koperasi & ukm no. 08 - oktober.2017 langkah nyata ... file2017 3 kinerja 3 tahun pemerintahan...
TRANSCRIPT
LANGKAH NYATA MEMBANGUNKOPERASI DAN UKM
No. 08 - Oktober.2017KOPERASI & UKM
@KemenkopUKMLangkah Nyata Membangun Koperasi dan UKM
KUKM Tanpa Digitalisasi Ekonomi Akan Ketinggalan
Rembug Kopi NusantaraAngkat Potensi Kopi Lokal
H.14H.7H.03
20172
16 INSPIRASI KOPERASI: Kopma UGM Pembuktian Mahasiswa Sukses Berkoperasi
12 LAYANAN PEMBIAYAAN: Koperasi Syariah Bisa Kelola Dana Zakat dan Wakaf
2 DAFTAR ISI 3 LIPUTAN KHUSUS
7 KUKM TANPA DIGITALISASI EKONOMI AKAN KETINGGALAN
8 GENERASI MILENIAL, AYO BERKOPERASI
9 KIAT PEMASARAN PRODUK UMKM LEWAT MEDSOS
10 ATURAN PENDELEGASIAN MINIM HAMBAT PENERBITAN IUMK
11 MENDORONG UMKM NAIK KELAS
Penanggung Jawab: Hardiyanto, Redaktur: Darmono, Redaktur Pelaksana: Bambang Sunaryo, Penyunting/Editor: M.Maulana, S.I.Kom, Edy Haryana, S.Sos, Desain: Muhammad Ali, Adhiguna Suryadi, Mulyadi, Fotografer: Timbul Priyono, Topik, Kurniawan, Sekretariat: Nurlailah, Fira Desiana Nasril, Suhandi, Imam Ahmad Al Hushori, Sutarsono. S.sos, Ali Imron Rasidi, Rr. Dwitya Suci, Pradityo Ariwibowo, Nur Sholeh, M. Kamal, Wira Suanda
Daftar isi
13 LPDB-KUMKM AKAN GANDENG POLDA SE-INDONESIA
18 BUDAYA LEBAK LESTARI DENGAN KOPERASI
Nawa Cita dan Reformasi Total Koperasi
Setelah tiga tahun berjalan,
Kementerian Koperasi dan
UKM konsisten berada
dalam “on the track” untuk
mewujudkan agenda Nawa Cita, yaitu
meningkatkan produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar internasional serta
menggerakkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
Kemenkop dan UKM menggulirkan
beberapa langkah, diantaranya
peningkatan kompetensi SDM
KUMKM, perluasan akses
pembiayaan, peningkatan nilai
tambah dan jangkauan pemasaran
UMKM, penguatan kelembagaan
usaha dan koperasi, dan peningkatan
kemudahan, kepastian serta
perlindungan usaha.
Program Reformasi Total Koperasi
yang digulirkan Kemenkop dan UKM
memang telah seiring dan sejalan
dengan agenda Nawa Cita keenam
dan ketujuh. Pertama, reorientasi
koperasi, yaitu merubah paradigma
pendekatan pembangunan koperasi
dari kuantitas menjadi kualitas untuk
mewujudkan koperasi modern yang
berkualitas serta berdaya saing tinggi
dengan jumlah anggota aktif yang
terus meningkat.
Kedua rehabilitasi, yakni
memperbaiki dan membangun
database sistem koperasi melalui
Online Database System (ODS)
untuk mendapatkan data koperasi
yang akurat. Melalui tahapan ini,
Kementerian Koperasi dan UKM telah
membubarkan koperasi tidak aktif dan
tidak RAT. Hasil pemutakhiran data
ODS menghasilkan data koperasi aktif
153.171 unit dan koperasi dibubarkan
40.013 unit.
Sedangkan pengembangan koperasi,
yakni meningkatkan kapasitas
koperasi sebagai badan usaha
berbasis anggota yang sehat, kuat,
mandiri, dan tangguh serta setara
dengan badan usaha lainnya melalui
regulasi yang kondusif, perkuatan
sumber daya manusia, kelembagaan,
pembiayaan, pemasaran dan
pemanfaatan teknologi.
Hasilnya terlihat jelas pada
peningkatan kontribusi Produk
Domestik Bruto (PDB) Koperasi
terhadap PDB Nasional dari 1,71%
pada 2014 naik menjadi 3,99% pada
2016, serta rasio kewirausahaan
nasional yang pada 2014 masih
1,65% melonjak menjadi 3,1%. Kedua
indikator tersebut akan terus digenjot
untuk tahun-tahun berikutnya untuk
mendapatkan hasil yang progresif.
Salam
32017
Kinerja 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Langkah Nyata Membangun Koperasi dan UKM
Liputan Khusus
Konsep Nawa Cita Presiden
Jokowi dielaborasikan pada
cita keenam dan ketujuh yakni
meningkatkan produktivitas rakyat
dan daya saing di pasar internasional
dan menggerakkan kemandirian
ekonomi dengan memberdayakan
sektor-sektor strategis ekonomi
domestik. Dua mandate tersebut
diamanahkan kepada Kementerian
Koperasi dan UKM sebagai “leading
sector” untuk mewujudkannya dalam
langkah nyata yang konkret.
Kementerian Koperasi dan
UKM pun merealisasikan sejumlah
kebijakan di antaranya peningkatan
kompetensi SDM KUMKM, perluasan
akses pembiayaan, peningkatan nilai
tambah dan jangkauan pemasaran
UMKM, penguatan kelembagaan
usaha dan koperasi, dan pening-
katan kemudahan, kepastian dan
perlindungan usaha.
Dan kini tercatat setelah tiga tahun
Pemerintahan Jokowi-JK, Kemen-
terian Koperasi dan UKM terus
konsisten menjalankan program
untuk mewujudkan kedua cita yang
dimandatkan tersebut. Ada tiga pro-
gram prioritas Kementerian Koperasi
dan UKM yang dikembangkan yakni
program pengembangan koperasi
dan UKM, akses pembiayaan bagi
koperasi dan UMKM, dan pember-
dayaan UMKM melalui Gerakan
Kewirausahaan Nasional. Ketiganya
dijabarkan dalam berbagai program
strategis.
Menteri Koperasi dan UKM AAGN
Puspayoga dalam acara konferensi
pers Capaian 3 Tahun Pemerintahan
Jokowi-Jusuf Kalla dengan tema
“Perwujudan Indonesia Sentris dan
Pembangunan Kewiayahan Secara
Merata” di Kompleks Istana Ke-
presidenan, Jakarta, Selasa (17/10),
mengatakan, Program Pengemban-
gan Koperasi dan UKM, diwujud-
kan dalam langkah strategis, yaitu
Reformasi Total Koperasi. Langkah
itu terdiri dari tiga
tahapan yakni reorientasi, rehabilita-
si, dan pengembangan. Reorientasi
koperasi, yaitu mengubah paradigma
pendekatan pembangunan koperasi
dari kuantitas menjadi kualitas untuk
mewujudkan koperasi modern yang
berkualitas serta berdaya saing
tinggi dengan jumlah anggota aktif
yang terus meningkat.
Hal ini dilakukan dengan mendo-
rong koperasi untuk meningkatkan
jumlah anggota, fokus pada
penguatan kelembagaan koperasi,
fasilitasi akta koperasi dan bekerja
sama dengan Ikatan Notaris Indone-
sia (INI) dan membangun koperasi
berbasis IT. “Ke depan, lebih baik
memiliki sedikit koperasi namun
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga meninjau pedagang pasar.
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
20174
berkualitas. Yang akan kita genjot
adalah jumlah anggota koperasi,
yang harus meningkat setiap tahun-
nya,” kata Menteri Puspayoga.
Sementara rehabilitasi, yakni
memperbaiki dan membangun
sistem basis data koperasi melalui
online database system (ODS) untuk
mendapatkan data koperasi yang
akurat. Melalui tahapan ini, Ke-
menterian Koperasi dan UKM telah
membubarkan koperasi tidak aktif
dan tidak melakukan Rapat Anggota
Tahunan (RAT). Hasil pemutakhi-
ran data ODS menghasilkan data
koperasi aktif sebanyak 153.171 unit,
dan koperasi dibubarkan 40.013
unit.
Sedangkan pengembangan
koperasi, yakni meningkatkan
kapasitas koperasi sebagai badan
usaha berbasis anggota yang sehat,
kuat, mandiri dan tangguh serta
setara dengan badan usaha lain-
nya melalui regulasi yang kondusif,
perkuatan SDM, kelembagaan,
pembiayaan, pemasaran, dan ke-
majuan teknologi. “Hal ini dilakukan
melalui review regulasi yang meng-
hambat berkembangnya koperasi
perkuatan SDM, manajemen dan
teknologi perluasan akses pembiay-
aan dan pemasaran produk jasa dan
sektor riil,” kata Puspayoga.
Kementerian Koperasi dan UKM
juga mendorong kemudahan akses
pembiayaan koperasi dan UMKM.
Hal ini dilakukan dengan mendorong
percepatan penyaluran Kredit Usaha
Rakyat (KUR). Berdasarkan data
penyaluran KUR telah mencapai
Rp69,6 triliun atau 65,5% dari total
target KUR sebesar Rp106,2 triliun
kepada 3.098.515 juta debitur.
Di samping itu, lanjut Puspayoga,
setelah melalui berbagai upaya
penguatan koperasi, akhirnya
koperasi mendapat peran yang lebih
besar dalam menjalankan program
pemerintah melalui KUR. Untuk
pertama kalinya Pemerintah mene-
tapkan salah satu koperasi yakni
Kospin Jasa sebagai penyalur KUR.
Di sisi lain, skema Kredit Ultra
Mikro disalurkan oleh koperasi dan
direncanakan sebanyak 60
koperasi sebagai calon penyalur
Kredit Ultra Mikro. Sampai saat ini
sudah 2 (dua) koperasi yang meny-
alurkan KUMi, yaitu: Koperasi Mitra
Dhuafa (Komida) dengan jumlah
sebesar Rp17,59 miliar kepada 7.184
orang anggota dan Koperasi Abdi
Kerta Raharja sebesar Rp10 miliar
kepada 4.501 orang anggota. Total
penyaluran KUMi melalui koperasi
sebesar Rp27,59 miliar dengan jum-
lah penerima sebanyak 11.685 orang
anggota.
Untuk mendukung upaya
perkuatan modal bagi KUKM, Ke-
menterian Koperasi dan UKM melalui
LPDB-KUMKM juga menyalurkan
dana bergulir. Dana bergulir diang-
gap sangat kompetitif bagi KUKM
karena tingkat suku bunganya yang
rendah yakni untuk sektor riil 4,5%
dan koperasi 7% (sliding rate).
Pemberdayaan UMKM melalui
Gerakan Kewirausahaan Nasi-
onal juga menjadi prioritas karena
menjadi salah satu indikator untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi.
Program strategis dilaksanakan
melalui berbagai program strategis,
antara lain pelatihan kewirausahaan,
pemberian modal bagi wirausaha
pemula, fasilitasi pemberian hak
cipta dan hak merek serta IUMK
secara gratis.
Program strategis yang dijalankan
Kementerian Koperasi dan UKM ter-
catat mampu memberikan dampak
pada peningkatan kontribusi PDB
koperasi terhadap PDB nasional
dari 1,71% pada 2014 naik men-
jadi 3,99% pada 2016, serta rasio
kewirausahaan nasional yang pada
2014 masih 1,65% melonjak menjadi
3,1%.
Program Strategis
Puspayoga menjelaskan, pember-
dayaan UMKM melalui Gerakan
Kewirausahaan Nasional (GKN)
dijabarkan dalam beberapa program,
yaitu Pemasyarakatan Kewirausa-
haan, Diklat (Kewirausahaan,
Perkoperasian, Manajerial,
Vocational, dan TOT), magang
wirausaha, fasilitasi permodalan
bagi para wirausaha pemula/muda,
fasilitasi pinjaman dana bergulir bagi
wirausaha pemula/muda melalui
LPDB-KUMKM, fasilitasi promosi
dan pameran bagi produk yang
dikelola oleh pelaku wirausaha
pemula/muda yang berbasis IT, serta
fasilitasi Hak Cipta dan Hak Merek,
serta IUMK bagi para wirausaha
pemula/muda.
Program strategis lainnya yakni fasili-
tasi pembuatan akta koperasi bagi
usaha mikro. Ini merupakan pembe-
rian bantuan dana yang bersifat stim-
ulan bagi pengusaha mikro dengan
tujuan mendorong pemberdayaan
masyarakat, khususnya pengusaha
mikro dalam rangka pendirian
koperasi, memberikan bantuan bagi
pengusaha mikro dalam
pembuatan akta pendirian
koperasi oleh notaris,
serta membantu pengusaha
mikro agar mempunyai wadah dalam
melakukan kegiatan usaha yang
berupa badan hukum koperasi guna
menjamin kepastian hukum.
“Kegiatan ini merupakan hasil
sinergi dan kerja sama Kementerian
Koperasi dan UKM dengan Ikatan
Notaris Indonesia (INI). Selama tiga
tahun terakhir sampai dengan Sep-
tember 2017 telah difasilitasi
sebanyak 1.328 akta pendirian kop-
erasi,” kata Menkop.
Outcome yang dihasilkan dari ke-
giatan ini adalah status kelembagaan
kelompok usaha pra-koperasi pada
akhirnya akan mempunyai legalitas
badan hukum koperasi yang dapat
dijadikan dasar dalam menjalankan
perikatan usahanya. Dampaknya
status badan hukum kelompok
dapat bekerja sama untuk melaku-
kan pengembangan usaha melalui
52017
koperasi dan dapat bermitra dengan
badan usaha lain dalam
pengembangan usahanya.
Penerbitan Izin Usaha Mikro
Dan Kecil (IUMK), merupakan hasil
sinergi dan kerja sama Kementerian
Koperasi dan UKM bersama dengan
Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Perdagangan guna
memberikan legalitas usaha kepada
pelaku usaha mikro dan kecil serta
sekaligus perlindungan dan kepas-
tian berusaha, tempat berusaha
serta akses sumber daya produktif
ke perbankan bagi UMKM.
Terkait kegiatan bantuan wirausa-
ha pemula (WP), kata Puspayoga, hal
itu lebih untuk tujuan menumbuhkan
wirausaha pemula guna mendukung
penciptaan lapangan pekerjaan
dan penanggulangan kemiskinan,
pengurangan kesenjangan pendapa-
tan, dan peningkatan penghidupan
berkelanjutan.
Pada 2017, Deputi Bidang Pembi-
ayaan memanfaatkan perkembangan
teknologi informasi untuk mem-
permudah calon pendaftar dalam
mengakses program ini, maka pen-
gajuan proposal untuk mendapatkan
bantuan Wirausaha Pemula dapat
diakses secara online melaui sistem
e-proposal dan dilakukan penilaian
secara independen oleh tim apreisal.
Program Wirausaha Pemula tahun
2017 telah direalisasikan sampai
dengan September 2017 seban-
yak 907 WP (75,58%) dengan nilai
Rp10,741 miliar dari total alokasi
sebanyak 1.200 WP (Rp15,6 miliar)
yang tersebar di tiga lokasi yaitu,
daerah tertinggal/perbatasan (132
WP), Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) (132 WP), dan antar-kelompok
pendapatan (berpendapatan rendah)
(643 WP).
Puspayoga menambahkan, usaha
mikro yang mengakses kredit usaha
rakyat (KUR) merupakan salah satu
kegiatan prioritas dalam Kabinet
Kerja Presiden Joko Widodo. Re-
alisasi penyaluran KUR pada 2016
mengalami penyaluran tertinggi
semenjak program KUR diluncur-
kan pada 2007. Dari rata-rata 1 juta
debitur setiap tahun pada sebelum
2014, pada 2016 telah direalisasi-
kan kepada 4,3 juta debitur dengan
plafon penyaluran sebesar Rp94,376
triliun atau meningkat lebih dari
100% dari rata-rata total penyaluran
setiap tahunnya.
Langkah kebijakan penerapan
tingkat suku bunga rendah yakni
sebesar sembilan persen dalam
program KUR dirasakan cukup efek-
tif untuk mendorong pelaku usaha
mikro dalam mengakses kredit. Pada
2017, Pemerintah lebih meningkat-
kan dan memperluas KUR. Plafond
KUR pada 2017 adalah sebesar
Rp110 triliun dengan tingkat suku
bunga sebesar 9% efektif pertahun
sehingga diharapkan UMKM sema-
kin banyak yang dapat memperoleh
sumber pembiayaan dari perbankan.
Rencana penyaluran KUR 2017
sebesar Rp110 triliun yang akan
dialokasikan untuk KUR Mikro
(maksimum kredit Rp25 juta) sebesar
Rp89,1 triliun (81%), untuk KUR Ritel
(di atas Rp25 juta sampai Rp500
juta) sebesar Rp19,8 triliun (18%)
dan untuk KUR Penempatan TKI
akan dialokasikan sebesar Rp 1,1
triliun (1%).
Pada 2017 Program KUR
mengalami perubahan besaran
subsidi bunga (khususnya KUR Mi-
kro). Pemerintah telah menyediakan
Subsidi Suku Bunga (termasuk Imbal
Jasa Penjaminan), di antaranya sub-
sidi bunga KUR Mikro 9,5%, subsidi
20176
bunga KUR Ritel 4,5%, dan subsidi
bunga KUR TKI 12%.
Pemerintah juga melibatkan Bank
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB) termasuk koperasi untuk
menjadi penyalur KUR. Sampai saat
ini bank, LKBB, dan koperasi yang
telah ditunjuk untuk menjadi penyalur
KUR sebanyak 38 bank, LKBB, dan
koperasi dan yang sudah mengada-
kan Perjanjian Kerjasa Pembiayaan
(PKP) dengan Kuasa Pengguna
Anggran (KPA) dalam hal ini yang
ditunjuk sebagai KPA adalah Deputi
Pembiayaan Kementerian Koperasi
dan UKM sebanyak 33 bank/LKBB/
koperasi.
Realisasi Penyaluran KUR pada
2017 sampai dengan 31 Agustus
2017 sebesar Rp2.734.490 triliun
kepada 2.734.490 debitur atau 55,58
persen dari target sebesar Rp110
triliun. “Dilihat dari aspek realisasi
penyaluran kredit atau pembiayaan
kepada UMKMK, program Kredit
Usaha Rakyat (KUR) telah berjalan
cukup cepat dibandingkan dengan
realisasi kredit sejenis lainnya,” kata
Menkop.
Sementara itu pihaknya juga
mengembangkan program Pusat
Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
yang bertujuan memberikan layanan
jasa nonfinansial atas berbagai
solusi permasalahan KUMKM dalam
rangka meningkatkan produktivitas,
nilai tambah, kualitas kerja, dan daya
saing KUMKM melalui pendampin-
gan di bidang kelembagaan, sumber
daya manusia, produksi,
pembiayaan, dan pemasaran.
Layanan pendampingan yang di-
lakukan para konsultan pendamping,
meliputi tujuh bidang keahlian (kom-
petensi) yaitu Bidang Kelembagaan,
Sumberdaya Manusia (SDM),
Produksi, Pembiayaan, Pemasaran,
Pengembangan IT, dan Pengemban-
gan Jaringan Kerja sama.
“Mekanisme dan pola pengangga-
ran program PLUT-KUMKM melalui
Tugas Pembantuan (TP) untuk
pembangunan fisik gedung dan pola
dekonsentrasi untuk operasional
PLUT-KUMKM. Diharapkan untuk
selanjutnya Pemerintah Daerah
dapat secara mandiri membiayai
operasional PLUT-KUMKM melalui
Anggaran Pendapatan Belanja Dae-
rah (APBD),” kata Puspayoga.
Menyangkut pendaftaran hak
kekayaan intelektual (hak cipta dan
hak merek) itu untuk lebih me-
ningkatkan jumlah KUMKM yang
mendapat perlindungan atas Hak
Kekayaan Intelektual telah diadakan
penandatanganan Nota Kesepaha-
man antara Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indone-
sia dengan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia tentang Perlindungan
Kekayaan Intelektual Dalam Rangka
Peningkatan Daya Saing Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menen-
gah, Nomor: M.HH-12.HM.05.02
Tahun 2015 dan Nomor: 07/KB/M.
KUKM/V/2015 tanggal 7 Mei 2015.
Sehingga, Fasilitasi Pendampingan
dan Pemberian Insentif Pendaft-
aran Kekayaan Intelektual Produk
KUMKM khususnya Hak Cipta dan
Hak Merek menjadi lebih diseder-
hanakan khususnya dalam hal
perizinan, prosedur, waktu dan biaya
dalam pemberian Hak Cipta dan Hak
Merek produk KUMKM.
Waktu Pendaftaran Hak Cipta
yang semula selambat-lambatnya
tiga bulan berubah menjadi hanya
paling lama 11 hari, bahkan dapat
dilakukan secara on-line apabila
dokumen telah lengkap dan selesai
dalam satu jam.
Sepanjang periode Oktober 2014
sampai dengan Oktober 2017 Ke-
menterian Koperasi dan UKM telah
memfasilitasi 2,900 UKM Penerima
Sertifikat Hak Cipta dan 3,837 UKM
untuk Pendaftaran Sertifikat Hak
Merek yang tersebar di seluruh Indo-
nesia.
Fasilitasi pemberian Hak Cipta
tersebut menyebabkan peningkatan
omset lebih kurang Rp10.000.000,-
per/UKM/bulan dan peningkatan
penyerapan tenaga kerja sebanyak
dua orang per/UKM/tahun.
Sedangkan fasilitasi pemberian
Hak Merek tersebut menyebabkan
peningkatan omset lebih kurang
Rp19.000.000,- per/UKM/bulan dan
peningkatan penyerapan tenaga
kerja sebanyak lima orang per/UKM/
tahun.
Pengawasan Koperasi
Menurut Puspayoga, program
pengawasan koperasi ini bertujuan
untuk mencegah atau menghen-
tikan praktik-praktik ilegal seperti
investasi berkedok investasi dan
meningkatkan kepatuhan koperasi.
Capaian hingga Oktober 2017 untuk
Satuan Tugas Pengawas Koperasi
dan terbentuknya struktur penga-
wasan di tingkat provinsi/daerah
istimewa dan kabupaten/kota
sebanyak 4.722 Orang.
Menteri Puspayoga menam-
bahkan, dalam hal pengawasan
pihaknya sudah memberikan sanksi
administrasi berupa teguran tertulis
ke-1 kepada KSPPS Baitul Maal
Wat-Tamwil (BMT) CSI Madani
Nusantara dan KSPPS Baitul Maal
Wat-Tamwil (BMT) CSI Syariah
Sejahtera.
Kemudian pihaknya memberikan
waktu untuk menyelesaikan
rekomendasi hasil pemeriksaan
selama satu bulan serta
merekomendasikan kepada Deputi
Bidang Kelembagaan untuk
memberikan sanksi administratif
berupa pencabutan izin usaha
simpan pinjam kepada KSP
Pandawa Mandiri Group Depok.
Berbagai program yang sinergis
itu diharapkan mampu mewujudkan
dua cita dalam Nawa Cita Pemerin-
tah menuju masyarakat sejahtera
yang berkeadilan sosial. •
72017
Sekretariat
Z aman sudah berubah. Oleh
karena itu, bila tidak
menerapkan digitalisasi
ekonomi maka koperasi dan UKM di
Indonesia akan ketinggalan dan
tergilas dalam peta persaingan
usaha. “Kemajuan teknologi
informasi sulit dibendung.
Bila koperasi dan UKM tidak
mengikutinya akan ketinggalan”,
tandas Sekretaris Kementerian
Koperasi dan UKM Agus Muharram
saat membuka acara seminar
bertema Wanita, Pemuda, dan
Teknologi: Revolusi Digital,
di Jakarta, Rabu (25/10).
Di acara yang dihadiri para pem-
bicara seperti Wakil Ketua Umum
Bidang Telematika, Penyiaran, dan
Ristek Kadin Indonesia Ilham
Habibie dan Direktur Saleema
Foundation (yayasan dari Amerika)
Emad Hamdan, Agus menambahkan,
saat ini sudah memasuki era Triple T
Revolution. Dimana telekomunikasi
sudah memakai sistem wireless,
transportasi yang menunjang dis-
tribusi barang dan jasa sudah “just
in time”, serta travel and tourism
yang sudah didominasi pelaku bisnis
online atau e-Commerce. “Memesan
hotel, tiket pesawat, hingga destinasi
wisata sudah memakai sistem online.
Lebih cepat dan lebih murah. Antar
bangsa sudah tidak ada lagi sekat,
semuanya sudah menyatu dalam
bingkai globalisasi dan digital eko-
nomi”, tukas Agus.
Oleh karena itu, Agus mengung-
kapkan, Kemenkop dan UKM terus
mendorong agar pelaku KUKM di
Indonesia untuk menerapkan sistem
digital ekonomi atau online. “Dalam
menciptakan koperasi yang berkuali-
tas, kita menggulirkan motto tidak
KUKM Tanpa Digitalisasi Ekonomi Akan Ketinggalan
ada koperasi tanpa IT, tidak ada
koperasi tanpa pelatihan, dan tidak
ada koperasi tanpa transaksi”, kata
Agus.
Sedangkan untuk mengembang-
kan UKM, lanjut Agus, pihaknya
terus mendorong agar pelaku UKM
menerapkan bisnis e-Commerce.
“Dunia sekarang sudah tanpa batas,
tak lagi dibatasi ruang dan waktu.
Bila tidak menerapkan pemasaran
e- Commerce, maka UKM kita akan
tergilas”, imbuh Agus lagi.
Meski begitu, Agus mengakui, dari
total jumlah 151 ribu koperasi, baru
sekitar 10% koperasi yang mengarah
dan berbasis IT dalam mekanisme
pelaporan ke publik. Sementara
pelaku UMKM yang berjumlah seki-
tar 59.2 juta mayoritas hampir 98%
pelaku usaha mikro, baru 3.5%-5%
yang usahanya mengarah pada
penerapan sistem berbasis IT. “Ini
menjadi tugas kita semua untuk lebih
mendorong agar pelaku KUMKM di
Indonesia
menerapkan bisnis secara online”,
kata Agus.
Dalam kesempatan ini pula, Agus
mengapresiasi peran wanita dan
pemuda dalam mengembangkan
wirausaha di Indonesia. “Banyak
koperasi wanita di Indonesia
berkinerja bagus. Begitu juga dengan
UKM wanita, banyak yang bagus.
Untuk pemuda, memang saat ini
sudah diarahkan untuk mengubah
paradigma berpikir dari pencari
lapangan kerja menjadi pencipta
lapangan kerja sebagai wirausaha”,
tegas Agus.
Agus juga menjelaskan bahwa
kontribusi koperasi terhadap PDB
nasional pada 2016 sudah
mencapai 3,99%, dari sebelumnya
yang hanya kisaran 1,71%. Begitu
juga dengan rasio kewirausahaan
sudah bertengger di posisi 3,1%,
dari tahun-tahun sebelumnya yang
hanya 1,65%. “Jika ingin stabil
secara makro ekonomi, maka rasio
kewirausahaan harus berada di
minimal 2%. Nah, hingga tahun 2019
mendatang, kita mentargetkan rasio
kewirausahaan nasional
berada di level 5%”, pungkas Agus. •
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram saat membuka
acara seminar bertema Wanita, Pemuda, dan Teknologi: Revolusi Digital,
di Jakarta, Rabu (25/10).
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
20178
Kelembagaan
Koperasi milik generasi milenial.
Ini adalah keniscayaan.
Dengan kondisi bonus
demografi yang dimiliki Indonesia
sekarang, ditangan generasi inilah
masa depan koperasi Indonesia.
“Generasi milenial yang akan me-
miliki koperasi di masa depan”, kata
Deputi Kelembagaan Kementerian
Koperasi dan UKM Meliadi
Sembiring pada acara diskusi Pemu-
da dan Rebranding Koperasi di Era
Milenial, di Jakarta, Jumat (27/10).
Hadir juga sebagai narasumber
Ketua Koperasi Pemuda Indonesia
(Kopindo) Pendi Yusuf dan Ketua
Lembaga Pengkajian dan Pengem-
bangan Koperasi (LePPeK) Suroto.
Sulit membayangkan jika gen-
erasi milenial cuek dan tidak peduli
dengan koperasi, yang terjadi masa
depan koperasi akan suram. Inilah
saatnya generasi milenial ikut ber-
sama-sama menggerakkan ekonomi
nasional melalui koperasi. “Talking
and action,” kata Meliadi.
Saat ini, di kalangan generasi mile-
nial memang koperasi nyaris hanya
memberi kesan yang tidak baik sep-
erti rentenir berkedok koperasi atau
hanya tempat meminjam uang diakhir
bulan dan tempat membeli pulpen.
Padahal di Indonesia banyak
berkualitas, modern, menggunakan
Generasi Milenial, Ayo Berkoperasi
IT, serta bermodal dan beraset
triliunan rupiah. Koperasi dikelola
dengan standar manajamen modern,
profesional dan transparan.
Apalagi pemerintah sedang melaku-
kan reformasi total koperasi,
sehingga tidak akan ada lagi koperasi
abal-abal kelak.
Ke depan, koperasi yang hidup
hanyalah koperasi bagus dan
berkualitas. Koperasi semacam
inilah yang dihadirkan bagi generasi
milenial sehingga tertancap di benak
mereka koperasi adalah sistem
ekonomi yang memiliki nilai – nilai
baik.
Bagi Ketua Koperasi Pemuda
Indonesia (Kopindo) Pendi Yusuf
menyebutkan Rebranding Koperasi
di kalangan generasi milenial dapat
dicapai dengan media sosial secara
efektif, terarah, dan terukur.
“Sarana yang pas untuk saat ini
adalah dengan memanfaatkan media
sosial untuk terus memviralkan
secara efektif mengenai koperasi
ke kalangan generasi milenial”, kata
Pendi.
Meski begitu, Rebranding Koperasi
di kalangan generasi muda juga
memiliki tantangan yang tak bisa
dibilang ringan. Menurutnya,
generasi milenial pemikirannya me-
mandang bisnis secara konvensional
Suroto menegaskan, sistem
ekonomi sekarang dikuasi oleh
sistem kapitalis yang ditandai dengan
aset terkonsentrasi atau dikuasai
oleh segelintir orang. Karena itu, dia
menegaskan Rebranding Koperasi
tidak bisa hanya dilakukan dengan
hanya membangun citra koperasi,
tapi harus dibangun secara efektif
sebagai mesin reputasi.
“Kalau mau Rebranding
Koperasi harus mereposisi ulang
bahwa koperasi itu alat untuk
menciptakan keadilan, untuk
mengentaskan kemiskinan,
mengurangi pengangguran,
serta sarana untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur,” tegas
Suroto.
Suroto mengajak seluruh
stakeholder untuk terus menggaung-
kan bahwa koperasi merupakan
organisasi modern dan futuristik.
Bedanya dengan perseroan terbatas
atau swasa yang mengejar
keuntungan bagi pemodal, koperasi
mengejar kesejahteraan bagi seluruh
anggota dan masyarakat sekitar.
Suroto mengajak generasi milenial
untuk mereposisi koperasi sebagai
sebuah sistem ekonomi masa depan
dan moderen.
“Yang bisa menjawab tantangan
kebangsaan adalah koperasi. Karena,
koperasi memiliki nilai kebersamaan
dan keadilan untuk mengejar
kesejahteraan anggota,” tandas
Suroto.
Suroto menekankan bila generasi
milenial tidak tertarik akan koperasi,
bisa dipastikan koperasi akan punah
dari bumi Indonesia. Kapitalis akan
menguasai seluruh sendi
perekonomian. Dia menyerukan,
generasi milenial bangun masa
depan Indonesia dengan mengem-
bangkan dan membesarkan koperasi
di tanah air. •
Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dam UKM Meliadi
Sembiring membuka acara Cooperative Talk yang bertema “Pemuda dan
Rebranding Koperasi Di Era Millenial”. Turut hadir sebagai pembicara
Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan Bagio Sudarsono, Praktisi Koperasi
Suroto, Ketua Umum Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO) Pendi Yusuf M.
Efendi. Jakarta, Jum’at (27/10/2017).
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
92017
BELIRp
Produksi & Pemasaran
T erobosan pemasaran melalui
media digital membuat usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM) mampu menembus pasar
dunia. Strategi pemasaran itu mem-
buat rantai distribusi produk semakin
pendek sehingga harga jual bisa di-
tekan dan meningkatkan daya saing.
Karena itu, Kementerian Koperasi
dan UKM mendorong pelaku UMKM
untuk lebih berani dan agresif meng-
gunakan media sosial sebagai wadah
promosi usaha.
Pasalnya, pemanfaatkan media
sosial sebagai sarana promosi sangat
penting bagi UMKM saat ini. Apalagi
saat ini pilihan media sosial sudah
beragam dari sisi karakteristiknya
dan tidak membutuhkan biaya yang
besar dalam berpromosi.
Saat ini UMKM dari berbagai
negara pun sudah lebih masif meng-
gunakan media sosial sebagai sarana
promosi produk seperti Vietnam, dan
Filipina. Dengan demikian, UMKM
Indonesia diharapkan tidak kalah
berpromosi di media sosial guna
menjaring konsumen.
“Mereka sudah aktif sekali
memanfaatkan berbagai aplikasi
untuk mempromosikan produk
produk mereka,” kata Deputi Produk-
si dan Pemasaran Kementerian
Kiat Pemasaran Produk UMKM Lewat Medsos
Koperasi dan UKM I Wayan Dipta.
Salah satu cara pemasaran yang
kreatif dapat diawali dengan me-
nampilkan produk dengan foto yang
menarik kemudian diunggah melalui
media sosial. “Sebenarnya, sudah
banyak pelaku usaha mikro, kecil,
dan menangahe, khususnya anak-
anak muda yang melakukan cara ini.
Tetapi, mereka belum memahami
cara memantau tingkat keberhasilan-
nya seperti apa. Ini yang perlu kami
cermati lagi,” katanya.
Ia menyebut pemasaran dengan me-
manfaatkan media sosial cukup efek-
tif dilakukan karena dari hasil evaluasi
beberapa kali pameran konvensional
di pusat perbelanjaan menunjukkan
kecenderungan penurunan omzet.
“Sekarang, banyak konsumen yang
lebih menyukai pembelian dengan
cara online. Oleh karena itu, pelaku
usaha pun harus mengikuti tren
ini dengan melakukan pemasaran
secara online. Tentunya, dengan
pemasaran yang kreatif agar omzet
pun naik,” kata Wayan.
Ia menegaskan pentingnya
“e-commerce” karena persaingan
dalam dunia usaha semakin ketat
akibat diberlakukannya Masyarakat
Ekonomi ASEAN pada akhir 2015.
Penggunaan media online dan media
sosial bisa mendongkrak pemasa-
ran produk karena jumlah transaksi
online sangat banyak dengan pelaku
transaksi 18 juta orang.
Wayan mengatakan hal lain yang
perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM
sebelum memperkenalkan produknya
secara online adalah mengurus
hak cipta dan mereknya agar tidak
dijiplak pihak lain. Dalam hal ini Ke-
menkop dan UKM telah bekerja sama
dengan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia terkait dengan
pengurusan hak cipta kepada pelaku
UMKM secara gratis.
Pemasaran melalui sosial media
merupakan sarana yang efektif, saat
ini berdasarkan riset rata-rata, tiap
orang pemilik smartphone melihat
ponsel pintar miliknya sebanyak
110 kali dalam 24 jam atau satu kali
setiap enam hingga tujuh menit.
Dari sisi pengguna media sosial,
mulai dari Facebook Instagram, dan
Twitter sudah mencapai ratusan
juta dan menjadi pangsa pasar yang
besar bagi UMKM dalam negeri.
Pengguna Facebook di seluruh dunia
itu ada 2 miliar orang, yang pakai In-
stagram ada 700 jutaan, Twitter ada
324 juta. Sangat sayang jika UMKM
tidak menggunakan sosial media
untuk pemasaran produknya. •
201710
Restrukturisasi Usaha
Penerbitan Izin Usaha Mikro
dan Kecil (IUMK) Kementerian
Koperasi dan UKM kepada
pelaku usaha mikro, kecil (UMK)
masih rendah. Salah satu yang men-
jadi hambatan yakni, masih banyak
Kabupaten/Kota yang belum mener-
bitkan Peraturan Bupati/Walikota
yang memberikan pendelegasian
wewenang kepada Camat.
Jumlah Kabupaten/Kota yang be-
lum menerbitkan peraturan Bupati/
Walikota sebanyak 212 Kabupaten/
Kota. Salah satu kabupaten yang
belum menerbitkan peraturan di-
maksud adalah Kabupaten Sorong,
Papua Barat. Secara nasional jumlah
IUMK yang telah diterbitkan sudah
sebanyak 252.168 lembar berasal
dari 302 Kabupaten/Kota.
“Tentunya jumlah IUMK yang telah
diterbitkan tersebut masih terlalu
rendah dibandingkan dengan jumlah
UMKM yang ada,” kata Deputi
Restrukturisasi Usaha, Kemenkop
dan UKM Abdul Kadir Damanik
dalam kegiatan sosialisasi Peraturan
Presiden Nomor 98 Tentang Periz-
inan Untuk Usaha Mikro dan Kecil di
Sorong, Papua Barat.
Aturan Pendelegasian Minim Hambat Penerbitan IUMK
Acara ini dihadiri para Camat se-
Kabupaten Sorong, jajaran PT BRI
Persero baik dari pusat maupun kan-
wil Papua dan Papua Barat, Kepala
Dinas Koperasi dan UKM Sorong,
Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sorong yang terkait, serta
para pelaku UKM. Acara sosialisasi
dibuka secara resmi oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten Sorong.
Melalui acara sosialisasi tersebut
telah diperoleh komitmen dari jajaran
pemerintah daerah Kabupaten
Sorong untuk segera mengupayakan
diterbitkannya Peraturan Bupati
tentang Pendelegasian Kewenangan
Pelaksanaan IUMK Kepada Camat di
Kabupaten Sorong.
Selanjutnya atas penerbitan
peraturan Bupati tersebut, para
Camat se-kabupaten Sorong telah
pula menyatakan kesiapannya untuk
melaksanakan pemberian IUMK bagi
para pelaku UMK yang mengajukan
permohonan IUMK.
Dalam rangka mendorong per-
tumbuhan ekonomi daerah, Damanik
menegaskan perlu melakukan pem-
berdayaan UMK melalui penerbitan
izin kepada pelaku UMK secara
sederhana dalam bentuk naskah
satu lembar.
Selain itu, untuk kemudahan
akses dalam pelayanannya dengan
mendekatkan penyelenggaraan
pelayanan terpadu satu pintu
sebagaimana diamanatkan Peraturan
Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Ten-
tang Perizinan Untuk Usaha Mikro
dan Kecil.
Menurutnya IUMK adalah tanda
legalitas kepada seseorang atau
pelaku usaha/kegiatan tertentu
dalam bentuk satu lembar. IUMK
dimaksudkan untuk memberikan
kepastian hukum dan sarana pem-
berdayaan bagi pelaku usaha mikro
dan kecil dalam mengembangkan
usahanya.
Adapun tujuannya agar pelaku
UMK mendapatkan kepastian dan
perlindungan dalam berusaha
di lokasi yang telah ditetapkan,
mendapatkan pendampingan
untuk pengembangan usaha, serta
mendapatkan kemudahan dalam
akses pembiayaan ke lembaga
keuangan bank dan non bank.
“Tidak hanya itu, untuk mendapat-
kan kemudahan dalam
pemberdayaan dari pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau lem-
baga lainnya,” katanya.
Pelaksana pemberian IUMK, yaitu
Camat yang setelah mendapatkan
pendelegasian kewenangan dari
Bupati/Walikota. Akan tetapi dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pemberian Izin UMK,
menyebutkan dengan mempertim-
bangkan karakteristik wilayah Camat
dapat mendelegasikan pelaksanaan
Pemberian IUMK kepada Lurah/Ke-
pala Desa. •
Istimewa
Kartu IUMK.
112017
Sumber Daya Manusia
Upaya Kementerian Koperasi
dan UKM untuk mendorong
para pelaku usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM) naik
kelas mulai membuahkan hasil.
Sepanjang 2015 hingga 2017
tercatat puluhan ribu pelaku usaha
mikro naik kelas ke usaha kecil.
Berdasarkan data Deputi Bidang
Pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM) Kementerian Kop-
erasi dan UKM, pada 2015 tercatat
17.793 usaha mikro naik kelas ke
kecil, lalu pada 2016 sebanyak
18.859 usaha mikro naik kelas, dan
hingga September 2017 tercatat
sebanyak 20.019 usaha mikro yang
naik kelas. “Ini peningkatan yang
cukup signifikan. Data ini by name,
by address,” kata Deputi Bidang
Pengembangan SDM Kementerian
Koperasi dan UKM, Prakoso BS.
Jumlah usaha kecil yang naik
kelas ke usaha menengah juga
menunjukan hasil positif, walaupun
tak sebanyak usaha mikro ke usaha
kecil. Jika pada 2015 jumlah usaha
menengah sebanyak 159, pada
2016 meningkat menjadi 172, dan
hingga September 2017 menjadi
203.
Bukan hanya sektor UMKM, dalam
kurun waktu 2015-2017 jumlah
wirausaha pemula (WP) pun men-
galami peningkatan. Pada 2015 ter-
catat sebanyak 147.242 WP, pada
2016 naik menjadi 157.160 WP,
dan hingga September 2017 me-
ningkat menjaadi 173.487 WP.
“Angka usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) yang naik kelas
dan jumlah peningkatan jumlah WP
ini merupakan hasil dari program-
program yang dijalankan oleh
Kemenkop dan UKM saja. Bukan
termasuk yang dilakukan kementrian
dan lembaga lain dalam mengem-
Mendorong UMKM Naik Kelasbangkan UKM di Indonesia,” tegas
Prakoso.
Menurut Prakoso, hasil tersebut
diraih berkat tiga program ung-
gulan yang sudah digulirkan yaitu,
program kewirausahaan, vocational,
dan pelatihan manajemen keuan-
gan. Termasuk di dalamnya adalah
program pendampingan. Saat ini,
Kemenkop UKM memiliki 1500
tenaga pendamping KUMKM di
seluruh Tanah Air.
Hal yang perlu dipahami, kata
Prakoso, adalah berbagai program
yang sudah dilakukan Kemenkop
UKM ini hanyalah sebuah trigger.
“Tujuannya, agar seluruh pemer-
intah daerah melakukan hal yang
sama, seperti yang sudah kita laku-
kan di daerahnya masing-masing.
Dengan terbatasnya anggaran, kita
bisa men-trigger untuk seluruh Indo-
nesia.”
Ia mencontohkan, Provinsi Jawa
Barat, NTB, Sulsel, DKI Jakarta,
Jawa Timur, dan sebagainya,
yang sudah memiliki program
untuk mencetak 1 juta wirausaha.
Bahkan, khusus untuk Jawa Timur,
jumlah wirausaha di provinsi itu
sudah menembus angka lima juta
wirausaha.
Setelah menggelar pelatihan
kewirausahaan, Prakoso berharap,
para peserta pelatihan tahu dan
paham akan menjalankan usaha
apa. “Tugas Kemenkop dan UKM
adalah mengarahkan mereka, apa
yang bisa langsung digunakan
untuk menghasilkan bagi masyara-
kat. Setelah memiliki usaha, baru
mereka kita kembangkan,” jelasnya.
Untuk itu, Prakoso mewanti-wanti
ada dua kelemahan yang biasa
menggayut pada WP, usaha mikro,
dan usaha kecil. Pertama, manaje-
men atau pengelolaan keuangan.
“Oleh karena itu, kita sudah melun-
curkan aplikasi laporan keuangan
untuk usaha mikro, yaitu Lamikro.
Tujuan Lamikro ini adalah agar
usaha mikro bisa tertib adminis-
trasi, mampu menjaga cashflow,
hingga tergambar neraca rugi laba.
Ingat, laporan keuangan yang baik
merupakan kunci sukses seorang
wirausaha,” jelas Prakoso.
Kedua, banyak WP dan usaha
mikro yang tidak fokus dalam satu
bidang usaha yang ditekuni. “Suka
berpindah-pindah bidang usaha
karena latah, hanya meniru, dan
sebagainya. Kalau mau sukses ya
harus fokus. Gagal sekali, harus
terus dicoba dan ditekuni, bukan
ganti bidang usaha,” pungkasnya. •
201712
Layanan Pembiayaan
Saat ini, terdapat 3.804 Kop-
erasi Simpan Pinjam
Pembiayaan Syariah (KSPPS)
dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan
Syariah (USPPS) koperasi di Indone-
sia yang melayani 1,8 juta anggota.
Ribuan koperasi itu mencatatkan
simpanan dengan total Rp4,7 triliun,
simpanan anggota Rp3,2 triliun, dan
volume pinjaman/pembiayaan Rp3,1
triliun. Fakta itu menunjukkan betapa
besar potensi dan peluang KSPPS
dan USPPS di Indonesia.
“Untuk memenuhi aspirasi ma-
syarakat dalam mengembangkan
koperasi di sektor keuangan syariah,
khususnya Baitul Maal wat Tamwil
(BMT), kami sudah menerbitkan
Permenkop dan UKM Nomor 16
tahun 2015 tentang pelaksanaan
kegiatan usaha simpan pinjam dan
pembiayaan syariah oleh koperasi.
Kebijakan ini turut berkontribusi
dalam mendorong pengembangan
koperasi yang menjalankan usaha
berdasarkan prinsip syariah atau ko-
perasi Syariah,” kata Deputi Bidang
Pembiayaan Kementerian Koperasi
dan UKM Yuana Sutyowati.
Ia menegaskan, aturan memung-
kinkan KSPPS dan USPPS kini
Koperasi Syariah Bisa Kelola Dana Zakat dan Wakaf
memiliki peluang melaksanakan
pengelolaan zakat, infaq/shodaqoh
(ZIS), dan wakaf, secara legal formal
melalui kerja sama KSPPS/USPPS
Koperasi dengan Laznas.
“KSPPS/USPPS Koperasi kini
memiliki legalitas operasional dalam
pengelolaan ZIS sebagai mitra
pengelola zakat dari Laznas dan
KSPPS/USPPS Koperasi dapat men-
gelola wakaf dengan menjadi Nazir
Wakaf Uang yang terdaftar di Badan
Wakaf Indonesia,” kata Yuana.
Yuana menyebutkan, melalui
pengelolaan dana ZIS, koperasi
dapat memanfaatkannya untuk pem-
berdayaan usaha mikro dan kecil.
Dimana dana zakat dapat diberikan
kepada mustahik (fakir miskin) yang
potensial berusaha. Sementara
infaq/shodaqoh dapat dimanfaatkan
untuk pendidikan/pelatihan pening-
katan kapasitas dan pendampingan
untuk mengentaskannya menjadi
pelaku usaha yang layak usahanya
dan mampu meningkatkan kesejater-
aannya.
“Sedangkan dana yang terhimpun
dari wakaf uang, dapat dimanfaatkan
oleh koperasi yang bersangkutan
untuk memperkuat permodalan
dan pembiayaan bagi anggotanya.
Sehingga, dapat memperluas jang-
kauan layanan kepada pelaku usaha
mikro dan kecil anggota koperasi
dengan porsi nisbah bagi hasil yang
ringan karena koperasi hanya berke-
wajiban menjaga nilai harta wakaf
dan menyalurkan hasil pendayagu-
naan kepada penerima manfaat atau
maukufalaih,” papar Yuana.
Untuk memperkuat legalitas
kelembagaan, lanjut Yuana, pada
2011 dan 2013 Kemenkop UKM
telah menjalin kerja sama dengan
tujuh Lembaga Amil Zakat Nasional
(Laznas) dan Badan Wakaf Indonesia
(BWI).
Yuana menambahkan, pengem-
bangan ZIS dan wakaf oleh KSPPS/
USPPS Koperasi memiliki beberapa
peluang dan tantangan. Pertama,
kegiatan sosial (maal) pada KSPPS/
USPPS Koperasi lebih menonjol
dibandingkan dengan koperasi kon-
vensional, karena anggota KSPPS/
USPPS koperasi pada umumnya
berbasis komunitas kegiatan ke-
agamaan (Islam). Contohnya, melalui
Majelis Taklim, berbasis masjid,
kelompok pengajian ibu-ibu, dan
kelompok usaha mikro.
Kedua, potensi ZIS dan wakaf
cukup besar, namun sebagian
besar KSPPS/USPPS koperasi cara
pengumpulan dan pengelolaannya
masih tradisional. Sehingga, unit
maal di KSPPS/USPPS koperasi
harus lebih kreatif dan inovatif dalam
pengumpulan ZIS dan wakaf (jemput
bola dan promosi). “Ketiga, dalam
era teknologi informasi yang begitu
maju, mestinya dapat dimanfaatkan
untuk mereformasi cara pengum-
pulan ZIS dan wakaf secara lebih
modern,” pungkas Yuana. •
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga menyerahkan sertifikat profesi dan
akreditasi BMT di Istana Wakil Presiden, Kamis (28/9).
132017
LPDB KUKM
L embaga Pengelola Dana
Bergulir Koperasi Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
(LPDB-KUMKM) akan melakukan
terobosan besar demi mencegah
kasus fraud atau kecurangan dalam
penyaluran dana bergulir yang bisa
merugikan keuangan negara. Salah
satu langkah yang dilakukan yakni
menandatangani nota kesepahaman
bersama (MoU) dengan Kepolisian
Daerah (Polda) seluruh Indonesia.
Direktur Utama LPDB-KUMKM
Braman Setyo mengatakan MoU ini
penting karena pihaknya tidak bisa
mengawasi secara langsung
penyaluran dana bergulir di daerah-
daerah. Maka denga MoU ini Polda
akan dilibatkan dalam kegiatan
evaluasi dan monitoring di lapangan.
“Nah, untuk melakukan monitoring
dan evaluasi, melalui MoU tersebut
kita akan mengajak aparat penegak
hukum seperti kepolisian,” kata
Braman di sela-sela acara sosial-
isasi Direktorat Pembiayaan Syariah
LPDB-KUMKM akan Gandeng Polda se-Indonesia
LPDB-KUMKM di Mamuju, Sulawesi
Barat (Sulbar).
Braman menjelaskan apabila
nanti terjadi fraud secara dini bisa
diantisipasi oleh pihak kepolisian.
Meski begitu pihaknya tetap akan
berhati-hati dalam menyalurkan dana
bergulir kepada koperasi maupun
pelaku UKM.
“Ini yang akan saya tegakkan dan
realisasikan sehingga kami berharap
tidak terjadi lagi peristiwa fraud masa
lalu seperti salah satu koperasi, yakni
di daerah Polewali Mandar, Sulawesi
Barat mengalami kerugian negara
sampai dengan Rp5 miliar,” tandas
Braman.
Langkah awal penandatangan
MoU ini akan dilakukan dengan
Polda Sulbar. Disusul wilayah lainnya
secara bertahap. Mengenai materi
MoU tersebut, Braman segera mer-
ampungkan dalam waktu dekat.
Kapolda Sulbar Brigjen Pol Ba-
haruddin Djafar mengatakan dirinya
menyambut baik wacana MoU yang
dilakukan antara kedua belah pihak,
untuk pengawasan penyaluran dana
bergulir di Sulawesi Barat berjalan
secara maksimal.
“Agar penyaluran dana sesuai
prosedur untuk menghindari tindak
pindana seperti korupsi dan
penyaluran dana bergulir bisa tere-
alisasi dengan baik. Dengan begitu
bisa mendorong perekonomian Indo-
nesia khususnya di Sulawesi Barat,”
ungkap Baharuddin.
Sejak 2008 sampai dengan 20
Oktober 2017, realisasi penyaluran
dana bergulir secara nasional men-
capai Rp8,4 triliun untuk 4.300 mitra
koperasi dan UKM di seluruh Tanah
Air. Sedangkan penyaluran di Sulbar
pada periode yang sama mencapai
Rp12,125 miliar kepada 8 mitra
Pada 2018 lembaga yang menjadi
satua kerja dari Kementerian
Koperasi dan UKM ini menargetkan
total penyaluran dana bergulir sebe-
sar Rp1 triliun dengan alokasi Rp
5,07 miliar untuk Provinsi Sulbar. •
Istimewa
Gedung Lembaga Pengelola Dana Bergulir.
201714
LLP-KUKM
Minum kopi adalah tradisi
masyarakat Indonesia di
kampung-kampung sejak
dulu. Tapi masa kini, minum kopi
tidak lagi sekedar berbicara tentang
orang-orang tua minum kopi di
warung, sudah berubah menjadi
gaya hidup yang sangat digandrungi
kalangan muda, kaya dan kaum
terpelajar.
Kedai kopi kini menjamur di mana-
mana, mulai dari yang menyuguhkan
harga mahal hingga penjaja kelas
sepeda keliling. Melihat peminat kopi
yang sangat besar di dalam
negeri, Lembaga Layanan Pemasaran
Koperasi dan Usaha kecil Menengah
(LLP-KUKM) Kemenkop dan UKM
menyelenggarakan event promosi
bertajuk SMESCO Rembug Kopi Nus-
antara 2017–Drink Coffee Wear Batik.
Ini merupakan acara tahunan LLP-
KUKM Emilia sebagai suatu upaya
untuk menyatukan potensi yang
ada dari komoditas kopi Indonesia
yang juga sudah terkenal sampai ke
mancanegara.
Acara yang dibuka secara resmi
Rembug Kopi Nusantara
Angkat Potensi Kopi Lokal
oleh Menteri Koperasi dan UKM
Puspayoga berlangsung di Exhibition
Hall, Gedung SME Tower SMESCO
Indonesia, Jalan Gatot Subroto,
Jakarta Selatan, 11-13 Oktober 2017.
“Tahun lalu, kami juga sukses
menggelar acara tersebut. Kini, kami
mengemas acaranya lebih berkualitas
dan variatif dengan mengenalkan
wawasan tentang ragam kopi lokal di
Indonesia,” ujar Direktur Utama LLP-
KUKM Emilia Suhaimi.
Emilia berharap, melalui event
ini masyarakat, pebisnis, pencinta
kopi akan lebih mengenal berbagai
hal tentang kopi. Mulai dari proses
penanaman, panen dan pengolahan
biji kopi serta ciri khas rasa kopi lokal
yang sangat beragam dari berbagai
wilayah di Indonesia.
“Melalui kegiatan SMESCO Rem-
bug Kopi Nusantara ini, diharapkan
akan memberi pemahaman tentang
dunia perkopian Indonesia kepada
masyarakat luas, sehingga bagi para
pengusaha skala mikro, kecil dan
menengah dapat memanfaatkan
peluang usaha di bisnis kopi ini,”
papar Emilia.
Acara ini didukung penuh oleh
Specialty Coffee Association of
Indonesia (SCAI) dan Coffee Lover’s
Indonesia (CLI), bersama dengan
Asosiasi Duta Indonesia (ADI), Uncle
John Roasting, d’Excellent-Coffee
Class, Maharaja Coffee, Qertoev Cof-
fee, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia
(AEKI), Indonesian Latte Art Artist
(ILAA), dan juga pelaku usaha di
bidang kopi lainnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana
SMESCO Rembug Kopi Nusantara
Lisa Ayodhia menambahkan, acara
tersebut juga menampilkan Pameran
Produk Kopi Nusantara dan sarana
pendukung usaha di bidang kopi.
Dalam tiga hari pelaksanaan event
tersebut juga dibagikan minuman
kopi secara gratis.
Berdasarkan agenda acara, hari
pertama ada aneka lomba kopi,
seperti lomba roasting kopi, coffee
cupping competition, public cupping
yang akan dinilai oleh certified Q-
grader. Kemudian pada hari kedua di-
gelar brewing fun throwdown ‘Ngulik
Robusta Fine’. Selain juga diseleng-
garakan Pemilihan Duta Kopi, dan
lomba busana batik.
Menurut Lisa, bagi yang ingin
mempelajari brewing, dibuka juga
Logica Brewing Class pada hari per-
tama, serta dilengkapi pula dengan
Cold Brew Demo bersama SCAI dan
Latte Art Demo. Ada juga kegiatan
di dalamnya seperti Inspiratif Talk
Show mengenai ‘Successful Coffee
Car Seller’ pada hari pertama dan
Specialty Coffee Appreciation–Meng-
hargai Kopi yang Berkualitas dan juga
Yang Muda yang Berprestasi, serta
talk show Mengait Rupiah, Menem-
bus Mimpi, dengan Kopi pada hari
kedua. •
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga meresmikan Smesco Rembuk Kopi
Nusantara 2017 di Gedung Smesco Indonesia. Rabu (11/10).
152017
Pengawasan
Sebagai unit baru di Kemen-
terian Koperasi dan UKM,
Deputi Bidang Pengawasan
memiliki tugas yang tidak enteng.
Pasalnya deputi yang dibentuk
pada 2016 ini memiliki tugas utama
pengawasi koperasi yang jumlahnya
ratusan ribu dan tersebar dihampir
seluruh pelosok Tanah Air, semen-
tara jumlah personelnya masih
sangat terbatas. Oleh karena itu,
bisa dimaklumi jika kinerjanya belum
optimal.
Terlebih saat ini, jumlah koperasi
aktif mencapai lebih dari 150 ribu
unit. Dari jumlah itu sebagian besar
berada di provinsi/kabupaten/ kota.
Berdasarkan data sebaran koperasi
secara nasional menurut wilayah,
koperasi terbanyak di kabupaten/
kota sebanyak 146.993 unit, koperasi
provinsi 4.751 unit, dan koperasi
nasional 1.471 unit.
Sementara jumlah pengawas
masih relatif sedikit. Bukan hanya itu,
tugas pengawasannya pun, khusus-
nya di daerah-daerah masih sangat
rendah. Pada 2016, jumlah Satgas
sebanyak hanya 3.500 orang, namun
pada 2017 jumlahnya turun karena
keterbatasan anggaran menjadi
1.712 orang.
Deputi Bidang Pengawasan
Kementerian Koperasi dan UKM
Suparno mengakui bahwa para
Satgas tersebut masih lemah. Oleh
karena itu pihaknya, terus melakukan
pelatihan-pelatihan. “Selain Satgas,
pelatihan juga untuk dinas koperasi,
Dekopinwil, dan Dekopinda, agar
mereka mempunyai pemahaman
mengenai tata cara pengawasan
koperasi,” katanya.
Selain pelatihan, lanjut Suparno,
Deputi Bidang Pengawasan juga
melakukan temu konsultasi. Hal ini
Tak Mudah Mengawasi Ratusan Ribu Koperasi
dilakukan untuk menyamakan per-
sepsi bagi Dinas Koperasi provinsi,
kabupaten dan kota, sehingga
mereka mempunyai pemahaman
yang seragam tentang tingkat
kepatuhan koperasi.
Bukan hanya membentuk Satgas
Pengawas Koperasi, selama dua tahu
bekerja, Deputi Pengawasan juga
telah menyusun 10 Peraturan Menteri
(Permen). Permen ini diharapkan bisa
menjadi patokan bagi dinas koperasi
di berbagai daerah dalam melakukan
pengawasan kepada koperasi.
Sasaran pengawasan adalah
terwujudnya peningkatan kepatu-
han koperasi terhadap peraturan
perundang-undangan dan AD/ART
koperasi. Sebab, banyak masalah
yang dihadapi koperasi, seperti tidak
menerapkan prinsip-prinsip koperasi
sepenuhnya, persoalan kelembagaan
koperasi, khususnya tidak melak-
sanakan RAT. Selain itu, menyangkut
persoalan investasi bodong, dan
belum dipakainya standar pelaporan
keuangan koperasi.
“Permasalahan tersebut telah
kami susun untuk dijadikan indika-
tor kepatuhan yang dibuat dalam
Peraturan Deputi sebagai acuan
koperasi dan pejabat pengawas
dalam menilai kepatuhan koperasi,”
jelasnya.
Terkait banyaknya koperasi ber-
masalah, Suparno mengatakan, saat
ini pihaknya sedang mengawasi dan
mewaspadai keberadaan 12 koperasi
bermasalah yang melakukan praktik
menyimpang.
Ke-12 koperasi bermasalah itu
adalah Koperasi Cassava Agro
(Bogor), KSP Pandawa Mandiri Grup
(Kota Depok), KSP Wein Sukses
(Kupang), KSPPS BMT CSI Syariah
Sejahtera (Cirebon), KSPPS BMT CSI
Madani Nusantara (Cirebon), Kop-
erasi Pandawa/Koperasi Indonesia
(Malang), Koperasi Bintang Abadi
Sejahtera (Bogor), Koperasi Segitiga
Bermuda (Gowa), Koperasi Merah
Putih (Tangsel), Koperasi Budaya
Bank Bumi Daya (Riau), Koperasi
Harus Sukses Bersama (Jambi), dan
Koperasi Karya Putra Alam (Gunung
Putri, Bogor).
Terkait hal tersebut, pihaknya
meminta seluruh Kepala Dinas yang
mengurus koperasi dan UKM untuk
mempunyai keberanian menerapkan
sanksi bila ditemukan koperasi ber-
masalah di daerahnya, sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku. •
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi bagi Aparatur Kabupaten/
Kota di Jawa Timur. Senin (23/10).
201716
Inspirasi Koperasi
Nama koperasi mahasiswa
UGM atau yang dikenal
dengan Koperasi Kopma
UGM tidak diragukan lagi sebagai
salah satu koperasi mahasiswa yang
paling berhasil. Koperasi berusia 35
tahun ini bergerak menjadi sebuah
entitas bisnis mahasiswa yang suk-
ses mendulang laba.
Di tengah kesibukan belajar
ditambah setumpuk tugas kuliah,
sebenarnya tidak mudah bagi ma-
hasiswa mengelola sebuah lembaga
bisnis. Jika tidak serius, pertaru-
hannya koperasi ambruk. Tetapi,
bagi mahasiswa UGM hal itu tidak
berlaku.
Pengurus Kopma UGM, yang
dinakhodai Akhmad Faqihuddin,
membuktikan pengelolaan koperasi
Kopma UGM Pembuktian Mahasiswa Sukses
Berkoperasi
Kopma UGM mampu berjalan baik.
Prestasi belajar mahasiswa-maha-
siswa pengurus Kopma UGM juga
cemerlang. Lihat saja Faqih, panggi-
lan akrab Akhmad Faqihuddin, yang
sudah duduk di semester sembilan
Fsipol ini mampu mendapat IPK
cumlaude, meski sehari-harinya
disibukkan mengelola koperasi.
Kopma UGM memiliki empat unit
bisnis utama, yaitu minimarket atau
swalayan, jasa postel, konveksi dan
kafetaria. Keempat unit usaha dike-
lola secara professional yang harus
menghasilkan untung bagi koperasi.
Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT)
2015, Kopma UGM mencatatkan
omzet Rp 21 miliar dengan laba
sekitar Rp 500 juta.
Sebagai lembaga bisnis pada um-
umnya, pengurus Kopma juga wajib
membuat perencanaan anggaran
setiap tahun secara cermat, terukur
dan implementatif. Hal itu mencakup
penetapan target, pengembangan
bisnis, pengelolaan SDM dan opera-
sional usaha.
“Pengurus mengemban amanah
untuk menjalankan koperasi yang
mampu memberikan keuntungan
bagi anggota. Kami tidak ingin
koperasi mengalami kerugian, maka
kami harus serius,” kata Akhmad
Faqihuddin.
Saat ini, Kopma UGM memiliki
anggota 1000 orang yang berasal
dari mahasiswa dan non mahasiswa.
Sejak 1992, Kopma UGM me-
nyatakan sebagai organisasi terbuka
dengan membuka keanggotaan
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
Ketua Koperasi Mahasiswa UGM Akhmad Faqihuddin (baris depan tengah) bersama jajaran pengurus lainnya.
172017
kepada mahasiswa di luar UGM.
Alasannya, prinsip koperasi adalah
organisasi inklusif sehingga tidak
bisa menutup keanggotaan hanya
pada mahasiswa UGM. Siapa saja
bisa menjadi anggota Kopma UGM.
Sejak menjadi organisasi terbuka
itu nama koperasi pun berubah.
Sebelumnya adalah Kopma UGM
kemudian berubah menjadi Koperasi
Kopma UGM.
Saat ini sifat keanggotaan Kopma
UGM adalah sukarela, tidak ada
kewajiban mahasiswa UGM menjadi
anggota. Karena itu, mengajak
mahasiswa bergabung sebagai ang-
gota koperasi butuh ekstra upaya
dari pengurus. Apalagi, umumnya
mahasiswa tidak tertarik bergabung
karena tidak kenal koperasi.
“Untuk menarik mahasiswa men-
jadi anggota koperasi tidak mudah.
Perlu meyakinkan lebih. Mahasiswa
tidak tertarik untuk hal-hal yang
butuh proses lama mahasiswa lebih
senang dengan sesuatu yang lebih
instan,” kata Faqih.
Karena itu, strategi Kopma
mengajak mahasiswa berkoperasi
dengan menawarkan benefit sebagai
anggota. Cara ini membuat cu-
kup banyak mahasiswa bergabung
koperasi. Benefit yang ditawarkan itu
antara lain mahasiswa bisa menjadi
bekerja part timer, mendapatkan
dana bergulir hingga Rp 12 juta dan
pelatihan kewirausahaan.
Dengan menjadi part timer ma-
hasiswa dapat uang saku sampai
Rp500 ribu. Untuk mendukung kewi-
rausahaan, Kopma juga menawar-
kan dana bergulir bagi mahasiswa
anggota yang mengajukan proposal
usaha di lingkungan kampus dengan
nilai maksimal Rp 12 juta.
“Mahasiswa yang tertarik bisnis,
mereka bisa membuat business
plan dan mengajukannya kepada
pengurus. Proposal yang lolos
diberikan dana bergulir. Dana bergulir
tidak dikenai bunga, hanya anggota
Kopma harus bertanggung jawab
usahanya bisa jalan,” tegas Faqih.
Melalui gugus kewirausahaan,
Kopma juga kerap menyeleng-
garakan pelatihan kewirausahaan
bagi anggota koperasi. Tidak hanya
mendapat bekal secara keilmuan,
peserta juga melakukan kunjungan
lapangan ke pelaku usaha yang su-
dah sukses utamanya adalah alumni.
Faqih mengakui berkoperasi mem-
berikan nilai tambah bagi dirinya dan
semua pihak yang terlibat. Hal ini
juga yang mereka tawarkan kepada
mahasiswa untuk bergabung di
koperasi.
“Paling gampang, misalnya, anak-
anak ekonomi bisa testimoni sudah
mempraktekkan ilmu yang sudah
diajarkan dikelas. Contohnya soal
perpajakan. Ada anak-anak akutansi
disini yang menghitung pajaknya
kopma,” jelas pemuda asal Ban-
jarnegara ini.
Perluas Jejaring
Untuk memperluas jejaring,
pengurus Kopma UGM aktif dalam
pertemuan organisasi koperasi sedu-
nia (ICA). Koperasi ini, dalam empat
tahun terakhir selalu mengirimkan
perwakilan setiap kali konferensi ICA
berlangsung, seperti di Bali, India,
Bangkok dan tahun ini akan diseleng-
garakan di Kuala Lumpur. Selain itu,
Kopma UGM aktif dalam Jambore
Koperasi Mahasiswa Nasional yang
diselenggarakan tiap tahun.
Menurut Faqih, koperasi di luar
negeri jauh lebih menarik dari
koperasi di Indonesia. Disana yang
tumbuh besar adalah koperasi
konsumen, beda dengan koperasi
di Indonesia lebih banyak koperasi
simpan pinjam.
“Itu menjadi sosok koperasi yang
sangat seksi dilihat dari sisi mana-
pun. Disini kebanyakan koperasi
simpan pinjam dan identik dengan
kesan tua. Tidak indah dilihat dari
manapun. Memang peran pemuda
dalam koperasi sangat minim,” kata
Faqih mengakui.
Melihat kondisi ini, Kopma UGM
tergerak untuk memperkenalkan ko-
perasi kepada para pelajar. Konkrit-
nya, Kopma UGM akan menyeleng-
garakan Olimpiade Koperasi Nasional
untuk pelajar SMA pada Oktober
2017 yang sudah memasuki tahun
kedua.
Dia berharap, kehadiran Kopma
UGM memberikan paradigma
baru tentang koperasi. Koperasi
bukan hanya KSP dan KUD. “Kami
memberikan wacana baru, ada
koperasi dengan varian yang me-
narik, yakni koperasi mahasiswa.
Isinya anak-anak muda dengan spirit
kebersamaan, kekeluargaan dan
kemandirian,” tegasnya. •
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
Swalayan Kopma UGM
201718
Kabar Daerah
Komitmen Bupati Lebak Iti
Octavia Jayabaya terhadap
kemajuan koperasi dan UKM
di wilayahnya tak diragukan lagi.
Bahkan dalam sebuah video yang
tanpa sengaja viral menampakkan
kemarahan perempuan yang lahir
di Lebak 4 Oktober 1978 itu tatkala
taman di terminal Ciboleger, Desa
Kenekes Kecamatan Leuwidamar,
berubah menjadi bangunan tanpa
IMB. Padahal taman itu terletak
persis di samping jalan menuju Kam-
pung Baduy luar. Menurut dia, hal
itu dilakukan semata sebagai bentuk
pembelaan dirinya kepada wong cilik
khususnya UKM di sekitar Kampung
Baduy.
“Koperasi dan UMKM adalah
napas perekonomian Kabupaten
Lebak, apalagi di sini ada potensi
budaya bangsa bahkan dunia yaitu
masyarakat adat Baduy. Seluruh
derap perekonomian di Kabupaten
Lebak, selalu saya usahakan untuk
memberdayakan koperasi dan
UKM,” tegas Iti.
Alumnus Fakultas Ekonomi
Pascasarjana Usakti Jakarta itu men-
dorong pelaku usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) agar nantinya
mampu menumbuhkan lembaga ko-
perasi untuk meningkatkan pertum-
buhan ekonomi masyarakat. “Kami
yakin koperasi itu dapat melindungi
para pelaku UMKM, terutama dalam
hal perkuatan modal,” kata Iti Octa-
via. Meski diakuinya, dari jumlah 763
koperasi dan 49 ribu UMKM di Lebak
masih membutuhkan bimbingan
untuk bisa berkembang.
“Di sini baru 30 persen saja
koperasi yang aktif, ini sekaligus
merupakan tantangan bagi kami un-
tuk mengaktifkan koperasi yang mati
suri, sebelum nantinya diamputasi
bila memang tak bisa diperbaiki,”
katanya.
Pemkab Lebak pun tak segan-
segan mengajak pelaku UMKM
agar bergabung mendirikan lembaga
koperasi guna meningkatkan volume
usaha. Sebab, lembaga koperasi
mengelola usaha dengan sistem
kebersamaan para anggota dan
pengurus.
Selama ini, perkembangan ko-
perasi di Kabupaten Lebak cukup
bertumbuh dinamis dan memberikan
dampak positif terhadap pertumbu-
han ekonomi sekaligus penyediaan
lapangan pekerjaan. Kehadiran kop-
erasi juga membantu para anggot-
anya untuk mendapatkan suntikan
penguatan modal usaha.
Saat ini, perguliran dana koperasi
di provinsi itu mencapai Rp355 miliar
dari 763 unit dengan anggotanya
sebanyak 85.347 orang. Koperasi itu
sebagian besar beranggotakan para
pelaku UKM, di antaranya mereka
yang memproduksi kerajinan tangan,
anyaman bambu, dan makanan ola-
han tradisional. Para pelaku usaha
itu memiliki nilai investasi modal
antara Rp5 juta-Rp10 juta.
Selain itu juga sebagian lainnya
lembaga koperasi para pegawai
negeri sipil (PNS), TNI dan Polri.
“Kami mendorong lembaga koperasi
yang dikelola masyarakat bisa mem-
bantu penguatan modal terhadap
UMKM,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mendampingi Ibu Bintang Puspayoga meninjau pengrajin UKM Baduy.
Budaya Lebak Lestari dengan Koperasi
192017
daerah terus meningkatkan sum-
ber daya manusia (SDM) melalui
pelatihan manajemen, administrasi
keorganisasian, dan keuangan bagi
pengelola koperasi. Selama ini,
koperasi dapat membantu pelaku
ekonomi kreatif, seperti perajin
emping, makanan tahu dan tempe,
gula aren, dan dompet. Bahkan,
produk pelaku ekonomi masyarakat
sudah menembus pasar ekspor,
seperti gula semut, emping mlinjo,
dan abon ikan.
“Kami minta ke depan koperasi
itu menjadikan kekuatan ekonomi
masyarakat sekaligus dapat mencip-
takan lembaga keuangan untuk me-
ningkatkan pengembangan usaha,”
kata dia.
Mintarsih, seorang perajin pelaku
UMKM warga Warunggunung
Kabupaten Lebak mengaku dirinya
kini usahanya mengalami kema-
juan setelah mendirikan lembaga
koperasi UKM emping. Saat ini, ang-
gotanya mencapai 80 pelaku UKM
dan bisa menyalurkan penguatan
modal. “Kami sangat terbantu jika
mengalami kesulitan permodalan
bisa meminjam dari koperasi itu,”
ujarnya.
Maka upaya untuk meningkatkan
ekonomi masyarakat menjadi komit-
men yang ingin semakin diperkuat
oleh Pemkab Lebak. Untuk percepa-
tan pembangunan melalui program
Lebak Sejahtera, Pemkab Lebak
terus berupaya mendorong dan
meningkatkan pertumbuhan pereko-
nomian masyarakat dengan melalui
kegiatan gelar produk UMKM yang
diselenggarakan secara berkala.
Kemitraan
Menurut Iti Octavia, pengem-
bangan UMKM dalam mencapai
keberhasilan dan persaingan, baik di
pasar domestik maupun pasar global
papan lebih mudah diwujudkan,
apabila pelaksanaannya melibatkan
pelaku usaha besar atau dengan
kata lain terjalinnya kerja sama yang
sinergis antara pengusaha besar
dengan pelaku UMKM.
Dia juga mengatakan, kemitraan
tersebut harus disertai dengan pem-
binaan terhadap pelaku usaha besar
dan menengah berlaku umum den-
gan memperhatikan prinsip saling
membutuhkan memperkuat dan sal-
ing menguntungkan. Iti menambah-
kan dalam menghadapi persaingan
abad ke-21, UMK dituntut melaku-
kan restrukturisasi dan reorganisasi.
Tujuannya tidak lain agar bisa
memenuhi permintaan konsumen
yang makin beragam, spesifik,
produk yang berkualitas tinggi dan
harga yang murah. “Maka kemi-
traan antara UMK, pelaku usaha
menengah dan besar, mutlak perlu
dilakukan dalam rangka mewujudkan
tujuan tersebut,” katanya.
Menurutnya, karakteristik Kabu-
paten Lebak tidak bisa disamakan
dengan kabupaten lain yang ada
di Provinsi Banten, seperti, Kabu-
paten Serang dan Kota Serang,
Tangerang, Cilegon yang bisa
meningkatkan perekonomian melalui
industri besar.
Sedangkan Kabupaten Lebak
yang merupakan kawasan konser-
vasi, maka pembangunan industri
besar tidak mungkin dilakukan, dan
salah satu upaya yang dapat dilaku-
kan adalah dengan pengembangan
dan pemberdayaan UMKM.
Potensi Wisata
Iti mengungkapkan, selain men-
gomtimalkan potensi koperasi dan
UKM, pihaknya juga sedang merintis
pengembangan destinasi wisata di
Kabupaten Lebak yang menyim-
pan potensi cukup bagus. “Semua
potensi destinasi wisata itu memi-
liki nilai jual untuk mendatangkan
wisatawan domestik hingga man-
canegara,” kata Sekretaris Dispar
Kabupaten Lebak Imam Rahmayadin
Pemerintah daerah berkomitmen
untuk membangun pariwisata guna
meningkatkan pertumbuhan eko-
nomi masyarakat sehingga mampu
mengatasi kemiskinan dan pengang-
guran. Potensi pariwisata itu bisa
dikembangkan karena memiliki daya
tarik tersendiri sehingga bisa men-
datangkan wisatawan domestik dan
wisatawan mancanegara. Bahkan,
beberapa di antaranya terdapat
wisata budaya masyarakat Baduy
dan Pantai Sawarna yang mendunia.
Keunggulan destinasi wisata budaya
masyarakat Baduy yaitu, hingga kini
mereka masih mempertahankan
adat leluhur dan menolak kehidupan
modern. Bahkan, wisata budaya
tersebut banyak dikunjungi para
peneliti dari berbagai perguruan
tinggi nasional maupun
mancanegara.
Sedangkan, wisata Pantai
Sawarna sangat cocok untuk
permainan selancar karena kara-
kteristik ombaknya cukup besar
karena secara langsung berhadapan
dengan Perairan Samudera Hindia.
Selama ini, Pantai Sawarna banyak
dikunjungi wisatawan asing. Selain
bermain selancar, mereka juga
menikmati panorama alam pesisir
selatan pesisir Pantai Kabupaten
Lebak. “Kami berharap kedua obyek
wisata desa itu menjadikan andalan
wisata Lebak,” katanya.
Menurut Imam, potensi destinasi
wisata lainnya yang lebih menarik
diantaranya wisata alam di kawasan
hutan konservasi Taman Nasional
Gunung Halimun (TNGHS), daerah
aliran sungai (DAS) yang bisa digu-
nakan permainan arum jeram dan
pemandian air panas.
Begitu juga terdapat peninggalan
purba, seperti situs gua serta aneka
jenis makanan tradisional yang
dikembangkan pelaku usaha kecil
dan menengah (UKM). Pemerintah
daerah juga mengembangkan pusat
perbelanjaan di lokasi wisata desa
agar menjadi tulang punggung
pendapatan masyarakat.
Kawasan wisata desa dapat mela-
hirkan sentra-sentra usaha kerajinan
masyarakat sehingga memberikan
nilai tambah kesejahteraan kehidu-
pan mereka. •
201720
Galeri Foto
MENTERI KOPERASI DAN UKM PUSPAYOGA BERSAMA IBU BINTANG PUSPAYOGA BERSILATURAHMI BERSAMA
MASYARAKAT BADUY, DALAM ACARA PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS TENUN BADUY. DALAM ACARA
TERSEBUT DISERAHKAN HAK CIPTA KAIN TENUN MOTIF BADUY, DI DESA KENEKES KEC. LEUWIDAMAR, KAB.
LEBAK, BANTEN. KAMIS (12/10/2017).
MENTERI KOPERASI DAN UKM PUSPAYOGA SAAT PEMBUKAAN CELUK JEWELRY FESTIVAL 2017, JUMAT
(13/10) DI DESA CELUK, KABUPATEN GIANYAR, BALI. CELUK JEWELRY FESTIVAL 2017 MERUPAKAN
PENYELENGGARAAN TAHUN KEDUA SETELAH TAHUN LALU MENDAPAT SAMBUTAN DARI MASYARAKAT. IKUT
MENDAMPINGI BUPATI GIANYAR A.A. GEDE AGUNG BHARATA DAN PARA TOKOH MASYARAKAT.