lakip-bappeda-jatim-2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 dapat

diselesaikan.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan

dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

yang dipercayakan kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam

mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana

Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun

2009-2014.

Dengan telah tersusunnya LAKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

tahun 2011 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada

narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainnya

penyusunan LAKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada

pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan

kegiatan selama tahun 2011.

Penyusunan LAKIP BAPPEDA ini telah dupayakan sebaik mungkin,

walaupun demikian LAKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari

kekurangan- kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang

dihadapi. Namun demikian BAPPEDA Provinsi Jawa Timur telah

mengupayakan untuk mengatasi kendala- kendala tersebut melalui

koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LAKIP BAPPEDA Provinsi

Jawa Timur ini telah dapat mencerminkan kinerja BAPPEDA Provinsi

Jawa Timur tahun 2011.

Surabaya, Pebruari 2012

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa

Timur

Dr .I r. ZA I N AL AB I D I N , MM Pembina Utama

MadyaNIP. 19540822 198503 1

006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan

laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2011. Capaian

kinerja (performance results) Tahun 2011 tersebut dibandingkan dengan

Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2011 sebagai tolok

ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya

sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa

datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan

menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk

menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator

kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja

tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung

dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda

Provinsi Jawa Timur tahun 2011 dengan jumlah keseluruhan sasaran

sebanyak 4 (empat) sasaran dengan kategori capaian sasaran san gat

berh asil sebanyak 4 (empat) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa

capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun 2011 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan

harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih

ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus

diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

BAB I PENDAHULUA

N

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari

pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat,

martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam

pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan

pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan

berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi,

hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan

hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan

diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good

Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah

keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi

pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam

mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu,

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada

intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good

Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 1

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI

Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan

tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara

meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas

kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan

profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum

penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas

merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA)

yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-

masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai

akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku

Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan

media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan

melembaga.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan

Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat,

Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka kedudukan,

tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur

perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa

Timur.

2. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang perencanaan pembangunan daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis di

bidang perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan penyusunan

perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di

bidang perencanaan pembangunan daerah, serta pelaksanaan tugas

lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Jawa Timur, Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur

dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Sub Bagian Penyusunan

Program; serta Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Ekonomi, yang terdiri atas : Sub Bidang Pertanian; Sub

Bidang Industri, Perdagangan dan PDU; serta Sub Bidang Koperasi dan

UKM.

3. Bidang Prasarana Wilayah, yang terdiri atas : Sub Bidang

Prasarana Perhubungan; Sub Bidang Keciptakaryaan; serta Sub Bidang

Prasarana Sumber Daya Air.

4. Bidang Pengembangan Regional, yang terdiri atas : Sub Bidang

Perencanaan Tata Ruang; serta Sub Bidang Pengembangan Wilayah

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

5. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, yang terdiri atas : Sub

Bidang Pemerintahan dan Aparatur; Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;

serta Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan

Kemasyarakatan.

6. Bidang Pembiayaan Pembangunan, yaitu terdiri atas : Sub Bidang

Perencanaan Alokasi Pembiayaan Pembangunan; serta Sub Bidang

Perencanaan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan.

7. Bidang Statistik dan Pelaporan, yang terdiri dari atas : Sub Bidang Pengendalian

dan Evaluasi; Sub Bidang Pelporan; serta Sub Bidang Pengolahan Data dan

Informasi.

8. Kelompok Pejabat Fungsional.

Struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur selengkapnya

diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG PRASARANA PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DAN PEMBIAYAAN DAN

PELAPORANWILAYAH REGIONAL KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGTATA USAHA

SUB BAG PENYUSUNAN

PROGRAM

SUB BAGKEUANGAN

BIDANGEKONOMI

SUB BIDANG PERTANIAN DAN

SUB BIDANG PRASARANA

SUB BIDANG PERENCANAAN

SUB BIDANG SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAN PERENCANAAN SUB BIDANG

PENGENDALIAN DANKELAUTAN PERHUBUNGAN TATA RUANG APARATUR

ALOKASIPEMBIAYAAN

PEMBANGUNAN

EVALUASI

SUB BIDANG INDUSTRI,

PERDAGANGAN DAN PDU.

SUB BIDANG KECIPTAKAR

YAAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN

WILAYAH DAN SDA- LH

SUB BIDANG SUB BIDANG

KESEJAHTERAAN PERENCANAAN

RAKYAT PENGEMBANGAN

PEMBIAYAANPEMBANGUNAN

SUB BIDANG PELAPORAN

SUB BIDANG KOPERASI DAN

UKM

SUB BIDANG PRASARANA

SUMBER DAYA AIR

SUB BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

PARIWISATA DAN KEMASYARAKATAN

SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA

DAN INFORMASI


D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan

penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah selama Tahun 2011. Capaian kinerja

(performance results) Tahun 2011 tersebut dibandingkan dengan

Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2011 sebagai

tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian

kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2011 berpedoman pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar

belakang, aspek strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

serta struktur organisasi; Bab II – Perencanaan dan Penetapan

Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang

menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 meliputi RPJMD

2009-2014, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

2009 - 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011, menjelaskan

analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian

sasaran strategis untuk Tahun

2011.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun 2011 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan

bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB IIPERENCANAAN DAN PENETAPAN

KINERJA

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Berdasarkan Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas

Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur diberikan tugas untuk

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan

2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah

4. Serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif,

efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1) RPJMD 2009-2014;

2) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2009-2014;

3) Penetapan Kinerja Tahun 2011

2.1. RPJMD 2009-2014

2.1.1 Visi

Pembangunan Jawa Timur periode Tahun 2009-2014 berangkat dari

landasan visi: Terw u ju dn y a J aw a Tim u r y an g M ak m u r

dan B erak h lak dalam K eran gk a N egara K esat u an R epu blik

I n don esia

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan amanat

Undang- Undang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan

dapat terwujud. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang sejahtera,

yang berkecukupan atau

tidak kekurangan, yang tidak saja berdimensi fisik atau materi, tetapi juga

rohani. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang berkeadilan,

bermartabat, dan terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas mengemukakan

pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi,

bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas

secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Mewujudkan Jawa Timur

makmur dan sejahtera merupakan keniscayaan.

Pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan sebagai sebuah

keniscayaan akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti pembentukan

akhlak yang baik dan mulia. Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang

makmur dan sejahtera perlu dibarengi peningkatan kesalehan sosial

(kualitas pemahaman agama dan kehidupan beragama) yang

diimplementasikan secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan

akhlak akan menuntun individu lebih mampu mengembangkan kerukunan

hidup antar-umat beragama, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip

kebersamaan, kesediaan menolong sesama, dan berdemokrasi, sehingga

tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Jawa Timur yang aman, bersatu, rukun, damai, makmur dan sejahtera adalah

bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena

itu, visi Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak dilaksanakan

dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika,

sebagai penegasan komitmen terhadap konsep negara kebangsaan

Indonesia yang telah menjadi ketetapan seluruh rakyat Indonesia ketika

mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Jawa

Timur diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan,

kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2009-2014

tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 adalah:

M ew uj udk an M ak m u r bersa m a W on g Cilik m elalui AP B D

unt uk R ak yat yang diarahkan, terutama, untuk meningkatkan

aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan

penanggulangan kemiskinan; meningkatkan kualitas pemerataan dan

pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan pedesaan; melalui

penguatan perekonomian yang


didukung pengembangan pertanian dan agroindustri/agrobisnis;

pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); peningkatan

investasi dan ekspor non- migas, serta penyediaan infrastruktur yang

memadai, dengan tetap memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup;

memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial,

penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia,

dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang

prima.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk

Rakyat bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur,

bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin

diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik.

Pembangunan Jawa Timur diarahkan untuk agawe wong cilik bisa melu

gemuyu, sebagaimana telah ditanamkan sebagai falsafah pembangunan

oleh Gubernur Jawa Timur 1971-1976, R.P.H. Mohammad Noer. Tujuan

kemerdekaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuat

wong cilik bisa melu gemuyu.

Wong cilik atau rakyat kecil merupakan subjek pembangunan, dan tidak boleh

terpinggirkan, apalagi dipinggirkan, dari proses dan hasil pembangunan.

Yang dimaksud “rakyat” dan wong cilik dalam rumusan misi

pembangunan Jawa Timur

2009-2014 ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (powerless) akibat

termarginalisasi (marginalized), terdevaluasi (devalued), dan mengalami

keterampasan (deprivation), serta pembungkaman (silencing). Mereka

yang - karena berbagai alasan - terlempar ke luar dari struktur sosial,

ekonomi, politik dan budaya.

Peran lebih besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk

mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat diperlukan,

terutama melalui instrumen keuangan daerah yang tertuang dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi, struktur

penerimaan APBD Jawa Timur sekitar 72%-77% berasal dari pendapat asli

daerah (PAD) rakyat Jawa Timur sendiri, karena itu sudah sewajarnya

pembangunan Jawa Timur mendasarkan diri pada misi Makmur bersama

Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat, yang bermakna APBD pro-rakyat,

pro-mereka


yang termarginalisasi, terdevaluasi, dan mengalami deprivation, serta

pembungkaman (silencing).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk

manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di

daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah

dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja

pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik, dan harus

dipertanggungjawabkan pemakaiannya. Dengan kata lain, APBD harus

bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ada tiga fungsi utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah

daerah, yakni alokasi, distribusi dan stabilitas. Fungsi alokasi dimaksudkan

agar APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah

sehingga pelayanan publik semakin baik, termasuk penyediaan sarana dan

prasarana infrastruktur yang memadai. Pemerataan pendapatan dan

pengentasan masyarakat miskin merupakan perwujudan fungsi

distribusi. Sementara fungsi stabilitas ditujukan menciptakan lingkungan

kondusif bagi kegiatan ekonomi, untuk memperluas kesempatan kerja,

stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, APBD Provinsi Jawa Timur harus ditujukan sebesar-besarnya untuk

belanja pelayanan dasar --terutama pelayanan pendidikan, kesehatan,

sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja-- yang berorientasi pada

rakyat miskin, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan

akhir, kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur. Sasaran orientasi

pembangunan yang dijalankan melalui misi mewujudkan Makmur bersama

Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat adalah meningkatkan

kesejahteraan bersama seluruh rakyat Jawa Timur, terutama wong cilik.

Sebab, kemakmuran tidak boleh hanya menjadi milik dan dinikmati

segelintir orang.

2.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2009-2014

2.2.1 Visi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1

ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai

keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi

harus menggambarkan wujud akhir yang


diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode

perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam

menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada

masa mendatang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa

Timur, kedudukan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur adalah merupakan unsur

perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh

seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hal ini BAPPEDA Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu

SKPD Provinsi Jawa Timur yang diberikan kewenangan untuk

menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan

pembangunan. Dalam kedudukannya itu, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

harus dapat memainkan peran sebagai badan daerah yang mendukung

pencapaian visi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, pada urusan perencanaan

pembangunan.

Melihat kondisi saat in baik pada aspek urusan, kelembagaan, tugas pokok

dan fungsi maupun struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur,

dapat disebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang perencanaan

pembangunan tidak dapat menjalankan fungsi yang signifikan apabila

hanya diorientasikan pada perencanaan pembangunan semata. Oleh

karena itu urusan perencanaan pembangunan menuntut sistem

kelembagaan yang mandiri dengan berbagai jaringan kegiatan dan

bukan subordinasi dari lembaga daerah dengan fungsi lain.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Provinsi

Jawa Timur harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita

pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan

mendasarkan diri pada hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematik

dan komprehensif.

Maka visi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada

upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan

perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan

implementasi kebijakan dalam pengembangan dan


pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran

dengan berlandaskan akhlak mulia.

Dengan semangat itu, maka BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu

2009-2014 akan mewujudkan visi : “ M EW U J U D K AN B AD AN P

ER EN CAN AAN P EM B AN G U N AN DAER AH SEB AG AI P ER EN

CAN A Y AN G P AR TI SI P ATI F, P R OFESI ON AL, I N OVATI F D AN

B ER TAN G G U N G J AW AB ”

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk

mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan

berlandaskan pada akhlak mulia.

Rumusan tersebut di atas dapat dimengerti melalui makna yang

terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah

proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir

secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat

agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan

yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena

itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan

masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun

tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap

perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi

masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang

dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan

mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki

hasil-hasil pembangunan.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah semua

input SDM aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan,

pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan

administrasi ketatausahaan.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses

perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan

prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target

yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bertanggungjawab

adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan

terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga

memudahkan dalam pengendalian.

2.2.2 M i s i

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun

2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang

tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang

akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat

dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat

diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan misi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-

2014 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya

dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur,

sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, yang

terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa

Timur. Untuk itu, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur menetapkan misi

2009-2014 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya

Manusia;

2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif ;

3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Misi Kesatu

Sebagai Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana

fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi

perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan

proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan

menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka

pengendalian perencanaan yang telah


dirumuskan. Sumber Daya Manusia perencana pembangunan

menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan

proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat tergantung

pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis

maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner

dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya

manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam

mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi.

Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan

kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika.

2. Misi Kedua

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari

sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan

pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan

partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan

partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan

menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan

sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah

ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders

agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang

bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga

mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan

menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders

dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Pada misi ini pula

kemampuan mensinergikan, mensinkronkan program sektor dan

kewilayahan menjadi target untuk direalisasikan pada sasaran misi

ini.

3. Misi Ketiga

Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan

data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem

pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu pada misi ini

target yang direncanakan adalah terbangunnya sistem data

base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan

evaluasi yang efektif sebagai input pada proses

perencanaan berikutnya (re-planning).

2.2.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang

ingin diraih dari masing-masing misi.

Tabel 2.1

Misi - Tujuan

No. Misi Tujuan

1. Meningkatkan KapasitasKelembagaan dan ProfesionalismeSumber Daya Manusia

Meningkatkan Kinerja PelaksanaanTugas Pokok , Fungsi serta Peran Kelembagaan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur2. Memantapkan

Penyelenggaraan

Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah

yang Partisipatif dan

Meningkatkan Implementasi Sistem

dan Mekanisme Perencanaan

Pembangunan Daerah di

Provinsi Jawa Timur3. Melakukan Pendataan,

Pengendalian, Monitoring

dan Evaluasi serta

Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Meningkatkan Kinerja Pembangunan

Daerah melalui Pengendalian,

Pelaporan, Monitoring dan

Evaluasi, yang Dapat

Dipertanggungjawabkan serta

Tersedianya Data dan Informasi

sebagai Bahan Pendukung

2.2.4 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam

rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2Tujuan – Sasaran

Sasaran

Indikator Kinerja

Tujuan 1 Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok , Fungsi serta Peran

Kelembagaan Bappeda Provinsi Jawa TimurS a s a r an S t r a t e g i s 1 : Meningkatnya Kompetensi Sumber DayaManusia Perencana yang Profesional

1) Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencana yang Profesional

Tujuan 2 Meningkatkan Implementasi Sistem dan Mekanisme Perencanaan

Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa TimurS a s a r an s t r a t e gis 2 :

Terwujudnya Perencanaan PembangunanDaerah yang partisipatif dan inovatif

1) Terlaksananya Pembinaan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

2) Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahTujuan 3 Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah melalui

Pengendalian, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, yang dapat dipertanggungjawabkan serta tersedianya data dan informasi sebagai bahan pendukung kebijakan Pembangunan Daerah

S a s a r an s t r a t e gis 3 :

Terwujudnya Pengumpulan Data dan Informasi Sebagai Pendukung Perencanaan Pembangunan

1) Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan

2) Tersedianya laporan hasil-hasil pembangunan

Sasaran st rat egis 4 :Terwujudnya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

1) Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan

2.2.5 Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan

penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi

persoalan. Cara atau langkah


dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang

lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi

merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke

dalam kebijakan-kebijakan dan program- program.

Tabel 2.3

Tujuan – Strategi

No. Tujuan Strategi1. Meningkatkan Kinerja

Pelaksanaan

Tugas Pokok , Fungsi serta

Peran Kelembagaan

BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

a. Memantapkan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan

Pemerintahan

b. Meningkatkan Kemampuan dan

Kapasitas Sumber Daya

Manusia

c. Meningkatkan Daya Dukung

Prasarana dan Sarana2. Meningkatkan Implementasi

Sistem

dan Mekanisme Perencanaan

Pembangunan Daerah di

Provinsi Jawa Timur

a. Melaksanakan Penelitian/Kajian

Tematik sesuai dengan

Permasalahan, Kondisi

Obyektif Sumber Daya b. Merumuskan Hasil-hasil

Penelitian/Kajian sebagai

Dasar Bahan Perumusan

Kebijakan Perencanaan

Pembangunan Daerah

c. Membangun Kemitraan

Koordinatif, Integratif,

Sinkronisasi dan Sinergis di

Lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur,

Pemerintah Kabupaten dan

Kota, antar Provinsi,

Pemerintah serta Lembaga

Non Pemerintah


No. Tujuan Strategi3. Meningkatkan Kinerja

Pembangunan Daerah

melalui Pengendalian,

Pelaporan, Monitoring dan

Evaluasi, yang Dapat

Dipertanggungjawabkan

serta Tersedianya Data

dan Informasi sebagai

Bahan Pendukung

Kebijakan Pembangunan

a. Membangun Pusat Data dan

Informasi Pembangunan

Daerah b. Membangun Sistem

dan

Mekanisme Pengendalian,

Monitoring dan Evaluasi

serta Pelaporan

Pembangunan Daerah

2.2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang,

sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran

strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur serta RPJMD tahun

2009-2014. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-

indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 yang memiliki

fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada

peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process)

tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur yang akan digunakan untuk periode waktu tahun

2009-2014 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :


Tabel 2.5Indikator Kinerja

Utama

No. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target 2014

1 Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencana yang Profesional

30 pelatihan, alokasi untuk setiap tahunnya sebanyak 6 (enam) pelatihan/in house training2 Terlaksananya Pembinaan

Mekanisme PerencanaanPembangunan Daerah

38 Kabupaten/Kota dan 69Badan/Dinas/Biro/Kantor/UPT Provinsi

3 Tersedianya DokumenPerencanaan PembangunanDaerah

Renja Bappeda, RenstraBappeda, RKPD dan RPJMD

4 Tersedianya Data danInformasi PendukungPerencanaan Pembangunan

Website Pusat Data JawaTimur, Data Triwulanan

5 Tersedianya laporan hasil-hasilpembangunan

LKPJ, Lakip Bappeda, videovisual

6 Tersedianya dokumen hasilmonitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan

Laporan hasil evaluasitriwulanan SKPD

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2011

Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 dengan

indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel

Rencana Target Kinerja Tahun 2011 sebagai berikut :


Tabel 2.4Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2011

No. Sasaran Indikator Sasaran Target (%)

1. Meningkatnya

Kompetensi

Sumber Daya

Manusia

Perencana yang

Profesional

Terlaksananya Pelatihan

Peningkatan Kapasitas

Perencana yang Profesional

75

2. Terwujudnya

Perencanaan

Pembangunan

Daerah yang

partisipatif dan

inovatif

Terlaksananya Pembinaan

Mekanisme Perencanaan

Pembangunan Daerah

80

Tersedianya Dokumen

Perencanaan Pembangunan

Daerah3. Terwujudnya

Pengumpulan Data

dan Informasi

Sebagai Pendukung

Perencanaan

Pembangunan

Tersedianya Data dan

Informasi Pendukung


75

Tersedianya laporan hasil-

hasil pembangunan

4. Terwujudnya

Pengendalian,

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Tersedianya dokumen hasil

monitoring dan evaluasi

sebagai pengendalian

pelaksanaan

pembangunan

75


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2011

dengan realisasinya. Target capaian kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah tahun 2011 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut

:

Tabel 3.1

Target Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

No. Sasaran

Indikator SasaranTarget

(%)

1 Meningkatnya Kompetensi

Sumber Daya Manusia


Terlaksananya Pelatihan

Peningkatan Kapasitas


75

2 Terwujudnya Perencanaan

Pembangunan Daerah

yang partisipatif dan

inovatif

Terlaksananya Pembinaan

Mekanisme Perencanaan

Pembangunan Daerah

80

Tersedianya Dokumen


Daerah3 Terwujudnya Pengumpulan

Data dan Informasi

Sebagai Pendukung

Perencanaan

Pembangunan

Tersedianya Data dan

Informasi Pendukung


75

Tersedianya laporan hasil-

hasil pembangunan

No. Sasaran

Indikator SasaranTarget

(%)

4 Terwujudnya Pengendalian,

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan

Tersedianya dokumen hasil

monitoring dan evaluasi

sebagai pengendalian

pelaksanaan

pembangunan

75

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan

realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi

menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan

menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk

menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator

kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja

tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-

indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait

langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala

pengukuran ordinal sebagai berikut :

X > 85 : Sangat Berhasil

70 < X < 85 : Berhasil

55 < X < 70 : Cukup Berhasil

X < 55 : Tidak Berhasil


B. Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih

dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan

telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun

stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara

mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan

pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Provinsi

Jawa Timur. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian

sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator

kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh

indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator

mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada

perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran

yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga

keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana

keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target

dari masing- masing kelompok indikator kegiatan;

2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian

target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan,

sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan

(RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data

hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil

capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari

suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi,

korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian,

keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari

suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda

Provinsi Jawa Timur tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Pencapaian Target Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

(%)Realisas

i(%)

Capaian(%)

1 Meningkatnya

Kompetensi

Sumber Daya

Manusia

Perencana yang

Profesional

Terlaksananya

Pelatihan

Peningkatan

Kapasitas

Perencana yang

Profesional

75 75 100

2 Terwujudnya

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

yang

partisipatif

dan inovatif

Terlaksananya

Pembinaan

Mekanisme

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

80 92,83 116,04

Tersedianya Dokumen

Perencanaan

Pembangunan 3 Terwujudnya

Pengumpulan

Data dan

Informasi

Sebagai

Pendukung

Perencanaan

Pembangunan

Tersedianya Data

dan Informasi

Pendukung

Perencanaan

Pembangunan

75 81 108

Tersedianya laporan

hasil-hasil

pembanguna


No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

(%)Realisas

i(%)

Capaian(%)

4 Terwujudnya

Pengendalian

, Monitoring

dan Evaluasi

Pelaksanaan

Pembanguna

n

Tersedianya dokumen

hasil monitoring

dan evaluasi

sebagai

pengendalian

pelaksanaan

75 75 100

Dari tabel di atas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4

(empat) sasaran dengan kategori capaian sasaran san gat berh asil

sebanyak 4 (empat) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian

seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun 2011 telah mencapai target yang telah ditetapkan

dan bahkan beberapa di antaranya melampaui target.

C. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah

diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek

keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan

dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila

didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan

dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2011 belanja bidang perencanaan pembangunan

daerah Provinsi Jawa Timur terdiri atas belanja tidak langsung dan

belanja langsung di laksanakan bedasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 27

Desember 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 serta Peraturan Daerah Jawa Timur

Nomor 9 tahun 2011 Tanggal 14 Oktober 2011 tentang Perubahan


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011, untuk melihat

pembiayaan selama tahun 2011 dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait

secara lansung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,

yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur

yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan,

tahun anggaran 2011 Bappeda Provinsi Jawa Timur

menganggarkan belanja langsung sebesar Rp.

101.462.652.000,00, dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 94.932.039.379,00 atau 93,56% yang secara rinci dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun

Anggaran 2011

No Uraian Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5

Program Pelayanan1

1.1

2

2.1

3

AdministrasiPerkantoran

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

3.

8.650.657.982,00 8.251.283.914,00 95,38

8.650.657.982,00 8.251.283.914,00 95,38

8.370.338.018,00 6.413.256.502,00 76,62

8.370.338.018,00 6.413.256.502,00 76,62

7.068.916.000,00 5.941.086.350,00 84,05

Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

2.068.916.000,00 1.466.629.540,00 70,89


No Uraian

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5

Fasilitasi Dewan Riset3.2 Daerah (DRD) Provinsi

5.000.000.000,00

4.474.456.810,00

89,49Jawa Timur

ProgramPeningkatan

4 Kapasitas 180.000.000,00

180.000.000,00

100,00KelembagaanPemerintah DaerahPenyusunan Database

4.1SKPD sebagaiPenunjang Pusat Data

180.000.000,00

180.000.000,00

100,00

Provinsi Jawa Timur

Program5 Perencanaan Tata 1.200.000.000,0

01.125.305.450,00

93,78RuangPenyusunan RencanaDetail Pengembangan5.1 Kawasan Pariwisata 150.000.000,0

0143.472.750,00

95,65Koridor C ProvinsiJawa TimurPenyusunan Rencana

5.2Rinci KawasanStrategis Agropilitan 250.000.000,0

0235.647.600,00

94,26

IjenPenyempurnaan

5.3 Substansi RTRW 800.000.000,00

746.185.100,00

93,27Provinsi Jawa Timur

6 ProgramPemanfaatan Ruang

200.000.000,00

196.893.400,00

98,45

Sinkronisasi Terapan

6.1 Indikasi Program dan

200.000.000,00 196.893.400,00 Anggaran PenataanRuangProgram

7 Pengendalian 375.000.000,00

350.948.750,00

93,59Pemanfaatan RuangPeningkatan Kinerja

7.1 Perizinan pemanfaatan

200.000.000,00

183.333.400,00

91,67ruang

7.2 Sistem Informasi TataRuang

175.000.000,00 167.615.350,00

Program Integrasi,

8 Sinkronisasi dan 31.628.788.700,00

30.217.913.888,00

95,54SinergiPerencanaan


8.4Pendidikan, Kebudayaan,

4,199,950,000.00 3,896,917,830.00 92.78

Pariwisata, Kesra,Aparatur danKemasyarakatanKoordinasi, Integrasi

8.5 dan Sinkronisasi Data

500,000,000.00

449,791,515.00

89.96Spatial di JatimKoordinasi, Integrasi

8.6 dan Sinkronisasi

1,780,000,000.00 1,758,647,900.00 Perencanaan ProgramKeciptakarya-anKoordinasi, Integrasidan Sinkronisasi

8.7 Perencanaan Program

2,043,400,000.00

2,036,683,700.00

99.67PrasaranaPerhubungan

Koordinasi, Integrasidan Sinkronisasi


1,800,000,000.00

1,784,749,800.00

99.15Prasarana Sumberdayaair


1 2 3 4 5

Pembangunan

8.1

8.2

8.3

Koordinasi dalam Rangka Implementasi Program Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kesra, Aparatur dan Kemasyarakatan Koordinasi Pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan Jawa TimurKoordinasi Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam rangka Perencanaan dan Penanganan Isu- isu baru tentang

2,430,050,000.00 2,288,605,053.00 94.18

1,010,000,000.00 993,416,170.00 98.36

500,000,000.00 489,823,400.00 97.96

8.17RAD-PK

300,000,000.00 289,138,600.00 96.38

KoordinasiPerencanaanPembiayaan dari

8.18 Sumber Kemitraan 1,039,500,000.00 999,133,250.00

96.12Corporate SocialResponsibility (CSR)dan Program

No Uraian

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5Koordinasi, Integrasidan Sinkronisasi


1,250,000,000.00

1,219,272,030.00

97.54Sumberdaya Alam danlingkungan hidupPeningkatanKoordinasi danSinkronisasi

8.10 Perencanaan 3,177,690,000.00

2,946,238,430.00

92.72Pembangunan denganPemerintah danKabupaten/KotaSinkronisasi

8.11 Pembangunan Jalan 256,600,000.00

240,106,100.00 93.57Lintas SelatanKoordinasi, Integrasi

8.12 dan Sinkronisasi

1,300,000,000.00 1,213,814,300.00 Perencanaan ProgramTata RuangKoordinasi, Integrasi,Sinkronisasi dan

8.13 Sinergitas Bidang 1,081,598,700.00

960,833,850.00 88.83PembiayaanPembangunanKoordinasi dan

8.14 Sinkronisasi Program

150,000,000.00 147,304,000.00 DAK BidangInfrastrukturPendampingan danFasilitasi Program

8.15 Nasional Percepatan 370,000,000.00

365,275,100.00 98.72Pembangunan SanitasiPerkotaan (PPSP)Pendampingan danPenunjang Loan Water

8.16

Irrigation SectorProject (WISP) dan Participatory Irrigation Sector Project (PISP) Sosialisasi dan Review

1,000,000,000.00 958,892,300.00 95.89



1 2 3 4 5Kemitraan BinaLingkungan (PKBL)KoordinasiPengembangan Klaster8.19 Industri Berbasis Migas

203,425,000.00

187,312,000.00 92.08dan Kondesat di JawaTimurKoordinasi, Integrasi,Sinergi danSinkronisasi

8.20 Identifikasi 650,000,000.00

637,954,000.00 98.15PermasalahanPembangunanEkonomi Jawa TimurKoordinasi, Integrasi,Sinergi danSinkronisasi

8.21 Identifikasi Isu-Isu 800,000,000.00

790,932,200.00 98.87StrategisPembangunanEkonomi Jawa TimurKoordinasi, Integrasi,Sinergi danSinkronisasi

8.22 Penyusunan

611,575,000.00 604,290,400.00 Perencanaan StrategiProgramPembangunanEkonomi Jawa TimurKoordinasi, Integrasi,Sinergi danSinkronisasiPerencanaan Program8.23 Investasi dan Rencana

3,850,000,000.00

3,711,214,960.00

96.40Kerja AnggaranPembangunanEkonomi Wilayah JawaTimurRencana Aksi Daerah

8.24 Pangan dan Gizi (RAD

525,000,000.00

505,450,400.00 96.28- PG)Koordinasi dan

8.25 Sinkronisasi Program

150,000,000.00 142,966,600.00

95.31

8.26

Keciptakaryaan Pemantauan Program dan Kegiatan Infrastruktur Lingkup

100,000,000.00 97,725,000.00 97.73


No Uraian

Pagu Realisasi %

1 2Perhubungan danKebinamargaan

3 4 5

8.27 Blue Print Pendidikandi Jawa Timur

250,000,000.00

217,272,000.00 86.91

8.28FasilitasiPendampingan 100,000,000.0

098,362,300.00 98.36

Program PNPM P2KP

8.29Penyusunan WorkingPaper Sub Bidang 200,000,000.0

0185,790,700.00 92.90

KeciptakaryaanProgramPengendalian dan

9 EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan

2,910,000,000.00

2,776,515,290.00 95.41

9.1

Monitoring, Evaluasidan PengendalianPelaksanaan

958,000,000.00

837,660,500.00 87.44

Pembangunan DaerahEvaluasi Pelaksanaan

9.2 Program 1,565,000,000.00

1,559,479,990.00

99.65PembangunanPemantauan dan

9.3 Evaluasi PelaksanaanDana Alokasi Khusus(DAK) di Provinsi Jatim

387,000,000.00

379,374,800.00 98.03

10

Program PenguatanKapasitasKelembagaan

1,570,000,000.00

1,500,515,364.00 95.57

PerencanaanKerjasama antara

10.1 Pemerintah Propinsidengan UNICEF

420,000,000.00

405,150,000.00 96.46

Peningkatan Kinerja

10.2 Jabatan FungsionalPerencana BappedaProvinsi Jatim

1,150,000,000.00

1,095,365,364.00

95.25

11

ProgramPenyusunan Data dan Informasi, serta PelaporanPembangunan

6,305,000,000.00

5,939,263,411.00 94.20

Daerah

11.1Analisis Data HasilPelaksanaan 707,000,000.0

0700,360,050.00 99.06

Pembangunan


No Uraian

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5Penyusunan danpengumpulan

11.2 data/informasiPendukung

720,000,000.00

518,137,215.00 71.96

PerencanaanVisualisasi

11.3 Data/Informasi HasilPelaksanaanPembangunan

1,255,000,000.00

1,216,875,465.00

96.96

11.4 Penyusunan LaporanKinerja SKPD

895,000,000.00

873,413,436.00 97.59

11.5Koordinasi PenyusunanCapaian Program

775,000,000.00

749,795,095.00 96.75Kinerja

11.6Penyusunan LaporanKinerja Bappeda 165,000,000.0

0164,401,950.00 99.64

ProvinsiPenyusunan Laporan

11.7KeteranganPertanggungjawaban 900,000,000.0

0861,073,550.00 95.67

(LKPJ) Gubernur JawaTimurPengembangan danPengelolaan Pusat

11.8Data PendukungPerencanaan 888,000,000.0

0855,206,650.00 96.31

Pembangunan danWebsite BappedaProvinsi JatimProgram

12PenyusunanRencana Program 7,600,651,300.0

06,756,436,370.00 88.89

PembangunanDaerahEvaluasi Dokumen

12.1 Perencanaan 454,525,000.00

328,563,750.00 72.29Kabupaten/Kota

12.2 Musrenbang Nasional 715,000,000.00

706,631,950.00 98.83

12.3 Musrenbang Propinsi 937,000,000.00

868,877,000.00 92.73

12.4 Musrenbang Regional

595,525,000.00

535,817,850.00 89.97

Penyusunan KebijakanUmum Anggaran12.5 (KUA) serta Prioritas 466,000,000.0

0458,322,500.00 98.35

dan Plafon AnggaranSementara (PPAS)


12.9 Perangkat Daerah(Renja-SKPD)

165,000,000.00 164,478,910.00 99.68

SinkronisasiPenyusunan Anggaran12.10 Pendapatan danBelanja Daerah (APBD)

396,500,000.00

357,777,260.00

90.23

Jawa Timur

12.11SinkronisasiPenyusunan P-APBD 397,500,000.0 381,817,380.0 96.05Jawa TimurPengembangan

12.12Kebijakan InovatifDalam Bidang 500,000,000.0

0492,299,900.00

98.46Pendidikan di JawaTimurPerencanaan

12.

12.1

No Uraian

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5Penyusunan

12.6

Perubahan KebijakanUmum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

476,000,000.00 459,401,590.00 96.51

PenyusunanRancangan RKPD

560,000,000.00 554,183,410.00 98.96

Penyusunan RencanaAksi Hubungan

12.8

Internasional antara Provinsi Jatim dengan Negara Sahabat dan Lembaga Donor Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja

1,111,601,300.00 961,873,170.00 86.53

12.13

Pemanfaatan Asset Pemerintah Jawa Timur

398,000,000.00 367,700,100.00 92.39

Revisi RPJMD 2009-2014

428,000,000.00 118,691,600.00 27.73

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk

gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada

pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan oleh


undang- undang, tahun anggaran 2011 di Bappeda Provinsi Jawa

Timur menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp.

12.092.819.201,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp.

11.610.010.963,00 atau 96,01 % yang secara rinci dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4

Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2011

No Uraian Pagu Realisasi %1 2 3 4 5

I BELANJA DAERAH

113,555,471,201.00

106,542,050,342.00

93.82

1 BELANJA TIDAKLANGSUNG

12,092,819,201.00

11,610,010,963.00

96.01

1.1 BELANJAPEGAWAI

12,092,819,201.00

11,610,010,963.00

96.01

1.1.1 Gaji dan Tunjangan

9,751,765,752.00

9,426,357,215.00

96.66

1.1.2Gaji PokokPNS/UangRepresentasi

7,186,348,996.00

6,986,716,540.00

97.22

1.1.3 Tunjangan Keluarga

752,931,617.00

731,579,600.00

97.16

1.1.4 Tunjangan Jabatan 291,490,000.00

290,830,000.00

99.77

1.1.5 TunjanganFungsional

212,435,000.00

202,700,000.00

95.42

1.1.6Tunjangan Umumdan TambahanTunjangan Umum

443,722,500.00

432,925,000.00

97.57

1.1.7 Tunjangan Beras 602,178,726.00

543,553,650.00

90.26

1.1.8TunjanganPPh/TunjanganKhusus

242,360,113.00

230,610,143.00

95.15

1.1.9 Pembulatan Gaji 298,800.00

148,982.00

49.86

1.1.10 Uang DukaWafat/Tewas

20,000,000.00

7,293,300.00

36.47

1.1.2 TambahanPenghasilan PNS

2,341,053,449.00

2,183,653,748.00

93.28

1.1.2.1

TambahanPenghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

2,341,053,449.00

2,183,653,748.00

93.28

BAB IV PENUTU

P

A. Pengukuran Kinerja

Dari keseluruhan 4 (empat) sasaran telah memenuhi capaian

target sasaran pada tahun 2011. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya

komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh

capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran

yang sangat berharga bagi Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk

meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah

dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan

masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan

program yang dapat memacu pembangunan di Jawa Timur.

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur

dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2011 hasil capaian kinerja

sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian,

berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Provinsi Jawa

Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen,

keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara,

masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari

sitem perencanan pembangunan.

B. Upaya Pemecahan Masalah

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa

berkembang yang merupakan tantangan bagi Bappeda Provinsi Jawa

Timur dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan

datang. Untuk itu diperlukan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas

di bidang perencanan daerah yang diemban oleh Bappeda Provinsi

Jawa Timur, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan

Bappeda Provinsi Jawa Timur

sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan

pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk memenuhi

tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:

a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas

sumber daya aparatur perencana;

b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk

meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan

maupun diluar kedinasan;

c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;

d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa

pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan

anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme

penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi

“bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.

3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian

target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara

lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara

tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta

kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang

mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan,

langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun

anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang

perencanaan pembangunan.

4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan

secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang

telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen

internal organisasi di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur akan

ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi

pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai

instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan

lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang

telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap

instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan

civil society.


lakip-bappeda-jatim-2011

Documents