lakip dp3kab kota cilegon 2017 · 2018-12-28 · lakip dp3kab kota cilegon 2017 7 pembina / iv a...
TRANSCRIPT
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 1
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 2
IKHTISAR EKSEKUTIF
( EXECUTIVE SUMMARY )
Mekanisme Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi adalah laporan kinerja yang memberikan
penjelasan mengenai pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon selama setahun dalam mencapai
tujuan atau sasaran strategis. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKIP ) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Setiap Program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang
berlaku ( TAP MPR XI 1998 & UU Nomor 28 Tahun 1999 ).
Mekanisme Pengukuran
Kebijkan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Cilegon dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota
Cilegon
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 3
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 4
D A F T A R I I S I
KATA PENGANTAR ............................................................................................1
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................2
DAFTAR ISI .....................................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................4
1.1 Latar Belakang ............................................................................................4
1.2 Maksud dan Tujuan ............................................................................................5
1.3 Landasan Hukum ............................................................................................5
1.4 Gambaran Umum ............................................................................................7
1.4.1 Tugas dan Fungsi ................................................................................7
1.4.2 Struktur Organisasi ................................................................................9
BAB II PERENCANAAN KINERJA ..................................................................34
2.1 Rencana strategis ..........................................................................................34
2.2 Visi dan Misi ......................................................................................................34
2.3 Tujuan ..................................................................................................................36
2.4 Sasaran ......................................................................................................37
2.5 Strategis dan Kebijakan ..............................................................................37
2.6 Perjanjian Kinerja ..........................................................................................38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 .....................................................43
3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Pencapaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 53
3.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja ..........................................60
3.3 Analisa Program yang Menunjang Keberhasilan Kinerja ...................66
3.4 Realisasi Anggaran ............................................................................65
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 5
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan ....................................................................................................66
4.1.2 Saran ................................................................................................................71
LAMPIRAN
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 6
Ringkasan Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota
Cilegon dalam rangka pencapaian kinerja Tahun 2017 sebagaimana yang ditetapkan dalam
rangka pencapaian kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon yang mendukung kebijakan
strategis Pemerintah Kota Cilegon.
Pemanfaatan LAKIP
1. Bahan Evaluasi akuntabilitas Kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan
Cilegon, Januari 2018
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak,
Dan Keluarga Berencana
Kota Cilegon
Dra.Hj.Heni Anita Susila,M.Pd
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 7
Pembina / IV a
NIP.19680225 199303 2 005
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Keberhasilan Pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian
pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya
manusianya. Pembangunan kualitas hidup, manusia merupakan upaya terus menerus
yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya
pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan
jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya
masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal ini disebabkan oleh berbagai
persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang
paling penting menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah
pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana.
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang
pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana, maka dipandang
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 8
perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cilegon yang salah
satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Cilegon, sesuai dengan Perwal No.61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Sususnan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan keluarga Berencana.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran – sasaran telah
ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, terdiri dari berbagai
komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan
Kinerja, Evaluasi dan pemanfaatan Informasi kinerja.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota
Cilegon memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( LAKIP ) kepada Walikota Cilegon yang diukur berdasarkan
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dalam Renstra 2016 – 2021.
1.2 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP ) Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2017 dimaksudkan
untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan
dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.
Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP ) Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai
sarana bagi Pemerintah Kota Cilegon. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas
kinerja, LAKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :
1. Mendorong untuk dapat melaksanakanbtugas umum pemerintahan dan
pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang
– undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung
jawabkan;
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 9
2. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien,
efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram,
tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak – pihak yang berkepentingan
dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kota Cilegon guna
membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik.
1.3 Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :
1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaramn Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan
Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan , Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 10
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2010 – 2014 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 );
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara
Nomor 3858);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4010);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Cilegon;
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025
13. Perwal No.61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
keluarga Berencana.
1.4 Gambaran Umum
1.4.1 Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota
Cilegon dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana.
Dinas mempunyai tugas mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 11
anak dann kelurga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dinas dalam melaksanakan
tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;
b. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada
organisasi kemasyarakatan Daerah;
c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan tingkat daerah;
d. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup
daerah;
e. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan
koordinasi tingkat daerah;
f. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan
perempuan tingkat daerah;
g. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak
anak tingkat daerah;
h. Penguatan dan Penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak
anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
i. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan
hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
j. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam
kelembagaan data ditingkat daerah;
k. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah,
dan dunia usaha tingkat Daerah;
l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
hidup anak tingkat daerah;
m. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup
daerah;
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 12
n. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang
memerlukan koordinasi daerah;
o. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
p. Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Daerah provinsi dengan
Pemerintahan Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
q. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah;
r. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan Edukasi ( KIE ) pengendalian
penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
s. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / Petugas lapangan KB ( PKB/PLKB )
dan;
t. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta
pelaksanaan pelayanan KB.
1.4.2 Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pmberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan
Keluarga Berencana sesuai Peraturan Walikota Cilegon Nomor 61 Tahun 2016.
1). Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
a. Sekretariat, membawahi
1. Sub. Bagian Program dan Evaluasi
2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub. Bagian Keuangan
b. Bidang Pencegahan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan
anak, membawahi
1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
2. Seksi Perlindungan Khusus Anak, dan;
3. Seksi Pemenuhan Hak Anak sosial
c. Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
membawahi ;
1. Seksi Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang
ekonomi Ekonomi;
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 13
2. Seksi Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Sosial, dan Hukum, dan
3. Seksi Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Bidang Kualitas Keluarga.
d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Pergerakan, membawahi
1. Seksi Advokasi dan Pergerakan;
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB, dan
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
e. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, Kesejahteraan keluarga,
membawahi;
1. Seksi Jaminan Ber KB
2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber KB; dan
3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
f. Kapasitas Cilegon Mandiri (KCM) DP3AKB :
KCM I Terdiri dari :
a. UPT.Cibeber
b. UPT.Cilegon
c. UPT.Jombang
d. UPT.Purwakarta
KCM II Terdiri dari :
a. UPT.Citangkil
b. UPT.Pulomerak
c. UPT.Ciwandan
d. UPT.Grogol
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Cilegon
( Sesuai Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 )
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 14
STRUKTUR ORGANISASI
DP3AKB KOTA CILEGON
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana (DP3AKB)
Tugas Pokok :
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 15
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon mempunyai tugas membantu Walikota dalam
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah, dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
Fungsi :
Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan koordinasi tugas lingkup Dinas pada Asisten Sekda sesuai bidang
tugasnya;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
1. Sekretaris
Tugas Pokok :
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Sub
Bagian Program dan Evaluasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian
Keuangan, baik pelayanan teknis maupun administrative dan koordinasi tugas Bidang-
bidang secara terpadu sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretaris
menyelenggarakan fungsi memimpin :
Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 16
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok :
a. Mengawasi dan mengendalikan
1) Pembuatan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Pengendalian surat masuk dan surat keluar, arsip kegiatan pengetikan, administrasi
barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian
kendaraan dan rumah tangga serta penggunaan kantor
3) Pelaksanaan penagturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan dinas serta
rumah dinas kantor
4) Penganggaran dan pengelolaan perjalanan dinas
5) Pelaksanaan tugas kehumasan, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data
kepegawaian
6) Pembuatan laporan kepegawaian, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), bahan pembuatan
penilaian prestasi kerja pegawai (PPKP) Setiap pegawai dan usulan kebutuhan
pegawai,kenaikan pangkat, gaji berkala,bahan pemberhentian, memproses pelanggaran
displin pegawai, pension dan ijin cuti serta data pegawai yang membidangi
kepagawaian dan diklat
7) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dinas meliputi pemeliharaan
gedung,pemeliharaan peralatan
8) Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah pada Dinas
9) Pelaksanaan pengurusan, pengadaan, perawatan gedung kantor, perlengkapan dan
kendaraan dinas
10) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan
dinas
11) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi Karpeg, Karis/Karsu, Taspen,
BPJS, dan Bapertarum
12) Penyiapan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran
pegawai
13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
a. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi terkait,
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas.
Fungsi :
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 17
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya;
3. Sub Bagian Program dan Evaluasi
Tugas Pokok :
a. Mengawasi dan mengendalikan :
a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi program dan Evaluasi
b. Penyusunan rencana operasionalisasi kegiatan kerja Seksi Program,
dan Evaluasi
c. Pelaksanaan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
d. Penyampaian naskah dinas rencana pembangunan berkaitan dengan
setiap tugas dan fungsi Kepala Dinas Dinas ke BAPPEDA
e. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
f. Pemberian petunjuk operasional kegiatan kepada bawahan
g. Menyiapkan bahan laporan bulanan,triwulan dan tahunan
h. Pelaksanaan penyimpanan berkas kerja,data dan bahan menurut
ketentuan yang berlaku
i. Pengumpulan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas
j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian
data dan informasi
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas
l. Pelaksanaan penyusunan laporan-laporan terkait urusan pemerintahan
Daerah dan penyampaian ke Bagian Organisasi dan Reformasi
Birokrasi, Bagian Pemerintahan, Inspektorat, dan BAPPEDA
m. Pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat
n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan
kegiatan
o. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kerja dinas
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 18
p. Pengevaluasian hasil program kerja
q. Pembuatan laporan hasil kegiatan
r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seski program dan evaluasi
s. Pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
t. Pelaksanaan tugas lain yang diberika oleh Pimpinan
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi terkait,
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya;
4. Sub Bagian Keuangan
Tugas Pokok :
1) Mengawasi dan mengendaliakan :
a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan sub bagian keuangan
1. Penyusunan rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian
keuangan
2. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
3. Pemberian petunjuk operasional kegiatan kepada bawahan
4. Menyiapkan bahan laporan dan tata kelola keuangan bulanan,
triwulan dan tahunan
5. Pelaksanaan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut
ketentuan yang berlaku
6. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA
7. Pembuatan daftar gaju dan melaksanakan penggajian
8. Pelaksanaan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 19
9. Penyiapan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas
umum
10. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan dinas
11. laksanaan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu
pemegang kas
12. Pengajuan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP
Gaji, GU dan LS atas persetujuan Pengguna Anggaran atau
Kuasa Pengguna Anggaran kepada Badan Pengelola Keuangan
dan Asset Daerah
13. Pemeriksaan pembayaran gaji SKPP Pegawai yang mutasio.
14. Pendistribusian uang kerja kegiatan kepada pemegang kas
kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan
pengguna anggaran.
15. Pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan
menandatangani Surat.
16. Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran
kas serta lampirannya dan laporan bulanan.
17. Pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan
eksternal
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan
terkait dengan tugas dan fungsinya;
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 20
2. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
dan Anak
1. Tugas Pokok :
Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas Memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Seksi
pencegahan dan penanganan kekerasan, Seksi Perlindungan Khusus Anak,
dan Seksi Pemenuhan Hak Anak Sosial, Sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Fungsi :
a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya;
1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Tugas Pokok :
a. Mengawasi dan mengendalikan :
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan,bidang perlindungan
dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah
tangga, dan di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, di
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, dan di bidang ketenagakerjaan,
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 21
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang
c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan, di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, dan di bidang ketenagakerjaan dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang
d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan, di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah
tangga, dan di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan, di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan
di dalam rumah tangga, dan di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya;
2. Seksi Perlindungan Khusus Anak
Tugas Pokok :
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 22
a. Mengawasi dan mengendalikan
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus
anak
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak
3. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan
anak
4. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di
bidang perlindungan khusus anak
5. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
6. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak
7. Pemantauan,analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan
terkait dengan tugas dan fungsinya;
3. Seksi Pemenuhan Hak Anak
Tugas Pokok :
a. Mengawasi dan mengendalikan :
1. Penyiapan perumusan kebijakan penyediaan layanan data gender
dan anak, pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 23
dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, kegiatan
budaya,penyediaan data gender dan anak dalam website (e-gov),
Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan
hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta
pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya,penyediaan data
gender dan anak dalam website (e-gov), Pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
3. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pemenuhan
hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta
pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya,penyediaan data
gender dan anak dalam website (e-gov), Pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak di bidang
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu
luang, kegiatan budaya,penyediaan data gender dan anak dalam
website (e-gov), Pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi;
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan
alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang,
6. kegiatan budaya,penyediaan data gender dan anak dalam website
(e-gov), Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi;
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Fungsi :
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 24
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya;
3. Kepala Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan
Tugas Pokok :
Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Pimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas lingkup seksi
pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang Ekonomi, Seksi
pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, dan
hukum dan Seksi Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang
Kualitas Keluarga, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya;
1. Seksi Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Bidang Ekonomi
Tugas Pokok :
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 25
a . Mengawasi dan mengendalikan :
1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarustamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pelaksanaan Pengarustamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi
3. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi
4. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi
5. Penyiapan bahan pemberian kebijakan teknis dan supervise
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi
6. Penyiapan pelembagaan pengarustamaan gender di bidang
ekonomi
7. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan
di bidang ekonomi
8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan
instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 26
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya;
2. Seksi Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Sosial, dan Hukum
Tugas Pokok :
a. Mengawasi dan mengendalikan :
1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarustamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, Politik dan
hukum;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
sosial, Politik dan hukum
3. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
sosial, Politik dan hukum
4. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang sosial, Politik dan hukum
5. Penyiapan bahan pemberian kebijakan teknis dan supervise
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, Politik dan hukum
6. Penyiapan pelembagaan pengarustamaan gender di bidang sosial,
Politik dan hukum
7. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di
bidang sosial, Politik dan hukum
8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang sosial, Politik dan hukum
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 27
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi terkait,
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya;
3. Seksi Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Bidang Kualitas Keluarga
Tugas Pokok :
a. Mengawasi dan mengendalikan :
1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarustamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas
Keluarga;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
Kualitas Keluarga;
3. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
Kualitas Keluarga;
4. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang Kualitas Keluarga;
5. Penyiapan bahan pemberian kebijakan teknis dan supervise
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga;
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 28
6. Penyiapan pelembagaan pengarustamaan gender di bidang
Kualitas Keluarga;
7. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di
bidang Kualitas Keluarga;
8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga;
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya;
4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Pergerakan
Tugas Pokok :
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Pergerakan di Pimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas lingkup seksi Advokasi
dan pergerakan, Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB, dan Seksi
Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga,sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Fungsi :
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 29
a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya;
1. Seksi Advokasi dan Pergerakan
Tugas Pokok :
a . Mengawasi dan mengendalikan :
1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Advokasi dan
Pergerakan;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pelaksanaan Advokasi dan Pergerakan;
3. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan Advokasi
dan Pergerakan;
4. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan Advokasi dan Pergerakan;
5. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan Advokasi dan Pergerakan;
6. Penyiapan Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan
budaya daerah.
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan advokasi dan pergerakan.
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 30
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya;
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB
Tugas Pokok :
a. Mengawasi dan mengendalikan :
1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan penyuluhan dan
pendayagunaan PLKB;
2. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan penyuluhan
dan pendayagunaan PLKB;
3. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
4. Penyiapan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh
KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 31
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya;
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Tugas Pokok :
a. Mengawasi dan mengendalikan :
1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Pengendalian
penduduk dan Informasi keluarga;
2. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
Pengendalian penduduk dan Informasi keluarga
3. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan Pengendalian penduduk dan Informasi keluarga
4. Penyiapan pelaksanaan Pengendalian penduduk dan Informasi
keluarga
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan Pengendalian penduduk dan Informasi
keluarga;
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi terkait, sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan
tugas.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya;
5. Kepala Bidang Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 32
Tugas Pokok :
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga di
Pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas lingkup seksi
Jaminan Ber KB, Seksi Pembinaan Kesertaan Ber KB, dan Seksi Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga,sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya;
1. Seksi Jaminan Ber KB
Tugas Pokok :
a. Mengawasi dan mengendalikan :
1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Jaminan Ber-KB;
2. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan Jaminan Ber-KB;
3. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
Jaminan Ber-KB;
4. Penyiapan Pelaksanaan Jaminan Ber-KB
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pelaksanaan Jaminan Ber-KB.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi terkait,
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas.
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 33
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. elaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Tugas Pokok :
a. Mengawasi dan mengendalikan :
1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB;
2. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB;
3. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
4. Penyiapan pelaksanaan Pembinaan Kesertaan Ber-KB5
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 34
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya;
3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Tugas Pokok :
a. Mengawasi dan mengendalikan :
1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;
2. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;
3. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Penyiapan pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya;
A. Unit Pelaksana Teknis Kader Cilegon Mandiri (KCM) DP3AKB
Tugas Pokok :
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 35
Melaksanakan sebagian fungsi badan secara professional sesuai dengan
kebutuhan. Organisasi dan tata kerja UPT DP3AKB ditetapkan dengan
Keputusan Walikota Cilegon No. 98 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Kader Cilegon Mandiri Pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
Keberhasilan pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon dipengaruhi oleh lingkungan
strategis yang merupakan faktor – faktor yaitu mempengaruhi pencapaian
tujuan organisasi seiring dengan tuntutan dan adanya paradigma dalam
pelaksanaan tugas – tugas pemerintah daerah menuju Good Governance.
Dengan diwujudkannya Good Governance ( Tata Kelola Pemerintahan yang
baik ) yang mencerminkan antara lain transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas merupakan faktor yang berasal dari internal dan eksternal
organisasi, dimana faktor ini sangat mempengaruhi tujuan dan sasaran yang
akan dicapai di era otonomi daerah. Sesuai dengan isu pembangunan yang
berkembang seiring dengan berjalannya proses otonomi daerah yang menuntut
perlunya transparansi dan akuntabilitas baik secara vertikal maupun horizontal.
Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilaksanakan secara
periodik. Pemerintah Kota Cilegon merupakan perwujudan kewajiban instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.
Lingkungan Strategis yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah
1. Adanya Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur
Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana ( KB )
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 36
2. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan
Profesional dibidangnya
3. Adanya Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan KB baik
Kelembagaan Pemerintah maupun Organisasi Perempuan, LSM
dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya yang saling
berkoordinasi
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup
memadai untuk pelaksanaan tugas
5. Adanya sinergi yang konstruktif diantara unit kerja terkait
dalam pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana di Kota Cilegon
1.5 Sistematika Penyusunan Lakip
Sistematika Penulisan terdiri dari :
Bab I Pendahuluan
Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Lakip OPD, menjelaskan
secara ringkas profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Cilegon, menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan
Lakip, Gambaran Umum Profil DP3AKB Kota Cilegon, Menjelaskan tentang
struktur organisasi yang mengacu pada peraturan yang ada Perwal No 61 Tahun
2016, menguaraikan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi. Serta
tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Cilegon, serta sistematika penyusunan LAKIP 2017.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Berisi capaian kinerja organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja
organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 37
hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran.
Bab IV Penutup
Mengemukakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif,
efisien dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kota Cilegon telah menyusun Rencana Strategis (
Renstra ) Tahun 2016 – 2021. Renstra ini merupakan acuan dan arahan
dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana periode Tahun 2016 –
2021 secara menyeluruh, terintegrasi dan bersinergis baik dalam bidang –
bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Cilegon maupun dengan instansi teknis terkait.
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan
kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana selama lima tahun kedepan ( 2016 – 2021 ). Dokumen ini disusun
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 38
berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan dan
permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi dalam pembangunan
perekonomian perempuan lima tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota
Cilegon 2016 – 2021 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Cilegon .
Sesuai dengan reformasi dalam perencanaan dokumen Renstra dilengkapi
dengan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sehungga akuntabilitas pelaksana
kegiatan beserta organisasinya dapat dievaluasi.
2.2 Visi dan Misi
Berpijak pada kondisi saat ini, permasalahan dan tantangan yang
dihadapi sampai dengan tahun 2021 serta mempertimbangkan potensi dan
harapan masyarakat Kota Cilegon, visi pembangunan Kota Cilegon
Tahun 2016 – 2021 adalah ‘ Masyarakat Cilegon Sejahtera Melalui Daya
Dukung Industri, Perdagangan Dan Jasa “.
Harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016
– 2021 adalah terwujudnya Kota Cilegon sebagai kota Pusat Industri,
perdagangan dan Jasa yang saling dukung guna mencapai peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Arah kebijakan pencapaian visi jangka panjang diletakan kepada penyiapan
landasan pokok, infrastruktur dan supratruktur utama dan penunjang, serta
pembentukan kultur budaya masyarakat, yang didukung oleh upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara sistematis, dalam kerangka
pembngunan manusia seutuhnya.
Adapun indikasi wujud pencapaian sasaran stratgis visi pembangunan Kota
Cilegon Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
2. Menurunnya Kemiskinan
3. Menurunnya Pengangguran
4. Meningkatnya kinerja dan kualitas perekonomian
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 39
Dalam konteks keterpaduan pembangunan nasional dan provinsi, visi
pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016 – 2021 merupakan wujud komitmen
seluruh masyarakat Kota Cilegon untuk mendukung pencapaian visi
pembangunan Provinsi Banten dan visi pembangunan nasional.
Bertitik tolak dari visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016 – 2021 maka
dirumuskan “ Misi Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016 – 2021 adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan
kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui daya dukung sektor
industri, perdagangan dan jasa;
3. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan
kepelabuhan, pergudangan, penataan ruang dan pengelolaan
lingkungan;
4. Mempersiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan.
Dan keagamaan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan,
demokratis, berlandaskan hukum serta berorientasi publik;
Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana ( DP3AKB ) Kota Cilegon adalah “ Menjadi Lembaga Yang Dapat
Dipercaya Dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang, Keluarga
Berkualitas Yang Bebas Dari Tindak kekerasan dan Berwawasan Gender “.
Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana ( DP3AKB ) Kota Cilegon, Yaitu :
1. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi yang baik
2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan peningkatan partisipasi
masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera
3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan
dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
2.3 Tujuan
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 40
Tujuan Dinas Pembersdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana ( DP3AKB ) Kota Cilegon yaitu :
Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur
dalam peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan;
Meningkatkan partisipasi institusi masyarakat dan penguatan
kelembagaan melalui Program Keluarga Berencana
Meningkatkan partisipasi institusi masyarakat dan penguatan kelembagan
melalui Program Keluarga Bina Sejahtera
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan serta Kesetaraan dan Keadilan
Gender
Menggalang kemitraan dan instansi melalui Program Perlindungan
Perempuan dan Anak
2.4 Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ( DP3AKB ) Kota Cilegon,
sebagai berikut :
1. Bertambahnya aparatur yang profesional melalui pembinaan dan
pelatihan pegawai ( Fungsional dan Non Fungsional );
2. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan program KB Nasional dan pendewasaan perkawinan;
3. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui
pelatihan interprener;
4. Meningkatnya peran aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan;
5. Menurunnya tingkat kekerasan dalam rumah tangga terhadap
perempuan dan anak.
2.5 Strategis dan Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran program Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan di Kota Cilegon yang telah ditetapkan, langkah
selanjutnya adalah melakukan analisis strategis. Rencana strategis DP3AKB
Kota Cilegon 2016 – 2021, merupakan satu mata rantai pendukung dalam
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 41
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota
Cilegon Tahun 2016 – 2021. Sebagai salah satu rangkaian , kebijakan –
kebijakan yang disusun oleh DP3AKB Kota Cilegon.
Untuk lebih mengoptimalkan dan mempertajam implementasi rencana
strategis, DP3AKB Kota Cilegon menjabarakan renstra dan rencana kerja
tahunan ( RKT ). Dalam rencana ini DP3AKB Kota Cilegon menerapkan
indikator pada tingkat ssaran yang dijabarkan dengan 4 ( Empat ) program yaitu
a. Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak
b. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan
c. Program Bina Keluarga Sejahtera
d. Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
DP3AKB Kota Cilegon menyadari berbagai kendala yang menyangkut
implementasi Sistem LAKIP ini menyebabkan kurang sempurnanya
implementasi.
2.6 Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana membuat beberapa perjanjian kinerja antara lain :
1. Prevalensi Peserta KB Aktif
2. Presentasi Peserta KB Baru
3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun
3,5%
4. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif
( MKJP )
5. Cakupan Pasangan Usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
( Unmet Need )
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 42
6. Angka pemkaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 –
49
7. Angka kelahiran remaja ( Perempuan usia 15 – 19 tahun per 1000
perempuan usia 15 – 19 tahun )
8. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ( BKB ) ber –KB 70%
9. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) yang ber KB 87 %
10. Cakupan Pembentukan Kampung KB 1 Kelurahan di setiap kecamatan
11. Terpenuhinya honor kader ciegon mandiri 2530
12. Terbinnya posyandu yang aktif
13. Terbinanya anggota PPEK 80 Orang di Dua Kecamatan
14. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan
terpadu
15. Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu
tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
16. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di
dalam unit pelayanan terpadu
17. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas
bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di
dalam unit pelayanan terpadu
18. Cakupan penegakkan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan
putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak
19. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
layanan bantuan hukum
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 43
20. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban
kekerasan
21. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban
kekerasan
22. Rasio KDRT
23. Cakupan Pemenuhan Hak Sosial Anak
24. Terlaksananya pembentukan kelurahan layak anak dan PATBM di
Kecamatan Jombang ( 5 Kelurahan Per kecamatan )
25. PKK Aktif ( Rasio Jumlah PKK Aktif terhadap total Jumlah PKK yang
ada )
26. Rasio Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga pemerintah daerah
terhadap total jumlah pekerja perempuan yang ada
27. Partisipasi perempuan di lembaga legislatif
28. Jumlah Organisasi wanita yang dibina
Perjanjian Kinerja selengkapnya dapat dilihat dalam formulir Penetapan
Kinerja.
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 44
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai – nilai seperti
efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dimulai
dari segi besarnya sumber / biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.
Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan –
tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan
dari beberapa pilihan lainnya. Dalam sistem pemerintahan dikenal akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.
Pada laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2017 ini
disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja yang ditetapkan pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
Dalam bab ini, sesuai dengan ketentuan dalam pedoman penyusunan LAKIP
tersebut diatas akan dilaporkan keberhasilan dan kegagalan Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon. Pengukuran
Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok
indikator Kinerja, sasaran strayegis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan
Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Cilegon tahun 2017.
Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka
mewujudkan visi dan misi DP3AKB Kota Cilegon.
Akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi anatar
realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pencapaian sasaran
yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir dengan penyerahan laporan
akuntabilitas kepada pemebri wewenang.
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 45
Dalam pelaksanaan akuntabilitas Ini diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat
dari atasan langsung dan lembaga pengawasan.
3.1 Pengukuran Kinerja
Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon samapi dengan 2017 sesuai dengan
RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016 – 2021.
Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon sesuai dengan
RPJMD Kota Cilegon tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :
a. Memperjelas tentang apa, berapa waktu suatu kegiatan dilaksanakan
b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait
untuk menghindari kesalahan interprestasi selama pelaksanaan
kebiajakn / program kegaiatan dalam menilai kinerjanya
c. Membangun dasar bagi pengukuran analisi dan evaluasi kinerjanya
Dinas.
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 46
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kota Cilegon disajikan dalam tabel sebagai berikut :
TABEL PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA CILEGON
TAHUN ANGGARAN 2017
NO. SASARAN STRATREGIS
INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN ( %)
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya
kualitas pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan program KB Nasional dan pendewasaan perkawinan
Prevalensi peserta KB aktif
65.0% 67.14% 103.3%
Jumlah peserta program KB aktif =50.149
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)=74.696
Presentasi Peserta KB Baru
100% 73.99% 74.0%
Jumlah Peserta KB Baru =8.598
Perkiraan Permintaan Masyarakat ( PPM/ Target)=11.620
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%.
3.5% 1.05% 333.3%
Jumlah PUS yang usia istrinya < 20 tahun=781
Jumlah PUS yang usia istrinya 15 - 49 tahun.=74.696
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif MKJP
21.0% 20% 95.2%
Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi (Peserta KB Aktif)=10.106
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)=50.149
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
10.48% 17.50% 60.0%
Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi =13.074
Jumlah PUS di wilayah tersebut =74.696
Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15‐49
65.0% 67.14% 103%
Jumlah PUS yang memakai alat kontrasepsi =50.149
jumlah PUS =74.696
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15‐19 tahun) per 1000 perempuan usia
1.0% 3.0% 30%
jumlah perempuan usia 15 - 19 tahun yang melahirkan =531
jumlah perempuan usia 15 - 19 =17.841
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 47
15‐19 tahun
2 Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan interprener
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%
70.0% 74.61% 106.6%
Anggota BKB ber-KB =1998
Seluruh PUS anggota BKB =2678
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%
87.0% 69.5% 79.9%
Anggota UPPKS ber KB =205
Seluruh anggota UPPKS peserta KB=295
Cakupan Pembentukan Kampung KB 1 Kelurahan disetiap Kecamatan
100% 100% 100%
Jumlah Kampung KB yang dibentuk = 9
Jumlah Kelurahan Yang ada = 8
Terpenuhinya Honor Kader Cilegon Mandiri 2549 Kader
100% 100% 100% Jumlah Kader Posyandu yang diberikan honor
Terbinanya Posyandu Yang aktif
100% 100% 100%
Jumlah Posyandu aktif = 371
Jumlah Posyandu yang ada=371
Terbinanya anggota PPEK 80 Orang di Dua Kecamatan
100% 100% 100%
Jumlah Anggota PPEK Yang di Bina=80
Jumlah PPEK Yang ada=80
3 Menurunnya
tingkat kekerasan
dalam rumah
tangga terhadap
perempuan dan
anak
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
100.0% 100.0% 100.0%
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu=139
Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu=139
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
100.0% 100.0% 100.0%
Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu= 44
Jumlah seluruh korban KtP/A yang terData Datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu=44
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 48
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
100.0% 100.0% 100.0%
Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos=139
Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos=139
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
100.0% 100.0% 100.0%
Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani=139
Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan layanan bimbingan rohani=139
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
100.0% 100.0% 100.0%
Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundangundangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak=21 Klien
Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan=21 Klien
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
100.0% 100.0% 100.0%
Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum=21 Klien
Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum=21 Klien
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
100.0% 100.0% 100.0%
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan=1
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT=1
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 49
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
100.0% 100.0% 100.0%
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya=1
Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial=1
Rasio KDRT 10.0% 139% 0.17%
Jumlah KDRT = 139
Jumlah Rumah Tangga = 82.420
Terlaksananya
Pembentukan
Kelurahan
Layak anak dan
PATBM
dikecamatan
Jombang ( 5
Keluarahan Per
Kecamatan )
100% 40% 40%
Jumlah Kelurahan KLA yang dibentuk = 2
Jumlah Kelurahan Yang ada= 5
4 meningkatnya
peran aktif
perempuan dalam
berbagai aspek
kehidupan
PKK aktif (rasio
jumlah PKK
aktif terhadap
total jumlah
PKK yang ada) 100.0% 52 100.0%
Jumlah PKK aktif di
bagi dengan Total
jumlah PKK=52
Rasio jumlah
pekerja
perempuan di
lembaga
pemerintah
daerah terhadap
total jumlah
pekerja
perempuan yang
ada
50.0% 31.0% 62.0%
Jumlah pekerja
perempuan di lembaga
pemerintah di bagi
Jumlah pekerja
perempuan =3012/9429
Partisipasi
perempuan di
lembaga
legislatif 10.0% 17% 170%
jumlah perempuan di
lembaga legislatif dibagi
jumlah anggota
legislatif= 6 /35
Jumlah
Organisasi
Wanita yang
bina
100.0% 54 2.0%
jumlah organisasi
wanita yang di bina di
bagi jumlah organisasi
yang ada=54
RATA-RATA 94.8%
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 50
Indikator Prevalensi peserta KB aktif dapat di ukur dengan cara membandingkan
antara Jumlah peserta program KB aktif yang berjumlah 50.149 dengan Jumlah pasangan usia
subur yang berjumlah 74.696, maka diperoleh kinerja 67,14 % dibanding dengan target 65%,
maka kinerja DP3AKB adalah 103,3%.
Pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun yang menjadi target Kota
Cilegon adalah tidak boleh melebihi 3,5 %, sedangkan rumus untuk menghitung indikator
cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun adalah Jumlah Pasangan
Usia Subur (PUS) yang usia istrinya di bawah 20 tahun Dibagi Jumlah PUS yang usia
istrinya 15 - 49 tahun 'menghasilkan perhitungan adalah (781/74.696) x 100% adalah 1,05%
dari hasil perhitungan tersebut kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mencapai (3,5/1,05) x100% adalah 333,3%, jadi kinerja
DP3AKB memperoleh hasil optimal, karena mampu mendewasakan usia perkawinan dari
jumlah PUS hasil pendataan keluarga Kota Cilegon.
Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
(Unmet Need) 5%, rumus untuk mencari indikator tersebut adalah Jumlah PUS yang ingin
anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi di bagi
Jumlah PUS. di wilayah tersebut adalah (13.074/74.696)x 100% adalah 17,50% sedangkan
target yang ingin dicapai tidak melebihi angka 5%,dengan demikian kinerja DP3AKB adalah
(17,50/10,48)x 100% adalah 60,0%. Hal ini terjadi karena kualitas tenaga yang berkaitan
dengan KIE/ Konseling yang belum optimal.Pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak
terpenuhi dikarenakan ingin anak ditunda atau tidak ingin punya lagi dan yang bersangkutan
tidak ber-KB.
Indikator Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15‐49
diperoleh dengan cara membandingkan antara Jumlah PUS yang memakai alat kontrasepsi
sebesar 50.149 dengan jumlah PUS sebesar 74.696 diperoleh angka 67,14% sedangkan untuk
mengukur kinerja DP3AKB dengan cara membandingkan dengan targetnya sebesar 65%,
dengan demikian kinerja DP3AKB 67,14/65,0 x100% = 103%.
Indikator Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15‐19 tahun) per 1000 perempuan
usia 15‐19 tahun, diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah perempuan usia 15 -
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 51
19 tahun yang melahirkan sebesar 531 dengan jumlah perempuan usia 15 s.d 19 tahun sebesar
17.841 diperoleh angkan 3,0%, sedangkan target indikator ini adalah tidak boleh melebihi
1,0%, dengan demikian kinerja DP3AKB 1,0/3,0 x 100% diperoleh angka 30%.
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon mempunyai target
kinerja 70% dan untuk mencari hasil kinerja dari indikator tersebut dengan cara Anggota BKB
ber-KB di bagi Seluruh PUS anggota BKB adalah(1998/2678) x 100% adalah 74,61%
sedangkan target untuk indikator ini sebesar 70%. dengan demikian kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kota Cilegon untuk
indikator ini adalah (74,61/70,0) x 100% adalah 106,6%.
Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% mempunyai target
87,0%, sedangkan untuk menghitung indikator ini digunakan rumus Anggota UPPKS ber KB
di bagi Seluruh anggota UPPKS peserta KB yang menghasilkan angka (205/295) x 100%
adalah 69,5%, jadi kinerja yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon sebesar (69,5/87,0) x 100% menghasilkan
79,9%.
Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu mempunyai
target 100% dan indikator tersebut di hitung dengan rumus Jumlah pengaduan/laporan yang
ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu di bagi Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke
unit pelayanan terpadu. Ada 139 laporan pengaduan yang masuk pada Pusat Pelayanan
Perlindungan Keluarga Cilegon (P3KC) dan semua laporan tersebut segera di tindak lanjuti.
Dengan demikian capaian kinerja yang diperoleh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon sebesar 100%.
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan
oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak (KTP/A) dan PPT/PKT di Rumah Sakit mempunyai target 100% dan
indikator tersebut dihitung dengan cara Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan
kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 52
PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu di bagi Jumlah
seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan
ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu, dan selama tahun 2017
tidak ada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di rujuk ke Puskesmas atau
Rumah sakit, itu artinya dari 44 orang korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
semuanya mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan
Rumah Sakit. Dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
keluarga Berencana Kota Cilegon mencapai 100%.
Indikator Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan
rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
mempunyai target 100% dan indikator tersebut dihitung dengan rumus Jumlah korban
kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani di bagi umlah korban kekerasan yang
membutuhkan layanan bimbingan rohani,dari 139 kasus korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak semuanya dapat bimbingan rohani sehingga menghasilkan angka
(139/139) x 100% adalah 100% yang artinya seluruh perempuan dan anak korban kekerasan
mendapatkan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih, untuk
indikator ini capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Cilegon mencapai 100%.
Indikator Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan
pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mempunyai target
100% dan indikator tersebut dihitung dengan cara jumlah perkara yang diputuskan pengadilan
dengan dasar perundangundangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan
anak di bagi Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
disidangkan,jumlah perkara yang diputuskan pengadilan ada 21 kasus dan perkara yang di
sidangkan pun hanya ada 21 kasus, yang artinya seluruh korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak di perlukan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan
putusan pengadilan untuk indikator ini capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pemerintah Kota Cilegon mencapai 100%.
Untuk indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
layanan bantuan hukum mempunyai target 100% yang artinya seluruh perempuan dan anak
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 53
korban kekerasan harus mendapatkan layanan bantuan hukum untuk indikator ini capaian
kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kota
Cilegon mencapai 100%.
Untuk indikator rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diperoleh dengan
cara membandingkan antara jumlah KDRT sebesar 139 kasus dibanding dengan jumlah
rumah tangga sebesar 82.420 diperolah angka 139% sedangkan targetnya 10,0% dengan
demikian kinerja DP3AKB 0,17%.
Berkenaan dengan honor kader cilegon mandiri target Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kota Cilegon ada 2.549 kader
mendapatkan honor, dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan keluarga Berencana Kota Cilegon mencapai 2.549 kader. untuk indikator ini
capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perl;indungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Cilegon mencapai 100%.
Indikator jumlah Posyandu yang aktif mempunyai target sebanyak 371 posyandu dan
yang yang tercapai ada sebanyak 371 posyandu dengan demikian kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon untuk indikator ini
mencapai 100%.
Indikator partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah mempunyai target 50%, dari
3012 pekerja perempuan ternyata ada 9429 orang bekerja di lembaga pemerintah atau ada
(3012/9429) x 100% adalah 31,0% dengan demikian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kota Cilegon adalah (31,0/50) x 100% adalah
62,0%.
Indikator PKK aktif (rasio jumlah PKK aktif terhadap total jumlah PKK yang ada)
mempunyai target 100% dan capaian kinerja kita dari 52 PKK ada 52 PKK yang aktif, dengan
demikian kinerja Dinas Pemberdayaan Permpuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Cilegon mencapai 100%.
Indikator partisipasi perempuan dilembaga legislatif, partisipasi perempuan dalam
politik yang masih tergolong rendah, padahal UU sudah mensyaratkan agar ada pemenuhan
kuota 30 % bagi perempuan di lembaga legislatif. Dan selanjutnya mengidentifikasi peran dan
kedudukan perempuan sebagai anggota dewan. Metode penelitian yang digunakan adalah
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 54
deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model
partisipasi politik perempuan ideal, sehingga dalam pemilu-pemilu mendatang mampu
memenuhi 30 % kuota di lembaga legislatif seperti yang dinyatakan dalam pasal 65 (1) UU
No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu menunjukkan komitmen moral dan politik yang positif
dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan perempuan, seperti pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, politik, perlindungan terhadap tindak
kekerasan serta perdagangan perempuan. Anggota legislatif perempuan di DPRD Kota
Cilegon ada 6 orang dari total 35 anggota legislatif Kota Cilegon. Kinerja ini bukan murni
kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota
Cilegon, lebih banyak di pengaruhi oleh rekrutmen yang dilakukan partai politik dalam
menjaring calon anggota legislatif.
Indikator Jumlah Organisasi Wanita yang dibina adalah sebanyak 54 organisasi
wanita, dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Kota
Cilegon sebanyak 54 organisasi wanita, dengan demikian kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kota Cilegon.
untuk indikator ini mencapai 100%. Mengacu kepada system pengukuran yang telah
ditetapkan maka analisa pencapaian kinerja akan menghasilkan nilai bagi setiap program kerja
yang telah dilaksanakan. Nilai tersebut berupa persentase yang merupakan perbandingan atau
rasio antara hasil yang telah dicapai dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan. Secara
konkrit nilai dari pencapaian kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :
Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian
I 85% s/d 100% Sangat baik
II 70% > X < 85% Baik
III 55% > x < 70% Sedang
IV < 55 % Kurang baik
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 55
Dari beberapa indikator yang menggambarkan kinerja kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon Tahun 2016 dapat di
peroleh rata-rata pencapaian kinerja sebesar 124,2% dengan demikian apabila di bandingkan
dengan standar kinerja, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
keluarga Berencana Kota Cilegon mendapatkan kategori capaian Sangat baik.
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 56
3.1.2 Perbandingan Realisasi Pencapaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya
NO. SASARAN
STRATREGIS INDIKATOR
TAHUN 2016 TAHUN 2017
TARGET REALISASI CAPAIAN
( %) TARGET REALISASI
CAPAIAN ( %)
1 2 3 4 5 6 4 5 6
1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan program KB Nasional dan pendewasaan perkawinan
Prevalensi peserta KB aktif 65,0% 65,8% 101,2% 65,0% 67,14% 103,3%
Proporsi jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I terhadap total jumlah keluarga yang ada
20,0% 16,8% 119,2% 100,0% 73,99% 74,0%
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%.
3,5% 1,5% 226,0% 3,5% 1,05% 333,3%
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%
65,0% 65,8% 101,2% 21,0% 20,0% 95,2%
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%
10,5% 21,2% 49,3% 10,48% 17,50% 60,0%
Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15‐49
65,0% 65,8% 101,2% 65,0% 67,1% 103,0%
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15‐19 tahun) per 1000 perempuan usia 15‐19 tahun
1,0% 0,63% 159,6% 1,0% 3,00% 30,0%
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%
70,0% 75,6% 108,0% 70,0% 74,61% 106,6%
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%
87,0% 89,2% 102,5% 87,0% 69,5% 79,9%
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 57
2 Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan interprener
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%
70,0% 75,6% 108,0% 7,0% 74,6% 106,6%
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%
87,0% 89,2% 102,5% 87,0% 69,5% 79,9%
3 Menurunnya
tingkat kekerasan
dalam rumah
tangga terhadap
perempuan dan
anak
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
100% 100,0% 100% 100% 100% 100%
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
100% 100,0% 100% 100% 100% 100%
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
100% 100,0% 100% 100% 100% 100%
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
100% 100,0% 100% 100% 100% 100%
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rasio KDRT 0,05% 0,147% 294,1% 10,0% 139,0% 0,2%
Terpenuhinya honor kader
Posyandu 2047 kader 2047
kader
100,0% 2549
Kader
100,0% 100,0%
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 58
Jumlah Posyandu yang
aktif 377
posyandu
377
posyandu 100,0%
371
Posyandu
100,0% 100,0%
4 meningkatnya
peran aktif
perempuan dalam
berbagai aspek
kehidupan
PKK aktif (rasio
jumlah PKK aktif
terhadap total jumlah
PKK yang ada)52
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Rasio jumlah pekerja
perempuan di lembaga
pemerintah daerah
terhadap total jumlah
pekerja perempuan
yang ada
50,0% 49,4% 98,8% 50,0% 31,0% 62,0%
Partisipasi perempuan
di lembaga legislatif 10,0% 14,3% 142,9% 10,0% 17,0% 170,0%
Jumlah Organisasi
Wanita yang bina 25 buah 25 buah 100,0% 100,0% 54,0% 2,0%
RATA-RATA 115,9% 96,4%
Indikator Prevalensi peserta KB aktif dapat di ukur dengan cara membandingkan
antara Jumlah peserta program KB aktif yang berjumlah 50.149 dengan Jumlah pasangan usia
subur yang berjumlah 74.696, maka diperoleh kinerja 67,14 % dibanding dengan target 65%,
maka kinerja DP3AKB adalah 103,3 % bila dibandingkan dengan kinerja tahun lalu mencapai
101,2 %.
Pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun yang menjadi target Kota
Cilegon adalah tidak boleh melebihi 3,5 %, sedangkan rumus untuk menghitung indikator
cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun adalah Jumlah Pasangan
Usia Subur (PUS) yang usia istrinya di bawah 20 tahun Dibagi Jumlah PUS yang usia
istrinya 15 - 49 tahun 'menghasilkan perhitungan adalah (781/74.696) x 100% adalah 1,05%
dari hasil perhitungan tersebut kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kota Cilegon (DP3AKB) mencapai (3,5/1,05) x100% adalah
333,3%, jadi kinerja DP3AKB memperoleh hasil blm optimal, karena blm mampu
mendewasakan usia perkawinan dari jumlah PUS hasil pendataan keluarga Kota Cilegon. bila
dibandingkan dengan kinerja tahun lalu mengalami Kenaikan sebesar 10%.
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 59
Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet
Need) , rumus untuk mencari indikator tersebut adalah Jumlah PUS yang ingin anak ditunda
atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi di bagi Jumlah PUS di
wilayah tersebut adalah (13.074/74.696) x 100% adalah 17,50 sedangkan target yang ingin
dicapai tidak melebihi target ,dengan demikian kinerja DP3AKB adalah (10,48/17,50) x 100%
adalah 60,0%. Hal ini terjadi karena kualitas tenaga yang berkaitan dengan KIE/ Konseling
yang belum optimal.Pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi dikarenakan
ingin anak ditunda atau tidak ingin punya lagi dan yang bersangkutan tidak ber-KB. bila
dibandingkan dengan kinerja tahun lalu mengalami penurunan 15,5%.
Indikator Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15‐ 49
diperoleh dengan cara membandingkan antara Jumlah PUS yang memakai alat kontrasepsi
sebesar 50.149 dengan jumlah PUS sebesar 74.696 diperoleh angka 67,14 % sedangkan untuk
mengukur kinerja DP3AKB dengan cara membandingkan dengan targetnya sebesar 65%,
dengan demikian kinerja DP3AKB 67,14/65 x100% = 103%. bila dibandingkan dengan
kinerja tahun lalu mengalami kenaikan 2%
Indikator Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15‐ 19 tahun) per 1000 perempuan
usia 15‐ 19 tahun, diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah perempuan usia 15 -
19 tahun yang melahirkan sebesar 531 dengan jumlah perempuan usia 15 s.d 19 tahun sebesar
17.841 diperoleh angkan 3,0 %, sedangkan target indikator ini adalah tidak boleh melebihi
target, dengan demikian kinerja DP3AKB 3,0/1,0 x 100% diperoleh angka 30%. bila
dibandingkan dengan kinerja tahun lalu mengalami kenaikan 129 %.
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon mempunyai target
kinerja 70% dan untuk mencari hasil kinerja dari indikator tersebut dengan cara Anggota BKB
ber-KB di bagi Seluruh PUS anggota BKB adalah(1998/2678) x 100% adalah 74,61
sedangkan target untuk indikator ini sebesar 70%. dengan demikian kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan Kota Cilegon untuk indikator ini adalah (74,61/70) x 100% adalah
106,6%. bila dibandingkan dengan kinerja tahun lalu mengalami penurunan sebesar 2%.
Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% mempunyai target
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 60
87%, sedangkan untuk menghitung indikator ini digunakan rumus Anggota UPPKS ber KB di
bagi Seluruh anggota UPPKS peserta KB yang menghasilkan angka (205/295) x 100% adalah
69,5, jadi kinerja yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Cilegon sebesar (69,5/87,0) x 100% menghasilkan 79,9%. bila
dibandingkan dengan kinerja tahun lalu mengalami kenaikan 22%.
Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu mempunyai
target 100% dan indikator tersebut di hitung dengan rumus Jumlah pengaduan/laporan yang
ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu di bagi Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke
unit pelayanan terpadu. Ada 139 laporan pengaduan yang masuk pada Pusat Pelayanan
Perlindungan Keluarga Cilegon (P3KC) dan semua laporan tersebut segera di tindak lanjuti.
Dengan demikian capaian kinerja yang diperoleh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon sebesar 100%.
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan
oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak (KTP/A) dan PPT/PKT di Rumah Sakit mempunyai target 100% dan
indikator tersebut dihitung dengan cara Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan
kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau
PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu di bagi Jumlah
seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan
ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu, dan selama tahun 2017
tidak ada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di rujuk ke Puskesmas atau
Rumah sakit, itu artinya dari 44 orang korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
semuanya mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan
Rumah Sakit. Dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Cilegon mencapai 100%.
Indikator Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan
rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
mempunyai target 100% dan indikator tersebut dihitung dengan rumus Jumlah korban
kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani di bagi umlah korban kekerasan yang
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 61
membutuhkan layanan bimbingan rohani,dari 139 kasus korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak semuanya dapat bimbingan rohani sehingga menghasilkan angka
(139/139) x 100% adalah 100% yang artinya seluruh perempuan dan anak korban kekerasan
mendapatkan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih, untuk
indikator ini capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempua Perlindungan Anak dan keluarga
Berencana Kota Cilegon mencapai 100%.
Indikator Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan
pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mempunyai target
100% dan indikator tersebut dihitung dengan cara jumlah perkara yang diputuskan pengadilan
dengan dasar perundangundangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan
anak di bagi Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
disidangkan,jumlah perkara yang diputuskan pengadilan ada 21 kasus dan perkara yang di
sidangkan pun hanya ada 21 kasus, yang artinya seluruh korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak di perlukan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan
putusan pengadilan untuk indikator ini capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon mencapai 100%.
Untuk indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
layanan bantuan hukum mempunyai target 100% yang artinya seluruh perempuan dan anak
korban kekerasan harus mendapatkan layanan bantuan hukum untuk indikator ini capaian
kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota
Cilegon mencapai 100%.
Untuk indikator rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diperoleh dengan
cara membandingkan antara jumlah KDRT sebesar 139 kasus dibanding dengan jumlah
rumah tangga sebesar 82.420 diperolah angka 139 % sedangkan targetnya 10,0% dengan
demikian kinerja DP3AKB 0,17 %
Berkenaan dengan honor kader cilegon mandiri target Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon ada 2.549 kader
mendapatkan honor, dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kota Cilegon mencapai 2.549 kader. untuk indikator ini capaian
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 62
kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota
Cilegon mencapai 100%.
Indikator jumlah Posyandu yang aktif mempunyai target sebanyak 371 posyandu dan
yang yang tercapai ada sebanyak 371 posyandu dengan demikian kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon untuk indikator ini
mencapai 100%.
Indikator partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah mempunyai target 50%, dari
3012 pekerja perempuan ternyata ada 9429 orang bekerja di lembaga pemerintah atau ada
(3012/9429) x 100% adalah 31,0% dengan demikian kinerja Dinas ( 31,0/50) x 100% adalah
62,0% bila dibandingkan dengan kinerja tahun lalu mengalami kenaikan 36%.
Indikator PKK aktif (rasio jumlah PKK aktif terhadap total jumlah PKK yang ada)
mempunyai target 100% dan capaian kinerja kita dari 52 PKK ada 52 PKK yang aktif, dengan
demikian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempun Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Cilegon mencapai 100%.
Indikator partisipasi perempuan dilembaga legislatif, partisipasi perempuan dalam
politik yang masih tergolong rendah, padahal UU sudah mensyaratkan agar ada pemenuhan
kuota 10 % bagi perempuan di lembaga legislatif. Dan selanjutnya mengidentifikasi peran dan
kedudukan perempuan sebagai anggota dewan. Sehingga dalam pemilu-pemilu mendatang
mampu memenuhi 30 % kuota di lembaga legislatif seperti yang dinyatakan dalam pasal 65
(1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu menunjukkan komitmen moral dan politik
yang positif dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan perempuan, seperti
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, politik, perlindungan terhadap
tindak kekerasan serta perdagangan perempuan. Anggota legislatif perempuan di DPRD Kota
Cilegon ada 5 orang dari total 35 anggota legislatif Kota Cilegon. Kinerja ini bukan murni
kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana , lebih
banyak di pengaruhi oleh rekrutmen yang dilakukan parpai politik dalam menjaring calon
anggota legislatif.
Indikator Jumlah Organisasi Wanita yang dibina adalah sebanyak 54 organisasi
wanita, dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga
Berencana Kota Cilegon sebanyak 54 organisasi wanita, dengan demikian kinerja Dinas
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 63
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon untuk
indikator ini mencapai 100%.
3.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja
Program KB Nasional merupakan bagian integral yang tidak bisa di lepaskan dari
pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang
sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan,
bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu
tujuan operasional program KB yang utama adalah membantu keluarga dan individu untuk
mengerti hak dan kewajiban untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
Sejalan dengan peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang RPJMN 2005-2009
bahwa intensifikasi program KB disebutkan pembangunan kependudukan dan keluarga kecil
berkualitas merupakan langkah penting dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui
pembangunan ini di harapkan akan mencapai face “ Penduduk Tumbuh Seimbang ” yang
di arahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk undang-undang nomor 10 tahun
1992 tentang perkembangaan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, serta
peraturan pemerintah nomor 21 , tentang penyelenggara pembangunan kaluarga sejahtera,
dan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1994, tentang pengelola perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, melalui pengendalian kelahiran,
memperkecil angka kematian, dan meningkatkan kualitas program KB.
Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1992, keluarga Berencana didefinisikan
“sebagai upaya peningkatan kepedulian masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan,
pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanaan keluarga dan meingkatkan kesejahteraan
keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera dan bahagia”. Definisi di atas
diimplementasikan oleh pemerintah Kota Cilegon yang di tuangkan dalam RPJP 2005-2025
dalam pencapaian misi dua yaitu mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, berdaya saing dan
berbudaya, misi ini bertujuan, meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat
yang di landasi oleh nilai-nilai budaya dan agama, dengan salah satu sasarannya
terkendalinya juga laju pertumbuhan penduduk, RPJP 2006-2025 dalam tahap 1 2005-2010
Arah pembangunannya point satu adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk kota
dengan strategi pembangunan Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 64
reproduksi yang terjangkau bermutu dan efektif menuju terwujudnya keluarga kecil
berkualitas. Dan RPJP tahap 1 tersebut telah di jabarkan secara operasional dalam Renstra
SKPD.
Dari definisi diatas penyelenggaraan program keluarga berencana telah meluas dan
bergeser dari hanya pelayanan kontrasepsi menjadi pelayanan keluarga sejahtera dan
meningkatakan kegiatan yang berhubungan dengan upaya mewujudkan keluarga yang
berkualitas. Hal ini sejalan dengan nuansa otonomi daerah dimana kesejahteraan masyarakat
merupakan prioritas utama. Pada kondisi pasca krisis multidimensional yang masih
berlangsung hingga saat ini, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai
program di daerah sangat penting termasuk di dalamnya melalui Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana ( DP3AKB ) Kota Cilegon
pelaksanaan program KB yang bentuk kegiatannya langsung menyentuh dan berdampak
langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pemberdayaan ekonomi
keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), pembinaan
ketahanaan keluarga melalui kegiatan bina keluarga (BKB, BKR, dan BKL) pengendalian
kelahiran melalu pelayanaan kontesepsi, pembinaan institusi masyarakat pedesaan (IMP)
dan menyediakan data mikro keluarga
Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga dalam pasal 48 ayat 1 tentang Kebijakan Pembangunan Keluarga
melalui Pembinaan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga agar dapat melaksanakan
fungsi keluarga secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bahwa Pemerintah dan
Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Hidup sejahtera adalah dambaan setiap keluarga dan menjadi tanggung jawab Negara
untuk membantu seluruh keluarga guna mewujudkan cita-cita luhur tersebut, sebagai
manifestasi amanat konstitusi “ untuk memajukan kesejahteraan umum “ tetapi realitasnya
saat ini masih banyak dijumpai keluarga yang berada dalam kondisi tidak berdaya, terpuruk
dalam kemiskinan. Mereka menghadapi banyak hambatan dalam usaha mencapai
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 65
kesejahteraan baik karena disebabkan oleh faktor-faktor internal keluarga maupun faktor-
faktor lain dari luar lingkungan keluarga.
Keadaan ekonomi negara yang tidak menentu seperti sekarang ini, sangat berpengaruh
pada kehidupan ekonomi masyarakat. Peran perempuan sebagai istri sangat dibutuhkan untuk
dapat mengatur masalah ekonomi keluarga. Oleh karena itu perempuan dapat membantu
menambah pendapatan ekonomi keluarga. Salah satu caranya yaitu dengan mengembangkan
Home Industri dan Industri rumahan.
Menguatkan pemberdayaan ekonomi keluarga terutama akseptor perempuan dalam
kegiatan usaha ekonomi produktif melalui kelompok UPPKS, untuk mendukung perencanaan,
kebijakan serta operasional sesuai sasaran dan target diperlukan data yang akurat dengan
merevitalisasi data base kelompok UPPKS. Dukungan untuk dunia usaha kelompok UPPKS
dalam usaha ekonomi produktif diperlukan penguatan pengetahuan, ketrampilan usaha dan
kemitraan dalam aspek manajemen tehnis pengolahan dan pemasaran serta memfasilitasi
dalam mengakses sumber modal.
Upaya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan proses jangka
panjang yang harus dimulai sejak dini bahkan sejak anak didalam kandungan. Oleh karena
itulah Program KB yang dilaksanakan secara terpadu dengan program sektor terkait telah
berupaya agar pasangan suami istri agar benar-benar merencanakan sebaik-baiknya dalam
berkeluarga, baik jumlah anak maupun jarak kelahiran.
Anak yang telah dilahirkan haruslah dibina, dirawat dengan sempurna sehingga
keluarga mendapatkan jaminan bahwa anaknya akan hidup dengan baik, tidak sakit-sakitan.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan jalan memberikan program yang mendukung
Keluarga Berencana.
Melalui gerakan diharapkan setiap keluarga akan mampu meningkatkan kemampuan
terutama dalam membina anak - anak balitanya dan anak usia pra sekolah sehingga anak
tumbuh dan berkembang secara optimal berkepribadian yang luhur, cerdas serta taqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 66
Program BKB yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita melalui
rangsangan fisik, motorik kecerdasan, emosional dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya
merupakan salah satu upaya untuk dapat mengembangkan fungsi-fungsi pendidikan,
sosialisasi dan kasih sayang dalam keluarga. Dengan bekal dan ketrampilan tersebut
diharapkan orang tua mampu mendidik dan mengasuh anak balitanya sejak dini agar anak
tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkualitas .
Pentingnya pengetahuan dan perubahan sikap perilaku tentang menjaga dan
memelihara lingkungan keluarga baik fisik maupun non fisik keluarga semakin dirasakan,
karena masih banyak keluarga yang belum tahu cara memelihara dan menjaga lingkungan
yang sehat dan harmonis bagi keluarga, yaitu dengan terlaksananya kegiatan Hari Keluarga
Nasional serta terbinanya Pengelola Program Keluarga Berencana melalui Pembinaan
Institusi dan Pengelolaan Program KB dan Pembinaan Kampung KB disetiap Kecamatan.
Semakin banyak perempuan berpartisipasi dalam kegiatan publik seperti halnya yang
dilakukan oleh ibu-ibu PKK, kader dan organisasi perempuan dalam rangka melaksanakan
program perlindungan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak perlu adanya strategi
dang tepat, efektif dan berkesinambungan.
Strategi yang dimaksud adalah melalui fasilitasi program perlindungan perempuan dan
kesejahteraan dan perlindungan anak yaitu kegiatan yang dibiayai dari dana APBD untuk
mefasilitasi pemerintah kota dan lembaga masyarakat serta lembaga lainnya di daerah dalam
rangka mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender terhadap
perempuan.
Untuk mewujudkan tujuan yang dimaksud, perlu didukung oleh sumber daya manusia
yang menguasai bidang tugasnya, baik substansi maupun administrasi dalam mengelola dan
mempertanggung jawabkan anggaran dalam kegiatan mengangkat harkat, martabat dan
perlindungan terhadap Perempuan.
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 67
3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Permasalahan yang masih di alami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diantaranya :
Masih kurangnya kesertaan pasangan usia subur untuk ber KB
masih tingginya un meed need atau PUS yang tidak terlayani berKB
Rendahnya Partisipasi Pria dalam ber KB
Tingginya angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR )
Rendahnya pemahaman masyarakat dalam ber KB
Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan perilaku Toga/Toma dalam pengelolaan
dukungan program Keluarga Berencana.
Program dan kegiatan yang ada pada RPJMD 2010-2015 tidak sesuai dengan
Program dan Kegiatan yang ada di Kementrian PP dan PA Republik Indonesia.
Belum adanya Peraturan Daerah, Peraturan Walikota yang mendukung
Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pengembangan Kota Layak Anak.
Kurangnya anggaran biaya belanja program kegiatan operasional untuk
mensosialisasikan pedoman jejaring masalah sosial perempuan
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam kegiatan pembinaan dan
perlindungan anak pada program pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan
anak adalah sulitnya penyesuaian waktu untuk melaksanakan kegiatan pembinaan
dengan anak-anak panti asuhan.
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja Operasional/Kelompok Kerja
(Pokjanal/Pokja)
Belum terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Cilegon
Jumlah seluruh tenaga lapangan walaupun sudah mencukupi namun masih terasa
timpang karena SDM Penyuluh masih kurang ilmu pengetahuan dan keterampilan.
Kurangnya tenaga terlatih dari BKKBN untuk tenaga bidan ( Medis ) untuk
memperlancar pelayanan KB, Sehingga Setiap ada pelayanan KB tidak mesti
menunggu Tenaga Medis dari Dinas Kesehatan.
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 68
Masih kurangnya partisipasi Masyarakat terhadap KB Khususnya KB Pria, akibat
minimnya pengetahuan tentang KB Pria karena kurang terampilnya tenaga
penyuluh KIE.
3.3 Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Kinerja
Langkah antisipatif yang akan diambil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan keluarga Berencana Kota Cilegon di antaranya :
1. DP3AKB Kota Cilegon akan memfasilitasi pembentukan Kota Layak Anak Kota
Cilegon, sebagai wujud Pembangunan untuk Perlindungan Anak Kota Cilegon;
2. Meningkatkan kualitas sosialisasi Kota Layak Anak demi percepatan
terwujudnya Kota Cilegon Layak Anak;
3. Melaksanakan RAD terkait Kota Layak Anak dengan Dinas Instansi / SKPD
terkait demi percepatan terwujudnya Kota Cilegon Layak Anak;
4. Melakukan advokasi kepada para penentu kebijakan agar lebih memperhatikan
Pengarusutamaan Hak Anak dalam menentukan kebijakan pembangunan;
5. Meningkatkan kreatifitas anak melalui kegiatan pembinaan ketrampilan.
3.4 Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Cilegon dapat dilihat di Tabel Fisik dan Non Fisik.
Total anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga
Berencana Pemerintah Kota Cilegon untuk Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017
Rp.13,113.112.150,- , aadapun realisasi Anggaran Tahun 2017 adalah
Rp.12.149.074.374,-
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 69
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan titik tolak pada pelaksanaan program keluarga berencana selama tahun
2017 dapat disimpulkan bahwa pencapaian program KB di Kota Cilegon relative
menunjukkan peningkatan, upaya-upaya yang berkaitan dengan peningkatan akses dan
kualitas pelayanan ditunjukkan dengan semakin meningkatnya pasangan usia subur ( PUS )
yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrsepsi dalam rangka penundaan kehamilan,
pengaturan jarak kelahiran, maupun upaya yang mengarah pada penghentian kelahiran.
Dalam Usaha mewujudkan Rencana Aksi Daerah untuk mendukung terciptanya Kota Layak
Anak DP3AKB berusaha merangkul Lintas Sektoral untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
4.1 Kesimpulan
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang di lakukan Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon Tahun
2017 secara kualitatif cukup berhasil yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengetahuan
dan keterampilan, kemauan dan kemampuan masyarakat pada umumnya dan kaum wanita
pada khususnya. Untuk berperan serta aktif dalam proses pembangunan kesejahteraan
keluarga khusunya kaum perempuan. Pengukuran kinerja sebagai salah satu media untuk
melihat tingkat keberhasilan sasaran yang telah dilaksanakan dengan menggunakan
pendekatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dimana pengukuran
sasaran kinerja kegiatan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi. Data dan
informasi masing-masing sasaran program dan kegiatan dituangkan dalam formulir standar
yang memperlihatkan tingkat pencapaian dalam prosentase. Capaian kinerja rata-rata Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon untuk
tahun anggaran 2017 mencapai 94,8 %. Dengan capaian ini maka kategori capaian kinerja
DP3AKB mendapat predikat sangat baik sekali.
Dalam aspek keuangan Total anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon pada tahun 2017 sebesar Rp
Rp.13,113.112.150,-. dan yang terserap sebesar Rp.12.149.074.374,- sehingga masih ada sisa
sebesar Rp. 964.037.776 dari keterangan diatas total penyerapan anggaran Dinas
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 70
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon sebesar
92,65%.
Pada bagian penutup ini, dijelaskan deskripsi secara komprehensip keberhasilan
SKPD, kendala yang dialami serta pasang surutnya dalam pelaksanaan program kegiatan di
tahun 2017 serta solusi yang diambil sebagai kebijakan yang fleksibel adalah sebagai berikut
1. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan
Prempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon
dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan
berdasarkan suatu system akuntabilitas.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana
(DP3AKB) Kota Cilegon melalui bidang Pelayanan Keluarga Berencana, bidang bina
keluarga sejahtera, bidang perlindungan perempuan dan anak dan bidang kesetaraan
dan keadilan gender selama tahun 2017 telah melaksanakan aktivitas pembangunan
untuk mewujudkan visi dan misi yang dituangkan melalui sasaran, program, kegiatan,
dan arah kebijakan yang tetap mengacu kepada rencana strategis daerah. Masing-
masing program kegiatan memiliki tujuan dan sasaran yang diarahkan untuk
mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Cilegon. Atas dasar
itu, maka rencana kegiatan disusun dengan memuat berbagai parameter yang menjadi
acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program kegiatan tersebut.
3. Pengukuran kinerja kegiatan, sebagai salah satu media untuk melihat tingkat
keberhasilan program yang telah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dimana kinerja
kegiatan diukur secara kuantitatif melalui metode pembobotan.
4. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja program melalui persentase
perbandingan antara realisasi dan target maka analisis pencapaian akuntabilitas kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
(DP3AKB) Kota Cilegon dikategorikan berhasil dengan baik secara keseluruhan
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 71
berdasarkan skala pengukuran ordinal. Pengukuran ini juga didasarkan kepada analisis
terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja yang antara lain
mencakup analisis input-outputs, analisis realisasi outcomes dan benefits, analisis
impacts baik positif maupun negative. Semua analisis dilakukan dengan
membandingkan antara rencana dan realisasi.
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai media untuk
menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada Pemerintah pada dasarnya
adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra)
yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan
dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Perencanaan kinerja (
renja ) yang merupakan penjabaran dari rensta. Terlepas dari semua kesulitan dan
hambatan yang ada, dengan perubahan cara pengukuran kinerja ini, maka pada tahun
2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota cilegon Berdasarkan hasil pengukuran Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dalam
aspek keuangan Total anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kota Cilegon pada tahun 2017 sebesar Rp.
Rp.13,113.112.150,- dan yang terserap sebesar R Rp.12.149.074.374,- sehingga masih
ada sisa sebesar Rp. Rp. 964.037.776 dari keterangan diatas total penyerapan
anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Cilegon Kota Cilegon sebesar 92,65%., Ditinjau dari katagorisasi
yang diterapkan, maka capaian kinerja DP3AKB Kota Cilegon adalah SANGAT
BAIK
Dengan diberikannya pembinaan yang secara terus-menerus terhadap pengetahuan
dan peningkatan SDM. Terhadap 200 KK binaan, serta terciptanya lingkungan rumah
yang sehat diharapkan :
a. Tumbuh kembangnya usaha ekonomi keluarga di lingkungan masyarakat lokasi
P2WKSS Kerja sama para pelaku perbaikan ekonomi yang telah dibina.
b. Ada tambahan income keluarga dan pemanfaatan pekarangan .
c. Termotivasinya KK binaan dan masyarakat lainnya untuk meningkatkan taraf
hidup yang lebih produktif dan ekonomis.
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 72
d. Meningkatnya status gakin dan pra KS menjadi KS I, II dan sebagainya.
e. Menekan pengangguran dan dampak sosial lainnya.
f. Pola kehidupan masyarakat baik balita, remaja, manusia lebih sehat dalam arti
luas.
g. Lingkungan rumah, kampung, jalan dan lain-lain lebih terlihat rapi, bersih, dan
terawat
h. Kegiatan-kegiatan masyarakat lebih mengarah pada perbaikan sikap mental dan
perilaku yang lebih positif.
Dari laporan kegiatan pembinaan dan perlindungan anak pada program
Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang UU No. 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Terbinanya dan terlindungi anak dalam Panti Asuhan dari segala macam bentuk
diskriminasi dan tindak kekerasan;
3. Terpenuhinya tertib Administrasi;
4. Terdokumentasikannya kegiatan pembinaan dan perlindungan Anak;
5. Anak-anak panti mempunyai keahlian ketrampilan;
6. Tersosialisasikannya UU No.23 Tahun 2002 melalui media KIE.
7. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dan para remaja dalam
pengelolaan dukungan program pembangunan Keluarga Berencana yang diarahkan
sepenuhnya kepada terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas yang bercirikan
kemandirian dan ketahanan yang tinggi.
8. Meningkatkan peranan dan tanggungjawab orang tua dalam upaya membangun
keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
9. Meningkatkan kualitas keluarga melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan
kelahiran, kualitas pelayanan, ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama untuk
memberikan dukungan bagi terwujudnya kemandirian, ketahanan fisik dan non
fisik keluarga.
10. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku Toga/Toma dalam pengelolaan
dukungan program pembangunan keluarga sejahtera yang diarahkan sepenuhnya
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 73
kepada terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas yang bercirikan kemandirian
dan ketahanan yang tinggi.
11. Meningkatkan peranan dan tanggungjawab Toga/Toma dalam upaya membangun
keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
Meningkatkan kualitas keluarga melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan
kelahiran, kualitas pelayanan, ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama untuk
memberikan dukungan bagi terwujudnya kemandirian, ketahanan fisik dan non
fisik keluarga.
Adapun manfaat dan hasil yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan adalah
a. Kegiatan Pembinaan Institusi dan Pengelolaan Program KB
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader IMP dalam pengelolaan
Program KB.
- Meningkatnya kinerja kader dalam pengelolaan program KB Nasional.
- Meningkatnya peserta KB baru dan peserta KB aktif ditingkat desa.
- Meningkatnya tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan,
penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana.
b. Kegiatan Pendapatan Ekonomi Keluarga
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para peserta pelatihan Bintek
sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonominya.
- Mengubah sikap mental dari tidak produktif kurang berdaya menjadi produktif
dan berdaya.
- Ada upaya meningkatkan perbaikan ekonomi keluarga.
- Meningkatkan status keluarga miskin dari Keluarga Pra Sejahtera menjadi
Keluarga Sejahtera I,II,III dan seterusnya.
c. Kegiatan Catur Bina Keluarga
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader BKB
- Bertambahnya jumlah anggota peserta kelompok kegiatan BKB
- Meningkatnya kinerja kader dalam melaksanakan pengelolaan kelompok
kegiatan BKB.
- Meningkatnya peserta KB baru dan peserta KB aktif dikelompok kegiatan BKB.
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 74
- Terbinanya kelompok kegiatan BKB.
d. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Kader BKB
- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi kader
- Meningkatkan kinerja kader dalam melaksanakan kerjanya
e. Kegiatan Penyelenggaraan Harganas
- Terlaksananya kegiatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kota, Provinsi dan
Pusat
- Terbinanya kelompok BKB, UPPKS, IMP, PLKB, Keluarga Harmonis, Akseptor
Lestari melalui lomba pelaksanaan kegiatan Harganas Tingkat Kota, Provinsi dan
Pusat
4.1.2 Saran
Dari beberapa kegiatan yang di lakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon ada beberapa saran yang
dikemukakan, antara lain :
1. Diperlukan adanya pembentukan jejaring kerja dengan berbagai lembaga
pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi kepentingan terbaik untuk anak;
2. Dibutuhkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, selain itu dukungan
pemerintah juga sangat dibutuhkan;
3. Perlunya menumbuhkan dan memaksimalkan peran kepemimpinan kota dalam
perlindungan anak dan hak-haknya;
4. Perlunya mengembangkan pendidikan dan kesadaran publik mengenai visi baru
tentang anak;
5. Membangun kemitraan dan memperluas aliansi untuk anak.
6. Memperkuat peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan penegakan hukum;
7. Memperkuat jaringan untuk pemantauan pelaksanaan perlindungan anak dalam
situasi khusus;
8. Memberdayakan keluarga melalui kelembagaan dan program pembangunan
masyarakat.
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 75
Dari laporan kegiatan Honor Kader Posyandu pada program pemberdayaan dan
perlindungan perempuan dan anak adalah sebagai berikut :
Memberikan layanan prima kesehatan dasar kepada masyarakat khususnya ibu-ibu
yang memiliki anak dibawah lima tahun (balita);
Meningkatnya kesehatan anak balita;
Memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja bagi pengurus dan lembaga terkait
kegiatan dalam meningkatkan derajat perempuan untuk berperan aktif dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
Dengan pencatatan yang benar dan data yang diperoleh dapat dianalisa masalah dan
kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah
sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
Meningkatnya koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan
dengan fungsi dan kinerja pemberdayaan perempuan.
Untuk mempermudah koordinasi dan proses informasi dalam pelaksanaan kegiatan
pembinaan ke lokasi binaan P2WKSS disarankan agar keberadaan TIM SATGAS
dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan program dinas/instansi terkait.
Kegiatan pembinaan dari dinas / instansi yang terkait disarankan agar lebih
ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas serta berperan secara aktif.
Dari pelaksanaan kegiatan Profil PUG Kota Cilegon tahun 2017 dengan diterbitkannya
buku Profil PUG Kota Cilegon sebagai salah satu strategi pembangunan untuk
mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dimana konsep PUG yang banyak
melibatkan langsung perempuan dan laki-laki secara proporsional melalui partisipasi
aktif dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan serta
evaluasi dalam semua pembangunan. Dimana berbagai sumber dan dokumen terbaru
yang menyajikan tentang perkembangan statistik di segala bidang pembangunan yang
memberikan gambaran secara menyeluruh yang sudah bisa dipublikasikan oleh tiap
dinas instansi dan lembaga terkait di Kota Cilegon.
Kegiatan Pembinaan Institusi dan Pengelolaan Program KB ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan :
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 76
Perlu diadakannya pembinaan bagi pos KB dan institusi lainnya secara rutin atau terus
menerus sehingga kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan program KB dapat
berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Perlunya ditingkatkan jalinan kerjasama yang baik demi kelancaran kegiatan institusi
dalam pengelolaan program KB.
Kegiatan Pembinaan Pendapatan Ekonomi Keluarga ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan :
Untuk mempermudah koordinasi dan proses informasi dalam pelaksanaan kegiatan
PPEK tahun 2017 disarankan agar optimal, sesuai dengan program.
Kegiatan PPEK tahun 2017 disarankan agar lebih ditingkatkan baik kualitas maupun
kuantitas serta berperan secara aktif
Kegiatan Pembinaan Kader Catur Bina Keluarga ada beberapa hal yang diperhatikan :
Perlu diadakannya pembinaan bagi kader BKB,BKR dan BKL secara rutin atau terus
menerus sehingga kegiatan kelompok BKB,BKR, dan BKL dapat berjalan sesuai
dengan yang diharapkan.
Perlunya ditingkatkan jalinan kerjasama yang baik demi kelancaran kegiatan
kelompok BKB,BKR dan BKL.
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Kader BKB ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan :
Untuk memperluas jaringan informasi program Peningkatan Kesejahteraan Kader
BKB
Perlu diadakannya peningkatan profesionalisme para kader melalui berbagai pelatihan.
Kegiatan Penyelenggaraan Harganas
Untuk memepermudah koordinasi dan proses informasi dalam pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan Harganas tahun 2017 disarankan agar lebih optimal, sesuai dengan
program.
Kegiatan penyelenggaraan Harganas tahun 2017 disarankan agar lebih ditingkatkan
baik kualitas maupun kuantitas serta berperan secara aktif
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 77
Dari hasil kegiatan peningkatan peran serta pemberdayaan perempuan dari program
pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak ini ada beberapa saran yang
dikemukakan, antara lain :
Perlu ditingkatkan komitmen pengambil kebijakan di daerah terhadap kebijkan
program, dan kegiatan pembangunan perlindungan perempuan;
Segera diintegrasikan kebijakan perlindungan perempuan dalam program, sarana dan
kegiatan pembangunan;
Diperlukan adanya pembentukan jejaring kerja dengan berbagai lembaga pemerintah
dan non pemerintah di daerah;
Perlu ditingkatkan komitmen sistim pencatatan dan pendataan Informasi Posyandu
dengan format yang sudah dibakukan;
Dengan dibentuknya dan dikukuhkan pengurus Pokjanal Posyandu maka pengurus
dapat mempertanggungjawabkan tugas sesuai bidangnya;
Peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya
ibu dan anak harus ditingkatkan dan dikembangkan, oleh karena itu perhatian dan
dukungan pemerintah sangat dibutuhkan;
Untuk terlaksananya kegiatan agar dapat membuat rencana anggaran belanja
operasional sesuai kebutuhan baik yang bersumber dari APBD Kota Cilegon maupun
dari swadaya masyarakat dan atau sumber dana yang lain.
Dari hasil kegiatan Honor Kader Posyandu dari program pemberdayaan dan
perlindungan perempuan dan anak ini ada beberapa saran yang dikemukakan, antara lain :
Perlu ditingkatkan komitmen pengambil kebijakan di daerah terhadap kebijakan
program dalam meningkatkan kesehatan dasar pada anak dibawah lima tahun (Balita);
Segera diintegrasikan kebijakan kesehatan anak dalam program, sarana dan kegiatan
pembangunan;
Diperlukan adanya pembentukan jejaring kerja dengan berbagai lembaga pemerintah
dan non pemerintah di daerah;
Perlu ditingkatkan komitmen sistim pencatatan dan pendataan Informasi Posyandu
dengan format yang sudah dibakukan;
LAKIP DP3KAB KOTA CILEGON 2017 78
Dengan difasilitasinya bagi pengurus Pokjanal Posyandu maka pengurus dapat
mempertanggungjawabkan tugas sesuai bidangnya;
Peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya
anak harus ditingkatkan dan dikembangkan, oleh karena itu perhatian dan dukungan
pemerintah sangat dibutuhkan;
Untuk terlaksananya kegiatan agar dapat membuat rencana anggaran belanja
operasional sesuai kebutuhan baik yang bersumber dari APBD Kota Cilegon maupun
dari swadaya masyarakat dan atau sumber dana yang lain.
LAKIP berperan sebagai alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya
good governance. Lakip Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon merupakan suatu media pertanggungjawaban Kepala
Badan kepada Walikota, juga kepada public. Pembuatan Lakip masih membutuhkan
perbaikan-perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut sesuai dengan perkembangan dan kondisi
khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
(DP3AKB) Kota Cilegon.