BAB IPENDAHULUAN

1.1. Fokus Penelitian

Keberadaan aparatur pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi

masyarakat tidak akan lepas dari tiga fungsi pokoknya, yaitu sebagai

pelayan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan

(development).

Camat sebagai pemimpin organisasi pemerintah Kecamatan

memegang peranan kepemimpinan yang sangat penting dalam

menentukan dan meningkatkan kinerja dari aparatnya menuju suatu

paradigma pemerintahan yang baru. Penyelenggaraan pemerintahan di

Kecamatan ditentukan oleh kemampuan Camat sebagai pimpinan

bersama dengan para stafnya sebagai pelaksana tugas-tugas.

Kepemimpinan Camat sangat mempengaruhi banyak hal dalam

penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan termasuk diantaranya

perilaku dan kinerja aparat dalam melaksanakan tugasnya, prestasi kerja

dari pegawai kecamatan, tingkat disiplin pegawai di kantor Kecamatan

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepemimpinan yang

tepat akan mendorong timbulnya kesediaan bawahan untuk berbuat dan

berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pimpinan. Berkaitan

dengan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, pegawai kantor

Kecamatan dalam kapasitasnya sebagai aparatur pemerintah Kecamatan

merupakan unsur pelaksana utama tugas-tugas Camat yang ada di

wilayah Kecamatan. Berhasil tidaknya tugas-tugas Camat sangat

ditentukan salah satunya dari kinerja para pegawai di kecamatan tersebut.

Paradigma pada pola dan kedudukan pemerintah Kecamatan telah

mengalami perubahan. Hal ini dindikasikan dengan perubahan status

Camat sebagai kepala wilayah administratif menjadi koordinator atas desa

dalam lingkup kewilayahannya tanpa ada hubungan yang hierarkis.

1

Konsekuesi logis dari perubahan ini menjadikan posisi Camat pada

titik sentral dalam arti terdepan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat serta sebagai manajer kecamatan dengan tugas

pengendalian, mengggerakkan, mengarahkan bawahannya dalam

melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

tertib, berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan misi dan visi

daerah yang menjadi tugasnya.

Adanya kepemimpinan Camat yang bersifat profesional

mengharuskan adanya partisipasi dari pegawai yang merupakan staf

langsung dari pemimpin kecamatan. Dengan demikian dituntut adanya

disiplin dari pegawai Kecamatan sehingga memperlancar proses tujuan

yang telah digariskan. Karena pentingnya partisipasi pegawai terutama

kedisiplinan pegawai yang dapat meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, maka diperlukan sosok pemimpin dalam hal ini Camat yang

memiliki teknik kepemimpinan tinggi, potensi, integritas, kemampuan yang

tinggi dan diwujudkan dalam kemampuan memimpinnya.

Kurangnya rasa disiplin pegawai tentu menjadi masalah dan

tantangan besar terhadap tuntutan pembangunan nasional. Usaha

pembangunan tersebut menuntut kerja keras, tanggung jawab dan

pengabdian yang tinggi. Disini sangat diperlukan adanya kesadaran

perangkat dalam menyelesaikan tugas secara efisiensi dan efektif. Di

samping itu kepemimpinan Camat dituntut perannya dalam membina

pegawai agar punya disiplin kerja guna kelancaran jalannya pemerintahan

Kecamatan.

Untuk membangun tradisi perilaku berdisiplin di lingkungan

pemerintahan diperlukan aturan main yang jelas dan teladan

kepemimpinan yang konsekuen. Kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan

di alam reformasi adalah yang berperilaku pembaharu juga menjalankan

faktor disiplin sebagai landasan nilai yang utama.

Disiplin yang mantap pada hakekatnya akan tumbuh dan terpancar

dari hasil kesadaran manusia. Disiplin yang tidak bersumber dari hati

2

nurani akan menghasilkan disiplin yang lemah dan tidak bertahan lama.

Disiplin yang hidup dari kesadaran diri, disiplin itulah yang diharapkan

selalu tertanam dalam diri perangkat.

Seperti kita ketahui, kinerja pegawai negeri sipil pasti berkaitan erat

dengan disiplin kerja pegawai. Deskripsi kinerja pegawai negeri yang

berkaitan dengan displin kerja tercermin dari keluhan-keluhan yang

datang dari warga masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang

diberikan. Hal tersebut menurut Tjiptoherijanto (1996:14) bahwa :

“Meskipun rasio antara penduduk dengan PNS tidak terlalu besar, tetapi seringkali terdengar keluhan masyarakat terhadap pelayanan aparat pemerintahan. Keluhan ini selain disebabkan oleh ketidak mampuan personil juga karena masalah kedisiplinan, banyak pegawai tidak ada ditempat pada saat dibutuhkan sehingga pekerjaan tersebut harus ditunda penyelesaiannya”.

Kecamatan sebagai wilayah kerja Camat selaku perangkat daerah

Kabupaten dan Kota, merupakan salah satu indikator bagi pelaksanaan

pemerintahan tingkat atasnya, ingin mewujudkan suatu sistem

pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang bebas korupsi, kolusi dan

nepotisme. Oleh karena itu dibutuhkan aparatur pemerintahan yang

berkualitas dibarengi dengan disiplin kerja yang tinggi. Pegawai kantor

Kecamatan juga sangat memegang peranan penting demi lancarnya

kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan tersebut. Kurangnya

kedisiplinan pegawai negeri akan mengakibatkan menurunnya kinerja

mereka dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Demikian juga

berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan serta pengamatan penulis

pada setiap kegiatan praktek, dalam kepemimpinan Camat dalam

meningkatkan disiplin kerja di kantor Camat Patebon seringkali terdapat

masalah yang harus dihadapi, antara lain:

1. kurang tegasnya sanksi yang diberikan Camat kepada pegawai

yang indisipliner;

2. kurang optimalnya pengawasan melekat yang diberikan Camat

kepada pegawainya;

3

3. kurangnya kesadaran dan kemauan dari pegawai untuk mentaati

peraturan yang ada;

4. tingkat disiplin pegawai yang kurang dalam bekerja;

5. kurangnya pengetahuan pegawai terhadap PP No. 30 Tahun 1980

tentang peraturan disiplin bagi pegawai negeri sipil;

6. keterlambatan pegawai dalam mengikuti apel kerja;

7. seringnya terlihat pegawai yang tidak berada ditempat saat jam

kerja kantor;

8. adanya absensi tanpa sebab yang jelas;

9. adanya pegawai yang meninggalkan kantor sebelum waktu kerja

selesai;

10. kurangnya kesejahteraan pegawai yang menyebabkan aparat

mencari pendapatan di luar gaji sehingga dapat menganggu

optimalisasi pekerjaan di Kantor Camat Patebon dan lain

sebagainya.

Masalah-masalah tersebut merupakan sedikit gambaran mengenai

kegiatan para pegawainya di Kantor Kecamatan Patebon Kabupaten

Kendal.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis

memfokuskan penelitian di kantor Camat Patebon pada hal-hal sebagai

berikut :

1. Bagaimana kepemimpinan Camat Patebon Kabupaten Kendal dalam

meningkatkan disiplin kerja pegawai;

2. Hambatan-hambatan Patebon Kabupaten Kendal dalam

meningkatkan disiplin kerja pegawai;

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan Camat Patebon dalam

meningkatkan disiplin kerja pegawai.

4

Berdasarkan fokus-fokus , maka penulis tertarik untuk mengangkat

permasalahan pegawai pada kantor Kecamatan Patebon Kabupaten

Kendal ke dalam laporan akhir ini dengan judul “KEPEMIMPINAN

CAMAT PATEBON KABUPATEN KENDAL DALAM MENINGKATKAN

DISIPLIN KERJA PEGAWAI”.

1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian1.2.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian di Kantor Camat Patebon

Kabupaten Kendal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kepemimpinan Camat dalam

penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Patebon

Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah;

2. Untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai Kecamatan

Patebon Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah;

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang ada kaitannya dengan

disiplin Camat Patebon dalam meningkatkan disiplin kerja

pegawai.

1.2.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian meliputi :

1. Kegunaan Teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

kesempurnaan dan pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya ilmu pemerintahan yang berkenaan dengan

Kepemimpinan Camat pada umumnya dan pada

khususnya dengan pendisiplinan kerja pegawai

Pemerintah Kecamatan

5

b. sebagai hasil perbandingan dalam penelitian terutama

yang berhubungan dengan kepemimpinan dan disiplin

pegawai.

2. Kegunaan Praktis

a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan

penulis dalam hal kepemimpinan dan disiplin kerja

pegawai untuk mempersiapkan diri dalam rangka studi

lebih lanjut serta dapat mengembangkan ketrampilan

teknis dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

khususnya dalam praktek penyelenggaraan daerah.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

masukan bagi pemerintah Kecamatan Patebon

Kabupaten Kendal dalam rangka pengembangan masalah

kepemimpinan Camat dan disiplin kerja pegawai di

kantornya.

6

BAB IIPENDEKATAN MASALAH

2.1. Pengertian Kepemimpinan

Istilah kepemimpinan (leadership) berasal dari kata dasar “pimpin”

yang artinya bimbing atau tuntun, kemudian dari kata pimpin lahirlah kata

kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun.

Menurut Pamudji (1995:8-9) mengemukakan kepemimpinan adalah:

a. sesuatu yang melekat pada diri si pemimpin dan oleh karenanya kepemimpinan itu kemudian dikaitkan dengan pembawaaan, kepribadian, kemampuan dan kesanggupan yang mana semua itu mengarah kepada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu;

b. kegiatan (activity) dari si pemimpin, sehubungan dengan itu kepemimpinan lalu dikaitkan dengan posisi atau kedudukan jenis perilaku tertentu;

c. proses antar hubungan atau interaksi antara pimpinan, pengikut dan situasi.

Menurut Miftah Toha (1990:43) adapun usaha-usaha yang lebih

spesifik yang dapat dicapai oleh pemimpin antara lain :

1. mengetahui atau menumbuhkan kebutuhan-kebutuhan para bawahannya untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dikontrol oleh pemimpin;

2. memberikan intensif kepada yang mampu dalam mencapai hasil dalam bekerja;

3. membuat suatu jalan yang mudah dilewati oleh bawahan untuk menaikkan prestasi dengan cara latihan dan pengarahan;

4. membantu para bawahan dengan menjelaskan apa yang bias diterapkan pada dirinya;

5. mengurangi halangan-halangan yang bisa membaut frustasi;6. menaikkan kesempatan-kesempatan untuk pemuas bawahan

yang memungkinkan tercapainya efektivitas kerja.

Jadi kepemimpinan sangat berpengaruh dalam sutau organisasi,

karena kepemimpinan tersebut nantinya akan menjadi faktor yang paling

menentukan dalam menjalankan tugas. Peranan Camat sebagai pimpinan

dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terlebih dahulu harus

7

mengetahui fungsi, tugas dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan

di kecamatan tersebut. Menurut Pamudji (1995:127) fungsi kepemimpinan

pemerintahan Indonesia yaitu :

a. Pengambil KeputusanPengambil keputusan merupakan kewajiban pimpinan dalam menyelenggarakan kekuasaan atau dalam rangka pemecahan masalah-masalah dalam organisasi.

b. Motivasi Dalam rangka penggerakan organisasi-organisasi pemimpin wajib

melakukan motivasi yaitu usaha memberikan motif-motif atau dorongan agar orang-orang mau bekerja dengan ikhlas dan suka rela tanpa ada pakasaan untuk melaksanakan kemauan pemimpin.

Berkenaan dengan pelaksanaan kepemimpinan dalam pemerintahan

Kecamatan, berarti Camat sebagai pemimpin harus berkemampuan untuk

menggerakkan dan mengarahkan orang-orang atau pengikut-pengikut

yang dapat dipengaruhinya.

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting

dalam suatu organisasi karena dengan kepemimpinan dapat menciptakan

situasi dan menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan. Menurut

Ermaya (1997:11), bahwa :

“Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok dua atau orang lebih baik organisasi maupun keluarga sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan ataupun tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Bertitik tolak dari pendapat , terlihat adanya kesamaan maksud dan

tujuan yang sama mengenai kepemimpinan. Memperhatikan pendapat-

pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa kepemimpinan pada

dasarnya merupakan kemampuan yang terdapat pada diri seseorang

pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakan bawahannya dalam

suatu keadaan tertentu untuk bekerja sama guna menyelesaikan

serangkaian kegiatan sehingga tercapainya suatu tujuan yang telah

ditetapkan bersama.

8

2.1.1 Syarat-syarat Kepemimpinan

Untuk menjadi pemimpin yang baik, diperlukan beberapa syarat yang

harus dipenuhi. Syarat-syarat kepemimpinan menurut ajaran astabrata

Pamudji, (1995 : 77) harus dapat menjalankan 8 (delapan) laku

yang sesuai dengan sifat/watak dari dewa. Syarat-syarat kepemimpinan

tersebut adalah :

1. Watak matahariMatahari mempunyai sifat panas dan penuh energi, serta memberi hidup. Watak ini mempunyai arti bahwa setiap pemimpin itu harus memberikan semangat kepada anak buahnya.

2. Watak bulanBulan memberikan wujud indah dan menerangi dalam kegelapan. Arti dari watak ini adalah bahwa pemimpin harus dapat menyenangkan dan memberi terang dalam gelap pada anak buahnya.

3. Watak bintangBintang mempunyai bentik indah dan menjadi perhiasan di waktu malam serta menjadi pedoman bagi mereka yang kehilangan arah. Watak ini mempunyai arti bahwa pemimpin itu bertaqwa dan dapat menjadi contoh teladan serta dapat menjadi pedoman bagi bawahan.

4. Watak anginSifat angin mengisi ruangan yang kosong walaupun tempat sempit. Watak ini mempunyai pengertian bahwa pemimpin itu harus dapat melakukan tindakan yang teliti, cermat, mau turun ke lapangan untuk menyelami kehidupan.

5. Watak mendungMendung mempunyai sifat menakutkan tapi apabila sudah menjadi hujan dapat menghidupkan segala yang tumbuh. Watak ini mempunyai arti bahwa pemimpin itu harus berwibawa tapi tindakannya harus bermanfaat bagi bawahannya.

6. Watak apisifat api yaitu tegak dan dapat membakar apa saja yang bersentuhan dengannya. Watak ini mempunyai arti bahwa pemimpin itu harus dapat bertindak adil, mempunyai prinsip tegas dan tanpa pandang bulu.

7. Watak samudrasamudra luas dan merata. Dalam watak ini pemimpin harus mempunyai pandangan yang luas dan sanggup menerima persoalan dan tidak boleh membenci seseorang.

8. Watak bumiBumi mempunyai sifat sentosa dan suci. Jadi watak ini mempunyai maksud bahwa seorang pemimpin itu harus jujur dan sentosa

9

budinya, dan mau memberi anugerah pada siapa saja yang telah berjasa kepada bangsa dan negara.

2.1.2. Teknik-teknik Kepemimpinan

Teknik kepemimpinan adalah kemampuan atau ketrampilan teknik

pemimpin dalam menerapkan teori-teori kepemimpinan di tengah praktek

kehidupan dalam organisasi tertentu dan melengkapi konsep-konsep

pemikirannya, perilaku sehari-hari serta peralatan yang dipergunakan.

Penulis akan mengemukan pengertian mengenai teknik-teknik

kepemimpinan dari pendapat Pamudji (1995 : 114), adalah suatu cara

yang merupakan pola tetap untuk mempengaruhi orang-orang agar mau

bergerak ke arah yang diinginkan oleh si pemimpin. Adapun teknik-teknik

kepemimpinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teknik Pematangan/penyiapan pengikut2. Teknik Human Relations3. Teknik menjadi teladan4. Teknik Persuasi dan Pemberian Perintah5. Teknik Menggunakan Sistem Komunikasi yang Cocok6. Teknik Penyediaan Fasilitas-Fasilitas

Keenam teknik tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Teknik Pematangan/ Penyiapan Pengikut.Teknik ini dilakukan dengan mengadakan penerangan yaitu dengan memberikan keterangan yang jelas dan benar kepada orang-orang sehingga mereka memperoleh pengertian yang jelas dan mendalam mengenai yang dimaksudkan kemudian tertarik dan timbul pikiran untuk mengikuti pemimpin.

2. Teknik Human RelationsTeknik ini merupakan proses atau rangkaian kegiatan memotivasi orang yaitu keseluruhan proses pemberian motif agar orang mau bergerak. Adapun yang dapat dijadikan motif yaitu pemenuhan kebutuhan yang meliputi fisik : sandang pangan,papan juga kebutuhan psikologis yang meliputi : kebutuhan atau kelayakan, kebutuhan penghargaan dari orang lain, kebutuhan anak, keamanan dan sebagainya. Dorongan-dorangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut menyebabkan orang-orang bersedia mengikuti pemimpin yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

3. Teknik Menjadi TeladanSeorang pemimpin harus dapat memberi contoh atau teladan bagi mereka yang dipimpinnya dengan memberikan contoh kepada

10

orang-orang sehingga mereka dapat melihat sendiri dan percaya akan kebenaran ucapan-ucapan dan tingkah laku pemimpin yang akhirnya pemimpin dapat dengan mudah menggerakkan mereka untuk mengikuti pemimpin.

4. Teknik Persuasi dan Pemberian perintahTeknik persuasi atau ajakan menunjukkan kepada suasana dimana antara kedudukan pemimpin dan pengikut tidak terdapat batas-batas yang jelas sehingga pemimpin tidak dapat menggunakan kekuatan dan kekuasaan, Persuasi adalah ajakan-ajakan yang dilakukan dengan lunak sehingga orang-orang yang diajak itu bersedia mengikuti pemimpin dengan kemauan sendiri dan atas tanggung jawab sendiri. Proses persuasi berlangsung secara lambat, sedikit demi sedikit. Teknik pemberian perintah yaitu menyuruh orang-orang yang diberi perintah untuk mematuhi yang memberi perintah melakukan sesuatu dan dibelakang perintah terdapat kekuatan dan kekuasaan.

5. Teknik Menggunakan Sistem Komunikasi yang CocokMaksud dari teknik ini adalah komunikasi yang berarti menyampaikan suatu maksud kepada pihak lain baik dalam rangka penerangan, persuasi dan perintah yang penting dalam artian bahwa maksud itu diterima oleh si penerima sama dengan maksud si pengirim. Sering kali kali terjadi bahwa maksud itu diterima dan ditafsirkan lain sehingga membawa kekeliruan besar dalam penerangan. Umumnya di negara demokrasi, juga di negara kita yang berdasarkan Pancasila, komunikasi bersifat dua arah yaitu dari atas ke bawah yang berisi laporan-laporan atau saran-saran, selain itu tentunya masih ada komunikasi ke samping. Intinya sistem komunikasi tergantung pada faktor-faktor keadaan si penerima maksud (atau sering juga disebut dengan berita) dan alat-alat komunikasi yang tersedia.

6. Teknik Penyediaan Fasilits-FasilitasApabila sekelompok orang sudah siap mengikuti ajakan si pemimpin, maka orang orang tersebut harus diberi fasilitas-fasilitas atau kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas yang dimaksud adalah : a.) Kecakapan yang dapat diberikan melalui pendidikan dan

latihanb.) Uang, biasanya disediakan dalam anggaran belanjac.) Perlengkapan dan tempat kerja, biasanya dengan uang dapat

diperoleh barang-barang perlengkapan dengan cara membeli atau menyewa tempat kerja, tetapi dalam keadaan luar biasa dapat saja barang-barang dan tempat kerja tersebut sukar diperoleh.

d.) Waktu, mutlak diperlukan untuk melakukan sesuatu walaupun tersedia fasilitas-fasilitas sedangkan waktu yang selalu terbatas

11

Berdasarkan penjelasan , bahwa keberhasilan kepemimpinan

tergantung dari adanya aktifitas dari dirinya sendiri sebagai pemimpin dan

juga para perangkat sebagai bawahannya serta kerja sama dari ketiga

faktor utama yaitu : pemimpin, yang dipimpin dan situasi dimana mereka

bekerja. Kiranya diperlukan peningkatan mutu dari faktor-faktor tersebut,

terutama tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin

yang diterapkan dalam teknik-teknik kepemimpinan itu sendiri.

2.1.3. Sifat-sifat Kepemimpinan Pancasila

Sifat-sifat seorang pemimpin merupakan salah satu fakor yang

mempengaruhi dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi. Kedudukan

seorang pemimpin dalam organisasi pemerintahan seperti negara

Indonesia ikut mempengaruhi sifat-sifat kepemimpinan yang dimilikinya.

Oleh karena itu sifat kepemimpinan di negara Indonesia harus

berlandaskan Pancasila. Hal ini sejalan dengan pendapat Yuwono

(1993:13-15), yakni :

Sifat-sifat kepemimpinan Pancasila

1. Ing ngarso sung tulodhoBahwa seorang pemimpin harus mampu melalui sikap perbuatannya menjadikan dirinya pola panutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya

2. Ing madya mangun karsa;Bahwa seorang pemimpin harus mampu meningkatkan semangat berswakarya dan berkreasi pada orang-orang yang dipimpinnya.

3. Tut wuri handayaniBahwa seorang pemimpin harus mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.

4. Mempunyai nilai-nilai luhur Pancasila, yang terdiri dari :a. jujur;b. terpercaya;c. bijaksana;d. mengayomi;e. berani dan mawas diri;f. mampu melihat jauh ke depan;g. berani dan mampu mengatasi kesulitan;h. bersikap wajar;

12

i. tegas dan tanggung jawab;j. sederhana;k. penuh pengabdian dalam tugas;

4. Pemimpin harus sesuai dengan azas kedaulatan rakyat, yakni :a. pemimpin harus bertindak tidak memaksakan kehendak

kepada orang lain;b. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;c. musyarawah untuk mencapai mufakat itu meliputi rasa

kekeluargaan;d. dengan itikad baik dan tanggung jawab menerima dan

melaksanakan hasil keputusan musyawarah;e. musyawarah dilakukan dengan akal yang sehat dan

dengan hati nurani yang luhur;f. keputusan yang diambil harus dapat

dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut , maka dapat ditambahkan bahwa tidak ada

seorang manusia pun yang serta merta memiliki semua sifat tersebut ,

karena itu sangat penting bagi seorang pemimpin untuk menganalisa diri

sendiri serta melihat sifat-sifat apa yang masih perlu dikembangkan

melalui pendidikan, baik itu pendidikan yang bersifat forlmal maupun

pendidikan yang bersifat non formal.

2.1.4. Tipe-Tipe Kepemimpinan

Tipe-tipe pemimpin dan ciri-cirinya menurut Sondang P. Siagian

(1996:71) digolongkan dalam enam tipe, yaitu :

1. OtoriterKepemimpinan tipe ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak dia, pemimpin menentukan dalam organisasi.

2. DemokratPemimpin yang bersifat demokratis adalah kebalikan dari pemimpin yang bersifat otoriter. Seorang pemimpin yang demokratik selalu berunding dengan bawahannya sebelum mengambil keputusan.

3. PaternalPemimpin yang bersifat kebapakan pada dasarnya hampir mendekati sifat otokrat, walaupun sang pemimpin berusaha menganggap bawahan seperti seorang ayah terhadap anaknya.

4. Personal

13

Tipe pemimpin personal atau pribadi biasanya ditemui pada perusahaan kecil dimana kontak atau hubungan pribadi antara sang pemimpin dan yang dipimpin sering sangat menolong dalam jalannya perusahaan.

5. Non PersonalSuatu pemimpin Non Personal melakukan kepemimpinannya melalui instruksi, sumpah atau janji. Jadi hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin hanyalah melalui instruksi atau sumpah saja, pemimpin ini jarang ditemui.

6. InteraksiPemimpin tipe interaksi terjadi pada kelompok-kelompok yang menuju suatu tujuan khusus misalnya suatu tim sepak bola.

2.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat, dan Pegawai Kecamatan

2.2.1.Kedudukan Camat

Kedudukan Camat selaku perangkat Daerah dapat ditunjukkan pada

Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI, Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yaitu :

a. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

b. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten.Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

c. Camat menerima pelimpahan sebagia kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota;

d. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;e. Pedoman mengenai organisasi Kecamatan ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 66 tentang

Perangkat Daerah juga dinyatakan :

a. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah dan daerah kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;

b. Kepala kecamatan disebut Camat;c. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul dari Sekretaris

Daerah Kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;

14

d. Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati/Walikota;

e. Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota;f. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin

oleh Camat sebagai Kepala Wilayah untuk memimpin penyelenggaraan

pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dengan kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah, maka

kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi dan Camat bukan lagi

sebagai Kepala Wilayah.

Jika mencermati kedudukan Kecamatan sebagai perangkat daerah,

maka jelas terkandung maksud dari Pemerintah untuk memposisikan

Kecamatan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, maka sudah menjadi tanggung jawab

Pemerintah untuk memberdayakan Kecamatan sesuai dengan fungsi dan

kedudukannya, sehingga dapat menjadi ujung tombak Pemerintah pada

umumnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya sebagai pelaksanaan

fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Camat perlu

mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota.

Agar dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan

oleh Bupati/Walikota tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu

dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas kecamatan dalam

penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan. Salah satu cara untuk

mencapai peningkatan kapasitas Kecamatan tersebut adalah membangun

manajemen operasional kecamatan.

Camat sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

dibantu oleh perangkat kecamatan yang terdiri dari Sekretaris Camat,

15

Satuan Pamong Praja dan unsur aparat instansi vertikal yang satu dengan

yang lain saling berhubungan, saling mempengaruhi dan saling

mendukung dalam pencapaian tujuan.

2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Tugas pokok, dan fungsi tugas Camat menurut Perda Kabupaten

Kendal No 69 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Kecamatan di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas :

a. menyusun Program Kerja Tahunan Kantor Kecamatan berdasarkan analisis yang diajukan bawahan dalam rangka merumuskan kebijaksanaan teknis dan acuan operasional, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan arahan sehingga tugas terbagi habis dan diperoleh hasil kerja yang optimal;

c. merumuskan pola-pola kebijaksanaan pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana Program Pembangunan Jangka Pendek menegah dan jangka panjang Kecamatan dengan memperhatikan masukan-masukan dari bawah;

d. mengkoordinasikan kegiatan dengan cara mengadakan rapat koordinasi mapun koordinasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat;

e. melaksanakan tugas fungsi pengawasan melekat secara menyeluruh terhadap aparat Kecamatan, aparat desa agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya dan tercipta aparatur yang disiplin, bersih dan berwibawa;

f. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan senantiasa meningkatkan kemampuannya;

g. menetapkan keputusan, instruksi, surat edaran naskah-naskah surat dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan;

h. bersama aparat terkait berusaha memecahkan setiap permasalahan yang muncul baik masalah pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan agar terwujud rasa aman dan tenteram bagi masyarakat;

i. menilai prestasi kerja bawahan langsung secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia, agar dapat diketahui prestasi kerjanya;

16

j. memeriksa dan menandatangani konsep laporan pelaksanaan tugas-tugas secara berkala maupun insidentil sesuai batas kewenangannya sebagai wujud pertangggungjawaban pelaksanaan tugas.

Camat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kabupaten;

b. pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;c. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan

keagrarian dan peningkatan kemandirian politik;d. pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan;e. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;f. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian,

produksi dan distribusi serta pembinaan-pembinaan sosial;g. menyusun program administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.

Keberhasilan pencapaian tujuan pada pemerintahan kecamatan

sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan Camat sebagai pimpinan yang

dalam hal ini kepemimpinan camat dalam mewujudkan disiplin kerja para

aparturnya. Oleh karena itu, kepemimpinan sebagai alat pencapaian tujan

kelompok.

2.2.3. Pegawai Kecamatan

Pegawai berasal dari bahasa Jawa yaitu “gawe” atau “kerja”.

Menurut Prof. Dr. H. Buchari Zainun, MPA, dalam bukunya Administrasi

Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia (1990:5) “ Pegawai adalah

kata benda berupa orang-orang atau kelompok orang yang mempunyai

status tertentu karena pekerjaannya”. Pegawai pada hakikatnya

merupakan unsur manusia bagi suatu organisasi yang sekaligus menjadi

sumber daya bagi organisasi.

Menurut Widjaja (1995:15) bahwa “Pegawai merupakan tenaga

kerja manusia, jasmaniah, maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang

senantiasa dibutuhkan dan karena itu menjadi salah satu modal pokok

dalam badan usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”.

17

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian,

dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (1) menyebutkan bahwa “Pegawai

Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah

memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi

tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”.

Pada lingkungan kerja Kantor Kecamatan, pegawai kecamatan

mempunyai peranan yang menentukan sebagai perencana, pelaksana

dan pengendali pembangunan. Mengingat pentingnya peranan pegawai

kecamatan, haruslah kiranya mendapatkan perhatian yang sebaik-

baiknya, dalam upaya pencapaian suatu prestasi kerja pegawai yang

tinggi, efektif dan efisien.

2.3 Disiplin dan Disiplin Kerja2.3.1 Pengertian Disiplin

Disiplin berasal dari kata “disciplina” yang berarti latihan/pendidikan

kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Menurut soerang

ahli bahasa yaitu W.J.S. Poerwadarminta (1991 : 288), pengertian disiplin

adalah :

“Disiplin yaitu latihan batin dan waktu dengan maksud agar segala

perbuatan atau kegiatan selalu mentaati tata tertib, dan dapat diartikan

juga pada peraturan/tata tertib”.

Dengan demikian disiplin selalu berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang mengatur segala tindakan aparat

dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehai-hari.

Disiplin mempunyai hubungan yang erat dengan moral seseorang

aparatur pemerintahan yang mempunyai moral baik, tercermin dari

tingkah laku yang berwujud disiplin. Dengan adanya disiplin seroang

aparatur pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya maka akan

mendapatkan hasil kerja sesuai dengan tujuan dan tepat waktu. Disiplin

18

kerja harus terus menerus dilakukan oleh aparatur pemerintah, dimana

pelaksanaannya bukan dikarenakan sanksi tetapi harus sadar dengan

adanya dorongan dari diri pribadi masing-masing.

Menurut Sugeng (1994:23), pengertian disiplin sebagai berikut :

“Disiplin adalah suatu kondisi yang dan terbentuk melalui proses dari

serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan,

kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban.”

Berdasarkan pengertian diatas maka di dalam suatu organisasi

diperlukan kondisi yang menunjukkan nilai-nilai yang taat, patuh, setia ,

teratur dan tertib.

Selanjutnya Ermaya Suradinata (1997:127) mengatakan bahwa

disiplin adalah :

“Suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses perilaku, melalui

pelajaran, kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, rasa hormat pada ketentuan

atau peraturan dan norma yang berlaku”.

Dari pendapat maka disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu

keadaan yang tercipta dan terbentuk lewat proses perilaku, lewat

pelajaran, kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, rasa hormat pada ketentuan

atau peraturan dan norma yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, berarti disiplin dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Disiplin yaitu latihan batin dan waktu dengan maksud agar segala

perbuatan atau kegiatan selalu mentaati tata tertib, dan dapat

diartikan juga pada peraturan/tata tertib;

2. Disiplin adalah suatu pengawasan terhadap diri sendiri/pribadi (dari

buruh/pegawai/siapa saja) untuk memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan oleh pimpinan organisasi/lembaga untuk mencapai tujuan

yang telah ditentukan. Dan disiplin itu sesungguhnya kendali bagi

pelaksanaan kerjasama agar berhasil;

19

3. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk

melalui proses perilaku, melalui pelajaran, kepatuhan, ketaatan,

kesetiaan, rasa hormat pada ketentuan atau peraturan dan norma

yang berlaku.

2.3.2 Disiplin Kerja

Disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap hormat, patuh

dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis

maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankan dan tidak

mengelak untuk menerima sanksi apabila ia melanggar tugas dan

wewenang yang diberikan kepadanya. Disiplin kerja di sini maksudnya

disiplin yang mengharuskan seseorang mengikuti peraturan pekerjaan

tertentu dalam bekerja agar dapat memperoleh hasil sesuai target atau

standar yang telah ditentukan. Keith Davis (1988 : 366) mengemukakan

bahwa “Dicpilne is management action to enforce organization standards”.

Berdasarkan pendapat Keith Davis, disiplin kerja dapat diartikan sebagai

pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman

organisasi.

Menurut Tayibnafis (1995 : 204), Disiplin Pegawai Negeri Sipil

adalah :

“Ketaatan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku

yang tercermin dalam sikap dan tata laku individu pegawai di waktu kerja

maupun di luar jam kerja”.

Disiplin ini mencakup 2 hal : disiplin waktu dan disiplin tingkah laku

dan perbuatan. Disiplin waktu adalah disiplin yang mudah dilihat dan

dikontrol oleh pimpinan maupun oleh masyarakat. Disiplin waktu dapat

dilihat dari waktu datang dan pulang kerja, pelaksanaan apel pagi dan

apel siang yang merupakan waktu dimulainya dan berakhirnya jam kerja.

Selain itu ketepatan waktu juga dapat diukur pada pelaksanaan kerja,

20

dengan membandingkan antara waktu pelaksanaan kerja senyata dengan

waktu selesai yang diharapkan.

Sedangkan disiplin tingkah laku dan perbuatan dapat dilihat dari

ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap prosedur kerja yang telah

ditetapkan, kerelaan mengutamakan kepentingan dinas daripada

kepentingan pribadi, juga dapat ditunjukkan dengan kerja yang diberikan

kepadanya.

Disiplin kerja dalam pelaksanaannya harus senantiasa dipantau dan

diawasi, di samping hal itu seharusnya sudah menjadi perilaku yang baku

setiap pekerja dalam suatu organisasi pekerja dalam suatu organisasi

penting sebab ada kecenderungan umum manusia untuk menyimpang,

baik penyimpangan itu hanya sekedar mencari kemudahan saja maupun

untuk mencari keuntungan pribadi. Dalam usaha mendisiplinkan kerja ada

beberapa faktor yang perlu diperhatikan:

1. pembagian tugas dan pekerjaan telah dibuat lengkap dan

dapat diketahui dengan sadar oleh para pekerja;

2. adanya petunjuk kerja yang singkat, sederhana tapi lengkap;

3. kesadaran setiap pekerja terhadap tugas atau pekerjaan yang

menjadi tanggung jawabnya;

4. perlakuan adil terhadap setiap penyimpangan oleh

manajemen;

5. adanya keinsyafan pada bekerja bahwa akibat kecerobohan

atau kelalaiannya dapat merugikan organisasi dan dirinya serta ada

kemungkinan membahayakan orang lain.

Dari pengertian disiplin kerja tersebut maka dapat penulis simpulkan

bahwa disiplin kerja adalah :

1. ketaatan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang

berlaku yang tercermin dalam sikap dan tata laku individu pegawai di

waktu kerja maupun di luar jam kerja;

2. disiplin kerja mencakup 2 hal : disiplin waktu dan disiplin tingkah

laku dan perbuatan;

21

3. disiplin waktu adalah disiplin yang mudah dilihat dan dikontrol

oleh pimpinan maupun oleh masyarakat;

4. disiplin tingkah laku dan perbuatan dapat dilihat dari ketaatan dan

kepatuhan seseorang terhadap prosedur kerja yang telah ditetapkan,

kerelaan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan

pribadi, juga dapat ditunjukkan dengan kerja yang diberikan

kepadanya.

2.4. Pembinaan Disiplin Kerja Perangkat Kecamatan

Pembinaan disiplin terhadap perangkat Kecamatan merupakan

upaya mendidik secara teratur dan bertanggung jawab guna

meningkatkan disiplin dalam bekerja yang nantinya atas prakarsa dan

kesadaran sendirii dapat menambah, meningkatkan dan mengembangkan

diri dan lingkungan sehingga tercipta suatu keadaan lingkungan yang

tertib, berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan demikian pembinaan terhadap pegawai khususnya

perangkat mutlak diperlukan dalam organisasi pemerintah kecamatan,

dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan secara berdaya

guna dan berhasil guna.

Pegawai Kecamatan ditafsirkan sebagai semua pegawai kecamatan

yang melaksanakan tugas dan fungsi masing masing di luar Camat.

Dalam organisasi kecamatan, posisi Camat selaku pimpinan organisasi

sangat menentukan. Disiplin diperlukan kemampuan pimpinan untuk

menggerakkan organisasi menuju tujuan yang diharapkan. Maju

mundurnya organisasi dalam hal ini Kecamatan lebih banyak ditentukan

oleh faktor pimpinan yang dalam hal ini adalah Camat.

Bagi PNS ada peraturan pemerintah yang secara tegas mengatur

larangan dan kewajiban PNS, sebagaimana yang ditetapkan dalam PP

Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin bagi pegawai negeri

sipil. Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban,

22

larangan dan sanksi bila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar

oleh pegawai negeri sipil.

Sedang pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau

perbuatan PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin PNS, baik

dikerjakan di dalam maupun di luar jam kerja.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil secara tegas telah diatur ketentuan yang harus

dipatuhi oleh seluruh pegawai termasuk perangkat Kecamatan Kendal.

Dalam pasal 2 diatur tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil, antara lain :

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah;

2. menjunjung tinggi nilai kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil;

3. mengangkat dan Mentaati Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/Janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;

5. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;

6. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab

7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat bersemangat untuk kepentingan Negara

8. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil

9. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan material

10. mentaati ketentuan jam kerja 11. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik12. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara

dengan sebaik-baiknya13. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap

bawahannya14. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya15. menjadi dan memberikan contoh serta tauladan yang baik

terhadap bawahannya16. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya17. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk

mengembangkan kariernya;

23

18. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan atasannya;

19. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;

20. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;21. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya

setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Sedangkan di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun

1980, mengatur tentang larangan bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain :

1. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil;

2. menyalahgunakan wewenangnya;3. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk

negara asing;4. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud

membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain, di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;

5. menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

6. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;

7. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;8. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu

tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;

9. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;10. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang

diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

11. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah;

12. melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau lain.

24

Selain diatur mengenai kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri

Sipil, juga telah ditegaskan mengenai sanksi yang diberikan apabila PNS

melanggar larangan yang ada. Sanksi-sanksi tersebut meliputi :

A. Tingkat hukuman disiplin

1. Ringan;

2. Sedang;

3. Berat.

B. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

1. Teguran lisan;

2. teguran tertulis;

3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

C. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :

1. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu)

tahun;

2. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala

untuk paling lama 1 (satu) tahun;

3. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lambat 1 (satu)

tahun.

D. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

1. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih

rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;

2. Pembebasan dari jabatan;

3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

sebagai Pegawai Negeri Sipil;

4. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai

negeri Sipil.

25

BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (1997:1), “Metode penelitian merupakan cara

ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu”.

Cara ilmiah berarti kegiatan tersebut dilandasi oleh metode keilmuan,

sedangkan metode keilmuan merupakan gabungan antara pendekatan

rasional dengan pendekatan empiris.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan

pendekatan induktif, karena dengan pendekatan ini peneliti dapat

merumuskan informasi seluas mungkin tentang suatu obyek penelitian.

Menurut Nazir (2001:63) pengertian dari metoda deskriptif yaitu:

“Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

Pengertian sejalan dengan Nawawi (2001:63) yang memberikan

definisi metode deskriptif yaitu : “Sebagai prosedur pemecahan masalah

26

yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek,

obyek penelitian (seseorang, lembaga,masyarakat dan lain-lain) pada saat

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana

adanya”.

Dengan demikian secara keseluruhan bahwa desain penelitian

deskriptif memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. memusatkan pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian

dilakukan ( saat sekarang ) atau masalah-masalah yang bersifat

aktual.

2. menggambarkan fator-faktor tentang masalah yang diselidiki

bagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi yang mantap yang

kemudian menetapkan suatu kesimpulan.

Dalam pengertian ini desain deskriptif pada dasarnya memberikan

gambaran secara jelas yang diperoleh dari kenyataan yang sebenarnya

dengan didukung data serta dapat diyakini kebenarannya termasuk

disesuaikan juga dengan pengamatan melalui indera penulis yang dapat

ditemukan di lapangan. Data tersebut dikumpulkan selanjutnya dianalisis

untuk ditarik suatu kesimpulan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

induktif. Pendekatan induktif adalah suatu proses penalaran dari khusus

ke umum, yaitu menarik kesimpulan umum dari pengamatan khusus.

Menurut Moleong (1998:5) bahwa :

“Pendekatan induktif digunakan karena berbagai alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagaimana yang terdapat dalam data; kedua, pendekatan ini lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel; ketiga, pendekatan yang demikian menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya penglihatan kepada suatu latar lainnya; keempat, lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, dan yang terakhir pendekatan ini dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik”.

Selanjutnya Sudjana (1999:7) mengatakan bahwa :

27

“Proses berpikir induktif adalah kebalikan dari proses berpikir deduktif yakni pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum tetapi dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, diolah, dikaji, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan bersifat umum”.

Jadi metode penelitan deskriptif dengan pendekatan induktif adalah

penelitian yang menggambarkan atau memaparkan suatu fenomena yang

sesungguhnya dengan cara mempelajari dan mengamati fakta-fakta atau

masalah-masalah yang bersifat khusus dengan mengumpulkan data-data

di lapangan sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari

masalah yang dihadapi.

3.2. Populasi dan Sampel3.2.1. Populasi

Setiap penelitian ilmiah selalu berhadapan dengan masalah populasi,

sebagai wilayah dalam suatu penelitian. Populasi menurut Nawawi

(2001:141) adalah : “Keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari

manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test

atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik

tertentu di dalam suatu penelitian”.

Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat,

yaitu yang berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah

penelitian yang dicakup. Tujuannya agar kita dapat menentukan besarnya

anggota sampel yang diambil dan membatasi berlakunya daerah

generalisasi. Sugiyono (1998:57) menegaskan bahwa : “Populasi adalah

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

28

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dalam penelitian ini

yang menjadi populasi adalah seluruh aparat kantor Kecamatan Patebon

Kabupaten Kendal yang berjumlah 19 orang.

3.2.2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi. Menurut Arikunto ( 1998 : 117), sampel adalah

“sebagian dari populasi yang mampu mewakilikeseluruhan dari populasi

tersebut”.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh dimana

jumlah sampel yang kurang dari 30 orang akan digunakan secara

keseluruhan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.

Lebih lanjut Sugiyono (1998:62) memberikan penjelasan bahwa

sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota

populasi digunakan sebagai sampel.

Berdasarkan penelitian maka jumlah keseluruhan sampel sebanyak

19 orang yaitu Camat Patebon dan seluruh perangkat Kecamatan

Patebon.

Adapun lebih jelasnya sampel yang akan digunakan penulis adalah :

1. Camat : 1 orang

2. Sekretaris Camat : 1 orang

3. Kepala Seksi : 5 orang

4. Staf :12 orang

19 orang

3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data3.3.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang akurat dan dapat

diyakini kebenarannya, penulis menggunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut :

29

a. Observasi

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan secara langsung,

sehingga diperoleh data dan informasi tentang obyek penelitian.

Observasi juga diartikan sebagai suatu pengamatan meliputi kegiatan

pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan

seluruh alat indra. Dalam hal ini observasi dilakukan dengan mendatangi

secara langsung Kantor Kecamatan Patebon untuk melihat dan

mengamati kondisi yang ada guna memperoleh keterangan yang

dibutuhkan.

b. Wawancara

Menurut Moleong (2001:135), mengemukakan bahwa:

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini

dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu.”

Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab

langsung dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya yang

dalam hal ini adalah Camat Patebon sebagai responden wawancara.

c. Kuisioner

Teknik pengumpulan data dengan kuesioner yaitu dengan

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang sudah diberi

jawaban sesuai dengan bobotnya. Sedangkan yang menjadi bahan

pertanyaan kuesioner itu sesuai hal-hal yang berkaitan dengan variabel

dan indikator yang berkaitan dengan kepemimpinan camat dalam

mewujudkan disiplin kerja aparat pemerintah Kecamatan Patebon

Kabupaten Kendal. Menurut Koentjaraningrat (1997 : 185) bentuk

kuisioner dibedakan menjadi dua yaitu “pertanyaan terbuka dan

pertanyaan tertutup”. Bentuk kuisioner yang digunakan oleh peneliti yaitu

pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup ini tidak memberikan

kemungkinan bagi responden untuk memberi jawaban panjang lebar

30

menurut jalan pikirannya sendiri, dengan istilah-istilahnya sendiri dan

dengan gaya bahasa sendiri.

d. Dokumenasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan

data diperoleh melalui dokumen-dokumen, seperti buku-buku, majalah,

dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian rapat dan foto yang ada

kaitannya dengan judul penelitian di Kecamatan Patebon Kabupaten

Kendal.

3.3.2. Sumber Data

Menurut Arikunto (1998:114), Yang dimaksud dengan sumber data

dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.

Selanjutnya yang digunakan sebagai sumber data yaitu :

a. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa

jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis, dalam hal ini

adalah pegawai Kantor Camat Patebon,

b. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa

keadaan diam dan bergerak, meliputi keadaan Kantor Camat

Patebon Kabupaten Kendal, sarana prasarana kantor serta aktivitas

dan kinerja pegawai Kantor.

c. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa

huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain yang dalam hal ini

didapat melalui data-data Kantor Camat Patebon serta dari

Peraturan Perundang-undangan yang dianggap berhubungan

dengan penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bawah dari cara

memperolehnya, sumber data dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu :

a. Data sekunder

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan berguna sebagai

pembantu. Karena data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang

31

berisi informasi yang berkaitan dengan data yang kita butuhkan untuk

memandu kita dalam memperoleh data di lapangan.

b. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari responden, yang dilakukan

dengan wawancara dan kuisioner. Yang menjadi data primer adalah

Camat Patebon dan Aparat Kecamatan Patebon.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode

penelitian karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan

makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Moleong (2000 : 13) menyatakan bahwa analisi data adalah:

“Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan

oleh data”.

Nazir (1999:419) mengatakan bahwa “analisis data adalah

mengelompokkan data, membuat suatu urutan, memanipulasi serta

menyingkatkan data sehingga mudah untuk di baca”.

Dari penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa proses analisis data

dapat dilakukan setelah melalui proses klasifikasi. Proses klasifikasi yang

dimaksud adalah mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam penelitian

ke dalam kelompok atau kategori-kategori tertentu sehingga dengan

demikian dalam kegiatan selanjutnya, data menjadi sangat mudah untuk

dimanfaatkan. Dengan kata lain upaya klasifikasi data merupakan langkah

awal dalam mengadakan perubahan data mentah menuju pada langkah

pemanfaatan data, sehingga akan terlihat adanya suatu keterikatan antara

satu data dengan data yang lain.

32

Analisis data yang dilakukan semenjak awal sampai akhir penelitian

bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam data. Data

yang diperoleh akan dianalisa melalui analisa diskriptif kualitatif, yaitu data

yang diperoleh dilukiskan atau digambarkan secara sistematis sehingga

dapat diperolah suatu kesimpulan.

Dalam menganalisa data penulis menggunakan langkah-langkah

sebagai berikut :

a. Reduksi data

Tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang

terdapat didalamnya dan sebagai usaha kearah klasifikasi dan

tabulasi dari data tersebut.

b. Tabulasi

Adalah kegiatan merumuskan data ke dalam bentuk tabel atau grafik,

statistik dan sebagainya, setelah data itu diklasifikasikan. Hal ini agar

mempermudah dalam menafsirkan data-data uang disajikan dalam

bentuk tabel.

c. Standarisasi data

Untuk mempermudah menganalisis data, ditentukan melalui

standarisasi data ini yaitu dengan cara:

1. Penentuan Kualitas Jawaban

Dalam penentuan kualitas jawaban ini, penulis menggunakan

sistem nilai menurut Likert di dalam Sugiyono (2001:74) yaitu

memberikan bobot sebagai berikut :

a. Untuk jawaban a dengan bobot nilai 3

b. Untuk jawaban b dengan bobot nilai 2

c.Untuk jawaban c dengan bobot nilai 1

33

2. Penentuan Skor

Penentuan Skor dari jawaban tersebut diperoleh dari frekuensi

jawaban dikalikan bobot nilai dan kemudian dibagi dengan jumlah

responden. Dan dirumuskan sebagai berikut :

Frekuensi jawaban (f)X Bobot Nilai(b)Skor =

Jumlah Responden (N)

3. Penentuan Presentase dengan rumus :

Untuk mencari presentase dari setiap jawaban responden,

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

P (%) = f / n x 100 %

Keterangan :

P = Presentase

f = Frekuensi Jawaban

n = Jumlah seluruh data (Responden Kuisioner yaitu

seluruh pegawai Kantor Camat Patebon yang

berjumlah 18 pegawai)

4. Penentuan Kriteria Hasil Skor

Untuk dapat mengetahui / menentukan jawaban responden dari

masing-masing variabel yang tergolong baik, sedang dan kurang,

maka terlebih dahulu ditentukan skala interval. Kriteria hasil skor

ditentukan dengan skala interval seperti yang dikemukakan oleh

Nazir (1999:445), “Besar interval dapat diketahui dengan

menggunakan range dan jumlah kelas”. Dari uraian tersebut maka

besar interval dengan range (jangkauan nilai tertinggi dengan nilai

terendah) dibagi dengan jumlah kelas (interval nilai). Sehingga

diperoleh interval yaitu 0,66.

Jarak Pengukuran (R)

Interval =

34

Jumlah Kelas (K)

Nilai Tertinggi – Nilai Terendah Interval =

Jumlah Kategori (K)

R Interval =

K

3 - 1 = = 0,6

3

Dengan demikian dapat diketahui kategori jawaban responden

masing-masing variabel yaitu :

a. Skor 2,34-3,00 diberi kriteria baik

b. Skor 1,67-2,33 diberi kriteria cukup

c. Skor 1,00-1,66 diberi kriteria kurang

e. Interpretasi

Interpretasi adalah tahap akhir dari analisis data yaitu mencari arti

dalam pengembangan yang lebih luas dari jawaban yang diberikan

responden dengan menghubungkan ilmu pengetahuan dari teori

yang sudah ada.

1.4. Tempat dan Waktu penelitian 1.4.1. Tempat penelitian

Lokasi yang menja penelitian adalah kantor Kecamatan Patebon

Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah.

1.4.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari sampai

dengan 30 Januari 2004.

35

BAB IVANALISIS KEPEMIMPINAN CAMAT PATEBON DALAM

MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI

4.1. Deskripsi Objek Penelitian4.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Patebon4.1.1.1Keadaan Geografis

Kecamatan Patebon merupakan salah satu diantara 17 (Tujuh Belas)

Kecamatan di Kabupaten Kendal. Kecamatan Patebon cukup strategis

bagi perkembangan kota, karena terletak pada titik simpul prasarana

transportasi : Semarang - Patebon - Jakarta. Jarak antara kecamatan

Patebon dengan ibukota Kabupaten kurang lebih 3 km, sedangkan jarak

dengan ibu kota Propinsi Jawa Tengah kurang lebih 25 km dengan batas-

batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara : Laut JawaSebelah selatan : Kecamatan PegandonSebelah barat : Kecamatan Cepiring/Sungai BodriSebelah timur : Kecamatan Kendal

Luas wilayah Kecamatan Patebon + 44,30 KM2 atau + 4.430 Ha

yang terdiri dari :

Tanah Sawah : 15,18 KM2 atau 1.518 Ha

36

Tanah Pekarangan : 10,78 KM2 atau 1.078 HaTanah Tegalan : 7,81 KM2 atau 7.81 HaTanah Tambak : 4,92 KM2 atau 4.92 HaTanah Lain-lain : 5,61 KM2 atau 5.61 Ha

Sedangkan jarak Kecamatan Patebon dengan pusat pemerintahan

adalah sebagai berikut :

a. Jarak dengan Desa terjauh (Kartikajaya) adalah 8 Km,

dapat ditempuh selama 10 menit dengan menggunakan kendaraan

bermotor;

b. Jarak dengan kabupaten adalah 3 Km, dapat ditempuh

selama 5 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor;

c. Jarak dengan Ibukota Propinsi adalah 32 Km, dapat

ditempuh selama 1 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Kondisi jalan yang menghubungkan Kecamatan Patebon dengan

Kecamatan lainnya sudah cukup memadai dengan adanya jalan aspal

sehingga arus transportasi berjalan lancar. Demikian juga dengan jalan

Kecamatan yang menghubungkan desa satu dengan desa lainnya dengan

kondisi jalan yang sudah cukup baik.

Secara administrasi menurut data Demografi Kecamatan, maka

kecamatan Patebon terdiri dari 18 desa yaitu sebagai berikut:

1. Desa Lanji

2. Desa Donosari

3. Desa Margosari

4. Desa Bulugede

5. Desa Tambakrejo

6. Desa Kebonharjo

7. Desa Purwosari

8. Desa Jambearum

9. Desa Purwokerto

10.Desa Sukolilan

11.Desa Bangunrejo

12.Desa Kumpulrejo

37

13.Desa Margosari

14.Desa Wonosari

15.Desa Kartikajaya

16.Desa Bangunsari

17.Desa Pidodowetan

18.Desa Pidodokulon

4.1.1.2 Keadaan Demografi

Penduduk merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam

menentukan berhasil tidaknya program-program pemerintahan termasuk

di dalamnya pelayanan umum, karena penduduk merupakan objek dan

sekaligus sebagai subjek dalam pembangunan. Oleh karena itu berhasil

tidaknya pembangunan daerah banyak ditentukan pada unsur sumber

daya manusia. Penduduk yang dimaksud disini adalah penduduk yang

bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Patebon dan terdaftar secara

resmi di Kantor Kecamatan Patebon sebagai penduduk tetap.

Keadaan penduduk di wilayah Kecamatan Patebon berjumlah 50.562

jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki 25.203 jiwa dan jumlah

penduduk perempuan 25.359 jiwa. Dari sini dapat dilihat bahwa jumlah

penduduk perempuan hampir sama dengan jumlah penduduk laki-laki. Di

Kecamatan Patebon perkembangan penduduk dapat diatasi sehingga laju

peningkatan kelahiran menunjukkan penurunan dengan melalui

pembinaan maupun penyuluhan KB yang di laksanakan secara rutin.

4.1.1.3. Keadaan sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi sangat erat hubungannya dengan mata

pencaharian penduduk, karena setiap mata pencaharian mempunyai jenis

yang berbeda-beda dengan tingkat penghasilan atau pendapatan yang

juga berbeda-beda sehingga dapat diketahui tingkat kesejahteraan

masyarakat.

38

Keadaan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Patebon yang

berpenduduk 50.562 jiwa dapat diketahui dari jenis mata pencaharian

yang mereka tekuni. Mereka mempunyai mata pencaharian yang

berbeda-beda, hal ini disebabkan antara lain karena adanya perbedaan

dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan serta keahlian yang dimiliki

masing-masing individu.

Mata pencaharian Sebagian besar penduduk dalam wilayah

kecamatan Patebon bekerja di sektor tani karena wilayah Kecamatan

Patebon sebagian besar terdiri dari tanah sawah, dimana lapangan kerja

memungkinkan dan sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani

Keadaan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Patebon dapat

diketahui dari jenis mata pencaharian yang mereka tekuni. Mata

pencaharian penduduk Kecamatan Patebon yang berpenduduk 50.562

jiwa sebagian besar bekerja disektor tani karena Kecamatan Patebon

sebagian besarnya terdiri dari tanah sawah, lapangan kerja

memungkinkan dan sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani.

Selain dominan dengan mata pencaharian petani, mata pencaharian

penduduk di Kecamatan Patebon adalah sebagai buruh. sehingga dapat

disimpulkan bahwa penghasilan penduduk di kecamatan Patebon relatif

masih rendah.

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Patebon selain dari dua

mata pencaharian penduduk , yaitu sebagai pedagang, Pegawai Negeri,

ABRI, pensiunan, pegawai swasta.

4.1.1.4 Keadaan Sosial Budaya1. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang bagi

keberhasilan pembangunan, karena melalui pendidikan manusia dapat

dibentuk intelektual, mental dan kepribadiannya.

Basis pendidikan penduduk di Kecamatan Patebon terletak pada

tamatan SMU atau yang sederajat.

39

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Patebon mayoritas

penduduk berpendidikan SLTA atau yang sederajat dari seluruh jumlah

penduduk Kecamatan Patebon. Tetapi masih ada penduduk di Kecamatan

Patebon yang masih menempuh pendidikan sampai SLTA atau sederajat

maupun hanya sampai SD. Bahkan ada juga penduduk yang belum tamat

SD dan ada juga yang tidak menempuh pendidikan sama sekali. Faktor

penyebab penduduk tidak banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi

adalah karena terbatasnya biaya dan kurangnya motivasi untuk

melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Sedangkan prasarana pendidikan sudah tergolong cukup

mengimbangi penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan Patebon. Yaitu

dengan sebanyak 21 gedung TK, 42 gedung SD, 12 gedung SLTP, 3

gedung MTs, 9 gedung SLTA, 4 gedung SMK, 3 MAN, 2 Universitas dan 2

akademi.

2. Kehidupan Beragama

Kehidupan keagamaan di Kecamatan Patebon berjalan cukup baik

dalam suasana yang harmonis diantara sesama pemeluk agama.

Penduduk Kecamatan Patebon terdiri dari beberapa penganut agama

yang berbeda-beda, yaitu terdapat lima agama yang hidup berdampingan

dan penuh rasa toleransi di kalangan umat-umat-Nya, yaitu islam, Kristen

Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Patebon beragama Islam

sehingga memungkinkan bahwa kehidupan sosial budaya di kecamatan

Patebon lebih menonjol pada kehidupan sosial budaya yang berdasarkan

pada syariat Islam seperti upacara adat untuk pernikahan yang dilakukan

sesuai dengan syariat Islam, sedangkan sisanya memeluk agama Kristen

Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha.

Di Kecamatan Patebon terdapat beberapa prasarana peribadatan

yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan syariat

agamanya, diantaranya prasarana tersebut yaitu masjid 139 buah, gereja

40

3 buah, mushola 30 buah, pondok pesantren 6 buah, dan langgar 13

buah. Selama penulis melaksanakan penelitian di Kecamatan Patebon,

dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kehidupan beragama di

Kecamatan tersebut sudah sangat baik.

3. Keadaan Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat di Kecamatan Patebon sangat

ditunjang oleh sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Pembangunan

sarana dan prasarana di bidang kesehatan terus ditingkatkan sesuai

tuntutan. Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Patebon cukup

memadai Untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata

di wilayah kecamatan Patebon telah tersedia 1 Rumah Sakit, 4

Puskesmas, 18 Puskesmas Pembantu dan sebanyak 34 apotik yang

tersebar di beberapa desa di wilayah Kecamatan Patebon. Data

Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan sarana kesehatan lainnya.

Dengan adanya fasilitas kesehatan ini diharapkan dapat memberikan

pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Selain itu diharapkan

juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

4.1.2.Gambaran Umum Kantor Kecamatan Patebon 4.1.2.1 Organisasi Kecamatan Patebon

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan warna

baru bagi Pemerintah Kecamatan dimana bila Perangkat Kecamatan

sebelumnya dibentuk berdasarkan KEPMENDAGRI NO.48 Tahun 1996.

sekarang sepenuhnya diserahkan kepada Daerah karena Kecamatan

telah menjadi Perangkat Daerah.

Bentuk dan susunan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kendal

dibentuk berdasarkan PERDA Kabupaten Kendal NO.20 Tahun 2001

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Kendal NO.69 Tahun 2001

41

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Di Wilayah Kabupaten

Kendal serta yang mengacu pada PP RI Nomor 84 Tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah Pasal 16 yang berbunyi “Organisasi

kecamatan dan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota.”

Untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Patebon, maka sangat

perlu suatu Organisasi Tata Kerja Pemerintahan. Adapun Organisasi

Pemerintah Kecamatan Patebon ialah sebagai berikut :

Susunan organisasi pemerintah kecamatan Patebon terdiri dari :

1. Camat selaku unsur pimpinan

2. Sekretaris Camat

3. Kepala seksi selaku unsur pelaksanan terdiri dari :

a. Kepala seksi Pemerintahan

b. Kepala seksi Keamanan dan ketertiban

c. Kepala seksi Pembangunan masyarakat desa

d. Kepala seksi Pelayanan Umum

e. Kepala seksi Kesejahteraan Sosial

4. Kelompok jabatan fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan 4.7 berikut ini :

GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN PATEBON MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NO. 69 TAHUN 2001

42

CAMATDrs.G.AGUS KUNTJORO

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS CAMATS O E B A G I Y O, B A

Pelimpahan sebagian kewenangan secara normatif harus di

laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/kota kepada Camat karena

seiring dengan posisi Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 Pasal 66 Ayat (4) bahwa Camat menerima pelimpahan

sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota dimana

kewenangan ini merupakan kewenangan delegatif yaitu kewenangan yang

berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang

lebih tinggi tingkatannya. Mengingat kewenangan Daerah beraneka ragam

sesuai dengan kondisi wilayahnya maka pelimpahan kewenangan perlu

diperhatikan polanya sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kepada

masyarakat.

4.1.2.2. Tugas Pokok, Fungsi Dan Peranan Pemerintah Kecamatan Patebon

Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Perangkat Daerah Kota.

Berdasarkan Pasal 1 huruf m UU NO.22 Tahun 1999, karenanya Camat

bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota yang memiliki Wewenang

penuh untuk mengangkat dan memberhentikannya.

Untuk penegasan pola/tata pembagian dan hubungan kerja bagi unit-

unit organisasi pada kantor Camat Patebon, maka tugas pokok dan fungsi

unit-unit kerja dalam struktur organisasi kantor Camat Patebon

berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 69 Tahun 2001 dapat dijabarkan

sebagai berikut :

43

Pjs.KASI PEMERINTAHANCAHYONO, SH

KASI TRANTIBGUNAWAN

KASI PMDNURHADI

KASI KESOSKASWIN

KASI YAN UMTRI MURYATI, BSc

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelengaraan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan

dalam wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Camat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kabupaten;

b. pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;c. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan

keagrarian dan peningkatan kemandirian politik;d. pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan;e. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;f. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan

perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan-pembinaan sosial;

g. menyusun program administrasi ketatausahaan dan rumah

tangga.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud , Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun Program Kerja Tahunan Kantor Kecamatan berdasarkan analisis yang diajukan bawahan dalam rangka merumuskan kebijaksanaan teknis dan acuan operasional, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan arahan sehingga tugas terbagi habis dan diperoleh hasil kerja yang optimal;

c. merumuskan pola-pola kebijaksanaan pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana Program Pembangunan Jangka Pendek menegah dan jangka panjang Kecamatan dengan memperhatikan masukan-masukan dari bawah;

d. mengkoordinasikan kegiatan dengan cara mengadakan rapat koordinasi mapun koordinasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat;

e. melaksanakan tugas fungsi pengawasan melekat secara menyeluruh terhadap aparat Kecamatan, aparat desa agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya dan tercipta aparatur yang disiplin, bersih dan berwibawa;

44

f. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan senantiasa meningkatkan kemampuannya;

g. menetapkan keputusan, instruksi, surat edaran naskah-naskah surat dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan;

h. bersama aparat terkait berusaha memecahkan setiap permasalahan yang muncul baik masalah pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan agar terwujud rasa aman dan tenteram bagi masyarakat;

i. menilai prestasi kerja bawahan langsung secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia, agar dapat diketahui prestasi kerjanya;

b. memeriksa dan menandatangani konsep laporan pelaksanaan tugas-tugas secara berkala maupun insidentil sesuai batas kewenangannya sebagai wujud pertangggungjawaban pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan

administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada

seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Kecamatan;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ,

Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan administrasi;b. penyusunan rancangan kegiatan;c. penyusunan Laporan pelasanaan kegiatan;d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;e. pelaksanaan ketatausahaan/kesekretariatan;f. penyusunan Program Kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud, Sekretaris Camat mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan pada Sekretariat Kecamatan berdasarkan program kerja kecamatan, sumber data lainnya sebagai acuan kerja;

b. menjabarkan perintah Camat melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan kebijaksanaan atasan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

45

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi di dalam kantor kecamatan untuk kelancaran tugas:

e. menyusun konsep anggaran belanja rutin dan pembangunan kecamatan dengan mengusulkan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas/Badan terkait;

f. memberikan saran dan usul kepada atasan;g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

3. Seksi pemerintahan

Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang

mempunyai tugas pokok melakukan urusan pemerintahan umum dan

Desa/Kelurahan, administrasi kependudukan dan meningkatkan

kemandirian politik;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, seksi

pemerintahan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan Desa;b. pelaksanaan pembinaan kepada Pemerintahan Desa dalam rangka

pengisian Jabatan Perangkat Desa;c. menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudkan, catatan

sipil dan transmigrasi.Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud , Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan pada Seksi Pemerintahan berdasarkan program kerja Kecamatan, Peraturan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai bahan acuan kerja;

b. melaksanakan perintah Camat melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai kebijaksanaan atasan dan ketentuan yang berlaku;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas dan memantau hasilnya;

d. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris Kecamatan dan seksi-seksi yang lain di lingkungan kerja kantor Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep rencana pembinaan Pemerintahan Umum dan Desa untuk kelancaran tugas;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa/Kelurahan;

46

g. menginventarisasi permasalahan di bidang Pemerintahan dan menyiapkan upaya pemecahannya;

h. menghimpun, mengolah, menyusun dan melaporkan data monografi Kecamatan kepada atasan;

i. menyiapkan dan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengisian perangkat Desa dan Kepala Desa;

j. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada BPD (Badan Perwakilan Desa) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam kemandirian Desa;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketentraman dan

ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Ketentraman

dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja;

b. pelaksanaan Pengaanan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah Kecamatan;

c. pelaksanaan usaha-usaha preventif apabila terjadi / diperkiraka terjadi bencana alam;

d. fasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat sebelum diproses di pengadilan;

e. dengan wewenang yang diberikan oleh Camat dapat merekomendasikan permohonan-permohonan ijin keramaian;

g. pemberdayaan kesatuan bangsa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan pada program kerja Kecamatan, peraturan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai bahan acuan kerja;

b. menjabarkan perintah Camat melalui pengkajian permasalahan, peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai ketentuan;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan memantau hasilnya;

47

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan dan Seksi-seksi yang lainnya di lingkungan kerja Kantor Kecamatan untuk melancarkan tugas;

e. menyusun konsep keputusan, instruksi petunjuk teknis Camat yang berkaitan dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;

f. melaksanakan pembinaan terhadap pengamanan Desa/Kelurahan melalui sistem keamanan lingkungan, perlindungan masyarakat penerangan jalan agar tercipta rasa aman dan tentram;

g. membantu menyelesaikan persengketaan yang menyangkut perdata antar warga untuk penyelesaian kekeluargaan maupun lewat jalur hukum;

h. membantu mempersiapkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan / Perintah atasan;

i. melaksanakan kegiatan dalam upaya meningkatkan kemandirian partai, pembinaan kesatuan bangsa, pembina organisasi kemasyarakatan dan pembinaan Ketuhanan di wilayah Kecamatan;

j. melaksanakan pembinaan anggota Satuan Polisi dan anggota hansip agar berdaya guna dan berhasil guna;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi Yang mempunyai tugas pokok melakukan

pembinaan pembangunan di bidang perekonomian Desa / Kelurahan

produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembangunan

Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

a. pemberdayaan Perangkat Desa, Masyarakat Desa dan Lembaga Desa;

b. evaluasi Desa Binaan;c. bimbingan teknis dan inventarisasi Proyek-proyek

Swadaya murni masyarakat Desa dan Pembangunan Gotong royong;

d. penanganan Lingkungan hidup Pemukiman;e. koordinator dan fasilitator proyek-proyek di Desa;f. pelaksanaan laporan data profil Desa dan Kecamatan;g. pendataan dan pelaporan harga 9 bahan pokok.

48

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan pada Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan berdasarkan program kerja Kecamatan, peraturan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai bahan acuan;

b. melaksanakan perintah Camat melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan kebijaksanaan atasan dan ketentuan yang berlaku;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing guna kelancaran pelaksanaan tugas dan memantau pelaksanaannya;

d. memberi bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan dan seksi-seksi yang lainnya di lingkungan kerja Kantor Kecamatan dan instansi terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;

f. menyusun konsep Keputusan, Instruksi dan Petunjuk Teknis Camat yang berkaitan dengan pembangunan;

g. menyusun konsep rencana pembinaan pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup, perekonomian dan produksi Kecamatan;

h. memantau pelaksanaan proyek pembangunan desa di Kecamatan untuk pengendalian dan keberhasilan Pembangunan Desa;

i. menginventarisasi permasalahan pelaksanaan pembangunan dan mencari upaya pemecahannya;

j. mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa sebagai bahan perencanaan serta masukan untuk penyempurnaan oleh atasan;

k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang tentang rencana pembangunan sarana dan prasaran fisik, perekonomian dan produksi agar diperoleh data yang akurat;

l. membuat konsep Laporan Kegiatan tentang pelaksanaan proyek-proyek yang ada di Kecamatan dan di Desa;

m. melaporkan hasil pelaksanan tugas di bidang pembangunan, perekonomian, produksi, dan lingkungan hidup kepada atasan;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

49

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program

dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Kesejahteraan

Sosial mempunyai fungsi :

a. pembinaan kesejahteraan masyarakat;b. peningkatan kualitas sumber daya perangkat Desa, lembaga Desa

dan Bantuan Sosial;c. pembinaan Kepemudaan, peranan wanita dan Olahraga;b. pembina Keormasan, agama, pendidikan, pramuka,

kebudayaan, perkawinan dan kesehatan masyarakat;c. pelaksanan program pengentasan kemiskinan;f. iventarisasi data tokoh-tokoh Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Seksi

Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

a. menyusun rencana Kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan program kerja Kecamatan, peraturan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai bahan acuan kerja;

b. menjabarkan perintah Camat pengkajian permasalahan dan peraturan yang belaku agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku;

c. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan dan seksi-seksi yang lainnya di lingkungan kerja Kantor Kecamatan dan instansi terkait tentang rencana pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita, olahraga, kehidupan beragama, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;

d. menyusun konsep keputusan, instruksi dan petunjuk tentang pembinaan kesejahteraan sosial;

e. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olahraga, kehidupan beragama, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan;

f. menyiapkan konsep laporan kegiatan Camat, di bidang pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga;

g. memberikan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk kelancaran tugas;

h. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan mengadakan pengawasan melekat agar tidak terjadi penyimpangan sehingga diperoleh hasil yang positif;

i. memberikan saran dan usul baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai bahan masukan;

50

j. melaksanakan tugas lain yang diberkan kepada atasan.

7. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok melakukan urusan pelayanan umum yang

meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan, sarana

dan prasarana umum serta urusan keteteusahaan dan urusan rumah

tangga Kecamatan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum

mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan pembinaan pelayanan umum kepada Desa/Kelurahan;

b. inventarisasi data kekayaan dan prasarana desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;

c. penyelenggaraan pembinaan pelayana sanitasi, lingkungan, kebersihan, keindahan, pertamanan dan air bersih;

d. pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;e. penyuluhan kepada warga masyarakat tentang hal-hal

yang berkaitan dengan pelayanan umum;f. penyusunan program dalam rangka melengkapi sarana

dan prasarana pelayanan umum desa yang belum ada.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas,

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

a. menyusun rencana Kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum berdasarkan program kerja Kecamatan, peraturan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai bahan acuan kerja;

b. menjabarkan perintah Camat pengkajian permasalahan dan peraturan yang belaku agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku;

c. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan dan seksi-seksi yang lainnya di lingkungan kerja Kantor Kecamatan dan instansi terkait untuk kelancaran tugas;

e menyusun konsep keputusan, instruksi dan petunjuk teknis Camat yang berkaitan dengan bidan Pelayanan Umum yang meliputi pelayanan Kependudukan, Kebersihan, dan Perijinan;

f. melaksanakan pembinaan Pelayanan Umum yang meliputi pelayanan Kependudukan, Kebersihan, dan perijinan di Kecamatan;

g. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

51

h. melaksanakan pembinaan terhadap kebersihan dan pertamanan agar tercipta keindahan wilayah kecamatan;

i. memberikan bantuan dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang KTP (Kartu Tanda Penduduk), Akta Catatan Sipil, KK (Kartu Keluarga) dan lain-lain;

j. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan KTP (Kartu Tanda Penduduk), Mutasi Penduduk termasuk Transmigrasi;

k. memberikan pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat;

l. membuat laporan kepada Camat, untuk dievaluasi sampai sejauh mana tugas masing-masing dilaksanakan;

m. menilai prestasi kerja bawahan langsung secara berkala melalui sistem yang telah ditentukan;

n. melaksanakan tugas lain yang diberkan kepada atasan; 4.1.2.3 Keadaan Pegawai Kecamatan Patebona. Jumlah dan Susunan Pegawai Kecamatan Patebon

Aparat Kecamatan Patebon berjumlah 19 pegawai yang terdiri dari

seorang Camat dan 18 pegawai bawahan Camat yang terdiri dari

Sekretaris Camat, 5 orang Kepala Seksi dan 12 staf Kecamatan. Adapun

mengenai lengkapnya keadaan aparat di kantor kecamatan Patebon

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

52

Tabel 4.1. DATA PEGAWAI KECAMATAN PATEBON MENURUT PANGKAT DAN JABATAN TAHUN 2002/2003

No Nama

N I P Jabatan Pangkat Pendidikan

1. Drs. Gunarso Agus Kuncoro 010 182 055 Camat III/D Sarjana

2. Soebagio, SE 500 048 315 Sekretaris Camat III/C Sarjana

3. Gunawan 500 050 069 Kasi Keamanan dan Ketertiban

III/C SMTA

4. Nurhadi 010 085 043 Kasi Pembangunan Masyarakat Desa /

Kelurahan

III/C SMTA

5. Tri Mulyati, Bsc 010 207 346 Kasi Pelayanan Umum

III/C Sarjana Muda

6. Cahyono 500 057 325 Kasi Pemerintahan III/A Sarjana

7. Kaswin 500 074 751 Kasi Kesejahteraan Sosial

III/C SMTA

8. Puji Sumaryono 010 208 789 Staf III/A Sarjana

9. Achmad Ircham , SSTP 010 263 552 Staf III/A Sarjana

10 Ayuk Mustika 010 208 803 Staf III/A SMTA

11 Febru Hartati 500 054 505 Staf III/A SMTA

12 Nur Ernie, SP 500 058 897 Staf III/A Sarjana

13 Soli 010 221 552 Staf II/D SMTA

14 Juwahi 500 078 634 Staf II/D SMTA

15 Achmad Pasra 500 049 423 Staf II/C SMTP

16 Suhartono 500 050874 Staf II/B SMTP

17 Sudjarwo 500 079 953 Staf II/A SD

18 Suamah 500 087 342 Staf II/A SD

19 Suwarta B 500 086 473 Staf II/A SD

Sumber : Kantor Camat Patebon, 2004

53

Dari tabel 4.1.dapat dilihat bahwa Jabatan yang ada di kantor

Camat Patebon sudah lengkap dalam arti tidak ada satu jabatan yang

kosong atau tidak diduduki.

Dengan lengkapnya Perangkat di kantor Kecamatan Patebon, maka

seluruh tugas, fungsi, dan tanggung jawab Pemerintahan dapat

dilaksanakan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan

bersama.

b. Tingkat Pendidikan Formal Diklat Penjenjangan Pegawai Kecamatan Patebon.

Pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti

peningkatan melalui diklat, kursus maupun penataran merupakan kegiatan

pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan agar pegawai

memiliki profesionalitas yang memadai untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sesuai dengan jabatan yang diembannya.

Berdasarkan tabel 4.1. di atas, terlihat pegawai yang telah mengikuti

Diklat SPAMA sebanyak 2 Orang dan Diklat ADUM sebanyak 8 orang,

sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa pelatihan maupun kursus yang

diikuti aparat Kecamatan Patebon cukup memadai terutama

penerapannya untuk melayani masyarakat.

Pendidikan dan pelatihan fungsional ini dimaksudkan agar pegawai

dapat menyesuaikan pada jabatan yang di milikinya.

c. Pengalaman Kerja Pegawai Kecamatan Patebon

Pengalaman kerja yang dimiliki pegawai sangat mempengaruhi

pelaksanaan tugas yang dikerjakannya, orang yang punya pengalaman

kerja akan terlihat lebih tenang dan pasti dalam menyelesaikan tugas-

tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini akan terlihat bila

dibandingkan dengan mereka yang belum mempunyai pengalaman kerja.

Pada tabel 4.1.dapat dilihat bahwa sebagian besar aparat

pemerintah kecamatan Patebon telah lebih dari 10 tahun mengabdi di

54

Kantor Camat Patebon, yakni berjumlah 17 orang. Sedangkan yang

bekerja dibawah masa kerja 5 tahun sebanyak 2 pegawai.

4.1.2.4. Keadaan Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Kantor Kecamatan Patebon

Dalam rangka tugasnya melayani masyarakat, Kantor Kecamatan

Patebon telah berusaha memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan

guna menunjang pelayanan tersebut.

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan sarana dan prasarana dikantor

Kecamatan Patebon dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI KANTOR KECAMATAN PATEBON TAHUN 2002/2003

No. Sarana/Prasarana Jumlah Kondisi

1. Bangunan Kantor Camat 1 Baik

2. Rumah Dinas Camat 1 Baik

3. Balai Pertemuan 1 Baik

4. Musalla 1 Baik

5. WC 1 Cukup Baik

6. Papan Monografi 7 Baik

7. Peta 2 Baik

8. Telepon 3 Cukup Baik

9. Komputer 3 Cukup Baik

10. Mesin Tik 3 Baik

11. Meja Kerja 53 Baik

12. Kursi Kerja 32 Baik

13. Kursi Lipat 31 Baik

14. Meja dan Kursi Tamu 1 set Baik

15. Lemari Data 4 Baik

16. Filling Cabinet 1 Baik

17. Televisi 1 Baik

18. Kendaraan Dinas Roda 4 1 Baik

19. Kendaraan Dinas Roda 2 4 Baik

20. Papan monografi data 3 Baik

21 Papan Sruktur Organisasi 1 Baik

22. Papan Tulis White Board 1 Baik

24. Mesin Laminating 1 Baik

Sumber: Kantor Camat Patebon, 2003

55

Dari tabel 4.2. dapat disimpulkan bahwa keadaan sarana dan

prasarana kerja yang ada sudah memenuhi syarat dalam rangka

pelaksanaan kerja sehari-hari. Dengan adanya sarana dan prasarana ini

diharapkan dapat membantu tugas dan kewajiban dari para aparat kantor

kecamatan Patebon.

4.1.2.5 Disiplin Aparat Kecamatan Patebon

Tingkat kedisiplinan aparat kecamatan dapat dilihat dari ketaatan

aparat tersebut dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketepatan waktu.

Kedisiplinan aparat kecamatan dari segi waktu dapat dilihat dari kehadiran

aparat tersebut dalam bekerja, mengikuti apel maupun dalam ketepatan

waktu kehadiran atau jam kerja. Untuk mengetahui kehadiran aparat

kecamatan Patebon dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut :

Tabel 4.3. KEHADIRAN PEGAWAI KECAMATAN PATEBON TAHUN 2002/2003

NO BULAN JML HARI

KERJA

JUMLAH PEGAWAI

H S I DL TK

12345678910111213

Jan 03FebMaretAprilMeiJuniJuliAgustSeptOktNovDesJan 04

26252424252526262526262426

19191919191919191919191919

572571570570571571572572571572572570572

41013--

1310-57-

10-

1016212-91816131210155

7910452611812584

4441254242434

JUMLAH 328 247 7426 94 103 155 39

Sumber : Kantor Camat Patebon, 2003

56

Berdasarkan tabel 4.3. dapat diketahui bahwa pegawai kecamatan

Patebon memiliki tingkat kehadiran yang cukup baik, hal tersebut dapat

dilihat dari daftar atau tingkat kehadiran mereka dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari di kantor..

Berdasarkan pengamatan penulis sewaktu mengadakan penelitian

hampir setiap hari selalu pulang tepat pada waktunya yaitu setelah jam

kerja selesai. Meskipun ada 1 atau 2 orang pegawai yang pulang

mendahului sebelum jam pulang kantor dan juga masih adanya pegawai

yang tidak hadir dengan berbagai keterangan. Hal ini menunjukkan

kedisiplinan pegawai kurang maksimal dalam bekerja.

Hal inilah yang menjadi tugas Camat lewat kepemimpinannya dalam

mewujudkan disiplin bagi pegawainya.

4.2. Kepemimpinan Camat Patebon Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai

4.2.1. Kepemimpinan Camat Patebon

Istilah kepemimpinan berasal dari bahasa inggris, “Leadership”. Kata

Leadership berasal dari kata ‘to lead’ yang mengandung pengertian

memimpin, kemudian timbul kata “leader” yang artinya pemimpin dan

pada akhirnya muncul istilah “leadership”.

Ordway Tead dalam Syafiie (1998:66) mengemukakan bahwa

“leadership as combination of traits which enables an individual induce

other to accomplish given task” (kepemimpinan sebagai kombinasi atau

perpaduan perangai-perangai yang memungkinkan seseorang mampu

mendorong pihak lain untuk menyelesaikan tugasnya).

Perpaduan ini menggambarkan suatu manajemen yang diterapkan

oleh Camat Patebon untuk dapat melaksanakan tugas umum

pemerintahan. Pada dasarnya kepemimpinan berperan untuk memadukan

dan memanfaatkan perbedaan kecakapan orang lain, sudut pandang,

manfaat sikap dan ide untuk menjalankan tugas kelompok dan tujuan

organisasi.

57

Menurut Syafiie dalam bukunya Manajemen Pemerintahan

(1998:65) dikemukakan bahwa kepemimpinan berarti kemampuan dan

kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain

agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama sehingga dengan

demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses

kelompok.

Berbicara tentang kepemimpinan di Kecamatan Patebon berarti

berbicara tentang gaya dan teknik kepemimpinan yang digunakan oleh

Camat Patebon dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk

membahas lebih lanjut tentang pelaksanaan kepemimpinan yang

dijalankan oleh Camat Patebon, maka akan dibahas gaya dan teknik

kepemimpinan yang diterapkan Camat Patebon di lapangan.

4.2.1.1. Gaya Kepemimpinan Yang Diterapkan Camat Patebon Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya

Berbicara tentang gaya kepemimpinan (Leadership Style) adalah

berbicara tentang bagaimana pemimpin menjalankan tugas

kepemimpinannya, misalnya gaya apa yang dipakai dalam

merencanakan, merumuskan dan menyampaikan

perintah-perintah/ajakan-ajakan kepada yang diperintah.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, wawancara terhadap Camat

Patebon serta kuisioner terhadap pegawai Kecamatan, penulis menilai

bahwa dalam melaksanakan kepemimpinannya Camat menerapkan gaya

kepemimpinan demokratik, dengan melihat sikap keterbukaan Camat

dalam menerima saran dan kritik serta pengikutsertaan bawahan dalam

proses pengambilan keputusan.

Gaya kepemimpinan demokratik, menurut Pamudji (1995:124)

adalah :

Gaya kepemimpinan demokratik kadang-kadang disebut juga gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu pemimpin yang memandang manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan harus dihormati hak-haknya. Dalam menggerakkan pengikut lebih banyak

58

menggunakan persuasif dan memberikan contoh-contoh. Kepentingan dan tujuan organisasi sejauh mungkin diintergrasikandengan kepentingan dan tujuan pribadi para pengikut, mengutamakan kepentingan organisasi dan kepentingan pengikut daripada kepentingan si pemimpin. Suka menerima kritik saran dan pendapat serta mendorong kelompok untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada para pengikut.

Jadi seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan

demokratik identik dengan pemimpin yang lebih menggunakan cara-car

persuasif dan mengutamakan harkat dan martabat manusia di sekitarnya,

khususnya para bawahan yang menjadi anggotanya.

Lebih lanjut, Pamudji (1995:125) mengatakan bahwa :

“Pemimpin yang menggunakan gaya demokratik ini bersedia memanfaatkan pendapat kelompok, menunggu persetujuan kelompok, berunding dengan pengikut, mengutamakan kerja sama, mendesentralisasikan kekuasaan, memberikan keleluasaan (kebebasan kepada bawahan untuk bertindak dan mendorong bawahan untuk berprakarsa (inisiatif)”.

Dari pengamatan penulis dapat diketahui bahwa gaya kepemimpinan

Camat Patebon juga cenderung kepada ciri-ciri yang dimaksud, yaitu

dengan menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Dari wawancara

dengan Camat Patebon dapat diketahui bahwa Camat Patebon

mengikutsertakan pegawai dalam memutuskan suatu permasalahan atau

dalam membuat keputusan. Camat Patebon meminta tanggapan dari

pegawainya dengan cara diskusi, sehingga pengambilan keputusan dapat

diterima oleh semua pihak karena merupakan kesepakatan bersama dan

bukan merupakan suatu paksaan. Semua pegawai Kecamatan Patebon

mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam rapat.

Pemberian kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan masukan

secara tidak langsung merupakan pembinaan kepada para pegawai dan

staf karena dengan ini pegawai dan staf mempunyai kemampuan dalam

berbicara dan menyampaikan pendapat. Pembuatan keputusan

merupakan wewenang dan tanggung jawab Camat dalam memutuskan

59

suatu permasalahan atau dalam membuat keputusan, sebab Camat

merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasi Pemerintah Kecamatan.

Namun dalam setiap pembuatan keputusan Camat hendaklah meminta

tanggapan dari bawahan untuk mendapatkan keputusan yang demokratis.

Untuk mengetahui keikutsertaan pegawai dalam pengambilan

keputusan di Kantor Camat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 4.4. TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEIKUTSERTAAN BAWAHAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH CAMAT (N=19)

No Klasifikasi b F b X f (%)

1

2

3

Baik

Cukup

Kurang

3

2

1

14

4

-

42

8

-

77,77

22,23

-

Jumlah 18 50 100

Skor Kriteria 50 / 18 = 2,77

Kategori Baik

Sumber : Jawaban Kuisioner No.2, Tahun 2004

Berdasarkan tabel 4.4. di atas, dari 19 responden, 14 responden

(77,77%) menyatakan bahwa Camat dalam pengambilan keputusannya

selalu mengikutsertakan pegawai, sedangkan 4 responden (22,23%)

menyatakan kadang-kadang bawahan diikutsertakan oleh Camat dalam

pengambilan keputusan. Sehingga dapat diketahui nilai skor tingkat

pengambilan keputusan Camat dalam mengikutsertakan bawahannya

sebesar 2,77 dan dikategorikan baik. Untuk mengetahui indikator

keterbukaan dalam menerima saran, ide dan pandangan yang dilakukan

oleh Camat terhadap bawahan dapat dilihat pada tabel 4.5. di bawah ini :

60

TABEL 4.5. TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENERIMAAN SARAN, IDE DAN PANDANGAN OLEH CAMAT (N=19)

No Klasifikasi B F b X fProsentase

(%)

1.

2.

3.

Baik

Cukup

Kurang

3

2

1

16

2

-

48

4

-

88,89

11,11

-

Jumlah 18 52 100

Skor Kriteria 52 / 18 = 2,88

Kategori Baik

Sumber : Jawaban kuisioner No.3, Tahun2004

Dari tabel 4.5. dapat dilihat bahwa 16 responden (88,89) menyatakan

bahwa Camat memberikan kesempatan kepada bawahan untuk terbuka

terhadap saran, ide, dan kritikan, sedangkan sisanya 4 responden

(11,11%) yang menjawab bahwa Camat dalam penerima saran, ide dan

kritik cukup baik. Untuk Skor adalah 2,88 dan dikategorikan baik.

Keterbukaan ini merupakan cerminan dari gaya gaya kepemimpinan

Camat.

Selain dari dua indikator, gaya kepemimpinan Camat yang

demokratik terlihat dari pelaksanaan tugas kesehariannya yang diamati

oleh penulis, yaitu :

a. Camat memberlakukan organisasi Kecamatan sebagai satu

totalitas dengan menempatkan semua satuan organisasi pada

peranan dan proporsinya;

b. dalam menjalankan kepemimpinannya dengan pendekatan

yang intergralistik;

c. menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan

pribadinya

61

d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bawahannyasebagai

manusia yang harus dihormati;

e. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk

mengembangkan inisiatif dan kreativitasnya.

Gaya kepemimpinan Camat Patebon yang bersifat demokratik ini

sangat cocok diterapkan dalam lingkungan kerja Kecamatan yang

dipimpinnya dalam hal ini adalah Kecamatan Patebon. Dan hal ini

tentunya sejalan dengan tuntutan reformasi yang mana salah satu

butirnya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

yang diwujudkan dengan transparansi dan demokratisasi.

4.2.1.2. Teknik Kepemimpinan Camat Patebon Dalam Meningkatan Disiplin Kerja Pegawai

Seorang Camat harus mempunyai kemampuan untuk dapat

menggerakkan aparatnya dan mengarahkan ke pencapaian tujuan

organisasi. Dan untuk dapat menggerakkan bawahannya seorang

pimpinan harus menggunakan teknik-teknik tertentu agar orang yang

dipimpinnya bergerak ke arah yang diinginkannya.

Teknik kepemimpinan di sini adalah suatu cara yang merupakan pola

tetap untuk menggerakkan orang-orang agar bergerak ke arah yang

diinginkan pemimpin dan penerapan teknik-teknik ini harus dapat

disesuaikan dengan melihat situasi dan kondisi dalam masyarakat

pendidikan. Berdasarkan wawancara pengamatan penulis di lapangan,

penulis melihat bahwa teknik kepemimpinan yang digunakan Camat

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di jajaran adalah sebagai

berikut :

Camat meningkatkan disiplin bagi pegawainya dengan

menggunakan teknik human relations yaitu dengan memberikan

dorongan, rangkaian kegiatan agar bawahannya mau bergerak yang

biasanya dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan yang meliputi

kebutuhan psikis : makan, minum, biaya transport yang cukup dan

62

sebagainya. Serta kebutuhan psikilogis : kebutuhan akan kelayakan,

kebutuhan akan penghargaan dari orang lain. Dorongan-dorongan untuk

memenuhi kebutuhan tersebut menyebabkan orang-orang akan bersedia

mengikuti pemimpin mereka. Hal ini berdasakan tabel hasil kuisioner

berikut di mana skor sebesar 2,83 dan dikategorikan baik. Responden

mengatakan bahwa dalam usaha meningkatkan disiplin kerja pegawai

yang ada di Kecamatan Patebon, Camat Patebon sering memberikan

penghargaan bagi yang mempunyai prestasi dan tidak ada responden

yang menyatakan tidak pernah. Sehingga dapat dikategorikan baik. Hal ini

ditunjukkan dengan sebagian besar responden sebanyak 15 responden

(83,3%) yang menyatakan bahwa Camat dalam memberikan

penghargaan baik dan 3 responden (16,7%) yang menyatakan cukup, dan

tidak ada pegawai yang menyatakan kurang. Penghargaan biasanya

diberikan Camat kepada pegawainya dalam bentuk pujian yang biasanya

disampaikan di apel pagi. Hal ini dimaksudkan agar pegawai-pegawai

yang lain termotivasi untuk berbuat sebaik mungkin agar mendapatkan

pujian dari Camat. Sehingga hal ini diharapkan akan mendorong kinerja

Kecamatan menjadi semakin baik dan masyarakat sebagai yang dilayani

akan menjadi puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya. Dengan

demikian tujuan organisasi Kecamatan Patebon akan terwujud. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6. hasil kuisioner yang berikut :

TABEL 4.6. TANGAPAN RESPONDEN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN BANTUAN OLEH CAMAT (N=19)

No Klasifikasi B F b X fProsentase

(%)

1

2

3

Baik

Cukup

Kurang

3

2

1

15

3

-

45

6

-

83,3

16,7

-

Jumlah 18 51 100

Skor Kriteria 51 / 18 = 2,83

63

Kategori Baik

Sumber : Jawaban Kuesioner No.4, Tahun 2004

Dari hasil wawancara dengan Camat Patebon dapat diketahui bahwa

tujuan pemberian penghargaan dan bantuan oleh Camat kepada pegawai

bertujuan untuk merangsang agar pegawai selalu termotivasi untuk

berbuat agar mendapatkan penghargaan dari Camat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Camat cukup baik

dalam hal pemberian penghargaan dan bantuan yang ditunjukkan dengan

skor 2,83 yang dikategorikan baik.

Selain teknik human relations, Camat Patebon juga menggunakan

teknik memberi teladan berupa tindakan-tindakan yang patut dicontoh.

Hakekat dari pemberian contoh ini diwujudkan dalam dua aspek, yaitu

aspek negatif dalam bentuk larangan-larangan atau pantangan-pantangan

dan aspek positif dalam bentuk anjuran-anjuran atau keharusan dalam

berbuat untuk dilaksanakan pegawainya.

Dalam rangka memberikan keteladanan ini Camat membatasi dan

menguasai diri, khususnya tidak menyimpang atau melanggar larangan-

larangan/pantangan-pantangan dan sebaliknya selalu mematuhi anjuran-

anjuran/keharusan-keharusan. Camat sendiri berusaha tidak berbuat

larangan-larangan dan berusaha untuk mentaati segala

anjuran/keharusan, yang mana dibutuhkan suatu disiplin yang kuat di

dalam pelaksanaannya. Dengan demikian orang-orang akan bersedia

mengikuti apa yang diperintahkan oleh Camat di dalam pelaksanaan

tugas-tugas kantor sehari-hari. Karena melihat figur Camat yang dapat

dijadikan teladan.

Dari wawancara dengan Camat Patebon dapat diketahui bahwa

Camat Patebon selalu berusaha untuk selalu memberikan teladan kepada

bawahannya, misalnya dengan berusaha untuk mengikuti apel setiap hari

tepat waktu, memberikan contoh dalam hal berpakaian di mana Camat

Patebon selalu memakai atribut pakaian yang lengkap, baik itu papan

64

nama, tanda jabatan Camat dan sebagainya. Selain itu dengan pulang

kerja tepat waktu. Hal ini didasarkan pada tabel 4.7. berikut :

TABEL 4.7. TANGAPAN RESPONDEN TENTANG KETELADANAN CAMAT (N=19)

No Klasifikasi b F b X fProsentase

(%)

1

2

3

Baik

Cukup

Kurang

3

2

1

16

2

-

48

4

-

88,88

11,12

-

Jumlah 18 52 100

Skor Kriteria 52 / 18 = 2,88

Kategori Baik

Sumber : Jawaban Kuesioner No.5, Tahun 2004

Dari tabel 4.7. diatas dapat dilihat bahwa responden menyatakan

bahwa Camat Patebon dalam pemberian keteladanan sebesar 88,88%

dan dikatakan baik, sedangkan hanya 11,12% responden yang

menyatakan cukup. Dan tidak ada responden yang menyatakan kurang.

Sehingga prosentase sebesar 96,3% dan dikategorikan baik.

Selain kedua teknik tersebut di atas, Camat Patebon juga

menggunakan teknik persuasi dan pemberian perintah. Teknik persuasi

atau ajakan kepada pegawainya dilakukan dengan lunak/persuasif

sehingga orang-orang yang dipimpin bersedia mengikuti dengan kemauan

sendiri apapun yang diperintahkan oleh pimpinan mereka. Teknik

pemberian perintah yaitu menyuruh orang yang diberi perintah dalam hal

ini pegawai untuk mematuhi Camat melakukan sesuatu. Teknik pemberian

perintah ini tidak menggunakan kekuatan atau kekuasaan dalam

memberikan perintah. Dengan demikian bawahan akan merasa segan

65

terhadap Camat dalam memberikan perintah kepadanya. Hal ini

didasarkan pada hasil pengolahan angket pada tabel 4.8. berikut ini :

TABEL 4.8. TANGAPAN RESPONDEN TENTANG SIKAP CAMAT DALAM MEMBERIKAN PERINTAH (N=19)

No Klasifikasi b F b X fProsentase

(%)

1

2

3

Baik

Cukup

Kurang

3

2

1

13

5

-

39

10

-

72,22

27,78

-

Jumlah 18 49 100

Skor Kriteria 49 / 18 = 2,72

Kategori Baik

Sumber : Jawaban Kuesioner No.6, Tahun 2004

Dari tabel 4.8. dapat dilihat bahwa sebanyak 13 responden (72,22%)

menjawab bahwa Camat Patebon dalam memberikan perintah bersifat

baik/persuasif, dan sebanyak 5 responden (27,78%) yang menyatakan

cukup baik dalam memberikan perintah dan tidak ada responden yang

menyatakan bahwa dalam memberikan perintah menggunakan paksaan.

Skor dari item ini sebesar 2,72 dan dikategorikan baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Camat bersifat

persuasif dalam pemberian perintah sehingga dengan sikap Camat dalam

pemberian perintah tersebut maka pegawai akan merasa segan dengan

Camat dan akan selalu menuruti perintah Camat.

Kaitan antara gaya kepemimpinan dan teknik kepemimpinan Camat

dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai adalah seperi yang telah

diterangkan sebelumnya dimana gaya kepemimpinan yang digunakan

adalah gaya kepemimpinan demokratif yaitu mendorong pengikut,

66

anggota atau kelompok untuk menentukan kebijakan mereka sendiri,

memperhatikan martabat manusia, selalu memanfaatkan kelompoknya,

memberi kebebasan dalam pelaksanaan tugas, memelihara komunikasi,

interkasi yang luas, menerapkan hubungan suportif adanya sifat

kekeluargaan dan sifat keterbukaan dan transparansi antara pemimpin

dengan bawahan. Sedangkan teknik-teknik kepemimpinan yang

dikembangkan Camat adalah merupakan ciri-ciri teknik kepemimpinan

pemerintahan Indonesia yaitu dengan teknik homan relations, teknik

menjadi teladan, dan teknik persuasi dan pemberian perintah. Dengan

menggunakan gaya dan teknik tersebut di atas maka diharapkan pegawai

dapat mengikuti kepemimpinan Camat dengan demikian pegawai di

Kecamatan Petebon tetap patuh pada kepemimpinan Camat tanpa

paksaan dan dengan suka rela sehingga diharapkan dapat meningkatkan

disiplin kerja dan tujuan organisasi dapat tercapai bersama.

Dalam menjalankan pemerintahan di Kecamatan hampir seluruh

pengarahan dilakukan oleh Camat kepada para aparatnya. Namun melalui

komunikasi dua arah dan penjelasan secara transparan mengenai visi dan

misi yang menjadi tujuan suatu kebijakan ini dilakukan dengan melibatkan

seluruh komponen pemerintahan yang terkait di kecamatan serta

berkoodinasi dengan mencari saran atau pertimbangan-pertimbangan dan

mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan.

Camat selalu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk

kepada bawahannya yang masih dianggap kurang mampu untuk

melaksanakan tugas-tugas tertentu sambil terus mengadakan

pengawasan pada tugas tersebut sehingga apabila terdapat

penyimpangan dapat segera diketahui dan diadakan perbaikan secepat

mungkin.

Sedangkan perilaku mendukung lebih banyak memberikan dorongan

dan motivasi serta meningkatkan pengawasan agar bawahan selalu

terpacu dan bersemangat untuk melaksanakan tugas. Gaya seperti ini

sangat tepat diterapkan di lingkungan kecamatan Patebon yang memang

67

tidak terlalu kompleks permasalahan yang dihadapi sehingga disiplin kerja

bawahan diharapkan dapat terwujud.

Berdasarkan indikator-indikator di atas, penulis dapat menyimpulkan

bahwa tenggapan responden terhadap indikator-indikator kepemimpinan

Camat Patebon dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai dapat

diinterpretasikan baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.9. NILAI RATA-RATA INDIKATOR KEPEMIMPINAN CAMAT PATEBON DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI

No. Indikator Nilai Presentase

(%)1.

2.

Gaya Kepemimpinan demokratik Camat

Patebon

a.Keikutsertaan bawahan dalam proses

pengambilan keputusan

b. Penerimaan saran, ide dan pandangan

Teknik Kepemimpinan Camat Patebon

a.Human Relations (pemberian penghargaan

dan bantuan)

b.Menjadi Teladan (keteladanan Camat)

c.Persuasi dan Pemberian Perintah (sikap

Camat dalam memberikan perintah)

2,77

2,88

2,83

2,88

2,72

Jumlah 14,08

Skor 14,08 / 5 = 2,81

Kategori Baik

Sumber : hasil olahan data, 2004

68

Dari tabel 4.9. dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Camat

Patebon dalam upaya meningkatkan disiplin kerja pegawai sudah baik,

yang dilakukan dengan keikutsertaan bawahan dalam proses

pengambilan keputusan, penerimaan saran, ide dan pandangan,

pemberian penghargaan dan bantuan, keteladanan dan sikap Camat

dalam memberikan perintah. Skor dari kategori rata-rata indikator

kepemimpinan sebesar 2,81 dan dikategorikan baik.

4.2.2. Kedisiplinan Pegawai Kantor Camat Patebon

Upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai Kecamatan harus

senantiasa dilakukan dan ditingkatkan agar penyelenggaraan

pemerintahan di Kecamatan Patebon dapat berjalan dengan lancar dan

teratur

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh data bahwa

pelaksanaan disiplin khususnya bagi pegawai Kantor Camat Patebon

belumlah optimal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih adanya

fenomena-fenomena yang terjadi, antara lain masih belum optimalnya

ketaatan terhadap jam kerja. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di

lapangan, masih terdapat pegawai yang tidak ikut apel kerja, adanya

keterlambatan tanpa alasan yang jelas, terdapatnya pegawai yang selama

jam kerja tidak melaksanakan pekerjaan dan pulang lebih awal dari jam

kerja yang telah ditetapkan.

Disiplin pegawai dapat ditinjau dari beberapa hal, antara lain; dari

kesadaran terhadap peraturan yang berlaku, ketepatan dalam

menyelesaikan tugas dan kesetiaan akan pekerjaan.

4.2.2.1. Kesadaran Pegawai Terhadap Peraturan Yang Berlaku

Setiap Organisasi Baik Pemerintah Maupun Organisasi Swasta

mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai tujuan tersebut

ditentukan norma-norma atau aturan-aturan yang telah ditentukan dan

69

disepakati bersama. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah

disepakati tadi memuat langkah-langkah atau tindakan yang harus

diakukan dan tidak boleh dilakukan oleh orang yang terlibat dalam

organisasi tersebut. Begitu pula dalam organisasi pemerintah khususnya

organisasi pemerintah di Kecamatan.

Aturan-aturan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh

pemerintahan baik berupa aturan yang ada dalam Peraturan Disiplin

khususnya PP No.30 Tahun 1980. maupun aturan-aturan yang ditetapkan

oleh Pemerintahan Daerah harus dapat dimengerti, dihayati dan dipahami

oleh seluruh pegawai tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan

baik oleh seluruh pegawai.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran pegawai terhadap peraturan

yang berlaku, dapat dilihat dalam indikator sebagai berikut .

1. Pelaksanaan Apel Kerja

Apel kerja merupakan suatu saluran komunikasi antara atasan dan

bawahan. Dalam apel kerja disampaikan mengenai perencanaan dan

kebijakan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan yang akan dilaksanakan agar dapat terselenggara

dengan tertib dan lancar.

Lebih jelasnya tingkat kesadaran pegawai kantor Camat Patebon

untuk mengikuti pelaksanaan apel kerja dapat dilihat pada tabel 4.10

berikut ini :

TABEL 4.10. TANGAPAN RESPONDEN TENTANG TINGKAT KESADARAN PEGAWAI UNTUK MENGIKUTI PELAKSANAAN APEL KERJA (N=19)

No Klasifikasi B F b X fProsentase

(%)

1

2

3

Baik

Cukup

Kurang

3

2

1

12

4

2

36

8

2

66,7

22,2

11,1

70

Jumlah 18 46 100

Skor Kriteria 46 / 18 = 2,55

Kategori Baik

Sumber : Jawaban Kuesioner No.7, Tahun 2004

Dari tabel 4.10. diatas dapat diketahui nilai skor terhadap tingkat

kesadaran pegawai untuk mengikuti apel kerja yaitu 2,55 dan dapat

dikategorikan baik. Dari 18 responden, 66,7% menyatakan baik, 22,2%

menyatakan cukup dan 11,1% menjawab kurang.

Berdasarkan tabel 4.10. terlihat bahwa sebagian besar pegawai telah

berupaya menunjukkan kedisiplinannnya dalam mengikuti pelaksanaan

apel kerja, walaupun masih ada saja aparat yang kadang-kadang tidak

mengikuti apel ataupun terlambat masuk dikarenakan adanya urusan

keluarga yang harus dikerjakan sebelum berangkat kerja ataupun kurang

sadarnya pegawai untuk mengikuti apel kerja. Hal ini dibuktikan dengan

adanya responden yang menjawab kurang.

2. Kepatuhan terhadap ketentuan jam kerja

Peningkatan dan penumbuhan disiplin kerja pegawai dalam

melaksanakan tugas-tugasnya diantaranya diwujudkan dalam hal

mematuhi ketentuan jam kerja, kapan seorang pegawai harus masuk dan

kapan harus meninggal kantor.

Ketentuan jam kerja yang dibuat, dimaksudkan agar tidak ada

pegawai yang mangkir kerja dan masuk atau pulang seenaknya. Disiplin

kerja dapat dilihat dari ketepatan seseorang masuk dan pulang kantor,

karena ketepatan masuk dan pulang kantor menunjukkan tingginya tingkat

motivasi dan tanggung jawab pegawai dalam pelaksanaan tugas.

Seperti pada umumnya instansi-instansi pemerintah, pegawai di

kantor camat diharuskan masuk kantor untuk mengikuti apel pagi pada

pukul 07.00 WIB dan diperbolehkan pulang tanpa ada apel siang pada

pukul 15.00 WIB. Sedangkan untuk hari Jum’at dilaksanakan Senam

Kesegaran Jasmani pada pukul 07.00 WIB dan dilanjutkan dengan

71

kebersihan di lingkungan kerja masing-masing. Selanjutnya diperbolehkan

pulang pada pukul 11.00 WIB.

Dari hasil pengamatan di lapangan, terlihat bahwa masih adanya

beberapa pegawai yang belum sepenuhnya mentaati peraturan jam kerja

tersebut, kadang-kadang masih terlihat seseorang atau beberapa orang

pegawai yang meninggalkan kantor sebelum jam kerja usai. Namun

setelah melakukan pengamatan lebih lanjut, diketahui bahwa kebanyakan

pegawai yang keluar kantor tidak pada waktunya dikarenakan ada

keperlukan dinas yang harus dilaksanakan.

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai terhadap ketentuan

jam kerja dapat dilihat pada tabel 4.11. berikut.

TABEL 4.11. TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG TINGKAT KEPATUHAN PEGAWAI TERHADAP KETENTUAN JAM KERJA

No Klasifikasi B f b X fProsentase

(%)

1

2

3

Baik

Cukup

Kurang

3

2

1

13

4

1

39

8

1

72,3

22,2

5,5

Jumlah 18 48 100

Skor Kriteria 48 / 18 = 2,66

Kategori Baik

Sumber : Jawaban Kuesioner No.8, Tahun 2004

Berdasarkan tabel 4.11. di atas, terlihat bahwa 72,3% responden

memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, 22,2% responden yang memiliki

tingkat kepatuhan cukup, dan masih adanya responden yang menyatakan

kurang sebesar 5,5% Sedangkan nilai presentase tingkat kepatuhannya

adalah 91,61% dan dapat dikategorikan baik. Hal ini ditunjukkan dengan

mayoritas pegawai yang dapat mengikuti ketentuan jam kerja yang

diberlakukan di Kantor Camat Patebon.

72

Berdasarkan pengamatan di lapangan, penulis dapat menyimpulkan

bahwa tingkat pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja relatif kecil.

Pada umumnya pelanggaran tersebut disebabkan adanya keperluan

mendesak, baik keperluan dinas maupun keperluan pribadi. Jikapun untuk

keperluan pribadi, pegawai yang bersangkutan telah meminta izin terlebih

dahulu kepada atasannya.

3. Pemahaman terhadap Peraturan Disiplin Pegawai

Kedisiplinan juga dipengaruhi oleh pemahaman pegawai negerinya

terhadap Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku yaitu Peraturan

Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai

Negeri Sipil. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui

bahwa pada umumnya pegawai negeri sipil yang ada di Kantor Camat

Patebon belum memahami aturan-aturan yang ada, baik itu kewajiban,

hak serta hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai negeri

sipil.

Lebih jelasnya tentang tingkat kesadaran pegawai dalam memahami

Peraturan Disiplin Pegawai dapat dilihat pada tabel 4.12. berikuti ini.

TABEL 4.12. TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PEMAHAMAN PEGAWAI TERHADAP PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI (N=19)

No Klasifikasi b f b X fProsentase

(%)

1

2

3

Baik

Cukup

Kurang

3

2

1

7

9

2

21

18

2

38,8

50

11,2

Jumlah 18 41 100

Skor Krieria 41 / 18 = 2,27

Kategori Cukup

Sumber : Jawaban Kuisioner No.9, Tahun 2004

73

Berdasarkan tabel 4.12. di atas terlihat bahwa nilai presentase

tingkat pemahaman pegawai terhadap peraturan perundang-undangan,

khususnya Peraturan Disiplin PNS (PP No. 30 Tahun 1980) adalah 75,9%

dan diinterpretasikan cukup, ditandai dengan 38.8% responden yang

menjawab bahwa mereka mempunyai pemahaman baik terhadap

Peraturan Disiplin tersebut dan 50% yang menjawab bahwa mereka

hanya mengerti yang pokok-pokok saja. Sedangkan masih ada 11,2%

responden yang kurang mengerti peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang dikarenakan usia yang sudah tua, dan dahulu perekrutannya

hanya berdasarkan asas kemanusiaan saja.

4.2.2.2. Ketepatan Dalam Melaksanakan Tugas

Keberhasilan penyelenggaraan tugas Pegawai Negeri Sipil pada

suatu instansi pemerintah didukung oleh tingkat disiplin kerja. Disiplin

kerja merupakan cerminan dari kemampuan kerja pegawai dalam

melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Dalam pelaksanaan tugas, tidak menutup kemungkinan ada yang

tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan. Tetapi ketidaksesuaian

tersebut pasti dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang

menjadi kendala penyelenggaraan tugas mereka sehingga tugas-tugas

tersebut ada yang terealisasi dengan baik dan ada yang belum dapat

terlaksana sesuai dengan program-program kerja.

Penilaian terhadap pelaksanaan tugas pegawai didasarkan pada

aspek-aspek yang berkaitan, yaitu kecakapan dan kemampuan pegawai

dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab atas tugas yang

dilaksanakan, dan ketepatan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.

Ketepatan dalam melaksanakan tugas dapat dijadikan tolak ukur

disiplin kerja pegawai, yaitu dengan selesainya tugas sesuai waktu yang

ditentukan, mencerminkan rasa tanggung jawab dan motivasi pegawai

74

dalam melaksanakan tugas. Hal ini berhubungan dengan pemberian tugas

kepada pegawai sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

Tingkat ketepatan pegawai kantor Camat Patebon dalam

melaksanakan tugas dapat dilihat pada tabel 4.13. berikut.

TABEL 4.13. TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG TINGKAT KETEPATAN PEGAWAI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS (N=19)

No Klasifikasi b F b X fProsentase

(%)

1

2

3

Baik

Cukup

Kurang

3

2

1

11

4

3

33

8

4

61,1

22,2

16,7

Jumlah 18 45 100

Skor Kriteria 45 / 18 = 2,5

Kategori Baik

Sumber : Jawaban Kuisioner No.10, Tahun 2004

Dari tabel diatas 4.13. diperoleh kesimpulan bahwa ketepatan

pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas dapat diinterpretasikan baik,

dibuktikan dengan nilai presentase yang ada yaitu 83,3%. Walaupun

demikian, masih ada saja tugas yang tidak dapat terselesaikan

dikarenakan adanya kendala yang dihadapi. Hal ini dlihat dari sebanyak

22,2% responden yang menjawab cukup dan 16,7% yang menjawab

kurang.

4.2.2.3. Tingkat Kesetian Pegawai Dalam Bekerja

Rasa kesetiaan, loyalitas dan etika dalam pelaksanaan tugas

pemerintahan perlu ditanamkan sejak dini. Semangat pengabdian,

75

kepatuhan dan tanggun jawab yang tinggi perlu dipupuk dan

dikembangkan untuk menegakkan disiplin.

Dengan tertanamnya kesetiaan dan tanggung jawab serta etika

dalam diri pegawai, maka pegawai tersebut tidak akan melaksanakan

kegiatan diluar ketentuan dan aturan yang ada.

Indikator tingkat kesetiaan pegawai dalam bekerja dapat dilihat dari

dua hal di bawah ini:

1. Kesadaran Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas

Salah satu bentuk loyalitas pegawai terhadap atasannya adalah

kesediaan dalam menjlankan tugas. Kesadaran pegawai Kantor Camat

Patebon dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat pada tabel 4.14.

berikut ini:

TABEL 4.14. TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG TINGKAT KESADARAN PEGAWAI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS (N=19)

No Klasifikasi b f b X fProsentase

(%)

1

2

3

Baik

Cukup

Kurang

3

2

1

13

5

-

39

10

-

72,22

27,78

-

Jumlah 18 49 100

Skor Kriteria 49 / 18 = 2,72

Kategori Baik

Sumber : Jawaban Kuisioner No.11, Tahun 2004

Dari tabel 4.14. dapat diketahui skor tingkat kesadaran pegawai

dalam menjalankan tugas adalah 2,72 dan dikategorikan baik. Hal ini

ditunjukkan dengan sebagian besar responden yaitu 72,22% yang

76

menyatakan baik. Namun kesadaran tersebut perlu ditingkatkan karena

masih ada 27,78% responden yang menyatakan cukup. Kesadaran yang

tinggi tersebut dapat dilihat bahwa pegawai mau melaksanakan tugas

yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan berdasarkan pengamatan, ada

juga beberapa pegawai yang mau melaksanakan tugas walaupun tugas

itu di luar tanggung jawabnya dengan kesungguhan dan kerelaan hati,

meskipun tidak semua.

2. Kesediaan Pegawai Bertugas Di luar jam Kerja

Kesediaan bertugas mendadak di luar jam kerja dapat juga menjadi

ukuran loyalitas pegawai. Mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel

4.15. berikut ini.

TABEL 4.15. TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG TINGKAT KESEDIAAN PEGAWAI DALAM BERTUGAS DI LUAR JAM KERJA (N=19)

No Klasifikasi b f b X fProsentase

(%)

1

2

3

Baik

Cukup

Kurang

3

2

1

12

4

2

36

8

2

66,7

22,2

11,1

Jumlah 18 46 100

Skor 46 / 18 = 2,55

Kategori Baik

Sumber : Jawaban Kuisioner No.12, Tahun 2004

Berdasarkan tabel 4.15. terlihat bahwa 66,7% responden

menyatakan bersedia/memberi respon baik, sedangkan 22,2% memberi

respon cukup, dan 11,1% yang menyatakan kurang bersedia. Sedangkan

skornya sebesar 2,55 dan dapat dikategorikan baik.

77

Hal ini menunjukkan kemampuan pemimpin dalam memberikan

arahan ataupun petunjuk disamping kemampuannya di dalam membina

hubungan hirarki jabatan dan kemampuan mereka untuk menempatkan

diri sebagai unsur pemimpin di dalam menciptakan suasana kerja yang

baik pada setiap pegawai di dalam penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan.

Dari wawancara dengan Camat Patebon dapat diketahui bahwa

pegawai Kecamatan Patebon bersedia untuk bekerja lembur apabila ada

tugas-tugas yang sangat banyak.

Berdasarkan indikator-indikator diatas, penulis dapat menyimpulkan

bahwa kedisiplinan pegawai Kantor Camat Patebon dapat

diinterpretasikan baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.16. NILAI RATA-RATA INDIKATOR KEDISIPLINAN PEGAWAI KANTOR CAMAT PATEBON

No. Indikator Presentase(%)

1.

2.

3.

.

Kesadaran pegawai terhadap peraturan yang

berlaku

a.Pelaksanaan apel kerja

b.Kepatuhan terhadap ketentuan jam kerja

c.Pemahaman terhadap peraturan disiplin

pegawai

Ketepatan dalam melaksanakan tugas

Tingkat loyalitas pegawai dalam bekerja

a.Kesadaran pegawai dalam melaksanakan

tugas

b.Kesediaan pegawai bertugas di luar jam kerja

2,55

2,66

2,27

2,50

2,72

2,55

Jumlah 15,25

Nilai Presentase rata-rata 15,25 / 6 = 2,54

Kategori Baik

78

Sumber : hasil olahan data, 2004

Dari tabel 4.16. dapat dilihat tingkat kedisiplinan pagawai Kantor

Camat Patebon dapat dikategorikan baik, yaitu dengan skor 2,54. Namun

demikian masih ada sebagian kecil pegawai yang perlu untuk ditingkatkan

tingkat kedisiplinannya agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat lebih

berjalan dengan baik.

4.3. Hambatan Camat Patebon Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Patebon,

dalam upaya meningkatkan disiplin kerja pegawai di lingkungan Kantor

Kecamatan Patebon terdapat berbagai hambatan-hambatan. Adapun

hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Kesadaran Aparat

Kesadaran aparat di kantor Camat Patebon untuk bekerja dengan

disiplin masih dikatakan rendah. Hal ini penulis amati dari kepatuhan

terhadap jam kantor masih kurang, dimana terdapat aparat yang

meninggalkan kantor sebelum jam kerja berakhir. Di kecamatan Patebon

masih ada aparat yang belum dapat membedakan mana kepentingan

pribadi dan mana kepentingan kantor, sehingga biasanya untuk

kepentingan pribadi seringkali mereka meninggalkan kantor sehingga ini

sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kerja di kantor

Aparat kadang berfikir selalu menganggap mudah pekerjaan kantor

sehingga sering mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan tugas dan sering

beranggapan bahwa apabila dia tidak ada maka orang lain uang akan

mengerjakannya. Dengan semangat kerja yang rendah maka kerja

tersebut tidak akan berhasil dengan baik. Sehingga penulis menilai bahwa

aparat Kecamatan Patebon bekerja belum dengan kesadaran dan rasa

tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya melainkan menunggu

perintah dari atasan.

2. Kesejahteraan Pegawai

Rata-rata tingkat pendidikan pegawai kantor Camat Patebon adalah

setingkat SLTA, sehingga mereka hanya mempunyai golongan III yang

79