I

oc

zf!a

DoNd

z

@

oNLAJ

-oEAJ

q)

o\t

d)v

fiJ

Z!

J-tr

Fr7&6,4=;iEj:Xd3Eo- E.r#

E Z C< E

= {- sVAI dF 3'4-a fiE +3i. Yd dalv

gE 3 12l= E)E-E{ 1,8 H ;3:Z E,

=r i;

= 5X 5b6 $

n+

= E

=E

g=Ed,

== j_B

A JCA ;- l \./---ri ;il g=',4

? *" i$s,^tJ..r^c!!

X 7+ A-\ .:9 bovrEb

6 EETEO!,VOH}B

d

E'V

ar.r =iii ;lol>g E8l

4^/ *-qlra-dt

t -- :vl* 7, +,Sz'< =

El<.i \o5l

^a !!*lF.,iDZ9Hl

l.rHH dll.i|rJXHlDaVdcl}(2i'tr6t,<JJNII \ L ,,: B > h'E?1r&Etir.r-tr..i|r.AA(,)iil

JAS39lfiPg.;Elv-')z\l

fr3 ZaEl!.Xodeql<ts EEI

3e :;lI'r''1 ri l, >l-r-l>F -.:Blt.l P

t-tt,'t@ t€

z?

PENYUSUNAN KEPUTUSAN

PEMERINTAH YANG RESPONSIF

Oleh :

I Wayan Parsa

Disampaikan pada Workshop Supremasi Hukum Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Republik Demokratik Timor Leste, Kerjasama

Kementerian Pariwisata Perdagangan dan Industri Timor Leste dengan

LPH – HAM Sinar Z Bus Marikun, yang diselenggarakan di Kuta, Badung,

pada tanggal 10 s/d 14 Desember 2018.

BENTUK-BENTUK

TINDAK PEMERINTAHAN

• Tindakan Nyata

• Tindakan Hukum :

Tindakan berdasarkan hukum privat

Tindakan berdasarkan Hukum Publik :

- Tindakan Sepihak

- Tindakan Berbagai Pihak

Tindakan sepihak, ada yang bersifat umum

dan konkrit individual. Yang konkrit

individual inilah yang disebut keputusan.

• Istilah keputusan dlm bhs Belanda disebut

beschikking.

• Beschikking diartikan sebagai suatu

wilsverklaring (pernyataan kehendak) organ

administrasi negara.

• Juga bisa diartikan sebagai tindakan yang

dilakukan oleh administrasi negara

berdasarkan jabatan.

Unsur-unsur Keputusan :

a. Pernyataan kehendak sepihak;

b. Dikeluarkan oleh organ pemerintahan;

c. Didasarkan pada kewenangan hukum yang

bersifat publik;

d. Ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa

konkrit dan individual;

e. Dengan maksud untuk menimbulkan akibat

hukum dalam bidang administrasi.

UU No.5/1986 tentang PTUN jo UU No.9/2004

jo UU No.51/2009 menggunakan istilah

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Unsur-unsur KTUN menurut Ps 1 angka 3 :

a. Penetapan tertulis;

b. Dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN;

c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

d. Bersifat konkrit, individual, dan final;

e. Menimbulkan akibat hukum;

f. Seseorang atau badan hukum perdata.

UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan

• Penetapan tertulis yg juga mencakup tindakan

faktual

• Keputusan badan atau pejabat dilingkungan

eksekutif,legislatif,yudikatif dan pelanggaran negara

lainnya

• Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan

AAUPB

• Bersifat final dalam arti luas

• Keputusan yg berpotensi menimbulkan akibat

hukum

• Keputusan yg berlaku bagi warga negara

Syarat-syarat sahnya Keputusan

Syarat Materiil :

• Harus dibuat oleh organ yg berwenang

• Tidak boleh ada kekurangan yuridis dlm

pembentukan kehendak pembuat keputusan

• Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan

tertentu

• Harus dapat dilaksanakan, serta Isi dan tujuan

keputusan sesuai dengan isi dan tujuan

peraturan dasar.

Syarat Formil :

• Syarat2 yg ditentukan berhubung dgn persiapan

dibuatnya keputusan dan berhubung dgn cara

dibuatnya keputusan harus dipenuhi

• Keputusan harus diberi bentuk yg ditentukan

• Syarat2 yg ditentukan berhubung dgn dilakukannya

keputusan harus dipenuhi

• Jangka waktu yg ditentukan antara timbulnya hal2 yg

menyebabkan dibuatnya keputusan dan

diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati.

Syarat-syarat sahnya keputusan

(yang mendasar)• Kewenangan (bevoegdheid) organ administrasi

negara

• Rechtmatigheid dari keputusan pemerintah

• Tidak ada kekurangan yuridis dalampembentukan kehendak dari organ administrasinegara

• Doelmatigheid dari keputusan pemerintah

• Prosedur pembuatan keputusan

• Penuangan keputusan dalam bentuk yang tepat.

Keputusan harus dibuat oleh organ

administrasi negara yang berwenang

• Organ administrasi adalah pemangku jabatan

negara

• Jabatan merupakan subyek hukum, yakni

pendukung hak dan kewajiban

• Dari jabatan itulah lahir wewenang organ

administrasi untuk melakukan tindak

pemerintahan

• Kewenangan itu dibatasi oleh substansi

(materi), tempat, dan waktu.

Syarat Rechtmatigheid

• Syarat rechtmatigheid menghendaki

keputusan pemerintah sesuai dengan ukuran-

ukuran hukum.

• Ukuran rechtmatigheid antara lain :

Melanggar hak orang lain

Bertentangan dengan kewajiban hukumnya

sendiri

Bertentangan dengan kesusilaan

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku

dalam masyarakat

Tidak boleh ada kekurangan yuridis

• Kekurangan yuridis dalam pembentukan

kehendak organ administrasi dapat timbul

karena adanya kekhilafan (dwaling), paksaan

(dwang), atau penipuan (bedrog).

• Keputusan lazimnya disertai klausul

pengaman : apabila dikemudian hari

ternyata ditemukan kekeliruan ………….dst.

• Klausula seperti itu bertentangan dengan

asas presumptio iustae causa dan asas

kepastian hukum.

• Asas presumptio iustae causa artinya : setiap

keputusan pemerintah harus dianggap sah

sampai adanya putusan pengadilan yang

menyatakan keputusan pemerintah tersebut

tidak sah.

• Konsekuensinya : meskipun ada gugatan,

tidak menunda pelaksanaan keputusan

pemerintah tersebut.

Keputusan pemerintah harus

doelmatig

• Tindakan pemerintah haruslah harus sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh

peraturan yang menjadi dasarnya.

• Dalam hal pemerintah menyimpang dari

tujuan yang telah ditetapkan maka

pemerintah telah melakukan tindakan yang

ondoelmatig atau detournement de pouvoir.

Keputusan harus dibuat menurut

prosedur yang telah ditetapkan.

• Setiap pembatan keputusan harus dilakukan

sesuai dengan prosedur yang telah

digariskan.

• Suatu keputusan yang dibuat tanpa

mengikuti tahapan prosedur yang sudah

ditetapkan dapat dibatalkan.

• Misalnya dalam penetapan menunjuk

pelaksana pemborongan ditetapkan prosedur

tertentu yakni harus melalui pengumuman

lewat media massa.

Bentuk Keputusan

• Bentuk keputusan terdiri atas keputusan

lisan (non SK) dan tertulis (dengan SK).

• Keputusan lisan biasanya dikeluarkan dalam

hal tidak membawa akibat kekal dan tidak

begitu penting bagi pemerintahan, atau jika

dikehendaki suatu akibat yang timbul dengan

segera.

• Undang-undang mensyaratkan keputusan

harus tertulis untuk memudahkan

pembuktiannya.

Akibat bagi keputusan yang tidak sah

• Keputusan yang tidak sah dapat berakibat :

- batal karena hukum (nietigheid van rechtswege)

- batal (nietig)

- dapat dibatalkan (vernietigbaar).

• Batal demi hukum : bagi hukum perbuatan yang dilakukan

(termasuk akibat hukumnya) dianggap tidak ada, tanpa

perlu putusan pengadilan.

• Batal ( hampir sama dengan diatas), tetapi dengan putusan

pengadilan.

• Dapat dibatalkan : dianggap ada sampai waktu pembatalan

oleh hakim atau badan pemerintah yang kompeten.

JENIS-JENIS KEPUTUSAN

(Menurut Utrecht)

• Ketetapan Positif dan Ketetapan Negatif

Ketetapan Positif menimbulkan hak

dan/atau kewajiban bagi yg dikenai ketetapan

Ketetapan negatif tidak menimbulkan

perubahan dalam keadaan hukum yg telah

ada. Ini dapat berbentuk : pernyataan tidak

berkuasa, pernyataan tidak diterima atau

suatu penolakan.

• Ketetapan deklaratur dan ketetapan

konstitutif

Ketetapan deklaratur hanya menyatakan

bahwa hukumnya demikian

Ketetapan konstitutif adalah membuat hukum

• Ketetapan kilat dan ketetapan yang tetap

Ketetetapan kilat ada 4 macam :

Ketetapan yg bermaksud mengubah redaksi

ketetapan lama

Ketetapan negatif : ketetapan yg hanya

mengandung suatu keputusan untuk tidak

berbuat sesuatu

Penarikan atau pembatalan suatu ketetapan

Suatu pernyataan pelaksanaan

• Ketetapan yg berisi : dispensasi, izin, lisensi, dan

konsesi.

Dispensasi : pernyataan dari pejabat administrasi yg

berwenang bahwa suatu ketentuan UU tertentu

memang tidak berlaku terhadap kasus yg diajukan

seseorang di dlm surat permintaannya.

Izin : dispensasi dari suatu larangan

Lisensi : izin yg bersifat komersial dan mendatangkan

laba

Konsesi : penetapan yg memungkinkan konsesionaris

mendapat dispensasi, izin,lisensi.

Kerangka Keputusan

• Judul;

• Pembukaan ;

• Diktum;

• Penutup; dan

• Lampiran (jika diperlukan)

Judul

• Judul Keputusan memuat keterangan mengenai

jenis, nomor dengan kode tahun penetapan, dan

nama Keputusan.

• Nama Keputusan dibuat secara singkat dengan

hanya menggunakan satu frasa tetapi secara esensial

maknanya telah dan mencerminkan isi Keputusan

• Judul Keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf

kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa

diakhiri tanda baca.

• Judul Keputusan tidak boleh ditambah dengan

singkatan atau akronim.

Pembukaan

• Pembukaan Keputusan terdiri atas:

• Jabatan pembuat Keputusan

• Konsiderans;

• Dasar Hukum; dan

• Diktum.

• Jabatan pembentuk Keputusan ditulis seluruhnya

dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah

marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Konsideran

Konsiderans Keputusan cukup memuat 1

(satu) pertimbangan yang berisi uraian ringkas

mengenai perlunya melaksanakan ketentuan

pasal atau beberapa pasal dari Peraturan lebih

tinggi yang memerintahkan penetapan

tersebut dengan menunjuk pasal atau

beberapa pasal dari Peraturan yang

memerintahkan penetapannya.

Dasar Hukum

Dasar hukum paling sedikit memuat:

• Dasar hukum diawali dengan kata mengingat

• Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar

kewenangan;

• Peraturan Perundang-undangan tentang

pembentukan institusi ybs;

DIKTUM

Diktum terdiri atas:

• a. kata Memutuskan;

• b. kata Menetapkan;

• c. jenis dan nama keputusan; dan

• d. batang tubuh.

Batang tubuh Keputusan memuat semua materi

muatan Keputusan yang dirumuskan dalam diktum

penetapan, dimulai dari KESATU, KEDUA, KETIGA,

KEEMPAT dan seterusnya.

Penutup

Penutup merupakan bagian akhir Keputusan

yang memuat:

a. tempat dan tanggal penetapan;

b. nama jabatan;

c. tanda tangan pejabat; dan

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani.