KORUPSI KEHUTANAN DAN KORUPSI POLITIK

KONDISI HUTAN INDONESIA• LEBIH DARI SEPARUH HUTAN INDONESIA RUSAK

– Total luas hutan di Indonesia berkisar 123 juta ha (10 persen dari seluruh Hutan di Dunia). Kawasan hutan dan lahan yang mengalami kerusakan lebih dari 67,64 juta Ha (data Statistik Kehutanan Kementrian Kehutanan: 2006)

• DEFORESTASI HUTAN (DI 7 PULAU) INDONESIA SETIAP TAHUNNYA 1,09 JUTA Ha

• GUINESS BOOK OF WORLD RECORDS (2008) SEBAGAI PENGHANCUR HUTAN TERCEPAT – Of the 44 countries which collectively account for 90 per cent of the world’s forests, the country which pursues

the highest annual rate of deforestation is Indonesia with 1,8 million ha ( 4.447.896 acres) of forest destroyed each year between 2000-2005; a rate of 2 per cent annually or 51 km2 (20 miles2) destroyed every day.

TahunDeforestasi (x1.000 Ha/tahun)

JumlahSumatera Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Jawa NTB, NTT

2000-2001 259,50 212,00 154,00 20,00 147,20 118,30 107,20 1.018,202001-2002 202,60 129,70 150,40 41,40 160,50 142,10 99,60 926,302002-2003 339,00 480,40 385,80 132,40 140,80 343,40 84,30 1.906,102003-2004 208,70 173,30 41,50 10,60 100,80 71,70 28,10 634,702004-2005 335,70 234,70 134,60 10,50 169,10 37,30 40,60 962,50

TOTAL 1.345,50 1.230,10 866,30 214,90 718,40 712,80 359,80 5.447,80Sumber: Badan Planologi Kehutanan(Hasil citra spot vegetasi resolusi spasial 1 Km/based on the interpretation of SPOT Vegetation Image with spatial resolution of 1 Km)

SIMALAKAMA ISU KEHUTANAN

Sebab Deforestasi di Indonesia

Corruption and Illegal Forest Activity

• Laju Deforestasi (illegal forest activity) memiliki korelasi dengan tingkat korupsi di sebuah negara (Riset Word Bank, 2006)- Indonesia paling tinggi

• Corruption Perception Index (CPI) Indonesia (2005; 2.2), (2006; 2,4), (2007 ; 2,3), 20012 (3.2)

• Korupsi menyebabkan illegal logging menjadi ‘legalized’ logging

TahunRangking Indonesia CPI Jarak Tingkat Kepercayaan

2005 137 dari 158 2.2 2.1 – 2.5

2006 130 dari 163 2.4 2.2 – 2.6

2007 143 dari 179 2.3 2.1 – 2.4

Sumber: Diolah dari CPI-Tranparency International

PRAKTEK KORUPSI DI KEHUTANAN

Pola Umum Penyimpangan

Suap Perolehan Izin

Pembiaran Beroperasi Secara Illegal

Manipulasi pajak

Jasa agar “aman”

Kerugian Negara di Sektor Hutan

?

KERUGIAN DARI DR KEHUTANAN• PENERIMAAN NEGARA BESAR , KORUPSI BESAR, PENGELOLAAN

– Hasil audit Ernst & Young pada 31 Juli 2000 tentang penggunaan dana reboisasi mengungkapkan ada 51 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 15,025 triliun (versi Masyarakat Transparansi Indonesia). Yang terlibat dalam kasus tersebut, antara lain, Bob Hasan, Prajogo Pangestu, sejumlah pejabat Departemen Kehutanan, dan Tommy Soeharto.

– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan Dana Reboisasi yang dikeluarkan pemerintah pada Tahun Anggaran (TA) 2004 sebesar Rp2,885 triliun tidak didukung bukti pertanggungjawaban.

– PNBP Kementrian Kehutanan TA 2009 1) Dana Reboisasi (DR tahun berjalan sebesar Rp 1.368.085.110.839,54 dan DR Pengembalian sebesar Rp 86.780.467.278,00

– Data Kementrian Kehutanan ada 60 unit perusahaan HTI yang menunggak pembayaran DR senilai Rp 1,1 triliun.

No. PROV KEBUN TAMBANG Perkiraan Kerugian

(Rp. Triliun)Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha)

1 Kalteng 282 3.934.963,00

629 3.570.519,20 158,5

2 Kaltim 86 720.829,63 223 774.519,45 31,5

3 Kalbar 169 2.145.846,23

384 3.602.263,30 47,5

4 Kalsel 32 370.282,14 169 84.972,01 9,614

5 Sultra 9 20.930 241 617.818 13,490

6 Riau 97 454.260,18 45 142.096 8,59

7 Jambi 52 298.088,00 31 62.747,00 4,73

TOTAL 727 7945199,18

1722 8854934,96 273,924

Perkiraan Kerugian Negara Akibat Pembukaan Kebun dan Tambang dikawasan Hutan (Kemenhut :2011)

HASIL INVESTIGASI KOALISI (2011)

Penegakan Hukum • KPK, Kejaksaan dan Kepolisian sesungguhnya sudah

mengambil inisiatif atau terobosan dalam menjerat pelaku kejahatan kehutanan dengan pendekatan tindak pidana korupsi. Sejumlah pelaku korupsi di sektor kehutanan telah ditangani dan berhasil dijebloskan ke penjara.

• Inisiatif pemberantasan korupsi di sektor kehutanan tidak saja diletakkan pada aspek penindakan namun juga pada aspek pencegahan.

• Namun demikian kinerja yang ditunjukkan oleh ketiga institusi penegak hukum tersebut dalam pemberantasan korupsi di sektor kehutanan masih belum maksimal baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

Kepolisian • 2004 hingga Juni 2006– jumlah perkara kejahatan kehatanan yang diungkap

4.178 perkara dengan jumlah tersangka 4.860 orang dan barang bukti kayu sebanyak 822.296 m3 dan 2,37 juta batang kayu.

• 2010-2011, – Mabes Polri menangani 25 perkara kejahatan

kehutanan dengan barang bukti berupa 12.435,36 M3 dan 1.116 batang. Sedangkan tingkat Polda menangani sebanyak 3.006 perkara dan menyita barang bukti berupa kayu 80.679,87 M3 dan 180.818 batang.

Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kehutanan

Kategori Perkara

Jumlah Perkara

Non-yustisi

Proses Penyelesaian PerkaraDalam Proses

LidikProses Yustisi

Sidik SP 3 P 21 Sidang Vonis

2005 949 25 18 906 26 557 377 339 341

2006 1996 61 144 1830 23 826 493 383 1125

2007 685 73 126 486 2 323 258 204 287

2008 366 23 52 291 2 211 143 111 130

2009 321 15 39 267 9 203 136 113 94

2010 182 0 8 174 2 131 47 37 49

2011 162 0 2 160 0 137 2 4 25

Jumlah 4661 197 389 4114 64 2389 1456 1191 2051

Illegal Logging

Kepolisian • 2004 hingga Juni 2006– jumlah perkara kejahatan kehatanan yang diungkap

4.178 perkara dengan jumlah tersangka 4.860 orang dan barang bukti kayu sebanyak 822.296 m3 dan 2,37 juta batang kayu.

• 2010-2011, – Mabes Polri menangani 25 perkara kejahatan

kehutanan dengan barang bukti berupa 12.435,36 M3 dan 1.116 batang. Sedangkan tingkat Polda menangani sebanyak 3.006 perkara dan menyita barang bukti berupa kayu 80.679,87 M3 dan 180.818 batang.

Daftar Perkara Tindak Pidana Kehutanan di Mahkamah Agung

Tahun Masa Hukuman

< 1 th

1-2 th

3-5 th

6-10 th

> 10 th

Seumur hidu

p

Mati Bebas

Jumlah

2008 24 19 5 8 0 0 0 36 922009 15 71 8 0 0 0 0 12 1062010 16 36 8 0 0 0 0 6 662011 12 18 6 0 0 0 0 6 42

Jumlah 67 144 27 8 0 0 0 60 306

Trend Kasus Illegal Logging yang diadili

Persoalan penegakan hukum di sektor kehutanan (UU Sektoral)

• Tidak ada definisi illegal logging• Tidak ada sanksi minimum• Tidak menjangkau kejahatan lain • pelaku yang bisa dipidana hanya yang

tertangkap tangan, • Korporasi tidak tersentuh • Penekanan administratif

Kinerja KPK sektor Korupsi Kehutanan

• Penindakan – Hingga akhir 2013 sedikitnya terdapat 7 (tujuh) perkara korupsi di

sektor kehutanan yang telah dan sedang ditangani– 23 orang aktor telah diproses oleh KPK, diadili dan divonis oleh

pengadilan tipikor dan mayoritas telah menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Komposisi 14 orang dari lingkungan eksekutif (mantan kepala daerah, pejabat dinas/kementrian kehutanan atau dinas kehutanan provinsi), 6 orang dari politisi/legislatif dan 3 orang dari pihak swata

• Pencegahan – meluncurkan dua hasil penelitian atau Kajian bidang kehutanan, yaitu

Kajian Kebijakan Titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada Kawasan Hutan dan Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

– NKB 12 Kementrian Kehutanan

KORUPSI KEHUTANAN dan KORUPSI POLITIK

• Pasca reformasi, Kerusakan hutan dan SDA cenderung meningkat setelah adanya otonomi daerah dan pemilu (kada/legislatif/yudikatif)

• Kehutanan-SDA = Ladang Empuk untuk perolehan kekayaan, Korupsi dan Pendanaan Politik (Internal, Pilkada, Pileg, Pilpres)

• Konglomerat Indonesia didominasi oleh Konglomerat yang bergerak di isu Kehutanan-SDA ----- Sasaran Empuk Partai, Caleg/Capres yang tidak berintegritas

PILIH CALON LEGISLATIF DAN PRESIDEN YANG BERKOMITMEN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

DAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

@emerson_yuntho