KARYA TULIS ILMIAH

KELOMPOK 5

“HAK ASASI MAUSIA DAN RULE OF LAW”

Oleh:

Alvin Ali Rizky (152410101079)

Ahmad Feril Kholifur R. (152410101123)

Maradita Ningtyas (152410101172)

Galuh Paramita (150210103007)

UPT BSMKU

KWN Kelas 34

UNIVERSITAS JEMBER

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala

limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada tim penulis sehingga dapat menyelesaikan

karya tulis ilmiah ini yang berjudul: “HAK ASASI MANUSIA ( HAM ) DAN RULE

OF LAW” Penulis menyadari bahwa didalam pembuatan karya tulis ilmiah ini berkat

bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak

untuk itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini.

            Tim penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan karya tulis ilmiah ini masih

dari jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian,

tim penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki

sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya, tim penulis dengan rendah hati

dan dengan tangan terbuka menerima masukan,saran dan usul guna penyempurnaan

karya tulis ilmiah ini.

            Akhirnya tim penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat

bagi seluruh pembaca.

  Jember, 20 Maret 2016

P e n u l i s

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………..

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………….

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG ……………………………………………………………..

1.2 IDENTIFIKASI

MASALAH……………………………………………………….

1.3 BATASAN MASALAH……………………………………………………………

1.4 TUJUAN PENULISAN……………………………………………………………

BAB II PEMBAHASAN

2.1 HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW………………………………….

2.2 KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA ( HAM ) DAN LATAR

BELAKANG RULE OF LAW…………………………………………………….

2.3 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM DAN FUNGSI RULE OF LAW……..

2.4 PERMASALAHAN DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA……………….

2.5 DINAMIKA PELAKSANAAN RULE OF LAW………………………………….

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN…………………………………………………………………….

3.2 SARAN-SARAN…………………………………………………………………..

DAFTAR PUSTAKA

ii

i

ii

1

2

2

2

3

5

7

13

14

16

17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang

dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak

kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu

hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini.

HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada

era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup

tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang

Dalam kehidupan sehari-hari hokum tidak lepas dari kita, mulai dari nilai,

tatakrama, norma hingga hokum perundang-undangan dalam peradilan.

Sayangnya hokum di Negara kita masi kurang dalam penegakannya, terutama

dikalangan pejabat bila dibandingkan dengan yang ada pada golongan menengah

ke bawah. Kenapa bisa begitu, karena hukum dinegara kita bisa dibeli dengan

uang

1

1.2 Identifikasi Masalah

1. Apakah pengertian HAM dan rule of law

2. Bagaimana Konsep Dasar Hak Asasi Manusia ( HAM ) dan

Latar belakang Rule of law

3. Sejauh Mana Perkembangan Pemikiran HAM serta fungsi

rule of law

4. Bagaimana Permasalahan dan Penegakan HAM di

Indonesia

5. Bagaimana kah dinamika Pelaksanaan Rule Of Law

1.3 Batasan Masalah

Agar masalah pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada masalah

dan tujuan dalam hal ini pembuatan makalah ini, maka dengan ini penyusun

membatasi masalah hanya pada ruang lingkup HAM.

1.4 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui sudah sejauh mana proses penegakan hukum tentang HAM

2. Dapat mengetahui apakah semua orang sudah mendapatkan kebebasan

HAM

3. Dapat mengetahui sejarah perkembangan HAM dari waktu ke waktu

2

4. Dapat mengetahui peran pentingmnya Rule Of Law dalam pembatasan

kekuasaan pemerintah

5. Dapat mengetahui proses terbentuknya Rule Of law dalam penegakan

hukum Negara

BAB II

PEMBHASAN

2.1 Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law

Berbagai kasus Hak Asasi Manusia ( HAM ) di Republik yang telah 65

tahun merdeka ini ternyata masih marak di depan mata. Kasus Trisakti tahun 1998

yang belum tuntas hingga kini, kasus Lumpur lapindo yang menyengsaran ribuan

rakyar tak berdosa masi berlarut-larut, penyerobotan lahan warga oleh aparat

militer, perilaku brutal oleh aparat kepolisian yang memasuki kampus UNAS

tahun 2008, dan sederetan kasus lainnya, menandakan masih sangat buruknya

penegakan HAM di Indonsesia.

Iklim penegakan HAM dan Rule Of Law di indinesia setidaknya semakin

baik dalam 10 tahun terakhir ( era reformasi ). Yang harus diingat bahwa

penegakan HAM dan Rule Of Law akan menjadi “PR” bagi setiap pemerintahan

yang berkuasa.

3

Hak Asasi Manusia ( HAM ) dan permasalahanya merupaka topik tertua

dan actual, yang selalu ada disetiap peradaban manusia. Penegakan HAM masih

terkendala dengan kesadaran dan kesungguhan para penguasa serta pemahaman

warga Negara akan hakikat HAM diberbagai Negara di dunia termasuk di

Indonesia.

Untuk mengawal penegkan HAM di Indonesia, diperlukan pertuisipasi

masyarakat, baik secara pribadi maupun secara institusi seperti Lembaga Swadaya

Masyarakat ( LSM ), Lembaga Pendidikan, Media dan Pers, dan lembaga-

lembaga lainnya. Hal ini dirasakan sangat efektif dalam membangun opini secara

meluas akan pelanggaran HAM yang terjadi disekitar kita. Transparasi dan

perjuangan tanpa henti dalam menegakan HAM sepatutnya menjadi budaya

bangsa.

a. Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi

oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun

1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

b. Pengertia Rule Of Law

4

Rule Of Law adalah sebuah konsep hokum yang sesungguhnya lahir dari

sebuah bentuk protes terhadap sebuah kekuasaan yang absolute disebuah

Negara. Dalam rangka membatasi kekuasaan yang absolute tersebut maka

diperlukan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan itu, sehingga

kekuasaan tersebut ditata agar tidak melanggar kepentingan Asasi dari

masyarakat, dengan demikian masyarakat terhindar dari tindakan-tindakan

melawan hokum yang dilakukan oleh penguasa.

2.2 Konsep dasar Hak Asasi Manusia ( HAM ) dan latar belakang Rule Of Law

Konsep dasar Hak Asasi Manusia ( HAM )

Konsep Hak Asasi Manusia ( HAM ) dapat diuraikan dengan pendekatan

bahasa ( etimologi ) maupun pendekatan istilah. Secara etimologi, kata “ hak “

merupakan unsur normative yang berfingsi sebagai pedoman perilaku,

melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi

manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan kata “ asasi “

berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai

fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat mengintervensinya apalagi

mencabutnya.

Menurut John Locke; hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang

diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati, yang terperinci :

Hak hidup ( the right of life )

Hak kemerdekaan ( right to liberty )

5

Hak memiliki ( right to property )

Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena

diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang

bangsa, ras atau jenis kelamin. Hak asasi manusia juga bersifat supralegal,

artinya tidak tergantung pada Negara atau undang-undang dasar, dan

kekuasaan pemerintah. Bahkan HAM memiliki kewenangan lebih tinggi

karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Di Indonesia

tercantum dalam UU No. 39 / 1999 tentang Hak asai manusia.

Latar belakang Rule Of Law

Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-

19, bersamaan dengan kelahiran Negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir

dengan sejalan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran

parlemen dalam penyelenggaraan Negara dan sebagai reaksi terhadap Negara

absolute yang berkembang sebelumnya. Rule of law adalah konsep tentang

common law yaitu seluruh aspek Negara menjunjung tinggi supremasi hukum

yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian.

Latar belakang kelahiran rule of law

Diawali dengan adanya gagasan untuk melakukan pembatasan

kekuasaan pemerintahan Negara

Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi dan

konstitusi

6

Perumusan yuridis dan demokrasi konstitusional adalah konsepsi

Negara hukum

Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi

masyarakatnya. Khususnya keadilan social. Pembukaan UUD 1945 memuat

prinsip-prinsip rule of law, yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara

formal terhadap “ rasa keadilan “ bagi rakyat Indonesia.

2.3 Perkembangan pemikiran HAM dan Fungsi Rule Of Law

Perkembanga Pemikiran HAM dunia

Setiap manusia yang ada diseluruh dunia memiliki derajat dan martabat yang

sama. Dalam kaitan hak asasi, maka ada hal yang sangat wajar, rasional, serta

perlu mendapat dukungan yang nyata bagi setiap manusia yang berpikir dan

berjuang untu memperoleh hak asasinya dimana pun dia berada.

Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari :

Magna charta

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM

dikawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang antara lain

memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute,

menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung

jawabannya dimuka hukum.

7

The American Declaration

Perkembangan HAM selanjutnya ditndai dengan munculnya The

American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau

dan Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka

sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia

harus dibelenggu.

The French Declaration

Pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (deklarasi prancis),

dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam

the rule of law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan

tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of

innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan

dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

The Four Freedom

Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak

kebebasan hak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama

yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian

setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan

sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi

usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada

dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara

lain.

8

Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia

Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dibagi dalam dua priode.

Periode sebelum kemerdekaan

Perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dijumpai

dalam organisasi pergerakan sebagai berikut:

Budi Oetomo, pemikiranya, “ hak kebebasan berserikat dan

mengeluarkan pendapat “.

Perhimpunan Indonesia, pemikirannya, “ hak untuk menentukan

nasib sendiri “.

Serekat islam, pemikirannya, “ hak penghidupan yang layak dan

bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial “.

Partai Komunis Indonesia, pemikirannya, “ hak sosial dan

berkaitan dengan alat-alat produksi “.

Indische Party, pemikirannya, “ hak untuk mendapatkan

kemerdekaan dan perlakuan yang sama “.

Partai Nasional Indonesia, pemikirannya, “ hak untuk memperoleh

kemerdekaan “.

Organisasi Pendidikan Indonesia, pemikiranya meliputi :

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri,

2. Hak untuk mengeluarkan pendapat,

3. Hak untuk berserikat dan berkumpul,

4. Hak persamaan di muka hukum,

5. Hak untuk turur dalam penyelenggaraan Negara.

9

Periode sesudah kemerdekaan

a. Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada periode ini menekankan pada hak-hak mengenai

Hak untuk merdeka

Hak kebebasan untuk

berserikat melalui organisasi politik yang didirikan

Hak kebebasan untuk

menyampaikan pendapat terutama diparlemen

b. Periode 1950-1959

Implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang

hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi yang antara lain:

Parpol dengan berbagai

ideologinya

Kebebasan pers yang bersifat

liberal

Pemilu dengan system

multipartai

Parlemen sebagai lembaga

kontrol pemerintah

Wacana pemikiran HAM

yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan

c. Periode 1959-1966

10

Pada periode ini pemikiran HAM tidak mendapat ruang kebebasan

dari pemerintah atau denga kata lain pemerintah melakukan

pemasungan HAM, yaitu hak sipil, seperti hak untuk berserikat,

berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Hal ini

disebabkan karena periode ini sistem pemerintahan parlementer

berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin.

d. Periode 1966-1998

Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat dilihat dalam tiga kurun

waktu yang berbeda.

Pertama, tahun 1967 ( awal pemerintahan presiden soeharto ),

berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan

adanya hak uji materiil yang diberikan kepada Mahkamah Agung.

Kedua, kurun waktu 1960-1970, pemerintah melakukan pemasungan

HAM dengan sifat defensif (bertahan), represif (kekerasan) yang

dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat restriktif

(membatasi) terhadap HAM. Alasan pemerintah adalah bahwa HAM

adalah produk pemikiran berat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai

luhur budaya bangsa yang tercermin dalam pancasila.

Ketiga, kurun waktu tahu 1990-an, pemikiran HAM tidak lagi hanya

bersifat wacana saja melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan

HAM, seperti Komnas HAM berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993,

tanggal 7 Juni 1993. Selain itu, pemerintah memberikan kebebasan

11

yang sangat besar menurut UUD 1945 amandemen, piagam PBB, dan

piagam mukadimah.

e. peride 1998-sekarang

pada periode ini, HAM mendapat perhatian yang resmi dari

pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin

HAM dan menetapakan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang

hak asasi manusia. Artinya, pemerintah memberi perlindungan yang

signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu aspek

politik, social, ekonomi, budaya, keamanan, hukum dan pemerintahan.

Fungsi Rule

Of Law

Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “

rasa keadilan “ bagi rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial”, sehingga diatur

pada pembukaan UUD 1945, bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan

Negara. Dengan demikian, inti dati rule of law adalah jaminan adanya keadilan

bagi masyarakat, terutama keadilan sosial.

Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di dalam pasal-pasal

UUD 1945, yaitu :

1. Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat 3)

12

2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan kadilan (pasal 24

ayat 1)

3. Segenap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya ( pasal 27 ayat 1)

4. Dalam bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain

bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dipen hukum ( pasal

28D ayat 1 )

5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan

yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28D ayat 2).

2.4 Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia

Perlindungan HAM di Indonesia harus didasarkan pada prinsip bahwa

hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, merupakan

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan,

maupun pelaksanaanya. Hal ini sesuai dengan isi piagam PBB yaitu pasal 1 ayat

3, pasal 55 dan 56 yang berisi bahwa upaya pemajuan dan perlindungan HAM

harus dilakukan melalui suatu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan

pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar Negara serta

hukum internasional yang berlaku.

13

Sesuai dengan amanat konstitusi, hak asasi manusia di Indonesia

didasarkan pada konstitusi NKRI, yaitu :

1. Pembukaan UUD 1945 ( alinea 1 )

2. Pancasila sila keempat

3. Batang tubuh UUD 1945 ( pasal 27, 29, dan 30 )

4. UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang pengadilan

HAM.

Hak asasi di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan

melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak

atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam

pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

2.5 Dinamika Pelaksanaan Rule Of Law

Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya Negara

hukum, yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan rul of law harus

diartikan secara hakiki ( materiil ), yaitu dalam arti “pelaksanaan dari jus law”.

Perinsip-prinsip rule of law secara hakiki (materiil), sangat erat kaitanya dengan “

the enforcement of the rules of law “ dalam penyelenggaraan pemerintahan

terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of

law.

14

Rule of law juga merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hukum

yang di dalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar

manusia, masyarakat, dan Negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai

tertentu dan memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Legalisme tersebut

mengandung gagasan bahwa keadilan dapat melayani melalui pembuatan sistem

peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak

personal, dan otonom. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di Negara kita, namun

implementasi/penegakannya belum mancapai hasil yang optimal, sehingga rasa

keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan sebagian

besar masyarakat. Hal-hal yang mengemuka untuk dipertanyakan antara lain

adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule

of law.

Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak

hukum yang terdiri dari :

1. Kepolsian

2. Kejaksaan

3. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )

4. Badan Peradilan :

a. Mahkamah Agung

b. Mahkamah Konstitusi

c. Pengadilan Negeri

15

d. Pengadilan Tinggi

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia Rule of law adalah sebuah konsep hokum yang sesungguhnya lahir dari sebuah bentuk protes terhadap sebuah kekuasaan yang absolute disebuah Negara.

2. Konsep Hak Asasi Manusia ( HAM ) dapat diuraikan dengan pendekatan bahasa ( etimologi ) maupun pendekatan istilah. Secara etimologi, kata “ hak “ merupakan unsur normative yang berfingsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan,

16

kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan kata “ asasi “ berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya.

3. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari : Magna charta

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dikawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum.

The American DeclarationPerkembangan HAM selanjutnya ditndai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

4. Perlindungan HAM di Indonesia harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun pelaksanaanya. Hal ini sesuai dengan isi piagam PBB yaitu pasal 1 ayat 3, pasal 55 dan 56 yang berisi bahwa upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar Negara serta hukum internasional yang berlaku.

5. Rule of law juga merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan Negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu dan memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat melayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di Negara kita, namun implementasi/penegakannya belum mancapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Hal-hal yang mengemuka untuk dipertanyakan antara lain adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law.

3.2 Saran-saran

17

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan

memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa

menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan

pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak

oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan. 2007. “Pendidikan Kewarganegaraan”. Paradigma. Jogjakarta

Zaelani, Endang Sukaya.”Pendidikan Kewarganegaraan”.Paradigma.Jogjakarta

Herdiawanto, Hery.”Pendidikan Kewarganegaraan”.Erlangga.Jakarta

Azra,Azyumardi.”Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani”.ICCE UIN.Jakarta

18