINSI GORONTALO
1 Kab. Gorontalo 6301
2 Kab. Bualemo 6302
3 Kab. Bonebolango 6303
4 Kab. Pohuwato 6304
5 Kab. Gorontalo Utara 6305
6 Kota Gorontalo 6391
PROVINSI SULAWESI BARAT
1 Kab. Polewali Mandar 6401
2 Kab. Majene 6402
3 Kab. Mamasa 6403
4 Kab. Mamuju Utara 6404
5 Kota Mamuju 6491
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
1 Kab. Buton 6901
2 Kab. Muna 6903
3 Kab. Kolaka 6904
4 Kab. Wakatobi 6905
5 Kab. Konawe 6906
6 Kab. Konawe Selatan 6907
7 Kab. Bombana 6908
8 Kab. Kolaka Utara 6909
9 Kab. Buton Utara 6910
10 Kab. Konawe Utara 6911
11 Kota Bau-Bau 6990
- 196 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
12 Kota Kendari 6991
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
1 Kab. Lombok Barat 7101
2 Kab. Lombok Tengah 7102
3 Kab. Lombok Timur 7103
4 Kab. Sumbawa 7104
5 Kab. Bima 7105
6 Kab. Dompu 7106
7 Kab. Sumbawa Barat 7107
8 Kota Mataram 7191
9 Kota. Bima 7192
PROVINSI BALI
1 Kab. Buleleng 7201
2 Kab. Jembrana 7202
3 Kab. Tabanan 7203
4 Kab. Badung 7204
5 Kab. Gianyar 7205
6 Kab. Klungkung 7206
7 Kab. Bangli 7207
8 Kab. Karangasem 7208
9 Kota Denpasar 7291
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
1 Kab. Kupang 7401
2 Kab. Timor-Tengah Selatan 7402
3 Kab. Timor-Tengah Utara 7403
4 Kab. Belu 7404
5 Kab. Alor 7405
- 197 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
6 Kab. Flores Timur 7406
7 Kab. Sikka 7407
8 Kab. Ende 7408
9 Kab. Ngada 7409
10 Kab. Manggarai 7410
11 Kab. Sumba Timur 7411
12 Kab. Sumba Barat 7412
13 Kab. Lembata 7413
14 Kab. Rote 7414
15 Kab. Manggarai Barat 7415
16 Kab. Sumba Tengah 7416
17 Kab. Sumba Barat Daya 7417
18 Kab. Manggarai Timur 7418
19 Kab. Nagekeo 7419
20 Kota Kupang 7491
PROPINSI MALUKU
1 Kab. Maluku Tengah 8101
2 Kab. Maluku Tenggara 8102
3 Kab. Maluku Tenggara Barat 8103
4 Kab Buru 8104
5 Kabupaten Seram Bagian Barat 8105
6 Kabupaten Seram Bagian Timur 8106
7 Kabupaten Kepulauan Aru 8107
8 Kota Ambon 8191
9 Kota Tual 8192
PROVINSI PAPUA
1 Kab. Jayapura 8201
- 198 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
2 Kab. Biak Numfor 8202
3 Kab. Yapen-Waropen 8210
4 Kab. Merauke 8211
5 Kab. Paniai 8212
6 Kab. Jayawijaya 8213
7 Kab. Nabire 8214
8 Kab. Mimika 8215
9 Kab. Puncak Jaya 8216
10 Kab. Sarmi 8217
11 Kab. Keerom 8218
12 Kab. Pegunungan Bintang 8221
13 Kab. Yahukimo 8222
14 Kab. Tolikara 8223
15 Kab. Waropen 8224
16 Kab. Boven Digoel 8226
17 Kab. Mappi 8227
18 Kab. Asmat 8228
19 Kab. Supiori 8231
20 Kab. Mamberamo Raya 8232
21 Kab. Dogiyai 8233
22 Kab. Lanny Jaya 8234
23 Kab. Mamberamo Tengah 8235
24 Kab. Nduga Tengah 8236
25 Kab. Yalimo 8237
26 Kab. Puncak 8238
27 Kota Jayapura 8291
PROVINSI MALUKU UTARA
- 199 -
No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi
1 Kab. Halmahera Tengah 8302
2 Kab. Halmahera Utara 8303
3 Kab. Halmahera Timur 8304
4 Kab. Halmahera Barat 8305
5 Kab. Halmahera Selatan 8306
6 Kab. Kepulauan Sula 8307
7 Kota Ternate 8390
8 Kota Tidore Kepulauan 8391
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
1 Kab. Sorong 8401
2 Kab. Fak-Fak 8402
3 Kab. Manokwari 8403
4 Kab. Sorong Selatan 8404
5 Kab. Raja Ampat 8405
6 Kab. Kaimana 8406
7 Kab. Teluk Bintuni 8407
8 Kab. Teluk Wondama 8408
Catatan :
DI LUAR INDONESIA
9999
- 200 -
F. SEKTOR EKONOMI
1. SEKTOR EKONOMI LAPANGAN USAHA
No Judul – Deskripsi Sandi
1. PERTANIAN, PERBURUAN, DAN KEHUTANAN
1.A. Pertanian dan Perburuan 101
1.B. Kehutanan 102
2. PERIKANAN
2.A. Perikanan 201
3. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
3.A. Pertambangan Batu Bara, Penggalian Gambut,
Gasifikasi Batu Bara dan Pembuatan Briket
Batu Bara
301
3.B. Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi 302
3.C. Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium 303
3.D. Pertambangan Bijih Logam 304
3.E. Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat, dan Pasir
serta Pertambangan Mineral dan Bahan Kimia 305
4. INDUSTRI PENGOLAHAN
4.A. Industri Makanan dan Minuman 401
4.B. Industri Pengolahan Tembakau 402
4.C. Industri Tekstil 403
4.D. Industri Pakaian Jadi 404
4.E. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki 405
4.F. Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu dan
Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu
dan sejenisnya
406
4.G. Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan
sejenisnya 407
4.H. Industri Penerbitan, Percetakan, dan 408
- 201 -
No Judul – Deskripsi Sandi
Reproduksi Media Rekaman
4.I. Industri Barang-barang dari Batu Bara,
Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan
Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil
Pengilangan
409
4.J. Industri Kimia dan Barang-Barang dari Bahan
Kimia 410
4.K. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang
dari Plastik 411
4.L. Industri Barang Galian Bukan Logam 412
4.M. Industri Logam Dasar 413
4.N. Industri Barang Dari Logam, Kecuali Mesin dan
Peralatannya 414
4.O. Industri Mesin dan Perlengkapannya 415
4.P. Industri Mesin dan Peralatan Kantor,
Akuntansi dan Pengolahan Data 416
4.Q. Industri Mesin Listrik Lainnya dan
Perlengkapannya 417
4.R. Industri Radio, Televisi, dan Peralatan
Komunikasi, serta Perlengkapannya 418
4.S. Industri Peralatan Kedokteran, Alat-Alat Ukur,
Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan
Lonceng
419
4.T. Industri Kendaraan Bermotor 420
4.U. Industri Alat Angkutan, selain Kendaraan
Bermotor Roda Empat atau Lebih 421
4.V. Industri Furnitur dan Industri Pengolahan
Lainnya 422
4.W. Daur Ulang 423
5. LISTRIK, GAS, DAN AIR
- 202 -
No Judul – Deskripsi Sandi
5.A. Listrik, Gas, dan Air Panas 501
5.B. Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih 502
6. KONSTRUKSI
6.A. Konstruksi 601
7. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN
7.A. Penjualan Mobil, Sepeda Motor dan Penjualan
Eceran Bahan Bakar Kendaraan 701
7.B. Perdagangan Besar Dalam Negeri Selain Ekspor
dan Impor (Kecuali Perdagangan Mobil dan
Sepeda Motor)
702
7.C. Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Sepeda
Motor 703
7.D. Perdagangan Ekspor, Kecuali Perdagangan
Mobil dan Sepeda Motor 704
7.E. Perdagangan Impor, Kecuali Perdagangan Mobil
dan Sepeda Motor 705
8. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN
MAKAN MINUM
8.A. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan
Minum 801
9. TRANSPORTASI, PERGUDANGAN, DAN
KOMUNIKASI
9.A. Angkutan Darat dan Angkutan Dengan
Saluran Pipa 901
9.B. Angkutan Air 902
9.C. Angkutan Udara 903
9.D. Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan
Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata 904
9.E. Pos dan Telekomunikasi 905
10. PERANTARA KEUANGAN
- 203 -
No Judul – Deskripsi Sandi
10.A. Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan
Dana Pensiun 1001
10.B. Asuransi dan Dana Pensiun 1002
10.C. Jasa Penunjang Perantara Keuangan 1003
11. REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA
PERUSAHAAN
11.A. Real Estate 1101
11.B. Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya
(tanpa operator), Barang-barang Keperluan
Rumah Tangga dan Pribadi
1102
11.C. Jasa Komputer dan Kegiatan Yang Terkait 1103
11.D.Penelitian dan Pengembangan (swasta) 1104
11.E. Jasa Perusahaan Lainnya 1105
12. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN,
DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
12.A. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib 1201
13. JASA PENDIDIKAN
13.A. Jasa Pendidikan 1301
14. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL
14.A. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1401
15. JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA,
HIBURAN, DAN PERORANGAN LAINNYA
15.A. Jasa Kebersihan 1501
15.B. Kegiatan Organisasi Yang Tidak Diklasifikasi
Ditempat Lain 1502
15.C. Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga 1503
15.D. Jasa Kegiatan Lainnya 1504
16. JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH
- 204 -
No Judul – Deskripsi Sandi
TANGGA
16.A. Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah
Tangga 1601
17. BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA
INTERNASIONAL LAINNYA
17.A. Badan Internasional dan Badan Ekstra
Internasional Lainnya 1701
18. KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA
18.A. Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya 1801
2. SEKTOR EKONOMI BUKAN LAPANGAN USAHA
NO JUDUL – DESKRIPSI SANDI
1. RUMAH TANGGA 1900
2. BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA 9999
- 205 -
G. SANDI GRUP
No Nama Grup Sandi
1. Sudjarwo 10
2. ADR 20
3. Adetex 30
4. Admiral Lines 40
5. Afro Pacific 50
6. Ahabe 60
7. Alas Kusuma 70
8. Alatif 80
9. Alim 90
10. Andatu 100
11. Antara 110
12. Asaba 120
13. Astra 130
14. Astra Financial Service 140
15. Atang Latief 150
16. BII 160
17. Bakrie 170
18. Bank Bali 180
19. Bank Buana 190
20. Bank Danamon 200
21. Bank Dewa Rutji 210
22. Bank Niaga 220
23. Bank Rama 230
24. Batara Indra 240
25. Batasan 250
26. Bentoel 260
- 206 -
No Nama Grup Sandi
27. Benua Indah 270
28. Bersama Mulia 280
29. Bintang Agung 290
30. Bogasari 300
31. Bonecom 310
32. Bumi Asih Jaya 320
33. Capitol Mutual Corp. /CMC 330
34. Catur Yasa 340
35. Ciputra 350
36. Continental 360
37. Cypress 370
38. Dasatex 380
39. Djarum 390
40. Djitoe 400
41. Duta Dynasti 410
42. Eurindo 420
43. Fujitex 430
44. Geha 440
45. Gema 450
46. Gobel 460
47. Grafiti Pers 470
48. Gramedia 480
49. Gudang Garam 490
50. Gunung Gahapi 500
51. Hadtex 510
52. Hero 520
53. Humpuss 530
- 207 -
No Nama Grup Sandi
54. Hutrindo 540
55. IBEC 550
56. Indocement 560
57. Indofood 570
58. Interworld 580
59. Jati Maluku 590
60. Jayakarta 600
61. Kalbe Farma 610
62. Kaltimex 620
63. Kayu Lapis Indonesia 630
64. Khong Guan 640
65. Linsea 650
66. Lippo 660
67. Manggala 670
68. Manunggal Sempurna 680
69. Matahari 690
70. Mercu Buana 700
71. Metro Ekspres 710
72. Metropolitan 720
73. Mulia 730
74. Nusamba 740
75. Otani 750
76. Panggung 760
77. Pardedetex 770
78. Pioneer Plastic 780
79. Poleko 790
80. Pondok Indah 800
- 208 -
No Nama Grup Sandi
81. Prasida 810
82. Pulau Sambu 820
83. Radjin Steel 830
84. Rimba 840
85. Roda Mas 850
86. SMIP 860
87. Sampoerna 870
88. Sandratex 880
89. Sarinah Jaya 890
90. Satmarindo 900
91. Sekar 910
92. Siddik 920
93. Silkar 930
94. Sinar Mas Inti Perkasa 940
95. Sri Rejeki Isman 950
96. Sri Yuwono 960
97. Suara Merdeka 970
98. Subentra 980
99. Sukabumi 990
100. Sulindafin 1000
101. Sumalindo 1010
102. Sungai Budi 1020
103. Surya Pertiwi 1030
104. Susanto 1040
105. Tamara 1050
106. Tanjung Raya 1060
107. Teknik Umum 1070
- 209 -
No Nama Grup Sandi
108. Tensindo 1080
109. Texmaco 1090
110. Timsco 1100
111. Timur Raya 1110
112. Tirtamas Majutama 1120
113. Trisate 1130
114. Trisulatex 1140
115. Tunggal 1150
116. Udinda 1160
117. Usaha Mulia 1170
118. Ustraindo 1180
119. Voksel Electric 1190
120. Wigo 1200
121. Wings 1210
122. Wira Mustika Indah 1220
123. Yasonta 1230
124. Yunawati 1240
125. Datascrip 1250
126. Dipo Motor 1260
127. Djajanti 1270
128. Duta Dharma Bhakti 1280
129. Dwima 1290
130. Famatex 1300
131. Garuda Mas 1310
132. Gelael 1320
133. Gesuri 1330
134. Golden Truly 1340
- 210 -
No Nama Grup Sandi
135. Growth Sumatra/Growth Pacific 1350
136. Gunung Raya Utama 1360
137. Harlan Bekti 1370
138. Hutan Raya Indonesia 1380
139. Ika Muda 1390
140. Indomobil 1400
141. Intercallin 1410
142. Jangkar Jati 1420
143. Jayapari Steel 1430
144. Kedaung 1440
145. Kodel 1450
146. Lautan Luas 1460
147. Mantrust 1470
148. Marannu 1480
149. Mayapada 1490
150. Merdeka 1500
151. Metro Garmin 1510
152. Modern 1520
153. Mujur Timber 1530
154. Mustika Ratu 1540
155. Ometraco 1550
156. Pan Nusantara 1560
157. Panin 1570
158. Parit Padang 1580
159. Pioneer Trading 1590
160. Pos Kota 1600
161. Prima Express Bank 1610
- 211 -
No Nama Grup Sandi
162. Raja Garuda Mas 1620
163. Risjadson 1630
164. Roda Vivatex 1640
165. Sahid 1650
166. Samator 1660
167. Sari Warna Asli 1670
168. Servitia 1680
169. Shinta Indah 1690
170. Sinar Kasih 1700
171. Sinar Mas 1710
172. Sinar Sahabat 1720
173. ABC 1730
174. Adi Teknik 1740
175. Aldiron Hero 1750
176. Amerin 1760
177. Arseto 1770
178. Asia Permai 1780
179. Astra Graphia 1790
180. Bangun Tjipta Sarana 1800
181. Bank Duta 1810
182. Barito Pacific 1820
183. Batik Keris 1830
184. Bimantara 1840
185. Bukit Jaya Abadi 1850
186. Bumi Raya Utama 1860
187. Caputra 1870
188. Cisadane Raya 1880
- 212 -
No Nama Grup Sandi
189. Danaswara 1890
190. Daya Sakti 1900
191. Dirgahayu 1910
192. Dwi Satria Utama/DSU 1920
193. Gesit Maju/Gesit 1930
194. Gruti 1940
195. Guna Elektro 1950
196. Hanurata 1960
197. Hasil Karsa/Hasil 1970
198. Indhasana 1980
199. Jan Darmadi 1990
200. Kahatex 2000
201. Karwell 2010
202. Kayu Mas 2020
203. Lima Satrya Nirwana 2030
204. Metrocorp 2040
205. Murinda 2050
206. New Armada 2060
207. Pakerin 2070
208. Panatraco 2080
209. Petrolog 2090
210. RWBU 2100
211. Rajawali Wira Bhakti Utama 2110
212. Sejahtera Bank Umum 2120
213. Sango 2130
214. Sinar Sosro 2140
215. Sinar Laut 2150
- 213 -
No Nama Grup Sandi
216. Setia Sapta/Sucaco 2160
217. Teluk Luas/Metro 2170
218. Lion Metal/Sudarma 2180
219. Tempo 2190
220. Tiga Mas 2200
221. Timur Djaja 2210
222. Tjokro 2220
223. Trakindo Utama 2230
224. Dua Mutiara/Dumaco 2240
225. Tunas Alfin 2250
226. Mutiara Timber/Mega 2260
227. United Tractors 2270
228. Vastex Prima 2280
229. Wijaya Kusuma 2290
230. Wirontono 2300
231. Dayak Besar 2310
232. Duta Anggada 2320
233. GKBI 2330
234. Golden Key 2340
235. Gunung Agung 2350
236. Hasjim Ning 2360
237. Surya Dumai/SD 2370
238. Alisjahbana/Femina 2380
239. Kalimanis 2390
240. Krama Yudha 2400
241. Lucky 2410
242. Mayora 2420
- 214 -
No Nama Grup Sandi
243. Metrodata 2430
244. Nawa Panduta/Napan 2440
245. Pacific Paint 2450
246. Indospring/Indoprima 2460
247. Pradja Farma/Prafa 2470
248. Panca Adi/Panadia 2480
249. Samudera Indonesia 2490
250. Pendawa Sempurna 2500
251. Imora Motor 2510
252. Argo Manunggal 2520
253. Arya Upaya/Ongko 2530
254. Bank Central Asia 2540
255. Haji Kalla 2550
256. Biru dan Sons/Biru 2560
257. Citra Sari Makmur 2570
258. Daya Tata Matra 2580
259. Djasa Ubersakti 2590
260. Sumber Mas Timber 2600
261. Indo Suntex/Sun 2610
262. Sumber Selatan 2620
263. Tunas Ridean/Tuna 2630
264. Tiga Raksa/Tira 2640
265. Aneka 2650
266. Bank Central Dagang 2660
267. Batamtex/Lakop 2670
268. Bumi Putera 1912 2680
269. Dharmala 2690
- 215 -
No Nama Grup Sandi
270. Gajah Tunggal 2700
271. Harapan Motor/Harapan 2710
272. Konimex 2720
273. Mayer 2730
274. Mugi 2740
275. Pan Brothers 2750
276. Puteraco 2760
277. Sadang Mas 2770
278. Soedarpo 2780
279. Tri Usaha Bhakti 2790
280. Tobby Mezza/Faritex 2800
281. Indomachine 2810
282. Maspion 2820
283. Nugra Santana 2830
284. Sumatra Tobacco/STTC 2840
285. Udatimex/Udatinda 2850
286. Lautan Berlian 2860
287. Menjangan Sakti 2870
288. Lainnya Harus Diisi 2880
289. Naga Tara/Tara 2890
290. Margosuko/Nidesco 2900
291. Putra Surya Perkasa 2910
292. Bob Hasan/Pasopati 2920
293. Pesik International 2930
294. Poliplas/Poli 2940
295. Aneka Kimia Raya 2950
296. Jabatex/Alfindo 2960
- 216 -
No Nama Grup Sandi
297. Golden Mississippi 2970
298. Danitama/Arifin 2980
299. Berca/CCM 2990
300. Citra Agramasinti 3000
301. Citra Lamtoro Gung 3010
302. Wanandi/Gemala 3020
303. Tripatra/Imeco 3030
304. Indomarco/Pebapan 3040
305. Indrapura/Tahija 3050
306. Kuala Intan/Intan 3060
307. Kayu Lapis Asli Murni 3070
308. Ratu Plaza 3080
309. Lim Sioe Liong/Salim 3090
310. Satya Djaya Raya/SDR 3100
311. Meta Epsi/Medco 3110
312. Uni Seraya 3120
313. Grup Lainnya 3130
314. Tidak Digunakan 3140