(lakip) - bkpsdmd.makassar.go.id · laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan...
TRANSCRIPT
i
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporam Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan
rahmat dan anugrahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2017 dapat tersusun
Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas
kinerja dalam melaksanakan good governance di lingkungan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, yang
mengemban amanah menjalankan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang
Manajemen Kepegawaian. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini selain berfungsi
sebagai alat kendali juga menjadi instrumen penilai kualitas kinerja serta media
pertanggungjawaban kepada publik.
Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Makassar selama 1 (satu) tahun yang akan menjadi sumber
informasi dan referensi untuk bahan penyusunan perencanaan, perbaikan dan
peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang.
Demikian kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun LAKIP Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini.
Makassar, 05 Februari 2018
KEPALA BADAN,
H. B. AMIRUDDIN, SE, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19590809 198903 1 006
i
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporam Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017
ii
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporam Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017
Badan Kegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah
Kota Makassar sebagai penyelenggara manajemen kepegawaian daerah,
mempunyai peranan strategis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan
dalam rangka penyelenggaraan roda Pemerintahan Kota Makassar. Sebagai
bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang diemban, maka disusun
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017 yang menyajikan berbagai
keberhasilan / capaian strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar serta sejumlah permasalahan
dan sejumlah hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut
tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja
berdasarkan tujuan dan sasaran.
Berakhirnya Tahun Anggaran 2017 menandai Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar telah
menyelesaikan Implementasi tahun ketiga dari Rencana Stratejik tahun 2014-
2019 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2016.
Dalam melaksanakan tugasnya, pada Tahun 2017 Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Makassar ditunjang oleh 9 (sembilan) sasaran, Tujuan dan Indikator serta
13 (tiga belas) Program dan 83 (delapan puluh tiga) kegiatan. Dari hasil
pengukuran terhadap pencapaian kinerja sebanyak 82,50 %, secara umum
telah mencapai nilai dalam kisaran >100% yang termasuk dalam
interpretasi melebihi target, sedangkan realisasi keuangan dari Tagert Rp.
21.474.994.400 terealisasi sebesar Rp.19.556.957.576 atau sebesar 91.07
% yang terdiri dari :
Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 4.725.844.000 terealisasi
Rp. 4.576.937.107 atau sebesar 96.85 %
ii
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporam Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017
Anggaran Belanja Langsung Rp. 16.749.150.400 terealisasi
Rp. 14.980.020.469 atau sebesar 89.44 %
Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja kegiatan dapat
disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDMD
Kota Makassar telah dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif.
Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Makassar dalam rangka melaksanakan regulasi kepegawaian sesuai
Undang-undang Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan efektivitas,
efisiensi dan produktifitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar antara lain :
Pengembangan SIMPEG dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD
dalam mewujudkan akurasi data pegawai ASN
Penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS melalui sistem CAT dan
promosi terbuka agar memperoleh SDM Aparatur yang profesional,
bersih dab kompeten.
Implementasi sistem absensi yang akurat dengan menggunakan
sensor wajah, sehingga data kehadiran PNS dapat terukur dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Penerapan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang cepat, tepat dan
akurat untuk meningkatkan kepuasan ASN yang sesuai dengan
Standar ISO 9001-2015
Laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar merupakan
refleksi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun
Anggaran 2017 oleh segenap jajaran pegawai untuk mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDMD Kota Makassar secara
keseluruhan. Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja
yang optimal, yang dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan
kinerjanya pada masa mendatang.
DAFTAR ISI
ii
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporam Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………… i
RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………........ ii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………............... iv
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………............. 1
1.1 Latar Belakang …………………………………………………………… 1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ……... 3
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi ....................... 7
1.4 Perencanaan Strategis ..................................................... 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .…………………........................ 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………. 16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi …..……………………………………… 16
3.2 Realisasi Anggaran ........................................................... 47
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………… 52
LAMPIRAN
- RKT (RENCANA KERJA TAHUNAN)
- PKK ( PENGKURAN KERJA TAHUNAN)
- PPS (PENGKURAN PENCAPAIAN SASARAN)
Bab I Pendahuluan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017
1
1.1 LATAR BELAKANG
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017 dapat kami selesaikan. Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Makassar disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan
Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan
pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah
selama tahun 2017, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk
menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan
yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 memuat informasi
tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijaksanaan program dan
kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi
“Mewujudkan Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua” dengan Misi yang
berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDMD Kota Makassar yaitu
mereformasi Tata Pemerintahan menjadi Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas
Korupsi.
BAB I
PENDAHULUAN
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 2
Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan
pelayanan, baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai maupun
peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama untuk
menghadapi era persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada
masyarakat dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada
Pemerintah Kota Makassar.
Adapun untuk pencapaian indikator-indikator sebagaimana tersebut di
atas, secara garis besar program-
program kegiatan diarahkan kepada :
1. Terwujudnya pengembangan
Aparatur Sipil Negara sesuai
kompetensi
2. Terwujudnya perencanaan,
penyusunan dan penataan file
serta informasi kepegawaian
3. Terwujudnya penilaian dan
pemberian tunjangan kinerja bagi Aparatur
4. Terwujudnya pemenuhan hak-hak kepegawaian
5. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan
6. Terwujudnya system penyusunan rencana kebutuhan
Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis sesuai dengan Struktur
Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Makassar sebagai berikut :
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 3
Gambar 1.1
Bagian Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kota Makassar
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8
tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 111 Tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 4
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang
Bidang Kepegawaian dan Pendidikan serta Pelatihan yang menjadi kewenangan
Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :
a. Kepala Badan
b. Sekertariat, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengadaan dan Informasi,terdiri atas:
1. Subbagian Pengadaan dan Pengangkatan ASN;
2. Subbagian Data dan Informasi;
3. Subbagian Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara.
d. Bidang Pengembangan Karier dan Hak-hak Aparatur Sipil negara, terdiri atas:
1. Subbagian Kepangkatan,jabatan dan Hak-hak ASN
2. Subbagian Mutasi dan Promosi
3. Subbagian jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua.
e. Bidang Diklat dan Pengembangan Kompetensi, terdiri atas :
1. Subbagian Analisis Kebutuhan dan Kerjasama Diklat
2. Subbagian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara;
3. Subbagian Pola Karier dan Pengembangan kompetensi.
f. Bidang Kinerja dan Penghargaan, terdiri atas :
1. Subbagian penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara;
2. Subbagian Penghargaan Aparatur Sipil Negara;
3. Subbagian Perlindungan, penghentian dan Disiplin Aparatu Sipil Negara
g. Unit Pelaksan Teknis [UPT]
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar adalah:
a) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan bidang kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan;
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 5
b) Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaran fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan bidang kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan;
c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
penyelenggaran fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan bidang kepegawaian dan
pendidikan serta pelatihan;
d) Pembinaan teknis penyelenggaraan
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
bidang kepegawaian dan pendidikan
serta pelatihan;
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berjalannya organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kota Makassar sangat ditentukan oleh kuantitas maupun
kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, BKPSDMD didukung
pegawai sebanyak 97 orang dengan profil demografi sebagai berikut :
Pendidikan
S3 = 1
S2 = 15
S1 = 55
D3 = 2
SLTA = 30
Jml = 103
55 Org
Jenis Kelamin
47 Org
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 6
JFU : 58 Orang
Sekretariat : 10 Orang
Bid. Pengembangan Karier & Hak-hak ASN : 16 Orang
Bid. Diklat & Pengembangan Kompetensi : 8 Orang
Bidang Pengadaan dan Informasi : 9 Orang
Bidang Kinerja dan Penghargaan : 10 Orang
Jabatan Struktural
Eselon II ( 1 orang)
Eselon III (5 orang)
Eselon IV (14 orang)
JENIS JABATAN
Gol / Ruang Jumlah
II/a 2 Orang
II/b 4 Orang
II/c 5 Orang
II/d - Orang
III/a 11 Orang
III/b 9 Orang
III/c 7 Orang
III/d 10 Orang
IV/a 6 Orang
IV/b - Orang
IV/c 2 Orang
Jumlah 56 Orang
GOLONGAN
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 7
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi
Dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, didasarkan isu-isu strategi
yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam
manajemen kepegawaian BKPSDMD Kota Makassar, sehingga visi, misi, program
dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kota Makassar, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mendukung
pencapaian Visi Kota Makassar yaitu: “ Mewujudkan Kota Dunia Yang
Nyaman Untuk Semua” Makna yang terkandung di dalam Visi tersebut
kaitannya dengan peran dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar yang akan dicapai yaitu terwujudnya
pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai core business sebagaimana
dijelaskan di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kota Makassar menghadapi permasalahan yang senantiasa terus
diupayakan pemecahannya, yaitu sebagai berikut:
1. Belum terpenuhinya kompetensi PNS dan belum terpenuhinya jumlah PNS
tenaga teknis strategis akibat terbatasnya formasi dibandingkan beban kerja
maupun rasio jumlah pensiun
2. Moratorium penerimaan CPNS dari jalur umum, namun usulan SKPD
menyatakan kekurangan pegawai;
3. Hasil Analisis Jabatan belum optimal seperti uraian tugas jabatan dan SOP;
4. Analisis beban kerja belum optimal;
5. Belum optimalnya pengembangan karier pegawai sesuai dengan kompetensi
jabatan
6. Penanganan masalah disiplin pada SKPD belum optimal;
7. Penempatan alumni diklat belum optimal;
8. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai;
9. Kesenjangan penghasilan;
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 8
10. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
11. Terbatasnya anggaran pengembangan pegawi (diklat, tugas belajar,
pelatihan, dan assessment);
12. Database kepegawaian belum akurat;
13. Penyelesain SPK (penilaian kinerja) di SKPD terlambat, sehingga berpengaruh
terhadap pelayanan administrasi kepegawaian.
14. Adanya aturan kediklatan yang sering berubah-ubah, sehingga aparat
penyelenggaraan diklat dalam melaksanakan tugas-tugasnya sering
mengalami kendala;
15. Masih terdapat ada PNS yang belum mengikuti Diklat PIM yang
dipersyaratkan dalam jabatan tertentu;
16. BKPSDMD Kota Makassar belum menyediakan Data yang akurat terhadap
pengembangan Sistem Informasi Diklat;
17. Rapat Koordinasi Teknis pendididkan dan pelatihan baik pelaksanaan di Kota
Makassar maupun di Propinsi Sul-Sel belum dapat mewadahi semua aspirasi
kebutuhan diklat setiap SKPD;
Dengan penetapan Visi Kota Makassar dan core business seperti yang
diungkapkan diatas, issue stratejik yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah memperbaiki Kinerja
Aparatur Pemerintah daerah melalui pembinaan dan pengembangan SDM aparat
dan manajemen PNSD yang baik sehingga mampu menjalankan fungsi pelayanan
masyarakat secara optimal dan prima. Secara rinci isu-isu strategis berupa peluang
dan ancaman yang harus diantisipasi adalah sebagai berikut:
a. Peluang
1) Adanya poteni Sumber Daya Aparatur yang dapat dikembangkan dalam
penataan personil;
2) Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan
pengawasan kepada aparatur agar pegawai berdisiplin dan professional;
3) Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola
pegawai yang professional dalam penataan manajemen pegawai;
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 9
4) Sistem teknologi informasi komputerisasi yang mendukung pelayanan yang
prima, cepat dan tepat.
b. Ancaman
1) Perubahan dan perkembangan peraturan perudangan bidang kepegawaian
yang harus disikapi secara cepat dan tepat;
2) Jumlah pegawai ASN yang memasuki batas usian pensiun 5 (lima) tahun ke
depan yang perlu disiapkan penggantinya;
3) Tenaga Honorer K2 yang tidak lulus seleksi dan Tenaga Honorer pada
masing-masing SKPD yang menjadi isu nasional;
4) Pengisian jabatan berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN;
5) Peningkatan dan pengendalian kinerja dan disiplin pegawai ASN;
6) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk peningkatan
pelayanan publik.
1.4 Perencanaan Strategis
Dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi dan mengantisipasi isu-
isu strategis berupa peluang dan ancaman, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar telah menetapkan
langkah-langkah strategis sebagai berikut:
Permasalahan/Isu
Strategis Strategi dan Kebijakan Sasaran Strategis Program
1 2 3 4
Belum terukurnya kinerja
PNS;
Pengembangan PNS melalui
analisis jabatan dan
pengembangan PNS yang
didukung pola karier yang
jelas
Meningkatnya sistem
pola karier yang jelas
dan terukut;
Program
Pembinaan
Pegawai sesuai
Kompetensi
Belum seimbangnya etos
kerja PNS dengan semangat
profesionalisme;
Peningkatan kualitas
pelayanan administrasi
kepegawaian yang mengacu
pada standar pelayanan atau
Standart Operational
Procedures (SOP)
Meningkatnya
pelayanan
manajemen mutasi
kepegawaian
Program
Peningkatan Diklat
Teknis dan
Fungsional
Aparatur
Belum seimbangnya kualitas
kompetensi dengan
sertifikasi keahlian dan
keterampilan untuk
pelayanan tupoksi;
Peningkatan kualitas
pengukuran kompetensi dan
penilaian kinerja pegawai
yang dapat
dipertanggungjawabkan
Meningkatnya kinerja
PNS yang berbasis
kompetensi
Program Diklat
Pengembangan
Karier
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 10
1 2 3 4
Belum terukurnya
kebutuhan sistem karier dan
kadesisasi pimpinan;
Peningkatan kualitas
kedisiplinan PNS dan
kesejahteraan PNS yang
didukung reward and
punishment
Menurunnya
penyelesaian kasus
pelanggaran disiplin
PNS dan
meningkatnya
kesejahteraan PNS
Program Diklat
Manajemen
Keuangan,
Pemerintahan dan
Pembangunan
Belum terukurnya
kebutuhan sistem karier dan
kadesisasi pimpinan;
Meningkatnya akurasi
data sumber daya
aparatur melalui
pengembangan
system informasi
manajemen
kepegawaian
Program
Pengkajian Diklat
Aparatur
Adanya PNS yang terlibat
masalah hukum;
Meningkatnya layanan
administrasi
kepegawaian
Program
Perencanaan dan
Informasi
Kepegawaian
Masih adanya praktek
gratifikasi dan birokratisasi
dalam pelayanan publik;
Terciptanya SDM
Aparatur yang
professional
Program Penilaian
dan Pemberian
Tunjangan Kinerja
Tingkat ketidak hadiran
masih relating tinggi dan
tingkat pemenuhan jam
kerja masih rendah;
Terwujudnya kualitas
peneyelenggaraan
kegiatan pendidikan
dan pelatihan
Program
Pemenuhan Hak
Kepegawaian
Penempatan pegawai belum
sesuai dengan kompetensi;
Terwujudnya system
rencana kebutuhan
diklat berdasarkan
kebutuhan dan
kemampuan
keuangan daerah
Program Olahraga,
Seni, Budaya,
Mental dan Rohani
Penempatan pegawai belum
sesuai dengan kompetensi;
Terwujudnya system
informasi pendidikan
dan pelatihan
bebasis IT
Program Bantuan
Hukum, Usaha dan
Sosial
Anggapan pemerintahn
pusat kelebihan jumlah
pegawai;
Terwujudnya minat
belejar aparatur /
peserta diklat
Terwujudnya
koordinasi dan
sinkronisasi dengan
instansi terkait
Secara lengkap Renstra 2014 – 2019 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar disajikan pada
Lampiran 1.
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 11
PERENCANAAN KINERJA
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017
ini mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Makassar merupakan dokumen yang disusun melalui proses
sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi
Kepala Daearah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya
manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar.
Review Renstra BKPDSDM Kota Makassar Tahun 2014-2019 merupakan
salah satu pendukung RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019, karena BKPSDMD
mempunyai tupoksi sebagai penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
dan Pendidikan serta Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah sehingga ada
keterkaitan dengan Misi-3 RPJMD Kota Makassar yakni : Mereformasi Tata
Pemerintahan Menjadi Pelayanan Publik Standar Dunia Bebas Korupsi
BAB II
2.1 Rencana Strategis dan Target Tahun 2017
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 12
Keterkaitan Misi terdapat pada :
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Makassar dalam menetapkan Visinya harus mengacu pada Visi Kota Makassar
dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kota Makassar
Makassar Tahun 2014-2019 yaitu “Mewujudkan Kota Dunia Yang Nyaman
Untuk Semua”
Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan
pradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan dating,
maka Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Makassar Tahun 2014-2019 :
Terdapat tiga kata kunci yang akan memberikan pemahaman tentang Visi tersebut
dalam tabel sebagai berikut :
Keterkaiatan Misi RPJMD terdapat pada :
Sasaran : Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
Indikator Kinerja Sasaran : % SDM aparatur yang
menempati unit kerja sesuai dengan kompetensinya
Strategi : Perbaikan sistem penempatan SDM Aparatur
Arah Kebijakan : Perbaikan penempatan jabatan dan
kompetensi SDM Aparatur
“ Terwujudnya Aparatur Yang Profesional, Bersi dan Kompetetif ”
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 13
Visi Pokok Visi Penjelasan Visi
Terwujudnya
Aparatur Yang
Profesional, Bersih
dan Kompetetif
1. Profesional
2. Bersih
3. Kompetetif
1. Istilah “Profesional” dimaksud
untuk menunjukkan kriteria
pegawai yang memiliki kompetensi
yang memadai sesuai dengan
persyaratan suatu jabatan,bekerja
dengan dedikasi yang tinggi, dan
berorientasi pada prestasi kerja.
2. Yang dimaksud dengan “bersih”
yaitu untuk menunjukkan bahwa
setiap pegawai dalam
melaksanakan tugasnya selalu
mengedepankan kredibilitas,
transparansi, akuntabel dan
mampu menyelenggarakan
amanah dan tanggungjawab
secara baik sehingga akan
terhindar dari adanya praktek-
praktekkorupsi,kolusi dan
nepotisme.
3. Yang dimaksud dengan
“kompetetif” yaitu memiliki nilai
lebih yang dapat dijadikan modal
dasar dalam berkompetensi baik
secara pribadi maupun untuk
kepentingan organisasi dalam arti
memiliki daya saing yang tinggi.
PENJELASAN VISI
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 14
Dalam Perjanjian kinerja pada tahun 2017 ini, Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar berjanji akan
mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang dapat
di jabarkan dalam Lampiran 3 Penetapan Kinerja Tahun 2017.
Muatan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar sebagai berikut :
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA PROGRAM
TARGET
KINERJA
1 2 3 4 5
1. Peningkatan
pelayanan
administrasi
kepegawaian yang
transparan dan
akuntabel
Terwujudnya kajian
dan pelayanan
administrasi pegawai
yang sesuai norma
dan standar
Meningkatnya
pengembangan kajian dan
pelayanan administrasi
kepegawaian yang tepat
waktu dan tepat sasaran
100 %
2. Peningkatan sarana
dan prasarana
Tersedianya sarana
dan prasarana
pendukung pelayanan
administrasi
kepegawaian
Meningkatnya sarana dan
prasarana pendukung
pelayanan administrasi
kepegawaian
100 %
3. Peningkatan Disiplin
Pegawai
Tersedianya pakaian
dinas harian pegawai
Meningkatnya kedisiplinan
Aparatur Sipil Negara
100 %
4. Peningkatan
keterampilan dan
profesionalisme PNS
setelah mengikuti
diklat
Terwujudnya pegawai
yang memiliki
kemampuan teknis
wawasan dan
keterampilan yang
profesional
berdasarkan tugas dan
fungsinya
Jumlah PNS yang
mengikuti Diklat Teknis /
Fungsional untuk
peningkatan pengetahuan
dan kemampuan
100 %
2.2. Target Indikator Kinerja Utama Tahun
2017
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 15
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA PROGRAM
TARGET
KINERJA
1 2 3 4 5
5. Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Terwujudnya
pengembangan system
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Meningkatnya pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
100 %
6. Peningkatan
pembinaan pegawai
sesuai kompetensi
Terwujudnya
pengembangan
Aparatur Sipil Negara
sesuai kompetensi
Presentase Aparatur Sipil
Negara yang sesuai
kompetensi
21,43 %
7. Peningkatan
perencanaan dan
informasi
kepegawaian
Terwujudnya
perencanaan,
penyusunan dan
penataan file serta
informasi kepegawaian
Persentase perencanaan
formasi Aparatur Sipil
Negara
21,43 %
8. Peningkatan
penilaian dan
pemberian
tunjangan kinerja
aparatur
Terwujudnya penilaian
dan pemberian
tunjangan kinerja bagi
Aparatur
Persentase tingkat
kesejahteraan pegawai
berdasarkan kinerja
21,43 %
9. Peningkatan
pemenuhan hak-hak
kepegawaian
Terwujudnya
pemenuhan hak-hak
kepegawaian
Persentase pemenuhan
hak kepegawaian yang
sesuai standar pelayanan
mutu
21,43 %
10. Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
kegiatan pendidikan
dan pelatihan
Trewujudnya kualitas
penyelenggaraan
kegiatan pendidkan dan
pelatihan
Penyelenggaraan Diklat
yang berkualitas 236 kali
75,00 %
11. Tersedianya syastem
penyusunan rencana diklat berdasarkan kebutuhan
Trewujudnya system
penyusunan rencana kebutuhan
Tersedianya system
penyelenggaraan kebutuhan diklat 5 paket
100 %
Muatan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar secara
lengkap disajikan dalam lampiran 2.
BAB III NTABILITAS KINERJA
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 16
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Makassar selaku pengemban amanah masyarakat di bidang pengelolaan SDM
aparatur melaksanakan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat
akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia DaerahKota Makassar. Laporan tersebut
memberikan gambaran penilaian
tingkat pencapaian target masing-
masing indikator sasaran strategis
yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra Tahun 2014-2019 maupun
Renja Tahun 2017. Sesuai dengan
ketentuan tersebut, pengukuran
kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk
mewujudkan visi dan misi pemerintah
Indikator penilaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kota Makassar dapat dilihat dari indikator sasaran strategis
yang akan dicapai pada tahun 2017. Sasaran strategis yang ingin dicapai Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada tahun 2017,
yaitu :
BAB III
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 17
1) Terwujudnya kajian dan pelayanan administrasi pegawai yang sesuai norma
dan standar dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :
a. Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran
b. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana
c. Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpakaian dinas
d. Persentase kinerja yang termuat dalam citizen charter SKPD
2) Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan
keterampilan yang profesional berdasarkan tugas dan fungsinya dengan
indikator kinerja sasaran persentase keikutsertaan PNS dalam diklat yang
ditawarkan oleh Pemerintah Pusat dan peningkatan pemahaman pengelola
kepegawaian
3) Terwujudnya pengembangan Aparatus Sipil Negara (ASN) sesuai kompetensi
dengan indikator kinerja sasaran Jumlah dan persentase SDM yang
ditempatkan sesuai kompetensi
4) Terwujudnya perencanaan, penyusunan dan penataan file serta informasi
kepegawaian dengan indikator sasaran persentase jumlah pegawai yang
direkrut sesuai analisis kebutuhan
5) Terwujudnya penilaian dan pemberian tunjangan kinerja bagi aparatur
dengan indikator kinerja sasaran persentase ketepatan penerimaan tunjangan
yang sesuai dengan kreteria
6) Terwujudnya pemenuhan hak-hak kepegawaian dengan indikator kinerja
sasaran persentase penerimaan hak kepegawaian
7) Terwujudnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan
8) Terwujudnya system penyusunan rencana kebutuhan
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 8 sasaran strategis, sebanyak
8 sasaran strategis telah tercapai dengan kategori tinggi (di atas 80.00%), 1
sasaran strategis dicapai dengan kategori sedang, dan 1 sasaran strategis
berkategori sangat rendah. sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 18
No Sasaran Target
% Realisasi
% Prosentase Pencapaian
1 2 3 4 5
1. Terwujudnya kajian dan pelayanan administrasi
pegawai yang sesuai norma dan standar 100.00 100.31 100.31
2.
Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan
teknis wawasan dan keterampilan yang profesional berdasarkan tugas dan fungsinya
21.43 11.48 53.58
3. Terwujudnya pengembangan ASN sesuai
kompetensi 21.43 9.14 42.63
4. Terwujudnya perencanaan, penyusunan dan
penataan file serta infomasi kepegawaian 21.43 11.57 54.00
5. Terwujudnya penilaian dan pemberian tunjangan
kinerja bagi aparatur 21.43 3.17 14.80
6. Terwujudnya pemenuhan hak-hak kepegawaian 21.43 47.38 221.07
7. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan kegiatan
pendidkan dan pelatihan 75,00 6.53 8.71
8. Trewujudnya system penyusunan rencana kebutuhan
100.00 80.56 80.56
Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai
berikut:
a. Sasaran 1 .
Terwujudnya kajian dan pelayanan administrasi pegawai yang sesuai norma dan standar
Pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan 4 indikator kinerja utama adalah
sebagai berikut:
No Indikator Satuan
% Target Capaian
% Capaian
1 Indeks kepuasan pelayanan
administrasi perkantoran % 100.00 100,31 100,31
2 Cakupan ketersedian sarana dan
prasarana aparatur % 100.00 98,97 98,97
3 Persentase penurunan jumlah
pelanggaran disiplin berpakaian dinas
% 100.00 100,00 100,00
4 Persentase kinerja yang termuat
dalam citizen charter SKPD % 100.00 104.12 104,12
Rata-rata Prosentase Pencapaian Sasaran
100.85
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 19
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis di atas sebesar 100,85 % atau kategori
sangat tinggi. Penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja utama di atas
adalah sebagai berikut:
a) Indikator kinerja Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran Capaian
indikator ini diperoleh dengan cara mengukur tingkat kepuasan pegawai atas 7
jenis pelayanan kepegawaian berbasis ISO 9001–2015. Kegiatan Surveyland
Sistem Manajemen Mutu berbasis
ISO 9001–2015 telah memberi
dampak pada peningkatan kualitas
pelayanan secara signifikan, tata
arsip sektoral (bidang) secara
totalitas serta prosedur-prosedur
pelayanan yang sesuai dengan
Standar Operasional Pelayanan.
Prosentase pelayanan administrasi
kepegawaian sesuai dengan
standar operasional ditargetkan
100.00 %, dengan 7 (tujuh) jenis
Administrasi Kepegawaian yang
terdiri dari :
1. Penerimaan Calon PNS
2. Kenaikan Pangkat
3. Administrasi Pensiun
4. Pelaksanaan Mutasi Pegawai
5. Tunjangan Keluarga
6. Pelayanan Izin Belajar
7. Pelayanan Cuti Pegawai
Berdasarkan Surveyland Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001–2008,
pencapaian kinerja untuk indikator ini diperoleh hasil sebesar 100,53 %.
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 20
Keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan oleh adanya
penataan sistem, mekanisme dan prosedure pelayanan, sehingga pelayanan
dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas dan tumbuhnya kreativitas,
prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas
pelayanan. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian tersebut,
organisasi telah mengambil langkah-langkah strategis antara lain: peningkatan
sarana dan prasana baik gedung/tempat bekerja lebih luas untuk mendukung
pelayanan, serta peningkatan Sumber Daya Aparatur.
Grafik perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2016 dan 2017 adalah
sebagai berikut :
Grafik Perbandingan
Pelayanan kepegawaian yang sesuai dengan
standar operasional Tahun 2016 dan 2017
6
6
7 7
0
1
2
3
4
5
6
7
2016 2017
Target
Realisasi
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun kelima Renstra 2014 – 2019,
maka capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 100,53 % atau kategori
sangat tinggi.
Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016
maka capaian kinerja adalah 93.12 % atau kategori sangat tinggi dan
mengalami peningkatan sebesar 7.41 %. Penyebab peningkatan yang
signigikan adalah kegiatan Surveillance sistem manajemen mutu berbasis Iso
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 21
yang ditargetkan 6 (enam) jenis pelayanan dan berhasil mencapai 7 (tujuh)
jenis pelayanan yang bersetandar ISO 2008-2015 yang kegiatan pelayanan
cuti kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Makassar telah melaksanakan program dan kegiatan
dengan pencapaian target kinerja outcome dan output sebagai berikut :
No Program / Kegiatan Indikator Outcome Program
/ Kegiatan Target Capaian %
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran
100,00 100,31 100,31
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat 6 6 100,00
2 Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan
listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi 7 7 100,00
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa pembersih 4 4 100,00
4
Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi kantor/teknis lainnya
Jumlah jasa tenaga pendukung
administasi kantor / teknis lainnya
65 65 100,00
5 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 18 18 100,00
6 Penyediaan jasa
pengamanan internal kantor Jumlah jasa pengamanan kantor 4 4 100,00
7 Pengelolaan Administrasi Kantor
Jumlah Pengelolaan Administrasi perkantoran
12 12 100,00
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
131 143 109,16
9 Administrasi umum Kepegawaian
Jumlah penyelenggaraan administrasi umum kepegawaian
112 104 92,86
10 Survey land sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001-2008
Jumlah bimbingan dan konseling Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Sertifikasi ISO
6 7 116,67
11 Pengelolaan Kepegawaian Pelayanan administrasi kepegawaian secara efektif dan
efisien
8500 7254 85,34
12 Sosialisasi kinerja pelayanan publik
Terpublikasinya kinerja dan pelayanan publik
13 13 100,00
13 Penyediaan jasa jaminan
social ketenagakerjaan
Jumlah jasa jaminan social
ketenagakerjaan 65 65 100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,31
Predikat Kinerja Sangat tinggi
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 22
Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.543.411.440 dengan realiasasi sebesar
Rp. 4.312.163.820 atau 94,91 %.
b) Indikator Kinerja Cakupan ketersedian sarana dan prasarana
Capaian indikator ini diukur melalui perbandingan antara jumlah ketersediaan
sarana dan prasarana dengan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana. Dari
406 unit kebutuhan sarana dan prasarana telah tersedia sebanyak 400 unit
atau 98,97 %. Hal ini sangat menunjang kinerja dan motivasi aparatur dalam
melaksanakan tugasnya.
Grafik perbandingan pencapaian target dan realisasi cakupan
ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Tahun 2016 dan 2017 sebagai
berikut:
Grafik Perbandingan
Jumlah target dan realisasi cakupan ketersediaan sarana dan
prasarana aparatur Tahun 2016 dengan 2017
100 94.58 100 98.97
01020
304050
607080
90100
2016 2017
Target
Realisasi
Keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan penyediaan sarana
dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian yang telah
dianggarkan pada DPA – SKPD BKPSDMD Kota Makassar terealisasi sesuai
dengan anggaran kas keuangan. Untuk memenuhi ketersediaan sarana dan
prasaran untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, telah dilakukan
langkah-langkah strategis yaitu mengoptimalisasikan penggunaan barang
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 23
inventaris kantor dan penataan tempat pelayanan dengan kondisi lebih baik,
sehingga sarana dan prasarana BKPSDMD Kota Makassar dinilai cukup
memenuhi kriteria, namun bangunan gedung dinyatakan masih sempit.
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun kelima Renstra 2014 – 2019,
maka capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 99,97 % atau kategori sangat
tinggi.
Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 maka capaian
kinerja adalah 94,58% atau kategori sangat tinggi dan mengalami peningkatan
sebesar 5.39 %. Penyebab peningkatan adalah Kegiatan pemeliharaan
rutin/berkala mobil jabatan dan alat angkutan darat bermotor yang dimana
Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami penyesuaian anggaran sesuai harga
penetapan dari Pemerintah Pusat dengan harga yang tercantum dalam DPA
Pokok 2017.
Untuk mencapai target kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja
utama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Makassar telah melaksanakan program dan kegiatan
dengan pencapaian target kinerja outcome dan output sebagai berikut :
No Program / Kegiatan Indikator Outcome Program /
Kegiatan Target Capaian %
1 2 3 4 5 6
Program
Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan ketersedian sarana dan prasarana aparatur
100,00 98,97 98,97
1 Pengadaan alat kantor Jumlah alat kantor mesin absensi 27 27 100,00
2 Pengadaan alat rumah tangga
Tersedianya alat rumah tangga 19 19 100,00
3 Pengadaan komputer Tersedianya komputer, printer dan UPS serta perlengkapannya
34 34 100,00
4 Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat
Jumlah pengadaan mebeleur 10 10 100,00
5 Pengadaan alat studio Tersedianya alat studio 7 7 100,00
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 24
1 2 3 4 5 6
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Terpenuhinya pemeliharaan
rutin/berkala mobil jabatan kepala BKPSDMD guna mendukung kelancaran tugas koordinasi &
konsultasi
1
1 100,00
7
Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat
bermotor
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas
koordinasi & konsultasi
38 38 100,00
8 Pemeliharaan rutin/berkala alat
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor
45 45 100,00
9 Pemeliharaan rutin/berkala alat
rumah tangga
Jumlah alat rumah tangga 99 99 100,00
10 Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
39 39 100,00
11 Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi
Jumlah alat komunikasi 8 8 100,00
12 Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
39 33 84,62
13
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
kantor
30 30 100,00
14 Pengadaan aplikasi sistem informasi
manajemen (SIM)
Jumlah sistem informasi manajemen
2 2 100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 98,97
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.614.349.700,00 dengan realiasasi sebesar
Rp. 1.584.331.884,00 atau 98,14 %
c) Indikator Kinerja persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin dalam
berpakaian dinas
Capaian indikator ini diukur melalui perbandingan antara jumlah pegawai
dengan jumlah pakaian dinas pada tahun 2017. Capaian tahun 2017 sebesar
100.00 %. Artinya pencapaian kinerja terealisasi sesuai dengan target yang
telah ditentukan. Grafik perbandingan pencapaian target dan realisasi
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 25
persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpakaian dinas tahun
2016 dan 2017 sebagai berikut :
Grafik Perbandingan
Target dan Realisasi persentase penurunan jumlah pelanggaran
disiplin berpakaian dinas tahun 2016 dan 2017
10092.78 100 100
0
20
40
60
80
100
2016 2017
Target
Realisasi
Keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan adanya perubahan
Struktur Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah dan seterusnya
dijabarkan dalam Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Makassar, yang kemudian mengamanatkan dengan
fungsi orgnisasi Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan
serta Sekretariat KORPRI Kota Makassar sehingga jumlah staf melebihi dari
yang di targetkan.
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun kelima Renstra 2014 – 2019,
maka capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 100,00 % atau kategori
sangat tinggi.
Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 maka capaian
kinerja adalah 92.78 % atau kategori sangat tinggi dan mengalami
peningkatan sebesar 7.22 %. Penyebab peningkatan adalah jumlah volume
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 26
pegawai yang ditargetkan sebanyak 109 orang terealisasi sebanyak 109 orang
karena penggabungan staf dari eks. Badan Diklat dan KORPRI.
Untuk mencapai target kinerja sasaran yang diukur dengan indikator
kinerja utama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Makassar telah melaksanakan program dan kegiatan
dengan pencapaian target kinerja outcome dan output sebagai berikut:
No Program / Kegiatan Indikator Outcome
Program / Kegiatan Target Capaian %
1 2 3 4 5 6
VII Program Peningkatan Disiplin Aparatur
% Penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpakaian dinas
100,00 100,00 100.00
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya
109 109 100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00
Predikat Kinerja Sangat
tinggi
Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 54.500.000.00 dengan realiasasi sebesar
Rp. 45.000.000.00 atau 100,00 %
d) Indikator Kinerja persentase kinerja yang termuat dalam citizen charter SKPD
Capaian kinerja ini diukur dari jumlah capaian kinerja sesuai citizen charter
dengan jumlah kinerja sesuai citizen charter. Citizen Charter Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Makassar adalah :
1) Penyusunan RKA – SKPD
2) Penyusunan DPA – SKPD
3) Penyusunan RENJA - SKPD
4) Penyusunan LAKIP SKPD
5) Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD
6) Penyusunan RENSTRA - SKPD
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 27
7) Penyusunan laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun
dan perhitungan penyusutan asset SKPD
8) Pengelolaan keuangan SKPD
9) Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi
Hasil pengukuran tingkat kepuasan stakeholders atas 9 (sembilan)
kinerja dalam Citizen Charter diperoleh sebesar 101,96 % sehingga tingkat
capaian atas kinerja indikator ini adalah sebesar 104,12 % atau kategori sangat
tinggi dari target kinerja 100.00 %
Grafik perbandingan pencapaian target dan realisasi persentase kinerja
yang termuat dalam citizen charter SKPD tahun 2016 dan 2017 sebagai
berikut :
Grafik Perbandingan
Target dan Realisasi persentase kinerja yang termuat dalam
citizen charter tahun 2016 dan 2017
10089.00
100.00
104.12
0
20
40
60
80
100
120
2016 2017
Target
Realisasi
Keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan oleh penyusunan
dokumen dan laporan keuangan SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar terealisasi sesuai dengan target
capaian kinerja .
Untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholders terutama pada 9 jenis
kinerja yang dimuat dalam Citizen Charter ditempuh melalui langkah-langkah
strategis yaitu meningkatkan koordinasi dengan instasi terkait dalam
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun kelima Renstra 2014 – 2019,
maka capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 104,11 % atau kategori
tinggi.
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 28
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 maka capaian kinerja
adalah 88.24 % atau kategori tinggi dan mengalami peningkatan sebesar 4.12
%. Penyebab kenaikan adalah semua target capaian terealisasi 100 %.
Adapun kegiatan yang mencapai target kinerja di atas 100 % adalah kegiatan
Pengelolaan keuangan SKPD yang dimana ditargetkan jumlah pengelolaan
keuangan sebanyak 17 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 118.00 %
Untuk mencapai target kinerja sasaran yang diukur dengan indicator kinerja
utama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Makassar telah melaksanakan program dan kegiatan
dengan pencapaian target kinerja outcome dan output sebagai berikut :
No Program / Kegiatan Indikator Outcome
Program / Kegiatan Target Capaian %
1 2 3 4 5 6
IX
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
% Capaian kinerja yang
termuat dalam citizen charter SKPD
100,00 100,00 100,00
1 Penyusunan RKA - SKPD
Jumlah dokumen RKA-
SKPD Perubahan 2017 dan RKA Tahun 2018
2 2 100,00
2 Penyusunan DPA - SKPD Jumlah DPA-OPD Pokok 2017 dan Perubahan 2017
2 2 100,00
3 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD
Jumlah dokumen Renja
BKPSDMD Kota Makassar Tahun 2018
12 12 100,00
4 Penyusunan LAKIP SKPD Jumlah dokumen LAKIP – OPD 2017
12 12 100,00
5 Penyusunan Perjanjian Kinerja
Jumlah dokumen penetapan kinerja Pemerintah Kota Makassar Tahun 2017
1 1 100,00
6 Penyusunan RENSTRA - SKPD Jumlah Dokumen RENSTRA
– OPD 1 1
7
Penyusunan laporan keuangan
semesteran, laporan keuangan akhir tahun dan perhitungan penyusutan asset SKPD
Laporan keuangan yang tepat waktu
24 24 100,00
8 Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah pegawai pengelola
keuangan OPD 17 20 118,00
9 Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi
Jumlah pelayanan administrasi dan konsultasi
2 2 100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 104.11
Predikat Kinerja Sangat
Tinggi
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 29
Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp.470.000.000.00 dengan realiasasi sebesar
Rp. 449.964.250.00 atau 95,74 %.
b. Sasaran 2
Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan
dan keterampilan yang profesional berdasarkan tugas dan fungsinya
Pencapaian sasaran ini memiliki indikator kinerja persentase keikutsertaan PNS
dalam diklat yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat dan peningkatan
pemahaman pengelola kepegawaian dengan tingkat capaian sebesar 99.29 %
dari rencana tingkat capaian
21.43 % terealisasi sebesar 11.48
%. Sebanyak 11.417 PNS SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota
Makassar telah mengikuti
kegiatan 1.344 dan sebanyak 200
pegawai yang akan mencapai
batas usia pensiun telah
memperoleh pembekalan.
Grafik perbandingan target dan realisasi Tahun 2016 dan 2017 sebagai
berikut:
Grafik Perbandingan
Target dan Realisasi persentase keikutsertaan PNS dalam Diklat yang
ditawarkan oleh Pemerintah Pusat dan Peningkatkan Pemahaman Pengelola Kepegawaian Tahun 2016 - 2017
21.43
28.89
21.43
11.48
0
5
10
15
20
25
30
2016 2017
Target
Realisasi
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 30
Ketidakberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan oleh
keikutsertaan PNS dalam peningkatan pengelola kepegawaian mengalami
penurunan yang signifikan yang disebabkan pengurangan anggaran dari Tahun
Anggaran 2016 ke Tahun Anggaran 2017
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun kelima Renstra 2014 – 2019,
maka capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 53,58 % atau kategori sangat
rendah. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 maka capaian
kinerja adalah 134,82 % atau kategori sangat tinggi dan dapat dipertahankan
sesuai yang diharapkan.
Untuk mencapai target kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja
utama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Makassar telah melaksanakan program dan kegiatan
dengan pencapaian target kinerja outcome dan output sebagai berikut:
No Program / Kegiatan Indikator Outcome Program /
Kegiatan Target Capaian %
1 2 3 4 5 6
VIII
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase keikutsertaan PNS dalam Diklat yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat dan
peningkatan pemahanan pengelola kepegawaian
21.43 11.48 53.58
1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian
Jumlah PNS yang mengikuti pemahaman tentang Peraturan Perundang-undangan kepegawaian
500 200 40,00
2 Pelatihan Motivasi
Jumlah peserta pelatihan motivasi Aparatur Sipil Negara dan Jumlah
peserta pengembangan wawasan pengelolaan kepegawaian
400 220 55,00
3
Pembakalan terhadap
PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)
Jumlah peserta PNS yang akan mencapai batas usia pensiun (BUP)
200 200 100,00
4 Peningkatan Etika Pelayanan bagi tenega
honorer
Jumlah peserta tenaga honorer 320 320 100,00
5 Peningkatan Keterampilan dan
Profesionalisme
Jumlah PNS yang mengikuti workshop
dan sosialisasi 2 4 200,00
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 31
1 2 3 4 5 6
6 Rakor dan Rakernis Kepegawaian Tingkat
Kota Makassar
Jumlah peserta Rakor dan Rakernis Kepegawaian
200 200 100,00
7 Sosialisasi Kenaikan
Pangkat PNS
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi kenaikan pangkat PNS /
ASN
200 200 100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 99.29
Predikat Kinerja Sangat tinggi
Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas,
telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.786.756.260 dengan realiasasi
sebesar Rp. 1.776.935.870 atau 99.29 %.
c. Sasaran 3
Terwujudnya pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai
kompetensi
Pencapaian sasaran ini memiliki indikator kinerja berupa jumlah dan persentase
SDM yang ditempatkan sesuai kompetensi dengan tingkat capaian sebesar
46,02 % yaitu dari rencana tingkat capaian 21,43 % terealisasi sebesar
9,86 %. Dalam tahun 2017
telah ditempatkan 1.129
pegawai sesuai
kompetensinya dari 11.449
PNS Pemerintah Kota
Makassar.
Rendahnya tingkat capaian
tersebut disebabkan
Pelaksanaan pengalihan PNS
daerah Kab/Kota yang
menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan menjadi PNS
Daerah Provinsi sesuai Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2016 yang dimana
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 32
jumlah jabatan fungsional Pemerintah Kota Makassar sebanyak 2.153 orang
dialihkan ke Provinsi Sulawesi Selatan, serta pada kegiatan Pemberian Bantuan
Biaya pendidikan Tugas Belajar dan bantuan Biaya pendidikan IPDN tidak
dapat terbayarkan dikarenakan terkendala oleh aturan.
Grafik perbandingan target dan realisasi Tahun 2016 - 2017 sebagai berikut :
Grafik Perbandingan
Target dan Realisasi Jumlah dan Persentase SDM yang ditempatkan
sesuai kompetensi Tahun 2016 - 2017
21.43 20.63
21.43
9.14
0
5
10
15
20
25
2016 2017
Target
Realisasi
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun kelima Renstra 2014 – 2019,
maka capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 30.49% atau kategori sangat
tinggi.
Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (copability) atau keahlian (expertise)
yang lebih dari sekedar keterampilan (skill) belaka. Kompetensi juga
merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman /
pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka
waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan /
keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa
kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor
bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan
pengetahuan, keahlian dan prilaku yang menentukan keberhasilan atau
kegagalan seseorang dalam pekerjaan.
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 33
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 maka capaian kinerja
adalah 96.27 % atau kategori sangat tinggi dan mengalami penurunan sebesar
46.02 %. Disebabkan Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2016 yang dimana
jumlah jabatan fungsional Pemerintah Kota Makassar sebanyak 2.153 orang
dialihkan ke Provinsi Sulawesi Selatan
Untuk mencapai target kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja
utama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Makassar telah melaksanakan program dan kegiatan
dengan pencapaian target kinerja outcome dan output sebagai berikut :
No Program / Kegiatan Indikator Outcome Program /
Kegiatan Target Capaian %
1 2 3 4 5 6
I Program Pembinaan Pegawai Sesuai
Kompetensi
Jumlah dan % SDM yg ditempatkan
sesuai kompetensinya 21,43 9.86 46.02
1 Rekruitmen PNS Dalam Jabatan Struktural
Jumlah penerbitan SK Jabatan 200 293 146.50
2 Rekruitmen Dalam Jabatan Fungsional
Jumlah Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui sidang Baperjakat.
300 295 98.33
3 Pendayagunaan & Penempatan PNS berdasarkan kompetensi
Jumlah penempatan PNS pada OPD 300 230 76.67
4 Pemberian bantuan Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Izin
Belajar dan ikatan dinas
Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar, Izin Belajar dan
penyelesaian study
101 28 27.72
5 Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah
Jumlah PNS yang ikut ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas
125 200 160.00
6 Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Lingkup Pemkot Makassar
Jumlah kegiatan seleksi promosi jabatan 6 0 0
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 84.87
Predikat Kinerja Tinggi
Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.934.286.480 dengan realiasasi sebesar
Rp. 640.067.500 atau 33.09 %.
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 34
d. Sasaran 4
Terwujudnya perencanaan, penyusunan dan penataan file serta
informasi kepegawaian
Indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis
tersebut adalah persentase jumlah data kepegawaian yang diupdate
berbanding jumlah data yang seharusnya
diupdate dengan pencapaian sasaran sebesar
11,57 % yaitu dari rencana tingkat capaian
21,43 % terealisasi sebesar 54,00 %.
Rendahnya capaian kinerja sasaran strategis
tersebut disebabkan pengajuan usulan
tambahan formasi dari pemerintah kota
Makassar yang harus melalui proses verifikasi
oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur
Negara, yang pada prakteknya jumlah usulan
yang disetujui jauh lebih kecil dibandingkan jumlah formasi yang diusulkan.
Grafik perbandingan target dan realisasi Tahun 2016 - 2017 sebagai berikut:
Grafik Perbandingan
Target dan Realisasi Persentase Jumlah Pegawai yang direkrut sesuai
analisis kebutuhan Tahun 2016 - 2017
21.43
8.83
21.43
32.6
0
5
10
15
20
25
30
35
2016 2016
Target
Realisasi
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 35
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun kelima Renstra
2014 – 2019, maka capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 20,40 % atau
sangat rendah.
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 maka capaian
kinerja adala 8.83 % atau kategori sangat rendah dan mengalami peningkatan
sebesar 23.77 %. Untuk mencapai target kinerja sasaran yang diukur dengan
indikator kinerja utama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar telah melaksanakan program dan
kegiatan dengan pencapaian target kinerja outcome dan output sebagai berikut
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR (OUTCOME / KEGIATAN
(OUTPUT) TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
III Program perencanaan dan informasi kepegawaian
% jumlah pegawai yang direkrut sesuai analisis kebutuhan
21,43 11,57 54,00
1 Penyusunan Formasi
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Tersusunnya formasi ASN
Pemerintah Kota Makassar 513 1.305 254.39
2 Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)
Jumlah peserta Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)
10.000 0 0.00
3 Pelaksanaan Sumpah PNS Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah PNS
250 661 264.40
4 Penyelenggaraan
Penerimaan Ikatan Dinas
Jumlah peserta seleksi calon praja
IPDN. 350 20 5.71
5 Penataan Arsip Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Makassar
Jumlah Arsip ASN Pemerintah Kota Makassar
15.000 10.730 71.53
6
Pengelolaan dan
Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah
Pelayanaan informasi dan manajemen kepegawaian
15.000 4.159 27.73
7 Penyusunan DUK dan Bezetting Pegawai
Jumlah DUK, Bazeeting Pegawai per SKPD, Data Kepegawaian dan Jumlah data kepegawaian yang
akurat antara BKPSDMD, SKPD dan BKN
120 120 100.00
8 Evaluasi Pegawai tidak tetap (Jasa Tenaga Pendukung)
Jumlah tenaga kontrak Pemkot Makassar
3829 8.415 219.77
9 Pengangkatan CPNS dan
PPPK
Jumlah CPNS dan PPPK Pemkot
Makassar 4786 3 0,06
10 Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNSD
Jumlah tenaga honorer menajdi CPNSD
300 - 0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 78.63
Predikat Kinerja
Tinggi
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 36
Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun berikutnya Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar akan
mengambil langkah-langkah antara lain :
1. Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran SKPD untuk menjaga kualitas dan
kuantitas data ASN
2. BKN dan Kemenpan-RB
senantiasa melakukan
koordinasi dalam upaya
menjaga dan meningkatkan
akurasi data ASN
3. Menyusun kebutuhan
jumlah dan jenis jabatan
dan analisis beban kerja,
dan jenis jabatan PNS
dilakukan untuk jangka 5 (lima) tahun yang diperinci per satu tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan
Untuk mencapai target kinerja sasaran yang diukur dengan indikator
kinerja utama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Makassar telah melaksanakan program dan kegiatan
dengan pencapaian target kinerja outcome dan output
Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas,
telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.504.482.410 dengan realiasasi
sebesar Rp. 1.374.419.200 atau 91,35 %.
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 37
e. Sasaran 5
Terwujudnya penilaian dan pemberian tunjangan kinerja bagi
aparatur.
Indikator kinerja untuk mengukut tingkat keberhasilan kinerja sasaran
strategis adalah persentase ketepatan penerimaan tunjangan yang sesuai
dengan kriteria. Hal ini
diukur berdasarkan jumlah
PNS yang terlayani
tunjangan keluarga dengan
jumlah PNS Pemerintah
Kota Makassar dimana
telah terealisasi sebesar
3,17 % atau 14,79 %
(kategori sangat rendah )
dari rencana target sebesar
21,43 %.
Grafik perbandingan target dan realisasi Tahun 2016 - 2017 sebagai berikut :
Grafik Perbandingan
Target dan Realisasi Persentase ketepatan penerimaan
tunjangan yang sesuai dengan kreteria Tahun 2016 - 2017
21.43
30.66 21.43
3.17
0
5
10
15
20
25
30
35
2016 2016
Target
Realisasi
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 38
Rendahnya pencapaian kinerja tersebut disebabkan Pelaksanaan pengalihan
PNS daerah Kab/Kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga
kependidikan menjadi PNS Daerah Provinsi sesuai Peraturan Kepala BKN No. 1
Tahun 2016 yang dimana jumlah jabatan fungsional Pemerintah Kota Makassar
sebanyak 2.153 orang dialihkan ke Provinsi Sulawesi Selatan serta Penerapan
Tunjangan Penambahan Penghasilan bagi ASN Pemerintah Kota Makassar
belum di berlakukan.
Untuk meningkatkan ketepatan penerimaan tunjangan aparatur ditempuh
melalui langkah-langkah menyediakan panduan dalam pelayanan administrasi
tunjangan keluarga bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Jika dibandingkan dengan target
kinerja tahun kelima Renstra 2014 –
2019, maka capaian kinerja tahun
2017 adalah sebesar 45,46 % atau
kategori sedang.
Sedangkan jika dibandingkan
dengan capaian kinerja tahun 2016
maka capaian kinerja adalah 30,66
% atau kategori sangat rendah dan
mengalami penurunan sebesar
27,49 %.
Untuk mencapai target kinerja
sasaran yang diukur dengan indikator kinerja utama tersebut, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Makassar telah melaksanakan program dan kegiatan dengan pencapaian target
kinerja outcome dan output sebagai berikut :
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 39
No Program / Kegiatan Indikator Outcome Program /
Kegiatan Target Capaian %
1 2 3 4 5 6
III Program penilaian dan pemberian tunjangan
kinerja
% ketepatan penerimaan tunjangan yang sesuai dengan
kriteria
21.43 3,17 14,80
1 Pengelolaan kehadiran dan rekapitulasi Pegawai
Terlaksananya rekapitulasi absensi Pegawai Pemkot Makassar
18.000 9.530 52,94
2
Proses Penanganan Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS dan Konseling
Terlaksananya proses penanganan
kasus-kasus pelanggaran disiplin dan konseling
550 807 146,73
3 Penganugerahan Satya Lencana dan Masa
Kerja Pegawai
Terlaksanya Pemberian Satya Lencana kepada PNS dengan masa
pengabdian 10, 20 dan 30 Tahun
500 869 173,80
4
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggaran Negara (LHKPN)
Terlaksananya pelaporan LHKPN bagi KPK dalam memonitor indikasi
adanya KKN para pejabat yang memangku jabatan strategis
471 91 19,32
5
Seleksi dan pemberiaan
cendramata bagi Aparatur Sipil Negara yang berprestasi
Terlaksananya Pemberian cendramata Pegawai Teladan
20 20 100,00
6
Penanganan Administrasi proses
Permohonan Tunjangan Keluarga
Terlaksananya permohonan
tunjangan keluarga 350 363 103,71
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 99,42
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas,
telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 700.781.600 dengan realiasasi
sebesar Rp. 699.689.000 atau 99,84 %.
f. Sasaran 6
Terwujudnya pemenuhan hak-hak kepegawaian
Indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis di
atas adalah persentase penerimaan hak kepegawaian. Capaian indiator
kinerja ini diukur berdasarkan jumlah PNS yang terlayani hak
kepegawaiannya dengan jumlah PNS Pemerintah Kota Makassar dengan
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 40
capaian sebesar 47,38 % atau 221,09 % (kategori sangat tinggi) dari
target sebesar 21,43% sebanyak 5.424 PNS telah terlayani hak-hak
kepegawaiannya dari 11.449 PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Makassar.
Grafik perbandingan target dan realisasi Tahun 2016 - 2017 sebagai
berikut:
Grafik Perbandingan
Target dan Realisasi Persentase penerimaan hak kepegawaian
secara tepat waktu
21.4329.11
21.43
47.38
0
10
20
30
40
50
2016 2017
Target
Realisasi
Tingginya atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan Untuk proses
penyelesaian kenaikan pangkat dan pensiun sudah dilaksanakan melalui
SAPK sehingga memudahkan dalam proses penyelesaian kegiatan tersebut,
serta adanya koordinasi antara pengelola dengan SKPD terkait.
Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap PNS di
lingkungan Pemerintah Kota Makassar ditempuh melalui langkah-langkah
antara lain :
1) Dalam hal keterlambatan Penyampaian berkas Kenaikan Pangkat PNS
dari SKPD, sudah dan akan terus menerus dilakukan sosialisasi
terhadap SKPD melalui kegiatan sosialisasi kenaikan pangkat yang
dilakukan 2 kali dalam 1 tahun (periode April dan Periode Oktober).
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 41
Berkoordinasi yang lebih intensif dengan BKN Regional III mengenai
data pada SAPK
2) Dalam hal berkas Kenaikan
Pangkat PNS dari SKPD yang
tidak lengkap, sudah dan
akan terus menerus
dilakukan sosialisasi terhadap
SKPD melalui kegiatan
sosialisai kenaikan pangkat
yang dilakukan 2 kali dalam 1
tahun (periode April dan
Periode Oktober).
3) Melakukan koordinasi dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Makassar terkait administrasi kepegawaian yang dibutuhkan serta
berkoordinasi yang lebih intensif dengan BKN Regional IV mengenai
data pada SAPK.
4) Dalam hal masih adanya Keterlambatan dalam pemberkasan usulan
pensiun, sudah dan akan terus menerus dilakukan sosialisasi terhadap
SKPD melalui kegiatan Inventarisasi Data Pensiun PNSD yang
Memenuhi Batas Usia Pensiun (BUP) dan Validasi dan Verifikasi Proses
Penyelesaian Pensiun PNSD Kota Makassar
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun kelima Renstra 2014 –
2019, maka capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 76,49 % atau
kategori tinggi.
Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 maka
capaian kinerja adalah 29,11 % atau kategori sangat rendah dan
mengalami peningkatan sebesar 18,27 %.
Untuk mencapai target kinerja sasaran yang diukur dengan indikator
kinerja utama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 42
Daya Manusia Daerah Kota Makassar telah melaksanakan program dan
kegiatan dengan pencapaian target kinerja outcome dan output sebagai
berikut:
No Program / Kegiatan Indikator Outcome Program /
Kegiatan Target Capaian %
1 2 3 4 5 6
IV Program pemenuhan hak kepegawaian
% penerimaan hak kepegawaian secara tepat
waktu
21,43 47,38 221,07
1 Pengelolaan Kenaikan
Pangkat PNS
Tersedianya SK Kenaikan
Pangkat PNS 3.000 1.870 62,33
2 Pengelolaan Surat Izin
Cuti dan KGB PNS
Terlaksananya Proses Surat
Izin Cuti dan KGB PNS 1.550 2.136 137,81
3 Pengelolaan Administrasi Pensiun
Terlaksananya KP Pengabdian
dan SK Pensiun bagi Aparatur Pemkot Makassar
500 523 104,60
4 Pemindahan tugas PNS Terbitnya Rekomendasi Walikota
Pindah Masuk dan Keluar 300 231 77,00
5 Seleksi Pegawai dari Luar Pemerintah Kota
Makassar
Terlaksananya seleksi PNS pindah masuk ke Pemerintah
Kota Makassar
450 143 31,78
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 97,86
Predikat Kinerja Sangat tinggi
Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas,
telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 859.678.950 dengan realiasasi
sebesar Rp. 851.862.950 atau 99,09 %.
g. Sasaran 7
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan
pelatihan
Indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran
strategis di atas adalah persentase jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang mengikuti diklat struktural dibandingkan dengan jumlah ASN yang
ditargetkan mengikuti diklat struktural dengan capaian sebesar 48 orang
atau 6,53 % dari target 735 orang PNS di Lingkungan Pemerintah Kota
Makassar.
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 43
Diklat Struktural adalah kompetensi yang berhubungan dengan
berbagai kemampuan manajerial
yang dibutuhkan dalam
menangani tugas organisasi.
Kompetensi manajerial meliputi
kemampuan menerapkan konsep
dan teknik perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian
dan evaluasi kinerja unti
organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip good
governance dalam manejemen pemerintahan dan pembangunan termasuk
bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Grafik perbandingan target dan realisasi Tahun 2016 - 2017 sebagai
berikut:
Grafik Perbandingan
Target dan Realisasi Persentase Aparatur yang mengikuti
diklat struktural
1245
510
735
48
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2016 2017
Target
Realisasi
Rendahnya atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan menimnya
anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Diklat Pim baitu itu Pim II,
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 44
III dan IV serta pengandaan CPNS yang tidak terlaksana terhitung Tahun
2015 s/d Tahun 2017, disamping itu sarana dan prasarana yang tidak
refesentatif dan perlu di adakan renovasi sehingga pengelenggaraan diklat
tidak lagi diadakan pengiriman peserta kepada penyelenggaraan diklat lain.
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun kelima Renstra 2014 –
2019, maka capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 6,53 % atau
sangat rendah.
Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 maka
capaian kinerja adalah 510 orang atau kategori sangat rendah dan
mengalami penurunan sebesar 462 orang
Untuk mencapai target kinerja sasaran yang diukur dengan indikator
kinerja utama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kota Makassar telah melaksanakan program dan
kegiatan dengan pencapaian target kinerja outcome dan output sebagai
berikut:
No Program / Kegiatan Indikator Outcome
Program / Kegiatan Target Capaian %
1 2 3 4 5 6
IV Program pemenuhan hak kepegawaian
% penerimaan hak kepegawaian secara tepat waktu
75,00 6,53 8,71
1 Diklat Kepemimpinan Tk. II
Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. II
15 orang 7 orang 46.67
2 Diklat Kepemimpinan Tk. III
Jumlah peserta diklat kepemimpinan Tk. III
30 orang 11 orang 36.67
3 Diklat Kepemimpinan Tk. IV
Jumlah peserta diklat kepemimpinan Tk. IV
30 orang 30 orang 100.00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 61,11
Predikat Kinerja Rendah
Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas,
telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.187.839.100 dengan realiasasi
sebesar Rp. 1.151.555.100 atau 96,95 %.
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 45
h. Sasaran 8
Terwujudnya system penyusunan rencana kebutuhan
Indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis di
atas adalah persentase jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti
diklat pengkajian aparatur dibandingkan dengan jumlah ASN yang
ditargetkan mengikuti diklat
pengkajian aparatur dengan
capaian sebesar 145 orang atau
80,56 % dari target 180 orang
PNS di Lingkungan Pemerintah
Kota Makassar.
Pengkajian diklat
aparatur untuk meningkatkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan aparatur yang mampu berperan
sebagai pembaharu guna menentukan sikap dan semangat pengabdian
yang berorientasi pada demi menciptakan kesamaan visi dan dinamika
pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan
Grafik perbandingan target dan realisasi Tahun 2016 - 2017 sebagai
berikut:
Grafik Perbandingan
Target dan Realisasi Persentase diklat sesuai kebutuhan
180
90
180
145
0
50
100
150
200
2016 2017
Target
Realisasi
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 46
Rendahnya atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan
Kebutuhan Pelatihan masih belum ditentukan secara obyektif berdasarkan
hasil penelitian (AKD yang terstandar), minimnya sarana dan prasarana,
SDM yang kredibel dalam hal pengkajian diklat dan belum adanya standar
kurikulum diklat ASN.
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun kelima Renstra 2014 –
2019, maka capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 180,56 % atau
sangat tinggi.
Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 maka
capaian kinerja adalah 90 orang atau mengalami peningkata sebesar 55
orang orang
Untuk mencapai target kinerja sasaran yang diukur dengan indikator
kinerja utama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kota Makassar telah melaksanakan program dan
kegiatan dengan pencapaian target kinerja outcome dan output sebagai
berikut:
No Program / Kegiatan Indikator Outcome
Program / Kegiatan Target Capaian %
1 2 3 4 5 6
IV Program pemenuhan
hak kepegawaian
% penerimaan hak kepegawaian secara
tepat waktu
100 % 80.56 % 180.56
1 Pengembangan kurikulum diklat
Jumlah peserta kurikulum diklat
65 orang 65 orang 100.00
2 Monitoring dan evaluasi kebutuhan
diklat
Jumlah monitoring
evaluasi diklat 80 orang 80 orang 100.00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00
Predikat Kinerja Sangat tinggi
Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas,
telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 384.164.800 dengan realiasasi
sebesar Rp. 383.958.811 atau 99,95 %.
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 47
3.2 Realisasi Anggaran
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017
secara keseluruhan dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Makassar Tahun 2017.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kota Makassar sebagai salah satu lembaga teknis daerah merupakan
unit kerja yang bertanggungjawab terhadap terwujudnya Pegawai Negeri
Sipil yang profesional dan sejahtera. Hal ini membutuhkan dukungan dana
untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi yang diemban tersebut.
Realisasi penyerapan dana yang digunakan selama tahun 2017 dapat
dilihat sebagai berikut:
No U r a i a n Anggaran Realisasi
%
( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5
Belanja Daerah 21,474,994,400 19,556,957,576 91.07
A Belanja Tidak Langsung
4,725,844,000 4,576,937,107 96.85
I.a Belanja Pegawai 4,725,844,000 4,576,937,107 96.85
B Belanja Langsung 16,749,150,400 14,980,020,469 89.44
I.b Belanja Pegawai 3,118,250,000 2,825,732,500 90.62
II.b Belanja Barang dan
Jasa 12,772,686,800 11,301,774,369 88.48
III.b Belanja Modal 858,213,600 852,513,600 99.34
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 48
Jumlah anggaran Belanja Daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah
Kota Makassar dalam rangka menunjang kegiatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar selama Tahun
2017 sebesar Rp. 21.474.994.400,- terealisasi sebesar Rp. 19.556.957.576,-
atau dengan serapan APBD mencapai 91,07 % yang terdiri dari Belanja
Tidak Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 4.725.844.000,- terealisasi
sebesar Rp. 4.576.937.107,- atau 96,8507 % dan Belanja Langsung
Rp. 16.749.150.400,- terealisasi sebesar Rp. 14.980.020.469,- atau 89,44 %,
dengan kondisi anggaran terakhir adalah SILPA sebesar Rp. 1.207.961.496,-.
Atas realisasi anggaran tahun 2017 di atas, analisis efektivitas dan analisis
efisiensi terkait capaian kinerja dan penggunaan sumber daya keuangannya
kami sajikan uraiannya di bawah ini :
a. Analisa Efektivitas Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah
tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi
efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang
digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan
anggaran di bawah 100 % dapat menghasilkan kinerja 82.50 % atau lebih
seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 49
Tabel. 3.1
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Makassar Tahun 2017
No Sasaran %
Capaian Kinerja
Anggaran
Pagu Anggaran
Rp.
Realisasi
Rp.
% Realisa
si
1 2 3 4 5 6
1 Terwujudnya kajian dan pelayanan administrasi pegawai yang sesuai norma
dan standar
100.85 6.682.261.140 6.400.959.954 95.79
2 Terwujudnya pegawai yang
memiliki kemampuan teknis wawasan dan keterampilan yang profesional berasarkan
tugas dan fungsinya
53.58 1.786.756.260 1.776.935.870 99.45
3 Terwujudnya pengembangan ASN sesuai kompetensi
9.14 1.934.286.480 640.067.500 33.09
4 Terwujudnya perencanaan, penyusunan dan penataan
file serta informasi kepegawaian
11.57 1.504.482.410 1.374.419.200 91.35
5 Terwujudnya penilaian dan pemberian tunjangan kinerja
bagi aparatur
3.17 700.781.600 699.689.000 99.84
6 Terwujudnya pemenuhan
hak-hak kepegawaian
47.38 859.678.950 851.862.950 99.09
7 Terwujudnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan
8.71 1.187.839.100 1.151.555.100 96.95
8 Terwujudnya system penyusunan rencana
kebutuhan
80.56 384.164.800 38.958.811 99.95
b. Analisa Efisiensi
Efisien anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang
dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input
tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk
mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 50
juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk
mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.
Pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2017 secara umum
menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa
dilihat bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih
kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum,
pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang
efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan
dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.
Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan
efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau
lebih dari 100 %. Terlihat bahwa mayoritas sasaran menunjukkan
pencapaian yang sama atau lebih dari 100%. Tingkat efisiensi tertinggi dapat
terlihat pada indikator Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian
yang mencapai 96.11 % sedangkan tingkat efisiensi yang terendah
ditunjukkan pada indikator Persentase jumlah pegawai yang direkrut sesuai
analisis kebutuhan yang hanya memiliki tingkat efisiensi 41.22 %.
Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang
efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang
tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan
anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan
yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran
yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 51
Tabel. 3.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Indikator Kinerja
% Capaian
Kinerja (>
100%)
% Penyerapan
Anggaran
1 2 3 4 5
1. Terwujudnya kajian dan
pelayanan administrasi pegawai yang sesuai
norma dan standar
Indeks kepuasan pelayanan
administrasi perkantoran
100.31 94.91
Cakupan ketersedian sarana
dan prasarana aparatur
98.97 94.14
Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin
berpakaian dinas
100.00 100.00
Persentase kinerja yang
termuat dalam citizen charter SKPD
104.12 95.74
2. Terwujudnya pegawai yang memiliki
kemampuan teknis wawasan dan
keterampilan yang profesional berasarkan tugas dan fungsinya
Persentase keikutsertaan PNS dalam Diklat yang
ditawarkan oleh Pemerintah Pusat dan peningkatan
pengelola kepegawaian
53.58 100.00
3 Terwujudnya
pengembangan ASN sesuai kompetensi
Jumlah dan persentase SDM
yang ditempatkan sesuai kompetensi
9.14 42.63
4 Terwujudnya perencanaan,
penyusunan dan penataan file serta informasi kepegawaian
Persentase jumlah pegawai yang direkrut sesuai analisis
kebutuhan
78.63 63.42
5 Terwujudnya penilaian
dan pemberian tunjangan kinerja bagi
aparatur
Persentase ketepatan
penerimaan tunjangan yang sesuai dengan kreteria
99.42 99.81
6 Terwujudnya pemenuhan
hak-hak kepegawaian
Persentase penerimaan hak
kepegawaian secara tepat
97.86 98.98
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 52
BAB IV
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017 ini merupakan
pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kota Makassar Tahun 2017. Penyusunan LAKIP ini merupakan
langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya
untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh
semua pihak.
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Makassar dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja
kegiatan, kinerja sasaran maupun analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2017 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar menetapkan
sebanyak 8 (delapan) sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan
Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 yang ingin dicapai.
Sesuai hasil evaluasi dan analisa kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017
sebagaimana pada Bab terdahulu, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai
berikut :
1. Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017, yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi secara menyeluruh, maupun yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
yang masuk kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU) besaran capaiannya sama
yaitu mencapai 95,94 % dan sesuai dengan pedoman instrument standar
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 53
pengukuran yang ditentukan, maka kinerja ini dapat dikatakan masuk kategori
sangat tinggi.
2. Capaian kinerja keuangan secara menyeluruh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017,
tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja mencapai 92,46 %. Sedang
khusus kelompok belanja tidak langsung tingkat realisasi penyerapan anggaran
belanjanya mencapai 97,01 % dan kelompok belanja langsung tingkat realisasi
penyerapannya mencapai 99,07 %. Kondisi kinerja keuangan tersebut sesuai
pedoman instrument standar pengukuran yang ditentukan, maka capaian
kinerja keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017 juga dapat dikatakan masuk
ketegori sangat tinggi.
Beberapa langkah-langkah strategis ke depan yang akan dilakukan oleh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Makassar untuk meningkatkan kinerja adalah :
1. Pengembangan SIMPEG online dalam rangka meningkatkan
konstribusi SKPD dalam akurasi data pegawai ASN
Pengembangan implementasi absensi dengan menggunakan sensor wajah sehingga data kehadiran PNS dapat terukur dan dapat dipertanggung jawabkan
2.
Penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS melalui sistem CAT
dan promosi terbuka agar memperoleh SDM aparatur yang profesional, bersih dan kompeten
3.
Bab IV Penutup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 54
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Kepegawaian Daerah Kota Makassar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran
kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Makassar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak
lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun
Kota Makassar