lakip dilmil bandung 2012 ok boss filepengadilan militer i-07 balikpapan pada tahun anggaran 2016...

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada Tahun Anggaran 2016 telah

menyusun Laporan Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Laporan ini

merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang melaporkan pencapaian kinerja Pengadilan

Militer I-07 Balikpapan selama Tahun 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan

perwujudan trasnparansi dan akuntabilitas suatu instansi dimana dalam LKjIP

Tahun 2016 ini juga melaporkan pencapaian Kinerja, Peningkatan Kinerja dan

peningkatan sarana dan prasarana dalam Tahun 2016.

Namun demikian tentang LKjIP ini masih terdapat kekurangan dalam

penyusunannya, untuk itu kami menerima masukan yang positif dalam penyusunan

LKjIP di tahun yang akan datang dan adapun kendalanya adalah keterbatasan SDM

baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam hal ini kami tetap berupaya secara optimal agar kinerja pada

tahun-tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan.

Balikpapan, Januari 2017 Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Ventje Bulo, S.H.,M.H Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

KATA PENGANTAR

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, JL. Syarifuddin Yoes N0. 39

2

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka

sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah

menyusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk TA. 2016 mendapat alokasi anggaran melalui

DIPA MARI dan Dirjen Badilmiltun nomor :

1. DIPA MARI No : DIPA-005.01.2.663246/2016 tanggal 07 Desember 2015

sebesar Rp. 2.456.410.000,- dan telah terealisir sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai :

Pagu : Rp. 1.480.200.000,-

Realisasi : Rp. 1.792.814.480,-

Sisa : Rp. - .312.614.480,-

Prosentase : 121,12 %

b. Belanja Barang Oprasional :

- Pagu : Rp. 769.710.000,-

- Realisasi : Rp. 747.885.773,-

- Sisa : Rp. 21.824.227,-

- Prosentase : 97,17 %

c. Belanja Barang Non Oprasional :

- Pagu : Rp. 99.400.000,-

- Realisasi : Rp. 99.120.500,-

- Sisa : Rp. 279.500,-


d. Belanja Modal :

- Pagu Pagu : Rp. 107.100.000,-

- Realisasi Realisasi : Rp. 105.770.000,-

- Sisa Sisa : Rp. 1.330.000,-


RINGKASAN EKSEKUTIF


3

2. DIPA Dirjen Badilmiltun No : DIPA-005.01.2.663247/2016 tanggal 07 Desember

2015 sebesar Rp. 50.000.000,- dan telah terealisir sebagai berikut :

a. Persiapan Penyelesaian Perkara ditingkat pertama :

Pagu : Rp. 15.150.000,-

Realisasi : Rp. 15.124.700,-

Sisa : Rp. 25.300,-


b. Penyampaian Berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi :

Pagu : Rp. 50.000,-

Realisasi : Rp. 0,-

Sisa : Rp. 50.000,-

Prosentase : 0,00 %

c. Sidang keliling :

Pagu : Rp. 34.800.000,-

Realisasi : Rp. 34.600.000,-

Sisa : Rp. 200.000,-


Adapun program Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

(TUN).

Adapun secara umum bahwa tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja

dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada Tahun

2016, telah berusaha memenuhi pencapaian 6 (enam) sasaran strategis yaitu :

a. Peningkatan penyelesaian perkara

b. Peningkatan tertib administrasi perkara

c. Peningkatan kualitas SDM

d. Peningkatan kualitas hasil pengawasan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan,

baik itu pengawasan internal maupun eksternal.

e. Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (access to

justice).

f. Peningkatan sarana dan prasarana peradilan.


4

KATA PENGANTAR

EXECUITVE SUMMARY

DAFTAR ISI. . ...............................................................................................

BAB I

A. Latar Belakang........................................................

B. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................

C. Sistematika Penyajian ...........................................

i

ii

4

5

6

10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019 .............................. 11

B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 ............................ 16

C. Penetapan Kinerja Tahun 2017 ............................. 17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja ................................................ . 20

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .................................. 21

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan ............................................................. 34

B. Saran-saran ........................................................... 35

BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................... 36

Lampiran I Struktur Organisasi

Lampiran II Indikator Kinerja Utama

Lampiran III Rencana Kinerja Tahun 2016

Lampiran IV Penetapan Perjanjian Kinerja 2017

Lampiran V Matriks Rencana Strategis 2016 - 2020

Kinerja Instansi Pemerintah

DAFTAR ISI


5

A. Latar Belakang

Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (1) menegaskan sifat dan karakter

kekuasaan kehakiman dengan menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Bahwa dalam

rangka melaksanakan ketentuan tersebut kemudian diatur bahwa Organisasi,

administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Pasal 21 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Waulaupun peradilan militer bersama dengan peradilan lainnya telah satu

atap dengan Mahkamah Agung, tetap dalam semangat dan roh sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan

hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan

pertahanan keamanan Negara, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga

menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi

Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan

Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam

lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dilaksanakan dengan berlandaskan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan

organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer


6

dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik

Indonesia. Namun demikian struktur organisasi peradilan militer masih mengacu

Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub

lampiran IV dari lampiran “K” tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur

Mahkamah Militer. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor :

KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor :

ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan

Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer I-07

Balikpapan berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Kalimantan Timur.

Wilayah Hukum (jurisdiksi) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan meliputi 2

(dua) Propinsi yang terdiri dari :

1. Propinsi Kalimantan Timur

2. Propinsi Kalimantan Utara

Mengenai justisabel Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana

yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang

melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinas aktif dan

atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan

Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenanganya

baik itu teknis yudisial maupun non teknis yudisial Peradilan Militer menetapkan visi

dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung

Republik Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal.

Oleh karenanya, perlu membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas dan fungsi yang diamanatkan dihubungkan dengan anggaran yang

diterimanya sehingga dapat diketahui masyarakat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan me-

nyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan

kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Militer

I-07 Balikpapan dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses

pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan (result) yang

dicapainya dan kegagalan tingkat kinerja yang terjadi. Dengan kata lain,

tersusunnya LKJIP Tahun 2016 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban

dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu 1 (satu)

tahun berjalan. LKJIP 2016 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah

yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999

tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi


7

Pemerintah. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selalu berusaha meningkatkan

kualitas kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan

pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, dengan melakukan pendekatan-

pendekatan dalam kerangka pengadilan yang unggul (The Framework of Courts

Excellence). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area, yang kemudian dibagi ke dalam

3 (tiga) kelompok, yaitu : driver (pengarah/pengendali), system and enabler (sistem

dan penggerak) dan result (hasil). Pengarah/ pengendali terdiri dari : Kepemimpinan

dan Manajemen Pengadilan; Sistem penggerak terdiri dari :

a. Kebijakan-kebijakan pengadilan.

b. Sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan.

c. Penyelenggaraan persidangan.

Sedangkan hasil terdiri dari :

a. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.

b. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.

c. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi.

1. Fungsi Teknis Yudisial.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan di bidang fungsi teknis yudisial bertugas

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan

berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak

Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-

2035. Fungsi teknis yudisial ini meliputi program-program peningkatan manajemen

dan kepemimpinan peradilan militer sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Kompetensi absolut (justisiabel) peradilan militer dijelaskan Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada pokoknya

menyatakan :

a. Mengadili Tindak Pidana Militer.

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu

melakukan adalah :

1) Prajurit ;

2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;

3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang

dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang ;

4) Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan undang-

undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau

jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit

berdasarkan undang-undang; tetapi atas keputusan Panglima dengan


8

persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam

lingkungan peradilan militer.

b. Tata Usaha Militer.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan

Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai

pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan

tingkat banding.

c. Peradilan militer juga memiliki kompetensi absolut untuk

menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan

atas permintaan dari pihak dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak

pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara

tersebut dalam satu putusan.

Kompetensi relatif (juriskdiksi) merupakan kewenangan pengadilan sejenis

untuk memeriksa suatu perkara. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer : Pengadilan dalam lingkungan peradilan

militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 angka 1 yang :

a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau

b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah

hukumnya.

Pasal 11 menegaskan : “Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa

mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya,

pengadilan yang menerima perkara itu lebih dulu harus mengadili perkara

tersebut“. Pengadilan Militer, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas

dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara-perkara di tingkat pertama. Pengadilan Militer memeriksa dan

memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah :

a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;

b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan

huruf c yang Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke

bawah; dan

c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh

Pengadilan Militer.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer mempunyai

fungsi sebagai berikut :


9

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan

bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara.

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi

dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di

lingkungan Pengadilan Militer (bidang umum, kepegawaian dan keuangan).

2. Fungsi Non Teknis Yudisial

Guna terlaksananya tugas pokok (teknis yudisial) tersebut Pengadilan Militer

I-07 Balikpapan menyelenggarakan fungsi pendukungnya (non teknis yudisial) yang

meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai pengadilan tingkat pertama

manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian setiap

personil dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personil

disemua lini organisasi merata dan berkualitas. Indikator obyektif ini dirasakan

mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem

reward and punishment yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Manajemen Sumber Daya Keuangan.

Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan

dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial. Pelaksanaan penerimaan

dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan Standard Operating Procedure

(SOP) yang telah ditentukan.

c. Manajemen Sarana dan Prasarana.

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah kemampuan mengelola sarana prasarana

dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi

penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara

atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik Negara.

d. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI)

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah berupaya untuk mengaplikasikan

teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun

para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Berusaha dengan menerapkan

kebijakan sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan

terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan

fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya

peningkatan penyelesaian administrasi perkara (minutasi) dan kualitas pelayanan

informasi kepada masyarakat.

e. Transparansi Peradilan


10

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berusaha meningkatkan pemahaman

pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena

itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi secara digital (soft copy)

dan paper less, juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam

merespon permintaan informasi.

f. Fungsi Pengawasan Internal

Kegiatan pengawasan internal secara langsung dilaksanakan oleh kepala

bidang/bagian yang mengawasi. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai

tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan

dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil. Pengawasan secara tidak langsung

dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :

1) Hakim/Pengawas Bidang Manajemen Peradilan.

2) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Putusan.

3) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi keuangan.

4) Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Umum.

5)

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-07

Balikpapan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN .

A. Latar Belakang .

B. Tugas dan Fungsi .

C. Sistematika Penyajian .

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.

A. Rencana Strategis 2016 - 2020 .

1. Visi dan Misi.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 .

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2017


11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran

organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran

kinerja).

BAB IV PENUTUP .

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

BAB V LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Reviu Indikator Kinerja Utama

3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017

4. Rencana Kinerja Tahun 2017

5. Reviu Matriks Rencana Strategis 2016-2020

6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


12

A. Rencana Strategis 2016 – 2020

1. Visi dan Misi .

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki visi dan misi sebagai berikut :

a. Pernyataan Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita

dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang agung”

b. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan

misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1) Mewujudkan pelaksanaan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang benar,

professional dan berwibawa.

2) Mewujudkan pelaksanaan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang

mandiri, independen dan bermartabat.

3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Militer pencari keadlian.

4) Mewujudkan pelaksanaan Pengadilan yang efektif, efisien.

2. Tujuan dan Rencana Strategis

a. Tujuan

Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dinyatakan

bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian

Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan

Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

(good governance) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan hukum,

transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas,

pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip

akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun

Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan


13

pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan

kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-07

Balikpapan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun

dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:

553/SEK/01/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan sesuai Surat Menteri

Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun

2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode Tahun 2016 - 2020

adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan uraian secara umum sebagai

berikut :

1) Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini para

pencari keadilan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

2) Pelayanan pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial,

administrasi perkara, administrasi umum, ke-pegawaian dan keuangan.

3) Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan dalam

menegakan hukum (law enforcement).

b. Rencana Strategis.

Sebagaimana telah dijelaskan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah

merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata

untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan

penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk mencapai arah

sebagaimana yang dikemukan di atas, perlu adanya bentuk pembangunan di

bidang hukum dalam suatu perencanaan strategis di lingkungan Pengadilan Militer

I-07 Balikpapan yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya (teknis

yudisial) yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan

perkara kejahatan dan pelanggaran pada tingkat pertama terhadap anggota militer

berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya.

Sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, problematika hukum masyarakat

pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, semakin tinggi kualitas maupun

kuantitasnya, karena itu perlu adanya upaya langkah strategi dalam kerangka

pengadilan yang unggul (the framework of courts excellence) dengan

memperhitungkan setiap unsur (variable) yang dapat mempengaruhi pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


14

Dalam Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan tiga langkah

penting yaitu :

1) Perencanaan Strategis

Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan yaitu Strategi dirancang melalui analisis

lingkungan internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan nilai luhur sebagai

berikut :

a) Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Berperilaku Adil.

c) Berperilaku jujur.

d) Berperilaku Bijaksana.

e) Bertanggung Jawab.

f) Menjunjung tinggi Harga Diri.

g) Berintegritas Tinggi.

h) Berdisiplin Tinggi.

i) Berperilaku Rendah Hati.

j) Bersikap Mandiri.

k) Bersikap Profesional.

Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

adalah :

a) Meningkatnya penyelesaian perkara

b) Peningkatan efektfitas pengelolaan penyelesaian perkara

c) Peningkatan implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

sebagai sarana otomatisasi pengelolaan perkara

d) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

e) Meningkatnya kualitas pengawasan

f) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia

Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan

Militer I-07 Balikpapan dalam Tahun 2016 - 2020.Untuk mewujudkan visi dan misi serta

sasaran strategis, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengusulkan program yang

dituangkan di dalam DIPA sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).


15

2) Penetapan Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, dimana Pengadilan Militer I-07

Balikpapan harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan sebagai

berikut :

a) Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan TUPOKSI.

b) Terwujudnya aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang

tinggi.

c) Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan

efektif, efisien dan berkualitas

d) Terwujudnya administrasi Kesekretariatan yang dapat mendukung TUPOKSI

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

3) Program Utama dan Kegiatan Pokok .

Untuk mendukung kegiatan pada T.A 2016 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

didukung oleh DIPA dan RKA-KL Tahun 2016 yang pelaksanaannya mengacu

kepada UU APBN No. 27 Tahun 2004 Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No. 53/PMK.02/2014 tanggal 17 Maret 2014 sedangkan

pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dilakukan secara khusus sesuai

prosedur keuangan yang berlaku dengan dukungan 2 (dua) DIPA yaitu :

1. DIPA Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : DIPA-

005.01.2.663246/2016 tanggal 07 Desember 2015 (Badan Urusan Administrasi).

Dengan Pagu sebesar Rp. 1.480.200.000,- (Satu Milyar Empat Ratus delapan

puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Realisasi sebesar Rp. 1.792.814.480,- (Satu

Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu

Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), Sisa sebesar Rp. - 312.614.480,- (Minus

Tiga Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Delapan

Puluh Rupiah). sehingga persentase penyerapan Anggaran 2015 mencapai

121,12 %.

Rincian Program dan kegiatan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang

sudah dilaksanakan pada Tahun 2016 dengan menggunakan DIPA 01 dapat

disajikan sebagai berikut :

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung.

1066.007 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan.

1066.007.011 Non Operasional Perkantoran

1066.994 Layanan Perkantoran

1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

1066.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan


16

Pemeliharaan Perkantoran

A. Perawatan Kendaraan Bermotor

C. Perawatan Sarana Kantor.

D. Honor Operasional Satuan Kerja.

E. Langganan Daya dan Jasa.

F. Operasional Perkantoran.

G. Perawatan Gedung Kantor.

05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

1071.022 Teknologi Informasi.

011 Pengadaan IT

- Pengadaan IT

1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

011 Pengadaan Finger Scan

- Pengadaan Finger Scan

2. DIPA Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : DIPA-

005.05.2.663205/2015 tanggal 14 Desember 2014 (Dirjen Badilmiltun). Dengan

pagu sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), Realisasi sebesar Rp.

59.929.950,- (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan

Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), Sisa sebesar Rp. 70.050,- (Tujuh

Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah), sehingga persentase penyerapan Anggaran

2015 mencapai 99,88 %.

Rincian Program dan kegiatan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang sudah

dilaksanakan pada Tahun 2016 dengan menggunakan DIPA 01 dapat disajikan

sebagai berikut :

005.05.09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN.

1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

1058.002.011 Operasional Persidangan Peradilan.

1058.014.001 Penyampaian Berkas Perkara Yang Lengkap Dan Tepat

Waktu.


17

B. Rencana Kinerja Tahunan 2016

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET

1.

2.

3.

4.

5.

Meningkatnya

penyelesaian perkara

a. Persentase sisa Perkara yang

diselesaikan

100%

100% b. Persentase perkara yang

diselesaikan 100%

c. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan

100%

d. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu lebih

dari 6 bulan

20%

Peningkatan efektifitas

pengelolaan


a. Persentase berkas yang

diregister dan siap di distribusikan ke

Majelis

100%

b. Ratio Majelis Hakim terhadap

perkara 100%

c. Persentase perpanjangan penahanan

tepat waktu 100%

d. Persentase pelepasan penahanan

tepat waktu 100%

Peningkatan

Implementasi SIPP

sebagai sarana

otomatisasi pola

Bindalmin

a. Persentase perkara yang diupload

dengan jumlah perkara yang ada 100%

b. Persentase waktu yang ditentukan

dengan kegiatan upload ke jaringan

website

100%

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (access to

justice)

a. Persentase perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara sidang keliling 100%

b. Persentase (amar) putusan perkara

yang menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online

setelah berkekuatan hukum tetap

95%

Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti 100%

b. Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti

100%


18

6. Meningkatnya kualitas

Sumber Daya Manusia

a. Persentase personel yang

mengikuti bimbingan teknis administrasi 80%

b. Persentase personel

berkemampuan TI 75%


19

C. Penetapan Kinerja Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET

1.

2.

3.

4.

5.

Meningkatnya


a. Persentase sisa Perkara yang

diselesaikan

100%

100% b. Persentase perkara yang

diselesaikan 100%


diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan

95%


diselesaikan dalam jangka waktu lebih

dari 6 bulan

20%

Peningkatan

efektifitas pengelolaan



diregister dan siap di distribusikan ke

Majelis

100%


perkara 100%

c. Persentase perpanjangan penahanan

tepat waktu 100%


tepat waktu 100%

Peningkatan

Implementasi SIPP

sebagai sarana

otomatisasi pola

Bindalmin

a. Persentase perkara yang diupload

dengan jumlah perkara yang ada 100%

b. Persentase waktu yang ditentukan

dengan kegiatan upload ke jaringan

website

100%

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (access to

justice)

a. Persentase perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara sidang keliling 100%

b. Persentase (amar) putusan perkara

yang menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online

setelah berkekuatan hukum tetap

95%

Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti 100%



ditindaklanjuti

100%


20

6. Meningkatnya kualitas

Sumber Daya Manusia

c. Persentase personel yang

mengikuti bimbingan teknis administrasi 80%

d. Persentase personel

berkemampuan TI 75%

****Keterangan Daftar Penetapan Kinerja Tahunan 2017

1. Peningkatan penyelesaian perkara

- Sasaran Nomor 1a menargetkan 100% pencapaian penyelesaian sisa

perkara sedangkan sisanya 10% diprediksi sebagai sisa perkara dengan

memperhatikan indikator tunggakan perkara secara historis berdasarkan tahun

2016, Hal tersebut terjadi karena merupakan target core business (ciri khas)

kinerja lembaga yang tidak bisa dicapai dengan mempertimbangkan sisa perkara

desersi inabsentia yang dibutuhkan jangka waktu yang berbeda dengan perkara

lainnya.

- Nomor 1b menargetkan 100% pencapaian penyelesaian perkara sedangkan

sisanya 10% diprediksi sebagai sisa perkara dengan memperhatikan indikator

tunggakan perkara secara historis berdasarkan tahun 2016, Hal tersebut terjadi

karena merupakan target core business (ciri khas) kinerja lembaga yang tidak

bisa dicapai dengan mempertimbangkan sisa perkara desersi inabsentia yang

dibutuhkan jangka waktu yang berbeda dengan perkara lainnya..

- Nomor 1c menargetkan 95% perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan.

- Nomor 1d menargetkan 20% perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

lebih dari 6 bulan.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

- Sasaran nomor 2a dan 2b menargetkan 100% (merupakan kinerja

yang harus diselesaikan secara tuntas) yaitu berkas yang diajukan kasasi dan

PK yang disampaikan secara lengkap serta berkas yang diregister dan siap


21

didistribusikan ke Majelis.

- Sasaran nomor 2c dan 2d menargetkan 100% (merupakan kinerja

yang harus diselesaikan secara tuntas) mengenai perpanjangan penahanan

tepat waktu dan pelepasan penahanan tepat waktu.

3. Peningkatan implementasi SIPP sebagai sarana otomatisasi

pola Bidalmin

- Sasaran nomor 3a dan 3b menargetkan menargetkan 100%

merupakan kinerja yang harus dituntaskan artinya semua perkara yang yang

dilimpahkan dari OTMIL baik itu kejahatan maupun pelanggaran harus di

entry/diinput seluruhnya ke SIPP.

4. Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan

(acces to justice)

- Sasaran nomor 4a menargetkan 15% dan nomor 4b menargetkan 95%

karena merupakan wujud dari transparansi (transparency) Pengadilan Militer I-07

Balikpapan untuk dapat diakses setiap produk putusan oleh prajurit dan

masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berdasarkan

dengan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2014 tanggal 5 Januari 2014 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Setiap permohonan informasi mengenai teknis yudisial maupun non teknis

yudisial harus dilayani dengan tuntas dan sebaik-baiknya sehingga memberikan

kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan akan informasi bagi pemohon, dengan

berdasarkan dengan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2014 tanggal 5 Januari

2014 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.


22

5. Peningkatan kualitas pengawasan

- Sasaran nomor 5a dan 5b menargetkan 100% telah dicapai pada

Tahun 2016. Selain dari itu karena sebagai upaya mewujudkan good governance

untuk memberikan sanksi kepada jajaran aparatur Pengadilan Militer I-07

Balikpapan yang melakukan tindakan tercela/menyimpang, reward and

punishment. Segala bentuk kesalahan harus segera dibenahi dan dibetulkan

sesuai dengan prosedur peraturan perundang-udangan yang berlaku Layanan

pengaduan di Meja Pengaduan sesuai Nomor 4a sesuai dengan Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 216/KMA/SK/XII/2014 tanggal

21 Desember 2014.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

- Sasaran nomor 6a menargetkan 80% dan 6b menargetkan 75% karena

dengan adanya personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi dapat

membantu dalam peningkatan penyelesaian perkara.


23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2016 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Rincian

tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel

berikut :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

TARGET

2016

REALISASI

2016

CAPAIAN

2016

1 2 3 4 5

1. Peningkatan penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

100%

100%

100% 100%

b. Persentase perkara yang

diselesaikan 100% 91,5% 91,5%


diselesaikan dalam jangka

waktu 6 bulan

95% 100% 100%


diselesaikan dalam jangka

waktu lebih dari 6 bulan

20% 19.5% 19.5%

2.

Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara


deregister dan siap

didistribusikan ke Majelis

100% 100% 100%


Perkara

100% 100% 100%

c. Persentase perpanjangan

penahanan tepat waktu

100% 100% 100%


tepat waktu

100% 100% 100%

3.

Peningkatan

implementasi SIPP

sebagai sarana

otomatisasi pola

Bindalmin

a. Persentase perkara yang

diupload dengan jumlah

perkara yang ada

100% 100% 100%

b. Persentase waktu yang

ditentukan dengan kegiatan

upload ke jaringan website

100% 95 % 95%

4.

Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara yang

dapat diselesaikan dengan

cara sidang keliling

100% 49% 49%

b. Persentase (amar)

putusan perkara (yang

menarik perhatian

masyarakat) yang dapat

diakses secara online

setelah berkekuatan

hokum tetap

95% 100 % 100 %


24

5.

Meningkatnya

kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti 100% N/A N/A



ditindaklanjuti

100% N/A N/A

6.

Meningkatnya

kualitas Sumber

Daya Manusia

a. Persentase personel yang

mengikuti bimbingan teknis

administrasi

80% 80% 80%

b. Persentase personel

berkemampuan IT 75% 25% 25%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dalam tahun anggaran 2016, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menetapkan 6

(enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan

mengaplikasikan 16 (enam belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan

semua sasaran telah dicapai dengan baik.

SASARAN 1

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diukur

dengan menetapkan 4 (empat) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran

teknis yudisial ini, pada Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator

Target

2016

(%)

Realisasi

2016

(%)

Capaian

2016

(%)

Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan 100% 91,5% 91,5%

Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 95% 100% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 20% 19.5% 19.5%


25

Penjelasan Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sisa Perkara tahun 2015 sebanyak 16 dan sudah diselesaikan di Tahun

2016 sehingga realisasi sisa perkara yang diselesaikan adalah 100%.

Bulan Putus

Sisa 2015 16

Januari 2016 5

Februari 2016 1

Maret 2016 7

April 2016 7

Mei 2016 2

Juni 2016 12

Juli 2016 4

Agustus 2016 10

September 2016 4

Oktober 2016 4

November 2016 9

Desember 2016 10

Penjelasan Persentase perkara yang diselesaikan

Sisa Perkara tahun 2015 sebanyak 16 dan diselesaikan di Tahun 2016

ditambah dengan perkara 2016 yang diregister sebanyak 98 dan yang bisa di

minutasi maupun dilimpahkan/dikembalikan ke OTMIL sebanyak 82. Sehingga

jumlah perkara yang bisa diselesaikan di Tahun 2016 sebanyak 75 perkara atau

sekitar 83%.

BULAN

PERKARA KEJAHATAN

DIREGISTER PERKARA PUTUS/ PUTUSAN

DIKIRIM KE OTMIL MINUTASI

SISA 2015 16

JANUARI 12 5 5

FEBRUARI 16 1 1

MARET 7 7 6

APRIL 3 7 6

MEI 4 2 2

JUNI 10 12 11

JULI 2 4 4

AGUSTUS 1 10 10

SEPTEMBER 10 4 2

OKTOBER 3 4 3


26

NOVEMBER 10 9 9

DESEMBER 4 10 10

JUMLAH

82 75 69

Permasalahan utama dari minutasi ini adalah ketersediaan panitera dari

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang jumlahnya sampai dengan bulan Desember

2016, hanya memiliki 2 (tiga) orang panitera dan Hakim 2 Majelis.

Penjelasan Persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal

6 bulan

Dari Perkara 82 yang mampu diselesaikan di Tahun 2016, jumlah perkara

yang mampu diselesaikan dalam kurun waktu maksimal 6 bulan ada 75 perkara

atau sekitar 95%.

Penjelasan Persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari

6 bulan

Dari Perkara 75 yang mampu diselesaikan di Tahun 2016, jumlah perkara

yang mampu diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan ada 15 perkara

atau sekitar 19.5%.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 banyak perkara Desersi dan

Narkoba serta wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan meliputi 2 (dua)

Provinsi, sehingga sulit untuk menghadirkan Terdakwa dan para Saksi ke

persidangan serta terbatasnya jumlah personel Hakim dan Panitera dalam

menyelesaikan perkara (dua Majelis Hakim) sehingga tidak memungkinkan untuk

diselesaikan pada Tahun 2016. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara

yang harus diselesaikan ditahun berikutnya.

SASARAN 2

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan

Militer I-07 Balikpapan diwujudkan dengan menetapkan 4 (empat) indikator kinerja.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2016 dapat

digambarkan sebagai berikut :


27

INDIKATOR TARGET 2016 (%)

REALISASI 2016 (%)

CAPAIAN 2016 (%)

Persentase berkas yang

deregister dan siap

didistribusikan ke Majelis

100 100 100

Ratio Majelis Hakim terhadap

Perkara 100 100 100

Persentase Perpanjangan

penahanan tepat waktu 100 100 100

Persentase pelepasan

penahanan tepat waktu 100 100 100

Penjelasan Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke

Majelis.

Perkara yang diregister Tahun 2016 kemudian sudah dibuatkan Tapkim

dan Tapsid dapat dilihat dari jumlah perkara yang masuk Tahun 2016 kemudian

didistribusikan ke Majelis Hakim. Perkara yang masuk Tahun 2016 sebanyak 82

perkara dan yang sudah didistribusikan ke Majelis sebanyak 82 perkara hal ini

berarti efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-07

Balikpapan sudah berjalan baik.

Penjelasan Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara dapat dilihat dari jumlah Majelis

Hakim di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang berjumlah 2 (dua) Majelis

kemudian dibandingkan dengan jumlah perkara yang dapat didistribusikan untuk

disidangkan dalam Tahun 2016. Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer I-07

Balikpapan Tahun 2016 berjumlah 82 perkara dan yang dapat didistribusikan ke

Majelis Hakim sebanyak 82 perkara. Persentase yang dicapai 100% dari yang

ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang masuk dan dapat didistribusikan ke

Majelis Hakim.

Penjelasan Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu

Dilihat dari penahanan dan perpanjangan penahanan yang ditetapkan oleh

Hakim Ketua dan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Penahanan

dan perpanjangan penahanan pada Tahun 2016 oleh Hakim Ketua dan

perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang

dilaksanakan tepat waktu. Jadi target yang sudah dicapai 100 %.

Penjelasan Persentase pelepasan penahanan tepat waktu

Pelepasan penahanan selama Tahun 2016 dilihat dari jumlah perkara yang

Terdakwanya dibebaskan tepat waktu. Persentase yang dicapai adalah 100 %.


28

SASARAN 3

PENINGKATAN IMPLEMENTASI SIPP SEBAGAI SARANA

OTOMATISASI POLA BINDALMIN

Peningkatan implementasi said-dilmil/ SIPP di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target

indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR TARGET

2016 (%)

REALISASI 2016 (%)

CAPAIAN 2016 (%)

a. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada

100 100 100

b. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website

100 100 100

Penjelasan Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang

ada.

Pada Tahun 2016 perkara yang ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

sebanyak 82 perkara dan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 16 perkara, sehingga

perkara yang ada berjumlah 98 perkara. Jumlah perkara Tahun 2016 yang telah

diunggah (upload) ke SIPP adalah sebanyak 98 perkara atau sebanyak 100 % dari

target semula sebesar 100 % dari jumlah putusan yang akan di upload.

Penjelasan Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke

jaringan website

Waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website adalah

sejak perkara diterima dan diregistrasi oleh kepaniteraan kemudian

diupload ke SIPP. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mengupload perkara

yang sudah diregistrasi ke SIPP memerlukan waktu selama 1 (satu) hari.

Perkara yang ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama Tahun 2016

telah diupload tepat waktu sebanyak 98 perkara. Dari yang ditargetkan 100 %

dapat terealisasi 100 %.


29

SASARAN 4

PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN

(ACCES TO JUSTICE).

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice) di

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua)

indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2016

dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR

TARGET 2016 (%)

REALISASI 2016 (%)

CAPAIAN 2016 (%)

Persentase perkara yang dapat diselesaikan

dengan cara sidang keliling 100% 49% 49%

Persentase (amar) putusan perkara (yang

menarik perhatian masyarakat) yang dapat

diakses secara online setelah berkekuatan

hukum tetap

80% 100% 100%

Penjelasan Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara

sidang keliling

Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu kegiatan yang

dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-07

Balikpapan. Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan perkara yang lokasi

kesatuan Terdakwa atau tempat tinggal para saksi dinilai terlalu jauh sehingga

menyulitkan Terdakwa dan Saksi untuk menghadiri persidangan. Dalam penilaian

kinerja pencapaian sasaran, pelaksanaan sidang keliling menunjukkan kinerja

yang semakin baik jika pelaksanaan sidang keliling sudah dilaksanakan

sesuai rencana.

Selama Tahun 2016, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah

melaksanakan 1 (satu) kali sidang keliling yaitu ke Provinsi Kalimantan Utara

sebanyak 10 (sepuluh) perkara. Perkara yang diputus pada pelaksanaan sidang

keliling tersebut di atas sebanyak 4 perkara. Dari jumlah perkara yang diputus

dikalikan 100 kemudian dibagi dengan perkara yang ada di Tahun 2016.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Tahun 2016 yang ditargetkan 100 % realisasi pelaksanaan dari kegiatan

tersebut mampu terwujud 49 %. Namun demikian anggaran DIPA Tahun 2016

untuk sidang keliling tidak mencukupi dikarenakan untuk Sidang Keliling

dibutuhkan biaya yang besar karena daerahnya yang cukup jauh.


30

Penjelasan Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian

masyarakat) yang dapat diakses secara on line setelah berkekuatan hukum

tetap.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase (amar) putusan perkara (yang

menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online setelah

berkekuatan hukum tetap adalah perbandingan antara putusan perkara yang telah

diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan proses upload (unggah)

yang dilakukan pada website Pengadilan Militer I-07 Balikpapan .

Selama Tahun 2016, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdapat perkara

yang menarik perhatian masyarakat seperti perkara penganiayaan wartawan.

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang

dapat diakses secara on line setelah berkekuatan hukum tetap yang ditargetkan

80% realisasinya mampu terwujud 100 %, karena semua putusan perkara (yang

menarik perhatian masyarakat) dapat diakses ke website Pengadilan Militer I-07

Balikpapan.

SASARAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justica)

pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua)

indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014

dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR

TARGET 2016

%

REALISASI 2016

%

CAPAIAN 2016

%

Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti 100 N/A N/A

Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti

100 N/A N/A

Penjelasan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

adalah perbandingan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

mengenai aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Pada

Tahun 2016 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk ke Pengadilan Militer

I-07 Balikpapan.


31

Dapat disimpulkan bahwa persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti Tahun 2016 yang ditargetkan 100 % realisasinya tidak dapat

dihitung, karena tidak ada pengaduan yang masuk sehingga tidak memungkinkan

untuk diselesaikan.

Penjelasan Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti

Ukuran capaian indikator kinerja persentase temuan yang ditindaklanjuti

adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pemeriksaan

eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan.

Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada Tahun 2016 ditargetkan

sebesar 100%, dan realisasinya tidak dapat dihitung karena pada Tahun 2016

di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak ada pemeriksaan eksternal

seperti pemeriksaan dari BPK maupun KPK.

SASARAN 6

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Terselenggaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diwujudkan dengan menetapkan 2(dua) indikator

kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2016 dapat

digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR

TARGET

2016

(%)

REALISASI

2016

(%)

CAPAIAN

2016

(%)

Persentase personel yang

mengikuti bimbingan teknis

administrasi

80 80 80

Persentase personel

berkemampuan IT 75 25 25

Penjelasan Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis

administrasi

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Personel yang mengikuti

bimbingan teknis administrasi adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang

diusulkan mengikuti bimbingan teknis administrasi dengan jumlah yang mengikuti

bimbingan teknis administrasi. Indikator kinerja persentase pegawai yang

diusulkan mengikuti bimbingan teknis administrasi tahun 2016 yang ditargetkan


32

80 % ternyata dapat tercapai 80%, dengan data sebagai berikut : Pada Tahun

2016 personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang diusulkan mengikuti

bimbingan teknis administrasi berjumlah 14 orang peserta, yang terdiri dari :

Hakim 5 orang, Panitera 1 orang, S e k r e t a r i s 1 orang, Militer 1 orang

dan PNS 5 orang. Realisasinya, seluruh peserta yang diusulkan dapat mengikuti

bimbingan teknis administrasi tersebut, sehingga persentase personel Pengadilan

Militer I-07 Balikpapan yang diusulkan mengikuti bimbingan teknis administrasi

adalah 80 %.

Penjelasan Persentase personel berkemampuan TI

Ukuran capaian indikator kinerja persentase personel berkemampuan TI

adalah perbandingan sumber daya manusia dengan jumlah personel yang

berkemampuan TI. Dari jumlah personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang ditargetkan memiliki kemampuan TI

sebanyak 3 (tiga) orang dan yang terealisasi berjumlah 3 (tiga) orang. Persentase

personel berkemampuan TI hanya mencapai 25 %, hal ini dikarenakan untuk

mencetak personel berkemampuan IT diperlukan waktu yang lama dan biaya yang

tidak sedikit, sedangkan anggaran untuk melatih kemampuan personel tidak

tercantum pada DIPA Tahun 2016.


33

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

merupakan tindak lanjut atau respons atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

rencana strategis.

LKJIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2016 disusun dengan mengacu

pada Rencana Strategis Mahkamah Agung secara garis besar, Dirjen Badilmiltun, dan

tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Indikator

Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan acuan dari Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan

Peradilan Indonesia 2010-2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Berdasarkan LKJIP yang telah disusun, pencapaian 6 (enam) sasaran yang

ditetapkan pada Tahun 2016 (bersumber dari kinerja terealisasi Tahun 2016

dihubungkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016) dapat digambarkan

sebagai berikut : Sasaran “Peningkatan Penyelesaian Perkara”, rata-rata

pencapaiannya adalah 95 %.

2. Sasaran “Peningkatan Tertib Administrasi Perkara”, pencapaiannya adalah

100 %.

3. Sasaran “Peningkatan implementasi SIPP sebagai sarana otomatisasi pola

Bindalmin”, pencapaiannya adalah 100 %.

4. Sasaran “Peningkatan Aksesibilitas Prajurit dan Masyarakat Terhadap

Peradilan (access to justice)”, rata-rata pencapaiannya adalah 80%

5. Sasaran “Peningkatan Kualitas Pengawasan”, tidak dapat dihitung/diaplikasi

(N/A) karena tidak ada Surat Pengaduan yang diajukan dan tidak ada kunjungan

pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas

(Bawas) MARI pada periode Tahun 2016.

6. Sasaran “Peningkatan Kualitas SDM”, dengan rata-rata pencapaian 95%.


34

Sehingga dapat disimpulkan pada Tahun 2016, pencapaian kinerja Pengadilan

Militer I-07 Balikpapan bisa dikatakan sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk

kedepannya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan akan tetap berusaha mencapai target

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016 - 2020 dan Porgram Kerja Tahun

Anggaran 2017.

Program kerja dan pengembangan organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

kedepannya harus diarahkan pada desain organisasi berbasis kinerja (performance-

based organization) dengan tujuan/arah sasaran sesungguhnya menuju organisasi

berbasis pengetahuan (knowledge-based organization).

B. Saran-saran

Masukan dan kritik dari berbagai pihak untuk LKJIP Pengadilan Militer I-07

Balikpapan ini sangat dibutuhkan. Dengan masukan dan kritik diharapkan dapat

menyempurnakan lagi penyusunan LKJIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan di tahun-

tahun berikutnya.

Demikian LKJIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun Anggaran 2016

disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Balikpapan, Januari 2017 Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Ventje Bulo, S.H.,M.H Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P


35

Bab ini terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut :

I. Struktur Organisasi.

II. Indikator Kinerja Utama.

III. Rencana Kinerja Tahun 2016.

IV. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

V. Matriks Rencana Strategis 2016 - 2020.

lakip dilmil bandung 2012 ok boss filepengadilan militer i-07 balikpapan pada tahun anggaran 2016...

Documents