kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap …... · tahun 2007 – 2011 yulia ernawati f3409071...
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK
DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 – 2011
TUGAS AKHIR
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mancapai Derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan
Oleh :
YULIA ERNAWATI
F3409071
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRACT
THE CONTRIBUTION OF ADVERTISEMENT TAX REVENUE TO THE
LOCAL TAX IN SUKOHARJO REGENCY IN 2007-2011
Yulia Ernawati
F3409071
This research aims to find out the inhibition and the collecting attempt as well as the contribution of advertisement tax revenue to the local tax in Sukoharjo. The analysis was conducted by calculating the realization of advertisement tax revenue in relation to the realization of local tax revenue that has been determined to calculate the percentage contribution for each fiscal year during 2007-2011. From the data analysis, it could be seen that: Firstly, the local tax in Sukoharjo Regency is potentially explored in the attempt of improving the local income, the presence of local tax income could improve the local income; secondly, the advertisement tax income contributed significantly to the local tax, thirdly, advertisement tax collection in Sukoharjo Regency had almost met the target, but some weaknesses were still found so that the writer gave some recommendations such as to make the advertisement tax disciplinary team effective to take firm measures over both the illegal advertisement installation and the advertisement installation violating the procedure.
Keywords: Advertisement Tax, Local Tax, Sukoharjo Regency
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRAK
KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK
DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 – 2011
YULIA ERNAWATI
F3409071
Penelitian ini bertujuan mengetahui hambatan dan upaya pemungutan serta besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Analisis dilakukan dengan menghitung realisasi penerimaan pajak reklame dengan realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan untuk menghitung presentanse kontribusi untuk masing-masing tahun anggaran selama tahun 2007-2011. Dari analisis data dapat dilihat bahwa: Pertama, pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo berpotensi terus digali dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, adanya pendapatan pajak daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah; Kedua, pendapatan pajak reklame memberikan kontribusi signifikan bagi pajak daerah, Ketiga, pemungutan pajak reklame di kabupaten Sukoharjo sudah hamper memenuhi target, namun ada beberapa kelemahan yang ditemukan sehingga penulis memberikan beberapa saran, salah satunya mengefektifkan tim penertib pajak reklame untuk melakukan tindakan tegas terhadap pemasangan reklame liar maupun yang menyalahi tata cara pemasangan.
Kata kunci: Pajak Reklame, Pajak Daerah, Kabupaten Sukoharjo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
HAL PERSETUJUAN PEMBIMBING
Tugas Akhir dengan judul “KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME
TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
2007 – 2011” telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai
derajat Ahli Madya Program DIII Perpajakan FE UNS.
Surakarta, Juni 2012
Disetujui dan diterima oleh
Pembimbing
AgusWidodo, S.E, M. Si, Ak
NIP. 197308252000121001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
HALAMAN PENGESAHAN
Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan.
Surakarta, Juli 2012
Tim Penguji Tugas Akhir
1. Ahmad Ridwan, S.E,Ak (.............................................)
NRP. 34 07 00001
Penguji
2. AgusWidodo, S.E, M.Si, Ak (.............................................)
NIP. 197308252000121001
Pembimbing
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang khusyuk” (Q.S Al-Baqarah : 45)
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk
berhasil” ( MarioTeguh)
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang
yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan” ( MarioTeguh )
PERSEMBAHAN
Karya ini dipersembahkan oleh:
1. Allah SWT
2. Kedua Orang Tuaku tercinta
3. Kakak - kakakku
4. Sahabat - sahabatku
5. Almamaterku
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan
ridho-NYA dan shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rosullulloh Nabi
Muhammad SAW, sehingga penulisan Laporan Tugas Akhir dengan judul
“KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK
DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2007 – 2011” ini dapat
diselesaikan dengan baik.
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Ahli
Madya pada Program DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir, penulis memperoleh bantuan,
dorongan dan keterlibatan beberapa pihak baik materiil maupun non materiil, yang
akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan ini dengan baik. Untuk itu dengan
segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Drs. Hanung Triatmoko, M.Si, Ak selaku Ketua Program DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Agus Widodo, S. E, M. Si, Ak selaku dosen Pembimbing Tugas Akhir
yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan tugas akhir.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4. Ibu Dra. Sri Endang Setyowati selaku Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo
5. Seluruh staf dosen DIII Akuntansi Perpajakan UNS yang telah mentransfer
ilmunya kepada penulis
6. Bapak dan Ibu tercinta serta kakak-kakak yang telah memberikan dukungan
moral maupun spiritual.
7. Teman-teman Diploma III Perpajakan yang selama tiga tahun bersama-sama
8. Teman seperjuangan Siska, Maya, Risma, Evril, Tyas, Murni, Nurul, Siti
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang tidak
dapat penulis sebutkan satu per satu demi terselesainya laporan ini.
Penulis menyadari bahwa baik isi maupun bentuk penyajian laporan Tugas
Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan hati terbuka
akan menerima segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari pembaca
guna kesempurnaan dari laporan ini
Amin.
Surakarta, Juni 2012
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.............................................................................................. i
ABSTRACT........................................................................................................... ii
ABSRAKSI............................................................................................................ iii
HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................... iv
HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………… v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ……………………………………………… vi
KATA PENGANTAR…………………………………………………………... vii
DAFTAR ISI…………………………………………………………………….. ix
DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………. xii
DAFTAR TABEL……………………………………………………………...... xiii
DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………….. xiv
BAB I PENDAHULUAN
A Gambaran Umum Objek Penelitian……………………...…… 1
B Latar Belakang Masalah……..………………………………... 22
C Rumusan Masalah……………....…………………………….. 24
D Tujuan Penelitian……...………………………………………. 25
E Manfaat Penelitian……………………………………………. 25
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
F Metode Penelitian………..……………………………………. 26
BAB II ANALISI DAN PEMBAHASAN
A Tinjauan Pustaka…………………………………………..... 29
. 1 Pengertian dan Ciri-Ciri Pajak….……………………..… 29
2 Fungsi Pajak……………………………………………... 30
3 Pengelompokkan Pajak……….…………………………. 31
4 Sistem Pemungutan Pajak……………………………... 33
5 Syarat Pemungutan Pajak……………………………….. 34
6 Asas-Asas Pemungutan Pajak……………………............ 35
7 Pajak Daerah…………………………………………….. 37
8 Pajak Reklame……………………………………….... 39
B Penyajian Data dan Pembahasan
1 Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah……… 43
2 Hambatan dalam Pemungutan Pajak Reklame………….. 46
3 Upaya yang Ditempuh DPPKAD……………………… 47
BAB III TEMUAN
A. Kelebihan………………………………………………........... 48
B. Kelemahan…………………………………………………….. 49
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan……………………………………………………. 50
B. Rekomendasi…………………...……………………………... 51
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR GAMBAR
Gambar I.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kab Sukoharjo…………………. 9
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR TABEL
Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Reklame…………………………… 23
Tabel II.1 Tingkat Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah……. 44
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Pernyataan Tugas Akhir
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Kegiatan Magang
3. Lembar Penilaian Kegiatan Magang
4. Tanda Terima Laporan Kegiatan Magang
5. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
ABSTRACT
THE CONTRIBUTION OF ADVERTISEMENT TAX REVENUE TO THE
LOCAL TAX IN SUKOHARJO REGENCY IN 2007-2011
Yulia Ernawati
F3409071
This research aims to find out the inhibition and the collecting attempt
as well as the contribution of advertisement tax revenue to the local tax in
Sukoharjo. The analysis was conducted by calculating the realization of
advertisement tax revenue in relation to the realization of local tax revenue that
has been determined to calculate the percentage contribution for each fiscal year
during 2007-2011. From the data analysis, it could be seen that: Firstly, the local
tax in Sukoharjo Regency is potentially explored in the attempt of improving the
local income, the presence of local tax income could improve the local income;
secondly, the advertisement tax income contributed significantly to the local tax,
thirdly, advertisement tax collection in Sukoharjo Regency had almost met the
target, but some weaknesses were still found so that the writer gave some
recommendations such as to make the advertisement tax disciplinary team
effective to take firm measures over both the illegal advertisement installation and
the advertisement installation violating the procedure.
Keywords: Advertisement Tax, Local Tax, Sukoharjo Regency
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
ABSTRAK
KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2007 – 2011
YULIA ERNAWATI F3409071
Penelitian ini bertujuan mengetahui hambatan dan upaya pemungutan serta besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Analisis dilakukan dengan menghitung realisasi penerimaan pajak reklame dengan realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan untuk menghitung presentanse kontribusi untuk masing-masing tahun anggaran selama tahun 2007-2011. Dari analisis data dapat dilihat bahwa: Pertama, pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo berpotensi terus digali dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, adanya pendapatan pajak daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah; Kedua, pendapatan pajak reklame memberikan kontribusi signifikan bagi pajak daerah, Ketiga, pemungutan pajak reklame di kabupaten Sukoharjo sudah hampir memenuhi target, namun ada beberapa kelemahan yang ditemukan sehingga penulis memberikan beberapa saran, salah satunya mengefektifkan tim penertib pajak reklame untuk melakukan tindakan tegas terhadap pemasangan reklame liar maupun yang menyalahi tata cara pemasangan.
Kata kunci: pajak reklame, pajak daerah, Kabupaten Sukoharjo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN
1. Deskripsi berdirinya Kabupaten Sukoharjo
a. Sejarah Kabupaten Sukoharjo
Pada awal Kemerdekaan, Sukoharjo merupakan salah satu
kawedanan (sekarang Pembantu bupati) dari empat kawedanan yang
ada di Surakarta, yaitu Kawedanan Kartasura, Surakarta, Bekonang
dan Sukoharjo. Perkembangan selanjutnya, Kawedanan Surakarta
menjadi Hominte Surakarta atau kotapraja (sekarang kotamadya) yang
terpisah dari kabupaten Surakarta, sedangkan Kabupaten Surakarta
menjadi Kabupaten Sukoharjo yang meliputi kawedanan Kartasura,
Bekonang dan Sukoharjo. Adapun istilah kawedanan sekarang menjadi
wilayah Pembantu Bupati.
Berpijak pada Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tanggal 15 Juli
1946, tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Daerah
Tingkat II Sukoharjo No. 433/051/1986 Tanggal 24 Pebruari 1986,
yang kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 17 Tahun 1986 tentang Hari Lahir
Kabupaten Sukoharjo yang disahkan dengan Surat Keputusan
Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah No. 188.3/480/1986 dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 seri D No. 2 Tanggal 9 Januari 1987,
maka pada hari Lahirnya Kabupaten Sukoharjo.
b. Tata Letak Kabupaten Sukoharjo
Dilihat dari peta kabupaten Kabupaten Sukoharjo, maka
Kabupaten Sukoharjo mempunyai batas daerah seperti berikut:
1) Sebelah Utara : Kotamadya Surakarta
2) Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
3) Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri
4) Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Klaten
Letak Kabupaten Sukoharjo secara astronomis adalah sebagai
berikut:
1) Bagian Ujung Sebelah Timur : 110°51’33,70’’BT
2) Bagian Ujung Sebelah Barat : 11°42’06,79’’BT
3) Bagian Ujung Sebelah Utara : 7°32’17,00’’LS
4) Bagian Ujung sebelah Selatan : 7°49’32,00’’LS
2. Sejarah berdirinya DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa
pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten dan Kota didasarkan atas
asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
bertanggungjawab. Berdasarkan asas desentralisasi tersebut, sebagai
pelaksana daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berhak dan
tentunya berwenang pula dalam mengatur dan mengurus urusan rumah
tangganya guna menggali potensi daerah serta meningkatkan sumber daya
yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo secara lebih maksimal lagi. Hal
ini mengacu pada sumber-sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan
daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri
dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan
dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana
yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam
penyusunan dan pelaksanan kebijakan daerah yang bersifat spesifik
diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/ kantor/
rumah sakit, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam
dinas daerah.
Sebagai aturan pelaksanaan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah
No. 58 tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai
pengganti Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000. Peraturan tersebut
merupakan sinkronisasi dari bebagai ketentuan Pengelolaan Keuangan
Daerah, sehingga merupakan satu kesatuan pengaturan pedoman pokok
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.Dengan
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
maka sejak tahun 2009 terbentuklah Organisasi Dinas Daerah yaitu Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat
menjadi DPPKAD
a. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo
Nomor 3 tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sukoharjo yang telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011. Pasal 3 ayat (1) Dinas
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 tahun 2011
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 3 menyebutkan bahwa DPPKAD
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk menyelenggarakan
tugas pokok tersebut, maka DPPKAD mempunyai fungsi sebagai
berikut:
1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah;
2) penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4) penyusunankebijakanpemungutanPajak Daerah;
5) pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah;
6) pengolahan data dan informasi Pajak Daerah;
7) pelayanan Pajak Daerah;
8) penagihan Pajak Daerah;
9) pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah;
10) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
11) pengkoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
12) pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
13) pengelolaan urusan ketatausahaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
b. Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
DPPKAD Kabupaten Sukoharjo mempunyai visi yaitu
terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber
daya pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pendapatan
daerah dengan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi
dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan
pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, DPPKAD Kabupaten
Sukoharjo mempunyai misi- misi yaitu sebagai berikut:
1) Meningkatan kualitas sumber daya pengelolaan keuangan Daerah.
2) Meningkatkan fungsi perencanaan dan penyusunan anggaran
Daerah.
3) Meningkatkan fungsi pemungutan pendapatan Daerah dan efisiensi
belanja Daerah.
4) Meningkatkan fungsi pengendalian kas Daerah, perbendaharaan
umum Daerah dan verifikasi serta perhitungan anggaran,
pertanggungjawaban keuangan Daerah.
c. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
Struktur organisasi DPPKAD diatur dalam Pasal 27 Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sukoharjo, yaitu terdiri dari:
1) Kepala Dinas.
2) Sekretariat, terdiri atas:
a) Sub Bagian Program;
b) Sub Bagian Keuangan;
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Anggaran, terdiri atas:
a) Seksi Perencanaan Anggaran;
b) Seksi Penyusunan Anggaran;
c) Seksi Pelaksanaan Anggaran.
4) Bidang Pendapatan, terdiri atas:
a) Seksi Pendaftaran dan Penadataan;
b) Seksi Penetapan;
c) Seksi Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan.
5) Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
a) Seksi Perbendaharaan I;
b) Seksi Perbendaharaan II;
c) Seksi Perbendaharaan III.
6) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
a) Seksi Verifikasi;
b) Seksi Akuntansi;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
c) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan.
7) Bidang Kas, terdiri atas:
a) Seksi Penerimaan;
b) Seksi Pengeluaran;
c) Seksi pengendalian dan Pelaporan.
8) Bidang Aset dan Investasi Daerah, terdiri atas:
a) Seksi Penatausahaan Aset Daerah;
b) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah;
c) Seksi Perubahan Status Hukum.
9) Unit Pelaksan Teknis Dinas; dan
10) Kelompok Jabatan Fungsional
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
SUBBAG PROGRAM
SEKRETARIAT
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN BIDANG ANGGARAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PENDAPA
TAN
BIDANG PERBENDA
HARAAN
BIDANG AKUNTANSI
DAN PELAPORAN
BIDANG KAS
BIDANG ASET
KEPALA
SEKSI PERENCANAAN
ANGGARAN
SEKSI PENDAFTA
RAN DAN PENDATAAN
SEKSI PERBENDA
HARAAN I
SEKSI VERIFIKASI
SEKSI PENERIMAAN
SEKSI PENATAUSAH
AAN ASET DAERAH
SEKSI PENYUSU
NAN ANGGARAN
SEKSI PENETAPAN
SEKSI PERBENDA
HARAAN II
SEKSI AKUNTANSI
SEKSI PENGELUAR
AN
SEKSI PENDAYAGU-NAAN ASET
DAERAH
SEKSI PELAKSA
NAAN ANGGARAN
SEKSI PENERIMAAN,
PENAGIHN DAN PELPORAN
SEKSI PERBENDA
HARAAN III
SEKSI FASILITASI PENYUSUNAN LAP.KEUNGAN
SEKSI PENGENDA
LIAN DAN
SEKSI PERUBAHAN
STATUS HUKUM
UPTD
Gambar I.1
Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
d. DESKRIPSI JABATAN DPPKAD KABUPATEN SUKOHARJO
Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 tahun 2011
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatatan
Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 2 menyebutkan bahwa susunan
organisasi DPPKAD Sukoharjo terdiri dari :
1) Kepala Dinas
Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah.
Kepala Dinas mempunyai tugas:
a) Merumuskan kebijakan Bupati dibidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan wewenang
dan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagai
bahan arahan operasional;
b) merumuskan program kegiatan berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku dan sumber data yang
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
c) mengkoordinasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan
kegiatan di bidang pendapatan, pengeloolaan keuangan dan
aset daerah sesuai peraturan perundang- undangan yang
berlaku;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
d) mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna
kelancaran pelaksanaan tugas;
e) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
2) Sekretariat
Mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi kesekretariatan
meliputi keseluruhan aktivitas mengenai umum dan kepegawaian,
program, serta keuangan yang diserahkan dan menjadi tanggung
jawab pada Sekretariat.
Sekretaris mempunyai fungsi:
a) Menyusun program kesekretariatan berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
b) menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan
agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
c) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas PPKAD di bidang
kesekretariatan;
d) menyiapkan rumus kebijakan strategis program dan kegiatan
dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Sekretariat, terdiri atas:
· Sub Bagian Program
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan
perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kegiatan.
· Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan
administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban
keuangan.
· Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan
administrasi umum organisasi dan tata laksana, pengurusan
rumah tangga, perlengkapan dokumentasi, perpustakaan dan
kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
3) Bidang Anggaran
Mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi perencanaan,
penyusunan anggaran dan meliputi sebagai aktivitas mengenai
pelaksaan anggaran, anggaran penerimaan, penyusunan anggaran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
belanja dan pelaksanaan anggaran yang diserahkan dan menjadi
tanggungjawab pada bidang anggaran.
Bidang anggaran mempunyai tugas:
a) Menyusun program kegiatan Bidang Anggaran sesuai
peraturan perundang- undangan yang berlaku;
b) melaksanakan perumusan program kerja bidang anggaran;
c) melaksanakan penyusunan rencana/ program kerja bidang
anggaran;
d) melaksanakan penghimpunan, pengolahan data dan informasi
mengenai pendapatan dan belanja;
e) mengkoordinir rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat
daerah;
f) Melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapataan dan
belanja daerah;
g) Melaksanakan penyusunan nota keuangan APBD dan
pengantar nota keuangan APBD.
Bidang Anggaran, terdiri atas:
a) Seksi Perencanaan Anggaran
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
pemberian bimbingan di bidang perencanaan anggaran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
b) Seksi Penyusunan Anggaran
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
pemberian bimbingan di bidang penyusunan anggaran.
c) Seksi Pelaksanaan Anggaran
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
pemberian bimbingan di bidang penyusunan anggaran.
4) Bidang Pendapatan
Mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi pendapatan
meliputi keseluruhan aktivitas mengenai pendapatan asli daerah,
dana perimbangan dan penagihan pendapatan yang diserahkan,
dan menjadi tanggungjawab pada bidang pendapatan.
Bidang Pendapatan mempunyai tugas:
a) menyusun program kegiatan Bidang Pendapatan sesuai
peraturan perundang- undangan yang berlaku;
b) melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak Daerah;
c) menetapkan besarnya pajak Daerah;
d) melaksanakan penagihan pajak Daerah;
e) melaksanakan intensentifikasi pengelolaan pendapataan lain-
lain.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
Bidang Pendapatan, terdiri atas:
a) Seksi Pendaftaran dan pendataan
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang pendaftaran dan pendataan
b) Seksi Penetapan
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang penetapan.
c) Seksi Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang penerimaan, penagihan dan
pelaporan.
5) Bidang Perbendaharaan
Mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi perbendaharaan
meliputi keseluruhan aktivitas Penerbitan Surat Pencairan Dana
(SPD) untuk pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar
(SPM) dari permintaan pengguna anggaran SKPD atas beban
rekening kas umum daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas:
a) menyusun program kegiatan Bidang Perbendaharaan sesuai
peraturan perundang- undangan yang berlaku;
b) menerbitkan surat perintah pencairan dana berdasarkan surat
peritah membayar dari permintaan pengguna anggaran atas
beban rekening kas umum daerah;
c) melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan
pembayaran gaji pegawai;
d) membuat pengajuan pencairan dana ke Pemerintah Propinsi
dan Pemerintah Pusat;
e) menyiapkan surat keterangan penghentian pembayaran.
Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
a) Seksi Perbendaharaan I
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang perbendaharaan I.
b) Seksi Perbendaharaan II
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang perbendaharaan II.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
c) Seksi Perbendaharaan III
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang perbendaharaan III.
6) Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Mempunyai tugas melaksakan fungsi akuntansi meliputi
keseluruhan aktivitas mengenai pembukuan, pelaporan, analisis
data keuangan, dan sistem akuntansi serta fasilitasi penyusunanan
laporan keuangan yang diserahkan dan menjadi tanggungjawab
pada Bidang Akuntansi.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas:
a) menyusun program kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan
sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
b) menyiapkan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan,
akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c) melaksanakan pembukuan atas pelaksanaan anggaran secara
sistematis dan kronologis;
d) menyusun laporan realisasi anggaran, aliran kas, neraca daerah
dan informasi keuangan daerah;
e) melaksanakan pengolahan dan analisis data keuangan;
f) menyusun perhitungan APBD dan nota perhitungan APBD.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
a) Seksi Verifikasi
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, danpemberian
bimbingan di bidang verifikasi.
b) Seksi Akuntansi
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang akuntansi.
c) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang fasilitasi penyusuna laporan
keuangan.
7) Bidang Kas
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi kas meliputi
keseluruhan aktivitas mengenai penerimaan, pengeluaran,
pengendalian, dan pelaporan yang diserahkan dan menjadi
tanggung jawab pada bidang kas.
Bidang kas mempunyai tugas:
a) menyusun program kegiatan Bidang Kas berdasarkan peraturan
perundang- undangan;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
b) menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kas;
c) membuka rekening atas nama pemegang kas daerah pada bank
tertentu untuk menyimpan setoran penerimaan baik dalam
bentuk tunai, transfer dan atau surat- surat berharga;
d) menyiapkan surat penyediaan dana;
e) mengelola penerimaan dan pengeluaran uang dan atau surat
berharga yang masuk dan keluar kas daerah;
f) menyusun aliran kas;
g) mengendalikan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan
pembayaran uang dan atau surat berharga dalam rangka
likuiditas Kas.
Bidang Kas, terdiri atas:
a) Seksi Penerimaan
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang penerimaan.
b) Seksi Pengeluaran
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang pengeluaran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
c) Seksi Pengendalian dan Pelaporan
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
pemberian bimbingan di bidang pengendalian dan pelaporan.
8) Bidang Aset Daerah
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi inventarisasi dan
penghapusan, pengelolaan aset daerah dan investasi daerah yang
diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada bidang aset daerah.
Bidang Aset Daerah mempunyai tugas:
a) menyusun program kegiatan Bidang Aset Daerah berdasarkan
peraturan perundang- undangan yang berlaku;
b) Menyiapkan perumusan kebijakan dan membina pelaksanaan
kegiatan optimal dibidang pengolahan aset daerah;
c) Mengelola tanah, bangunan, sarana sosial dan barang bergerak
yang tidak dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya;
d) Mengelola pendapatan dari hasil pengelolaan tanah dan
bangunan, saran sosial olah raga dan barang bergerak;
e) Menyusun laporan atas aset daerah
f) Menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi, dan
melaksankan proporsi benda berharga.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
Bidang Aset dan Investasi Daerah, terdiri atas:
a) Seksi Penatausahaan Aset Daerah
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
pemberian bimbingan di bidang penatausahaan aset daerah.
b) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
pemberian bimbingan di bidang pendayagunaan aset daerah.
c) Seksi Perubahan Status Hukum
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
pemberian bimbingan di bidang perubahan status hukum.
9) Unit Pelaksana Teknis Dinas
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk pada Dinas Daerah
di Kabupaten Sukoharjo.
UPTD terdiri atas:
a) UPTD PPKAD Kecamatan;
b) UPTD Pelayanan;
c) UPTD Keberatan dan Banding.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
10) Kelompok Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi,baik dalam lingkungan unit organisasi masing-masing
maupunantar satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan
Daerah dengan instansi lain di luar Pemerintahan Daerah.
B. LATAR BELAKANG MASALAH
Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan
keputusan daerah yang telah leluasa untuk mengelola sumber daya yang
dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.Salah satu tolak
ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah
dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah atau pemeritahan sendiri.
Daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.Oleh sebab itu, daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk
dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.Sumber-
sumber keuangan yang dimaksud yaitu sumber-sumber pendapatan asli
daerah yang meliputi Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain- lain PAD yang sah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Salah
satunya adalah Pajak Reklame. Pajak reklame adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang atas penyelenggaraan reklame.
Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Reklame
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp)
2007 1.350.000.000 1.189.092.710
2008 1.562.078.000 1.422.512.725
2009 1.552.404.000 1.433.384.200
2010 1.840.000.000 1.842.600.400
2011 1.840.000.000 1.870.064.225
Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayan dan Aset Daerah Sukoharjo, data diolah
Bila dilihat dari angka- angka pada tabel I.1 menunjukkan bahwa realisasi
penerimaan pajak reklame selalu mengalami peningkatan dan selama dua
tahun terakhir sudah memenuhi target yang ditetapkan sehingga dengan
penyajian data selama lima tahun kita dapat mengetahui secara jelas
perbandingan peningkatan dan penurunan penerimaan yang diperoleh.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
Peningkatan realisasi Pajak Reklame diharapkan mampu memberikan
pengaruh yang positif bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten
Sukoharjo dan mampu meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah, yang
kemudian digunakan untuk peningkatan dan kemajuan daerah. Meskipun
realisasi penerimaan daerah masih perlu untuk melakukan evaluasi yang
bertujuan ke depan untuk lebih meningkatkan dan mempertahankan
penerimaan dari sektor Pajak Reklame. Untuk mengetahui besarnya
kontribusi penerimaan Pajak Reklame dari tahun ke tahun, maka penulis
mengambil judul “KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2007- 2011”.
C. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Berapa besar kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap penerimaan
Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2007- 2011?
2. Hambatan apa saja yang timbul dalam proses pemungutan Pajak
Reklame?
3. Upaya apa saja yang telah ditempuh DPPKAD dalam mengatasi hambatan
tersebut?
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
D. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan, mempelajari dan
menganalisisi komponen Pajak Reklame di Kabupaten Sukoharjo sebagai
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Secara rinci, tujuan dari kegiatan
ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Reklame
terhadap Pajak Daerah.
2. Mengetahui hambatan yang timbul dalam proses pemungutan Pajak
Reklame.
3. Mengetahui upaya yang ditempuh oleh pihak Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
E. MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1. Bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Sukoharjo
Merupakan sumbangan pikiran yang diharapkan bisa membantu
mengetahui kelemahan sistem yang telah ada tersebut guna menciptakan
efisiensi yang lebih baik, dalam upayanya untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, khususnya dari sektor Pajak
Reklame.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
2. Bagi Pihak Lain
Dapat dijadikan tambahan wawasan, sumber bahan pertimbangan, acuan,
referensi atau bahan masukan guna pembuatan penelitian selanjutnya bagi
para pembaca serta sumber informasi khususnya bagi mahasiswa jurusan
Perpajakan yang sedang menysun Tugas Akhir dengan pokok
permasalahan yang sama.
3. Bagi Penulis
Sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan tentang pengelolaan Pajak
Reklame dan perbandingan terapan ilmu di bidang perpajakan yang telah
diperoleh selama dalam proses perkuliahan dengan keadaan yang
sesungguhnya terjadi di lapangan mengenai Pajak Reklame.
F. METODE PENELITIAN
1. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten
Sukoharjo.
2. Jenis dan Sumber Data
Dalam menyusun laporan tugas akhir ini peneliti memerlukan data- data
sebagai berikut:
a. Jenis Data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
1) Data Kualitatif
Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata,
kalimat dan gambar.
2) Data Kuantitatif
Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka
atau data kualitatif yang diangkakan.
b. Sumber Data
1) Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi atau
objek penelitian.Data ini meliputi gambaran umum DPPKAD
Sukoharjo yang berisi sejarah, lokasi dan struktur organisasi.
2) Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan
diusahakan sendiri oleh penulis, melainkan sudah ada data jadi
yang disediakan oleh instansi atau pihak yang bersangkutan.
3. Metode Analisa Data
a. Metode Kepustakaan
Penulis mempelajari dan mengumpulkan data berupa pengertian
peranan dan kinerja berbagai literature serta buku-buku yang
berhubungan dengan penelitian ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
b. Metode Wawancara
Penulis melakukan tanya jawab dengan sumber yang berhubungan
dengan penelitian ini, baik dari salah satu pihak DPPKAD Sukoharjo.
c. Metode Pemeriksaan Dokumen
Penulis mengumpulkan dokumen maupun data dari sumber yang
terpercaya yang berhubungan dengan penelitian ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user 29
BAB II
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian dan Ciri- ciri Pajak
a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum”.
b. Menurut S. I. Djajadiningrat
“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagaian dari
kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, menurut peraturan
yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada
jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara
kesejahteraan secara umum”.
c. Menurut Dr. N. J. Feldmann
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang
kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan
untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum.
Ciri- ciri yang melekat pada definisi pajak:
1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaannya.
2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,
yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan
untuk membiayai public investment.
2. Fungsi pajak
a. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.
b. Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
3. Pengelompokkan pajak
Pengelompokkan pajak (Suandy, 2008) adalah sebagai berikut:
a. Menurut Golongannya:
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung
sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat
dialihkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Penghasilan.
2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan
atau digeserkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak atas Barang Mewah.
b. Menurut Sifatnya:
1) Pajak subjektif adalah pajak yang memerhatikan kondisi/ keadaan
Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan
objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu
gaya pikul.
2) Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memerhatikan
objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar,
kemudian baru dicari subjeknya baik Orang Pribadi maupun
Badan.
c. Menurut Lembaga Pemungut:
1) Pajak Pusat/Pajak Negara adalah pajak yang wewenang
pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal
Pajak.
2) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada
pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam UU No. 18
Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 34
Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri
dari 3 jenis Pajak Daerah Propinsi dan 7 jenis Pajak Daerah
Kabupaten/Kota, yaitu:
a) Pajak Daerah Tk. I terdiri atas:
· Pajak Kendaraan Bermotor;
· Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
· Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
b) Pajak Daerah Tk. II terdiri atas:
· Pajak Hotel;
· Pajak Restoran;
· Pajak Hiburan;
· Pajak Reklame;
· Pajak Penerangan Jalan;
· Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
Golongan C;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
· Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
4. Sistem Pemungutan Pajak
Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu
(Resmi, 2007):
a. Official assesment system
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenagan aparatur
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang
setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan
perpajakan yang berlaku.
b. Self assesment system
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak
dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya
sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang
berlaku.
c. With holding system
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan
perpajakan yang berlaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
5. Syarat pemungutan pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau
perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang
undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.Adil dalam perundang
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata,
serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.Sedang adil
dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak
untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan
mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi
negara maupun warganya.
c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarkat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil).
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat
ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Syarat ini telah dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru.
Contoh :
1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2
macam tarif.
2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif,
yaitu 10%.
3) Pajak perseroan untuk badan pajak pendapatan untuk perseorangan
disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku
bagi badan maupun perseorangan (pribadi).
6. Asas- asas pemungutan pajak
Didalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada
asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2009) yaitu:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
a. Asas Kebangsaan
Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat
tinggal di Indonesia.
b. Asas Tempat Tinggal
Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat
tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.
c. Asas Sumber Penghasilan
Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak
memperhatikan subyek tempat tinggal.Disamping asas-asas
berpedoman kepada hal tersebut diatas, ada asas-asas pemungutan
pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Ada beberapa teori pajak
yang dilancarkan dari jaman ke jaman yaitu:
1) Asas sumber penghasilan
Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala
kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta.Untuk
kepentingan tugas negara-negara itu seperti halnya dengan
perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang
berupa pajak.
2) Teori Kepentingan
Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban
penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi teori ini
membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat
beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang
dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-
orang beserta harta bendanya.
3) Teori Bukti
Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa
adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi
Negara.Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai
tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau
pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya
pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak
harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus
sesuai dengan pemikul pajak. Ukuran kemampuan pikul antara
lain penghasilan, kekayaan dan pengeluaran belanja seseorang.
7. Pajak Daerah
a. Pengertian
Menurut Undang- undang No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya
disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2009).
Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah terdiri dari empat komponen,
yaitu (Mardiasmo, 2009):
1) Pajak Daerah berasal dari Negara yang diserahkan kepada daerah
sebagai pajak daerah.
2) Penyerahan berdasarkan undang- undang.
3) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai
penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau membiayai
pengeluaran daerah sebagai badan politik hukum.
4) Pemungutan pajak daerah berdasarkan pada kekuatan undang-
undang atau peraturan hukum lainnya.
Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
a) Pajak provinsi, terdiri dari:
· Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
· Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air;
· Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
· Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan.
b) Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:
· Pajak Hotel;
· Pajak Restoran;
· Pajak Hiburan;
· Pajak Reklame;
· Pajak Penerangan Jalan;
· Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
· Pajak Parkir dan Pajak lain- lain.
8. Pajak Reklame
a. Pengertian Pajak Reklame
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak
reklame merupakan salah satu pajak daerah yang mempunyai potensi
cukup baik dalam meningkatkan pendapatan daerah. Reklame adalah
benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan
corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat,
dibaca,didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
b. Dasar Hukum Pajak Reklame
1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo no. 7 tahun 2011 tentang
pajak daerah.
2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo no. 12 tahun 2003 tentang
pajak reklame.
c. Penyelenggara reklame
Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang
menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk
dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
d. Subyek dan obyek pajak reklame
Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan atau memesan reklame. Obyek reklame adalah
semua penyelenggaraan reklame(Apriyanto, 2010) yang meliputi:
1) Reklame papan
adalah reklame yang antara lain yang diselenggarakan
menggunakan papan kayu, plastik, fiber glass, logam, atau
sejenisnya yang dipasang pada tempat yang disediakan atau
dengan cara di gantung.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
2) Reklame kain
adalah reklame yang diselenggarakan dengan bahan kain,
karet, atau bahan kain yang sejenis.
3) Reklame melekat (stiker)
adalah reklame yang berbentuk lembaran kertas yang
diselenggarakan dengan ditempelkan, atau dipasang pada benda
lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 centimeter
persegi lebarnya.
4) Reklame selebaran
adalah reklame yang disebar, diberikan, atau dapat diminta,
dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, atau diletakkan pada
benda lain.
5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
ditempelkan ataupu ditempatkan pada kendaraan.
6) Reklame suara
adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan
kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dan atau
oleh perantara alat atau pesawat lain.
7) Reklame film (slide)
adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
mnggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan ataupun
diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan
diperagakan melalui pesawat televisi.
8) Reklame peragaan
adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa diserta suara.
9) Reklame udara
adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan
menggunakan gas, pesawat, atau benda lain yang sejenis.
10) Reklame bersinar (megatron)
11) Reklame non sign
12) Reklame neon box
Pengecualian dari obyek pajak reklame (Perda no. 12 tahun 2003)
yaitu penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Penyelenggaran reklame melalui televise, radio, warta harian,
dan penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan oleh bupati.
e. Nilai strategi lokasi reklame
Nilai strategi lokasi reklame (Perda no. 12 tahun 2003) adalah
ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame
tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota
untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
B. Penyajian Data dan Pembahasan
1. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah
Pajak reklame merupakan salah satu unsur PAD dari sektor pajak
yakni Pajak Daerah. Menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia pengertian
kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi,
kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain
untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga,
kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Pajak
Reklame terhadap Pajak Daerah.
Pajak reklame merupakan pajak daerah penyumbang terbesar kedua
setelah Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sukoharjo.Untuk itu, perlu
diketahui besarnya kontribusi atau sumbangan pajak reklame terhadap
pajak daerah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi pajak reklame
dengan realisasi pajak daerah. Untuk menghitung kontribusi realisasi
penerimaan pajak reklame dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
%100Kontribusi DaerahPajak Penerimaan RealisasiReklamePajak Penerimaan Realisasi X=
Perkembangan pajak reklame dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011
dapat dilihat dari tabel berikut ini:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
Tabel II.1 Tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap
Pendapatan Pajak DaerahKabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2007 sampai dengan tahun 2011
Tahun
Anggaran
Realisasi Pajak
Reklame
Realisasi Penerimaan
Pajak Daerah Kontribusi
2007 1.189.092.710 14.533.357.466 8,18%
2008 1.422.512.725 15.423.340.385 9,22%
2009 1.433.384.200 18.003.312.543 7.96%
2010 1.842.600.400 21.688.462.781 8.5%
2011 1.870.064.225 42.558.642.562 4.4%
Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, data diolah
Berdasarkan tabel II.1 dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan
Pajak Reklame dari tahun 2007 ke tahun 2011 tidak stabil. Kontribusi
penerimaan pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2008
sebesar 9,22 persen. Kontribusi penerimaan pajak reklame terkecil terjadi
pada tahun anggaran 2011 sebesar 4,4 persen, karena pada tahun tersebut
terjadi pengalihan pajak provinsi menjadi pajak daerah yaitu Pajak Air
Tanah dan kontribusinya terhadap pajak daerah cukup besar dan pada
tahun tersebut terjadi peningkatan penerimaan pada pajak hotel. Meskipun
kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah tidak stabil, namun
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
realisasi Penerimaan Pajak Reklame selalu mengalamipeningkatan dari
tahun ke tahun.
Bila dilihat dari kontribusinya bagi Pajak Daerah, Pajak Reklame
sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi dan dapat
dilakukan pemungutan secara efisien, efektif dan ekonomis sehingga dapat
lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Sukoharjo. Pemasukan dari pajak reklame didapat dari nilai
sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari
lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis
ukuran reklame (Morihot, 2005).
Kabupaten Sukoharjo sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus
sebagai kota industri maka pajak reklame cukup potensial untuk waktu
yang akan datang. Dalam ilmu marketing ada bauran pemasaran yang
dipakai sebagai instrumen kebijakan perusahaan. Salah satu bauran
pemasaran tersebut adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame
dan promosi penjualan. Oleh karena itu, objek pajak reklame akan tumbuh
seiring dengan pertumbuhan perusahaan atau industri.
2. Hambatan yang timbul dalam Proses Pemungutan Pajak Reklame
Menurut penelitian yang dilakukan Penulis memalui wawancara
dengan karyawan DPPKAD dalam proses pemungutan pajak reklame di
lapangan dan di kantor, DPPKAD menemukan banyak hambatan yang
timbul baik dari wajib pajak maupun dari pihak DPPKAD yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
menyebabkan penerimaan pajak reklame kurang maksimal. Hambatan-
hambatan yang timbul antara lain:
a. Pihak Wajib Pajak
1) Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya
membayar pajak bahkan beberapa dari mereka memang sengaja
menghindar untuk tidak membayar pajak.
2) Adanya kesulitan untuk menghubungi wajib pajak yang
berdomisili di luar kota. Pajak reklame harus dibayar setiap tahun,
maka dengan adanya masalah tersebut maka untuk tahun kedua
dan tahun ketiga menjadi menunggak.
b. Pihak DPPKAD
1) Keterbatasan personil untuk tim penertib, sehingga tidak dapat
menjangkau dan memantau seluruh wilayah di Kabupaten
Sukoharjo secara teliti.
2) Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo tentang pajak reklame baik tentang manfaat atau proses
permohonan ijin dan pemasangannya.
3) Peraturan yang dibuat kurang sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya diantaranya masih adanya sistem negosiasi dalam
penetapan pajak yang harus dibayar.
4) Kurangnya sarana prasarana/peralatan untuk membongkar reklame
besar yang telah habis masa ijinnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
5) Kurangnya petugas pajak lapangan yang ahli di bidang pajak
reklame mengakibatkan kurang maksimalnya pendapatan daerah
dari sektor pajak reklame.
3. Upaya yang ditempuh DPPKAD untuk mengatasi hambatan-
hambatan tersebut
a. Memberikan penyuluhan serta pembinaan tentang pajak reklame
secara langsung terhadap wajib pajak yang membutuhkannya.
b. Memasang spanduk yang isinya mengingatkan wajib pajak kapan
masa jatuh tempo pembayaran pajaknya.
c. Melalui pameran pembangunan yang diadakan setiap tahun, selaku
pengelola pajak daerah khususnya pajak reklame DPPKAD Sukoharjo
membuka stan konsultasi pajak yang melayani para wajib pajak untuk
berkonsultasi.
d. Menerapkan system self assessment, wajib pajak diajak proaktif
dengan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user 48
BAB III
TEMUAN
A. KELEBIHAN
1. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame mencapai angka tertinggi pada tahun
2008 dibanding tahun sebelum dan sesudahnya.
2. Meskipun kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya
kurang dan sulitnya menghubungi wajib pajak yang berdomisili di luar kota,
tapi Penerimaan Pajak Reklame masih dapat mencapai target pada tahun 2010
dan 2011.
3. Pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membuka
stan konsultasi pajak saat pameran pembangunan yang diadakan setiap tahun,
serta memasang spanduk yang isinya mengingatkan wajib pajak kapan masa
jatuh tempo pembayaran pajaknya.
4. Sudah diterapkannya system self assessment, wajib pajak diajak proaktif
dengan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
B. KELEMAHAN
1. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terendah terjadi pada tahun 2011,
karena Penerimaan Pajak Hotel mengalami peningkatan yang besar serta pada
tahun 2011 terdapat pengalihan pajak provinsi menjadi pajak daerah yaitu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
Pajak Air Tanah yang kontribusinya cukup besar dan menempati peringkat
ketiga (setelah Pajak Reklame).
2. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya kurang dan
sulitnya menghubungi wajib pajak yang berdomisili di luar kota. Padahal
sudah diterapkannya system self assessment.
3. Kurangnya sarana prasarana/peralatan untuk membongkar reklame besar yang
telah habis masa ijinnya mengakibatkan bertambahnya masa reklame produk
yang bersangkutan.
4. Penetapan sanksi-sanksi bagi pelanggar kewajiban pajak belum optimal,
sehingga para pelanggar kewajiban pajak reklame merasa tidak terlalu
terbeban atau jera dengan hukuman yang diberikan.
5. Keterbatasan personil untuk tim penertib, sehingga pemasangan reklame dapat
mengganggu pemandangan jalan atau lingkungan sekitarnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user 50
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan
yang berkenaan dengan tingkat penerimaan pajak reklame pada DPPKAD
Kabuaten Sukoharjo sebagai berikut:
1. Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah selama tahun
2007–2011 tidak stabil. Pada tahun 2011 mengalami penurunan yang sangat
drastis, karena pada tahun tersebut terdapat pengalihan pajak provinsi menjadi
pajak daerah yaitu Pajak Air Tanah yang memberi kontribusi terhadap pajak
daerah sangat besar.
2. Banyak hambatan yang timbul saat pemungutan pajak reklame. Berasal dari
wajib pajak masih kurangnya kesadaran membayar pajak dan sulitnya
menghubungi wajib pajak yang berdomisili di luar kota, sehingga terjadi
penunggakan pembayaran. Sedangkan, yang berasal dari pihak DPPKAD
keterbatasan personil untuk tim penertib, kurangnya sosialisasi dari
pemerintah Kabupaten Sukoharjo tentang pajak reklame, peraturan yang
dibuat kurang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta kurangnya sarana
prasarana dalam pembongkaran reklame yang besar dan telah habis masa
ijinnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
3. Upaya yang dilakukan DPPKAD dalam mengatasi hambatan tersebut
memberikan penyuluhan tentang pajak reklame, memasang spanduk yang
isinya mengingatkan wajib pajak kapan masa jatuh tempo pembayaran
pajaknya dan membuka stan konsultasi pajak melalui pameran pembangunan
yang di adakan setiap tahun.
B. REKOMENDASI
Berdasarkan kelemahan dari temuan, saran yang dapat penulis berikan kepada
pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo agar dalam tahun-tahun mendatang dapat meningkatkan Kontribusi
Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Dearah adalah sebagi berikut:
1. Melaksanakan prosedur pemungutan dengan benar sesuai peraturan Daerah
dan undang-undang Perpajakan untuk dapat mengoptimalkan pemungutan dan
penerimaan pajak, serta dalam penetapan target setiap tahun harus meningkat,
supaya dengan peningkatan target tersebut pajak reklame dapat memberikan
kontribusi yang besar.
2. Perlunya memupuk rasa kepercayaan masyakarakat, agar tidak beranggapan
bahwa uang yang dibayarkan disalah gunakan dan supaya tumbuh kesadaran
untuk membayar kewajiban perpajakannya.
3. Perlunya peningkatan pelayanan dan kemudahan dalam bidang administrasi,
sehingga wajib pajak khusunya yang berdomisili di luar kota lebih mudah
untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
4. Peningkatan sarana dan prasarana bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah,
maka akan meningkatkan hasil kerja yang optimal.
5. Memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak memenuhi
kewajibannya dalam membayar pajak, apabila perlu sampai proses
pengadilan.
6. Perlunya tim penertib dalam pemasangan iklan, agar pemasangannya tidak
mengganggu pemandangan jalan tersebut dan tidak menyalahi aturan.