l a p o r a n - kemkes.go.id · persentase produk alkes dan pkrt diperedaran yang memenuhi syarat...
TRANSCRIPT
-
1 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN KEFARMASIAN SEKSI BIMDAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
2019
L A P O R A N
PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
SATUAN KERJA (209004) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019
-
2 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan ini menyajikan gambaran dan memberikan informasi penggunaan dana
Dekonsentrasi Satker (209004) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 sebagai bagian dari pencapaian sasaran
strategis Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Rencana Stategis
(Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019. Laporan ini juga merupakan hasil konkrit
dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan di Seksi Bimdal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan yang disusun sebagai pertanggung jawaban atas Rencana Kerja Tahunan
(RKT) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.
Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan target capaian indicator
sasaran Tahun 2019 yang tertuang dalam Renstra Kemenkes 2015 – 2019 sebagai berikut
:
1. Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan,
dengan target indikator adalah:
a. Persentase Puskemas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 90 %
b. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat kesehatan (alkes) yang
diproduksi di dalam negeri sebesar 30 jenis, dan jumlah jenis alat kesehatan yang
diproduksi di dalam negeri 21 jenis.
c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat
sebesar 86%.
2. Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas
kesehatan, dengan target indikator adalah:
a. Persentase Puskemas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
60 %.
b. Persentase penggunaan obat rasional di Puskemas 70 %.
3. Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah, dengan target indikator adalah:
a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskemas 90 %.
b. Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten / Kota yang melakukan manajemen
pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar 75 %.
4. Meningkatnya pengendalian pra dan pasca pemasaran alat kesehatan dan PKRT,
dengan target indikator adalah:
a. Persentase produk alkes dan PKRT diperedaran yang memenuhi syarat 83 %.
b. Jumlah alkes yang diproduksi di dalam negeri (komulatif) 10.
c. Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara
pembuatan yang baik (GMP/CPAKB) 55.5.
d. Persentase penilaian pre market tepat waktu sesuai Good Review Practices
75 %.
-
3 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
5. Meningkatnya produksi bahan baku dan obat local serta mutu sarana produksi dan
distribusi kefarmasian, dengan target indikator adalah:
a. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi dalam negeri
(kumulatif) 25.
b. Jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional
produksi dalam negeri (kumulatif) 10.
6. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya pada program
kefarmasian dan alat kesehatan, dengan target indikator adalah:
a. Pesentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen 95 %.
Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka telah ditetapkan sasaran
kegiatan, indikator kinerja dan target melalui Perjanjian Kinerja, dengan capaian Tahun
2019 sebagai berikut :
NO. SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR
TARGET
2019
CAPAIAN
2019
1 Peningkatan Pelayanan
Kefarmasian
Fasyankes yang Mampu
dalam Melaksanakan
Pelayanan Kefarmasian
Sesuai Standar
65
Fasyankes 67 Fasyankes
2
PeningkatanTata
Kelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi
dan Kab/Kota yang
Melaksanakan Program
Tata KelolaObat Publik
dan Perbekalan
Kesehatan
1 Provinsi 1 Provinsi
3
Peningkatan Produksi
dan Distribusi
Kefarmasian
Sarana Produksi dan
Distribusi Sediaan
Farmasi & Pengamanan
Pangan yang dibina
17 Sarana 17 Sarana
4
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kcsehatan
Layanan Perencanaan,
Konsolidasi dan
EvaluasiTerhadap
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
1 Provinsi 1 Provinsi
5
Peningkatan
Pengawasan Alat
Kesehatan (Alkes) dan
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga(PKRT)
Produk dan Sarana
Distribusi Alat Kesehatan
serta Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT)
yang diuji
8 Produk 8 Produk
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Seksi Bimdal Kefarmasian dan
Alat Kesehatan didukung oleh anggaran dana Dekonsentrasi Tahun 2019 sebesar
Rp.1,868,440.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.808.010.200 (96,76 %).
-
4 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…….…………………………………………………… i
IKHTISAR EKSEKUTIF………………………………………………..……... iii
DAFTAR ISI……………………………………………………………………. vii
BAB I. PENDAHULUAN……………………………………………………..
A. LATAR BELAKANG…………………………………………………..
B. MAKSUD DAN TUJUAN……………………………………………...
C. ASPEK STRATEGIS PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN…………………………………………………………..
D. STRUKTUR ORGANISASI……………………………………………
E. SISTEMATIKA…………………………………………………………
BAB II. PERENCANAAN KINERJA…………………………………………
A. RENCANA STRATEGIS………………………………………………
B. PERJANJIAN KINERJA….…………………………………………...
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI………………………………….
B. REALISASI ANGGARAN.…………………………………………….
1
1
1
2
3
4
5
5
8
13
11
18
-
5 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya
sehingga Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Satker (209004) Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tenggara, Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat
diselesaikan.
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap publik dan
dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance).
Selain itu, Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja tahun
berikutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,
pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya terutama
untuk mensukseskan dan mendukung program-program prioritas nasional dan daerah.
Tahun 2019, Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan memasuki tahun kelima
dalam pembangunan kesehatan periode 2015-2019, program ini didesain untuk mencapai
sasaran meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan,
maka untuk mewujudkan program tersebut sejumlah kegiatan telah dilaksanakan oleh
Satker (209004) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Program Kefarmasian dan
Alat Kesehatan. Sejumlah kemajuan dan pencapaian terhadap indikator program telah
dihasilkan walaupun dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari berbagai
kekurangan, untuk itu dalam laporan ini juga disampaikan sejumlah permasalahan yang
dihadapi sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Akhir kata kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini kami
mengucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam memberikan
gambaran pelaksanaan Program Kefarmasian serta meningkatkan kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan.
Kendari, Desember 2019
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tenggara,
dr. Hj. Andi Hasnah, SpAn
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640307 199101 2 001
-
6 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan pelaksanaan dana Dekonsentrasi Satker (209004) Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2019 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban atas kinerja berdasarkan
perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini disusun sesuai
amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 48
Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tenggara, Seksi Bimdal Kefarmasian dan Alat Kesehatan berada di bawah bidang
Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian. Adapun tugas Seksi Bimdal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah Menyelenggarakan bimbingan dan
pengendalian kefarmasian dan alat kesehatan serta melaksanakan tugas lainnya yang
dilimpahkan oleh Kepala Bidang Bina Upaya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai
dengan tugas bimbingan dan pengendalian kefarmasian dan peralatan kesehatan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan pelaksanaan dana Dekonsentrasi Tahun 2019 merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan
anggaran, memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan
seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk
meningkatkan kinerja.
C. ASPEK STRATEGIS PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
Dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan, Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan beberapa
kegiatan dengan sumber dana APBN dan APBD. Kegiatan pembinaan Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara berkelanjutan terus dilakukan kepada
stakeholder terkait sesuai Renstra 2015 - 2019. Adapun gambaran program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Tingkat ketersediaan di tingkat Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota tahun 2019
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena
-
7 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
terjadinya karena adanya sisa stock bantuan obat-obat bencana selama terjadinya
bencana gempa,
2. Implementasi e-logistic obat yang telah mulai terintegrasi dan terlaksana baik
sampai tingkat kabupaten/kota. Melalui e-logistic pemantauan ketersediaan obat
dan vaksin akan semakin real time dan memudahkan pengelolaannya bagi
pelaksanaan program kesehatan walaupun masih ditemukan sejumlah kendala
berupa aplikasi bermasalah atau error.
3. Pelayanan Kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya masih
belum sesuai standar karena kekurangan tenaga kefarmasian di puskesmas. Untuk
itu terus dilakukan peningkatan pembinaan dalam pelayanan kefarmasian.
Penggunaan obat generik sudah cukup tinggi, tetapi penggunaan obat rasional di
fasilitas pelayanan kesehatan masih harus ditingkatkan. Hal ini terutama
disebabkan oleh masih tingginya penggunaan antibiotik di beberapa
kabupaten/Kota. Untuk penerapan formularium hanya beberapa kabupaten/lota
yang memberikan laporannya, perlu dilakukan sosialisasi kembali mengenai
pedoman penerapan fornas terbaru.
4. Pengawasan terhadap produksi dan distribusi alat kesehatan terus dilakukan,
dimana Alat Kesehatan dan PKRT yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan
manfaat harus meningkat.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi kefarmasian
tahun 2019 telah dilaksanakan.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Seksi Kefarmasian,
Makanan Minuman dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dibantu oleh beberapa orang Penanggung
jawab kegiatan. Selengkapnya Struktur Organisasi Seksi Bimdal Kefarmasian dan
Alat Kesehatan adalah sebagai berikut :
Struktur Organisasi Seksi Bimdal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
KEPALA SEKSI BIMDAL KEFARMASIAN DAN ALKES
RIO BRAVO SILONDAE, S.FARM.APT.
TATA KELOLA OBLIK & PERBEKKES
1. WAHIDAH,S.SI.,APT
2. CITRAYANI, S.FARM.,APT
3. SITTI RAHMAH
PRODIS KEFARMASIAN
1. SANTI,AMF.,SKM
2. ARMAWATI SINARIA S, S.FARM
PELAYANAN KEFARMASIAN
1. WAODE SITTI ASTUTI U, S.FAR.,APT
2. SANTI,AMF.,SKM
PENILAIAN DAN PENGAWASAN ALKES
1. ARMAWATI SINARIA S, S.FARM
2. WAODE SITTI ASTUTI I, S.FAR.,APT
3. MUSDALIFA,S.SI.,APT
4. SANTI, AMF.,SKM
SEKRETARIAT
1. MUSDALIFA,S.SI.,APT.
2. HUSRIN, SE
3. SANTI, AMF,.SKM
4. ARMAWATI SINARIA S, S.FARM
-
8 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
E. SISTEMATIKA
Sistematika laporan kinerja Seksi Bimdal Kefarmasian dan Alkes Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang
dihadapi organisasi.
Bab II PerencanaanKinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.
B. RealisasiAnggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN
-
9 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Sesuai Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Pembangunan kesehatan periode 2015 – 2019 dilaksanakan untuk mencapai
sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan
finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dalam pencapaian sasaran tersebut,
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan berperan melalui meningkatkan akses,
kemandirian, serta mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pencapaian sasaran
program akan semakin didorong di tahun 2018, yang merupakan tahun strategis
dalam penentuan keberhasilan di akhir periode 2015 – 2019.
Dalam mewujudkan peningkatan akses, kemandirian, serta mutu
sediaan farmasi dan alat kesehatan, Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
memiliki tiga tujuan utama, yaitu: 1) Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan
vaksin di puskesmas, yang dicapai melalui meningkatnya kapasitas supply chain
management obat di Instalasi Farmasi kabupaten/kota, meningkatnya promosi
penggunaan obat rasional, dan meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian di
puskesmas; 2) Terwujudnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional, dan
kemandirian alat kesehatan, yang dicapai melalui menguatnya upaya kemandirian di
bidang bahan baku obat dan dan obat tradisional serta meningkatnya daya saing
industri farmasi dan alat kesehatan; dan 3) Terjaminnya mutu Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di peredaran, yang dicapai melalui
meningkatnya pengawasan pre-market serta post-market Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Urusan Kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang
dilakukan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota (konkuren). Sejalan dengan kebijakan pembangunan kesehatan,
upaya-upaya pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan diselenggarakan
dengan mengedepankan unsur keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penerapan keterpaduan
tersebut, salah satunya dilaksanakan dengan dekonsentrasi.
-
10 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Dengan demikian, dekonsentrasi
disusun untuk mempercepat pencapaian tujuan dan target program. Direktorat
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalokasikan dana dekonsentrasi untuk
mendukung tercapainya prioritas nasional dan target-target Rencana Kerja
Pemerintah tahun 2019, melalui peran serta pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota. Peran serta tersebut tertuang dalam bentuk kegiatan yang sudah
ditetapkan, sehingga bila dilaksanakan dengan baik akan mendukung tercapainya
peningkatan akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2019, dimana pembangunan kesehatan menjadi bagian integral dari
pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam misi ke 4 yaitu meningkatkan
mutu sumberdaya manusia yang berdaya saing.
Salah satu strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 adalah
Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan
Alat Kesehatan. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional yaitu
meningkatkan akses, kemandirian, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
melaksanakan salah satu dari 5 (lima) program teknis Kementerian Kesehatan yaitu
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan adalah meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Sasaran Meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja
beserta target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagai berikut.
-
11 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
Indikator Kinerja Target
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di
Puskesmas 77% 80% 83% 86% 90%
Jumlah bahan baku obat dan obat
tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes)
yang diproduksi di dalam negeri
(kumulatif)
7 14 21 28 35
Persentase produk Alat Kesehatan dan
PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 75% 77% 79% 81% 83%
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
sebagai berikut.
Kegiatan Sasaran
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan
penggunaan obat rasional di fasilitas
kesehatan
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan
kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau di pelayanan kesehatan
pemerintah
Peningkatan Pembinaan Produksi dan
Distribusi Alat Kesehatan
Meningkatnya pengendalian pra dan pasca
pemasaran alat kesehatan dan PKRT
Peningkatan Pembinaan Produksi dan
Distribusi Kefarmasian
Meningkatnya produksi bahan baku dan obat
lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi
kefarmasian
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis
Lainnya pada Program Kefarmasian dan
Alat Kesehatan
Meningkatnya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
program kefarmasian dan alat kesehatan
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas,
fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Perjanjian kinerja Pengelola Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2019 dapat dilihat
pada gambar berikut ini :
-
12 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
-
13 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
-
14 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran tingkat capaian penggunaan dana Dekonsentrasi Satker
(209004) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Program Kefarmasian dan
Alat Kesehatan Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanian Kinerja dengan
realisasinya, merupakan hasil yang dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan.
Analisis capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja Tahun 2019
(s/d Juli 2019) adalah sebagai berikut :
1. Fasyankes yang Mampu dalam Melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian Sesuai Standar
Realisasi indikator kinerja ini adalah 20 Fasyankes dari target yang
telah ditetapkan yaitu sebanyak 65 fasyankes, capaian target indikator kinerja
tersebut didapatkan dari kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
a. Melaksanakan Pembekalan Gema Cermat pada Pemegang Kebijakan
di Kab/Kota
Dilaksanakan di Kabupaten Kolaka dalam bentuk Pembekalan Apoteker
Agent of Change (AoC) dan Pencanangan Sosialisasi Gema Cermat. Peserta
terdiri dari Apoteker Agent of Change, Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka,
Puskesmas, Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Profesi, Dharma Wanita,
PKK, dan Kader Posyandu, Jurnalis dengan jumlah peserta di Kabupaten
Kolaka sebanyak 150 orang terdiri dari 25 orang Apoteker Agent of Change
(AoC) dan 125 orang Masyarakat. Kegiatan dilaksanakan pada tgl 04 - 06
Maret 2019 di Hotel Sutan Raja Kolaka.
b. Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan
Analisis Farmakoekonomi di Rumah Sakit
Dilaksanakan di kota Kendari pada tanggal 17 – 19 Juli 2019, Peserta
Terdiri 17 orang peserta rumah sakit kabupaten Kota, 11 orang peserta
rumah sakit se-kota kendari, dan 6 orang Peserta dari Dinas Kesehatan
Provinsi, dengan 2 orang Narasumber Kementerian Kesehatan RI dan 3
orang Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi.
-
15 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
c. Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian Susuai Standar dan Penggunaan Obat Rasional di
Puskesmas (Wakatobi)
Dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi pada tanggal 11 – 13 Juli 2019,
Peserta terdiri dari 21 peserta Puskesmas se-kabupaten Wakatobi dan 6
orang peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi dengan 2
Narasumber Kementerian Kesehatan RI dan 3 orang Narasumber dari
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
d. Evaluasi Pelaksanaan Edukasi Gerakan masyarakat Cerdas
Menggunakan Obat (GEMA CERMAT) pada Stakeholders di
Kab/Kota
Dilaksanakan di Kota Kendari pada tanggal 22 – 23 Februari 2019, Peserta
terdiri dari 29 orang yang terdiri dari AoC kabupaten Konawe,kabupaten
Wakatobi,Kota BauBau,Kota Kendari, dan Dinas Kesehatan Provinsi.
2. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan
Program Tata KelolaObat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Target indikator kinerja ini yaitu 1 Provinsi akan dicapai pada akhir
tahun, walaupun bebarapa kegiatan telah dilaksanakan, yaitu :
a. Workshop E-Monev katalog dalam mendukung perencanaan
kebutuhan obat (RKO) dan SIPNAP untuk unit layanan
Dilaksankan di Kendari pada tanggal 24 – 27 April 2019, peserta terdiri dari
17 orang IFK kabupaten/kota, 17 orang Rumah Sakit Kabupaten/Kota, dan
27 orang Peserta Lokal. Narasumber Kementerian Kesehatan RI 2 orang
dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik, dan 2 orang Narasumber Provinsi.
b. Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Vaksin dan
Penerapan E-Logistik di Kabupaten/Kota
Dilaksanakan di Kendari pada tanggal 21 – 23 Mei 2019, peserta terdiri dari
17 orang petugas e-logistik kabupaten/kota, dan 8 orang Peserta Lokal.
Narasumber Kementerian Kesehatan RI 2 orang dari Direktorat Tata Kelola
Obat Publik, dan 3 orang Narasumber Provinsi.
c. Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat, Vaksin, dan hasil
Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Dilaksanakan di 17 kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara pada bulan Mei –
Juni 2019.
d. Pendistribusian dan pengemasan kembali obat dan perbekalan
kesehatan di Instalasi Farmasi
Pendistribusian obat dilakukan pada bulan Oktober s/d November 2019.
-
16 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
3. Sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pengamanan
pangan yang dibina
a. Monitoring Perijinan dan Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi
Kefarmasian
Kegiatan monitoring apotek dan toko obat telah dilaksanakan di 17
kabupaten/kota pada bulan Februari - Maret, 17 sarana apotek dan toko obat
di kota kendari, dan 3 sarana PBF di kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka,
dan Kota BauBau.
b. Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan Kab/Kota Dalam
Pembinaan Dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 15 November 2019,
kegiatan ini mengundang 16 kabupaten/kota dan 8 orang peserta
lokal.
4. Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Target indikator kinerja ini yaitu 1 Provinsi akan dicapai pada akhir
tahun, walaupun bebarapa kegiatan telah dilaksanakan, yaitu :
a. Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
i. Kegiatan ini dilaksanakan di Manado Sulawesi Utara, dalam bentuk
penyampaian materi dan diskusi.
ii. Materi – materi yang disampaikan oleh Nara Sumber (terlampir) yaitu
:
- Penguatan dukungan manajemen program kefarmasian dan alat
kesehatan disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan
Alkes.
- Prioritas kegiatan tata kelola obat public dan Perbekkes Tahun
2019 disampaikan oleh Direktur Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekkes.
- Optimalisasi peranan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan
kefarmasian menuju Universal Helath Coverage (UHC)
disampikan oleh Direktur Pelayanan Kefarmasian.
- Kolaborasi pusat dan daerah dalam rangka monitoring dan
evaluasi pelaksanaan e-licencing disampaikan oleh Direktur
Produksi dan Distribusi Kefarmasian.
- Optimalisasi peran pusat dan daerah dalam upaya mendorong
penggunaan alat kesehatan dalam negeri untuk mendukung
pencapaian Universal Helath Coverage (UHC) disampaikan oleh
Direktur Penilian Alat Kesehatan dan PKRT.
-
17 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
- Penerapan pengawasan alat kesehatan dan PKRT di daerah
disampaikan oleh Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan
PKRT.
- Implementasi SMP di bidang kesehatan dalam mendukung
pelaksanaan program prioritas kesehatan nasional, disampaikan
oleh Staf Ahli Bidang Desentrasilisasi Kesehatan.
- Konsep UHC dalam pembangunan kesehatan, disampikan oleh
Staf Khusus Menkes Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
- Komitmen stake holder dalam upaya pengendalian dan
pencegahan resistensi antibiotik di fasiltas pelayanan kefarmasian,
disampiakan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- Rencana strategis Kementrian Kesehatan 2020 – 2024,
disampaikan oleh Biro Perencanaan.
- Pembangunan Kesehatan dalam rancanagan Teknokratik RPJMN
2020 – 2024, disampikan oleh BAPPENAS.
- Rencana aksi penurunan AKI, AKN, Stunting, dan dukungan
kefarmasian dan alat kesehatan terhadap rencana aksi tersebut,
disampaikan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Rencana aksi program PTM, imunisasi dan TB serta dukungan
kefarmasian dan alat kesehatan terhadap program tersebut,
disampaikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit.
- Peluang dan tantangan penguatan subsistem sediaan farmasi, alat
kesehatan dan makanan di era 4.0.
iii. Rangkuman hasil kegiatan yaitu :
- Mendukung Program Indonesia Sehat dan penanganan 5
masalah prioritas bidang kesehatan tahun 2019, yaitu percepatan
penurunan angka kematian ibu (AKI)/ angka kematian neonatal
(AKN), penurunan stunting, percepatan eliminasi tuberculosis
(TBC), pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular
(PTM) serta peningkatan cakupan dan mutu imunisasi dasar
lengkap melalui jaminan akses terhadap sediaan farmasi dan alat
kesehatan serta berupaya mendorong perubahan paradigma
menuju paradigma sehat.
- Menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai dasar
perencanaan, pengganggaran dan pelaksanaan kegiatan
prioritas di bidang pembangunan kesehatan, dengan berpedoman
pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP
Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM, Permendagri No 100 Tahun
2018 tentang Penerapan SPM dan Permenkes Nomor 4 Tahun
-
18 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar
Bidang Kesehatan. Selain itu juga akan memanfaatkan SPM
sebagai bahan advokasi dan meningkatkan integrasi lintas
program untuk mendukung perencanaan – penganggaran
bidang kesehatan, terutama untuk Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan di Pusat dan Daerah.
- Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan fokus
pada mutu pelayanan yang sejalan dengan indikator WHO yakni
effective coverage (EC) sehingga berdampak pada meningkatnya
usia harapan hidup. Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota akan berperan
menjamin akses terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan serta
dalam peningkatan mutu pelayanan kefarmasian sesuai standar di
fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini sebagai salah satu dukungan
dalam penguatan layanan primer guna mencapai Universal Health
Coverage (UHC).
- Mewujudkan jaminan akses terhadap sediaan farmasi dan alat
kesehatan, dan mendorong paradigma sehat, dalam pembangunan
kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC), secara
terintergrasi antara Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinkes Provinsi dan
Dinkes Kabupaten/Kota melalui:
Jaminan ketersediaan dan keterjangkauan obat dan vaksin
yang berkualitas;
Berperan dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif dalam penanggulangan penyakit tidak menular;
Melakukan pelayanan kefarmasian yang bermutu, dan
melakukan langkah-langkah spesifik untuk memperkuat
pengendalian resistensi antimikroba;
Peningkatan daya saing industri dan kepedulian penggunaan
sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
Peningkatan mutu pelayanan publik di bidang sediaan farmasi
dan alat kesehatan; serta f. Penguatan SDM dalam
pengawasan alat kesehatan dan PKRT di daerah.
- Meningkatkan komitmen dan kolaborasi Pusat dan Daerah
serta penguatan inovasi pemanfaatan teknologi digital dalam
menghadapi Revolusi Industri 4.0 untuk menjamin akses sediaan
farmasi dan alat kesehatan bagi pembangunan kesehatan.
-
19 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
b. Administrasi kegiatan
i. Konsultasi Teknis ke Jakarta.
ii. Kegiatan ini berupa pembayaran honor pengelola Satker dan Opersional
Satker.
iii. FGD FGD Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan.
c. Pemutakhiran data kefarmasian dan alkes tk. provinsi-profil kefarmasian
serta perencanaan dan evaluasi dana alokasi khusus (DAK) sub bidang
pelayanan kefarmasian telah dilaksanakan pada tanggal
5. Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan Serta Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang di uji
Indikator kinerja yang dilaksanakan, yaitu :
a. Inspeksi sarana produksi Alkes dan PKRT dan sarana penyalur Alkes telah
dilakukan di 17 kabupaten/kota se- Sulawesi Tenggara pada bulan Juni –
Desember 2019.
b. Sampling (Surveilance) Alkes dan PKRT
Telah dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2019. Berdasarkan hasil uji di
laboratorium Sucofindo dari 20 sampel alkes dan PKRT yang di ujikan, 19
sampel memenuhi syarat dan 1 sampel PKRT tidak memenuhi syarat.
c. Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Inspeksi Sarana, Surveilance
Produk dan Pengendalian Perizinan Sarana.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 September di Hotel Zahra
Syariah Kendari.
B. REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan Satker (209004) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tenggara, Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Tahun 2019 sebesar
Rp.1,868,440.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.786.733.100 (95,62 %).
-
23 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
KODE KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
KEUANGAN s/d Juli 2019
Rp
2 3 5 7
024.07.09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1,868,440,000
2064 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 411,459,000 -
2064.504 Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai
411,459,000
051 Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan Analisis
84,993,000
A Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan Analisis
84,993,000 83,384,400
052 Pembekalan tenaga kefarmasian dalam melaksanakan Pelayanan
95,810,000
A Pembekalan tenaga kefarmasian dalam melaksanakan Pelayanan Kefarmasian
95,810,000 92,345,200
054 Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan optimalisasi AoC dalam
230,656,000
A Melaksanakan pembekalan Gema cermat pada pemegang kebijakan
173,571,000 163,170,400
B Evaluasi Pelaksanaan Edukasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GEMA CERMAT) pada Stakeholders di Kab/Kota
57,085,000 56,216,000
-
24 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
2065 Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
510,658,000
2065.506 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
510,658,000
100 Meningkatan Kapasitas SDM dalam penglolaan Vaksin dan penerapan
70,986,000
A Meningkatan Kapasitas SDM dalam penglolaan Vaksin dan penerapan
70,986,000 70,053,400
101 Workshop E-Monev Katalog dalam mendukung Perencanaan Kebutuhan obat
171,212,000
A Workshop E-Monev Katalog dalam mendukung Perencanaan Kebutuhan obat
171,212,000 161,573,300
102 Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat, Vaksin, dan Hasil Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di Fasyankes
109,040,000
A Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat, Vaksin, dan Hasil Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan
109,040,000 109,019,000
103 Membiayai Pendistribusian dan Pengemasan Kembali Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi
159,420,000
A Biaya pendistribusian obat dari instalasi Farmasi provinsi ke instalasi farmasi
70,000,000 70,000,000
B Operasional instalasi farmasi provinsi 36,000,000 36,000,000
C perjalanan dinas petugas untuk melakukan distribusi obat dan vaksin
53,420,000
51,609,000
-
25 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
2067 Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian 191,949,000
2067.505 Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang di bina
191,949,000
053 Monitoring Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian
128,690,000
A Apotek dan Toko Obat 115,030,000 112,696,000
B PBF 13,660,000 13,444,000
054 Meningkatkan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam pembinaan
63,259,000
A Meningkatkan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam pembinaan
63,259,000 62,157,300
2068 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
577,453,000
2068.501 Layanan Perencanaan, Konsolidasi dan Evaluasi terhadap Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
577,453,000
051 Melaksanakan Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alkes
140,436,000
A Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alkes 140,436,000 119,158,900
052 Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes
143,118,000
A Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Data program
143,118,000 134,149,400
-
26 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
053 Memberikan dukungan administrasi kegiatan dekonsentrasi program kefarmasian dan alat kesehatan
254,203,000
A Administrasi kegiatan Dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
158,961,000 158,861,000
B Konsultasi Teknis Ke Jakarta 70,192,000 69,062,000
C Biaya Operasional Penerapan e-logistik 19,200,000 19,200,000
D FGD dalam rangka Monev Kegiatan 5,850,000 5,850,000
054 Melaksanakan Konsolidasi Pelaporan Keuangan dan BMN
39,696,000
A Konsultasi teknis petugas Provinsi ke Pusat dalam rangka konsolidasi
35,096,000 35,096,000
B Monev petugas Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam angka penyeleesaian Hibah
4,600,000 4,600,000
5839 Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan Serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji
176,921,000
5839.007 Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan Serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji
176,921,000
51 Melaksanakan Sampling Produk Alkes dan PKRT 50,884,000
A Sampling Produk Akes dan PKRT 50,884,000 38,284,800
52 Melaksanakan Inspeksi Sarana Produksi Alkes dan PKRT dan Sarana Penyalur Alat Kesehatan
60,920,000
A Inspeksi Sarana Penyalur alkes 60,920,000 59,595,000
-
27 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
53 Meningkatkan kemampuan SDM dalam mlakukan inspeksi sarana
65,117,000
A Meningkatkan kemampuan SDM dalam mlakukan inspeksi sarana,surveilens produk
65,117,000 61,208,000
TOTAL REALISASI 1,786,733,100
-
28 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
BAB IV
PENUTUP
Laporan penggunanaan dana Dekonsentrasi Satker (209004) Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan
Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sesuai amanat
Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan
Tahun 2019
Laporan penggunanaan dana Dekonsentrasi ini menggambarkan pencapaian
kinerja Satker (209004) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Program
Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Tahun 2019 dalam mencapai indikator kinerja
sebagaimana yang telah ditetapkan didalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen
perencanaan.
Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada tahun berikutnya
dibutuhkan adanya pembenahan dan penyempurnaan dalam mendukung pelaksanaan
program meliputi pemenuhan tenaga sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, dukungan
dana kegiatan khususnya dari APBD dan peningkatan kemampuan dan keterampilan
staf baik tenaga teknis maupun tenaga non teknis.