koordinasi pemerintahan di daerahsadu-wasistiono.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/koordinasi...• di...
TRANSCRIPT
KOORDINASI PEMERINTAHANKOORDINASI PEMERINTAHANKOORDINASI PEMERINTAHANKOORDINASI PEMERINTAHAN
DI DAERAHDI DAERAHDI DAERAHDI DAERAH
OLEH :OLEH :OLEH :OLEH :
PROF. DR. SADU WASISTIONO, MSPROF. DR. SADU WASISTIONO, MSPROF. DR. SADU WASISTIONO, MSPROF. DR. SADU WASISTIONO, MS
A. PENDAHULUANA. PENDAHULUANA. PENDAHULUANA. PENDAHULUAN
• Makin maju suatu masyarakat, maka makin beraneka ragam
kegiatannya disertai dengan spesialisasi bidang pekerjaan
dan keahlian yang semakin mendalam dan khusus. Untuk
memadukan dan menyelaraskan aktivitas tsb diperlukan
generalis yang berfungsi sebagai koordinator.generalis yang berfungsi sebagai koordinator.
• Di bidang pemerintahan, juga telah terjadi spesialisasi
bidang-bidang pekerjaan, yang dari waktu ke waktu menjadi
semakin spesifik. Untuk pencapaian tujuan pemerintahan,
diperlukan adanya koordinator.
B. KOORDINASI PEMERINTAHAN MENURUTB. KOORDINASI PEMERINTAHAN MENURUTB. KOORDINASI PEMERINTAHAN MENURUTB. KOORDINASI PEMERINTAHAN MENURUT
UU NOMOR 5 TAHUN 1974UU NOMOR 5 TAHUN 1974UU NOMOR 5 TAHUN 1974UU NOMOR 5 TAHUN 1974
• Dalam sistem desentralisasinya, UU Nomor 5 Tahun 1974
menganut pendekatan uniteritorial dan unipersonal sebagai
konsekuensi logis dari prinsip integrated field administration.
• Kepala Daerah karena jabatannya adalah juga Kepala • Kepala Daerah karena jabatannya adalah juga Kepala
Wilayah. Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Kepala
Wilayah menjalankan fungsi koordinasi terhadap semua
instansi vertikal dan dinas daerah yang ada diwilayahnya
(PP Nomor 6 Tahun 1988).
• Untuk memudahkan komunikasi dibangun forum yang
dinamakan MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
(MUSPIDA).
• Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976, Pimpinan Muspida secara ex-officio dijabat oleh Kepala Wilayah dengan keanggotaan dari :
- Pimpinan unsur Pertahanan (AD, AL, AU);
- Pimpinan unsur Kepolisian;
- Pimpinan unsur Peradilan;
- Unsur Kejaksaan;
• Kepala Wilayah secara ex-officio menjabat sebagai Pimpinan • Kepala Wilayah secara ex-officio menjabat sebagai Pimpinan MUSPIDA.
• Koordinasi jauh lebih mudah dilaksanakan karena adanya satu garis komando dari masing-masing pimpinan instansi yang semuanya bermuara di tangan Presiden.
• Wibawa Kepala Wilayah sebagai Pimpinan MUSPIDA disegani karena dilengkapi dengan kewenangan yg bersifat desisif.
C. KOORDINASI PEMERINTAHAN MENURUTC. KOORDINASI PEMERINTAHAN MENURUTC. KOORDINASI PEMERINTAHAN MENURUTC. KOORDINASI PEMERINTAHAN MENURUT
UU NOMOR 22 TAHUN 1999.UU NOMOR 22 TAHUN 1999.UU NOMOR 22 TAHUN 1999.UU NOMOR 22 TAHUN 1999.
• UU Nomor 22 Tahun 1999 menggunakan prinsip
kompetensi umum (general competence principles) dengan
memberi kewenangan yang luas kepaa daerah dalam
rangka desentralisasi dengan membatasi asas
dekonsentrasi.dekonsentrasi.
• Di tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota tidak lagi
menjabat sebagai Kepala Wilayah. Begitu juga di tingkat
kecamatan, Camat bukan lagi Kepala Wilayah melainkan
sbg Perangkat Daerah.
• Posisi Kepala Wilayah hanya ada di tingkat Provinsi yang
secara ex-officio dijabat oleh Gubernur sbg Kepala Daerah
Provinsi.
• Fungsi Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat di Daerah adalah :
a. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal
yang ada di tingkat provinsi.
b. melakukan pembinaan, pengawasan dan
fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah di
kabupaten/kota diwilayahnya. Fungsi ini
dikaburkan dengan bunyi pasal 4 ayat (2) UU
Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatakan tidak
adanya hierarkhi antara Daerah Provinsi dengan
Daerah Kabupaten/Kota.
* Bagi Gubernur PP Nomor 6 Tahun 1988 masih dapat digunakan sbg dasar hukum untuk melaksanakan koordinasi horisontal maupun vertikal ke bawah.
Tanggung
jawab
MPRMPR
PemerintahPemerintah
PusatPusat DPRDPR
PemerintahPemerintah
PropinsiPropinsi
��
��
��
DPRDDPRDPropinsiPropinsi
Pengawasan
Tanggung
jawab
Tanggung
Was
WasBin
Bin
Bin
KecamatanKecamatan
PemerintaPemerinta
hh
KecamatanKecamatan
Gambar : Gambar : Model Orbitasi PemerintahanModel Orbitasi Pemerintahan Menurut Menurut
UU No 22 Tahun 1999UU No 22 Tahun 1999
PemerintahPemerintah
Kab./KotaKab./Kota
PemerintahPemerintah
DesaDesa
��
��
DPRDDPRDKab./KotaKab./Kota
BPDBPD
Tanggung
jawab
Tanggung
jawab
WasBin
� : Peraturan Perundang-undangan� : Peraturan Perundang-undangan
RakyatRakyat
Penyelenggaraan Kewenangan Penyelenggaraan Kewenangan Penyelenggaraan Kewenangan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Rangka Dekonsentrasi Mnrt UU 22/1999Dalam Rangka Dekonsentrasi Mnrt UU 22/1999Dalam Rangka Dekonsentrasi Mnrt UU 22/1999Dalam Rangka Dekonsentrasi Mnrt UU 22/1999
Menteri/ Menteri/ Menteri/ Menteri/
Pimpinan LPNDPimpinan LPNDPimpinan LPNDPimpinan LPND
Presiden Presiden Presiden Presiden
GubernurGubernurGubernurGubernur
(1) (2) (3)
Dinas PropinsiDinas PropinsiDinas PropinsiDinas Propinsi
Yang RelevanYang RelevanYang RelevanYang Relevan
PerangkatPerangkatPerangkatPerangkat
Daerah Daerah Daerah Daerah
PropinsiPropinsiPropinsiPropinsi
Unit PelaksanaUnit PelaksanaUnit PelaksanaUnit Pelaksana
KhususKhususKhususKhusus
Keterangan:
1. Priode pelaksanaan Dekonsentrasi adalah Dinas Propinsi yang relevan dengan bidang yang dilimpahkan
Perhubungan : Dinas Perhubungan
Pendidikan : Dinas Pendidikan, dsb
2. Apabila Belum ada Dinas Propinsi yang relevan, Gubernur dapat menugaskan perangkat Daerah lainnya;
3. Apabila Alternatif (1) dan (2) tidak tersedia, Gubernur
+ Direktorat ?
+ Biro
Tata Cara Pelimpahan WewenangTata Cara Pelimpahan WewenangTata Cara Pelimpahan WewenangTata Cara Pelimpahan WewenangDalam Rangka Dekonsentrasi Mnrt UU 22/1999Dalam Rangka Dekonsentrasi Mnrt UU 22/1999Dalam Rangka Dekonsentrasi Mnrt UU 22/1999Dalam Rangka Dekonsentrasi Mnrt UU 22/1999
a. Inisiatif dari Presiden
b. Inisiatif dari Menteri/Pimpinan LPND
PresidenPresidenPresidenPresiden
GubernurGubernurGubernurGubernur
Dengan Dengan Dengan Dengan
KeppresKeppresKeppresKeppres
Usul kpd
PresidePresidenPresidenPresidenPresiden
Menteri/PimpiMenteri/PimpiMenteri/PimpiMenteri/Pimpinannannannan LPNDLPNDLPNDLPND
GubernurGubernurGubernurGubernurIVIVIVIV
Preside
n
Konsultasi Konsultasi Konsultasi Konsultasi
Kewenangan Kewenangan Kewenangan Kewenangan
yg. adayg. adayg. adayg. ada
Keppres
Keterangan:Keterangan:Keterangan:Keterangan:: Garis konsultasi : Garis Koordinasi
: Garis Komando
12
3
4
PEMERINTAH PUSAT
IV
MENTERI
/ PLNDMENTERI
/ PLND
DINAS DAERAH
PROV.
PEJABAT
Pasal 129
UU 32/2004 Psl
GUBERNUR KDH PROPINSI
KBU KBL
Gambar : Instansi Pemerintah di Daerah, IV =Instansi Vertikal, PLND= Pimpinan
Lembaga Non Departemen, KBU = Kewenangan Bidang Utama, KBL=
Kewenangan Bidang Lain
IV
IV CAMAT
KDH K/K
DINAS
DAERAH K/K
PROV.
PEJABAT
UU 32/2004 Psl
10 (3)
• Di tingkat Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga PP Nomor 6 Tahun 1988 tidak dapat digunakan sbg landasan hukum melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal (IV) yang ada di Daerah.
• Kedudukan Bupati/Walikota sbg koordinator pemerintahan di daerahnya tidak diatur secara jelas di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999.
• Karena Bupati/Walikota bukan lagi sbg Kepala Wilayah/Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, maka komposisi dan hubungan kerja dalam Forum MUSPIDA perlu ditata ulang. Terlebih lagi setelah adanya perubahan paradigma kekuasaan di tingkat nasional.
D. KOORDINASI MENURUT UU NOMOR 32D. KOORDINASI MENURUT UU NOMOR 32D. KOORDINASI MENURUT UU NOMOR 32D. KOORDINASI MENURUT UU NOMOR 32
TAHUN 2004TAHUN 2004TAHUN 2004TAHUN 2004
* * * * Pengaturan koordinasi pemerintahan dalam UU Nomor
32/2004 sama tidak jelasnya dengan pengaturan pada UU
Nomor 22/1999. Pada UU ini, kedudukan Gubernur sbg
Wakil Pemerintah Pusat lebih kuat dibandingkan masa UU
22/1999. Gubernur mempunyai kewenangan untuk 22/1999. Gubernur mempunyai kewenangan untuk
mengevaluasi dan bahkan membatalkan Perda APBD
Kabupaten/Kota. Gubernur juga mempunyai kewenangan
untuk melakukan evaluasi terhadap usulan pengisian
jabatanb eselon II di tingkat Kabupaten/Kota.
PERUBAHAN PARADIGMA PERUBAHAN PARADIGMA PERUBAHAN PARADIGMA PERUBAHAN PARADIGMA
PADA PEMERINTAHAN NASIONALPADA PEMERINTAHAN NASIONALPADA PEMERINTAHAN NASIONALPADA PEMERINTAHAN NASIONAL
• Dengan adanya amandemen UUD 1945 (amandemen I sd
IV), telah terjadi perubahan paradigma dalam pembagian
kekuasaan pemerintahan di tingkat nasional, dari
paradigma pembagian kekuasaan (distribution of power) ke
paradigma pemisahan kekuasaan (separation of power)
mengikuti model Trias Politica dari Montesqieu.mengikuti model Trias Politica dari Montesqieu.
* Pada UUD 1945 yang asli, kekuasaan pemerintahan terpusat
pada tangan Presiden, karena Presiden merupakan satu-
satunya mandataris MPR. Terlebih lagi pada penjelasan
UUD 1945 dikemukakan bahwa : “ Concentration of power
and responsibility upon The President”.
MODEL PEMBAGIAN KEKUASAAN MODEL PEMBAGIAN KEKUASAAN MODEL PEMBAGIAN KEKUASAAN MODEL PEMBAGIAN KEKUASAAN
MENURUT UUD 1945 YANG ASLIMENURUT UUD 1945 YANG ASLIMENURUT UUD 1945 YANG ASLIMENURUT UUD 1945 YANG ASLI
LEGISLATIF EKSEKTUTIF YUDIKATIF AUDITIFLEGISLATIF EKSEKTUTIF YUDIKATIF AUDITIFLEGISLATIF EKSEKTUTIF YUDIKATIF AUDITIFLEGISLATIF EKSEKTUTIF YUDIKATIF AUDITIF
(DPR) (PRESIDEN) (MA) (BPK)(DPR) (PRESIDEN) (MA) (BPK)(DPR) (PRESIDEN) (MA) (BPK)(DPR) (PRESIDEN) (MA) (BPK)
= INTERVENSI KEKUASAAN
KETERANGAN :
• Pada UUD 1945 yang Asli dikemukakan bahwa
Presiden memegang kekuasaan membuat UU dengan
persetujuan DPR (pasal 5 ayat 1).
• Presiden mengangkat duta besar.
• Fungsi-fungsi peradilan berada di bawah Presiden.
• Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan • Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan
rehabilitasi.
• Ketua Badan Pemeriksa Keuangan diangkat oleh
Presiden.
• Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden.
MODEL PEMISAHAN KEKUASAAN MODEL PEMISAHAN KEKUASAAN MODEL PEMISAHAN KEKUASAAN MODEL PEMISAHAN KEKUASAAN
MENURUT UUD 1945 YANG DIAMANDEMENMENURUT UUD 1945 YANG DIAMANDEMENMENURUT UUD 1945 YANG DIAMANDEMENMENURUT UUD 1945 YANG DIAMANDEMEN
LEGISLATIF EKSEKTUTIF YUDIKATIF AUDITIFLEGISLATIF EKSEKTUTIF YUDIKATIF AUDITIFLEGISLATIF EKSEKTUTIF YUDIKATIF AUDITIFLEGISLATIF EKSEKTUTIF YUDIKATIF AUDITIF
(DPR) (PRESIDEN) (MA) (BPK)(DPR) (PRESIDEN) (MA) (BPK)(DPR) (PRESIDEN) (MA) (BPK)(DPR) (PRESIDEN) (MA) (BPK)
-------- = Koordinasi dan kerjasama
KETERANGAN :
• Kekuasaan menyusun UU berada di tangan DPR,
dengan persetujuan Presiden (pasal 20 UUD 1945
Amandemen).
• Kekuasaan kehakiman berada di bawah Mahkamah
Agung dan bebas dari pengaruh pemerintah.( lihat UU
Nomor 4 Tahun 2004, khususnya pasal 2).Nomor 4 Tahun 2004, khususnya pasal 2).
• Ketua BPK diangkat dari Presiden berdasarkan
rekomendasi DPR.
• Dibangun Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan
persengketaan yang berkaitan dengan UUD.
• Perubahan paradigma pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan di tingkat nasional, berdampak pada hubungan antar unsur pemerintahan di tingkat Daerah. Mengingat Unsur pengadilan tidak lagi berada di bawah eksekutif – melainkan sebagai institusi di bawah MA yang bebas dari pengaruh kekuasaan cabang-cabang pemerintahan lainnya, maka komposisi MUSPIDA juga perlu disusun ulang. Unsur Pengadilan ( Pengadilan Negeri di tingkat Kabupaten/Kota dan Pengadilan Tinggi di tingkat tingkat Kabupaten/Kota dan Pengadilan Tinggi di tingkat Provinsi) sudah seharusnya tidak lagi menjadi anggota MUSPIDA.
* Diperlukan dasar hukum baru, sekurang-kurangnya dalam bentul PP yang mengatur tentang koordinasi pemerintahan di daerah sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 1988. . . .
• Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, Bupati/Walikota
tidak lagi berkedudukan sbg Kepala Wilayah. Dengan
demikian tidak otomatis mempunyai kewenangan
melakukan koordinasi instansi vertikal di daerah. Koordinasi
yang dijalankan saat ini, termasuk forum MUSPIDA hanyalah
meneruskan praktik pemerintahan yg selama ada tetapi
tanpa dasar hukum yg jelas. PP Nomor 6 Tahun 1988 tidak
berlaku lagi untuk Bupati/ Walikota maupun Camat.berlaku lagi untuk Bupati/ Walikota maupun Camat.
* Di dalam pasal 25 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur
mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah sama sekali
tidak disinggung kewenangan mengenai melakukan
koordinasi pemerintahan.
• Instansi Vertikal yang ada di Daerah Kabupaten/Instansi Vertikal yang ada di Daerah Kabupaten/Instansi Vertikal yang ada di Daerah Kabupaten/Instansi Vertikal yang ada di Daerah Kabupaten/
Kota antara lain :Kota antara lain :Kota antara lain :Kota antara lain :
a. Instansi TNI AD (Kodim) TNI AL yanga. Instansi TNI AD (Kodim) TNI AL yanga. Instansi TNI AD (Kodim) TNI AL yanga. Instansi TNI AD (Kodim) TNI AL yang
setingkat atau TNI AU yang setingkat;setingkat atau TNI AU yang setingkat;setingkat atau TNI AU yang setingkat;setingkat atau TNI AU yang setingkat;
b. Instansi Kepolisian ( Polres/Polresta dlsb);b. Instansi Kepolisian ( Polres/Polresta dlsb);b. Instansi Kepolisian ( Polres/Polresta dlsb);b. Instansi Kepolisian ( Polres/Polresta dlsb);
c. Instansi Pengadilan (Pengadilan Negeri);c. Instansi Pengadilan (Pengadilan Negeri);c. Instansi Pengadilan (Pengadilan Negeri);c. Instansi Pengadilan (Pengadilan Negeri);
d. Instansi Kejaksaan (Kejaksaan Negeri);d. Instansi Kejaksaan (Kejaksaan Negeri);d. Instansi Kejaksaan (Kejaksaan Negeri);d. Instansi Kejaksaan (Kejaksaan Negeri);d. Instansi Kejaksaan (Kejaksaan Negeri);d. Instansi Kejaksaan (Kejaksaan Negeri);d. Instansi Kejaksaan (Kejaksaan Negeri);d. Instansi Kejaksaan (Kejaksaan Negeri);
e. Kantor Statistik;e. Kantor Statistik;e. Kantor Statistik;e. Kantor Statistik;
f. Kantor Departemen Agama;f. Kantor Departemen Agama;f. Kantor Departemen Agama;f. Kantor Departemen Agama;
g. Badan Pertanahan Nasional Kab/Kota;g. Badan Pertanahan Nasional Kab/Kota;g. Badan Pertanahan Nasional Kab/Kota;g. Badan Pertanahan Nasional Kab/Kota;
i. Instansi Vertikal lainnya yang bersifat tentatif.i. Instansi Vertikal lainnya yang bersifat tentatif.i. Instansi Vertikal lainnya yang bersifat tentatif.i. Instansi Vertikal lainnya yang bersifat tentatif.
KOORDINASI DI TINGKAT KOORDINASI DI TINGKAT KOORDINASI DI TINGKAT KOORDINASI DI TINGKAT
KECAMATANKECAMATANKECAMATANKECAMATAN
• Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan
melainkan lingkungan kerja perangkat daerah.
• Camat bukan lagi Kepala Wilayah melainkan sebagai
perangkat Daerah.
• Pada pasal 126 ayat (3) UU Nomor 32/2004 disebutkan bahwa • Pada pasal 126 ayat (3) UU Nomor 32/2004 disebutkan bahwa
Camat menjalankan fungsi koordinasi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Tetapi
mekanisme koordinasinya belum diatur secara jelas,
termasuk hubungan kerja dan kewenangan camat terhadap-
Instansi Vertikal dan Dinas Daerah yang ada di kecamatan.