kuesioner pengukuran indeks daya saing daerah · kuesioner ini disampaikan untuk mendapatkan...

KUESIONER

PENGUKURAN INDEKS DAYA SAING DAERAH

Dalam rangka mendorong peningkatan indeks daya saing nasional dan peningkatan daya saing

daerah, ketersediaan data dan informasi yang akurat sangat perlu untuk diperlukan dan dipahami

oleh Pemerintah Daerah terkait dengan kondisi daya saing pemerintah provinsi, kabupaten dan

kota saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk

mengisi kuesioner terlampir. Kami harapkan kuesioner ini dapat diisi dengan jujur dan penuh

tanggung jawab. Hasil pengukuran indeks daya saing daerah ini akan digunakan sebagai dasar

(baseline) dalam perbaikan terhadap aspek-aspek yang memiliki nilai rendah dan signifikan dalam

mendukung pencapaian indeks daya saing daerah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Kuesioner ini disampaikan untuk mendapatkan gambaran secara nyata berdasarkan data riil yang

ada di daerah yang Bapak/Ibu/Sdr, tentang kondisi daya saing daerah saat ini dari aspek Faktor

Penguat/Enabling Environment, Aspek Sumber Daya Manusia/Human Capital, Aspek Pasar/Market,

dan aspek Ekosistem Inovasi. Setiap aspek terbagi atas beberapa pilar sesuai dengan indikator

masing-masing.Cara pengisian:

Dengan jenis pertanyaan tertutup cukup dengan memberikan tanda ceklis ( ) pada nilai yang

menurut Anda sesuai dengan kondisi nyata di daerah, berdasarkan data empiris yang dimiliki oleh

Pemerintahan Daerah. Jika ada pertanyaan yang bertanya mengenai persepsi Anda, silakan jawab

berdasarkan pemahaman Anda mengenai isu terkait.

Contoh:

Tidak ada 1 2 3 4 5 Sangat Baik

Keterangan:

Angka 1 – 5 merupakan suatu kontinum dimana:

Angka 1 bernilai sangat negatif, rendah, atau tidak sesuainya pernyataan yang

diajukan dengan kondisi daerah saat ini;

Angka 5 bernilai sangat positif, tinggi, atau sangat sesuainya pernyataan yang diajukan

dengan kondisi daerah saat ini.

Ketepatan dan kebenaran pengisian kuesioner ini sangat berharga bagi Pemerintah Daerah dalam

upaya perbaikan terhadap aspek-aspek daya saing daerah yang mendapat nilai rendah, untuk

segera dilakukan intervensi perbaikannya secara berkelanjutan.

Atas perkenan dan kerja sama Bapak/Ibu/Sdr, kami ucapkan terima kasih.

2

INDEKS DAYA SAING DAERAH

I. ASPEK FAKTOR PENGUAT/ENABLING ENVIRONMENT

1. Pilar Kelembagaan

1. Tata Kelola Pemerintahan 1) Apakah hasil penetapan tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

secara Nasional berdasarkan Kementerian Dalam Negeri ? 1. SR (Sangat Rendah)

2. R (Rendah) 3. S (Sedang)

4. T (Tinggi)

5. ST (Sangat Tinggi)

2) Apakah hasil Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Kementerian PAN dan RB?

1. 1 sampai dengan 20




5. > 80

3) Apakah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?

1. < 60

2. > 60 – 70 (B - Baik)

3. > 70 – 80 (BB - Sangat Baik)

4. > 80 - 90 (A - Memuaskan)

5. > 90 – 100 (AA - Istimewa)

4) Apakah hasil hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

berdasarkan Kementerian PAN dan RB? 1. < 1,8 (Kurang)

2. 1,8 – < 2,6 (Cukup) 3. 2,6 – < 3,5 (Baik)

4. 3,5 – < 4,2 (Sangat Baik)

5. 4,2 – 5,0 (Memuaskan)

5) Berapa hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Tingkat Provinsi ?

1. < 1 2. ≥ 1 - 2

3. ≥ 2 - 3 4. ≥ 3 - 4

5. ≥ 4 - 5

6) Berapa capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi ? 1. < 65

2. ≥ 65 dan < 70 3. ≥ 70 dan < 73

4. ≥ 73 dan < 75

5. ≥ 75

3

2. Keamanan dan Ketertiban 7) Bagaimana Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,

keindahan?

1. < 20%

2. ≥ 20% dan < 35%

3. ≥ 35% dan < 50%

4. ≥ 50% dan < 70%

5. ≥ 70%

8) Berapa Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)? 1. < 20%

2. ≥ 20% dan < 35%

3. ≥ 35% dan < 50%

4. ≥ 50% dan < 70%

5. ≥ 70%

2. Pilar Infrastruktur

1. Infrastruktur Transportasi 9) Berapa rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor?

1. 0 – 500 Unit/KM

2. 501 – 1000 Unit/KM

3. 1001 – 1500 Unit/KM

4. 1501 – 2000 Unit/KM

5. > 2000 Unit/KM

10) Berapa rasio panjang jalan kondisi baik dibanding total panjang jalan (tidak

termasuk jalan tol)?

1. < 20%

2. ≥ 20% dan < 35%

3. ≥ 35% dan < 50%

4. ≥ 50% dan < 70%

5. ≥ 70%

2. Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan 11) Berapa persentase rumah tangga berakses air minum layak?

1. < 60%

2. ≥ 60% dan < 70%

3. ≥ 70% dan < 80%

4. ≥ 80% dan < 90%

5. ≥ 90%

12) Berapa besar persentase Koefisien Daerah Hijau (KDH)?

1. < 10% dari luas wilayah

2. ≥ 10% dan < 15% dari luas wilayah



5. ≥ 25% dari luas wilayah

13) Berapa rasio elektrifikasi?

1. < 60 %

2. ≥ 60% dan < 70%

3. ≥ 70% dan < 80%

4. ≥ 80% dan < 90%

5. ≥ 90%

4

3. Pilar Perekonomian Daerah

1. Keuangan Daerah 14) Berapa besar pertumbuhan ekonomi?

1. ≤ 0%

2. > 0% dan < 2% 3. ≥ 2% dan < 4%

4. ≥ 4% dan < 6% 5. ≥ 6 %

15) Berapa Indeks Kapasitas Fiskal daerah ?

Provinsi Kabupaten/ Kota

1. < 0,304 (sangat rendah) < 0,509 (sangat rendah) 2. ≤ 0,304 dan < 0,445 (rendah) ≤ 0,509 dan < 0,720 (rendah) 3. ≤ 0,445 dan < 0,808 (sedang) ≤ 0,720 dan < 1,089 (sedang) 4. ≤ 0,808 dan < 1,564 (tinggi) ≤ 1,089 dan < 1,959 (tinggi) 5. ≥ 1,564 (sangat tinggi) ≥ 1,959 (sangat tinggi)

16) Berapa persentase peningkatan nilai PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun sebelumnya?

1. Tidak terjadi peningkatan persentase nilai PAD

2. Terjadi peningkatan persentase nilai PAD < 5%

3. Terjadi peningkatan persentase nilai PAD ≥ 5% dan < 10%

4. Terjadi peningkatan persentase nilai PAD ≥ 10% dan < 15%

5. Terjadi peningkatan persentase nilai PAD ≥ 15%

17) Berapa Persentase peningkatan anggaran pemerintah daerah (APBD) terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dari tahun sebelumnya ?

1. Tidak terjadi peningkatan persentase nilai APBD

2. Terjadi peningkatan persentase nilai APBD < 5%

3. Terjadi peningkatan persentase nilai APBD ≥ 5% dan < 10%

4. Terjadi peningkatan persentase nilai APBD ≥ 10% dan < 15%

5. Terjadi peningkatan persentase nilai APBD ≥ 15%

2. Stabilitas Ekonomi

18) Berapa Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk tahun terakhir?

1. < Rp. 20.000.000,- 2. ≤ Rp. 20.000.000 dan < Rp. 50.000.000

3. ≤ Rp. 50.000.000 dan < Rp. 80.000.000

4. ≤ Rp. 80.000.000 dan < Rp. 100.000.000 5. ≥ Rp. 100.000.000

19) Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Berdasarkan Data Terakhir ? 1. < Rp. 2.500.000.000

2. ≤ Rp. 2.500.000.000 dan < Rp. 5.000.000.000

3. ≤ Rp. 5.000.000.000 dan < Rp. 7.500.000.000

4. ≤ Rp. 7.500.000.000 dan < Rp. 10.000.000.000

5. ≥ Rp. 10.000.000.000

20) Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA Berdasarkan Data Terakhir

1. < $250.000.000

2. ≤ $250.000.000 dan < $ 500.000.000

3. ≤ $500.000.000 dan < $ 750.000.000

4. ≤ $750.000.000 dan < $1.000.000.000

5. ≥ $1.000.000.000

5

21) Berapa Persentase peningkatan UMKM terhadap UKM dari tahun sebelumnya?

1. Tidak terjadi peningkatan persentase UMKM terhdap UKM

2. Terjadi peningkatan persentase UMKM terhdap UKM < 10%

3. Terjadi peningkatan persentase UMKM terhdap UKM ≥ 10% dan <15%

4. Terjadi peningkatan persentase UMKM terhdap UKM ≥ 15% dan <20%

5. Terjadi peningkatan persentase UMKM terhdap UKM ≥ 20%

22) Berapa Persentase Angka Kemiskinan dari tahun terakhir ?

1. ≥ 10%

2. ≥ 8% dan < 10% 3. ≥ 6% dan < 8%

4. ≥ 4% dan < 6% 5. < 4%

23) Berapa persentase Nilai Tukar Petani (NTP) ?

1. Nilai Tukar Petani < 90%

2. Nilai Tukar Petani ≥ 90 dan < 101%



5. Nilai Tukar Petani ≥ 105%

24) Berapa besarnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun terakhir ?

Provinsi Kabupaten Kota

1. > 37,61 dan < 48,27 > 41,52 dan < 51,42 ≥ 28,84 dan < 41,44

2. ≥ 48,27 dan < 57,11 ≥ 51,42 dan < 59,58 ≥ 41,44 dan < 51,29

3. ≥ 57,11 dan < 65,96 ≥ 59,58 dan < 67,75 ≥ 51,29 dan < 61,13

4. ≥ 65,96 dan < 74,40 ≥ 67,75 dan < 75,68 ≥ 61,13 dan < 70,64

5. ≥ 74,40 ≥ 75,68 ≥ 70,64

II. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA/HUMAN CAPITAL 1. Pilar Kesehatan

1. Kesehatan

25) Berapa Persentase balita gizi buruk tahun terakhir? 1. ≥ 15%

2. ≥ 10% dan < 15%

3. ≥ 5% dan < 10%

4. ≥ 3% dan < 5%

5. < 3%

26) Berapa Persentase Jumlah Balita Stunting tahun terakhir?

1. ≥ 27,67%

2. ≥ 20% dan < 27,67%

3. ≥ 12,33% dan < 20%

4. ≥ 4,66% dan < 12,33%

5. < 4,66%

27) Berapa Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun

terakhir? 1. ≥ 115

2. ≥ 86 dan < 115

3. ≥ 57 dan < 86

4. ≥ 28 dan < 57

5. < 28

28) Berapa Persentase Angka Kesakitan/Morbiditas/Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan pada tahun terakhir ?

6

1. ≥ 15%

2. ≥ 10% dan < 15%

3. ≥ 5% dan < 10%

4. ≥ 3% dan < 5%

5. < 3%

29) Berapa nilai Angka Harapan hidup tahun terakhir? 1. < 50


3. 59 sampai dengan 66 4. 67 sampai dengan 74

5. ≥ 75

30) Berapa Rasio puskesmas per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun

terakhir?

1. < 1,19

2. ≥ 1,19 dan < 2,38

3. ≥ 2,38 dan < 3,57

4. ≥ 3,57 dan < 4,76

5. ≥ 4,76

31) Berapa Rasio rumah sakit umum per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun

terakhir? 1. < 0,33

2. ≥ 0,33 dan < 0,66

3. ≥ 0,66 dan < 0,99

4. ≥ 0,99 dan < 1,32

5. ≥ 1,32

32) Rasio dokter dan medis terhadap per 100.000 (seratus ribu) penduduk tahun terakhir?

1. < 50 2. 51 sampai dengan 58


4. 67 sampai dengan 74 5. ≥ 75

2. Pilar Pendidikan dan Keterampilan 1. Pendidikan

33) Berapa Angka Harapan Lama Sekolah?

1. ≤ 6 Tahun 2. > 6 dan ≤ 9 Tahun

3. > 9 dan ≤ 12 Tahun 4. > 12 dan ≤ 15 Tahun

5. > 15 dan ≤ 18 Tahun

34) Berapa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)? 1. ≤ 6 Tahun



7

35) Berapa Angka Partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi?

1. < 86,02 2. ≥ 86,02 dan < 105,02

3. ≥ 105,02 dan < 124,02

4. ≥ 124,02 dan < 143,02 5. ≥ 143,02

36) Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III terhadap total jumlah penduduk?

1. < 2%

2. ≥ 2% dan < 3%

3. ≥ 3% dan < 5%

4. ≥ 5% dan < 7%

5. ≥ 7%

37) Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan D4/S1 terhadap total jumlah penduduk ?

1. < 2%

2. > 2% dan < 3%

3. ≥ 3% dan < 4%

4. ≥ 4% dan < 5%

5. ≥ 5%

38) Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S2 terhadap total jumlah

penduduk?

1. < 0,5%

2. ≥ 0,5% dan < 1%

3. ≥ 1% dan < 1.5%

4. ≥ 1,5% dan < 2%

5. ≥ 2%

39) Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S3 terhadap total jumlah

penduduk?

1. < 0.025%

2. ≥ 0.025% dan < 0.5%

3. ≥ 0.5% dan <1%

4. ≥ 1% dan < 1.5%

5. ≥ 1.5%

2. Keterampilan 40) Berapa persentase Angka Partisipasi Kasar siswa Sekolah Menengah kejuruan?

1. < 50%

2. ≥ 50% dan < 60%

3. ≥ 60% dan < 70%

4. ≥ 70% dan < 80%

5. ≥ 80%

41) Berapa kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja pada tahun ini dan tahun sebelumnya?

1. Tidak terjadi kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja

2. kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja < 10%

3. kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja ≥ 10% dan < 20%

4. kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja ≥ 20% dan < 30%

5. kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja ≥ 30%

8

42) Berapa jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ?

1. < 100 PKBM

2. ≥ 100 PKBM dan < 150 PKBM

3. ≥ 150 PKBM dan < 200 PKBM

4. ≥ 200 PKBM dan < 254 PKBM

5. ≥ 254 PKBM

43) Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Penduduk?

1. Sudah ada perencanaan digital untuk penduduk usia produktif

2. Sudah ada pembahasan kemampuan digital

3. Sudah ada pemanfaatan digital

4. Sudah ada perencanaan kemampuan digital, akan tetapi pemanfaatannya

belum optimal

5. Perencanaan, kemampuan dan pemanfaatan digital sudah dilaksanakan

dengan baik dan terorganisir secara mandiri.

III. ASPEK PASAR/MARKET

1. Pilar Efisiensi Pasar Produk

1. Kompetisi Dalam Negeri 44) Bagaimana pola dan karakteristik pola kemitraan diantara perusahaan (industri

kecil, menengah dan besar)? 1. Mulai diinisiasi terjalinnya suatu kemitraan.

2. Sudah ada kemitraan tapi belum optimal/efektif 3. Bermitra dengan perusahaan pendukung bahan baku dan menggunakan

distributor/keagenan.

4. Kemitraan tersebar diantara banyak perusahaan dalam seluruh proses

produksi.

5. Kemitraan tersebar diantara banyak perusahaan dalam seluruh proses

produksi, distributor/keagenan hingga pemasaran.

45) Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Poktan/Gapoktan yang aktif? 1. < 50%

2. ≥ 50% dan < 60%

3. ≥ 60% dan < 70%

4. ≥ 70% dan < 80%

5. ≥ 80%

46) Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha asosiasi pedagang pasar yang aktif?

1. < 50%

2. ≥ 50% dan < 60%

3. ≥ 60% dan < 70%

4. ≥ 70% dan < 80%

5. ≥ 80%

47) Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

yang aktif? 1. < 50%

2. ≥ 50% dan < 60%

3. ≥ 60% dan < 70%

4. ≥ 70% dan < 80%

5. ≥ 80%

9

2. Pajak dan Retribusi 48) Berapa persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD)?

1. < 60%

2. ≥ 60% dan < 70%

3. ≥ 70% dan < 80%

4. ≥ 80% dan < 90%

5. ≥ 90%

49) Berapa Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) ? 1. < 0.25%

2. ≥ 0.25% dan <0.5%

3. ≥ 0.5% dan <0.75%

4. ≥ 0.75% dan <1%

5. ≥ 1%

3. Stabilitas Pasar 50) Apakah ada Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar dan

menekan laju inflasi di daerah? 1. Ada regulasi untuk 1 - 3 sektor usaha.

2. Ada regulasi untuk 4 - 7 sektor usaha.



5. Ada regulasi untuk ≥ 16 sektor usaha.

51) Bagaimana Tingkat ketimpangan ekonomi (Indeks Gini)? 1. ≥ 0.4

2. ≥ 0.35 dan < 0.4

3. ≥ 0.30 dan < 0.35

4. ≥ 0.25 dan < 0.30

5. < 0.25

2. Pilar Ketenagakerjaan 1. Ketenagakerjaan

52) Berapa Presentase Penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK))?

1. < 50 %

2. ≥ 50 % dan < 55 %

3. ≥ 55 % dan < 60 %

4. ≥ 60 % dan < 65 %

5. ≥ 65 %

53) Bagaimana Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)? (dalam persentase)

1. > 7

2. > 6 dan ≤ 7

3. > 5 dan ≤ 6

4. > 4 dan ≤ 5

5. ≤ 4

10

54) Berapa Indeks Pembangunan Gender (IPG)?

1. < 75

2. ≥ 75 dan < 80

3. ≥ 80 dan < 85

4. ≥ 85 dan < 90

5. ≥ 90

2. Kapasitas tenaga kerja 55) Berapa Persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja?

1. < 20%

2. ≥ 20% dan < 40%

3. ≥ 40% dan < 60%

4. ≥ 60% dan < 80%

5. > 80%

56) Berapa Persentase Pekerja Penuh Waktu (> 35 Jam) dalam Seminggu? 1. < 40%

2. ≥ 40 dan < 50% 3. ≥ 50 dan < 60%

4. ≥ 60% dan < 70%

5. ≥ 70%

57) Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan tenaga kerja

terampil? 1. Ada dokumen perencanaan pengembangan tenaga kerja trampil

2. Ada program pelatihan tenaga kerja terampil akan tetapi tenaga pengajar

belum sertifikasi

3. Ada program pelatihan tenaga kerja terampil akan tetapi tidak sesuai

kebutuhan dunia usaha tetapi belum sesuai kebutuhan dunia usaha

4. Tersedia modul-modul pelatihan tenaga kerja trampil yang akan disertifikasi

oleh dunia usaha

5. Program pelatihan tenaga kerja terampil yang tersertifikasi oleh dunia usaha

3. Pilar Akses Keuangan

1. Akses Keuangan 58) Berapa Persentase jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman

Kepada Dunia Usaha? 1. < 50%

2. ≥ 50% dan < 65%

3. ≥ 65% dan < 75%

4. ≥ 75% dan < 85%

5. ≥ 85%

59) Berapa Persentase jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi

Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha? 1. < 50%

2. ≥ 50% dan < 65%

3. ≥ 65% dan < 75%

4. ≥ 75% dan < 85%

5. ≥ 85%

11

60) Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk

Pengembangan Usaha? 1. persentase pertumbuhan (tahun ini/tahun sebelumnya) < 20%

2. persentase pertumbuhan (tahun ini/tahun sebelumnya) ≥ 20% dan < 30%



5. persentase pertumbuhan (tahun ini/tahun sebelumnya) ≥ 50%

61) Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

(termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?

1. persentase pertumbuhan (tahun ini/tahun sebelumnya) < 20%





62) Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada Petani dan/atau Nelayan?






63) Bagaimana ketersediaan modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah?

1. Tidak ada modal ventura

2. Sudah ada dokumen perencanaan pembiayaan untuk modal ventura

3. Sudah ada pembahasan dengan modal ventura terkait pembiayaan KUMKM

dan Sudah ada format standar MOU pembiayaan dengan modal ventura

4. 1 - 5 modal ventura

5. Lebih dari 5 modal ventura

4. Pilar Ukuran Pasar

1. Ukuran Pasar

64) Berapa Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas dibanding Jumlah Penduduk? (dalam presentase)

1. < 40

2. ≥ 40 dan < 50

3. ≥ 50 dan < 60

4. ≥ 60 dan < 70

5. ≥ 70

65) Bagaimana presentase pertumbuhan nilai ekspor? 1. pertumbuhan nilai ekspor < 3%

2. pertumbuhan nilai ekspor ≥ 3% dan < 6%



5. pertumbuhan nilai ekspor ≥ 10%

12

66) Berapa persentase nilai neraca volume perdagangan?

1. < 50%

2. ≥ 50% dan < 60%

3. ≥ 60% dan < 70%

4. ≥ 70% dan < 80%

5. ≥ 80%

IV. ASPEK EKOSISTEM INOVASI 1. Pilar Dinamika Bisnis

1. Regulasi 67) Regulasi apa saja yang dijadikan Pedoman dalam menentukan besaran biaya

administrasi perijinan memulai bisnis/industri kecil, menengah dan besar?

1. Berdasarkan Pergub,

2. Berdasarkan Pergub, Perda Prov

3. Berdasarkan Pergub, Perda Prov, Perbup/Perwalkot

4. Berdasarkan Pergub, Perbup/perwalkot. Perda Kab/Kota

5. Berdasarkan Pergub, Perda Prov, Perda Kab/Kota, Perbup/Perwalkot.

68) Berapa Rata-rata durasi waktu pengurusan administrasi perijinan usaha (Domisili,

SIUP, TDP, dll) untuk memulai bisnis (industri kecil, menengah dan besar) setelah tercukupi persyaratan ?

1 10 hari kerja

2 6 – 10 hari kerja



5 < 1 hari kerja

69) Berapa persentase peningkatan jumlah perizinan usaha dari tahun sebelumnya? 1. tidak ada peningkatan jumlah perizinan usaha (tahun ini/tahun sebelumnya)

2. peningkatan jumlah perizinan < 3%

3. peningkatan jumlah perizinan ≥ 3% dan < 6%

4. peningkatan jumlah perizinan ≥ 6% dan < 10%

5. peningkatan jumlah perizinan ≥ 10%

70) Berapa persentase industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak

untuk proses bisnisnya dari total industri yang ada? 1. < 1%

2. ≥ 1% dan <2%

3. ≥ 2% dan <3%

4. ≥ 3% dan < 5%

5. ≥ 5%

2. Kewirausahaan 71) Bagaimana Presentase Pertumbuhan usaha industri kecil dan menengah?

1. tidak terjadi pertumbuhan/penurunan



4. persentase pertumbuhan (tahun ini/tahun sebelumnya) ≥ 2% 6% dan < 10%


13

72) Bagaimana presentase pertumbuhan usaha industri besar?

1. tidak terjadi pertumbuhan/penurunan



4. persentase pertumbuhan (tahun ini/tahun sebelumnya) > 6% dan < 10%


73) Bagaimana sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah? (Bisa

dalam bentuk SOP, sertifikat ISO, dan lain-lain yang relevan)

1. Sudah ada dokumen perencanaan dan pembahasan SOP

2. Sudah ada SOP

3. Sudah ada sertifikat ISO

4. Sudah ada SOP dan sertifikat ISO

5. Sudah ada lebih dari 15 SOP dan sertifikat ISO

74) Bagaimana sistem manajemen produksi hasil industri besar? (bisa dalam bentuk SOP, sertifikat ISO, dan lain-lain yang relevan)

1. Sudah ada dokumen perencanaan dan pembahasan SOP

2. Sudah ada SOP

3. Sudah ada sertifikat ISO

4. Sudah ada SOP dan sertifikat ISO

5. Sudah ada lebih dari 25 SOP dan sertifikat ISO

75) Berapa jumlah perusahaan sosial (social enterprise) yang sudah terdaftar oleh Pemerintah Daerah?

1. 1 sampai dengan 5 2. 6 sampai dengan 10


4. 16 sampai dengan 20 5. ≥ 21

76) Berapa Jumlah perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) / Startup yang

terdaftar di inkubator bisnis perguruan tinggi, Balitbangda dan inkubator bisnis

swasta?





5. > 200

2. Pilar Kapasitas Inovasi

1. Interaksi dan Keberagaman 77) Bagaimana implementasi Program sistem Inovasi Daerah?

1. Sudah ada Tim Koordinasi SIDa

2. Sudah ada Roadmap SIDa terintegrasi dengan RPJMD

3. Sudah ada Roadmap SIDa Terintegrasi dengan RPJMD lengkap dengan

rencana aksi


rencana aksi dan telah menghasilkan output produk inovasi


rencana aksi dan telah menghasilkan output produk inovasi dan telah

terbentuk kluster inovasi

14

78) Bagaimana keberadaan dan pengembangan klaster inovasi berbasis Produk

Unggulan Daerah (PUD) sebagai bentuk interaksi dan kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang dan

Masyarakat?

1. Sudah ada PUD tetapi belum masuk kedalam dokumen RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

2. PUD sudah terdapat dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah) tetapi belum didukung regulasi untuk pengembangan

dan/atau tidak ada kepedulian Industri terhadap pengembangan PUD dan

etika bisnis

3. Perguruan Tinggi tidak punya riset yang berkaitan dengan PUD


Menengah Daerah) dan terjadi kolaborasi ABG tetapi tidak berbasis kepada

pengembangan PUD


Menengah Daerah) dan terjadi kolaborasi ABG yang efektif mendorong

dihasilkannya PUD

79) Berapa jumlah Kolaborasi antara perguruan tinggi, Lembaga dan atau litbang dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi

dalam 3 tahun terakhir? 1. 1 sampai dengan 25




5. > 100

80) Berapa jumlah perjanjian kerja sama antara industri/dunia usaha dengan

Pemerintah Daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 3 tahun terakhir?





5. > 100

81) Berapa jumlah kolaborasi antara perguruan tinggi dan atau Lembaga litbang,

industri/dunia usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program

pengembangan teknologi dan inovasi dalam 3 tahun terakhir?





5. > 100

82) Apa hasil Indeks Inovasi Daerah tahun terakhir?

1. Belum mengakses

2. Telah mengakses situs dan belum menginput data

3. Score 1 sampai dengan 500 (Kurang Inovatif)

4. Score 501 sampai dengan 1000 (Inovatif)

5. Score > 1001 (Sangat Inovatif)

15

2. Penelitian dan Pengembangan (R & D) 83) Berapa jumlah Jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi

dan atau lembaga litbang setempat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional

terakreditasi / internasional selama 3 tahun terakhir?





5. > 200

84) Berapa jumlah penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan

atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, cipta, dan

design Industri) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir? 1. 1 sampai dengan 50




5. > 200

85) Bagaimana Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri?

1. Sudah ada pembahasan paten yang akan dimanfaatkan di industri melalui

ujicoba

2. Sudah ada standarisasi paten yang akan dimanfaatkan di industri

3. 1 sampai dengan 5 paten

4. 6 sampai dengan 10 paten

5. > 10 paten

86) Berapa Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD? 1. < 1%

2. ≥ 1% dan < 3%

3. ≥ 3% dan < 6%

4. ≥ 6% dan < 10%

5. ≥ 10%

87) Berapa persentase kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis produk

unggulan daerah terhadap jumlah penelitian? 1. 1% sampai dengan 20%

2. 21% sampai dengan 40%




88) Berapa persentase jumlah peneliti di perguruan tinggi dan perangkat daerah

kelitbangan dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan? 1. 1% sampai dengan 10%




5. > 40%

89) Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional? (Perguruan Tinggi yang berlokasi di daerah dan memiliki Peringkat/Ranking Tertinggi)

1. > 200




5. ≤ 50

16

90) Berapa Jumlah dunia usaha dan Industri yang memiliki unit penelitian dan

pengembangan? 1. 1 sampai dengan 5




5. > 20

91) Berapa Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan?





5. > 20

3. Komersialisasi

92) Bagaimana jumlah Perguruan tinggi dan institusi kelitbangan di daerah yang telah melakukan komersialisasi inovasi ?





5. > 20

93) Berapa Jumlah hak cipta, desain, merk, paten, dan rahasia dagang di daerah yang sudah didaftarkan ?





5. > 80

94) Adakah dan Bagaimanakah kondisi Techno Park dan Pusat Unggulan Iptek (PUI)? 1. Tidak ada

2. Sudah tahap pendirian technopark/PUI

3. Sudah tahap pendirian dan pengelolaan technopark/PUI

4. Sudah tahap pendirian, pengelolaan dan pengembangan technopark/ PUI

5. Terjalinnya link yang permanen antara perguruan tinggi (akademisi), pelaku

industri/bisnis/finansial, dan pemerintah melalui technopark/ PUI

3. Pilar Kesiapan Teknologi

1. Telematika

95) Berapa Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon/Smartphone? 1. < 10%

2. ≥ 10% dan < 30%

3. ≥ 30% dan < 50%

4. ≥ 50% dan < 70%

5. ≥ 70%

96) Berapa Proporsi rumah tangga dengan akses internet ?

1. < 10%

2. ≥ 10% dan < 30%

3. ≥ 30% dan < 50%

4. ≥ 50% dan < 70%

5. ≥ 70%

17

2. Teknologi 97) Bagaimana jumlah inovasi teknologi didaerah?

1. < 10

2. ≥10 dan < 30

3. ≥ 30 dan < 50

4. ≥ 50 dan < 70

5. ≥ 70

PENJELASAN TEKNIS

INDIKATOR INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)

Untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama, maka pada Tabel di bawah ini disajikan

definisi atau Batasan serta data pendukung yang diperlukan dari setiap indikator/kuisioner. Data dukung

WAJIB dilampirkan dalam setiap jawaban atau isian dari setiap indikator/ kuisioner sebagai salah satu

bahan reviewer dalam memverifikasi.

IDSD diharapkan dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu

daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya

kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD terdiri dari 4 (empat) Aspek/Faktor utama yaitu Aspek

Penguat/Enabling Environment, Aspek Sumberdaya Manusia, Aspek Pasar/Market dan Aspek Ekosistem

Inovasi.

No Indikator Definisi dan Batasan Rumus Data Pendukung

1. Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Kepmendagri tentang penetapan peringkat dan status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara nasional tahun terakhir sebagai amanah atau implementasi dari PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tingkat Kinerja sesuai dengan Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri pada Tahun Terakhir

Kepmendagri tentang penetapan peringkat dan status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara nasional tahun terakhir. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Kemendagri RI

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) Berdasarkan Permenpan No 14 Tahun 2014 tentang “Perubahan Perubahan Permenpan tentang Pedoman evaluasi RB instansi pemerintah” Dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rancangan Besar Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025

Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan Nilai Pemerintahan Daerah Secara Nasional yang berdasarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun Terakhir

Dokumen resmi dari Kemenpan RB atau Instansi resmi lainnya tentang penetapan nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun terakhir. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Kemenpan RB

3. Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Pencapaian kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan SAKIP Berdasarkan Permenpan No 30 Tahun 2018 dan Permenpan No 14 Tahun 2014 tentang “Perubahan Perubahan Permenpan tentang Pedoman evaluasi RB instansi pemerintah”

Skor/nilai Pencapaian kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan SAKIP sesuai Permenpan RB Tahun Terakhir

Dokumen resmi dari Kemenpan RB atau Instansi resmi lainnya tentang penetapan nilai SAKIP pada tahun terakhir. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : SAKIP KemenpanRB

4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sesuai Permenpan no 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE Menurut Perpres No 95/2018 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” pada Bab V- Penutup huruf b : Sinergi yang kuat antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi prasyarat untuk mencapai SPBE yang Terpadu dan menyeluruh. Arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis SPBE dijabarkan ke dalam 4 (empat) area, yaitu: “ Layanan SPBE Layanan SPBE diarahkan untuk

Skor/nilai Pencapaian kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan SPBE sesuai Permenpan RB Tahun Terakhir

Dokumen resmi dari Kemenpan RB tentang penetapan Indeks SPBE pada tahun terakhir. Jika berbasis Web dapat dilampirkan link- nya dan capture web/dashboard-nya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Indeks SPBE Kemenpan RB Https://spbe.menpan.go.id


peningkatan kualitas Layanan SPBE dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas Layanan SPBE dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi Layanan SPBE, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna Dan tepat sasaran. “

5. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Tingkat Provinsi

Perpres Nomor 59/2017 Tentang Pencapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sdgs), korupsi menjadi salah satu tujuan Global, dimana sasaran globalnya adalah secara substansial Mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

Kebutuhan Data untuk Tahun Terakhir

Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi BPS. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA Sumber Data :

BPS

Laporan Survei Hasil

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (SHPRB) atau

ANALISIS HASIL SURVEI

KEBUTUHAN DATA yang

dikeluarkan oleh BPS

6. Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi

Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).


Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi seperti BPS/Kepolisian/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Kesbangpol

7. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah jumlah pelanggaran K3*) yang dapat diselesaian dlam waktu 24 jam. Perkembangan tahun terakhir di Propinsi /Kabupaten/ Kota Menurut PP 23/2014 Pasal 12 ayat 1 huruf e : “ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat”


𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐾3 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

Jumlah pelanggaran K3 yang𝑑𝑖𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛

𝑡𝑒𝑟𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑆𝐴𝑇𝑃𝑂𝐿 𝑃𝑃

𝑥 100 %

Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi seperti BPS/Kepolisian/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data :

Satpol PP Dinas Trantib

8. Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)

Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) bertujuan Mewujudkan Ketaatan Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah


𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐴

Jumlah pelanggaran PERDA 𝑥 100 %

Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi seperti BPS/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

9. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan Bermotor Dengan Panjang Jalan

Merupakan data atau informasi tentang perbandingan antara panjang jalan total dengan jumlah kendaraan. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah dengan cara membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk


Jumlah Kendaraan

Panjang jalan

Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi.. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA Sumber Data:

Diolah dari Daerah dalam

Angka

Statistik Kementerian

PUPR


melayani sejumlah kendaraan

10. Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dibanding Total Panjang Jalan (Tidak Termasuk Jalan Tol)

Rasio panjang jalan dalam kondisi baik dibanding total panjang jalan selain jalan tol dengan cara membagi jumlah panjang jalan dengan kondisi baik dengan jumlah panjang jalan total selain jalan tol Nilai rasio ini memiliki arti panjang jalan dengan kondisi baik yang terdapat di suatu daerah dalam 1 km2 luas wilayah

Data Terakhir (Data tahun disebutkan di penjelasan)

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑖𝑘

Panjang Jalan Seluruhnya 𝑥 100 %

Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi BPS. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA Sumber Data: Diolah dari Daerah dalam

Angka Statistik Kementerian

PUPR

11. Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak*) adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak)dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

*) Air minum dengan Jarak ke Tempat Pembuangan Limbah minimal 10 m yang bersumber dari leding, Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Mata Air Terlindung Termasuk juga air hujan; Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung


𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟

𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠Jumlah rumah tangga

𝑥 100 %

Data resmi yang diolah atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : BPS

12. Koefisien Daerah Hijau (KDH).

KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Dasar hukum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/Prt/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.


Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi.. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.

13. Rasio Elektrifikasi Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dan seluruh rumah tangga.


Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi seperti Dinas ESDM/PLN/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

14. Pertumbuhan Ekonomi

Persentase Pertumbuhan ekonomi Dengan cara membagi nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun terakhir dengan tahun sebelumnya

Kebutuhan Data untuk 2 tahun terakhir

PDRB(t) − PDRB(t − 1)

PDRB (t − 1) 𝑥 100%

Dimana : T+1 = tahun pengamatan t= tahun pengamatan sebelumnya

Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi BPS. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA Sumber Data: Diolah dari Daerah dalam Angka


15. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai. Nilai kapasitas fiskal daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Peta Kapasitas Fiskal daerah yang dipublikasikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Bab 3 Pasal 5 dan 6)

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi

KFD provinsi-i = pendapatan [pendapatan yang Keterangan: penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu]

KFD provinsi – i =KFDprovinsi − i

(∑KFDprovinsi)/n

Keterangan:

IKFD provinsi – i Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

KFD provinsi-i Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

∑IKFD provinsi Total Kapasitas Fiskal Daerah provinsi

n 34 (tiga puluh empat) daerah provinsi

indeks Kapasitas Fiskal Daerah

kabupaten/kota:

KFD kab/kota-i = pendapatan [pendapatan yang Keterangan: penggunaannya sudah ditentukan +

belanja tertentu]

KFD Kab/kota − i = KFD kab/kota − i

(∑KFD kab/kota − i )/n

Keterangan:

IKFDkab/kota-i Indeks Kapasitas Fiskal

Daerah suatu kab/kota

KFD kab/kota-i Kapasitas Fiskal Daerah suatu

kab/kota

∑IKFD kab/kota-i Total Kapasitas Fiskal Daerah

kab/kota

n 508 (lima ratus delapan)

daerah kab/kota

PMK tentang Peta Kasitas Fiskal Daerah Tahun Terakhir. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Kapasitas Fiskal Daerah

16. PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dengan cara membagi PAD di suatu wilayah dan dengan Jumlah Pendapatan Daerah tahun pengamatan dibanding tahun sebelumnya


t = 𝑃𝐴𝐷 (t)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑡) 𝑥 100%

t-1 = 𝑃𝐴𝐷 (t−1)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑡−1) 𝑥 100%

Dimana : t = tahun pengamatan t -1 = tahun pengamatan sebelumnya

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas yang mengelola Pendapatan Daerah/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

17. Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB)

Persentase Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB) tahun pengamatan dibanding tahun sebelumnya


𝑡 = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐴𝑃𝐵𝐷 (𝑡)

𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐴𝐷𝐻𝐵 (t) 𝑥 100%

𝑡 − 1 = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐴𝑃𝐵𝐷 (𝑡 − 1)

𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐴𝐷𝐻𝐵 (t − 1) 𝑥 100%


Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas yang mengelola Pendapatan atau Investasi Daerah/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Diolah Daerah dalam Angka

18. Nilai PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Nilai PDRB per kapita atas harga berlaku dengan cara membagi nilai PDRB (atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan), dengan jumlah penduduk


Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Diolah Daerah dalam Angka

19. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)

Jumlah investor berskala nasional (PMDN)


Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/ Dinas yang mengelola investasi, industri atau perdagangan/instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber : BKPM/Bappeda/BPS

20. Nilai Investasi Berskala

Jumlah investor berskala internasional (PMA)


Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi


Internasional (PMDA)

resmi seperti BPS/ Dinas yang mengelola investasi, industri atau perdagangan/instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber : BKPM/Bappeda/BPS

21. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap UKM

Persentase Usaha Mikro dan Kecil dengan cara membagi Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dengan Jumlah seluruh UKM tahun pengamatan dibanding tahun sebelumnya


𝑡 =𝑈𝑀𝐾𝑀 (t)

𝑈𝐾𝑀 (t) 𝑥 100%

𝑡 − 1 =𝑈𝑀𝐾𝑀 (𝑡 − 1)

𝑈𝐾𝑀 (t − 1) 𝑥 100%


Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/ Dinas yang mengelola UMKM/instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

22. Angka Kemiskinan Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.


𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑀𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 100%

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : BPS

23. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib)


𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑛𝑖(𝑙𝑡)𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑛𝑖 (𝑙𝑏)

𝑥 100%

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Diolah Daerah dalam Angka BPS

24. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan. IKP juga menjadi salah satu alat menentukan prioritas daerah dan intervensi program

Kebutuhan Data untuk Tahun Terakhir Skor/nilai berdasarkan IKP Nasional yang ditetapkan dalam Badan Ketahanan Pangan-Kementrian Pertanian

Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi seperti badan/dinas yang mengurusi ketahanan pangan di daerah atau kementerian untuk nasional/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan-Kementrian Pertanian

25. Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk dengan cara membagi Balita gizi buruk dengan Jumlah Balita


𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑥 100%

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/dinas kesehatan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

26. Balita Stunting Persentase Jumlah Balita Stunting*) dengan cara membagi Balita stunting dengan Jumlah Balita *) Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun


𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑥 100%

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/dinas kesehatan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber : Diolah Daerah dalam Angka BPS / TNP2K .

27. Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) adala banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran


Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/dinas kesehatan


hidup pada satu tahun tertentu. Kegunaan: AKB digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat.

/instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber : Diolah Daerah dalam

Angka BPS

Dinas Kesehatan

28. Angka Kesakitan/Morbiditas/Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu.


𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎 𝐾𝑒𝑠𝑎𝑘𝑖𝑡𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 100%

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/dinas kesehatan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber : Diolah Daerah dalam Angka BPS.

29. Angka Harapan Hidup

Nilai Angka Harapan hidup tahun terakhir

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Diolah Daerah dalam Angka

30. Rasio Puskesmas Nilai Rasio puskesmas umum per 100.000 penduduk tahun terakhir


𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑝𝑒𝑟 100.000


31. Rasio Rumah Sakit Umum

Nilai Rasio rumah sakit umum per 100.000 penduduk tahun terakhir


𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑘𝑖𝑡 𝑢𝑚𝑢𝑚



32. Rasio Dokter/Medis

Nilai Rasio dokter/ medis* terhadap per 100.000 penduduk tahun terakhir *) Medis adalah dokter yang memiliki kemampuan menangani pasien secara medis dan mempunyai spesialisasi dibidangnya.


𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟/𝑀𝑒𝑑𝑖𝑠


Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/dinas kesehatan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber : Diolah Daerah dalam Angka BPS. http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/renbut

33. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/ /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA Sumber Data : Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA)

BPS

34. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang


Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS//instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/renbut

http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/renbut


pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak

Sumber Data : Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA)

BPS

35. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu


Dimana, h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun 𝐸ℎ

𝑡 = adalah jumlah penduduk yang Pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h

𝑃ℎ,𝑎 𝑡 = adalah jumlah penduduk yang pada tahun

t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : BPS

36. Jumlah Penduduk Berpendidikan Diploma I/II/III Terhadap Total Jumlah Penduduk

Persentase jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III terhadap total jumlah penduduk didapatkan dengan membagi jumlah penduduk berpendidikan DI/II/III dengan total jumlah penduduk


Jumlah Lulusan Diploma I/II/III

Jumlah Penduduk 𝑥 100%

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas Dukcapil/Dinas Pendidikan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data :

BPS

Data Statistik Pendidikan

(http://apkapm.data.kemd

ikbud.go.id/index.php/cbe

randa/penduduk)

37. Jumlah Penduduk Berpendidikan D-IV Dan S-1 Terhadap Total Jumlah Penduduk

Persentase jumlah penduduk berpendidikan D- IV dan S-1 terhadap total jumlah penduduk didapatkan dengan membagi jumlah penduduk berpendidikan D- IV dan S-1 dengan total jumlah penduduk


Jumlah Lulusan D − IV dan S − 1


Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas Dukcapil/Dinas Pendidikan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : BPS




randa/penduduk)

38. Jumlah Penduduk Berpendidikan S-2 Terhadap Total Jumlah Penduduk

Persentase jumlah Penduduk berpendidikan S-2 terhadap total jumlah Penduduk didapatkan dengan membagi jumlah penduduk berpendidikan S-2 dengan total jumlah penduduk


Jumlah Lulusan S − 2






randa/penduduk)

39. Jumlah Penduduk Berpendidikan S-3 Terhadap Total Jumlah Penduduk

Persentase jumlah Penduduk berpendidikan S-3 terhadap total jumlah Penduduk didapatkan dengan membagi jumlah penduduk berpendidikan S-3 dengan total jumlah penduduk


Jumlah Lulusan S − 3






randa/penduduk)

http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/penduduk













40. Angka Partisipasi Kasar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Kriteria : Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. Kegunaan : Untuk mengetahui banyak anak bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu


Dimana, t h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun 𝐸ℎ

𝑡 = adalah jumlah penduduk yang Pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h

𝑃ℎ,𝑎 𝑡 = adalah jumlah penduduk yang pada tahun

t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas Dukcapil/Dinas Pendidikan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Ikhtisar Data Pendidikan

dan Kebudayaan,

Kementerian Pendidikan

dan kebudayaan

Pusat Data Dan Statistik

Pendidikan Dan

Kebudayaan


ikbud.go.id/)

41. Program Latihan Balai Latihan Kerja

jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja


𝑃𝐿𝐵𝑇𝐾 (t) − 𝑃𝐿𝐵𝑇𝐾 (t − 1)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 (t − 1) 𝑥 100%

Dimana : PLBTK = Program Latihan Balai Latihan Kerja t = tahun pengamatan t -1 = tahun pengamatan sebelumnya

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas tenaga kerja/Dinas Pendidikan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Diolah Daerah dalam Angka/BPS/Kemenaker/ Disnakertrans

42. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kebutuhan Data untuk 2 tahun terakhir Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas tenaga kerja/Dinas Pendidikan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Dinas Pendidikan/ Kementrian Pendidikan dan kebudayaan http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index31.php

43. Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Literasi Digital Penduduk

Peran dan upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemampuan Pemanfaatan digital oleh penduduk. Pemanfaatan digital termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi baik dalam fungsi pelayanan publik, dunia usaha maupun akltifitas masyarakat lainnya,


Regulasi/SOP/Program/Kegi atan/Sistem Aplikasi/media/alat yang digunakan (e-catalog, e- purchasing). Jika berbasis Web dapat dilampirkan link- nya dan capture web/dashboard-nya Sumber Data : Dinas kominfo

prov/kab/kota Dinas Pendidikan

Kebudayaan (dalam kontek literasi nya)

Dinas Perpustakaan Daerah

44. Pola Dan Karakteristik Kemitraan Diantara Perusahaan (Industri Kecil, Menengah Dan Besar

Pola dan karakteristik kemitraan antar sektor usaha baik kecil, menengah atau besar dalam melaksanakan aktifitas usahanya.


Data berupa Kotrak/mou dan dokumen sejenisnya yang menggambarkan ada atau tidaknya proses kemitraan diantara usaha kecil, menengah, maupun besar yang dikeluarkan oleh Dinas yang mengelola perindustrian, investasi, KADIN, Berbagai Asoiasi atau lembaga resmi lainnya

45. Kelembagaan Pelaku Usaha Poktan/Gapoktan

Kelembagaan masyarakat atau pelaku usaha seringkali menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi pasar atau meningkatkan bergaining position serta bergaining power masyarakat dalam konstelasi


Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi.. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA Sumber Data : BPS, KADIN, atau

Bappeda

http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/

http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index31.php

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index31.php


pasar bebas yang kompetitif. *) AKTIF = membangun kemitraan usaha

Statistik SDM pertanian dan kelembagaan petani Kementan RI (http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/download/category/10-perstatistikan)

46. Kelembagaan Pelaku Usaha Asosiasi Pedagang Pasar

Kelembagaan masyarakat atau pelaku usaha seringkali menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi pasar atau meningkatkan bergaining position serta bergaining power masyarakat dalam konstelasi pasar bebas yang kompetitif. AKTIF = membangun kemitraan usaha


Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi.. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA Sumber Data : BPS, KADIN, atau Bappeda

47. Kelembagaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Kelembagaan masyarakat atau pelaku usaha seringkali menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi pasar atau meningkatkan bergaining position serta bergaining power masyarakat dalam konstelasi pasar bebas yang kompetitif. AKTIF = membangun kemitraan usaha


Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi.. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA Sumber Data : BPS, KADIN, atau Bappeda

48. Kontribusi Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dengan membagi jumlah Pajak Daerah dengan total jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Pajak Daerah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

𝑥 100%

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas yang mengelola perpajakan dan keuangan daerah/instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : BPS Statistik Keuangan Pemerintah

Daerah Kantor Perpajakan Bapenda

49. Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dengan membagi jumlah Retribusi dengan total jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Retribusi Daerah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

𝑥 100%

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas yang mengelola perpajakan dan keuangan daerah/instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : BPS Statistik Keuangan Pemerintah

Daerah

50. Regulasi Pemerintah Daerah Yang Mendorong Efisiensi Pasar Dan Menekan Laju Inflasi Di Daerah

Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar dan menekan laju inflasi di daerah

Sumber Data : Bank Indonesia kantor

perwakilan provinsi Tim pengendali inflasi

daerah (TPID)

51. Tingkat Ketimpangan Ekonomi (Indeks Gini)

Gini ratio merupakan nilai untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.


Dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data: BPS Pemerintah Daerah

http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/download/category/10-perstatistikan




52. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah


𝑎

b 𝑥 100%

Dimana: a = Jumlah Pengangguran b = Jumlah penduduk 15thn keatas

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Statistik Ketenagakerjaan Indikator pasar tenaga

kerja Indonesia BPS

(https://sirusa.bps.go.id/)

53. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.


𝑎

b 𝑥 100%

Dimana: a = Jumlah Pengangguran b = Jumlah Angkatan Kerja

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Statistik Ketenagakerjaan Indikator pasar tenaga

kerja Indonesia BPS

(https://sirusa.bps.go.id/)

54. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG merupakan alat untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.


Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Index Pembangunan Gender (IPG) dikeluarkan oleh BPS dan KP3A

55. Tenaga Kerja Terdidik Terhadap Total Angkatan Kerja

Persentase jumlah tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain terhadap total angkatan kerja


Jumlah Tenaga Kerja Terdidik

Jumlah Penduduk Angkatan kerja

𝑥 100%

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : - Statistik Ketenagakerjaan - Indikator pasar tenaga kerja Indonesia

56. Pekerja Penuh Waktu (Lebih Dari 35 Jam) Dalam Seminggu

Penduduk yang bekerja dengan jam kerja 35 jam atau lebih dalam seminggu, dan termasuk mereka yang kondisinya sementara tidak bekerja.


Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : BPS, Dinas Tenaga Kerja

57. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Tenaga Kerja Terampil

Peran Pemerintah daerah/Kota dalam pengembangan Tenaga Kerja Terampil. Peran pemerintah yang dimaksud adalah berbagai dana tau kegiatan yang dilakasanakan dalam upaya kebijakan, program mengembangkan tenaga kerja terampil.


Regulasi/SOP/Sistem Aplikasi/media/alat yang digunakan. Jika berbasis Web dapat dilampirkan link- nya dan capture web/dashboard-nya Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah

58. Bank Di Daerah Yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha

Persentase Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha


Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/BI/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

59. Jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha

Persentase Jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha


Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/BI/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN

https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/51

https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/51


NILAINYA.

60. Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM Untuk Pengembangan Usaha

Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha didapatkan dengan cara membagi nilai pinjaman Bank kepada UMKM untuk pengembangan usaha


𝐾𝑈𝑀𝐾𝑀 (t) − K𝑈𝑀𝐾𝑀(t − 1)

𝐾𝑈𝑀𝐾𝑀 (t − 1) 𝑥 100%

Dimana : KUMKM = Kredit Perbankan Kepada UMKM Untuk Pengembangan Usaha t = tahun pengamatan t-1 = tahun pengamatan sebelumnya

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/BI/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Indeks Kredit dari Bank Indonesia https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/

61. Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (Termasuk Didalamnya Modal Ventura Dan Fund Raising) Kepada UMKM Untuk Pengembangan Usaha

Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha


𝐾𝐿𝐾𝐵𝐵 (t) − 𝐾𝐿𝐾𝐵𝐵 (t − 1)

𝐾𝐿𝐾𝐵𝐵 (t − 1) 𝑥 100%

Dimana : KLKBB = Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) t = tahun pengamatan t-1 = tahun pengamatan sebelumnya

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/BI/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Indeks Kredit dari Bank Indonesia https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/

62. Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kepada Petani Dan/Atau Nelayan

Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dengan cara membagi nilai Bantuan pemberian kredit Lembaga Keuangan kepada petani dan/atau nelayan tahun terakhir dengan tahun sebelumnya


𝐾𝐿𝐾𝑀 (t) − 𝐾𝐿𝐾𝑀 (t − 1)

𝐾𝐿𝐾𝑀 (t − 1) 𝑥 100%

Dimana : KLKM = Nilai Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kepada Petani Dan/Atau Nelayan t = tahun pengamatan t-1 = tahun pengamatan sebelumnya

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/BI/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

63. Ketersediaan Modal Ventura Bagi Struktur Permodalan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Regulasi/SOP/Sistem Aplikasi/media/alat yang digunakan. Jika berbasis Web dapat dilampirkan link- nya dan capture web/dashbard-nya.

64. Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Ke Atas Dibanding Jumlah Penduduk

Struktur demografi usia produktif*) yang berpotensi sebagai pasar dalam rangka komersialisasi produk. *Usia 17 tahun berdasarkan lulus dari SMA/SMK *umur 15 tahun berdasarkan sumber data dari BPS


Jumlah Penduduk usia produktif


Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : BPS, Dispendukcapil

65. Pertumbuhan Nilai Ekspor

Persentase pertumbuhan nilai ekspor dengan cara membagi Nilai Ekspor tahun terakhir dengan tahun sebelumnya

Kebutuhan Data untuk 2 tahun terakhir 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 (t) − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 (t − 1)

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 (t − 1) 𝑥 100%

Dimana : t = tahun pengamatan t-1 = tahun pengamatan sebelumnya

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Diolah dari BPS/Bappeda/Bappedlitbang/ Kementerian Perdagangan

66. Nilai Neraca Volume Perdagangan

Neraca perdagangan atau balance of trade (BoT) adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena jadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi perdagangan


𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟 𝑥 100%

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Diolah dari BPS/Bappeda/Bappedlitbang/ Kementerian Perdagangan/ Disperindagkop Daerah

67. Regulasi Yang Dijadikan Pedoman Dalam

Pedoman dalam menentukan besaran biaya administrasi perijinan

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti

https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/





Menentukan Besaran Biaya Administrasi Perijinan Memulai Bisnis/Industri Kecil, Menengah Dan Besar

memulai bisnis/industri kecil, menengah dan besar,

BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data: Pergub, Perda Prov. Perda Kab/Kota, Perbup/ Perwalkot. Tentang retribusi administrasi perijinan

68. Durasi Waktu Proses Administrasi Perizinan

Rata-rata durasi waktu pengurusan administrasi perijinan usaha(Domisili, SIUP, TDP, dll) untuk memulai bisnis (industri kecil,menengah dan besar) setelah tercukupi persyaratan

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data: DPMPTSP Prov/Kab/Kota

69. Jumlah Perizinan Usaha

Jumlah perizinan usaha Kebutuhan Data untuk 2 tahun terakhir

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑈 (t) − 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑈 (t − 1)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑈 (t − 1) 𝑥 100%

Dimana : PU = Perizinan Usaha t = tahun pengamatan t -1 = tahun pengamatan sebelumnya

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

70. Industri Yang Memanfaatkan Kebijakan/Regulasi Insentif Pajak Untuk Proses Bisnisnya Dari Total Industri Yang Ada

Persentase industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak untuk proses bisnisnya dari total industri yang ada


𝑊𝑃 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓

𝑊𝑃 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑥 100%

Dimana : WP = Wajib Pajak untuk Industri

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN JUMLAH INDUSTRINYA. Sumber Data: DPMPTSP, Dinas Perindustrian, Bank Indonesia, Kantor Pajak

71. Pertumbuhan Usaha Industri Kecil Dan Menengah

Presentase Pertumbuhan Usaha Industri Kecil Dan Menengah*) *)Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 64 tahun 2016, industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan, yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah.


𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝐾𝑀 (t) − 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝐾𝑀 (t − 1)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝐾𝑀 (t − 1) 𝑥 100%

Dimana : IKM = Usaha Industri Kecil dan Menengah t = tahun pengamatan t -1 = tahun pengamatan sebelumnya

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Statistik Industri, BPS, Dinas Perindustrian

72. Pertumbuhan Industri Besar

Presentase Pertumbuhan Industri Besar *)

*)Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 64 tahun 2016, industri besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki investasi lebih dari 15 miliar rupiah.


𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝐵 (t) − 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝐵 (t − 1)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝐵 (t − 1) 𝑥 100%

Dimana : IB = Usaha Industri Besar t = tahun pengamatan t -1 = tahun pengamatan sebelumnya

Regulasi/SOP/Roadmap/ Sertifikat ISO/data dukung lainnya yang relevan dari Dinas terkait/KADIN/ Asosiasi pengusaha/ Institusi resmi lainnya Sumber Data : BPS, Dinas Perindustrian

73. Sistem Manajemen Produksi Hasil Industri Kecil Dan Menengah

Sistem manajemen produksi hasil industri kecil dan menengah. Berkaitan dengan profesionalitas manajemen perusahaan dan kualitas produk yang Dihasilkan* *UU Perindustrian

Regulasi/SOP/Roadmap/ Sertifikat ISO/data dukung lainnya yang relevan dari Dinas terkait/KADIN/ Asosiasi pengusaha/ Institusi resmi lainnya Sumber Data : BPS, Dinas Perindustrian


74. Sistem Manajemen Produksi Hasil Industri Besar

Sistem manajemen dan produksi hasil industri besar* *UU Perindustrian

Regulasi/SOP/Roadmap/ Sertifikat ISO/data dukung lainnya yang relevan dari Dinas terkait/KADIN/ Asosiasi pengusaha/ Institusi resmi lainnya Sumber Data: Statistik Produksi, BPS, Dinas Perindustrian

75. Jumlah Perusahaan Sosial (Social Enterprise) Yang Sudah Terdaftar Oleh Pemerintah Daerah

Social enterprise adalah sebuah perusahaan yang dibangun tidak diperuntukkan hanya demi berbisnis semata, namun juga melakukan berbagai kegiatan sosial *) dan kemanusiaan *)Perusahan profit Yang melibatkan masyarakat setempat untuk mengangkat produk unggulan daerah (PUD) / kearifan lokal

Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi.. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA

SUMBER DATA: Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, atau Bappeda

76. Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) / Startup Yang Terdaftar Di Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi, Balitbangda Dan Inkubator Bisnis Swasta

Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yaitu startup yang memanfaatkan teknologi atau kebaharuan teknologi untuk pengembangan produk dan/atau pengembangan bisnis perusahaan pemula berbasis teknologi agar dapat menjadi perusahaan yang profitable dan memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang sustainable, hingga memiliki dampak positif bagi masyarakat. (sumber: panduan PPBT 2019 yang diolah)

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ KADIN/ Asosiasi pengusaha/ Institusi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Kemenristek/BRIN Balitbangda, Bappeda Dinas Perindustrian Perguruan Tinggi UKM

77. Implementasi Program Sistem Inovasi Daerah

Program Sistem Inovasi Daerah sebagai imoplementasi dari Peraturan Bersama antara Mendagri dengan Menegristek No 3 Tahun 2012 dan No 6 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi daerah

Regulasi/SOP/mou/ Roadmap/Surat Keputusan/List Produk Inovasi/ Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/ Bappeda/ Litbang instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Balitbangda/Bappeda Litbang/ Bappeda/ BP2D

78. Keberadaan Dan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD)

Keberadaan dan Pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai bentuk interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan atau lembaga litbang dan masyarakat

Regulasi/SOP/mou/ Roadmap/Surat Keputusan/ List Produk Inovasi/ Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/ Bappeda/ Litbang instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Balitbangda/Bappeda Litbang/ Bappeda

79. Kolaborasi Antara Perguruan Tinggi, Lembaga Dan Atau Litbang Dengan Pemerintah Daerah Dalam Program Pengembangan Teknologi Dan

Merupakan jumlah aktifitas/kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama antara perguruan tinggi dan atau Lembaga litbang dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 3 tahun terakhir

Regulasi/SOP/mou/ Roadmap/Surat Keputusan/List Produk Inovasi/ Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/ Bappeda/Litbang instansi


Inovasi Dalam 3 Tahun Terakhir

resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Balitbangda/Bappeda

Litbang/ Bappeda Perguruan Tinggi BPS Balai Penelitian Baristand Industri BPTP BPTU HPT

80. Jumlah Kerjasama Antara Industri/ Dunia Usaha Dengan Pemerintah Daerah Dalam Program Pengembangan Teknologi Dan Inovasi Dalam 3 Tahun Terakhir

Merupakan jumlah aktifitas/kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama antara industri/dunia usaha dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 3 tahun terakhir

Regulasi/SOP/mou/ Roadmap/Surat Keputusan/List Produk Inovasi/ Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/ Bappeda/ Litbang instansi resmi Lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Balitbangda/Bappeda

Litbang/ Bappeda Kadin Dinas Perindustrian Perusahaan Swasta BPS Perguruan Tinggi

81. Kolaborasi Antara Perguruan Tinggi Dan Atau Lembaga Litbang, Industri/Dunia Usaha Dan Pemerintah Daerah (Triple Helix) Dalam Program Pengembangan Teknologi Dan Inovasi Dalam 3 Tahun Terakhir

Merupakan jumlah aktifitas/kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama antara perguruan tinggi dan atau Lembaga litbang, industri/dunia usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 3 tahun terakhir

Regulasi/SOP/mou/ Roadmap/Surat Keputusan/ List Produk Inovasi/ Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/Bappeda/ Litbang instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Balitbangda/Bappeda

Litbang/ Bappeda Kadin Dinas Perindustrian Perusahaan Swasta BPS Perguruan Tinggi Lembaga Litbang

82. Indeks Inovasi Daerah

Penilaian Inovasi Daerah dilakukan melalui mekanisme pengukuran Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau intensif Inovasi Daerah.

Kemendagri tentang Penyusunan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah.

Hasil skor/indeks dan status/ predikat Inovasi Daerah secara Nasional yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : BPP Kemendagri RI

83. Jumlah Artikel Ilmiah Jurnal Yang Dihasilkan Oleh Perguruan Tinggi Dan Atau Lembaga Litbang Setempat Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Nasional Terakreditasi / Internasional Selama 3 Tahun Terakhir

Jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan atau lembaga litbang setempat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi / internasional selama 3 tahun terakhir

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/Bappeda/ Litbang instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : SINTA Kemenristekdikti

84. Jumlah Penelitian Yang Dihasilkan Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Dan Atau Lembaga Lainnya Yang Masuk Kekayaan

Jumlah penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, cipta, dan design Industri) secara

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/Bappeda/Litban g/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN


Intelektual (Paten, Merek, Cipta, Dan Design Industri)

keseluruhan yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir

NILAINYA. Sumber Data : Balitbangda/Bappeda

Litbang/ Bappeda Perguruan Tinggi Kemenristek/BRIN Pangkalan Data Kekayaan

Intelektual KemenKUMHAM RI (https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ )

85. Jumlah Paten Yang Telah Dimanfaatkan Di Industri

Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/Bappeda/ Litbang/ Kadin/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Balitbangda/Bappeda

Litbang/ Bappeda Perguruan Tinggi Lembaga Litbang Kemenkum HAM Kemenristek/BRIN Perusahaan

86. Anggaran Penelitian Dan Pengembangan Terhadap Total APBD

Persentase anggaran penelitian dan pengembangan* terhadap total APBD pada tahun terakhir *PP 18/2016 tentang Perangkat daerah (nomenklatur penelitian Dan pengembangan)

Kebutuhan Data tahun terakhir:

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

Total APBD 𝑥 100%

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/Bappeda/ Litbang/ Kadin/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

melalui APBD

87. Persentase Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Berbasis Produk Unggulan Daerah Terhadap Jumlah Penelitian

Persentase kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis produk unggulan daerah terhadap jumlah penelitian

Data Kebutuhan Tahun Terakhir:

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛𝐿𝑖𝑡𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑃𝑈𝐷

jumlah keseluruhan kegiatan Litbang 𝑥 100%

Note: Litbang (Penelitian dan Pengembangan bisa di Pemda, Perguruan Tinggi dan Lembaga litbang lainnya.

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/Bappeda/ Litbang/ Kadin/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA Sumber Data : Balitbangda/Bappeda

Litbang/ Bappeda Perguruan Tinggi Lembaga Litbang

88. Persentase Jumlah Peneliti Di Perguruan Tinggi Dan Perangkat Daerah Kelitbangan Dibanding Hasil Penelitian Yang Dipublikasikan

Persentase jumlah peneliti di perguruan tinggi dan perangkat daerah kelitbangan dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan


𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖

Jumlah Peneliti 𝑥 100%

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/Bappeda/ Litbang/ Kadin/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Balitbangda/Bappeda

Litbang/ Bappeda Perguruan Tinggi Lembaga Litbang

89. Peringkat Perguruan Tinggi Di Daerah Secara Nasional? (Perguruan Tinggi Yang Berlokasi Di Daerah Dan Memiliki Peringkat/Ranki Ng Tertinggi)

Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/ Bappeda/ Litbang/ Kadin/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN PERINGKATNYA. Sumber Data : Peringkatan Perguruan

Tinggi oleh DitJen Dikti, Kemendikbud. https://pemeringkatan.kemdikbud.go.id/ atau

https://pdki-indonesia.dgip.go.id/


https://pemeringkatan.kemdikbud.go.id/

https://pemeringkatan.kemdikbud.go.id/


http://klasterisasi-pt.kemdikbud.go.id/

90. Jumlah Dunia Usaha Dan Industri Yang Memiliki Unit Penelitian Dan Pengembangan

Jumlah dunia usaha dan Industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/Bappeda/ Litbang/ Kadin/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

91. Jumlah Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah Dan Institusi Kelitbangan?

Jumlah Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah dan Institusi Kelitbangan?

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/Bappeda/ Litbang/ Kadin/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN JUMLAH DAN NAMA PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA LITBANGNYA Sumber Data : Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi (https://www.ristekbrin.go.id/lldikti/)

PDDIKTI

(https://forlap.kemdikbud.

go.id/perguruantinggi)

92. Perguruan Tinggi

Dan Institusi Kelitbangan Di Daerah Yang Telah Melakukan Komersialisasi Inovasi

Perguruan tinggi dan institusi kelitbangan di daerah yang telah melakukan komersialisasi inovasi

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/Bappeda/ Litbang/Kadin/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Balitbangda/Bappeda

Litbang/ Bappeda/ BP2D Perguruan Tinggi

93. Jumlah Hak Cipta, Merk Dagang, Paten Dan Rahasia Dagang Di Daerah Yang Teregristrasi

Jumlah sistem hak merk dagang di daerah yang teregristrasi pada tahun terakhir

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/ Bappeda/ Litbang/ Kadin/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber Data : Perguruan Tinggi Bappeda/ Litbang

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual KemenKUMHAM RI (https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ )

94. Kondisi Techno

Park Dan Pusat Unggulan Iptek (PUI)

Kondisi Techno Park dan Pusat Unggulan Iptek (PUI)

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Kopertis/Bappeda/ Litbang/ Kadin/ instansi resmi lainnya Sumber Data : Kemenristek/BRIN Balitbangda Science Techno Park Pusat Unggulan Iptek

95. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon/ Smartphone

Persentase pengguna jaringan telepon selular dibanding jumlah penduduk pada tahun terakhir


Jumlah Penduduk menggunakan HP atau Telepon Selular


Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber :



https://www.ristekbrin.go.id/lldikti/

https://www.ristekbrin.go.id/lldikti/

https://forlap.kemdikbud.go.id/perguruantinggi

https://forlap.kemdikbud.go.id/perguruantinggi




BPS Diskominfo Telkom APJII (Asosiasi

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

96. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Proporsi rumah tangga dengan akses internet


Jumlah Rumah tangga yangMemiliki akses internetJumlah Rumah Tangga

𝑥 100%

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA. Sumber : BPS Diskominfo Telkom APJII (Asosiasi

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

97. Jumlah Inovasi Teknologi Didaerah

Jumlah dan jenis inovasi teknologi didaerah pada tahun terakhir

Regulasi/SOP/Roadmap/ List teknologi/Informasi Teknologi/Link web/data dukung lainnya yang relevan Sumber Data : Balitbangda/Bappeda

Litbang/ Bappeda Perguruan Tinggi

Lembaga Litbang Dinas Perindustrian Disnakertrans

kuesioner pengukuran indeks daya saing daerah · kuesioner ini disampaikan untuk mendapatkan...

Documents