kuliahumum 16 febuari 2013 sekjen pu ri
TRANSCRIPT
Sebagai Kuliah Umum Karya Siswa Beasiswa Pendidikan dan Vokasi Tahun 2013Kerjasama Kementerian PU & Mitra Perguruan Tinggi
ARAH & KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
& PERMUKIMAN
Disampaikan oleh:
Ir Agoes Widjanarko, MIP
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PU
REPUBLIK INDONESIA
1
PRESENTASI | OUTLINE
1. PENDAHULUAN
2. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL INFRASTRUKTUR
PU DAN PERMUKIMAN
3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN
4. PENGELOLAAN ASET KEMENTERIAN PU
5. DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN
DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(menuju terwujudnya pembangunan yg berkelanjutan)
6. INFRASTRUCTURE OUTLOOK 2013
7. THE WAY FORWARD
PENDAHULUAN
TUGAS & FUNGSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
3
TUGAS |
FUNGSI |
a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan
umum;
b. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Pekerjaan Umum;
c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian Pekerjaan Umum di daerah; dan
e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
(Perpres no 24/2010. Ps.392.
Menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
(Perpres no. 24/2010. Ps.391)
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMK
EMEN
TER
IAN
PU
Bidang Sumber Daya Air
Ketahanan Pangan, Penyediaan Air Baku dan Pengendalian Banjir
Bidang Bina Marga
Peningkatan Konektivitas dan Kelancaran Arus Orang dan Barang1. Jalan dan Jembatan2. Jalan Tol
Bidang Cipta Karya
1. Pencapaian sasaran MDG’s (air minum dan sanitasi)2. Peningkatan Kualitas Permukiman dan Penataan Bangunan3. Mendukung Pengurangan Kemiskinan
Bidang Penataan Ruang
Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang: 1. Penyelesaian peraturan perundangan dan RTRW2. Implementasi Kota Hijau/Berkelanjutan berupa RTH, green
community, green planning and design3. Implementasi Kota Pusaka (Heritage City) dan Desa Lestari
Bidang Pengawasan,
Manajemen, Jasa Konstruksi dan
Teknologi
Pengawasan, Jasa Konstruksi, Penelitian dan Pengembangan dan Kelembagaan
4
5
PERAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Pro Growth
Pro Poor
Pro Job
Pro Green
Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kesempatan Kerja [4]
Mengurangi Kesenjangan antarWilayah, Dukungan terhadapKawasan Perbatasan, Tertinggal,Terpencil, dan Terisolir [10]
Pembangunan BerbasisPemberdayaan Masyarakat [4]
Peningkatan AksesibilitasBarang/Penumpang [6]
Dukungan Ketahanan Pangan [5] Peningkatan Investasi & Eksport [7]
Penerapan Green Construction[9]
Pembangunan BerbasisPenataan Ruang [9]
Adaptasi terhadap PerubahanIklim [9]
KEMAKMURAN DAN
KESEJAHTERAAN
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI
MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN STRATEGI KEGIATAN PRIORITAS TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Bidang Sumber
Daya Air
Bidang Bina
Marga (Jalan)
Bidang
Penataan Ruang
Penelitian dan
Pengembangan
Bidang Jasa
Konstruksi
Bidang Cipta Karya(InfrastrukturPermukiman)
6
Peringkat Daya Saing Indonesia menurun dari 44 dari 139 negara (tahun 2010) menjadi peringkat 46 dari 142negara (tahun 2011) dan kemudian menurun menjadi peringkat 50 dari 144 negara (tahun 2012). Hal ini didorongoleh turunnya peringkat infrastruktur transportasi udara pelabuhan dan jaringan listrik.
No Faktor PenilaianTahun Indeks Perubahan
2009 2010 2011 2012 (2010-2011) (2011-2012)
Kebutuhan Dasar
A. Infrastruktur 84 82 76 78 +6 +2
1 Kualitas Infrastruktur Keseluruhan 96 90 82 92 +8 +10
2 Kualitas Jalan 94 84 83 90 +1 +7
3 Kualitas Infrastruktur Kereta Api 60 56 52 51 +4 -1
4 Kualitas Infrastruktur Pelabuhan 95 96 103 104 -7 +1
5 Kualitas Infrastruktur Transportasi Udara 68 69 80 89 +11 +9
6 Kualitas Infrastruktur Jumlah Penerbangan 21 21 20 20 +1 =
7 Kualitas Jaringan Listrik 96 97 98 93 -1 -5
8 Kualitas Jaringan Telepon 79 82 79 78 +3 -1
9 Kualitas Jaringan Mobile Telephone - 98 82 90 +16 +8
Sumber: diolah dari Global Competitiveness Report, World Economic Forum
PERINGKAT GCI INDONESIA DI BIDANG INFRASTRUKTUR
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN
8
SASARAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
2010 - 2025
2011PDB ~ US$ 850 Milyar
Pendapatan/kap:
US$ 3,543
2014PDB: US$ ~ 1,2 triliun
Pendapatan/kap:US$ ~ 4.800-5.000
2025PDB: US$ 3,8 – 4,5 Triliun
Pendapatan/kap: US$ ~ 13.000 – 16.100
(high income country)
RPJMN 2010-2014
Pertumbuhan EkonomiRata-rata 6,3 – 6,8 persen per tahun
Sebelum 2014 tumbuh 7 persen, tahun2014 berkisar 7- 7,7 persen.
Inflasi Rata-rata 4 - 6 persen pertahun
Tingkat Pengangguran 5 – 6 persen pada akhir tahun 2014
Tingkat Kemiskinan 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2013 Ditargetkan 6,7%
untuk dapat menurunkan angka pengangguran menjadi
6,0 – 6,4% dan menurunkan tingkat kemiskinan 9,5-10,5%.
1. Dgn potensi yg ada selayaknya
Indonesia menjadi kekuatan besar
ekonomi dunia.
2. Indonesia layak dimasukkan sebagai
negara ‘I’ kedua setelah India di negara-
negara BRIC (Brazil, Rusia, India, dan
Cina).
3. Komite Nasional Indonesia (KEN)
Indonesia mampu memasuki kekuatan 5
besar dunia di tahun 2030.
4. EIU, Indonesia diperkirakan mencapai
PDB nominal sebesar $4,977 milyar di
tahun 2030 dan $26,679 milyar di tahun
2050.
5. Dengan kondisi tersebut, diperkirakan
bahwa Indonesia minimal mampu
menjadi kekuatan 10 besar dunia di
tahun 2030 dan 6 besar dunia pada tahun
2050.
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-
konflik
11 PRIORITAS
NASIONAL KABINET
INDONESIA BERSATU II
2010 - 2014
Prioritas Pembangunan Nasional
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
6 Infrastruktur
2 Pendidikan
8 Energi
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
9
10
VISI DAN MISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
VISI 2010 – 2014 : TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN YANG ANDAL UNTUK
MENDUKUNG INDONESIA SEJAHTERA 2025
MISI 2010 – 2014
1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan : IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur bidang PU dan Permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional’
11
Kebijakan dan Strategi
Kementerian PU
Kebijakan sesuaiRPJMN
Penajaman
• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
• Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur jalan dan jembatan serta pengelolaan sumber daya air
• Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman• Meningkatkan kapasitas pengawasan pengendalian
pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja bidang pekerjaan umum
• Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur dan jasa konstruksi serta penelitian danpengembangan bidang pekerjaan umum dan permukiman
• Implementasi MP3EI• Implementasi MP3KI• Percepatan pembangunan Papua, Papua Barat dan NTT• Peningkatan Program Pro Rakyat• Ketahanan Pangan
PENDEKATAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KEMENTERIAN PU
Catatan: Prosesnya melalui Konsultasi Regional, Musrenbangnas, dan Konsultasi DPR
12
1. Infrastruktur PU dan permukiman harus dipandang sebagai aset nasional yg perlu terus dipelihara dan ditingkatkan nilai tambahnya (value added) agar dapat terus diandalkan manfaatnya
2. Penyediaan infrastruktur PU dan permukiman berorientasi kepuasan pengguna berbasis kualitas, tidak lagi cukup hanya untuk memenuhi SPM tetapi juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial dan inklusif
3. Pengembangan infrastruktur PU dan permukiman mengarusutamakan sebaran pusat pusat pertumbuhan sesuai daya dukung lingkungan dalam keseimbangan pembangunan wilayah secara berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan konstruksi infrastruktur PU dan permukiman harus dilaksanakan secara berkualitas, aman dgn memanfaatkan kemajuan teknologi dan ramah lingkungan (green construction)
5. Pembiayaan pembangunan PU dan permukiman perlu dikembangkan sedemikian rupa agar efisien, efektif, dan tidak membebani pemerintah ( melalui kerjasama Public Private Partnership)
6. Manajemen pembangunan infrastruktur PU dan permukiman harus terus ditingkatkan agar semakin efektif dan efisien serta profesional dan produktif dgn memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi melalui proses reformasi birokrasi yang berjenjang dan bertahap.
PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PENANGANAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN
13
Masyarakat/
Swasta
PP 40/2006. TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
Bagian Ketiga, Penyiapan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Pasal 12, Ayat (1)
Pimpinan Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasikan
pembagian tugas dalam pencapaian sasaran nasional sesuai dengan rancangan rencana pembangunan
secara teknokratik di sektornya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
PROVIDER /OPERATOR
(sesuai kewenangan)
REGULATOR (UU,PERPRES,PERMEN)
ENABLER/ FASILITATOR
PROVIDER /OPERATOR
(lintas kabupaten)
REGULATOR (PERDA PROV)
ENABLER/ FASILITATOR
PROVIDER /OPERATOR
(sesuai kewenangan,)
REGULATOR (PERDA KAB/KOTA)
ENABLER/ FASILITATOR
• PEMENUHAN KEBUTUHA/PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN
• PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN
PEMERINTAH
PROVINSI
KAB/KOTA
PEMBAGIAN TUGAS |ROLE SHARING DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
14
RANCANGAN
RENSTRA-KL 2010-2014
RANCANGAN
RENSTRA-SKPD
RANCANGAN
RPJMN 2010-2014
RANCANGAN
RPJMD
RENSTRA-KL
RENSTRA-SKPD
MUSRENBANG
DAERAH
MUSRENBANG
NASIONAL
2 B
UL
AN
RANCANGAN
AKHIR
RPJMN 2010-2014
3 B
UL
AN
RPJPN
2005-2025
RPJPD
2005-2025
RANCANGAN AWAL
RPJMN 2010-2014
RANCANGAN AWAL
RPJMD
KO
RD
& K
ON
S.
VISI, MISI, PROGRAM
PRESIDEN YANG
TERPILIH
VISI, MISI, PROGRAM
KEPALA DAERAH YANG
TERPILIH
RANCANGAN
AKHIR
RPJMD
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Dia
cu
Dip
erh
atik
an
PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL| UU NO. 25/2004|
15
PENDEKATAN PENGANGGARAN APBN
RPJPNasional
RPJM
Nasional RKP RAPBN APBN
Renstra
K/LRenja
K/LRKA-KL
RincianAPBN
Pedoman Pedoman
PedomanPedoman
Pedoman
Dijabarkan
Diacu
UU SPPNUU 17/2007 & UU
25/2004UU KEU
16
SINERGI & SINKRONISASI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH
RPJMN
*) SPW = STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH
RPJP(UU 25/2004)
RTRWN(UU 26/2007 dan PP
26/2008
RENSTRA K/L(SEKTOR)
RTRW PROV/KAB/KOTA
SPW PROV/KAB/KOTA
RKP RKP
RENCANA
INVESTASI DAN
BISNIS BADAN
USAHA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SERTA CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENGANGGARAN 5 TAHUN
PERGERAKAN PENINGKATAN ANGGARAN
18
(dalam triliun rupiah)
TAHUN ANGGARAN 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Program Kementerian PU 2010-2014 71.300 76.887 90.126 89.387 92.000 419.700
Alokasi Anggaran (2010-2013) 37.651 57.960 75.421 77.978 - 249.010
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Program Kementerian PU 2010-2014
Alokasi Anggaran (2010-2013)
SKENARIO RINCIAN PENDANAAN PER-UNIT KERJA TAHUN 2010-2013
SATMINKAL
TAHUN
2010 2011 2012 2013 Total Anggaran 2010-2013DIPA DIPA DIPA DIPA
SUMBER DAYA AIR 9,554 13,023 19,082 20,044 61,703
BINA MARGA 18,364 27,975 40,339 39,864 126,542
CIPTA KARYA 8,389 13,553 13,827 17,260 53,029
PENATAAN RUANG 0,365 0,669 0,750 0,802 2,586
SEKRETARIAT JENDERAL 0,438 0,844 0,694 0,661 2,637
INSPEKTORAT JENDERAL 0,076 0,123 0,121 0,126 0,446
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
0,211 0,315 0,254 0,334 1,114
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
0,318 0,435 0,417 0,459 1,629
TOTAL 37,651 57,960 75,421 77,978 249,0119
20
RENCANA PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG SUMBER DAYA AIR
Ketahanan Pangan
Irigasi1. Peningkatan/Pembangunan kapasitas seluas 503.000 ha, 2. Rehabilitasi : seluas 1.378.000 Ha
Rawa1. Peningkatan/Pembangunan : 574.000 Ha2. Rehabilitasi : 602.000 Ha
Ketahanan Air (Konservasi dan Penyediaan Air
Baku)
1. Pembangunan 19 waduk; Rehabilitasi 140 waduk; Pembangunan 200 buah embung/situ/bangunan penampung air; Rehabilitasi 300 buah embung/situ/bangunan penampung air
2. Peningkatan kapasitas tampung sumber air sebesar 25,6 milyar m3
3. Kapasitas air baku sebesar 57,1 m3/detik
Berkurangnya Luas Kawasan yang Terkena
Dampak Banjir
1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir sepanjang 1.000 km 2. Rehabilitasi Prasaranadan Sarana Pengendali Banjir sepanjang 750 km
21
PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014
BIDANG SUMBER DAYA AIR
2013 2014
1
- Irigasi dan Irigasi air tanah Ribu Ha 503 298 59% 108 100
- Reklamasi rawa dan tambak Ribu Ha 574 256 45% 63 286
- Irigasi dan Irigasi air tanah Ribu Ha 1.378 1.432 104% 375 120
- Reklamasi rawa dan tambak Ribu Ha 602 649 108% 124 85
Miliar m3 25,6 11,43 45% 5,08 6,86
m3/detik 57,1 77,66 136% 31,5 42,8
- Waduk Buah 19 12 63% 21 1
- Embung/Situ Buah 200 328 164% 254 40
- Waduk Buah 140 44 31% 106 27
- Embung/Situ Buah 300 141 47% 106 83
Ribu Ha 120 81 67% 13 27
- Pembangunan Km 1.000 1.514 151% 188 70
RENCANAREALISASI
(2010-2012)
Berkurangnya luas kawasan
yang terkena dampak banjir
Luas kawasan yang terlindungi dari
Prasaranan dan Sarana Pengendali
TARGET
2010-2014NO
PROGRAM /SASARAN
STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR KINERJA
OUTCOME/IKU
Pembangunan
Rehabilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN)
Pendayagunaan Air Luas cakupan layanan jaringan
Pembangunan dan Peningkatan
Rehabilitasi
Ketahanan Air(Konservasi dan
Penyediaan Air Baku)
Peningkatan Kapasitas tampung
Kapasitas layanan air baku
SATUAN
22
RENCANA PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG BINA MARGA
Meningkatkan Konektivitas
dan Kelancaran Arus Orang dan
Barang
Pembangunan Jalan dan Jembatan
1. Pembangunan jalan baru sepanjang 1.799 km
2. Pembangunan jembatan sepanjang 45.645 m
Peningkatan Struktur dan/atau Kapasitas
Peningkatan struktur/pelebaran jalan sepanjang 17.525 km
Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan
Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan 4.830 km
23
2013 2014
2
% 94.00 90.50 92.50 94.00
- Jalan Km 1,799 1,979 110% 433 381
- Jembatan M 45,645 41,583 91% 11,175 14,345
Km 17,525 10,799 62% 4,283 4,000
Km 4,830 4,204 87% 1,076 2,416
Peningkatan Struktur dan / atau
kapasitas
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
berkala jalan
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (KONEKTIVITAS DAN KELANCARAN ARUS ORANG DAN BARANG)
Meningkatkan Konektifitas
dan Kelancaran Arus Orang
dan Barang
Peningkatan Kemantapan Jalan
Pembangunan
NOPROGRAM /SASARAN
STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR KINERJA
OUTCOME/IKUSATUAN
TARGET
2010-2014
RencanaREALISASI
(2010-2012)
PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014
BIDANG BINA MARGA
24
RENCANA PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG CIPTA KARYA
Meningkatnya Pelayanan Dasar
Masyarakat(Pencapaian Target
MDGs)
Akses Air Minum
Peningkatan Akses Air Minum melalui pembangunan : SPAM IKK di 881 IKK, SPAM MBR di 1.277 kawasan dan SPAM Perdesaan di 10.432 desa.
AksesSanitasi
Peningkatan Akses Sanitasi melalui pembangunan infrastruktur Air Limbah di 421 kawasan.
PenangananKumuh
Pengurangan kawasan kumuh melalui Pembangunan infrastrukturkawasan permukiman perkotaan di 1.189 kawasan dan Rusunawa 250 Twin Blok.
PenanggulanganKemiskinan
(PemberdayaanMasyarakat/PNPM
Perkotaan)
PemberdayaanMasyarakat Miskin
Perkotaan• P2KP di 10.948 kelurahan.
PemberdayaanMasyarakat Miskin
Perdesaan
• Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di 25.362 desa, • Penyediaan Infrastruktur dalam rangka pembangunan ekonomi
masyarakat perdesaan dengan berbasis sumber daya lokal(PISEW/RISE) di 237 kecamatan.
Meningkatnya TertibPenyelenggaraan
Bangunan Gedungdan Penataan
Lingkungan
TertibBangunan
Gedung
• Penyusunan NSPK bidang Bangunan Gedung sebanyak 263 NSPK,
• Fasilitasi Pengembangan Bangunan Gedung Negara di 224 kab/kota.
PenataanLingkungan
• Revitalisasi Kawasan Permukiman di 1.288 kawasan.
25
PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014
BIDANG CIPTA KARYA
2013 2014
3
- Akses Air Minum IKK/Kws/Des 12,590 8,219 65% 2,069 2,302
- Akses Sanitasi Kws 421 294 70% 61 66
- Penanganan Kumuh Kws 1,189 814 68% 225 150
TB 250 155 62% 67 28
- P2KP Kelurahan 10,948 10,948 100% 10,948 10,948
- PPIP Desa 25,362 15,362 61% 6,040 5,000
- PISEW/RISE Kec 237 237 100% 237 237
- Tertib Bangunan Gedung 487 273 56% 107 107
- Penataan Lingkungan Kws 1,288 766 59% 260 262
Meningkatnya Tertib
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung dan Penataan
Lingkungan
Peningkatan Kualitas
Lingkungan Permukiman dan
Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
PERMUKIMAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)
Meningkatnya Pelayanan
Dasar
Masyarakat(Pencapaian
Target MDGs)
Percepatan Pencapaian sasaran
MDG'S
Penanggulangan
Kemiskinan (Pemberdayaan
Masyarakat/PNPM
Perkotaan)
Pemberdayaan Masyarakat
Miskin Perkotaan
Pemberdayaan Masyarakat
Miskin Perdesaan
NOPROGRAM /SASARAN
STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR KINERJA
OUTCOME/IKUSATUAN
TARGET
2010-2014
RencanaREALISASI
(2010-2012)
RENCANA PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG
Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang
1. 5 Peraturan Pemerintah2. Peraturan Presiden (76 KSN dan 7 Pulau)3. 1 Keppres – BKPRN4. 60 Peraturan Menteri (NSPK)
Peningkatan Pembinaan RTRW Provinsi/Kabupaten /Kota dan Kelembagaan PR Daerah
1. Pembinaan 33 RTRW Provinsi2. Pembinaan 398 RTRW Kabupaten dan 93 RTRW Kota3. Pembinaan Kelembagaan Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota
(BKPRD) di 32 Provinsi
Peningkatan
Pengawasan Penataan Ruang
1. Diklat Penyidik PNS Penataan Ruang, 2000 orang PPNS2. Pengawasan Teknis Penataan Ruang, 32 Provinsi
A. Implementasi Kota Hijau1. Fasilitasi Implementasi Perwujudan 30% RTH di
110 Kab/Kota2. Fasilitasi Green Planning & Design di 110 Kab/Kota3. Fasilitasi Green Community di 110 Kab/Kota
B. Implementasi Kota Pusaka (Heritage City)1. Penyusunan RDTR di 48 kab/kota2. Penyusunan Heritage City Management Plan di 48
kab/kota
C. Implementasi Desa Lestari1. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Perdesaan
Berkelanjutan di 28 kawasan2. Penyusunan Rencana Aksi Perwujudan Desa Lestari di
28 kawasan3. Fasilitasi Kegiatan Percontohan di 28 kawasan.
UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
Penyelesaian
PengaturanPenataan Ruang
Peningkatan Kualitas Penataan Ruang (Implementasi RTRW)
26
PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014
BIDANG PENATAAN RUANG [1/2]
2013 2014
4
- Peraturan Pemerintah PP 5 4 1 1
- Penyelesaian Rancangan
Perpres RTR KSN,
Pulau/Kepulauan
Raperpres 83 (69 RTR KSN Non
Perkotaan,
7 RTR KSN
Perkotaan, 7
RTR
Pulau/Kepulauan)
47 (34 RTR KSN Non
Perkotaan,
5 RTR KSN
Perkotaan,
7 RTR
Pulau/Kepulauan
)
30 (29 RTR KSN
Non Perkotaan,
1 RTR KSN
Perkotaan)
6 RTR KSN Non
Perkotaan, 1
RTR KSN
Perkotaan)
- Fasilitasi pengesahan
Perpres RTR KSN,
Pulau/Kepulauan
Perpres 61 22 16 23
- Keppres BKPRN Kepres 1 1 - -
- Peraturan Menteri/NSPK Permen 60 19 22 19
- Pembinaan Penataan Ruang
Provinsi
Provinsi 33 33 33 33
Pembinaan Penataan Ruang
Kabupaten dan Kota
Kabupaten/Kota 402 kabupaten dan
93 kota
398 kabupaten
dan 93 kota
398 kabupaten
dan 93 kota
402
kabupaten
dan 93 kota
- Pembinaan Kelembagaan
Penataan Ruang
Provinsi/kabupaten/Kota
(BKPRD)
Provinsi 32 32 32 32
NOPROGRAM /SASARAN
STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR KINERJA
OUTCOME/IKUSATUAN
TARGET
2010-2014
RencanaREALISASI
(2010-2012)
Mendukung Pembangunan
Berkelanjutan Berbasis
Penataan Ruang (UU No.
26/2007 tentang Penataan
Ruang)
Peningkatan Pembinaan RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Kelembagaan Penataan Ruang
PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG
Penyelesaian Pengaturan
Penataan Ruang
2013 2014
- Implementasi Kota Hijau
- Fasilitasi implementasi
perwujudan 30% RTH
kabupaten/kota 112 60 60 60
- Fasilitasi Green Planning &
Design
kabupaten/kota 112 85 112 112
- Fasilitasi Green Community kabupaten/kota 112 85 112 112
- Implementasi RTRW Kota
Pusaka
- Fasilitasi Penyusunan RDTR kabupaten/kota 48 8 27 22
- Fasilitasi Penyusunan
Heritage City Management
Plan (HCMP)
kabupaten/kota 48 10 27 22
- Implementasi RTRW Desa
Lestari
- Fasilitasi Penyusunan
Rencana Rinci Kawasan
Perdesaan Berkelanjutan
kawasan
perdesaan
28 0 14 14
- Fasilitasi Penyusunan
Rencana Aksi Perwujudan
Desa Lestari
kawasan
perdesaan
28 0 14 14
- Fasilitasi Kegiatan
Percontohan
kawasan
perdesaan
28 0 14 14
- Diklat Penyidik PNS
Penataan Ruang
orang 667 247 150 170
- Pengawasan Teknis
Penataan Ruang
provinsi 32 32 32 32
Peningkatan Pengawasan
Penataan Ruang
Peningkatan Kualitas Penataan
Ruang Implementasi RTRW
NOPROGRAM /SASARAN
STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR KINERJA
OUTCOME/IKUSATUAN
TARGET
2010-2014
RencanaREALISASI
(2010-2012)
PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014
BIDANG PENATAAN RUANG [2/2]
PENGELOLAAN ASET KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PENGERTIAN ASET
PENGERTIAN ASET:
Barang/benda atau sesuatu barang/benda yang dapat dimiliki dan mempunyai
nilai ekonomis (economic value), nilai komersial atau nilai pertukaran yang
dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan.
PENGERTIAN ASET NEGARA:
Aset negara adalah bagian dari Harta Kekayaan Negara yang terdiri dari
barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai oleh
instansi pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBN
serta dari perolehan yang sah, tidak termasuk aset dipisahkan (dikelola BUMN)
dan kekayaan Pemda.
MANAJEMEN ASET (PENGELOLAAN ASET) PUBLIK
Ruang Lingkup : Inventarisasi Aset
- Inventarisasi Fisik mencakup: lokasi dan alamat, jenis dan bentuk aset, luas
dan/atau jumlah aset, batas dan penunjuk khusus
- Inventarisasi dan sudut legal: status legal penguasaan atau pemilikan
aset, batasan dan waktu penguasaan aset, ada atau tidaknya permasalahan
legal
FUNGSI DAN PERAN MANAJEMEN ASET PUBLIK
- Memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pengawasan
dan pengendalian
- Dasar atas identifikasi potensi ekonomi daerah, sehingga memberikan
strategi dan program yang terintegrasi pengembangan dan optimalisasi
potensi ekonomi daerah
- Dasar optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
- Dasar memperbaiki organisasi kerja, sistem dan prosedur guna peningkatan
pelayanan publik dan kemandirian dalam pendanaan / pembiayaan
pembangunan daerah
- Landasan untuk merespon perubahan dan pertumbuhan daerah dalam
perspektif otonomi daerah-regional-global dalam suasana persaingan pasar
yang dinamis dan global
- Landasan untuk meningkatkan dan menciptakan citra baru dan pemasaran
daerah di mata pasar terbuka
- Landasan untuk menggairahkan dan meningkatkan investasi dan mendorong
efek berantai dari investasi itu pada pertumbuhan ekonomi daerah
Pertumbuhan Aset Tetap Pada Neraca
Kementerian Pekerjaan Umum
-
100,000,000,000,000
200,000,000,000,000
300,000,000,000,000
400,000,000,000,000
500,000,000,000,000
600,000,000,000,000
2010 2011 2012
59,584,188,616,541
234,174,373,623,852
247,924,708,167,181
226,304,983,632,441
282,171,744,628,038 278,260,649,609,527
312,774,448,324,723
555,362,825,302,926 575,573,940,769,534
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Jembatan, Irigasi & Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lain-lain
Total
NILAI ASET KEMENTERIAN PU s/d Tahun 2011
No. Satminkal JumlahSatker
Neraca 2011 Audited
Terkecil Terbesar Total
1 SETJEN 28 542 Juta 1.3 T 2.729.938.932.224
2 ITJEN 1 22 M 22.062.035.703
3 DITJEN TARU 43 14.9 Juta 478 M 1.496.673.770.616
4 DITJEN BINA MARGA 209 10.3 Juta 75.6 T 410.806.649.775.284
5 DITJEN CIPTA KARYA 224 3.6 Juta 3 T 25.555.982.136.520
6 DITJEN SDA 279 14.7 Juta 9.1 T 112.504.884.727.595
7 BALITBANG 18 814 Juta 600 M 1.460.044.229.859
9 BP KONSTRUKSI 15 521 Juta 484 M 786.589.695.125
Total 817 555.362.825.302.926
HAL-HAL YG PERLU DIPERTIMBANGKAN
• Setiap Satuan Kerja memiliki aset yang harus dikelola;
• Diperlukan SDM yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan Aset/BMN;
• Diharapkan dari program-program kerjasama dengan Perguruan Tinggi dihasilkan SDM yang berkualitas dan siap pakai;
• Materi kuliah perlu disesuaikan dengan kondisi riil pekerjaan.
LINGKUP PENGELOLAAN BMN
Perencanaan kebutuhandan penganggaran;
Pengadaan;
Penggunaan;
Pemanfaatan;
Pemeliharaan;
Penilaian;
Penghapusan;
Pemindahtanganan;
Penatausahaan;
Pengawasan/ pengendalian.
DASAR-DASAR HUKUM
UU 17/2003
PP 6/2006
PMK 96/2007
UU 1/2004
2.Perbendaharaan Negara
4.Tata Cara PelaksanaanPenggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, &Pemindahtanganan BMN
1.KeuanganNegara
3.Pengelolaan BMN/D
5.Pelimpahan kewenangan di lingkungan DJKN
KMK 31/2008
Permenkeu No. 33/PMK.06/2012
6.Tata Cara PelaksanaanSewa BMN
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENDEKATAN| PRO GROWTH| PRO JOB | PRO POOR | PRO GREEN
38
TUJUAN: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan
STRATEGI
UTAMAMengembangkan Koridor Ekonomi Indonesia:
Membangun pusat-pusat pertumbuhan dengan mengembangkan
klaster industri berbasis sumberdaya Komoditi/sektor unggulan
Memperkuat konektivitas nasional
Mengurangi transaction cost dan mewujudkan sinergi antar pusat
Pertumbuhan dengan:
• Konektivitas intra dan inter pusat pertumbuhan di dalam koridor
• Konektivitas internasional dari hub koridor
• Konektivitas lokal untuk pembangunan inklusif (pemerataan)
Mempercepat Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional
STRATEGI
PENDUKUNG
Mengembangkan kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, kebijakan pembiayaan, dan pengembangan KPS/PPP
MP3EI UNT MENDUKUNG PRO GROWTH & PRO JOB(Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)
39
1. Penyelesaian RTRW Kawasan KoridorEkonomi
2. Penyediaan Air Baku dan Air Bersih
3. Penyediaan Infrastruktur Jalan
a) Jalan Nasional
b) Jalan Provinsi
c) Jalan Kabupaten
d) Jalan Tol
4. Pengendalian Banjir
5. Pengolahan Air Limbah
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KORIDOR EKONOMI NASIONAL
40
BIDANG KEGIATAN LOKASI VOLUME
Sumber Daya
Air
Penyediaan air baku, Pembangunan
jaringan irigasi,Pengaman Pantai Pulau
Laut, O&P Waduk, Pengendali Banjir,
Rehab Embung, Peningk. Jar. Rawa
NAD, Kepri, NTT, Kalbar,
Kaltim, Sulut, Malut, Maluku,
Papua Barat
Bina Marga Pembangunan Jalan:
• Tj Harapan-Galing-Sp. Tanjung-Aruk-
Bts. Sarawak,
• Kembayan-B.Karangan-Entikong-Bts.
Sarawak, Sambas-Tnh Hitam
• Sp. Tiga Apas-Simanggaris-Serudong,
• Jayapura-Hamadi-PNG
• Merauke-Erambu
• Kefamenanu-Oelfaub
• Atambua-Motoain
Kalbar
Kalbar
Kaltim
Papua
Papua
NTT
NTT
59, 6 Km
87,7 Km
92,8 Km
53 Km
150 Km
21,3 Km
30,5 Km
Cipta Karya Penyediaan Air Minum , Sanitasi,
Permukiman
Riau Kepulauan
Kalbar, Kaltim, Sultra, NTT,
Malut
83 kws (air
minum), 40
(permukiman)
Penataan
Ruang
Penyusunan RTR daerah di kawasan
perbatasan
NAD, Sumut, Riau,Kepri, Sulut,
NTT, Maluku, Malut Papua
Barat, Papua
9 KSN Prbtsn
75 kota/kab di
perbatasan
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KAWASAN PERBATASAN
41
KLASTER I
Bantuan &Perlindungan
Sosial BerbasisKeluarga
Mengurangi bebanmasyarakat miskin
KLASTER II
PemberdayaanMasyarakat
Meningkatkankemampuan
masyarakat miskin
KLASTER III
PemberdayaanUsaha Mikro
danKecil
Meningkatkantabungan dan
menjaminkeberlanjutan
berusaha
KLASTER IV
Program MurahUntuk Rakyat
Memberikan“sesuatu” dengan
harga murah,Sebagian dibantu
pemerintah
PerpresNo.13/2009 dilanjutkan Perpres No.15/2010 Keppres No.10/2011
MP3KI – UNT MENDUKUNG KEBIJAKAN PRO POORMASTER PLAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN INDONESIA
42
KLASTER IBantuan &
Perlindungan SosialBerbasis Keluarga
KLASTER II
PemberdayaanMasyarakat
KLASTER III
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
01PROGRAM
RUMAH SANGAT MURAH
02 PROGRAM
KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
03PROGRAM
AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
04PROGRAM
LISTRIK MURAH & HEMAT
05PROGRAM
PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN
06PROGRAM
PENINGKATAN KEHIDUPANMASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN
KLASTER IV
Program MurahUntuk Rakyat
Memberikan“sesuatu” dengan
harga murah,Sebagian dibantu
pemerintah
Keppres No.10/2011
MP3KI – UNT MENDUKUNG KEBIJAKAN PRO POORMASTER PLAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN INDONESIA
PROGRAM KEMENTERIAN PUTERKAIT KLASTER II DAN KLASTER IV (PROGRAM MP3KI)
43
Keterangan:
PNPM – PISEW: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
RIS – PNPM : Rural Infrastructure Support - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
44
Teknologi Sipil & Lingkungan
perencanaan, perancangan, maupun
konstruksiinfrastruktur fisik
Rekayasa Struktur. antara lain
gedung dan jembatan
Sumber Daya Air, baik pengelolaan
sumber air, irigasi, pengendalian banjir
dan drainase
Teknik Lingkungan, meliputi:
penyediaan air minum, penyaluran dan
pengelolaan limbah dan mengelolaan
sampah
Rekayasa Geoteknik, meliputi:
penyelidikan tanah, stabilitas
lereng, stabilitas tanah, desain
fondasi, reklamasi tanah, dan utilitas
ruang bawah tanah
Teknik Transportasi, seperti jalan raya
dan jembatan, beserta fasilitas yang
menyertainya.
Butuh dukunganPemerintah, Swasta
dan Perguruan Tinggi
Penyelenggaraaninfrastruktur PU banyak terkaitdengan teknologiKonstruksi
Teknologi Bahan, meliputi: beton
mutu tinggi, aspal buton, dan tanah
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN YANG RAMAH LINGKUNGAN – PRO GREEN
45
Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan konsep yang harus dikembangkandan diimplementasikan baik dalam penyelenggaraan maupun pengelolaan infrastruktur ke-PU-an. Dengan demikian:
setiap kegiatan pembangunan harus diikuti dengan analisis holistik mencakup aspekfungsi, manfaat, dan dampak yang mungkin ditimbulkan
menjadi salah satu misi pembangunan infrastruktur di Kementerian PekerjaanUmum, yang mencakup Bidang Sumber Daya Air, Bidang Jalan dan Jembatan, BidangPermukiman serta Bidang Penataan Ruang
Mengantisipasi Perubahan Iklim
Teknologi Konstruksi + Teknologi ramah lingkungan
1. PENGEMBANGAN BANGUNAN HEMAT ENERGI, HEMAT MATERIAL DAN RAMAH LINGKUNGAN (GREEN CONSTRUCTION)
2. RECYCLING PADA PENINGKATAN STRUKTUR JALAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN YANG RAMAH LINGKUNGAN – PRO GREEN
46
FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PEKERJAAN
•Pengembangan IPTEK bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman, pada dasarnya dilaksanakan untukmendukung pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak yang berkepentingan (stakeholder), baikpemerintah, swasta maupun masyarakat umum.
• Pengembangan IPTEK bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman (IPTEK PU) meliputi kegiatan:penelitian dan pengembangan yang menghasilkan iptek dan SPMK, penerapan IPTEK yangmenghasilkan informasi tentang kesiapan pakai IPTEK, dan pemberian layanan keahlian untukmemecahkan persoalan persoalan lapangan (advis teknis) serta ditunjang dengan pengembangansarana dan prasarana litbang (laboratorium).
•Area litbang meliputi desain dan teknologi, sosial budaya, kelembagaan, ekonomi danpembiayaan, serta kebijakan. Selain itu, litbang juga dilakukan terhadap seluruh aspekpenyelenggaraan Infrastruktur yaitu pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan (TurBin Bang Was), serta aspek aspek yang berhubungan dengankeamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan atau pelestarian fungsi dan sumber dayalingkungan hidup.
•Pengembangan iptek dan penyusunan SPMK dilakukan oleh Balitbang PU dan didukung olehperguruan tinggi, unit kerja operasional dilingkungan Kementerian PekerjaanUmum, konsultan, kontraktor dan assosiasi dalam rangka jaminan mutu infrastruktur PU danPermukiman.
47
FUNGSI PEMBINAAN KONSTRUKSI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN JASA KONSTRUKSI
• Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan seputar lemahnyapenguasaan teknologi, sulitnya akses ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalanbangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar. Sementaraitu, Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi masih dipandang secara sempitsebagai undang-undang bidang pekerjaan umum. Sehingga, pembinaan jasa konstruksi lebihdianggap sebagai bagian dari tanggungjawab Kementerian Pekerjaan Umum dan bukan menjaditanggungjawab semua instansi terkait.
•Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia (SDM) konstruksi melalui pelatihan berbasiskompetensi masih menghadapi berbagai keterbatasan, di antaranya terkait dengan ketersediaansarana dan prasarana, standar kompetensi kerja, modul pelatihan, standar uji, serta tenaga pelatihyang berkompetensi.
• Nota kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi, dan LPJK tentang penyelenggaraan pelatihan konstruksi serta pencanangan GerakanNasional Pelatihan Konstruksi (GNPK) diharapkan dapat menggalang sumber daya yang tersedia ditiap-tiap instansi terkait guna mengatasi kendala yang dihadapi.
48
PENDEKATAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN
• Salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJPN) tahun2005– 2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilanditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkandengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasukberkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan RepublikIndonesia
• Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang harus dapat menjawab tantanganpembangunan infrastruktur, terkait dengan kondisi wilayah nasional yang memilikikarakteristik geografis yang beragam dan sumber daya alam yang tidak merata.
• Penyelenggaraan infrastruktur dalam lingkup PU meliputi infrastruktur jalan sebagaiprasarana pembentuk struktur ruang, infrastruktur sumber daya air sebagai saranapendukung penyimpanan dan pendistribusian air maupun pengendalian daya rusakair, infrastruktur cipta karya sebagai pendukung kualitas kehidupan dan penghidupanmasyarakat seperti pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan. Kesemuanya harussinkron dan sejalan dengan kebijakan penataan ruang yang telah ditetapkan.
49
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PU TERKAIT PERUBAHAN IKLIM
Seluruh Undang-Undang (UU) sektor ke-PU-an memperhatikan kualitas lingkungan:1. Undang- Undang Bangunan Gedung (UU No. 28/2002)2. Undang-Undang Sumber Daya Air (UU No. 7/2004) dan 3. Undang- Undang Jalan (UU No. 38/2004).4. Undang- Undang Penataan Ruang (UU No. 26/2007) menjadi payung hukum dalam menjaga
keseimbangan pemanfaatan ruang baik skala kawasan maupun wilayah. 5. Ketentuan lebih lanjut yaitu peraturan-peraturan pelaksanaannya baik berupa norma, standar, pedoman dan
manual (NSPM), maupun peraturan daerah.Kebijakan pembangunan ke depan harus mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan : baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, maupun dalam proses pemeliharaan bangunan-bangunan konstruksi dan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman
Efek perubahan iklim : naiknya muka air laut, naiknya temperatur, perubahan pola curah hujan, serta kenaikan frekuensi dan intensitas iklim ekstrem. Potensi dampak yang ditimbulkan adalah:1. penurunan ketersediaan air; kekeringan; gangguan keseimbangan air; banjir; tanah longsor, intrusi air laut;
dan badai. 2. Karena 18% dari penduduk Indonesia bermukim di dataran rendah, serta terdapat lebih kurang 2000 pulau
kecil yang terancam tenggelam, termasuk 92 pulau terluar, menyebabkan tingginya kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim.
3. Kementerian PU telah menyusun Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI –PU), dan rencana aksi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang harus menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.
50
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PU TERKAIT PERUBAHAN IKLIM
Pembangunan berkelanjutan mencakup:1. penerapan konstruksi berkelanjutan (sustainable construction) yaitu industri konstruksi yang ramah
lingkungan, hemat energi dan tidak merusak lingkungan.2. Penyelenggaraan pembangunan tidak hanya memperhatikan kepuasan dan kenyamanan bagi para
penggunanya,3. Tetapi juga melindungi lingkungan dan miminimalisasi penggunaaan sumber daya energi.Penerapan sustainable construction :1. sustainable procurement, yaitu proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan menilai keseluruhan proses
konstruksi, perencanaan, konstruksi, hingga masa layan (life cycle cost) yang memberi manfaat sosial-ekonomi secara optimal dan mengurangi dampak lingkungan.
2. Strategi penerapannya menggunakan life cycle cost analysis dengan mempertimbangkan cost masa konstruksi dan masa layan, dengan memperhatikan aspek ekonomi lingkungan menjadi perhatian utama.
Pembangunan berkelanjutan terwujud dalam Kota Hijau, terkait dengan:1. perencanaan dan perancangan kota (green planning and design), 2. Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space), 3. Green Community, dan 4. Green Infrastructure yaitu Green waste, green transportation, green water, green energy, dan green buildingPrioritas penanganan adalah:1. pembangunan ruang terbuka hijau (Green Open Space) untukmeningkatkan kualitas dan kuantitas RTH sesuai
dengan karakteristik kota/kabupaten, dengan target RTH 30%, dan2. Green Infrastructure yaitu pengurangan dan pengolahan limbah dan sampah (Green Waste) dengan menerapkan
zero waste; peningkatan kualitas air (Green Water) dengan menerapkan konsep ekodrainase danzero runoff; penerapan bangunan hijau yang hemat energi (Green Building
51
PROGRES KEMENTERIAN PU DALAM PENYELENGGARAAN PENURUNAN EMISI GRK
1. Pembentukan Tim Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Pekerjaan Umum (TimMAPI-PU) -- Keputusan Menteri PU No. 139/KPTS/M/2012
2. Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Pekerjaan Umum (RANMAPI-PU) -- Peraturan Menteri PU Nomor 11/PRT/M/2012, BERITA NEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1194 (Sebagai Revisi terhadap RAN MAPI-PU 2007)
3. Inisiatif atau upaya-upaya Kementerian PU dalam penurunan emisi GRK yang sedang/telahdilakukan
Kebijakan MAPI Kementerian Pekerjaan Umum :1. Penerapan perencanaan tata ruang nasional dan wilayah yang aman, nyaman, lingkungan
produktif dan berkelanjutan; 2. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana sumber daya air untuk menjamin ketahanan
pangan nasional dan mengurangi kerentanan resiko banjir, longsor, kekeringan, dan abrasi pantai;3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman di perkotaan dan
perdesaan untuk mengurangi potensi banjir/genangan, krisis air bersih, dan sanitasi; serta 4. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana jalan dan jembatan untuk memenuhi
kebutuhan mobilitas dan aksesibilitas sosial ekonomi masyarakat
Infrastructure Outlook 2013
Diagram Siklus Pengembangan Infrastruktur Beberapa Negara Asia
53
KEBUTUHAN PEMBIAYAAN/INVESTASI INFRASTRUKTUR
54
ANGKA MAKRO PENTING INFRASTRUKTUR INDONESIA
55
THE WAY FORWARD
THE WAY FORWARD
57
1. Indonesia dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman sangat membutuhkan tenaga yang mempunyai kompetensi yang mencukupi, antara lain:• Knowledge, Pengetahuan dalam bidangnya• Skill/Expertise , Mampu menimba pengalaman, baik di institusi ataupun
individu• Behavior/Perilaku, Seorang sarjana/pasca sarjana harus memiliki
profesionalisme yaitu mampu mempertanggung jawabkan semua keputusan yang diambil.
2. Dalam proses pembelajaran di Perguruan Tinggi terutama program pasca sarjana, diharapkan serius dan semua pengalaman yang diperoleh selama kuliah harus dicatat dan dapat dibagikan setelah tugas belajar
3. Dalam menempuh pendidikan di program sarjana dan pascasarjana agar dapat dilakukan dengan disiplin dan tepat waktu.
4. Diharapkan generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan, harus mendalami profesi dalam bidangnya sehingga pembangunan nasional di bidang PU dan Permukiman kedepan semakin baik dan profesional.
TERIMA KASIH
Kementerian Pekerjaan Umum © 2012
59
MP3EI - KORIDOR EKONOMI SUMATERA
“Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”
Komoditas Utama• Kelapa Sawit Fokus pada industri hulu melalui
peningkatan panen dan konversi mature plantation• KaretMeningkatkan hasil panen dan memperluas
industri hilir• BatubaraMeningkatkan produksi pertambangan
melalui percepatan infrastruktur rel kereta api
Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan• Metropolitan Mebidangro Pelabuhan Utama Kuala
Tanjung• Metropolitan Palembang Pelabuhan Utama Tanjung
Api-Api• Dumai Pelabuhan Dumai dan Kuala Enok
Infrastruktur PU• Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tb.Tinggi, (60 km), Tol
Palembang – Indralaya (22 km), Tol Medan – Binjai (15,8 km), Tol Pekanbaru – Dumai (135 km), dan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar (100 km)
• Jalan Sp.Inalum – Kuala Tanjung (17 km), Kws. Sei Mangke-Sp.Mayang (3 km), Akses Pelabuhan Dumai (76 km), Akses Belawan (8 km), Akses Kualanamu (8 km), Lingkar Jambi, (23,6 km), Muaraenim-Palembang (174,9 km), dan ruas-ruas Lintas Timur Sumatera
• SPAM Bandar Lampung 500 l/s (IPA+Pipa), SPAM Kota Limapuluh 50 l/s, dan SPAM Kawasan Industri Dumai-Tj.Buton-Kuala Enok 30 l/s
• Bendungan Karian 10.000 l/s
60
Cirebon
Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia
“Pendorong Industri dan Jasa Nasional”Komoditas Utama• Produk Makanan Fokus untuk memindahkan
hambatan untuk mengkapitalisasi tumbuhnya permintaan domestik
• TekstilMerebut pasar domestik dari impor dan memperkuat sebagai negara pilihan sumber produksi
• Industri Alat AngkutMengembangkan kapabilitas untuk nilai tambah pengolahan yang lebih tinggi
Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan• Metropolitan Jabodetabek Pelabuhan Tj.Priok• Metropolitan Semarang Pelabuhan Tj. Emas• Metropolitan Gerbangkertosusila Pel. Tj.Perak• Metropolitan Bandung Raya• Kawasan Pantura lainnya
Infrastruktur PU• Jalan Tol Trans Jawa (617 km) dan Non-Trans Jawa
(745,95 km) dan Jalan Tol Jabodetabek (271,82 km)• Water Conveyance Umbulan 4.000 l/s• IPA Jatiluhur 5.000 l/s• Rehabilitasi Kanal Tarum Barat (+ 5.000 l/s)• Bendungan Jatibarang 1.050 l/s• SPAM Kota Bekasi 300 l/s dan Kab. Bekasi 450 l/s• SPAM Semarang 1.050 l/s• SPAM Kab.Tangerang (IPA Sepatan) 900 l/s
MP3EI - KORIDOR EKONOMI JAWA
61
“Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”
Komoditas Utama• MIGAS Eksplorasi lebih banyak untuk memastikan
pertumbuhan produksi yang stabil• Kelapa SawitMeningkatkan produksi panen, beralih
ke produk dengan nilai tambah tinggi dan produk hilir• BatubaraMeningkatkaan produksi dengan
membangun infrastruktur yang dapat mencapai tambang di pedalaman
Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan• Pontianak-Samarinda Pelabuhan• Tayan-Mempawah-Pontianak• Batulicin-Kotabaru• Maloy, Sampit-Bagendang, Pangkalan Bun-Kumai
Infrastruktur PU• Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (99 km)• Jalan Sei Pinyuh-Sei Duri, (98,5 km), Tayan-
Pontianak, (263,8 km), Samarinda-Bontang-Sangatta-Maloy (304,5 km), dan Sampit-Sp.Runtu-Pangkalan Bun-Kumai (277,6 km)
• Jembatan Tayan dan Jembatan Pulau Balang• Intake dan transmisi air baku Palingkau 220 l/s (Kalteng)• SPAM Kota Pontianak Timur (300 l/s)• Peningkatan kapasitas IPA Banjarmasin menjadi 1000 l/s
MP3EI - KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN
62
“Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian,Perkebunan, Perikanan serta Pertambangan Nikel Nasional”
Komoditas Utama• Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)Meningkatkan
produktivitas menjamin ketahanan pangan nasional• Perkebunan (Kakao)Beralih ke produk dengan nilai
tambah tinggi• PerikananMengurangi tangkapan perikanan laut, dan
membangun produksi akuakultur• Pertambangan NikelMeningkatkan ekspor nikel
setengah jadi
Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan• Makassar Pelabuhan Makassar• Mamuju Pelabuhan Belang-Belang• Manado-BitungPelabuhan Bitung• Kendari
Infrastruktur PU• Jalan Tol Manado-Bitung (30,86 km)• Jalan Kendari – Asera (125,4 km), Siwa-Pare-Pare-Barru-
Maros-Makassar (312,9 km), Parigi-Poso-Tentena-Tindantana (293,2 km), Kolaka-Lasusua (279,8 km), Majene-Tapalang-Mamuju (143,1 km), dan Atinggola-Maelang-Kaiya (121,5 km)
• SPAM Kota Bitung 40 l/s, SPAM Kota Makassar dan SPAM Industri Makassar 1.000 l/s,
MP3EI - KORIDOR EKONOMI SULAWESI
63
Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia
“Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”
Komoditas Utama• PariwisataMeningkatkan jumlah kunjungan turis
maupun pengeluaran pariwisata. Memanfaatkan Bali sebagai gerbang untuk mempromosikan kunjungan ke daerah tujuan wisata lain
• Pertanian dan PeternakanMeningkatkan produktivitas lahan dan mengembangkan kegiatan produksi sampai dengan hilir
Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan• Metropolitan SarbagitakuPelabuhan
Tj.Benoa, Gilimanuk, dan Padang Bai• Lombok Pelabuhan Lembar• Kupang Pelabuhan Tenau• Labuan Bajo Pelabuhan Labuan Bajo
Infrastruktur PU• Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (10 km)• Jalan Benete-Sp. Negara (72,1 km-Bali), Jalan Tohpati-
Kosamba, (11,8 km-Bali), Akses Bandara Internasional Lombok (NTB), Jalan Ende-Maumere-Magepanda (172,6 km-NTT), Jalan Bolok-Kupang-Oesapa (59,4 km-P.Timor), dan Jalan Dompu-Raba-Lb.Bajo (159,2 km-NTB)
• Bendungan Titab (359 l/s-Buleleng) dan Pandanduri (27 juta m3-Lombok)
• IPA Petanu 300 l/s dan IPA Kabupaten Kupang 100 l/s
MP3EI - KORIDOR EKONOMI BALI NUSA TENGGARA
64
SOFIFI
AMBON
SORONG
“Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”
Komoditas Utama• Pertambangan (Tembaga dan Emas)Mendorong
eksplorasi lokasi tambang baru melalui dukungan infrastruktur. Mendorong forward integration melalui kegiatan produksi hilir
• Pertanian dan PerkebunanMeningkatkan produksi melalui MIFEE dan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi
Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan• Merauke Pelabuhan Merauke dan Pelabuhan Khusus
MIFEE (Wanam)• JayapuraPelabuhan Jayapura• MorotaiPelabuhan Morotai• SorongPelabuhan Sorong• Timika Pelabuhan Pomako
Infrastruktur PU• Jalan Merauke-Muting (511,4 km), Merauke-Okaba-
Buraka-Wanam-Bian-Wogikel (152 km-MIFEE), Maruni-Bintuni (217,1 km), Manokwari-Kebar,-Sorong (606,2 km), Daruba-Wayabula (52 km), Daeo-Bere-Bere (55,7 km), Timika-Nabire, (427,7 km), dan Fak-fak-Bomberay (139,9 km)
• Pengembangan Instalasi Air Bersih Morotai 13 l/s• Intake dan jaringan transmisi air baku Teluk Umar
Nabire 150 l/s• SPAM Pemekaran Kota Timika 200 l/s• Rehabilitasi jaringan irigasi Pulau Buru dan Seram
MP3EI - KORIDOR EKONOMI PAPUA – KEP. MALUKU
FASILITASI DALAM KELEMBAGAAN PPP
65
Fin
an
cin
gL
an
d
Acqu
isitio
n
OperationConstruction
Pre-
Construction
Land Fund
Guarantee Fund (PII&IIGF)
SMI (Sarana Multi Infrastructure) &
IIFF (Indonesia Infrastructure Financing
Facilities)
Winning Bidder
Awarded
Financial Closing End of Financial
Period
End of
Concession
Period
Sumber :Paparan Presiden Direktur PT PII dalam acara ‘Launching of PPP Project Planning Book 2011’,
Bappenas 9 Juni 2009
PENGEMBANGAN JALAN TOL
66
SKEMA PPP
KELAYAKANOPERASI DAN
PEMELIHARAANPENGANDAAN
TANAH, KONSTRUKSI
Ekonomi +Finansial -
Ekonomi +Finansial +
Ekonomi +
Finansial marginal
Pemerintah
Pemerintah
BUJT
BUJT BUJT
BUJT
BUJT
PENGEMBANGAN JALAN TOL
SKEMA PPP
Content
ModalityEPC Finance O&M
Main Source of Revenue of TRC
BOT TRC TRC TRC Toll Tariff
SBOT TRC(Private Portion)
TRC(Private Portion)
TRC Toll Tariff
Lease Contractors other than
TRC*
Government TRC Toll Tariff
Outsourcing Contractors other than
TRC
Government TRC Payment by Government
Annuity TRC TRC TRC Payment by Government
BOT : Build, Operate and Transfer
SBOT : Subsidized, Build, Operate and Transfer
TRC : Toll Road Company
EPC : Engineering, Procurement and Construction
Source: BPJT
67
PENGEMBANGAN JALAN TOL
Project Finance Structure
Pemerintaht/BPJT
Toll Road CompanyPemberiPinjaman
Investors
Kontraktor Operator
IIGF
Equity
Concession Agreement
Loan Agreements
Tripartite Agreements
Lenders
Mezanine
GuaranteeAgreement
D&C Contract O&M Contract
68
PENGEMBANGAN JALAN TOL
ALOKASI RESIKO
Pengadaan Tanah
Setelah Perpres No 13/2010Sebelum Perpres No 13/2010
Engineering & Konstruksi
Operasi & Pemeliharaan
Tariff
Traffic Volume
Force Majeure
BUJT
BUJT
BUJT
BUJT
BUJT
SHARE
FEMERINTAH
SHARE
BUJT
BUJT
BUJT
PEMERINTAH
69
PENINGKATAN KELAYAKAN
70
• Mediasi Perbankan• Pinjaman lunak [Bunga
Rendah, Tenor Lama, Bullet]• DER 80:20• Refinancing• Securitization• Fasilitas kredit konstrusi
• Optimasi Konstruksi• Pembangunan Bertahap
• Penyesuaian Return on equity• Bundling dengan
kawasan, industri terkait• Pooling Tarif
• Jaminan Pemerintah• Dukungan Pemerintah• Subsidi Bunga• Keringanan Pajak• Pinjaman yang dijamin
pemerintah• Design Build -Lease• Annuity• PPJT
PEMERINTAH BADAN USAHA
PEMBIAYAANPROYEK