Ledak Edisi Oktober/III/2018

1(Bersambung ke halaman 5)

(Bersambung ke halaman 4)

Redaksi menerima saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Kirim tulisan berupa kritik dan saran melalui email atau diserahkan ke alamat redaksi dengan melampirkan identitas atau bisa juga mengirimkan SMS dengan format : NAMA LENGKAP (spasi) ALAMAT (spasi) SARAN/KRITIK. Kirim ke 085201046529

1

Alamat RedaksiGedung 1 Lt. 2 Fakultas Hukum UNSJl. Ir. Sutami 36 A Surakarta 57126

novum.fhuns@gmail.com

Salam Pers Mahasiswa

Ledak kali ini kembali hadir menyapa para pembaca setianya, dengan menghadirkan b e r i t a - b e r i t a a k t u a l d a n terpercaya. Pada edisi kali ini, Ledak menyajikan berita yang membahas kurang matangnya persiapan kelas bilingual di Fakultas Hukum UNS dan pengambilan mata kuliah hukum p e m b u k t i a n y a n g m a s i h menimbulkan perdebatan.� Selain itu, dalam edisi kali ini Ledak juga membahas mengenai permasalahan dibalik menurunnya klaster UNS dan pro kontra pelaksanaan OSM 2018. Sebagai penutup, terdapat opini yang mengangkat isu hangat yaitu mengenai pentingnya rivalitas y a n g s e h a t a g a t t i d a k mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Selamat Membaca

eberadaan kelas pengantar Kbahasa Inggris di Fakultas Hukum merupakan salah

s a t u r i n t i s a n u n t u k t a h a p Internasionalisasi Universitas menuju World Class University. Program internasionalisasi yang diketuai oleh Dr. Emmy Latifah, S.H.,M.H. ini

sudah memasuki tahun kedua. Program ini memberikan akses kepada seluruh mahasiswa yang ingin merasakan proses belajar dengan bahasa pengantar internasional yakni bahasa inggris.� N a m u n , d a l a m keberjalanannya hingga paruh

Dalam pelaksanaannya di tahun 2017, OSM mengalami kemacetan dalam pencairan hadiah untuk para pemenangnya. Sehingga rencana diadakannya OSM 2018 menimbulkan berbagai reaksi dari mahasiswa. BEM UNS 2018 telah mengupayakan pencairan reward dan mengadakan beberapa perubahan terkait pelaksanaan OSM 2018 untuk mengantisipasi permasalahan yang sama.

limpiade Sebelas Maret O(OSM) 2017 merupakan program kerja dari Badan

Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS berupa kejuaraan antar fakultas yang berisi enam cabang olahraga. Dalam kejuaraan ini, tiap peserta akan memperebutkan tropi juara umum se-UNS dan hadiah berupa pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT). OSM 2017 dilaksanakan pada tanggal 7

Oktober 2017 sampai 6 November 2017. Namun, dalam pelaksanaannya OSM 2017 mengalami banyak kendala dan permasalahan internal yang mengakibatkan terlambatnya pemberian hadiah kepada para pemenang.

“ Wa k t u p e r t e m u a n perwakilan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), aku sudah ngasih tahu, sebaiknya OSM 2017 hadiahnya uang

KURANG MATANGNYA PERSIAPANKELAS PENGANTAR BAHASA INGGRIS

Kelas Pengantar Bahasa Inggris merupakan program yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar kegiatan belajar mengajar. Program ini merupakan rintisan dalam rangka Universitas Sebelas Maret (UNS) menuju World Class Universirty (WCU). Fakultas Hukum (FH) UNS telah mengadakan program ini sejak tahun 2017, tetapi dalam pelaksanaannya program ini masih memerlukan perencanaan yang matang.

PRO KONTRA PELAKSANAAN OSM 2018

TYARA DEVY P/NOVUM

ada bulan Agustus 2018 lalu, PKementerian Riset, Teknologi, d a n P e n d i d i k a n Ti n g g i

(Kemenristekdikti) mengumumkan secara resmi peringkat dan klasterisasi U n i v e r s i t a s s e - I n d o n e s i a . Pemeringkatan tersebut berdasarkan data yang siap guna, baik yang berasal dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dan data yang tidak tercakup dalam PD Dikti tetapi merupakan hasil penilaian dari unit kerja Kementerian Ristekdikti.

Pemer ingka tan k l a s t e r tersebut memiliki beberapa aspek komponen yang menjadi dasar penilaian seperti Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembagaan, Kemahasiswaan, dan Penelitian. Pada tahun 2018 terdapat komponen penilaian yang baru yaitu inovasi. Terkait dengan hasil keputusan Ristekdikti tersebut, Universitas Sebelas Maret (UNS) sendiri mengalami penurunan secara signifikan.

Tahun 2017 UNS berada pada peringkat ke-11 klaster 1 dengan komponen penilainnya meliputi SDM (3,3220 dengan peringkat ke-20), Kelembagaan (3,4114 dengan peringkat ke-23), Kemahasiswaan (1,387 dengan peringkat ke-10), serta Penelitian dan Publikasi (2,4331 dengan peringkat ke-8).

Sedangkan pada tahun 2018 UNS berada pada peringkat ke-17 klaster 2 dengan komponen penilaiannya meliputi SDM (3,236 d e n g a n p e r i n g k a t k e - 1 6 ) , Ke lembagaan (3 ,268 dengan peringkat ke-33), Kemahasiswaan (0,813 dengan peringkat 45), Penelitian dan PPM (2,033 dengan peringkat ke-15), dan Inovasi (1,328

dengan peringkat ke-18). “Klaster atau peringkat suatu

institusi dalam hal ini UNS sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah suatu proses. Proses untuk menjadi PTN yang berkelas itu sudah baik, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan penilaian UNS menjadi rendah, seperti k e s a l a h a n a d m i n i s t r a s i , keterlambatan dalam mengumpulkan data, dan bisa jadi UNS sudah baik tapi PTN yang lain juga meningkat,” ujar Afif Yuhendrasmiko, selaku mahasiswa Fakultas Teknik UNS.

Pendapat tersebut didukung oleh Dr. Sutanto, S.Si, DEA selaku S t a f A h l i R e k t o r B i d a n g Pengembangan Akademik, “Saya dengar Universitas lain selalu bertanya dimana harus input data. UNS itu santai saja, tidak tahu bahwa data yang di-input dalam rangka untuk me-ranking. Dikiranya data-data yang di-input hanya sekadar untuk melaporkan kondisi di UNS hingga akhirnya kita tidak pernah melihat apakah data kita sudah benar. Dan selama ini Dikti juga ketika data tidak valid diam saja. Ketika itu dipakai untuk penilaian mestinya ia mulai bertanya kenapa ada yang tidak beres begini data dari UNS. Harusnya dia segera tanya ke kita.”

Kendala yang paling utama adalah banyaknya pintu dari pihak UNS dan tidak siapnya penilaian dari pihak Dikti. “Data sudah di upload semua di sikma.ristekdikti.go.id tapi t i d a k u p l o a d d i laporankerma.ristekdikti .go.id , karena ketika dicoba aplikasinya masih error, ketika di-input sudah tidak ada tambahan record disitu,” ujar Sutanto. Dikarenakan adanya

kendala tersebut UNS langsung membuat sasaran dan perencanaan, salah satunya dengan mengumpulkan data-data sebagai komponen penilaian ke dalam satu pintu agar lebih fokus.

Alasan yang menjadi sebab utama penurunan klaster UNS itu sendiri adalah kurangnya komunikasi antara Kemenristekdikti dengan pihak UNS. Pengaruhnya adalah data yang telah di-input oleh pihak UNS menjadi percuma karena belum tervalidasikan oleh pihak Ristekdikti.

Terlepas dari banyak pihak yang menyayangkan penurunan peringkat klaster UNS, sejatinya penurunan ini dapat memperkuat kinerja semua elemen yang ada dalam membenahi sistem yang ada. “Ini semestinya menjadi refleksi bagi seluruh stakeholder yang ada dalam institusi. Mengapa refleksi? karena apabila dimaknai sebagai penurunan maka ini menjadi evalusi dari semua pihak, persoalan apa yang terjadi, dan bagian mana yang lemah ini menjadi evaluasi,” ujar Dr. Didik Gunawan Suharto, S.Sos.,M.Si., selaku dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNS.

E v a l u a s i i n i h a r u s dilaksanakan juga oleh salah satu komponen yaitu mahasiswa. Sutanto menyatakan, “Target menang internasional dan nasional, out of the box, dan berorganisasi tadi, terus benahi organisasinya dengan benar terus buat perencanaan.” Dengan adanya perencanaan dan partisipasi dari mahasiswa tidak menutup kemungkinan bahwa klaster UNS akan semakin meningkat. (Azalia Deselta/Dinda Nisa).***

KILAS KAMPUS

2

PERMASALAHAN DIBALIK MENURUNNYAKLASTER UNS

Ledak Edisi Oktober/III/2018

B e r d a s a r k a n p e n i l a i a n Kementerian Riset, Teknologi, dan P e n d i d i k a n T i n g g i (Kemenristekdikti) pada tahun 2018, Universitas Sebelas Maret (UNS) mengalami penurunan klaster. Hal tersebut disebabkan o leh ha l kec i l namun dapat berakibat fatal terhadap eksistensi UNS.

AZALIA DESELTA/NOVUM

SURAT PEMBACA

3

7

62

Redaksi menerima tulisan berupa surat dari pembaca. Tulisan diketik dengan spasi ganda maksimal 750 karakter. Tulisan bisa dikirim melalui e-mail : novum.fhuns@gmail.com, atau diserahkan langsung ke alamat redaksi LPM NOVUM FH UNS, dengan melampirkan fotokopi kartu identitas.Redaksi juga menerima tulisan berupa pesan singkat (SMS) dari pembaca. Pesan harap singkat, padat, tidak SARA, dan tidak bersifat provokatif. Pesan dikirim dengan format : nama (spasi) alamat (spasi) fakultas/prodi (spasi) isi pesan. Kirim ke 5201046529.08

Ledak Edisi Oktober/III/2018

SURAT PEMBACA

Titus Yoan (2014)Terkait fasilitas yang ada baik di dalam ruang kelas, maupun di luar kelas saya kira perlu diperhatikan dan diperbaiki demi terselenggaranya kenyamanan mahasiswa. Untuk mahasiswa ke depan sebaiknya meningkatkan minat baca agar kita di ruang kelas tidak pasif dan lebih terbuka untuk mengemukakan dalil-dalil intelektual agar mampu menciptakan suasana yang lebih hidup dan menciptakan diskursus untuk melatih kita menajamkan pikiran antar mahasiswa.

Irsyad Kamaluddin (2015)Teruntuk para dosen yang terhormat, mohon untuk diperkaya lagi metode pembelajaran perkuliahan, supaya mahasiswa tidak merasa jenuh serta lebih tertarik dengan materi yg disampaikan. Juga ditingkatkan lagi kompetensi keilmuannya yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu hukum kontemporer. Karena kualitas seorang mahasiswa sangat ditentukan oleh kualitas dosen.

Kristin Hutabarat (2016)Peranan Asisten Dosen di dalam pemberian materi perkuliahan terkadang kerap membuat proses perkuliahan menjadi lebih sulit bagi beberapa mahasiswa, dan perkuliahan hanya menjadi sekedar catatan kehadiran. Diharapkan kepada ibu dan bapak dosen agar lebih selektif dan turut memantau Asisten Dosen khususnya saat pemberian materi di kelas.

Daniel Hasianto (2017)Apa fungsi kalender akademik? Jika ujian dilaksanakan sesuai tanggal yang ditentukan oleh dosen. Semoga kedepannya bapak dan ibu dosen dapat mengikuti jadwal yang ada di kalender akademik khususnya pada jadwal ujian akhir semester.

Gabrielle Delfiani (2018)Terkait fasilitas mungkin "memadai" dan "tercukupi", banyak fasilitas dalam kondisi yang tidak layak dan tidak bisa digunakan lagi. Bagaimana cara kami mahasiswa untuk mencintai lingkungan tetapi tempat sampah di fakultas hukum sangatlah minim dan sulit ditemukan? Sebaiknya pihak yang terkait lebih peduli dan lebih jeli dengan keadaan yang ada dan juga mengkaji ulang apa yang warga fakultas hukum butuhkan.

Pemimpin Umum: Okta Ahmad Faisal, Sekretaris Umum: Ikhwan Tamtomi, Wakil Sekretaris Umum I: Riwayati, Wakil Sekretaris Umum II: Lintang Astika N, Bendahara Umum: Ratih Yustitia, Wakil Bendahara Umum: Christy Ayu S, Pimpinan Redaksi: M Thoriq Ardiansyah, Kadiv Newsletter: Chiara Sabrina A, Kadiv Majalah: Taufiqulhidayat khair, Kadiv Buletin: Vivi Savira, Kadiv OA: Alfian Ghaffar, Tim OA: Cucut Fatma Mutia L, Jimmy Aldeo, M Satria Praja P, Redaksi Pelaksana: Annisa Fianni S, Azalia Deselta, Bidari Aufa S, Dinda Nisa' El Salwa, Fatma Fitrinuari F, Gustaf Ardiansyah, Tyara Devi P, Vera Rahayu, Pimpinan Penelitian dan Pengembangan: Jastrian Renskyrio, Kadiv PSDM: Pricellia Griselda P. G, Staf PSDM: Aditya Kurniawan, Armeraliesty Kusuma M, Genies Wisnu P, Laras Iga M, Kadiv Diskusi dan Penelitian: Amalia Rahma H, Staf Diskusi dan Penelitian: Alfin Ramadhan, Neiska Arafta N, Ghirindra Chandra M, Kadiv Jaringan Kerja: Fara Novanda Fatura, Staf Jaringan Kerja: Akbar Rosyad S, Tiara Aninditia, Pimpinan Perusahaan: M. Fuadi Sisma, Kadiv Produksi dan Distribusi: Yunita Savira B, Staf Produksi dan Distribusi: Nindita Widi A, M Ghusni Ridho, Sonia Damayanti S, Anisa Nur H, Kadiv Niaga dan Periklanan: Kurnia Larasati, Staf Niaga dan Periklanan: Zolla Andre Pramono, Novena Larasati, Andini Indriawati, Yuliana Silvy R. Z.

Sambungan halaman 1...

FOKUSFOKUS

4

semester ganjil tahun 2018 ini masih perlu di evaluasi. Salah satu yang perlu di evaluasi yakni adanya kelas pengantar bahasa Inggris yang tidak diberitahukan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kelas yang dimaksud adalah Hukum Internasional dengan kode kelas I yang seharusnya diampu oleh Rachma Indriyani, S.H., LL.M. selaku dosen FH UNS dan pada pelaksanaannya digantikan oleh Prof. Anis H. Bajrekarevic, selaku Ketua International Law & Global Policy Studies dari Vienna, Austria.� Pergantian dosen pada kelas Hukum Internasional I dirasa mendadak oleh beberapa mahasiswa. Hal tersebut dibenarkan oleh Obed Robbani, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2017, “Kemarin sebenarnya agak kaget soalnya dari awal gak tahu bahwa yang ngajar dosen dari luar gitu.” Obed juga menambahkan bahwa pelaksanaan kelas tersebut dipadatkan menjadi 9 hari berturut-turut termasuk pada hari Sabtu dan hari libur nasional tepatnya pada saat tahun baru Islam.� Menanggapi hal ini, Emmy mengatakan bahwa telah terjadi missunderstanding antara Emmy dengan Ketua Sub. Bagian Akademik, Gunawan Suryatmadi, S.H. “Jadi saya sudah matur ke Pak Gun. Mungkin karena lupa atau

apa, akhirnya belum diberitahukan,” ujar Emmy. Terkait hal tersebut, Gunawan mengatakan bahwa Gunawan baru mendapatkan informasi tersebut setelah pelaksanaan KRS. “Kalo saya, tahu dari bu Emmy saat minggu-minggu pertama kuliah,” kata Gunawan.� P e n y e b a b m u n c u l n y a missunderstanding tersebut menurut pengakuan Emmy berdasarkan pada adanya dana dari rektorat sebesar tiga ratus juta rupiah sebagai dana inbound atau outbound terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. “Sebenarnya fakultas tidak menganggarkan (untuk) visiting professor, karena kita fokus kepada publikasi internasional untuk dosen. Dosen yang bisa publish jurnal ke Indeks Scopus akan dibiayai untuk penerbitan karena Dikti pun menyarankan dosen publish (jurnal) di Indeks Scopus,” jelasnya. � Selain permasalahan diatas, ditemukan pula bahwa dalam kelas pengantar bahasa inggris masih terdapat dosen yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar. “Aku dapat kelas itu (kelas pengantar bahasa inggris) semester ini, beliau (dosen) menanyakan mau pake bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, terus mahasiswanya jawab bahasa Indonesia aja,” ucap Obed yang dibenarkan pula oleh Lala (samaran),

selaku mahasiswa FH UNS angkatan 2017. � Meskipun telah disepakati oleh mahasiswa dan dosen yang mengampu, tentunya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan fakultas yang mengadakan kelas pengantar bahasa inggris sebagai salah satu program WCU. Terkait dengan hal tersebut Emmy juga mengatakan, “Memang kelemahan dari kita itu tidak semua bagian (konsentrasi hukum) itu ada yang fluent bahasa Inggris, maka penerapannya mungkin campur (antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris).”� Keberadaan kelas pengantar bahasa Inggris ini merupakan salah satu kegiatan Internasionalisasi FH UNS. Berkaitan dengan hal tersebut, Emmy mengatakan, “Anda itu sekarang berada di era internasionalisasi, era globalisasi. Ketika Anda lulus kuliah, Anda nanti bersaingnya tidak hanya dengan teman satu komunitas dan satu fakultas, apalagi Asean Economy Community. Semua mahasiswa dari negara manapun juga akan compete untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Jadi kalo Anda tidak mau (belajar) ya susah,” tutup Emmy. (Annisa Fianni Sisma/Gustaf Ardiansyah).***

KURANG MATANGNYA PERSIAPAN...

Ledak Edisi Oktober/III/2018

MATA KULIAH HUKUM PEMBUKTIANYANG MASIH MENIMBULKAN PERDEBATAN

elaksanaan kegiatan belajar Pmengajar pada awal tahun ajaran 2018/2019 FH UNS

berjalan dengan semestinya. Namun, hal tersebut tidak dirasakan oleh beberapa mahasiswa angkatan 2017 yang saat ini tengah menempuh semester tiga. Pasalnya, hak mereka untuk mendapatkan tambahan mata kuliah wajib semester lima agar Satuan Kredit Semester (SKS) berjumlah lebih dari 20 tidak bisa terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh

penuhnya kuota kelas sehingga berujung pada “kehabisan” kelas.

Mata kuliah wajib semester l ima yang bisa diambil oleh mahasiswa semester tiga antara lain Hukum Ekonomi Islam, Hukum Keluarga dan Kehartaan Islam, Ilmu Perundang-undangan, dan Hukum Pembuktian. Di antara empat mata kuliah tersebut, mata kuliah Hukum Pembuktian selalu menjadi ajang p e r d e b a t a n b e b e r a p a t a h u n belakangan ini.

B e b e r a p a d o s e n y a n g bersangkutan menilai bahwa Hukum Pembuktian masih terlalu dini untuk ditempuh oleh mahasiswa semester tiga. Mereka terlebih dahulu harus lulus mata kuliah Hukum Acara yang pada dasarnya baru bisa ditempuh di semester empat.

Hal ini pun disampaikan oleh Dr. Pujiyono, S.H., M.H selaku Kepala Prodi (Kaprodi) S1. “Menurut saya, kemampuannya kan beda. Mahasiswa yang belum ambil Acara

Penambahan mata kuliah selain mata kuliah wajib pada semester ganjil adalah hal yang penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS). Mereka berharap beban kuliah semester atas kelak dapat dikurangi. Namun hal tersebut tidak sesuai harapan, dikarenakan penambahan mata kuliah Hukum Pembuktian pada semester tiga yang menuai pro kontra.

BIDARI AUFA/NOVUM

(Bersambung ke halaman 6)

KILAS KAMPUS

5

Sambungan halaman 1...

cash saja mau berapapun itu, karena pengurangan UKT itu ribet banget. Aku udah jelasin, mereka bilang, 'oh yaudah mbak kita tampung,' eh tapi malah tetep aja 2017 hadiahnya pengurangan UKT,” hal ini disampaikan langsung oleh pemenang OSM 2017 dan FAM 2016, Theresia Budi Listyawati.

Selain karena hadiah yang sulit untuk di-claim, kurangnya komunikasi panitia kepada para pemenang juga menjadi faktor penghambat. Pemenang dikumpulkan dalam satu grup komunikasi untuk membahas persyaratan apa saja yang harus dikumpulkan oleh pemenang, tetapi dalam prakteknya ternyata ada pemenang yang tidak diundang ke dalam grup.

Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pengumpulan berkas dikarenakan adanya peraturan bahwa hadiah akan diberikan apabila semua pemenang sudah mengumpulkan berkas. “Jadi posisinya saya nggak tahu. Baru 2018 awal saya tahu kalau ada grup juara. Nah habis itu saya minta tolong temen saya yang juara dari FISIP untuk masukin,” ujar Alif selaku pemenang OSM 2017.

Setelah beberapa bulan OSM 2017 terabaikan, BEM UNS mengambil inisiatif untuk mengakomodasi para pemenang agar hak mereka terpenuhi. Usaha yang dilakukan BEM UNS selain melakukan audiensi antara pemenang dengan pihak universitas, BEM UNS juga

ikut membantu pemenang dalam mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan.

Menurut Fitri selaku perwakilan BEM UNS, di dalam kitab OSM 2017 ada persyaratan bahwa setiap tim langsung mengumpulkan berkas ke BEM Fakultas yang kemudian diteruskan ke BEM Universitas untuk diberikan ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni (Mawa) UNS. Semenjak bulan Mei, BEM membantu membuat draft proposal yang kemudian diisi oleh pemenang.

Selain itu, BEM UNS juga sudah menyerahkan berkas pemenang ke bagian Mawa UNS untuk diverifikasi. Namun, pihak Mawa mengembalikan berkas tersebut karena ada syarat yang belum terpenuhi. Pihak BEM UNS segera memperbaiki kesalahan tersebut sehingga sekarang berkas-berkas sudah kembali ke Mawa dan sedang dalam proses verifikasi. Akan tetapi, pihak Mawa tidak dapat memastikan kapan hadiah tersebut dapat diterima oleh para pemenang.

Kendati demikian, BEM UNS tetap akan melaksanakan OSM 2018. Hal itu didasari pada keputusan Forum Besar (Forbes) BEM UNS pada bulan Maret lalu. Mahasiswa UNS yang tidak setuju OSM diadakan kembali pun langsung bereaksi dengan membuat tagar bertajuk #BOIKOTOSM di sosial media dan membagikannya secara luas. Pihak BEM UNS tidak mempermasalahkan tentang tagar yang dibuat oleh mahasiswa karena

menurutnya OSM 2018 dilaksanakan atas dasar keinginan mahasiswa yang disepakati bersama di Forbes.

Terlepas dari adanya tagar penolakan tersebut, masih banyak mahasiswa UNS yang mendukung kegiatan tersebut agar tetap berjalan. M e n a n g g a p i h a l t e r s e b u t F i t r i mengatakan bahwa OSM 2018 akan dilaksanakan dengan banyak perubahan dan pertimbangan. Upaya BEM UNS dalam mengantisipasi kejadian serupa yakni berupa mengganti hadiah pemotongan UKT dengan hadiah uang tunai.

Selain perubahan hadiah, BEM UNS juga menghapus dan menambahkan beberapa Cabang Olahraga (Cabor). Cabor yang dihapuskan yaitu bulu tangkis dan voli. Cabor bulu tangkis dan voli dihapus karena kesepakatan antara UKM dan Panitia. Sedangkan cabang olahraga yang ditambahkan yaitu E-sport dan tenis meja. E-sport yang dimaksud adalah Game Mobile Legend.

Menurut Alif, ia tidak keberatan apabila OSM 2018 tetap diadakan. Namun, ia berharap sebelum OSM 2018 dimulai, permasalahan yang terjadi di OSM 2017 segera diselesaikan terutama mengenai hadiah yang belum cair. Hal serupa juga diharapkan oleh para p e m e n a n g y a n g l a i n . ( F a t m a Fitrianuari/Tyara Devy).***

PRO KONTRA PELAKSANAAN OSM ...

Ledak Edisi Oktober/III/2018

5

MAU PASANG

IKLAN ?

LPMNOVUMFHUNSMenerima Iklan dan Sponsorship

Hubungi : 085641963323 (Zolla)085642598118 (Kurnia)

DOKUMENTASI OSM 2017

foTRIK ! FOTOKRITIK !

6

FOKUSSambungan halaman 4...

MATA KULIAH HUKUM PEMBUKTIAN ...

Ledak Edisi Oktober/III/2018

Perdata dengan mahasiswa yang sudah ambil Acara Perdata tentu pemahamannya akan berbeda,” jelasnya saat menghadiri Jumpa C i v i t a s A k a d e m i k a , R a b u (19/9/2018).

Akan tetapi, hal tersebut berseberangan dengan buku pedoman akademik S1-Ilmu Hukum (2014-2017, contohnya). Di situ tertulis bahwa Hukum Pembuktian bisa diambil oleh mahasiswa semester tiga karena mata kuliah prasyaratnya hanyalah Hukum Perdata, yang sudah ditempuh pada saat semester dua.

Terbukti dengan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) yang mengizinkan mereka untuk masuk ke kelas Hukum Pembuktian. Yosafat Gusni, mahasiswa FH UNS angkatan 2017 membenarkan hal tersebut. “Ketika saya mengecek di SIAKAD, saya juga bisa mengambil mata kuliah Hukum Pembukt ian . Di s i tu (SIAKAD) tidak ada syarat bahwa saya harus mengambil mata kuliah tertentu terlebih dahulu untuk mengambil mata kuliah Hukum Pembuktian,” ujarnya.

Dikarenakan hal tersebut, maka beberapa mahasiswa semester tiga tetap bersikeras mengambil Hukum Pembuktian sebagai mata kuliah tambahan agar hak mereka tetap terpenuhi. Sebab mata kuliah semester a tas se la in Hukum Pembuktian sudah memenuhi batas kuota kelas dan/atau tubrukan dengan

mata kuliah wajib yang lain. “Aku sebenarnya nggak

ngerencanain ambil Pembuktian, tapi karena kepepet dan kelas (yang bisa dipilih) sudah penuh, kecuali Ekonomi Islam. Tapi, semua jadwal Ekonomi Islam nabrak sama mata kuliah wajibku, makanya lebih baik ambil Pembuktian yang bisa dimasukin,” ujar Divya Aviva Marsyaf, mahasiswi FH UNS angkatan 2017.

Menanggapi hal di atas, mahasiswa yang sudah telanjur mengambil Hukum Pembuktian diarahkan agar meminta surat rekomendasi dari Kaprodi S1 dengan disertai tanda tangan Pembimbing Akademik. Sete lahnya, sura t rekomendasi tersebut diserahkan kepada masing-masing dosen pengampu Hukum Pembuktian.

Namun, Kaprodi S1 dan Sub. Bagian Akademik tidak tahu menahu tentang itu. “Lho, surat apa yang dibutuhkan? Memang sudah terambil, kok. Sehingga ya keputusannya bahwa kemudian yang bersangkutan itu saya serahkan kepada dosen. Nah, kalau dosen ndak mau mengambil (mahasiswa) atau memberi nilai ya, ndak usah. Si lakan diproses bagaimana,” ujar Pujiyono.

Informasi yang tidak jelas ini membingungkan mahasiswa dan mau t idak mau harus mengambi l keputusan. “Pada akhirnya, saya memutuskan untuk menghapus mata

kuliah Hukum Pembuktian dari KRS saya,” kata Yosafat. Hal serupa juga d ia lami o leh EK (samaran) , mahasiswi FH UNS angkatan 2017, “Sudah kuhapus, akademik dan dosen juga menyarankan untuk dihapus. Takut ndak bisa maksimal.”

Sayangnya, para dosen pengampu Hukum Pembuktian menolak untuk diwawancarai terkait hal tersebut. Meski begitu, ada juga sebagian kecil dosen yang bersedia diwawancarai walaupun meminta agar namanya tidak disebut. “Ya kalau mereka (untuk) memenuhi 24 (SKS), saya nggak bisa menolak,” ujar salah satu dosen.

S e b a g i a n m a h a s i s w a berharap permasalahan pengambilan mata kuliah Hukum pembuktian untuk semester tiga ini dapat menjadi bahan evaluasi pihak fakultas agar selanjutnya tidak terulang kembali. “Tolong banget dijadikan evaluasi, jangan sampai hal seperti ini terulang terus menerus entah sampai kapan,” harap Divya. Hal serupa juga diharapkan oleh Aditya Gilang, mahasiswa FH UNS angkatan 2015, “Terkait Hukum Pembuktian harus d iper je las , s ih . Mata kul iah prasyaratnya harus lulus Hukum Perdata saja atau (disertai juga) Hukum Acara.” (Bidari Aufa S/Vera Rahayu).***

Program green campus Universitas Sebelas Maret (UNS) masih kurang di terapkan di kalangan mahasiswa, khususnya Fakultas Hukum yang belum menekankan secara tegas mana area merokok dan area larangan untuk merokok. Hal tersebut berdampak pada ketidaknyamanan mahasiswa lain akibat terkena asap rokok. Adanya tempat khusus merokok menjadi salah satu solusi, akan tetapi banyak mahasiswa yang tidak mengetahui tempat tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak fakultas.

CUCUT FATMA/NOVUM

RISET

7

KOPI

Ledak Edisi Oktober/III/2018

epak bola merupakan Solahraga yang sangat d i g a n d r u n g i o l e h

m a s y a r a k a t d i I n d o n e s i a . Buktinya, ada 91 klub sepakbola yang terhampar di Nusantara, terbagi menjadi 3 kasta Liga yang dibawahi oleh induk organisasi sepakbola Indonesia yai tu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Itu baru yang terdaftar, belum lagi klub-klub antar kampung (tarkam) yang selalu bertanding di seluruh pelosok negeri ini tanpa mengikuti regulasi dari PSSI.

Di Indonesia, setiap klub memiliki suporter dengan tingkat fanatisme yang tinggi karena menganggap klub yang ia dukung merupakan hal yang bisa ia banggakan. Terlebih jika klub tersebut merupakan klub daerah tempat ia berasal, maka emosi ketika menonton klub itu akan mencapai titik yang sulit untuk digambarkan melalui kata-kata.

Atas dasar itu pula suporter menjadi hal yang vital dalam dunia sepak bola. Bahkan kiper legenda I t a l i a , G i a n l u i g i B u f f o n mengatakan, “Suporter adalah pemain ke 12 buat kami.” Hal itu menandakan bahwa kehadiran suporter untuk mendukung klub k e b a n g g a a n n y a s a n g a t mempengaruhi mental ataupun permainan dari para pemain yang berlaga. Fanatisme yang tinggi akan memunculkan gengsi antar suporter, terutama dengan klub rival, gengsi itu akan berlipat ganda.

Rivalitas merupakan suatu budaya yang berkembang dalam dunia sepak bola. Biasanya terjadi jika ada lebih dari satu klub dalam satu wilayah, contohnya di kota Milan, Italia ada AC Milan dan Inter Milan. Rivalitas juga kerap muncul karena faktor prestasi klub yang hampir seimbang, contohnya di Inggris ada Manchester United dan Liverpool.

Di Indonesia sendiri,

r i v a l i t a s k l u b d a l a m persepakbolaan juga menjadi hal yang kongkrit, misalnya di Jawa Timur ada Persebaya Surabaya dan Arema Malang. Selain itu di daerah barat Jawa ada Persija Jakarta dan Persib Bandung, juga ada PSM Makassar dengan Persipura Jayapura yang menjadi derbi terbesar di Indonesia Timur.

Miris ketika melihat data yang disajikan redaksi goal.com dalam kurun waktu 23 tahun terakhir, 56 nyawa menjadi korban atas keganasan persepakbolaan Indonesia, dan setengahnya menjadi tumbal atas nama rivalitas yang terjadi di antara suporter Indones i a . Te rakh i r nama Haringga Sarila dari kelompok suporter Persija (The Jak Mania) yang menjadi tumbal rivalitas ketika bertamu ke Bandung pada tanggal 23 September lalu saat laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta.

K i t a t i d a k b i s a menyalahkan rivalitas yang terjadi antar klub yang bertarung karena rivalitas merupakan budaya olahraga ini. Rivalitaslah yang membuat olahraga ini tetap seru dan memiliki sisi humanis yang membuat emosi kita terbawa dalam dunia si “kulit bundar”. Yang menjadi perhatian penulis a d a l a h s u d a h s e h a r u s n y a manejemen klub ataupun PSSI memberikan edukasi kepada setiap suporter dalam mendukung klub kesayangannya.

Contoh kecilnya yakni dengan perlahan meninggalkan budaya negatif seperti chants rasis terhadap lawan dan hal lain yang berbau provokasi. PSSI sebagai induk sepakbola nasional harus berani mengambil langkah tegas dalam pemberlakuan peraturan yang bisa menimbulkan konflik, karena dalam perjalanannya sanksi dari komisi disiplin PSSI masih kurang menimbulkan efek jera.

Selain dari peraturan yang b e r s i f a t m e n d i d i k , p i h a k k e a m a n a n d a l a m h a l i n i

Kepolisian juga harus melakukan i n o v a s i d a l a m s i s t e m pengamanannya. Karena masalah ini sudah berulang kali terjadi dan beberapa kali juga kita lengah untuk mengantisipasi hal ini.

P e n u l i s m e m i l i k i pandangan bahwa meniru sistem pengamanan dari luar negeri bisa menjadi solusi untuk mencegah terjadinya konflik, contohnya ketika menjelang pertandingan Millwall melawan West Ham yang memang terkenal memiliki salah satu kelompok hooligan terliar di London. Kepolisian Metropolitan London menugaskan petugasnya untuk melakukan pengawasan ke seluruh penjuru kota agar mencegah terjadinya konflik sampai keadaan menjadi normal kembali. � Kedewasaan suporter juga dituntut karena itu menjadi hal y a n g p a l i n g u t a m a d e m i menghilangkan citra negatif yang s u d a h t e r s e m a t d i b e n a k masyarakat. Meskipun dari s e lu ruh s takeho lder t e l ah menjalankan tupoksinya dengan baik, pasti masih ada celah yang tidak bisa dimasuki oleh para stakeholder, contohnya dendam para teman-teman korban ataupun rasa sakit hati yang tidak bisa dilupakan. � Ada perka taan yang menyentuh hati ketika bapak dari Haringga Sarila diundang ke acara Mata Najwa, ia berujar, “Cukup sampai Haringga Sarila anak saya saja yang menjadi korban kekerasan ini. Tidak perlu ada lagi Haringga lainnya.” Di sini kita bisa melihat keikhlasan orang tua ko rban i t u s end i r i da l am menghadapi permasalahan pelik ini. Maka sudah seharusnya kita sebagai pecinta sepakbola -khususnya dalam negeri- berbenah dan tidak saling menyalahkan agar tidak ada lagi tumbal atas nama rivalitas, karena sejatinya rivalitas dalam sepakbola tidak pernah meminta tumbal.

RIVALITAS TIDAK PERNAH MEMINTA TUMBALOleh : Taufiqul Hidayat

novum.�uns@gmail.com LPM NOVUM FH UNS LPMNOVUMFHUNS lpmnovum�uns @mpm6732f

8 Ledak Edisi Oktober/III/2018

TIDAK ADA SATU KEMENANGAN PUN

YANG SEBANDING DENGAN

NYAWA

“ “

Bambang PamungkasPemain Persija Jakarta