lampiran - kemenkeu.go.id · dalam proyek kpbu satelit multi fungsi senilai rp 6,7 t, ... sektor...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN
RINGKASAN PERJANJIAN DAN PELUNCURAN PROYEK
BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN LEMBAGA
DI BAWAH KEMENTERIAN KEUANGAN
Nusa Dua-Bali, 8 Oktober 2018
Pada hari ini, Senin 8 Oktober 2018, bersamaan dengan pelaksanaan acara Media Forum:
“Creative and Innovative Financing: Showcasing Indonesian Model”, terdapat kegiatan
penandatanganan dan peluncuran sejumlah proyek yang difasilitasi oleh BUMN dan Lembaga
di bawah Kementerian Keuangan, sebagai berikut:
1. PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
a. Penandatanganan Head of Agreement (HoA) Proyek Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (KPBU SPAM) Semarang Barat
Pemerintah Kota Semarang telah merencanakan untuk memberikan proyek dengan
skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (“KPBU”) untuk meningkatkan
kapasitas produksi air minum dan memperluas cakupan layanan air minum di Kota
Semarang meminimalkan penyakit yang terbawa oleh air dan sebagai upaya untuk
menghambat kesediaan lahan karena air tanah yang berlebihan. Proyek ini juga telah
ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional
melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional.
Proyek ini berencana untuk menggunakan skema KPBU yang cakupannya terdiri dari:
(i) perencanaan / perancangan, rekayasa, pembangunan dan pendanaan WTP, pipa
transmisi, waduk utama, dan waduk distribusi, dan (ii) operasional dan pemeliharaan
- "O & M" yang telah disebutkan diatas, fasilitas unit air baku (intake) bersama dengan
fasilitas yang terhubung. PT SMI akan bertindak sebagai pelaksana Project
Development Facility (PDF), yaitu fasilitas fasilitas yang disediakan oleh Kementerian
Keuangan untuk membantu PJPK menyusun kajian prastudi kelayakan, dokumen
lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga mencapai
pembiayaan dari lembaga pembiayaan (financial close).
Proyek ini direncanakan untuk menyediakan kapasitas output 1000 liter per detik untuk
memenuhi kebutuhan air minum sekitar ± 60.000 - 70.000 Sambungan Rumah (“SR”)
di 5 (lima) zona dalam 3 (tiga) kabupaten di Kota Semarang, yaitu Daerah Semarang
Barat, Ngaliyan, dan Tugu, dengan 24 (dua puluh empat) jam ketersediaan layanan.
PJPK akan melaksanakan Proyek melalui skema BOT (Build, Operate and Transfer)
dengan periode konsesi 25 (dua puluh lima) tahun setelah tanggal operasi komersial
dan perkiraan total biaya investasi untuk Proyek adalah Rp 1,19 Triliun dan bagiannya
oleh Perusahaan Proyek (Implementasi Badan Usaha) adalah Rp 458 miliar.
b. Peluncuran Proyek Satelit Multifungsi
Dalam proyek KPBU Satelit Multi Fungsi senilai Rp 6,7 T, bidder asing dari Jepang,
Cina, Luxembourg, Inggris dan Amerika ikut berpartisipasi dalam proses tender.
Dalam proyek ini, PT SMI berperan sebagai Lead Transaction Advisor, berkolaborasi
dengan PT PII dalam hal penjaminan dan juga mendapatkan fasilitas Availability
Payment dari Kementerian Komunikasi & Informatika. Selain itu, telah beroperasinya
Bandara Udara Internasional Kertajati, juga tidak lepas dari keterlibatan PT SMI
khususnya dalam hal pemberian jasa konsultasi sebagai Financial Advisor.
2. PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)
a. Penyerahan Permohonan Penjaminan Proyek KPBU Jalan Nasional Non-Tol dan
Jalan Tol
Proyek KPBU Preservasi Jalan Nasional Non-Tol Ruas Sumatera Selatan
Proyek Preservasi Jalan Nasional di sekitar kota Palembang, provinsi Sumatera
Selatan sepanjang 29.87 km sebagai proyek KPBU pertama untuk preservasi jalan
nasional yang dikembangkan oleh DIrjen Bina Marga Kementerian PUPR. Dengan
nilai investasi kurang lebih Rp. 1.35 Triliun, proyek ini akan menggandeng investor
swasta untuk melakukan preservasi jalan nasional selama masa konsesi dengan
skema Ketersediaan Layanan (Availability Payment). Saat ini Dirjen Bina Marga
Kementrian PUPR tengah menyampaikan Usulan Penjaminan kepada PT PII dalam
rangka meningkatkan bankability proyek.
b. Penyerahan Persetujuan Penjaminan Proyek KPBU Kereta Api Makassar-
Parepare dan Permohonan Penjaminan Proyek KPBU Perhubungan Udara, Laut
dan Darat
Proyek KPBU Kereta Api Makassar Pare-Pare
Merupakan proyek sektor perkeretaapian pertama yang dikembangkan oleh Dirjen
Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menggunakan skema KPBU. Sebagai
bagian dari pengembangan jalur KA Trans Sulawesi menghubungkan 4 kabupaten
Maros, Barru, Pengkep dan Palanro, provinsi Sulawesi Selatan, proyek ini
dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan menurunkan biaya
logistik khususnya untuk pengangkutan semen.
Lingkup proyek ini adalah melakukan pengoperasian, pemeliharaan jalur kereta api
berikut prasarana pendukungnya, serta pembangunan jalur kereta api ke pabrik
semen Tonasa dan Bosowa. Proyek bernilai Rp. 1,1 trilyun dengan skema Availability
Payment tersebut saat ini mendapatkan Dukungan Penjaminan dari PT PII atas risiko
pembayaran AP dan risiko terminasi dan telah menyelesaikan tahap Request for
Proposal (RfP).
Proyek KPBU Pengembangan Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo
Proyek bandar udara Komodo adalah merupakan proyek pengembangan infrastruktur
bandar udara pertama dengan skema KPBU dikembangkan oleh Dirjen Perhubungan
Udara Kementerian Perhubungan selaku PJPK. Berlokasi di Labuan Bajo, provinsi
NTT, proyek infrastruktur ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan Kawasan
wisata Komodo sebagai destinasi unggulan. Proyek bernilai Rp 1,1 trilyun mencakup
penambahan Panjang runway dan pengembangan terminal untuk dapat menampung
pesawat sekelas B 737, saat ini sedang dalam proses penyiapan dan proses untuk
mendapatkan penjaminan dari PT PII.
3. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI)
a. Penandatanganan Fasilitas Pembiayaan UKM Ekspor kepada PT Gema Ista Raya
PT. Gema Ista Raya (PT. GIR) bergerak di sektor perikanan yang didirikan pada tahun
2005 dengan domisili di Pasuruan, Jawa Timur. Skala usahanya dikategorikan
sebagai UMKM Ekspor. Aktivitas usaha di tahun 2017 sebesar 39,9 persen dari hasil
produksinya ditujukan untuk diekspor dengan target pasar utama ke negara kawasan
Afrika dan Timur Tengah seperti Kongo, Tanzania Ghana, Gabon, Madagaskar,
Angola, Afrika Selatan, Sudan, Sierra Leone, Benin, Nigeria, dan Togo. Sehingga, di
tahun 2017 ekspor yang dilakukan oleh PT GIR ke negara-negara di Benua Afrika
mencapai 73 persen dari total ekspor. Sejalan dengan peningkatan kinerjanya, PT GIR
turut membantu meningkatkan kesejahteraan perekonomian kawasan Pasuruan
dengan memberikan kesempatan pekerjaan kepada 621 orang tenaga kerja
perempuan.
Pembiayaan dari LPEI akan digunakan untuk melakukan penetrasi pasar ekspor
pengalengan ikan dan mengembangkan usahanya berupa ekspor ikan beku. Akhir
Desember 2018 diharapkan pembangunan cold storage dengan kapasitas 2.000 Ton
dapat diselesaikan sehingga pengembangan usaha dapat direalisasikan.
Kedua perjanjian ini nantinya akan dijadikan landasan oleh industri ini untuk bisa
mengembangkan usahanya serta memberikan dampak pengganda dan nilai tambah
bagi perekonomian nasional.
b. Agreement Signing antara Indonesia Eximbank and PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk. pada Financing Support of Construction Business in Africa
through National Interest Account Program (NIA)
Dalam rangka penetrasi dan pengembangan ekspor potential market, serta
melaksanakan mandat Penugasan Khusus yang diberikan Pemerintah kepada LPEI
melalui KMK Np.787/KMK.08/2017, LPEI melakukan penandatanganan Perjanjian
Kerangka Kerja Sama (Framework Agreement) dengan PT. Wijaya Karya (WIKA)
(Persero) Tbk tentang Dukungan Pembiayaan Konstruksi di Afrika. Melalui Perjanjian
Kerangka Kerja Sama ini fasilitas yang diberikan akan digunakan untuk membiayai
pembangunan konstruksi yang dilakukan PT WIKA (Persero) di berbagai negara di
kawasan Afrika. Skema pembiayaan akan menggunakan NIA dengan fasilitas
Pembiayaan berupa Buyer’s Credit dan Modal Kerja Ekspor. Buyer’s credit yaitu
fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada pembeli / buyer dari Afrika atas pembelian
produk/jasa dari Indonesia. Sehingga dengan kata lain bahwa LPEI juga membiayai
pemilik proyek di Afrika yang menggunakan PT WIKA (Persero) sebagai
kontraktornya. Sedangkan modal kerja ekspor yaitu fasilitas pembiayaan untuk
memenuhi kebutuhan operasional dan modal kerja kontraktor selama masa konstruksi
proyek berlangsung.
4. PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
Konsorsium PT Nusantara Infrastructure Tbk. – PT Acset IndonusaTbk. – PT
Adhi Karya (Persero) Tbk. Untuk Tol JORR III Cikunir –Ulujami
PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) menandatangani nota kesepahaman
bersama dengan konsorsium Cikunir-Ulujami yang terdiri dari PT Nusantara
Infrastructure Tbk., PT Acset Indonusa Tbk. dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam
memberikan dukungan pembiayaan prakarsa pengusahaan jalan tol untuk wilayah
Cikunir sampai dengan wilayah Ulujami menjadi Jakarta Outer Ring Road Elevated
atau JORR III (“JORR III”).
Pembangunan Jalan Tol Layang JORR III bertujuan untuk mengurangi beban lalu
lintas di sepanjang JORR serta memaksimalkan kapasitas lalu lintas di sepanjang
koridor JORR jika diintegrasikan dengan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II (Layang)
dan/ atau Jalan Tol Jakarta – Cikampek II (Selatan). Selain itu, pembangunan jalan tol
layang JORR III juga ditujukan untuk mengurai kemacetan dan beban lalu lintas tol
dalam kota. Proyek yang terdiri dari 2x2 lajur dengan total panjang 28,86 KM yang
memiliki nilai investasi sebesar Rp. 22,5 triliun ini memasuki tahap evaluasi syarat
prakarsa oleh Pemerintah.
Skema dukungan pembiayaan yang akan diberikan IIF dapat dilakukan melalui:
Pemberian fasilitas pinjaman antara lain pinjaman berjangka senior, mezzanine,
pinjaman subordinasi, dan dukungan kekurangan kas (cash deficiency support);
Pemberian fasilitas pendukung antara lain, penyertaan modal, garansi kredit,
foreign exchange liquidity facility; dan
Pemberian jasa konsultasi antara lain konsultasi finansial, konsultasi transaksi dan
konsultasi kebijakan publik.
CAPAIAN DAN PERAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN LEMBAGA
DI BAWAH KEMENTERIAN KEUANGAN
DALAM PEMBIAYAAN YANG INOVATIF DAN KREATIF
I. PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) di bawah Kementerian Keuangan mempunyai mandat memberikan Penjaminan
Pemerintah di bidang infrastruktur skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU). Adapun peranan PT PII dalam penjaminan adalah menjamin risiko yang di
tanggung oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk meningkatkan
bankability dan creditworthiness proyek KPBU sehingga proyek yang akan dibangun
menjadi layak keuangan dan teknis, Alokasi Risiko yang seimbang, kredibel dan kompetitf,
risiko lebih dapat dikelola, serta pendanaan lebih mudah didapatkan.
PT PII berkomitmen untuk berkontribusi dalam mendukung pembangunan infrastruktur
yang telah dicanangkan pemerintah yaitu pemerataan pembangunan di seluruh
Indonesia. Bentuk dukungan PT PII dalam pembangunan infrastruktur adalah sebagai
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang sampai saat ini telah memberikan
jaminan pada 16 proyek infrastruktur skema KPBU pada sektor Jalan Tol, Telekomunikasi,
Ketenagalistrikan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan nilai investasi
proyek Rp 176 Triliun.
Sampai saat ini, PT PII telah memberikan penjaminan pemerintah yang masuk dalam
daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu
- Sektor Ketenagalistrikan : Proyek PLTU Batang;
- Sektor Telekomunikasi : Proyek palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, &
Palapa Ring Timur;
- Sektor Air Minum : Proyek SPAM Umbulan & SPAM Bandar Lampung;
- Sektor Jalan Tol : Proyek Jalan Tol Batang-Semarang, Balikpapan-
Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung,
Jakarta – Cikampek II Elevated, Krian- Legundi –
Bunder – Manyar, Cileunyi – Sumedang – Dawuan,
Serang-Panimbang, Probolinggo – Banyuwangi dan
Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan.
PT PII juga mendapatkan mandat dalam membantu penyiapan dan pendampingan
transaksi (Project Development Facility) 4 proyek infrastruktur skema KPBU pada sektor
Kesehatan (Rumah Sakit Kanker Dharmais), Jalan Non- Tol (jalur Lintas Timur Sumatera
Selatan & Riau) dan Transportasi (Kereta Api Makassar – Parepare). Seluruh proyek yang
telah diberikan dukungan oleh PT PII diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar
bagi masyarakat Indonesia yang akan menerima fasilitas infrastruktur tersebut.
Saat ini, PT PII juga telah memperluas sektor potensial untuk menjaga project pipeline
sustainability selain sektor Jalan Tol, Jalan Non-Tol, Telekomunikasi, Ketenagalistrikan,
Air Minum, Transportasi dan Kesehatan yaitu Sektor Persampahan, Sektor Minyak dan
Gas Bumi, Sektor Kawasan, Sektor Pariwisata dan Sektor Transportasi. Selain itu, PT PII
sudah mulai melebarkan sayap ke sektor-sektor lainnya terutama sektor social.
Selain mandat sebagai BUPI skema KPBU, PT PII juga mengambil peluang bisnis
penjaminan non-KPBU (pinjaman, obligasi BUMN) berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No 101/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan
Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
terhadap Risiko Gagal Bayar dari BUMN yang melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan
Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur.
Perkembangan kinerja PT PII dalam 2-3 tahun terakhir terus melanjutkan kinerja tahun-
tahun sebelumnya dengan sangat baik, memenuhi harapan pemegang saham dan
pencapaian PT PII melebihi KPI yang ditargetkan. PT PII juga terus berkomitmen menjaga
governance perusahaan karenanya PT PII memperoleh GCG score 82.6 (sangat baik).
PT PII berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur
melalui sinergi antara Kementerian Keuangan dan juga dengan BUMN di bawah naungan
Kementerian Keuangan seperti sinergi antara Kementerian Keuangan, PT PII dan PT SMI
melalui Proyek infrastruktur skema KPBU salah satunya proyek Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Umbulan dimana Kementerian Keuangan memberikan Dukungan
Kelayakan / Viability Gap Fund, PT PII memberikan Penjaminan Pemerintah serta PT SMI
yang melakukan Pembiayaan pada proyek tersebut. Bentuk dukungan sinergi lainnya
yaitu melalui publikasi pemberitaan citra positif kepada Kementerian Keuangan yang rutin
dilakukan setiap bulannya oleh PT PII.
Daftar Project Profile Showcase PT PII (Persero)
1. Proyek KPBU Preservasi Jalan Nasional Non-Tol Ruas Sumatera Selatan
Proyek Preservasi Jalan Nasional di sekitar kota Palembang, provinsi Sumatera
Selatan sepanjang 29.87 km sebagai proyek KPBU pertama untuk preservasi jalan
nasional yang dikembangkan oleh DIrjen Bina Marga Kementerian PUPR. Dengan
nilai investasi kurang lebih Rp. 1.35 Triliun, proyek ini akan menggandeng investor
swasta untuk melakukan preservasi jalan nasional selama masa konsesi dengan
skema Ketersediaan Layanan (Availability Payment). Saat ini Dirjen Bina Marga
Kementrian PUPR tengah menyampaikan Usulan Penjaminan kepada PT PII dalam
rangka meningkatkan bankability proyek.
2. Proyek KPBU Kereta Api Makassar Pare-Pare
Merupakan proyek sektor perkeretaapian pertama yang dikembangkan oleh DIrjen
Perkeretaapian Kementrian Perhubungan menggunakan skema KPBU. Sebagai
bagian dari pengembangan jalur KA Trans Sulawesi menghubungkan 4 kabupaten
Maros, Barru, Pengkep dan Palanro, provinsi Sulawesi Selatan, proyek ini
dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan menurunkan biaya
logistik khususnya untuk pengangkutan semen.
Lingkup proyek ini adalah melakukan pengoperasian, pemeliharaan jalur kereta api
berikut prasarana pendukungnya, serta pembangunan jalur kereta api ke pabrik
semen Tonasa dan Bosowa. Proyek bernilai Rp. 1,1 trilyun dengan skema Availability
Payment tersebut saat ini mendapatkan Dukungan Penjaminan dari PT PII atas risiko
pembayaran AP dan risiko terminasi dan telah menyelesaikan tahap Request for
Proposal (RfP).
3. Proyek KPBU Pengembangan Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo
Proyek bandar udara Komodo adalah merupakan proyek pengembangan infrastruktur
bandar udara pertama dengan skema KPBU dikembangkan oleh Dirjen Perhubungan
Udara Kementerian Perhubungan selaku PJPK. Berlokasi di Labuan Bajo, provinsi
NTT, proyek infrastruktur ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan Kawasan
wisata Komodo sebagai destinasi unggulan. Proyek bernilai Rp 1,1 trilyun mencakup
penambahan Panjang runway dan pengembangan terminal untuk dapat menampung
pesawat sekelas B 737, saat ini sedang dalam proses penyiapan dan proses untuk
mendapatkan penjaminan dari PT PII.
II. PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF merupakan BUMN di bawah
Kementerian Keuangan dengan rating IdAAA, mengemban tugas sebagai Special Mission
Vehicle (SMV) untuk membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder
Perumahan. SMF memiliki peran penting dalam menyediakan dana jangka menengah
panjang kepada penyalur KPR dengan memanfaatkan dana dari pasar modal.
Kegiatan utama SMF adalah sekuritisasi KPR dan penyaluran pinjaman kepada penyalur
KPR serta Kegiatan pendukung lainnya diantaranya yaitu:
Pelatihan KPR bagi personil Penyalur KPR.
Pendampingan dalam pengembangan unit KPR.
Selain itu, SMF juga aktif menginisiasi beberapa program, diantaranya yaitu :
Program KPR SMF Paska Bencana (Pembiayaan perumahan di daerah yang
terdampak bencana)
Program pembangunan perumahan di daerah kumuh 32 kota
Program pembangunan homestay di 4 destinasi wisata
Program penurunan beban fiskal
1. Program KPR SMF Paska Bencana
Dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi kehidupan sosial ekonomi
masyarakat paska bencana, SMF berpartisipasi membantu pemerintah daerah dan
korban bencana alam melalui Program KPR SMF Paska Bencana.
SMF akan bersinergi dengan Bank NTB Syariah, dalam rangka penyaluran
pembiayaan KPR paska bencana kepada korban gempa bumi di Lombok, NTB. Pada
tahap awal pembiayaan ini ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Program Pembiayaan Rumah Di Daerah Kumuh
SMF bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui program Kota
Tanpa Kumuh (KOTAKU) turut serta mengatasi daerah kumuh melalui pembiayaan
renovasi/pembangunan untuk bangunan rumah. Pelaksanaan program ini dilakukan-
melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat
(LKM) yang kemudian menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang
membutuhkan.
Manfaat yang diharapkan berupa peningkatan hunian yang layak bagi masyarakat dan
menciptakan lingkungan rumah yang sehat.
Pada tahun 2018, SMF merencanakan pilot project di satu daerah kumuh, sedangkan
di tahun 2019, skema ini akan dievaluasi dan diimplementasikan pada daerah kumuh
di 32 kota.
3. Program Pembiayaan Homestay Di Destinasi Wisata
Program ini merupakan sinergi antara SMF dengan Kementerian Pariwisata. SMF
akan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga
penyalur dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Program pembiayaan homestay
diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk
membangun/memperbaiki kamar rumah yang akan disewakan kepada wisatawan
sehingga dapat mendatangkan penghasilan bagi pemilik dan terciptanya lapangan
kerja.
Pada tahun 2018, SMF merencanakan pilot project di dua desa wisata, sedangkan di
tahun 2019, skema pembiayaan homestay akan dievaluasi dan diimplementasikan
pada 4 destinasi wisata prioritas.
4. Program Penurunan Beban Fiskal
Program penurunan beban fiskal merupakan sinergi SMF dengan Badan Layanan
Umum – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP)
Kementerian PUPR, dalam Program KPR FLPP. Sebelumnya, komposisi sumber
pendanaan KPR FLPP sebesar 90% dari Pemerintah, dan sisanya 10% dari bank
pelaksana dengan tenor maksimum 20 tahun.
Efektif tanggal 20 Agustus 2018, dengan keterlibatan SMF komposisi sumber
pendanaan berubah, porsi Pemerintah turun menjadi 75%, sedangkan porsi bank naik
menjadi 25% yang dananya disediakan oleh SMF. Perubahan komposisi tersebut
menghasilkan jumlah rumah yang dibiayai meningkat dari 60.000 unit menjadi 72.000
unit, sehingga semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang
memperoleh fasilitas KPR FLPP. Pada tahun 2018, SMF menyediakan dana Rp2
Triliun untuk mendukung program ini.
III. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA / INDONESIA EXIMBANK
1. Kegiatan Usaha Dan Capaian Selama Ini
Ekspor merupakan salah satu faktor penentu kekuatan daya saing suatu negara.
Catatan ekspor yang baik menandakan bahwa suatu negara merupakan negara yang
produktif. Menyadari hal tersebut, Pemerintah melakukan berbagai upaya dengan
tujuan peningkatan ekspor Indonesia. Mendirikan sebuah Lembaga keuangan khusus
yang fokus mendorong ekspor yang dalam hal ini adalah Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia adalah salah satunya.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/ Indonesia Eximbank (LPEI) sebagai
lembaga keuangan khusus yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui
Undang-Undang No.2 Tahun 2009 untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan
mendorong pertumbuhan ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional
(PEN) yaitu Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi serta Jasa Konsultasi. Selain itu,
juga melaksanakan Penugasan Khusus/National Interest Account (NIA) yang
diberikan Pemerintah untuk mendorong industri strategis Indonesia. Melalui
mandatnya, LPEI memberdayakan dan memberikan PEN serta ikut membantu di
dalam penetrasi pasar ekspor baik pasar tradisional maupun non-tradisional.
Sembilan tahun beroperasi, keberadaan LPEI memberikan kontribusi nyata pada
perekonomian Indonesia tercermin dari fasilitas pembiayaan yang disalurkan dapat
meningkatkan pengeluaran pemerintah sebesar 0,12 – 0,21 persen, peningkatan
penyerapan tenaga kerja sebesar 1,44 – 2,42 persen, menurunkan kemiskinan
sebesar 0,446 – 0,717 persen dan mampu menurunkan ketimpangan pendapatan dari
tingkat rasio gini 0,397 menjadi 0,392.*
Pencapaian selama dasawarsa pun tercermin pada peningkatan Aset dari Rp12,9
triliun (Th.2009) menjadi Rp 117,27 triliun (Th.2018), penyaluran Pembiayaan
meningkat dari Rp9,2 triliun (Th.2009) menjadi Rp106,89 triliun (Th.2018), Penjaminan
meningkat dari Rp0,3 triliun menjadi Rp11,50 triliun ditahun 2018 dan Asuransi yang
telah mencapai Rp12,37 triliun di tahun 2018.**
LPEI juga memberikan bimbingan dan jasa konsultasi kepada usaha mikro, kecil,
menengah dan koperasi untuk meningkatkan kompetensi ekspor. Untuk itu, LPEI
secara periodik menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendampingan di bidang
produksi, keuangan, pemasaran, dan manajerial yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku
UMKM Berorientasi Ekspor.
Tak cukup sampai disitu, pada akhir tahun 2017 ini LPEI juga telah membentuk
jaringan universitas yang disebut dengan UNIED (University Network Indonesia Export
Development) untuk membantu meningkatkan ekspor nasional dari sisi akademis
dengan menerbitkan berbagai kajian terkait komoditas dan analisis kontribusi LPEI
kepada perekonomian Nasional.
2. Fokus Pemerintah Tingkatkan Perekonomian Melalui Ekspor
Peningkatan ekspor sendiri harus dilakukan baik dari sisi supply maupun dari demand.
Sebagai salah satu lembaga Pemerintah, LPEI juga melakukan hal tersebut. Dari sisi
supply paling tidak LPEI telah mendorong para eksportir untuk meningkatkan daya
saingnya melalui beberapa hal diantaranya:
a. Implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan No.1156/KMK.08/2015, yang
memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan fasilitas kepada badan
usaha yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam memproduksi gerbong
penumpang kereta api (PT INKA Persero) untuk melakukan ekspor produk 150
gerbong kereta api ke negara tujuan Bangladesh dengan nilai pembiayaan
sebesar Rp270 miliar. Pembiayaan tersebut menggunakan skema NIA, karena
ekspor ke negara non-traditional market secara komersial kurang feasible dan
berisiko dalam pembiayaannya. Dampak multiplier bagi ekonomi nasional tidak
hanyak terbatas pada PT INKA Persero tetapi juga pada industri lainnya di dalam
negeri yang ikut berperan dalam memasok kebutuhan industri kereta api.
b. LPEI juga turut berperan dalam implementasi Penugasan Khusus melalui
Keputusan Menteri Keuangan No.1231/KMK.08/2015 yang merupakan bagian
Paket Kebijakan Jilid I dan IV Pemerintah dalam mendukung prospek
perekonomian Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan, khususnya sektor
ekspor. Realisasinya berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada sektor
furniture senilai USD12,6 juta yang mampu menyerap sekitar 1.276 tenaga kerja
dan sektor tekstil penghasil sarung dan tekstil kualitas ekspor dengan nilai
USD8,9 juta dengan penyerapan tenaga kerja 1.800 orang.
c. Penugasan Khusus Ekspor kepada LPEI melalui Keputusan Menteri Keuangan
No.787/KMK.08/2017 memberikan fasilitas Pembiayaan, Penjaminan dan
Asuransi kepada pelaku usaha ekspor dengan negara tujuan kawasan Afrika
(kecuali dalam pengawasan khusus).
d. Penugasan Khusus Ekspor kepada LPEI melalui Keputusan Menteri Keuangan
No.512/KMK.08/2018 (perubahan atas KMK No.649/KMK.08/2017) memberikan
fasilitas Pembiayaan, Penjaminan dan/atau Asuransi kepada Badan Usaha yang
memiliki kemampuan dan kapasitas memproduksi pesawat udara untuk di ekspor
ke Negara Thailand, Nepal, Uni Emirat Arab, dan Negara-negara di Kawasan
Afrika yang tidak di embargo PBB yang telah terealisasi sebesar Rp169,6 miliar
dalam bentuk Modal Kerja Ekspor.
e. Penugasan Khusus Ekspor melalui Keputusan Menteri Keuangan
No.513/KMK.08/2018 (perubahan atas KMK No.374/KMK.08/2017) memberikan
fasilitas Pembiayaan termasuk dalam bentuk Buyer’s Credit, Penjaminan
dan/atau Asuransi kepada Badan Usaha yang memiliki kemampuan dan
kapasitas memproduksi kereta penumpang dan gerbong barang kereta api untuk
di ekspor ke Bangladesh dan Sri Lanka yang telah terealisasi sebesar Rp169,6
miliar dalam bentuk Modal Kerja Ekspor.
Kedepan berbagai kerja sama juga akan dilakukan LPEI, diantaranya adalah
penjajakan pembiayaan untuk kegiatan ekspor vaksin oleh salah satu BUMN Farmasi.
Ekspor vaksin ini, nantinya akan menjadi jawaban kebutuhan negara Afrika seperti
Mozambik dan Tunisia akan
peningkatan kualitas farmasi masing-masing negara. Ekspor Vaksin ini juga sejalan
dengan mandat Menteri Keuangan kepada LPEI melalui KMK No.787/KMK.08/2017
tentang penugasan khusus untuk mendorong ekspor ke kawasan Afrika.
Upaya dari sisi supply ini juga dilakukan LPEI untuk senantiasa bersinergi dengan
BUMN strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah mendorong percepatan
pertumbuhan ekspor nasional. Hal ini mengingat bahwa perekonomian yang kuat akan
tumbuh apabila didukung oleh berbagai aspek dalam satu kesatuan berupa Indonesia
In Corporated.
Tidak kalah penting, dari sisi demand, LPEI juga melakukan beberapa hal diantaranya:
a. Penandatangan Perjanjian dengan Afreximbank yang diwujudkan dalam bentuk
penyediaan fasilitas credit line secara resiprokal masing-masing senilai USD100
juta. Fasilitas ini dapat digunakan untuk pembiayaan maupun penjaminan atas
transaksi perdagangan barang dan jasa termasuk proyek investasi antara Indonesia
dan Afrika.
b. Penandatanganan Perjanjian dengan Standard Chartered Bank untuk penyediaan
fasilitas Letter of Credit (LC) melalui LPEI bagi eksportir yang akan melakukan
transaksi ke negara-negara Afrika seperti Nigeria, Mesir, Afrika Selatan, Pantai
Gading, Mauritius, Uganda, Kenya, Ghana, Tanzania, dan negara-negara lain di
Afrika yang masuk ke wilayah operasional Standard Chartered Bank.
c. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Luar Negeri mengenai
kerja sama dalam mendukung perekonomian nasional, terutama untuk mendorong
investasi dan perdagangan nasional dan pelaksanaan hubungan internasional untuk
mendukung kepentingan nasional.
d. LPEI memiliki sebuah program yang bertujuan untuk memberikan jasa konsultasi
kepada calon eksportir. Program ini disebut dengan Coaching Program for New
Exporters (CPNE). CPNE sendiri sampai tahun 2018 telah melahirkan 20 eksportir
baru.
e. LPEI juga mendorong UKM maupun korporasi berorientasi ekspor untuk memasuki
dunia digital melalui Digital Handholding Program. Program ini dilakukan dengan
memberi pendampingan dan fasilitas sehingga mampu memasarkan, memperluas
akses pasar, mempromosikan, dan meningkatkan daya saing produk unggulan di
global market place.
3. Penetrasi dan Pengembangan Ekspor ke Negara Pasar Potensial
Dalam rangka mendorong industri Indonesia untuk masuk ke negara pasar potensial,
LPEI menandatangani 2 perjanjian diantaranya adalah penandatanganan:
a. Framework Agreement antara LPEI – PT WIKA (Persero)
Dalam rangka penetrasi dan pengembangan ekspor potential market, serta
melaksanakan mandat Penugasan Khusus yang diberikan Pemerintah kepada
LPEI melalui KMK Np.787/KMK.08/2017, LPEI melakukan penandatanganan
Perjanjian Kerangka Kerja Sama (Framework Agreement) dengan PT. Wijaya
Karya (WIKA) (Persero) Tbk tentang Dukungan Pembiayaan Konstruksi di Afrika.
Melalui Perjanjian Kerangka Kerja Sama ini fasilitas yang diberikan akan
digunakan untuk membiayai pembangunan konstruksi yang dilakukan PT WIKA
(Persero) di berbagai negara di kawasan Afrika. Skema pembiayaan akan
menggunakan NIA dengan fasilitas Pembiayaan berupa Buyer’s Credit dan Modal
Kerja Ekspor. Buyer’s credit yaitu fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada
pembeli / buyer dari Afrika atas pembelian produk/jasa dari Indonesia. Sehingga
dengan kata lain bahwa LPEI juga membiayai pemilik proyek di Afrika yang
menggunakan PT WIKA (Persero) sebagai kontraktornya. Sedangkan modal kerja
ekspor yaitu fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan
modal kerja kontraktor selama masa konstruksi proyek berlangsung.
b. Pembiayaan antara LPEI – PT Gema Ista Raya
PT. Gema Ista Raya (PT. GIR) bergerak di sektor perikanan yang didirikan pada
tahun 2005 dengan domisili di Pasuruan, Jawa Timur. Skala usahanya
dikategorikan sebagai UMKM Ekspor. Aktivitas usaha di tahun 2017 sebesar 39,9
persen dari hasil produksinya ditujukan untuk diekspor dengan target pasar utama
ke negara kawasan Afrika dan Timur Tengah seperti Kongo, Tanzania Ghana,
Gabon, Madagaskar, Angola, Afrika Selatan, Sudan, Sierra Leone, Benin, Nigeria,
dan Togo. Sehingga, di tahun 2017 ekspor yang dilakukan oleh PT GIR ke negara-
negara di Benua Afrika mencapai 73 persen dari total ekspor. Sejalan dengan
peningkatan kinerjanya, PT GIR turut membantu meningkatkan kesejahteraan
perekonomian kawasan Pasuruan dengan memberikan kesempatan pekerjaan
kepada 621 orang tenaga kerja perempuan.
Pembiayaan dari LPEI akan digunakan untuk melakukan penetrasi pasar ekspor
pengalengan ikan dan mengembangkan usahanya berupa ekspor ikan beku. Akhir
Desember 2018 diharapkan pembangunan cold storage dengan kapasitas 2.000
Ton dapat diselesaikan sehingga pengembangan usaha dapat direalisasikan.
Kedua perjanjian ini nantinya akan dijadikan landasan oleh industri ini untuk bisa
mengembangkan usahanya serta memberikan dampak pengganda dan nilai
tambah bagi perekonomian nasional.
IV. PT GEO DIPA ENERGI
Kementerian Keuangan RI telah setuju untuk mendukung pengurangan emisi karbon CO2
minimal sebesar 1 – 2 juta ton di tahun 2023 dan 6 Juta Ton di tahun 2035 (pembangkit
1000 MW). Komitmen ini tercermin di rencana jangka panjang pengembangan usaha PT
Geo Dipa Energi (Persero), BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang merupakan
BUMN panasbumi satu – satunya di Indonesia. Hal ini tertuang dalam UU No.16 tahun
2016 tentang Pengesahaan Paris Agreement to the United Nations untuk memenuhi
komitmen dalam penurunan emisi karbon secara masif, pada saat ini, GeoDipa yang
mengemban amanat Undang-Undang Panas Bumi No.21/2014 Pasal 28, yaitu mendapat
penugasan dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau
pemanfaatan energi terbarukan panas bumi. GeoDipa yang sebagai BUMN juga memiliki
fungsi dan peranan penting, antara lain:
1) Meningkatkan kuantitas dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk
memperoleh kebutuhan listrik ramah lingkungan.
2) Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan di daerah dimana proyek
dilaksanakan.
3) Membantu Pemerintah sebagai price setter dalam pemenuhan listrik ramah lingkungan
panas bumi.
4) Mendorong komiditi ekspor berupa penambah devisa, dari penjualan batubara dan
migas akibat substitusi pembangkit fosil dengan pembangkit PLTP.
5) Mengisi kas negara yang memiliki tujuan untuk memajukan dan mengembangkan
perekonomian negara.
Dalam akselerasi pertumbuhan, GeoDipa melakukan upaya-upaya agar pengembangan
PLTP Small Scale 10 MW, Binary 10 MW dan Pengembangan Area Candradimuka 60
MW, Pengembangan lapangan Arjuno Welirang yang memiliki potensi 180 MW serta
lapangan Candi Umbul Telomoyo dengan potensi 90 MW.
V. LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA
1. Perkembangan Pengelolaan Aset (Barang Milik Negara) Oleh Lembaga
Manajemen Aset Negara
Tahun 2016 LMAN menerima aset kelolaan dari DJKN senilai Rp28,81 triliun berupa
2 Aktiva Kilang LNG, 17 properti eks HTBI dan 1 properti eks Pertamina. Tahun 2017,
menerima aset kelolaan senilai Rp153,9 miliar berupa 2 properti eks HTBI, 1 properti
eks Pertamina dan 106 unit apartemen. Tahun 2018, menerima aset kelolaan senilai
Rp134,65 miliar berupa 3 properti eks Pertamina. Total aset kelolaan sampai saat ini:
Rp29,1 Triliun.
PNBP dari Pengelolaan Properti tahun 2018 (Q3) Rp710,2 Miliar (200% dari target).
Selain PNBP terdapat manfaat lain berupa peningkatan kondisi dari non free and clear
menjadi free and clear, cost saving sebesar Rp8,2 Miliar, economic benefit RS Arun
Rp246 Miliar (3,82% dari perekonomian kota Lhokseumawe) serta economic benefit
Aset JIS Rp156,91 Miliar/tahun. Pencapaian pengelolaan aset oleh LMAN 2016-2018
sebagai berikut:
2016 2017 2018 (Q3)
Properti 942 Juta 10,9 Miliar 18,2 Miliar
Kilang LNG 25 Miliar 239,2 694,5 Miliar
TOTAL 26 Miliar 250 Miliar 712,7 Miliar
Target 19 Miliar 65 Miliar 350 Miliar
Capaian 137% 385% 203%
Kinerja aset Kilang Badak berupa PNBP toll fee atas pemanfaatan pada tahun 2018
sebesar Rp678,36 Miliar, jumlah LNG yang terkirim ke buyer tahun 2018 sebesar
211.661.955 MMBTU, adapun tahun 2016 sebesar 25 Miliar dan tahun 2017 sebesar
203,6 Miliar. Pasar yang dilayani yaitu ekspor large scale LNG ke Jepang, Korea,
China. Domestik ke PLN dan Pembangkit Jawa-Bali, small scale LNG (Isotank) untuk
perumahan dan industri.
Pada Kilang Arun sejak 2016-2018 menghasilkan PNBP senilai Rp65,34 Miliar, kilang
ini mendukung proses regasifikasi (rata-rata feed gas 110 MMSCFD) dialirkan ke PLN
(Arun I, Paya Pasir, Belawan) dan tailgas dari NSB (Lhoksukon) dan NSO (Offshore)
yang dialirkan ke PT Pupuk Iskandar Muda, Kertas Kraft Aceh, dan JarGas (rata-rata
feed gas per bulan 50 MMBTU), serta mendukung implementasi Kawasan Ekonomi
Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL).
Selain itu, capaian kinerja pengelolaan aset properti (2016-2018) menghasilkan PNBP
sebesar Rp30 Miliar dari pemanfaatan aset properti eks HTBI, eks PPA dan eks
Pertamina. Penerimaan dari pengelolaan aset properti akan terus meningkat seiiring
dengan upaya penyelesaian kondisi non free and clear yang masih berlangsung dan
penambahan aset kelolaan LMAN.
2. Perkembangan Fungsi Pendanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
Infrastruktur (Proyek Strategis Nasional).
Tahun 2016-2017, LMAN mengalokasikan pendanaan pembebasan lahan proyek
strategis nasional (PSN) untuk sektor Jalan Tol sebesar 41,662 Triliun (43 Jalan Tol),
Bendungan sebesar 2,378 Triliun (24 Bendungan), Kereta Api sebesar 3,509 Triliun
(6 Jalur Kereta Api) dan Pelabuhan sebesar 0,5 Triliun (1 Pelabuhan).
Sampai dengan saat ini LMAN telah melakukan pembayaran pembebasan lahan PSN
berdasarkan tagihan yang disampaikan untuk sektor Jalan Tol sebesar 23,646 Triliun
(33 Jalan Tol), Bendungan sebesar 1,495 Triliun (14 Bendungan), Kereta Api sebesar
0,154 Triliun (3 Jalur kereta Api) dan Pelabuhan sebesar 27,6 Miliar (1 Pelabuhan).
Pembayaran pembebasan lahan oleh LMAN dilakukan dengan skema pembayaran
langsung maupun skema dana talangan. Pada hari Jumat/5 Oktober 2018, LMAN
menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan
32 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengenai Pembayaran Dana Pengadaan Tanah
Infrastruktur Jalan Tol. Kesepakatan ini meliputi adendum MoU mengenai
pembayaran yang menggunakan alokasi Tahun Anggaran 2017 sebanyak 28 MoU
dengan nilai total alokasi Rp23.156.040.000.000,00 (dua puluh tiga triliun seratus lima
puluh enam miliar empat puluh juta rupiah), serta 36 MoU mengenai pembayaran
menggunakan alokasi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai total alokasi
Rp17.085.440.000.000,00 (tujuh belas triliun delapan puluh lima miliar empat ratus
empat puluh juta rupiah). Dengan demikian, total nilai yang akan dibayarkan LMAN
adalah Rp. 40.241.480.000.000 (empat puluh triliun dua ratus empat puluh satu milyar
empat ratus delapan puluh juta rupiah).
Pendanaan pengadaan lahan PSN yang dilakukan oleh LMAN dalam rangka
mensukseskan program nawacita terkait percepatan pembangunan infrastruktur
tersebar di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan,
Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.
Ke depan dalam rangka suistainability pendanaan pengadaan lahan PSN, LMAN akan
melakukan value enhancement atas lahan PSN yang telah selesai dibangun.
VI. PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
PT SMI, melalui 3 pilar bisnis yang dimiliki, yakni Pilar Pembiayaan & Investasi, Pilar Jasa
Konsultasi dan Pilar Pengembangan Proyek semakin menunjukkan kontribusi nyata bagi
percepatan pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Percepatan tersebut hadir
dengan berbagai struktur maupun skema pendanaan yang inovatif. Beberapa inovasi
produk tersebut diantaranya:
Long tenor & grace period (proyek Jalan Tol Trans Sumatera, ruas Medan – Binjai,
Palembang - Indralaya, Bakauheni - Terbanggi Besar, tenor mencapai 25 tahun dan
grace period 15 tahun)
Cash deficiency support (CDS) yang menciptakan efek crowding-in bagi lembaga
pembiayaan lain karena comfort level yang dihadirkan produk tersebut (proyek
Bakauheni – Terbanggi Besar serta Terbanggi Besar – Kayu Agung)
First Loss Mechanism yang dikembangkan bersama dengan AFD (lembaga
pembiayaan pembangunan Perancis), yang memberikan jaminan terhadap kerugian
yang mungkin terjadi selama proyek dalam masa konstruksi sehingga meningkatkan
kenyamanan project developer maupun investor dalam melaksanakan proyek.
Take Out Financing dimana Perseroan akan mengambil alih pembiayaan setelah
masa pembiayaan oleh lembaga lain yang memiliki keterbatasan kapasitas tenor
pinjaman berakhir.
Terkait pilar bisnis Pengembangan Proyek, PT SMI telah menerima 13 penugasan dari
pemerintah melalui Kementerian Keuangan di berbagai sector (air, telekomunikasi,
kesehatan, dan transportasi masal). 5 diantaranya telah mencapai financial close dan
tengah dalam tahapan konstruksi (khusus proyek Palapa Ring paket barat sudah selesai
konstruksi), 1 proyek baru saja mengumumkan pemenang tender, dan proyek-proyek lain
yang berada pada beragam tahapan penyiapan. Proyek-Proyek KPBU yang dikelola PT
SMI menunjukkan kolaborasi dan sinergi yang solid antara Kementerian Keuangan
melalui dukungan fasilitas PDF, VGF dan AP, penjaminan dari PT PII, pembiayaan dari
PT SMI, dan Kementerian terkait, yaitu Kementerian PUpera, Perhubungan, Kominfo, dan
Kesehatan.
Melalui pilar bisnis Advisory, PT SMI berhasil membantu membuat struktur proyek yang
memiliki bankability sangat baik sehingga menarik sedemikian banyak minat investor
termasuk investor luar negeri. Dalam proyek KPBU Satelit Multi Fungsi senilai Rp 6,7 T,
bidder asing dari Jepang, Cina, Luxembourg, Inggris dan Amerika ikut berpartisipasi
dalam proses tender. Dalam proyek ini, PT SMI berperan sebagai Lead Transaction
Advisor, berkolaborasi dengan PT PII dalam hal penjaminan dan juga mendapatkan
fasilitas Availability Payment dari Kementerian Komunikasi & Informatika. Selain itu, telah
beroperasinya Bandara Udara Internasional Kertajati, juga tidak lepas dari keterlibatan PT
SMI khususnya dalam hal pemberian jasa konsultasi sebagai Financial Advisor.
Baru saja 5 Oktober lalu, Kementerian Keuangan yang telah memberikan mandat kepada
PT SMI sebagai implementing agency, meluncurkan SDG Indonesia One, suatu platform
kerjasama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur
yang berorientasi terhadap pencapaian tujuan SDGs di Indonesia. Pendanaan yang
terintegrasi tersebut berasal dari beragam sumber, antara lain, filantropis, Lembaga donor,
lembaga keuangan bilateral dan multilateral dan privat dan akan dikelola secara
transparan dan accountable. SDG Indonesia One memberikan manfaat dalam beberapa
hal:
Peningkatan akses ke sumber pendanaan global,
Mobilisasi dan koordinasi peran mitra Pemerintah, serta
Mengurangi beban fiskal Pemerintah untuk mendanai proyek infrastruktur yang
berorientasi pada SGD.
. Platform ini diharapkan membantu Pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antar
daerah terhadap kebutuhan pendanaan untuk pembangunan yang berorientasi pada
SDGs. Platform ini juga akan dimanfaatkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam
menangani rekonstruksi dan rehabilitasi di daerah bencana, seperti Palu, Sigi, Donggala,
dan Lombok, bersama dengan mitra yang memiliki perhatian khusus terhadap
rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur pada daerah terdampak bencana. Bantuan untuk
penanganan daerah bencana juga dapat dikombinasikan dengan Pinjaman Pemda dari
PT SMI kepada Pemerintah Daerah yang wilayahnya terkena dampak bencana.
VII. PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
1. Kegiatan Usaha
PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) merupakan perusahaan swasta nasional
yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur dengan fokus investasi pada
proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial. Keberadaan IIF untuk
menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan infrastruktur disamping untuk
meningkatkan partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di
Indonesia.
Sektor-sektor infrastruktur yang dapat dibiayai oleh IIF adalah: transportasi, jalan,
pengairan, air limbah, air minum, telekomunikasi, ketenagalistrikan, minyak dan gas
bumi, infrastruktur sosial, infrastruktur distribusi pangan, dan infrastruktur pengelolaan
kawasan industri.
IIF menerapkan prinsip – prinsip sosial dan lingkungan sebagai bagian dalam
pembiayaan infrastruktur untuk memitigasi risiko sosial dan lingkungan dari
pembangunan proyek infrastruktur. Hal ini selalu diterapkan oleh IIF sehingga
diharapkan menjadi pendorong bagi proyek-proyek infrastruktur lain dalam
menjalankan pembangunan yang keberlanjutan.
2. Proyek atau Skema Creative Financing
Portofolio pembiayaan IIF:
Obligasi Korporasi;
Menjadi anchor investor pada Komodo Bond dalam pembiayaan ekspansi
proyek jalan tol;
Menjadi anchor investor pada obligasi korporasi pertama yang berwawasan
lingkungan atau Green Bond sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar green
bond yang berlaku di ASEAN.
Obligasi Proyek;
Menjadi anchor investor pada obligasi proyek domestik pertama di Indonesia
dalam pengembangan proyek jalan tol.
Proyek Kemitraan Pemerintah Swasta;
Bertindak sebagai mandated lead arranger (“MLA”) dalam proyek infrastruktur
sistem penyediaan air minum (“SPAM”);
Sebagai mandated lead arranger (“MLA”) pada inisiatif proyek Public Private
Partnership (“PPP”) dalam sektor infrastruktur telekomunikasi;
Energi yang Terbarukan;
Mengelola portofolio dalam berbagai proyek infrastruktur energi yang
terbarukan dalam mendukung pengembangan infrastruktur berwawasan
lingkugan:
o Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
o Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH);
o Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
o Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB);
o Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
Fasilitas non fund
Fasilitas penjaminan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) pertama
dan terbesar di Indonesia dengan kapasitas mencapai 75 Mega Watt (MW).
Jasa Konsultasi;
Memberikan jasa konsultasi dalam berbagai proyek infrastruktur seperti:
akuisisi perusahaan swasta dalam sektor infrastruktur air minum, manajemen
pengolahan limbah padat dan pengembangan pelabuhan industrial.
Produk pembiayaan IIF yang sedang dalam proses pengembangan:
Reksa Dana Penyertaan Terbatas (Limited Participation Mutual Fund);
Menjadi anchor investor melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas Ekuitas
sektor infrastruktur jalan tol dalam mendukung Proyek Strategis Pembangunan
Nasional.
Investasi pada ekuitas melalui akuisisi saham perusahaan infrastruktur swasta
yang bergerak di bidang jalan tol, energi terbarukan dan pengolahan air;
Pengembangan infrastruktur sosial seperti:
Rumah sakit;
Pendidikan tinggi;
Pelatihan vokasi;
Pariwisata.
IIF sedang mengembangkan inisiatif produk pembiayaan Foreign Exchange Liquidity
Facility (“FXLF”) yang merupakan fasilitas pinjaman subordinasi siaga untuk
menyediakan kas tambahan dalam menutupi peningkatan jumlah pembayaran hutang
saat nilai tukar USD/IDR mencapai batas tertentu (pelemahan IDR sampai dengan
nilai tertentu).
3. Sinergi
Mendapatkan dukungan Pemerintah melalui viability gap fund dan penjaminan proyek
yang diterbitkan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (“PII”) serta
bersinergi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam beberapa proyek.
4. Project Showcase
PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) menandatangani nota kesepahaman
bersama dengan konsorsium Cikunir-Ulujami yang terdiri dari PT Nusantara
Infrastructure Tbk., PT Acset Indonusa Tbk. dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam
memberikan dukungan pembiayaan prakarsa pengusahaan jalan tol untuk wilayah
Cikunir sampai dengan wilayah Ulujami menjadi Jakarta Outer Ring Road Elevated
atau JORR III (“JORR III”).
Pembangunan Jalan Tol Layang JORR III bertujuan untuk mengurangi beban lalu
lintas di sepanjang JORR serta memaksimalkan kapasitas lalu lintas di sepanjang
koridor JORR jika diintegrasikan dengan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II (Layang)
dan/ atau Jalan Tol Jakarta – Cikampek II (Selatan). Selain itu, pembangunan jalan tol
layang JORR III juga ditujukan untuk mengurai kemacetan dan beban lalu lintas tol
dalam kota. Proyek yang terdiri dari 2x2 lajur dengan total panjang 28,86 KM yang
memiliki nilai investasi sebesar Rp. 22,5 triliun ini memasuki tahap evaluasi syarat
prakarsa oleh Pemerintah.
Skema dukungan pembiayaan yang akan diberikan IIF dapat dilakukan melalui:
a. Pemberian fasilitas pinjaman antara lain pinjaman berjangka senior, mezzanine,
pinjaman subordinasi, dan dukungan kekurangan kas (cash deficiency support);
b. Pemberian fasilitas pendukung antara lain, penyertaan modal, garansi kredit,
foreign exchange liquidity facility; dan
c. Pemberian jasa konsultasi antara lain konsultasi finansial, konsultasi transaksi dan
konsultasi kebijakan publik.