EDISI PENGADAAN

Iklim Usaha Pengadaan:

Edisi: Pekan III Februari 2012

MEMIKIRKAN CARA TINGKATKAN DAYA SAINGkatan iklim usaha di bidang pengadaan bukan KRONIKA-BEN -- Sekitar dua pekan lalu semata tanggung jawab LKPP melainkan Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama harus ditangani bersama secara lintas Internasional dari Lembaga Kebijakan sektoral. Untuk itulah jauh hari Pengadaan Barang/ Jasa DIrektorat Iklim Usaha menurut Pemerintah, biasa disingkat Hermawan, telah memprakarsai LKPP menyelenggarakan pembentukan Kelompok Kerja diskusi di sebuah tempat di Pengkajian Iklim Usaha PengBandung, mengupas isu adaan yang anggotanya tidak seputar upaya mengkaji kondisi hanya dari lembaga pemerintah iklim usaha pengada-an barang/ melainkan juga dari kalangan jasa di Indonesia. akademisi, swasta, termasuk ! Sebagaimana yang diasosiasi-asosiasi pengadaan katakan oleh Sarah Sadiqa, SH, barang/ jasa. Msc, Direktur Iklim Usaha dan Dari kesempatan diskusi Kerjasama Internasional saat dengan anggota Pokja, Hermamemberikan pengantar dalam wan melihat antusiasme yang diskusi tersebut, bahwa Sarah Sadiqa cukup tinggi dari mereka bersepemahaman terhadap iklim mangat untuk memberikan saran dan usaha di bidang pengadaan barang/ jasa pendapat tentang bagaimana sebaiknya pemerintah diperlukan untuk merumuskan pemerintah menyikapi penatausahaan kebijakan pengadaan barang jasa yang pengadaan barang/ jasa di era bisnis seperti diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekarang ini. pengusaha nasional kita ke depan. ! Pemerintah sebagai pemegang kendali ! Sebagaimana dipahami bersama, iklim regulasi diharapkan dapat memahami kondisi usaha yang sehat dalam pengadaan barang/ nyata bisnis di bidang pengadaan barang/ jasa tidak hanya baik bagi pemerintah selaku jasa agar saat merumuskan kebijakan atau pengada karena akan mendapatkan ba-rang/ regulasi dapat diterima positif oleh pelaku jasa dengan harga dan kualitas yang usaha. kompetitif, tetapi juga akan memberikan ! Ben Baharuddin Nur selaku konsultan ruang tumbuh bagi Kebijakan publik dari ISP3-AusAID, lembaga pengusaha nasiokonsultan yang saat ini sedang membantu nal untuk berkemLKPP dalam mendorong percepatan bang lebih kuat reformasi pengadaan barang jasa, mencoba sehingga ke depan memberikan contoh Smart Practice upaya dapat lebih banyak perbaikan iklim usaha dari sebuah negara mengakses pasar yang saat ini bahkan sudah memasuki fase pengadaan global. kedua dari upaya mereka. Sementara itu, !! Macedonia, salah satu negara bekas DR.Hermawan,SE, Yugoslavia adalah contoh praktek cerdas MSi, Kepala Sub mengkatrol daya saing negaranya melalui Direktorat Iklim perbaikan iklim usaha pengadaan barang/ Usaha LKPP meliHermawan jasa pemerintah yang dilakukan secara hat bahwa peningterpadu dengan perbaikan iklim usaha secara nasional. ! Sistem pelayanan perizinan usaha satu atap yang dulu juga pernah kita lakukan di negeri ini, dirasakan oleh pengusaha sebagai suatu keberhasilan penghematan waktu dan pengeluaran yang tidak perlu. Dampaknya makin banyak pengusaha yang mengaku mendapatkan berkesemp-tan mencicipi irisan kue dari pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa. ! Saat ini mereka sudah memasuki fase kedua dari usaha perbaikan iklim usaha mereka dimana semua urusan birokrasi perizinan termasuk administrasi yang berkaitan pengadaan barang/ jasa dilakukan melalui sistem on line. Upaya cerdas ini tentunya menarik untuk menjadi bahan pembelajaran bagi kita di Indonesia.

Saya"menyebut"temuan"ini"Roda,"tapi*sejauh*ini*saya* belum*berhasil*menarik*minat*pemodal*ventura*

Hal 1 Hal 2 Hal 3 Hal 4

Acara: Diskusi Pengadaan Opini: Pengadaan Yang Amanah Relaks: TTS Berhadiah Komik Knowledge Sharing

Anyone who has lost track of time when using a computer knows the propensity to dream, the urge to make dreams come true and the tendency to miss lunch. (Tim Barners-Lee)

Published by E-Mail

: successtraining.com : successtraining@yahoo.com

Kronika OPINIBen Baharuddin Nur Pekan III Februari 2012 Hal. 2

PENGADAAN yang AMANAHMeski masalah ini sedikit serius, tapi mari kita mendiskusikannya dengan santai. Pertama saya ingin menyamakan persepsi bahwa negara berkewajiban memenuhi hak dasar setiap warganegara dalam arti luas, termasuk warga negara lain yang tunduk pada konstitusi negara. Hak dimaksud termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal. Singkatnya hak warga negara adalah menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Negara dalam skala global lebih dipandang sebagai suatu badan hukum dengan sejumlah hak dan kewajibannya pada tataran universal. Dalam konteks kepentingan rakyat suatu bangsa, negara adalah organisasi yang di dalamnya dilengkapi dengan organ-organ guna menjalankan fungsinya. Secara garis besar organ-organ ini kita sudah sama ketahui yakni ekskutif, yudikatif dan legislatif sebagaimana pengelompokan yang dilakukan oleh Montesque yang mengenalkan istilah trias politica. Kewajiban negara kepada warga negara seharusnya telah terbagi habis kepada ketiga pilar negara sebagaimana yang disebutkan tadi dimana kewajiban pelaksanaannya diamanahkan kepada eksekutif, pengaturannya dalam bentuk ligislasi yang mengikat setiap warga negara diamanahkan kepada legislatif dan pengawasan serta penegakan dari aturan negara tersebut menjadi tanggungjawab lembaga yudikatif. Ketiga lembaga ini seharusnya independen dalam fungsinya masing-masing. Fungsi ini tidak bisa dikompromikan apalagi dicampur baur karena akan berakibat merugikan pihak yang dilayani alias warga negara atau rakyat. Sekarang kita membatasi lingkup diskusi kita pada satu lembaga yakni lembaga eksekutif atau umum dikenal sebagai lembaga pemerintah. Untuk melaksanakan amanah negara dalam hal memberikan pelayanan kepada warga negara baik langsung maupun tidak langsung, pemerintah diberikan kewenangan oleh negara untuk membelanjakan uang negara yang diperoleh atau diterima dari berbagai sumber termasuk pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara kepada negara. Dari kewenangan berbelanja inilah yang kemudian melahirkan suatu bentuk aktivitas pemerintah yang disebut sebagai pengadaan barang/ jasa pemerintah. Atas dasar filosofi ini sehingga setiap orang yang diberikan amanah oleh organisasinya terlibat dalam proses pengadaan, harus benarbenar menghayati bahwa uang yang dibelanjakan adalah uang titipan rakyat untuk peruntukan memaksimal-kan pelayanan kepada rakyat baik langsung maupun tidak langsung. Maka seharusnya azas yang pertama dan mutlak ditaati dalam melaksanakan amanah pengadaan barang/ jasa di lingkungan pemerintah termasuk lembaga negara lainnya adalah azas kehati-hatian. Bagaimana mempraktekkan azas kehati-hatian ini, saya tidak punya rujukan resmi. Yang selalu saya ingat adalah pesan kakek bila saya pamit mau bepergian berkendaraan: Hati-hati di jalan nak, selamat sampai ke tempat tujuan. Yang maksudnya agar saya menaati peraturan lalu lintas, menghormati hak pengguna jalan yang lain, tidak keluar jalur, menjaga keselamatan kendaraan dan tentunya harus membiasakan bertanya bila tersesat agar hemat bahan bakar alias efisien. Untungnya sekarang ada Geo Pisitioning System (GPS) dimana sangat membantu bila tersesat dan tak ada yang bisa ditanya, terutama di jalan tol. Kembali ke soal pengadaan. Seorang rekan suatu hari bertanya soal pengadaan ini dalam hubungannya dengan pelayanan kepada rakyat. Ia menanyakan hubungan antara pembelian mobil operasional di lingkungan kantornya dengan fungsi pelayanan yang saya maksud. Apa hubungannya mobil pejabat dengan kepentingan rakyat? Tanyanya lalu menambahkan bahwa yang berhubungan dengan kepentingan rakyat itu pastinya adalah sekolah, jalan, sarana air bersih, jembatan dan semacamnya. Saya tidak menyalahkan pandangan itu karena justru pemikiran seperti itu yang dominan ada di kepala orang. Termasuk banyak yang menanyakan hubungan antara biaya rapat, studi banding, kajian dan semacamnya untuk kepentingan rakyat. Tentu saja jawaban saya bukan untuk pembenaran, yang pasti bahwa pelayanan kepada rakyat atau masyarakat tidak semuanya dalam wujud yang langsung dalam bentuk fisik. Kalau dengan pengadaan mobil, studi banding, rapat, kajian dan sebagainya diyakini dapat mendorong kinerja organisasi untuk menghasilkan output dan outcomes yang secara berantai membawa dampak bagi peningkatan kualitas kehidupan rakyat, tentu saja relevan. Bagaimana cara memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan didasarkan atas perspektif bagi sebesar-besar kepentingan rakyat? Jawabannya tidak mudah, tapi setidaknya dengan menegakkan disiplin perencanaan pengadaan, mulai dari perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran hingga perencanaan metodenya sambil senantiasa mengingat kepentingan rakyat sebagai the ultimate stakeholder, mudah-mudahan amanah konstitusi kita dapat diwujudkan. Makanya salah satu hal yang mendasar dari perubahan Keppres 80/2003 menjadi Perpres 54/2010 adalah dari aspek penegasan perencanaan pengadaan sebagai bagian penting dari seluruh proses pengadaan. Perlu diingat bahwa selain lembaga eksekutif juga ada lembaga lain yang harusnya berdiri tegak memasang filter agar tidak ada satupun kegiatan atau anggaran yang bisa lolos kecuali jelas muaranya dalam jangka pendek maupun panjang bagi kepentingan rakyat. Lembaga itu adalah lembaga legislatif. Saat lembaga eksekutif merampungkan tugasnya membuat perencanaan kegiatan dengan ancarancar anggarannya, maka di lembaga yang terdapat di tingkat nasional, propinsi hingga kabupaten yang merupakan wakil resmi rakyat secara konstitusi, akan berbicara lantang mengoreksi setiap program dan mempertajamnya bagi tujuan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemasalahatan rakyat, termasuk mengoreksi anggaran yang diajukan eksekutif agar uang negara yang berarti uang rakyat dibelanjakan secara efisien. Itulah tugas utamanya. Setelah proses pengadaan berjalan, mulai dari perencanaan hingga barang/ jasa yang dibutuhkan diterima oleh pihak yang mengadakan, maka setelahnya masih ada satu lembaga lagi yang juga merupakan representasi negara dalam menjalankan kewajibannya kepada rakyat yang bertugas melakukan koreksi dan menjatuhkan sanksi bila ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang mendapat amanah pengadaan yang terbukti merugikan negara. Begitulah sekilas opini saya dalam melihat pengadaan barang jasa dari perspektif amanah pemerintah dalam melaksanakan pelayanan bagi kepentingan rakyat. Perangkat negara untuk megemban amanah mensejahterakan rakyat sebenarnya sudah relatif lengkap, namun selama pengadaan barang/jasa tidak dihayati sebagai amanah, maka akan selalu bermuara pada kesia-siaan, dan rakyat lagi-lagi masih harus menunggu lebih lama, entah sampai kapan. Tentu saja ini sekedar ungkapan pemikiran dan keprihatinan, mudah-mudahan datang suatu masa dimana kesadaran akan pentingnya mengemban amanah penderitaan rakyat menjadi sebuah kesadaran kolektif di negeri ini.(Col-Kronika7212)

TTS KRONIKAKETENTUAN MENJAWAB TTS 7212Kirimkan jawaban anda melalui E-mail ke successtraining@yahoo.com dengan menuliskan nomor TTS yang anda jawab. Satu jawaban untuk satu account. Bila terdapat lebih dari satu pengirim jawaban yang menjawab benar, pemenang akan diundi. Pemenang akan diumumkan pada edisi Procurement Chronicle selanjutnya. Batas waktu pengiriman jawaban 28 Februari 2012

Pekan III Februari 2012 Hal. 3

MENURUN MENDATAR5) Metode pengadaan ini dipilih bila suatu pekerjaan pengadaan membutuhkan pelibatan masyarakat dalam operasionalisasi dan perawatannya. 7) Metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu. 9) Pejabat yang berwenang menetapkan rencana pelak-sanaan pengadaan barang/Jasa (singkatan) 12) Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. 13) Kerjasama pembiayaan antar K/L/D/I untuk suatu pekerjaan pengadaan (Inggris). 14) Surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. 18) Yang berwenang tetapkan Rencana Umum Pengadaan; 19) Metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang dipilih saat jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas. 22) Unit organisasi pemerintah yang berfungsi laksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada (singkatan). 23) Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah (singkatan). 24) Ancar-ancar harga atau biaya yang dibuat oleh pengelola pengadaan (singkatan). 25) Organ di dalam unit layanan pengadaan yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 26) Tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka melalui jalur internet (Inggris). 1) Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/ Jasa. 2) Surat resmi yang menjamin kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. 3) Metode ini dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi bila metode lainnya dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi. 4) Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan, mengelola dan mengawasi kebijakan pengadaan barang jasa (singkatan). 6) Personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. 8) Metode pengadaan untuk pengadaan barang yang tidak mempunyai harga pasar dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. 10) Sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/ Jasa (Inggris). 11) Yang seharusnya dilakukan oleh penyedia bila tidak puas atas keputusan Panitia Lelang. 15) Tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik (Inggris). 16) Perjanjian tertulis antara pengguna dengan penyedia barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 17) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak yang jumlah harganya pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga. 20) Tim atau tenaga ahli yang memberikan penjelasan teknis dalam proses pelelangan (Bahasa Belanda). 21) Surat yang diberikan kepada penyedia terpilih setelah penetapan pemenang lelang (singkatan).

Illustrasi/ narasi by : Ben B. NoorBAGAIMANA SAYA BISA MENDAPATKAN DESAIN SEPERTI INI ..??

Suatu pagi di sebuah kantor pemerintah...

SEPERTINYA BELIAU SEDANG MEMIKIRKAN SESUATU YANG RUMIT

IBU KiREy YA..? SILAHKAN MASUK, SAYA PERLU MENDISKUSIKAN SESUATU

RUPANYA PAK RUDY sedang MEMIKIRKAN CARA MENDAPATKAN KONSULTAN UNTUK DESAIN KHUSUS YANG TELAH DIRENCANAKAN KANTORNYA SEJAK LAMA.

KENAPA bapak TIDAK COBA METODE PENGADAANITULAH YANG SEDANG SAYA PIKIRKAN BU BAGAIMANA MENDAPATKAN PENYEDIA YANG BISA MEMBERIKAN KONSEP PERUMAHAN PEGAWAI YANG RAMAH LINGKUNGAN DAN HEMAT ENERGI

SAYEMBARA ?

Oh ya? baru dengar saya aturan itu. Emang bisa?

DI PASAL 46 PERPRES 54 DIKATAKAN BAHWA SAYEMBARA DIGUNAKAN UNTUK PENGADAAN JASA LAINNYA YANG MERUPAKAN HASIL DARI GAGASAN, KREATIVITAS, INOVASI, BUDAYA DAN METODE PELAKSANAAN TERTENTU.

TERIMAKASIH BU kirey. SEKARANG SAYA BISA LEGA. MUDAH-MUDAHAN DARI SAYEMBARA ITU KITA BISA MENDAPATKAN INOVASI TERBAIK BAGAIMANA SEHARUSNYA PERUMAHAN UNTUK PEGAWAI DIBANGUN DENGAN MENGUTAMAKAN KESELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TIDAK BOROS ENERGI. MUDAHMUDAHAN KONSEP DARI SAYEMBARA ITU JUGA BISA DIMANFAATKAN OLEH LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA DAN DITIRU OLEH MASYARAKAT UMUM.

Okay !! TOLONG SEGERA DIPERSIAPKAN SEGALA SESUATUNYA YA BU !

Pasal 46 Perpres 54/ 2010(1) Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.