l k j i ppn-bau-bau.go.id/home/images/document_website/perencanaan/5.-lkjlp-2017.pdf[kata pengantar]...
TRANSCRIPT
L K j I P
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
TAHUN 2017
Jalan Betoambari No. 57 Kota Baubau – Sulawesi Tenggara 93725
Telp/Fax. (0402) 2821010 – 2821020
Website : www.pn-bau-bau.go.id / SIPP : www.sipp.pn-bau-bau.go.id
Email : [email protected] / [email protected]
[KATA PENGANTAR] TA. 2017
ii
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, Kami telah menyelesaikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB Tahun 2017.
Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka
(Goodgovernance) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang
mengemban tugas yudikatif berdasarkan mandat konstitusi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) ini merupakan media pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dalam
memenuhi harapan publik.
Sepanjang tahun 2017, Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB telah melalui dinamika yang
mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berbagai upaya perbaikan kinerja
terlah dilakukan untuk menjawab setiap tantangan dan hambatan yang kami hadapi. Untuk itu dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini segenap capaian kinerja kami sajikan secara
lebih rinci yang mencakup keberhasilan maupun hambatan selama periode Tahun 2017dalam upaya
mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang tertuang dalam Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB Tahun 2015-2019.
Kami menyadari bahwa kredibilitas Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB sebagai Pengadilan
Negeri yang telah meraih ISO 2001:2008 dan juga mendapat predikat A “Excellent” dati Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang tidak hanya
ditentukan dari pencapaian – pencapaian yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) ini namun kami akan terus berbenah untuk dapat mencapai kualitas Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang diharapkan.
Sebagai bentuk syukur atas pencapaian tersebut, segenap jajaran pimpinan dan pelaksana
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB terus berkomitmen agar senantiasa melakukan upaya untuk
memperbaiki kinerja sekaligus memantapkan peran Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB di masa yang
akan datang. Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri
Baubau Kelas IB Tahun 2016 ini dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.
Ditetapkan di : Baubau Pada Tanggal : 23 Januari 2018
Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB,
SUTAJI, SH. MH NIP. 19640502 199212 1001
[DAFTAR ISI] TA. 2017
iii
DAFTAR ISI
BAB. I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tugas Pokok dan Fungsi
C. Sistematika Penyajian
BAB. II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015 s/d 2019
B. Program Utama dan Kegiatan Pokok
C. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
(Dokumen Penetapan Kinerja)
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
SASARAN 1 TRWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL
1.1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan
1.2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
1.3 Persentase penurunan sisa perkara
1.4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.5 Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
1.6 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
SASARAN 2 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
2.1 Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
2.2 Persentase salinan putusan yang diterima oleh Pengadilan pengaju tepat waktu
2.3 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
SASARAN 3 MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN
1.1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
1.2 Persentase perkara permohonan (Voluntair) indentitas hukum
1.3 Persentase pencari keadilan yang mendapat Layanan Bantuan Hukum.
SASARAN 4 MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
4.1 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
A. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
1. Belanja Pegawai
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL)
b. Pelaksanaan Anggaran
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
2. Belanja Barang
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembag (RKA‐KL)
b. Pelaksanaan Anggaran
[DAFTAR ISI] TA. 2017
iv
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
3. Belanja Modal
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL)
b. Pelaksanaan Anggaran
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
B. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL)
b. Pelaksanaan Anggaran
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA
Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kinerja
LAMPIRAN - LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.
2. Surat Keterangan Tim Penyusunan Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2017, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Kinerja Tahun 2019 pada Pengadilan
Negeri Baubau Kelas IB.
3. Surat Keterangan tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 pada
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
6. Review Indikator Kinerja Utana Tahun 2017
7. Review Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019
[BAB I. PENDAHULUAN] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian
kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari
evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran dan sebagai acuan
penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya,
serta fungsinya sebagai lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akan disampaikan
kepada DPRI RI sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN. Kesemuanya harus
terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari
rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan
dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara, dan oleh Mahkamah konstunsi”. Dengan amandemen Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24
telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2004 tentang Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan
Kehakiman disebutkan Bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan financial badan
peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing – masing lingkungan peradilan diatur dalam
undang-undnag sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian
berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi
dari dasar tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB merupakan Pengadilan
Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab
untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau Rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan
menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja
dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dalam
satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta
menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
[BAB I. PENDAHULUAN] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2
Undang-Undang Nomor. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dinyatakan bahwa azas-azas umum Penyelenggaran
Negara meliputi Azas Kepastian Hukum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas
Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas.
Sedangkan untuk menciptakan Good Governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi,
penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas,
pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas di
tegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera
melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan
perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri
Baubau Kelas IB merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun disusun dalam rangka
penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area Akuntabilitas dan Mewujudkan
Manajemen Perencanaan Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dengan mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta
Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
tata Cara review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB merupakan lingkungan peradilan umum di Mahkamah
Agung RI sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa,
memutuskan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain
diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB sebagai salah satu Badan Peradilan, merupakan
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang wakil
Ketua, yang kedua – duanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas
terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.
Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh
Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang
dibedakan menurut jenisnya kedalam :
A. Administrasi Kepaniteraan.
B. Administrasi Sekretariatan.
Pimpinan Pengadilan menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural dan pejabat teknis.
Tugas dan wewenang Ketua Pengadilan adalah sebagai berikut :
[BAB I. PENDAHULUAN] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 3
1. Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
Menetapkan Rencana Kerja Tahunan.
Melaksanakan pembinaan kepegawaian.
Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.
Menerima dan mendisposisi berkas perkara.
Menugaskan Hakim Pengawas bidang/wasmat.
Memimpin pelaksanaan eksekusi.
Menerima dan memeriksa perkara.
Memutus perkara.
Melaksanakan Aanmaning dan melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara.
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
Menerima dan menetapkan berkas perkara.
Menetapkan hari sidang.
Memutus perkara.
Menandatangani penetapan dan perpanjangan penahanan.
Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.
Melaksanakan koordinasi di bidang pengawasan.
3. Majelis Hakim.
Memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan, dan juga melakukan pemeriksaan
tambahan untuk mendengar sendiri dari para pihak dan saksi.
Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta
menandatanganinya.
Mengemukakan pendapat dalam musyawarah dan menandatangani putusan yang sudah
diucapkan dalam persidangan.
Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata, pidana, bidang keuangan
dan umum.
Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas pimpinan Pengadilan didukung oleh seorang
Panitera dan pimpinan unit struktural serta pejabat peradilan lainnya.
A. Administrasi Kepaniteraan.
1. Panitera.
Menerima, mendisposisi dan menandatangani surat-surat
Menandatangani Penetapan penunjukan Panitera pengganti
Menandatangani turunan putusan
[BAB I. PENDAHULUAN] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 4
Mengelola keuangan perkara
Melaksanakan pembinaan pegawai bersama-sama dengan pimpinan
Menandatangani laporan bulanan 6 bulan dan tahunan
Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI
Menyusun dan membuat program rencana kerja tahunan
Menandatangani Surat Kuasa dari Penasehat Hukum dan Kuasa Insidentil
Menandatangani salinan perpanjangan Penahanan
Melegalisir Fotocopy bukti surat perkara
Melegalisir Fotocopy perkara banding dan kasasi
Melaksanakan Eksekusi
2. Panitera Muda Perdata
Menerima Pendaftaran Perkara
Menerima dan Melaksanakan Surat surat masuk
Menerima berkas perkara
Membuat Penetapan-penetapan Perkara
Membuat Berita acara sidang
Pengetikan Putusan
Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP)
Minutasi Perkara
3. Panitera Muda Pidana
Menerima Pendaftaran Perkara
Menerima dan Melaksanakan Surat surat masuk
Menerima berkas perkara
Membuat Penetapan-penetapan Perkara
Membuat Berita acara sidang
Pengetikan Putusan
Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP)
Minutasi Perkara
Membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan
dengan perkara pidana, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan grasi serta
tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
[BAB I. PENDAHULUAN] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 5
4. Panitera Muda Hukum
Menerima Pendaftaran Perkara
Menerima dan Melaksanakan Surat surat masuk
Menerima berkas perkara
Membuat Penetapan-penetapan Perkara
Membuat Berita acara sidang
Pengetikan Putusan
Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP)
Minutasi Perkara
Membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat
laporan perkara.
5. Panitera Pengganti
Membuat Penetapan-penetapan perkara
Membuat berita acara sidang
Pengetikan putusan
Minutasi Perkara
Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP)
6. Juru SIta/Jurusita Pengganti
Melaksanakan pemanggilan para pihak
Melaksanakan pemberitahuan kepada para pihak
Membuat berita acara aanmaning
Melaksanakan sita jaminan, sita eksekusi dan eksekusi
B. Administrasi Sekretariatan.
1. Sekretaris
Membuat dan menyusun rencana kerja
Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan
Melaksanakan pengawasan dan evaluasi bidang kesekretariatan
Menyusun Laporan-laporan
Melaksanakan koordinasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI
Mengelola Anggaran
Menerima, mendisposisi dan menandatangani surat-surat
Melaksanakan pembinaan pegawai bersama-sama dengan pimpinan
Menandatangani laporan bulanan, 4 bulan, 6 bulan dan tahunan
[BAB I. PENDAHULUAN] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 6
Menyusun dan membuat program rencana kerja tahunan
2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Meneliti Surat-surat Masuk
Mengoreksi Konsep Surat
Menyiapkan Bahan Laporan
Menyiapkan Bahan-bahan RapaT.
Melakukan penyiapan bahan usul kenaikan pangkat dan Pensiun
Mengelola Aplikasi kepegawaian
Melakukan Penyiapan bahan usul kenaikan Gaji Berkala
3. Sub Bagian Umum dan Keuangan
Melakukan Pengujian Surat Perintah Pembayaran
Menandatangani Surat Perintah Membayar
Melakukan Rekonsiliasi ke KPPN
Membuat laporan-laporan
Meneliti surat-surat masuk
Mengelola Aplikasi Keuangan
Membuat rancangan program kerja urusan umum
Melaksanakan Rekonsiliasi BMN Semester dengan KPKNL
Melakukan segala urusan yang berkaitan dengan masalah ATK dan barang -
barang inventaris
Membuat laporan urusan umum
Mengadakan pengawasan terhadap tugas bawahan
4. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.
Menyusun Bahan RKAKL dan data Pendukung
Menyusun Rencana Umum Pengadaan
Menyusun Rencana Standar Biaya Masukan
Menyusun rencana strategis dan program kerja.
Monitoring alat dan jaringan teknologi informasi.
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri
Baubau Kelas IB adalah sebagai berikut :
[BAB I. PENDAHULUAN] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 7
BAB I Pendahuluan
Pada Bab ini disajikan penjelsanan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi
organisasi.
BAB II Perencanaan Kinerja,
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahu yang bersangkutan.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setia pernyataan kinerja
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capain kierja
sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ata peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunan seumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian
Kinerja.
BAB IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran :
1. Perjanjian Kinerja
Lain-lain yang dianggap perlu (penghargaan yang diterima oleh satker)
[BAB II. PERENCANAAN KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 2015 s/d 2019
Dalam sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan
Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan
strategis yang jelas dan sinergis, instansi Pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi misinya dengan
potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Pada Prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai
sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta
tujuan yang belum dicapai. Para Pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam
memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud,
adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan) (Client Service), baik internal
maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.
Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus
dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas
pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah
pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.
Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana dalam
satu bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman
pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara
terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategis diharapkan akan dapat meningkatkan
kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.
Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan
secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.
Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan
perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas
beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit/organisasi/instansi
hingga di daerah sebagai berikut :
Tahapan persiapan rencana :
1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah,
merumuskan alternatif kebijakan dan menetapkan kebijakan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan
penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran
[BAB II. PERENCANAAN KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 9
dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan
satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.
Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4(Empat)
strategi yaitu :
1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain dan
transparan.
2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Mewujudkan profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.
Rencana Strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai
tantangan dan masalah yang akan diatasi.
Tantangan utama meliputi :
1. Memelihara kepercayaan masyarakat Kota Baubau terhadap sistem peradilan khususnya yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi
a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah
terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi,
kolusi, dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk
masalah tersebut adalah membuat pola dasar kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan bisa kembali pulih.
b. Rencana Strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan
institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung
mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada
kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan.
c. Pengadilan, Transparansi dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan
kerahasiaan jika diperlukan.
d. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program
melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan
target secara maksimal.
2. Rencana Strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks
keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem
peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Klas Baubau akan
memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam
operasional rutin mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.
Dari Rencana Strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui
rencana strategis Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB kedepan dapat dirumuskan dalam 4(Empat)
Aspek :
[BAB II. PERENCANAAN KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 10
1. Ketenagaan, mencakup :
a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi;
b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan;
c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada;
d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan administrasi.
2. Sarana, mencakup :
a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan nyata;
b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana;
c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.
3. Ketatalaksanaan, mencakup :
a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku secara optimal.
b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang telah disusun dengan
tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, dan Sekretaris
Mahkamah Agung (SEMA).
4. Hukum Materiil, mencakup:
a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
b. Memasyaraktakan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat
umum khususnya para pencari keadilan.
1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
Visi dan Misi
Visi adalah sebagai cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas
pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB, Visi merupakan
komitmen dan kesadaran bersama untuk mencapai tujuan bersama, sebagai instansi pemerintah
yang bergerak dibidang penegakkan hukum, harus dapat berkarya secara konsisten dan tetap
eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Adapun visi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB sejalan
dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni:
“TERWUJDNYA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB YANG AGUNG“
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah,
sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan
baik,untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri
Baubau Kelas IB mengembang misi sebagai berikut :
a. Mewujudkan pelaksanaan manajemen peradilan yang baik dan secara kesinambungan.
[BAB II. PERENCANAAN KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 11
b. Meningkatkan kualitas, efisien, efektifitas kinerja, dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan
Negeri Baubau Kelas IB.
c. Mewujudkan aparatur Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang professional, bersih,
berwibawa, dan berakhlak karimah.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan Strategis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
sampai dengan 5 (lima ) tahun. Adapun Tujuan yang akan dicapai kantor Pengadilan Negeri
Baubau Kelas IB adalah :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Sasaran Strategis
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai /
dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.
adapun sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB adalah :
1. Peningkatan sisa perkara yang diselesaikan
2. Peningkatan perkara yang diselesaikan tepat waktu
3. Peningkatan penurunan sisa perkara
4. Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
5. Peningkatan perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
6. Peningkatan index responden opencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
7. Peningkatan penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
8. Peningkatan salinan putusan yang diterima oleh pengaju tepat waktu
9. Peningkatan perkara yang diselesailan dengan mediasi
10. Peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan
11. Peningkatan penyelesaian perkara permohonan
12. Peningkatan perkara pencari keadilan golangan tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum
[BAB II. PERENCANAAN KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 12
13. Peningkatan penyelesaian perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2016, Pengadilan Negeri
Baubau Kelas IB memiliki kebijakan program yaitu;
1. Kebijakan
1) Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta mutu para
pejabat/staf.
2) Mengikutkan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk
mengikuti pelatihan dan penjenjangan.
3) Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Kendari dan Mahkamah Agung RI serta
masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan professional.
4) Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.
5) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
6) Menetapkan standarisasi biaya perkara.
7) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui
media informasi elektronik.
2. Program
1) Penerapan kepemerintahan yang baik.
2) Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.
3) Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia.
Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan
Negeri Baubau Kelas IB. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan
menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang sudah
dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 – 2019.
Tabel 1.1 Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
Tujuan Strategis
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel 2. Peningkatan efetivitas pengelolaan penyelesaian perkara 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Sasaran Th. I
(2015) Th. II
(2016) Th.
(2017) Th.
(2018) Th.
(2019)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100%
[BAB II. PERENCANAAN KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 13
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
100% 100% 95% 95% 95%
Persentase Penurunan sisa perkara
100% 100% 90% 90% 90%
Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :
Banding
Kasasi
PK
100% 100% 95% 95% 95%
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
100% 100% 90% 90% 90%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
100% 100% 95% 95% 95%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase salinan putusan yang diterima oleh Pengadilan pengaju tepat waktu
100% 100% 50% 50% 50%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
50% 50% 25% 25% 25%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
100% 100% 20% 20% 20%
Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (diekseskusi)
100% 100% 50% 50% 50%
B. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam
mencapai tujuan, hubungan tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama dengan digambarkan
sebagai berikut;
Tabel 1.2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
No. Kinerja Utama Indikator Kerja Utama Penjelasan
Penanggung
Jawab
Sumber
Data
1 Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Kriteria sisa perkara mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
[BAB II. PERENCANAAN KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 14
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan Peradilan
Sisa perkara sebelumnya
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan
Jumlah perkara yang ada = jumlah perkata yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara sebelumnya
Tepat waktu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan Peradilan
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
c. Persentase Penurunan sisa perkara
Sisa Perkara adalah Perkara yang
belum diputus pada tahun berjalan
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :
Banding
Kasasi
PK
Secara hukum semakin sedikit yang
menagjukan upaya hokum, maka
semakin puas atas putusan pengadilan
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak
dianggap sebagai pelaku kejahatan,
melainkan sebagai korban
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Intansi Pemerintah
Panitera Laporan
Semeste
ran
Dan
Laporan
Tahunan
2 Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara
a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.
Minutasi adalah pengaslian kembali berkas perkara
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
b. Persentase salinan putusan yang diterima
Tepat waktu sesuai dengan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Panitera Laporan
Bulanan
[BAB II. PERENCANAAN KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 15
oleh pengaju tepat waktu
Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang
Jangka Waktu Penanganan Perkara di
Mahkamah Agung
dan
Laporan
Tahunan
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
3 Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
b. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
Identitas Hukum : Orang atau Anak
yang status hukumnya tidak jelas
Ketua
Pengadilan
Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
4 Meningkatnya
Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan
Persentase Putusan
Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti
(diekseskusi)
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
Pada Tahun 2017, Pengadilan Negeri telah Memiliki Perjanjian Kinerja yang tergambar dalam tabel
sebagai berikut :
Tabel 1.3 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kerja Utama Target
1 Terwujudnya Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 95%
c. Persentase Penurunan sisa perkara 80%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya
Hukum :
Banding
Kasasi
90%
[BAB II. PERENCANAAN KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 16
PK
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan
dengan Diversi 30%
f. Index responden pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan 95%
2 Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai
dengan jangka waktu yang ditentukan 100%
b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh
pengaju tepat waktu 50%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui
mediasi
25%
3
Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 20%
b. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas
Hukum
100%
c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum
100%
4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti
(diekseskusi) 50%
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 17
BAB. III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang
tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses
sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai
kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,
melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB tahun 2016, dilakukan dengan
cara membandingkan antara target pencapaian indicator kinerja yang telah ditetapkan dengan
realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.
Realisasi
Tingkat capaian kinerja = x 100 %
Rencana
Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dapat
diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut ;
Tabel 1.4 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
No. Sasaran Strategis Indikator Kerja Utama Target Realisasi Capaian
1
Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan 100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu 95% 92.68% 102.98%
c. Persentase Penurunan sisa perkara 80% 48.53% 60.66%
d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum :
Banding
Kasasi
PK
90% 82.54% 91.71%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang
diselesaikan dengan Diversi 30% 5.88% 19.61%
f. Index responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan 95% 87.56% 92.16%
2
Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara
a. Persentase Penyelesaian Minutasi
Perkara Sesuai dengan jangka waktu
yang ditentukan
100% 100% 100%
b. Persentase salinan putusan yang
diterima oleh pengaju tepat waktu 90% 81.16% 90.18%
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 18
c. Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi
25% 3.23% 12.90%
3
Meningkatnya Akses
Peradilan bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan
20% 0.00% 0.00%
b. Persentase perkara permohonan
(Voluntair) Identitas Hukum
100% 100% 100%
c. Persentase Pencari keadilan Golongan
tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
100% 100% 100%
4
Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti (diekseskusi) 50% 20% 40%
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2017 secara
umum Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat
mencapai keberhasilan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja
sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun disisi lain, setelah terjadi pemisahan
Panitera/Sekretaris berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 maka wilayah
hukum Pengadilan Negeri Baubau hanya Kota Baubau sehingga terjadi penurunan jumlah perkara
masuk baik pidana maupun perdata dan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB telah melakukan analisis
dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 20188 untuk mendapatkan umpan balik guna
melakukan perbaikan pada Renstra 2015 – 2019 secara berkesinambungan.
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan
visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut
ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. Oleh karena itu, maka analisis
pencapaian kinerja selanjunya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-
kegiatan yang telah ditetapkan.
SASARAN 1
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
Tabel 1.5 Peningkatan Persentase Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
95% 92.68% 102.98%
c. Persentase Penurunan sisa perkara 80% 48.53% 60.66%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :
Banding
Kasasi
PK
90% 82.45% 91.71%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
30% 5.88% 19.61%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
95% 85.69% 90.19%
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 19
1.1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam Tahun 2017
Tabel 1.6 Persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam Tahun 2017
No Jenis Sisa Tahun
2016 Putus
Tahun 2017 Pesentase (%)
(4:3)*100
1 2 3 4 5
1 Perdata (Gugatan, Permohonan dan Sederhana) 23 23 100.00
2 Pidana (Biasa, Anak, Cepat dan Singkat) 45 45 100.00
Jumlah 68 68 100.00
Sisa perkara pada Tahun 2016 sebanyak 23 perkara Perdata dan 45 perkara Pidana yang
dapat diselesaikan pada tahun 2017 sehingga persentase realisasi sisa perkara yang diselesaikan
sebesar 100 %.
1.2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Tabel 1.7 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2017
No Jenis Sisa Tahun
2016 Masuk
Tahun 2017 Putus
Tahun 2017 Pesentase (%)
5:(3+4)*100
1 2 3 4 5 6
1 Perdata (Gugatan, Permohonan dan Sederhana)
23 118 129 91.49
2 Pidana (Biasa, Anak, Cepat dan Singkat)
45 292 314 93.18
Jumlah 68 410 443 92.68
Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Baubau menerima perkara masuk sebanyak 118
perkara Perdata dan 292 perkara Pidana sehingga jumlah keseluruhan perkara masuk sebanyak 410
Perkara dan perkara putus pada tahun 2017 sebanyak 443 Perkara (Perdata dan Pidana).
Dibandingkan pada tahun 2016 total keseluruhan perkara masuk sebanyak 583 Perkara dimana terjadi
penurunan yang signifikan perkara masuk pada tahun 2017 dikarenakan adanya pemisahan
Panitera/Sekretaris menjadi Panitera dan Sekretaris sehingga menyebabkan wilayah hukum
Pengadilan Negeri Baubau terpisah dan tersisa 1 wilayah hukum yaitu Kota Baubau.
Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 92.68 % dan
Tingkat capaian kinerja sebesar 102.98 %.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Sisa tahun 2016 Putus Tahun 2017
Pidana & Perdata
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 20
1.3 Persentase penurunan sisa perkara Tahun 2017
Tabel 1.8 Persentase penurunan sisa perkara Tahun 2017
No Jenis Sisa Tahun
2016 Sisa Tahun
2017 Pesentase (%)
(3-4):3*100
1 2 3 4 5
1 Perdata (Gugatan, Permohonan dan Sederhana) 23 12 47.83
2 Pidana (Biasa, Anak, Cepat dan Singkat) 45 23 48.89
Jumlah 68 35 48.53
Sisa perkara pada Tahun 2017 sebanyak 35 perkara (Perdata dan Pidana), dibandingkan
pada Tahun 2016 terjadi penurunan yang signifikan sebesar 51.47 % dari jumlah sisa perkara pada
tahun sebelumnya sehingga tingkat capaian kinerja penurunan sisa perkara sebesar 60.66 % dan juga
terjadi penurunan dari target yang telah ditentukan pada Indikator Kinerja Utama sebesar 19.34 %.
1.4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Tahun 2017
Tabel 1.9 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Tahun 2017
No Jenis Putus
Tahun 2017 Upaya Hukum
Tahun 2017 Tidak Upaya Hukum
Tahun 2017 Pesentase (%)
(5:3)*100
1 2 3 4 5 6
1 Perdata (Gugatan) 41 41 0 0.00
2 Pidana (Biasa dan Anak) 314 21 293 93.31
Jumlah 355 62 293 82.54
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Sisa Tahun 2016 Masuk Tahun 2017 Putus Tahun 2017 Sisa Tahun 2017
Perdata dan Pidana
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Sisa Tahun 2016 Sisa Tahun 2017
Perdata dan Pidana
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 21
Pada Tahun 2017 Perkara Perdata yang putus sebanyak 41 perkara dan keseluruhan
perkara yang putus mengajukan upaya hukum pada tahun tersebut sedang untuk Perkara Pidana yang
putus sebanyak 314 perkara dan yang mengajukan upaya hukum sebanyak 21 perkara sehingga dari
total keseluruhan jumlah perkara yang putus sebanyak 355 perkara. Perkara yang mengajukan upaya
hukum sekitar 62 perkara dan tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 293 perkara yang sebagian
besar adalah Perkara Pidana dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91.71 % sehingga terjadi
kenaikan sebesar 1.71 % dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 90 %.
1.5 Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi Tahun 2017
Tabel 2.0 Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi Tahun 2017
No Jenis Sisa Tahun
2016 Masuk
Tahun 2017 Berhasil Diversi
Tahun 2017 Pesentase (%)
5:(3+4)*100
1 2 3 4 5 6
1 Pidana Anak 1 16 1 5.88
Jumlah 1 16 1 5.88
* Terjadi Kesalahan penginputan pada Review IKU Sem. 1 pada kolom Diversi Berhasil
Pada Tahun 2017 sisa perkara ditambah perkara anak yang masuk sebanyak 17 perkara
pidana anak dan yang berhasil diselesaikan melalui Diversi hanya sebanyak 1 perkara pidana anak
sehingga persentase realisasinya hanya sekitar 5.88 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 19.61
%. Terjadi penurunan persentase sebesar 10.39 % dari target yang ditentukan sebelumnya sebesar
30 %.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Putus Tahun 2017 Upaya Hukum Tahun 2017 Tidak Upaya Hukum Tahun 2017
Perdata dan Pidana
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Sisa Tahun 2017 Masuk Tahun 2017 Berhasil Diversi Tahun 2017
Perdata dan Pidana
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 22
1.6 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Tabel 2.1 Persentase indenx responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Tahun 2017
No Periode
Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan Index
Kepuasan Masyarakat
(IKM) 1.00 - 33.33 33.34 - 66.66 66.67 - 100 C
(Tidak Puas)
B (Cukup Puas)
A (Puas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jan - Mar 2017 87.92 √ 87.92
2 Apr-Jun 2017 87.19 √ 87.19
3 Jul-Sep 2017 89.96 √ 89.96
4 Okt-Des 2017 77.67 √ 77.67
Total Hasil Index Kepuasan Masyarakat 85.67
Survey Kepuasaan Masyarakat dilakukan selama per 3 (tiga) bulan sekali atau 4 kali selama
1 (satu) Tahun, dimana setelah melakukan survey keseluruhan persentase ditambah lalu dikali 4 kali
kegiatan sehingga dihasilkan Index Kepuasaan Masyarakat (IKM) sebesar 85.67 % dengan Tingkat
Capaian Kinerja sebesar 90.19 %.
SASARAN 2
PENINGKATAN EFEKTIFIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
Tabel 2.2 Persentase Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2
Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara
a. Persentase Penyelesaian Minutasi
Perkara Sesuai dengan jangka
waktu yang ditentukan
100% 100% 100%
b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengaju tepat waktu
90% 81.16% 90.18%
d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
25% 3.23% 12.90%
2.1 Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
Tabel. 2.3 Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang
ditentukan Tahun 2017
No Jenis Putus Tahun 2017
Minutasi Tahun 2017
Pesentase (%) (4:3)*100
1 2 3 4 5
1 Perdata (Gugatan, Permohonan
dan Sederhana) 129 129 100
2 Pidana (Biasa, Anak, Cepat dan
Singkat) 186 186 100
Jumlah 315 315 100
Berdasarkan tabel diatas penyelesaian perkara yang telah diputus baik Perdata maupun
Pidana dilakukan proses minutasi tepat waktu setelah jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 7 hari
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 23
setelah perkara putus untuk perkara Pidana dan 14 hari setelah perkara putus dalam perkara Perdata
sehingga persentase Capaian tingkat Kinerja mencapai 100 %.
2.2 Persentase salinan putusan yang diterima oleh Pengadilan pengaju tepat waktu
Tabel 2.4 Persentase salinan putusan yang diterima oleh Pengadilan pengaju tepat waktu Tahun
2017
No Jenis PutusTahun
2017 Upaya Hukum
Tahun 2017
Putusan yg Diterima Tahun 2017
Pesentase (%) (5:4)*100
1 2 3 4 5 6
1 Perdata (Gugatan) 41 48 35 72.92
2 Pidana (Biasa dan Anak) 314 21 21 100.00
Jumlah 355 69 56 81.16
Perkara Perdata mupun Perkara Pidana yang mengajukan upaya hukum Tahun 2017
sebanyak 69 perkara dimana perkara putusan yang diterima pada Tahun 2017 sebanyak 56 perkara
baik perkara upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sehingga persentasenya sebesar 81.16 % dengan
Tingkat Capaian Kinerja sebesar 90.18 %, terjadi kenaikan 0.18% dari target yang telah ditentukan
sebelumnya sebesar 90 %.
2.3 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Tabel 2.5 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2017
No Jenis Perkara Mediasi Tahun 2017
Mediasi Berhasil Tahun 2017
Persentase (%) (4:3)*100
1 2 3 4 5
1 Perdata (Gugatan, Permohonan dan Sederhana) 31 1 3.23
Jumlah 3.23
Pada Tahun 2017 perkara perdata yang diselesaikan melalui proses mediasi yang berhasil
hanya 1 perkara saja dimana 30 perkara lainnya gagal dalam proses mediasi sehingga persentase
penyelesaiannya hanya sebesar 3.23 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 12.90 %. Oleh karena
itu, target yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar 25 % tidak dapat dicapai dan diharapkan pada
tahun 2018 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi dapat meningkat sehingga proses
pesidangan perkara dapat dijlalankan dengan baik dan selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditetapkan.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Putus Tahun 2017 Upaya Hukum Tahun 2017 Putusan yang DiterimaTahun 2017
Perdata & Pidana
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 24
SASARAN 3
MENINGKATNYA AKES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN
Tabel 2.6 Persentase Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017
3
Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan 20% 0.00% 0.00%
b. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
100% 100% 100%
c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
25% 26.37% 26.37%
3.1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Tabel 2.6 Persentase Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun
2017
No Jenis Prodeo Masuk Tahun 2017
Prodeo Putus Tahun 2017
Pesentase (%) (4:3)*100
1 2 3 4 5
1 Perdata Gugatan 0 0 0.00
Jumlah 0 0 0.00
Pada Tahun 2017 perkara prodeo yang masuk nihil (0) sehingga target yang sebelumnya
ditetapkan sebesar 20 % tidak dapat dicapai, oleh karena itu akan diadakan review ulang mengenai
target yang akan dicapai pada Tahun 2018.
3.2 Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas hukum
Tabel 2.7 Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas hukum Tahun 2017
No Jenis Sisa Tahun 2016
Masuk Tahun 2017
Putus Tahun 2017
Pesentase (%) 5:(3+4)*100
1 2 3 4 5 6
1 Perdata Permohonan 2 82 84 100
Jumlah 2 82 84 100
Perkara perdata permohonan pada tahun 2017 diselesaikan sesuai dengan jangka waktu
yang telah ditentukan sehingga tidak ada sia perkara berjalan untuk tahun berikutnya, dengan tingkat
capaian kinerja sebesar 100 %.
0
5
10
15
20
25
30
35
Perkara Mediasi Tahun 2017 Mediasi Berhasil Tahun 2017
Perdata
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 25
3.3 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum
Tabel 2.8 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan
Hukum Tahun 2017
No Jenis Masuk
Tahun 2017 Yang Mendapat Layanan Posbakum Tahun 2017
Pesentase (%) (5:4)*100
1 2 4 5 6
1 Pidana (Biasa dan Anak) 292 77 26.37
Jumlah 292 77 26.37
Berdasarkan DIPA Nomor – 005.03.2.099664/2017 untuk penyediaan Dana Bantuan Hukum
mendapatkan dana sebesar Rp. 15.000.000,-. Dana Bantuan Hukum ini terserap sebesar Rp.
14.989.200 atau sebesar 99,95% digunakan untuk belanja bahan, sedangkan untuk jasa Advokat
keseluruhan dana telah terserap. Pada tahun anggaran 2017, perkara pidana yang diajukan di
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dengan menggunakan Lembaga Bantuan Hukum ini berjumlah 77
Perkara, sampai pada akhir tahun 2017 terdapat 67 perkara sudah putus dan perkara sampai dengan
akhir tahun 2017 terdapat 10 masih berjalan sehingga persentase perkara yang dapat diselesaikan
adalah sebesar 26.37 % dengan tingkat capain kinerja sebesar 26.37 %. Terjadi penurunan yang
signifikan dari target yang telah diitetapkan sebelumnya sebesar 100 % sehingga perlu diadakan
review ulang tehadap target yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sisa Tahun 2016 Masuk Tahun 2017 Putus Tahun 2017 Sisa Tahun 2017
Perdata Permohonan
0
50
100
150
200
250
300
350
Masuk Tahun 2016 Masuk LBH Tahun 2017 Putus LBH Tahun 2017 Sisa Tahun LBH 2017
Pidana
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 26
SASARAN 4
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
Tabel 2.9 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2017
4
Menigkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata
yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
50%
12.50% 25%
1.4 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Tabel 1.19 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2017
No Jenis Sisa
Eksekusi Tahun 2016
Masuk Eksekusi
Tahun 2017
Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2017
Persentase (%) 5:(3+4)*100
1 2 3 4 5 6
1 Perdata (Gugatan dan Sederhana) 1 7 1 12.50
Jumlah 12.50
Pada tahun 2017 perkara eksekusi perdata yang masuk sebanyak 7 (tujuh) perkara ditambah
1 (satu) perkara sisa tahun 2016 dan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2017 sebanyak 1
(satu) perkara sehingga persentasenya sebesar 12.50 % dengan tingkat capain kinerja 12.50 %
sehingga pada akhir tahun 2017 tersisa 7 (tujuh) perkara yang belum ditindaklanjuti (dieksukusi)
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja
juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun
2017 yang terdiri dari :
A. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan
Belanja Modal.
B. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.
Pada tahun 2017, jumlah anggaran DIPA ( 0 1 ) B a d a n U r u s a n A d m i n i s t r a s i
s e b e s a r R p . 5 . 2 3 8 . 5 9 8 . 0 0 0 , - ( L i m a M i l i y a r d u a r a t u s t i g a p u l u h
d e l a p a n j u t a l i m a r a t u s s e m b i l a n p u l u h d e l a p a n r i b u r u p i a h ) , Pagu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Sisa 2016 Masuk 2017 Dilaksanakan 2017 Sisa 2017
Eksekusi
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 27
Anggaran Belanja Modal Rp. 157.500.000,- sedangkan DIPA (03) Direktorat Badan Peradilan
Umum sebesar Rp. 119.049.000,- (Seratus sembilan belas juta empat puluh sembilan ribu
rupiah).
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Baubau tahun anggaran 2017, rincian
pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai
berikut :
A. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dapat l i hat
pada tabe l berikut :
Tabel 1.27 Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01)
Badan Urusan Administrasi
NO. KEGIATAN PAGU DIPA
(Rp.) REALISASI
(Rp.) Persentase
%
1 Belanja Pegawai 4.045.754.000 3.994.630.919 98.74
2 Belanja Barang 1.035.344.000 911.378.593 88.03
3 Belanja Modal 157.500.000 157.025.000 99.70
JUMLAH 5.238.598.000 5.063.034.512 98.65
Grafik 1.10 Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01)
Badan Urusan Administrasi
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang
penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur.
Rp-
Rp500,000,000
Rp1,000,000,000
Rp1,500,000,000
Rp2,000,000,000
Rp2,500,000,000
Rp3,000,000,000
Rp3,500,000,000
Rp4,000,000,000
Rp4,500,000,000
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
PAGU DIPA
REALISASI
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 28
Honorarium berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL)
Pagu Belanja P egawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 di lingkungan
Pengadilan Negeri Baubau sebesar Rp. 4 . 04 5 . 754 . 0 00 ,-
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2017, anggaran belanja pegawai yang
terserap atau terealisasi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar
Rp. 3.994.630.919. Total belanja pegawai yang telah terealisasi sampai dengan 31
Desember 2017, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap
sebesar 9 8 . 7 4 % dengan rincian belanja pada table berikut:
Tabel 1.28 Pagu Belanja Pegawai
No. KODE AKUN
KEGIATAN PAGU (Rp)
REALISASI (Rp)
%
1. 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.610.314.000,- 1.601.237.760,- 99.44
2. 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.000,- 17.812,- 68.51
3. 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 99.058.000,- 98.728.238,- 99.67
4. 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 29.815.000,- 29.617.762,- 99.34
5. 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 33.800.000,- 33.750.000,- 99.85
6. 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.546.385.000,- 1.544.375.000,- 99.87
7. 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 200.683.000,- 180.154.827,- 89.77
8. 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 81.000.000,- 80.096.520,- 98.88
9. 511129 Belanja Uang Makan PNS 261.360.000,- 259.612.000,- 99.33
10. 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 33.313.000,- 22.595.000,- 67.83
11. 511157 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 150.000.000,- 144.450.000,- 96.30
Jumlah 4.045.754.000,- 3.994.630.919,- 98.74
Grafik 1.11 Pagu Belanja Pegawai
0
200000000
400000000
600000000
800000000
1E+09
1.2E+09
1.4E+09
1.6E+09
1.8E+09
PAGU
REALISASI
PERSENTASE
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 29
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,
tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.51.123.081.,- (Lima puluh satu juta
seratus dua puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja
pegawai sebesar 1.26 % dari total pagu yang tersedia.
2. Belanja Barang
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai
dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan
perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya
yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan
dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran
Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang
tidak mengikat.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL)
Pagu pada Belanja Barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun
Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Baubau sebesar
Rp. 1.035.344..000,- (Satu Miliyar tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu
rupiah), dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai
kegiatan operasional dan non operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Baubau.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu Belanja Barang Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja barang yang
terserap atau terealisasi sampai dengan 31 Desember 201 7 adalah sebesar
Rp. 911.378.593 ,- (Sembilan Ratus Sebelas Juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima
ratus Sembilan puluh tiga rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi dapat kita lihat
pada pagu belanja barang yang telah terserap 88.03 %, dengan rincian belanja barang
sebagai berikut :
Tabel 1.29 Pagu Belanja Barang
KODE AKUN
KEGIATAN PAGU (Rp) REALISASI
(Rp)
SISA ANGGARAN
(Rp) %
52 Belanja Barang
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 176.050.000,- 167.681.600 8.368.400 95.25
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
28.200.000,- 21.961.019 6.238.981 77.88
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
48.480.000,- 41.280.000 7.200.000 85.15
521119 Belanja Operasional Lainnya 21.667.000,- 20.548.200 1.118.800 99.84
521811 Belanja Barang Persedian Barang Konsumsi
60.440.000,- 60.22.100 219.900 99.64
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 30
521813 Belanja Barang Pers.pita cukai Materai,leges
750.000,- 0 0 0.00
522111 Belanja Langganan Listrik 107.376.000,- 86.356.345 21.019.655 80.42
522112 Belanja Langganan Telepon 12.000.000,- 4.697.697 7.302.303 39.15
522113 Belanja Langganan Air 24.000,- 0 24.0000 0.00
523111 Bel.Biaya Pemerliharaan Gedung & Bangunan
204.157.000,- 204.141.000 16.000 99.99
523119 Bel.Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
74.400.000,- 73.856.750 543.250 99.27
523121 Bel.Biaya Pemerliharaan Peralatan & Mesin
178.370.000,- 110.329.700 68.040.300 61.85
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
10.500.000,- 7.993.500 2.506.500 76.13
521211 Belanja Bahan 3.810.000,- 3.810.000 0 100,00
522191 Belanja Jasa Lainnya 600.000,- 600.000 0 100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 106.720.000,- 106.552.682 167.318 98.84
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota
1.800.000,- 1.350.000 450.000 75.00
Total Belanja Barang 1.035.344.000,- 911.378.593 123.965.407 88.03
Grafik 1.12 Pagu Belanja Barang
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,
tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 123.965.407 (Seratus
dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh rupiah). Total sisa
anggaran dari pagu belanja barang sebesar 11.97 % dari total pagu yang tersedia.
3. Belanja Modal
Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan
prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non
fisik yang mendukung untuk tupoksi.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA‐KL)
Pagu Belanja Modal dalam DIPA tahun anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri
Baubau sebesar Rp. 157.500.000 (Seratus Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah )
Belanja modal yang ada diperuntukan untuk Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
serta Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP dan Pengadaan Anti Virus.
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
Belanja Barang
PAGU
REALISASI
SISA ANGGARAN
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 31
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari Pagu Belanja Modal Tahun Anggaran 2017, anggaran yang terserap atau
terealisasi adalah Rp.157.025.000 (Seratus Lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu
rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2017 ,
dapat kita lihat pada Pagu Belanja Modal yang terserap 99.70% dengan rincian belanja
sebagai berikut :
Tabel 1.30 Pagu Belanja Modal
No. KODE AKUN
KEGIATAN PAGU (Rp)
REALISASI (Rp)
SISA ANGGARAN
(Rp) %
1 532111 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
152.500.000 152.045.000 455.000 99.70
2 536111 Pengadaan Anti Virus 5.000.000 4.980.000 20.000 99.60
Total Belanja Modal 157.500.000 157.025.000 475.000 99.70
Grafik 1.13 Pagu Belanja Modal
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,
tercatat total sisa anggaran dari Pagu Belanja Modal adalah Rp. 475.000 (Empat ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0.30 % dari total
pagu yang tersedia.
B. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum t a b e l sebagai berikut :
Tabel 1.30 Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
NO. KEGIATAN PAGU DIPA
(Rp) REALISASI
(Rp) SISA
ANGGARAN
%
1 Belanja Barang 119.049.000 106.538.200 12.510.800 89.49
JUMLAH 119.049.000 106.538.200 12.510.800 89.49
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
Alat Pengolah Data dan Komunikasi
Anti Virus
PAGU
REALISASI
SISA ANGGARAN
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 32
Grafik 1.14 Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Belanja Barang pada DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ditujukan
untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas
aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan
Umum.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL)
Besarnya Pagu Belanja Barang dalam DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Baubau adalah Rp.
119.049.000 (Seratus Sembi lan belas Juta Empat Puluh Sembi lan Ribu
Rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk
membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan
Negeri Baubau.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari Pagu Belanja Barang Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja barang yang
terserap atau terealisasi sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp. 106.538.200 (Seratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua
Ratus Rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi dapat kita lihat pada pagu
belanja barang yang telah terserap 89.49%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :
Tabel 1.31 Pagu B e l a n j a B a r a n g
KODE AKUN
KEGIATAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) SISA
ANGGARAN (Rp)
%
521114 Bel.Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1.596.000 1.076.700 519.300 67.46
521211 Belanja Bahan 35.566.000 32.971.500 2.594.500 92.71
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 17.850.000 9.550.000 8.300.000 53.50
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 31.857.000 31.740.000 117.000 99.63
522131 Belanja Jasa Konsulan 31.200.000 31.200.000 0 100.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 680.000 0 680.000 0.00
522151 Belanja Jasa Profesi 300.000 0 300.000 0.00
Total Belanja Barang 119.049.000 106.538.200 12.510.800 89.49
Rp0
Rp20,000,000
Rp40,000,000
Rp60,000,000
Rp80,000,000
Rp100,000,000
Rp120,000,000
Rp140,000,000
Belanja Barang
PAGU DIPA
REALISASI
SISA ANGGARAN
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 33
Grafik 1.15 Pagu B e l an j a B a r a n g
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,
tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 12.510.800 (Dua Belas
Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu
belanja barang sebesar 10.51 % dari total pagu yang tersedia.
AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK MENDUKUNG KINERJA
Ukuran capaian indiKator kinerja persentase Pengadaan Sarana dan Perasarana adalah
perbandingan jumlah pengadaan Sarana dan Prasarna yang diusulkan dengan pengadaan sarana
dan prasara yang telah dilaksanakan/direalisasikan
Persentase untuk pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
pada tahun 2017 adalah sebesar 100%. Rincian dat pengadaan sarana dan prasarana tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
Tabel 1.32 Sarana dan Prasarana untuk mendukung Kinerja
No. PENGADAAN SARANA & PRASARANA TARGET REALISASI TIDAK
REALISASI %
1. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
a. Pengadaan Anti Virus
b. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
c. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komukikasi
Pendukung SIPP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
100%
100%
100%
PERSENTASE PENGADAAN SARANA & PRASARANA 100%
Berdasarkan tabel pengadan Sarana dan Prasarana di atas, dapat disimpulkan
persentase pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2017 yang ditargetkan adalah 100%,
ternyata telah terealisasi dan mencapai target 100%.
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
Bel. Barang
PAGU
REALISASI
SISA ANGGARAN
[LAMPIRAN] TA. 2016
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 36
LAMPIRAN
[LAMPIRAN] TA. 2016
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 37
LAMPIRAN I. STRUKTUR ORGANISASI
Kasub Bag Perencanaan, It dan
Pelaporan
Andi Basri, SH.
Kasub Bag Umum dan
Keuangan
Achmad akbar, SE.
Kasub Bag Tata Laksanan, Organisasi dan Kepegawaian
Hj.Kamariah Zain
Staf
1. Satrianti, SH.
Staf
1. Herlin Ramayani,SH. 2. Hindra Jayadi,S.Kom. 3. Hanila, SE. 4. Ismail, Amd. Kom 5. Jumadil
Staf
1. Ika Sartini, Amd.
Kom.
Panitera Muda Pidana
La Ali, SH.
Panitera Muda Perdata
Hadjar Wahab Panitera Pengganti
1. Sahidu, SH.
2. Zulfikar, SH.
3. Lisnina, SH.
4. Muh. Iksyar A, SH.
5. Andi Wirdawati, SH.
Jurusita
1. Suwariono 2. Sosiati
Jurusita Pengganti
1. Rusdi 2. Hanila, SE.
Staf 1. Waode Yusran,
SH 2. Ahmad
Staf 1. Waode Dewi
Satria
Staf
1. Sujoko
Panitera
YUNUS MISSA
Sekretaris
DRA. MURNI SUKMAWATI DJ
Panitera Muda Hukum
La Ode Tombu, SH.
K E T U A
SUTAJI, SH., MH.
WAKIL KETUA
R. BERNADETTE SAMOSIR, SH., MH.
HAKIM
1. GALIH DEWI INANTI A, SH.,MH. 2. HIKA D. ASRIL PUTRA, SH. 3. RUDIE, SH., MH. 4. HAIRUDDIN TOMU, SH.
HAKIM
5. LUTFI ALZAGLADI, SH. 4. ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. 7. M.A.H. PASARIBU, SH. 8. MUHAJIR, SH.
[L A M P I R A N] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 38
PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB Jl. Betoambari No. 57 (0402)-2821020-(0402)-2824569
Fax : (0402)-2821020-(0402)-2824569 BAUBAU 93725 Email: [email protected] / [email protected]
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU
NOMOR : W23.U2/426/ S K / I / 2018
T E N T A N G
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2017 DAN DOKUMEN PERJANJIAN
KINERJA TAHUN 2018 SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2018
PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU
Membaca : a. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang
Penyampaian LKJiP Tahun 2017 & Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2018.
b. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2017, Dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2018, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 pada
Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B.
c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran
surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas tersebut diatas.
Mengingat : 1. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
2. Diktum Ketiga Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan
Negeri (Tingkat Pertama), keatas secara berjenjang dengan
berdasarkan indicator Kinerja Utama masing – masing.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007, tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
(MEMPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan
Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;.
5. Peraturan Menteri Penadayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
[L A M P I R A N] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 39
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP) TAHUN 2017 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018 SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2019.
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJiP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018
serta Rencana Kinerja Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Baubau
Kelas IB dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran
keputusan ini.
Kedua : Agar melaksanakan tugas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJiP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 serta Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri
Baubau Kelas IB dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan
paling lambat sudah melaporkan hasilnya akhir Januari Tahun 2018.
Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Baubau Pada Tanggal : 23 Januari 2018
Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB,
Sutaji, SH. MH NIP. 19640502 1992 1001
SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :
1.Ketua Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B;
2.Hakim Pengawas Bidang Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B.
[L A M P I R A N] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 40
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU NOMOR : W23.U2/426/ S K / I / 2018
TANGGAL 23 JANUARI 2018
NO. NAMA JABATAN TUGAS/
WEWENANG 1 2 3 4 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SUTAJI, SH., MH.
R. BERNADETTE SAMOSIR, SH.,MH.
Dra MURNI SUKMAWATI, DJ
YUNUS MISSA, SH.
HADJAR WAHAB
LA ALI,SH
LA ODE TOMBU, SH
H. ANDI BASRI, SH.
H. KAMARIAH ZAIN
ACHMAD AKBAR, SE.
IKA SARTINI, Amd. Kom
Ketua Pengadilan Negeri Baubau
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau
Sekretaris
Panitera
Panmud Perdata
Panmud Pidana
Panmud Hukum
Kasub. Perencanaan, TI dan Pelaporan
Kasub. Tata Laksana, Kepegawaian, dan Organisasi
Kasub. Umum dan Keuangan
Staff Perencanaan, TI dan Pelaporan
Pembina
Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Operator
[L A M P I R A N] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 41
PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB Jl. Betoambari No. 57 (0402)-2821020-(0402)-2824569
Fax : (0402)-2821020-(0402)-2824569 BAUBAU 93725 Email: [email protected] / [email protected]
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU
NOMOR : W23.U2/ 427/ S K / I / 2018
T E N T A N G
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2017
PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
Membaca : 1. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang
Penyampaian LKJiP Tahun 2017 & Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2018.
2. Surat Keputusan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B
Nomor W23.U2/ /SK/I/2018 tanggal 22 Januri 2018 tentang
Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta
Rencana Kinerja Tahun 2019 pada Ketua Pengadilan Negeri
Baubau Kelas 1B.
Mengingat : 1. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
No.239/IX/6/8/2003
3. Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, tentang Penyusunan,
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI
BAUBAU KELAS IB.
[L A M P I R A N] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 42
Pertama : Menyatakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2017
Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B tersebut dalam daftar
lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Baubau Pada Tanggal : 23 Januari 2018
Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB,
Sutaji, SH. MH
NIP. 19640502 199212 1001
SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B;
2. Hakim Pengawas Bidang Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B.