kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor … filethe contribution of bea balik nama kendaraan...
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
KONTRIBUSI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA
(STUDI KASUS KANTOR SAMSAT SURAKARTA)
TUGAS AKHIR
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan
Oleh:
Luthfiani Asriyah Azzahroh F3409044
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
THE CONTRIBUTION OF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TO PENDAPATAN ASLI DAERAH ON THE KOTA SURAKARTA
(A Case Study on Kantor Samsat Surakarta)
ABSTRACT
Luthfiani Asriyah Azzahroh
F3409044
The objective of research is to find out the Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) revenue in Kantor Samsat Surakarta and the extent of BBNKB’s contribution to Pendapatan Asli Daerah (PAD).
This research was conducted using observation and interview method. Observation was to observe directly the object studied. Interview was to interview directly the Treasurer of Kantor Samsat.
Based on the result of research, it could be found that BBNKB revenue increased from 2007 period through 2011. The realization of BBNKB in fiscal year of 2007-2011 was proven affected the PAD with average contribution of 36,30%.
Based on the result of research, the writer recommended the Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) to maximize consistently the BBNKB revenue by making socialization about the BBNKB payment in order to increase the Pendapatan Asli Daerah. The socialization dealt with requirements the Wajib Pajak (WP) should comply with in paying BBNKB and with the Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tariff raise from the local Jasa Raharja to the society.
Keywords: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tax revenue, tax contribution, Pendapatan Asli Daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
Tugas Akhir dengan judul:
KONTRIBUSI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA
(STUDI KASUS KANTOR SAMSAT SURAKARTA)
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat
Ahli Madya Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret.
Surakarta, Juni 2012
Disetujui dan diterima oleh
Pembimbing
Christiyaningsih Budiwati, SE., M.Si., Ak.
NIP. 19751103 200012 2 001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
HALAMAN PENGESAHAN
Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-
syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan.
Surakarta, Juni 2012
Tim Penguji Tugas Akhir
1. M. Syafiqurrahman, SE., MM., Ak. ( )
NIP. 19800604 200501 1 001
Dosen Penguji
2. Christiyaningsih Budiwati, SE., M.Si., Ak. ( )
NIP. 19751103 200012 2 001
Dosen Pembimbing
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
· Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu
tidak mengetahui (An-Nahl: 43).
· Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang-
orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan (Golden
Ways).
· Disiplin dalam bertugas, dewasa dalam bertindak, dan dinamis dalam
kegiatan (Penulis).
· Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan (Herodotus).
· Suatu kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya melainkan kunci
menuju suatu keberhasilan yang mutlak (Penulis).
Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada:
© Allah SWT yang telah memberikan semua
pelajaran hidupku
© Ayahandaku dan ibundaku tercinta
© Adik-adiku tersayang
© pacarku tersayang
© Sahabat-sahabatku yang aku sayangi
© Almamaterku yang selalu kubanggakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga Laporan Tugas Akhir dengan
judul Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta (Studi Kasus Kantor Samsat
Surakarta) ini dapat terselesaikan dengan baik.
Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan sebagai salah satu syarat
untuk mencapai gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma Perpajakan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penulisan maupun
punyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih banyak
kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis
miliki, sehingga penulis masih membutuhkan informasi dan kerja sama dari pihak
untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu,
penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak berikut ini:
1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya.
2. Drs. Hanung Triatmoko, M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III
Perpajakan Fakultas Ekonomi Sebelas Maret Surakarta.
3. Christiyaningsih Budiwati, SE., M.Si., Ak., selaku Pembimbing Laporan
Tugas Akhir yang memberikan nasehat dan pengarahan sampai Laporan
Tugas Akhir ini terselesaikan.
4. Seluruh dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas
Maret Surakarta yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
5. Rachmanto, MM., selaku pimpinan UP3AD Kota Surakarta beserta Samsat
yang telah memberikan penjelasan-penjelasan dan kesempatan kepada penulis
untuk melakukan praktek kerja dan penelitian.
6. Niken Damayanti, SE., M.Si., selaku Bendahara Kantor Samsat Surakarta
yang telah memberikan saran dan masukan-masukan dalam penulisan
Laporan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh karyawan Kantor Samsat Surakarta yang telah membimbing penulis
selama melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua yang selalu memberikan cinta kasih sayang dalam setiap
langkah untuk memotivasi dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.
9. Adik-adiku yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Buat pacarku terima kasih semangat dan dukungannya karena sangat
membantu bagi penulis.
11. Untuk Umi, Tyas, dan Sunarti terima kasih buat saran dan masukan-
masukannya, semoga setelah kita lulus nanti kita bisa saling mengingat
tentang pesahabatan yang kita jalin selama ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah
memberikan bantuan kepada penulis.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan yang ada dalam penulisan
Laporan Tugas Akhir ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis
terima dengan senang hati. Namun demikian, karya sederhana ini diharapkan
dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
Surakarta, Juni 2012
Penulis
Luthfiani Asriyah Azzahroh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL.................................................................................. i
ABSTRACT............................................................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN................................................................. iii
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................. iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN........................................................... v
KATA PENGANTAR.............................................................................. Vi
DAFTAR ISI............................................................................................ Ix
DAFTAR TABEL................................................................................... Xi
DAFTAR GAMBAR............................................................................... Xii
DAFTAR LAMPIRAN............................................................................ xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Perusahaan............................……... 1
1. UP3AD Kota Surakarta…...……...........…………... 1
2. Kantor Samsat Kota Surakarta…........……........….. 16
B. Latar Belakang Masalah………..………………........... 21
C. Rumusan Masalah..........................……………............ 23
D. Tujuan Penelitian............................................................ 23
E. Manfaat Penelitian.......................................................... 24
F. Metode Penelitian........................................................... 24
BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
A. Tinjauan Pustaka.......................................................... 27
1. Pajak........................................................................ 27
2. Pendapatan Daerah................................................. 33
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor................... 36
B. Pembahasan Masalah................................................... 39
1. Mekanisme Penerimaan BBNKB di Kantor
Samsat Surakarta....................................................
39
2. Kontribusi BBNKB terhadap PAD di Kota
Surakarta.................................................................
43
BAB III TEMUAN
A. KELEBIHAN............................................................... 47
B. KELEMAHAN............................................................ 47
BAB IV PENUTUP
A. SIMPULAN................................................................. 48
B. SARAN........................................................................ 49
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
II.1 Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Tahun Anggaran
2007-2011...............................................................................
40
II.2 Realisasi Penerimaan BBNKB Tahun Anggaran 2007-
2011............................................................................................
42
II.3 Kontribusi Realisasi BBNKB terhadap PAD Tahun Anggaran
2007-2011...................................................................................
45
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1.1 Struktur Organisasi UP3AD Kota Surakarta.................... 5
2.1 Realisasi Penerimaan BBNKB di Kantor Samsat
Surakarta...................................................................
42
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Keterangan Melakukan Kegiatan Magang
2. Lembar Penilaian Kegiatan Magang
3. Tanda Terima Laporan Kegiatan Magang
4. Surat Pernyataan Tugas Akhir
5. Realisasi BBNKB di Kantor Samsat Surakarta Tahun Anggaran 2007-2011
6. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007-2011
7. Peraturan Daerah Probinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
KONTRIBUSI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA
(STUDI KASUS KANTOR SAMSAT SURAKARTA)
ABSTRAKSI
Luthfiani Asriyah Azzahroh F3409044
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Samsat Surakarta dan mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode observasi dan wawancara. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Wawancara adalah melakukan wawancara langsung terhadap Bendahara bagian Kantor Samsat. Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan BBNKB dari tahun 2007-2011 mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan BBNKB pada tahun anggaran 2007-2011 terbukti dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata kontribusinya 36,30%. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) untuk terus memaksimalkan penerimaan BBNKB dengan mengadakan sosialisasi mengenai pembayaran BBNKB guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sosialisasi tersebut tentang syarat-syarat yang harus dibawa Wajib Pajak (WP) dalam pembayaran BBNKB maupun tentang kenaikan tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan (SWDKLLJ) dari pihak Jasa Raharja kepada masyarakat. Kata kunci : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, penerimaan pajak, kontribusi
pajak, Pendapatan Asli Daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
THE CONTRIBUTION OF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TO PENDAPATAN ASLI DAERAH ON THE KOTA SURAKARTA
(A Case Study on Kantor Samsat Surakarta)
ABSTRACT
Luthfiani Asriyah Azzahroh
F3409044
The objective of research is to find out the Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) revenue in Kantor Samsat Surakarta and the extent of BBNKB’s contribution to Pendapatan Asli Daerah (PAD).
This research was conducted using observation and interview method. Observation was to observe directly the object studied. Interview was to interview directly the Treasurer of Kantor Samsat.
Based on the result of research, it could be found that BBNKB revenue increased from 2007 period through 2011. The realization of BBNKB in fiscal year of 2007-2011 was proven affected the PAD with average contribution of 36,30%.
Based on the result of research, the writer recommended the Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) to maximize consistently the BBNKB revenue by making socialization about the BBNKB payment in order to increase the Pendapatan Asli Daerah. The socialization dealt with requirements the Wajib Pajak (WP) should comply with in paying BBNKB and with the Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tariff raise from the local Jasa Raharja to the society.
Keywords: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tax revenue, tax contribution, Pendapatan Asli Daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
1. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah
(UP3AD) Kota Surakarta
a. Sejarah UP3AD Kota Surakarta
UP3AD Kota Surakarta dipercaya mengelola pendapatan di
Provinsi Jawa Tengah, berupaya menjadi instansi yang menerapkan
transparansi akuntabillitas maupun kredibilitas dalam melayani
masyarakat. Guna meningkatkan pendapatan daerah, dirintis usaha
intensifikasi dan ekstensifikasi sampai timbulnya Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
Dalam perkembangannya, pada tahun 2008 kelembagaan Unit
Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Tengah berganti menjadi Unit Pelayanan Pendapatan dan
Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD). Dasar pelaksanaannya adalah
Pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Provinsi Jawa Tengah. UP3AD merupakan unit operasional Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang
berada disetiap Kabupaten/ Kota, dalam pelaksanaan tugas pokoknya
selain melayani pemungutan Pajak Daerah juga melayani pemungutan
Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah, serta
Pemberdayaan Aset Daerah Provinsi. Susunan terdiri atas:
1) Kepala Unit
2) Subbagian Tata Usaha
3) Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4) Seksi Pendapatan Lain-lain
5) Seksi Pembukuan dan Pelaporan
6) Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah
7) Kelompok Jabatan Fungsional
Khusus untuk Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan
Pemberdayaan Aset Daerah Kota Surakarta, berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Pengelola Asrama Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah, mendapat
tugas tambahan sebagai Kepala Pengelola Asrama Haji Donohudan,
yang membawahi:
1) Urusan Tata Usaha
2) Urusan Sarana dan Prasarana
3) Urusan Pelayanan dan Promosi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun
2011 Tanggal 1 April 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, maka untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaannya
dipandang perlu untuk memberikan Petunjuk Teknis bagi para aparat
pemungut pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
khususnya Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah
(UP3AD). Dalam pelaksanaan tugas pokoknya selain melayani
pemungutan Pajak Daerah juga melayani pemungutan Retribusi Daerah
dan Pendapatan lain-lain yang sah, serta Pemberdayaan Aset Daerah
Provinsi.
b. Visi dan Misi UP3AD
1) Visi
Menjadi Dinas yang mampu mewujudkan Pendapatan Daerah yang
optimal guna mendukung kemandirian pelaksanaan Otonomi
Daerah dengan dilandasi pelayanan memuaskan bagi masyarakat.
2) Misi
a) Mengupayakan pencapaian target dan peningkatan pendapatan
daerah secara berkelanjutan.
b) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat Wajib
Pajak (WP), wajib retribusi pihak ketiga.
c) Meningkatkan kelancaran pelaksanaan sistem.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
d) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan.
e) Mengutamakan peningkatan kemampuan Sumber daya
Aparatur secara terus menerus.
c. Tugas Pokok dan Fungsi UP3AD
UP3AD Kota Surakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis
penunjang dinas di bidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan
aset daerah. Sedangkan fungsi UP3AD sendiri yaitu:
1) Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pajak dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan lain-lain,
Pembukuan dan Pemberdayaan Aset Daerah.
2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan pajak dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan lain-lain,
Pembukuan, Pelaporan, Penagihan dan Pemberdayaan Aset
Daerah.
3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan pendapatan
dan pemberdayaan aset daerah.
4) Pengelolaan ketatausahaan.
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan
pokok dan fungsinya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
d. Struktur Organisasi
Dasar peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Gambar 1.1
Struktur Organisasi UP3AD Kota Surakarta
UP3AD dipimpin Kepala Unit dan dibantu Kepala Subbagian Tata
Usaha, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Seksi
Pendapatan lain-lain, Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan serta
Kepala Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset. Secara fungsional
UP3AD Kota Surakarta juga sebagai Koordinator UP3AD se-Wilayah
Surakarta, maka UP3AD Kota Surakarta sebagai UP3AD koordinator
juga dilengkapi Sekretaris Koordinator.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
e. Deskripsi Jabatan
Setiap bagian atau unit, mempunyai tugas masing-masing :
1) Kepala UP3AD
Uraian tugas:
a) Menyusun rencana teknis operasional pengelolaan dan
pelayanan pendapatan daerah.
b) Mengkaji dan menganalisis teknis operasional pengelolaan dan
pelayanan pendapatan daerah.
c) Melaksanakan kebijakan teknis Dinas Pendapatan Daerah.
d) Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Penerimaan Lain-lain.
e) Melaksanakan koordinasi pungutan pendapatan daerah dan
pendapatan lainnya.
f) Melakukan pelayanan penunjang penyelengaraan tugas dinas.
g) Membina, membimbing, dan memberikan arahan terhadap
staf.
h) Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas
staf.
i) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
kepada Kepala Dinas berupa Laporan Bulanan, Triwulan, dan
Tahunan.
j) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
2) Subbagian Tata Usaha
Uraian tugas:
a) Mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan berkaitan dengan
Subbagian Tata Usaha.
b) Menyusun rencana dan melaksanakan urusan administrasi
kepegawaian, keuangan, dokumentasi, informasi,
perpustakaan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat,
dan pelaporan.
c) Membagi tugas, membimbing dan membina, dan memberi
arahan kepada staf Subbagian Tata Usaha.
d) Melakukan koordinasi dengan Kasi di UP3AD Surakarta.
e) Menindak lanjuti disposisi Kepala UP3AD .
f) Mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
g) Mengusulkan bantuan kesra, ijin belajar, dan cuti.
h) Membuat Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan bidang ke
Tata Usahaan.
i) Membuat Daftar Urut Kepegawaian (DUK).
j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UP3AD
yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha.
k) Mengatur kebersihan, keindahan, dan keamanan.
l) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
3) Kasir Pengeluaran
Uraian tugas:
a) Melaksanakan arahan teknis administrasi keuangan dari
Kepala UP3AD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b) Mempersiapkan kelengkapan persyaratan pengurusan gaji,
insentif, dan uang makan pegawai.
c) Mengambil dan membagi uang gaji, insentif, dan uang makan
serta biaya operasional.
d) Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan
(PPh) dari rekanan yang menerima pembayaran dari UP3AD
Kota Surakarta dan menyetorkan ke Kantor Pajak/ Bank yang
ditunjuk.
e) Menerima potongan gaji dan atau insentif atas kewajiban
pegawai dan menyetorkan kepada yang berhak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
f) Melaksanakan administrasi penerimaan, penyimpanan, dan
pembayaran sesuai perundang-undangan yang berlaku.
g) Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana
bendaharawan rutin, insentif maupun operasional Dinas.
h) Membuat laporan realisasi pembayaran uang gaji, insentif, dan
uang makan serta Biaya Operasional kepada Dipenda Jateng.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
i) Mengajukan, mendistribusi, dan melaporkan biaya
penyelenggaraan lelang.
j) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
atasan.
4) Pembantu Pemegang Barang/ Inventaris
Uraian tugas:
a) Melaksanakan arahan teknis administrasi Pembantu Pemegang
Barang/ Inventaris dari Kepala UP3AD sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
b) Melakukan urusan pengadaan penyimpanan, pendistribusian,
dan pemeliharaan fasilitas, barang perlengkapan serta
inventaris lainnya.
c) Mempersiapkan kelengkapan persyaratan dalam melakukan
urusan penerimaan barang dan inventaris.
d) Mengusulkan dan menerima kebutuhan barang kuasi kepada
Subbag. Perlengkapan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset
Daerah (DPPAD) Povinsi Jawa tengah sesuai kebutuhan
kantor sepengetahuan Kepala UP3AD dan Kasubbag. Tata
Usaha.
e) Membuat Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan,
penerimaan dan penggunaan barang-barang kuasi dan
inventaris.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
f) Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu
Pemeliharaan Inventaris.
g) Melakukan pengecekan secara periodik keadaan barang
inventaris di setiap ruagan.
h) Melaporkan kepada Kasubbag. Tata Usaha keadaan inventaris
yang perlu dilakukan pemeliharaan/ perbaikan.
i) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.
5) Seksi Pendapatan Lain-lain
Uraian tugas:
a) Menyusun rencana kegiatan administrasi dan operasional Seksi
Pendapatan Lain-lain.
b) Mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan
tugas Seksi Pendapatan Lain-lain.
c) Menindak lanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD.
d) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berada di
Kota.
e) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.
f) Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan atas pendataan
dan penerimaan pendapatan lain-lain.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
g) Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan penerimaan
pendapatan lain-lain yang pungutannya dilakukan oleh dinas-
dinas.
h) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Kasubbag. Tata
Usaha dan para kepala seksi di lingkungan Unit Pelayanan
Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kota Surakarta.
i) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UP3AD
yang berkaitan dengan tugas-tugas Seksi Pendapatan Lain-lain.
6) Pengadministrasi Kepegawaian
Uraian tugas:
a) Mempersiapkan surat perjalanan dinas, surat tugas dan edaran
bagi pegawai.
b) Mempersiapkan pengumuman bagi pegawai dan WP atau
masyarakat.
c) Menyiapkan dan mengatur perlengkapan pertemuan/ rapat.
d) Mengendalikan (mengagenda, memberikan lembar disposisi,
menyiapkan buku ekspedisi meneruskan, dan mengarsip) surat
masuk dan surat keluar.
e) Menyiapkan kelengkapan administrasi untuk kenaikan
pangkat, gaji berkala, cuti, ijin belajar, dan lain-lain.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
f) Mengarsip surat yang berhubungan dengan data kepegawaian
di file kepegawaian serta mengisi buku penjagaan kenaikan
pangkat dan kenaikan gaji berkala.
g) Melaksanakan tugas-tugas pengetikan surat keluar, Laporan
Bulanan, Triwulan maupun Laporan Tahunan Subbagian Tata
Usaha.
h) Menyediakan dan mengarsip presensi apel dan kehadiran
pegawai.
i) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan.
7) Seksi Pajak Kendaraan Bermotor
Uraian tugas:
a) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UP3AD.
b) Membina, membimbing, dan memberikan tugas dan arahan
kepada staf Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dalam
pelaksanaan tugas.
c) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Kasubbag. Tata
Usaha dan para kepala seksi di lingkungan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Tengah.
d) Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf Seksi PKB.
e) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
f) Menyiapkan bahan untuk menyelenggarakan pengelolaan
administrasi dan pelaksanaan pemungutan, pemungutan
doleansi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
pemungutan PKB/ BBNKB.
g) Menyusun rencana kegiatan tahunan, meliputi target
penerimaan dan estimasi KBM baru serta pengelolaan
administrasi dan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan
doleansi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
pemungutan PKB/ BBNKB.
h) Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD.
i) Melaksanakn waskat terhadap staf seksi pajak kendaraan
bermotor sesuai dengan peraturan perundangundangan yang
berlaku.
j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UP3AD
yang berkaitan dengan tugas-tugas Seksi Pajak Kendaraan
Bermotor.
8) Seksi Pembukuan dan Pelaporan
Uraian tugas:
a) Menyelenggarakan administrasi penetapan, penerimaandan
tunggakan pajak, dan pendapatan lain-lain.
b) Menyampaikan laporan online semua penerimaan pajak dan
pendapatan lain-lain.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
c) Menyiapkan dan menyampaikan laporan 10 harian, bulanan
maupun tahunan atau sewaktu-waktu diperlukan atas
penetapan, penerimaan, dan tunggakan pajak daerah dan
pendapatan lain-lain.
d) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.
e) Mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan
perundangundangan dan ketentuan yang berkaitan dengan
tugas Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
f) Melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi dan
pembukuan hasil kegiatan pemungutan pajak daerah dan
pendapatan lain-lain.
g) Mengadministrasi Blokir Kendaraan Bermotor.
h) Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD.
9) Seksi Pendapatan Asli Daerah
Uraian tugas:
a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Penagihan.
b) Meyiapkan surat teguran untuk disampaikan kepada wajib
pajak/ retribusi daerah yang tidak mengindahkan surat
peringatan yang telah disampaikan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
c) Menginventarisasi dan menyelenggarakan administrasi
hubungannya aset Provinsi Jawa Tengah yang berada di
Kabupaten.
d) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.
e) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundangundangan dan ketentuan yang berkaitan dengan
tugas seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset.
f) Memonitor pelaksanaan pengiriman surat peringatan kepada
Wajib Pajak yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.
g) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Kasubbag. Tata
Usaha dan para kepala seksi di lingkungan Unit Pelayanan
Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah.
h) Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD.
f. Kebijakan Mutu
Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah
berkomitmen mewujudkan pelayanan prima dengan cara melakukan
perbaikan pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah secara
berkesinambungan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
2. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota
Surakarta
a. Sejarah Kantor Samsat
Sejak pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Tingkat I, maka Pajak Kendaraan Bermotor menjadi
salah satu Pajak Daerah. Pelimpahan wewenang tersebut diatur dan
dilandasi oleh peraturan dan Undang-undang seperti:
1) PP No. 3 Tahun 1957, tentang Pelimpahan wewenang Pajak Pusat
kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah
Tingkat II
2) UU No.11/Darurat/Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak
Daerah
3) UU No.12/Darurat/Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi
Daerah
Tujuan dari pelimpahan wewenang ini adalah Daerah diberi
kesempatan mengelola Pajak Daerah dan memudahkan pemungutan
Pajak Daerah. Setelah berjalan beberapa tahun, terjadi beberapa kendala
dalam pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan
Bermotor. Kendala tersebut antara lain:
1) Kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat mengenai
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
2) Pelayanan dan pelaksanaan pajak oleh instansi pemerintah yang
terkait (dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor) yang masih
terpisah.
3) Birokrasi pelayanan yang tidak praktis, efektif, dan efisien.
Oleh karena terjadi banyak kendala, maka pemerintah pada tanggal
28 Desember 1976 menerbitkan Surat Keputusan Bersama
Menhankam/Pangab, Menkeu dan Mendagri No. Kep/13/XII/1976, Kep
1169/MK/IV/76, No. 311 Tahun 1976 tentang Penyederhanaan
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan
Pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sumbangan
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam suatu
kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
Dengan diterbitkan Surat Keputusan bersama ini diharapkan dapat
menciptakan keseragaman dalam pengurusan Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK) di seluruh wilayah Daerah Tingkat I.
Tujuan dari penyatuan ini adalah memudahkan pengurusan Pajak
Kendaraan Bermotor serta meningkatkan pelayanan kepada para
pemilik kendaraan bermotor. Dengan demikian diharapkan dapat
meningkatkan Pendapatan Negara dan Daerah serta menertibkan data
kendaraan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
Keuntungan terbentuknya Kantor Samsat adalah :
1) Adanya kerjasama intansi-instansi yang tergabung dalam
pelaksanaan Samsat (POLRI, DIPENDA, dan Jasa Raharja).
2) Adanya sistem pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK), PKB, BBNKB, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang seragam.
3) Pengenaan pajak dan SWDKLLJ disesuaikan dengan masa
berlakunya STNK, terhitung sejak tanggal pendaftaraan dan setiap
tahun wajib melaksanakan pengesahan STNK.
4) Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ dapat dibayar
sekaligus di satu tempat.
5) Pelayanan dilakukan secara “open service”, wajib pajak dilayani
langsung tatap muka dengan petugas pelayanan.
6) Berlakunya asas FIFO (first in first out), wajib pajak yang datang
pertama dilayani terlebih dahulu.
b. Tugas dan Fungsi Kantor Samsat
Melaksanakan pemungutan dan pelayanan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ),
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (TNKB) dalam suatu koordinasi pelayanan yang tekait.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
c. Kantor Samsat Surakarta
Dalam perjalanannya, muncul lagi Perda yang baru yaitu Perda No.
6 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 40 Tahun 2008
tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Pendapatan dan Pengeloalaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah,
UP3AD (Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah)
merupakan unit operasional Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset
Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berada di setiap Kabupaten/ Kota,
dalam pelaksanaan tugas pokoknya selain melayani pemungutan Pajak
Daerah juga melayani pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan
lain-lain yang sah, serta Pemberdayaan Aset Daerah Provinsi.
Kantor UP3AD beserta Samsat Kota Surakarta berlokasi di dalam
satu komplek yang terletak di Jalan Prof. Dr. Suharso nomor 17 Jajar,
Laweyan Kota Surakarta, dengan nomor telpon (0271) 714919 &
718007. Sejak awal Oktober 2006 Samsat Surakarta telah melayani
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Se-Jateng dengan
memanfaatkan teknologi komputer (online). Hal ini dilakukan untuk
mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan
meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
Sebagai kelengkapan pelayanan Wajib Pajak maupun Wajib
Retribusi, di Samsat Kota Surakarta menyediakan beberapa fasilitas
yaitu:
1) Tempat parkir yang luas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
2) Tempat cek fisik kendaraan bermotor
3) Tempat pencetakan TNKB
4) Pelayanan informasi PKB
5) Monitor proses pelayanan
6) Pelayanan khusus lansia dan wanita hamil
7) Kartu antrian
8) Tempat ibadah (mushola)
9) Fotokopi
10) Kantin
Papan petunjuk untuk Wajib Pajak kendaraan bermotor telah
tersedia dan dapat diakses secara jelas dan bebas, baik berupa baliho
maupun banner serta moving sign. Jika belum mencukupi, informasi
juga dapat ditanyakan melalui petugas khusus informasi dan pengaduan
pelayanan.
d. Visi dan Misi Kantor Samsat Surakarta
1) VISI
“Terwujudnya pelayanan prima berbasis teknologi informasi
menuju pemerintahan yang bersih.”
2) MISI
a) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
b) Meningkatkan sumber daya manusia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
c) Meningkatkan identifikasi keamanan dan kepemilikan
kendaraan bermotor.
B. LATAR BELAKANG MASALAH
Dalam menghadapi era globalisasi dan peningkatan usaha pembangunan,
maka Pemerintah harus tetap meningkatkan penerimaan negara. Pajak
merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam memberikan
kontribusi bagi penerimaan negara. Selain dari sektor Migas dan Non Migas,
Pemerintah juga meningkatkan penerimaan negara melalui sektor Pajak
khususnya Pajak Daerah.
Pemerintah daerah dituntut lebih banyak dalam menggali potensi
ekonomi daerahnya. Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi
daerah terletak pada kemampuan daerah dalam mengelola keuangan
daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan
kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri (Soekristiono,
2003).
Berkaitan dengan hal itu, status Direktorat Pendapatan Daerah di Jawa
tengah ditingkatkan menjadi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Provinsi
Jawa Tengah, meski status berubah pendapatan tetap ditingkatkan targetnya.
Status Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu
dinas yang mendukung Pendapatan Asli Daerah, berupaya untuk terus
menerus mengoptimalkan seluruh kemampuan dinas agar Pendapatan Asli
Daerah setiap tahun meningkat seiring tuntutan kemajuan perkembangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
perekonomian di Jawa Tengah. Guna meningkatkan pendapatan daerah,
dirintis usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sampai timbulya Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap selanjutnya disingkat SAMSAT
(Damayanti, 2008).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu unsur dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Salah satu hal penting dalam
peningkatan PAD adalah dengan mengupayakan peningkatan penerimaan
daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya
adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui Unit
Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) beserta
Kantor Samsat Kota Surakarta.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
pajak daerah dan retribusi daerah, BBNKB diharapkan akan mampu menjadi
sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta yang potensial, karena
sebagian besar pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
dan pelayanan masyarakat di Kota Surakarta akan didukung dari penerimaan
pajak tersebut.
Untuk mencapai tujuan di atas, sudah sewajarnya dan perlu bahwa sistem
administrasi dan sistem pemungutan pajak daerah, khususnya BBNKB untuk
dianalisis dan diketahui seberapa besar penerimaan BBNKB sebagai salah
satu dari Pendapatan Asli Daerah yang menunjang meningkatnya otonomi
sebagai sumber biaya pembangunan. Dalam penelitian ini, peneliti lebih
memfokuskan pada penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
terhadap Pendapatan Asli Daerah. Atas dasar latar belakang tersebut, maka
dalam menyusun tugas akhir penulis mengambil judul “KONTRIBUSI BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA (STUDI
KASUS KANTOR SAMSAT SURAKARTA)”.
C. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa
yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar
kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta tahun 2007-2011.
D. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan gambaran umum penelitian dan rumusan masalah di atas,
maka tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui seberapa besar kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) di Kantor Samsat Surakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) selama lima tahun tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
E. MANFAAT PENELITIAN
1. Bagi penulis sendiri diharapkan kajian ini dapat memperluas wawasan
tentang perkembangan penerimaan BBNKB di Kantor bersama Samsat
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.
2. Bagi Kantor Samsat hasil penelitian ini sebagai landasan dan bahan
pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan dalam pelayanan pajak
agar secara terus menerus meningkatkan penerimaan BBNKB.
3. Bagi pembaca diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang
diteliti sehingga pembaca memperoleh pengetahuan mengenai kontribusi
BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah.
F. METODE PENELITIAN
1. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode Desain kasus, dimana pertanyaan
“bagaimana” menjadi permasalahan utama penelitian dengan keharusan
membuat deskripsi/ analisis/ sintetis yang terbatas pada kasus tertentu
untuk menjawab permasalahan tersebut.
2. Obyek Penelitian
Penelitian ini berlokasi pada Unit Pelayanan Pendapatan dan
Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kota Surakarta beserta Unit
Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap berlokasi dalam satu
komplek yang terletak di Jalan Prof. Dr. Suharso nomor 17 Jajar, Laweyan
Kota Surakarta, dengan nomor telepon (0271) 714919 & 718007.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
3. Sumber Data
Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu teknik
pengumpulan data yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan
penelitian. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa
bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data
dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data ini
berupa sejarah berdirinya Kantor Bersama Samsat, Struktur Organisasinya
serta data yang didapat dari petugas pengadministrasi pelayanan dan
Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai
berikut:
a. Observasi
Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan dan
pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang diteliti
oleh penulis. Penulis melakukan pengamatan terhadap penerimaan
BBNKB selama lima tahun pada Kantor Bersama Samsat, kemudian
mengetahui bagaimana kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
b. Wawancara
Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk
mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi,
motivasi, perasaan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara
yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang di wawancarai.
Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten
dibidangnya, dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap
Bendahara bagian Samsat.
5. Teknik Pembahasan
Penelitian ini mendasarkan pada metode analisis dan kualitatif. Bogdan
dan Taylor dalam Fatimah (2010) berpendapat bahwa metode kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati, sedangkan Biklen dalam Fatimah (2010) mengatakan penelitian
kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan
apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada
orang lain.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
BAB II
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pajak
Djajadiningrat dalam Resmi (2009) menjabarkan, pajak sebagai suatu
kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan
yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa
timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara secara umum.
Feldman dalam Resmi (2009) menjabarkan, pajak adalah prestasi yang
dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-
norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi,
dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluran
umum.
Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Resmi (2009) adalah iuran
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum. Soemahamidjaja dalam Resmi (2009) menjelaskan
bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut
oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai
kesejahteraan umum.
a. Ciri-ciri yang Melekat pada Pengertian Pajak
Ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi menurut
Suandy (2005) adalah:
1) pajak peralihan kekayaan dari orang/ badan ke pemerintah.
2) pajak dipungut berdasarkan/ dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
3) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh
pemerintah.
4) pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
5) pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,
yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan
untuk membiayai investasi publik.
6) pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan terrtentu
dari pemerintah.
7) pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
b. Fungsi Pajak
Ilyas (2010) mendefinisikan fungsi pajak dibagi menjadi empat
yaitu fungsi budgeter, fungsi regulerend, fungsi demokrasi, dan fungsi
redistribusi. Fungsi budgeter adalah fungsi yang terletak di sektor
publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-
banyaknya sesuai dengan UU berlaku yang pada waktunya akan
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu
pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa
(surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi
pemerintah.
Fungsi regulerend adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut
akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi demokrasi dari
pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu wujud sistem
gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi
kemaslahatan manusia. Misalnya, apabila seseorang telah melakukan
kewajibannya membayar pajak kepada sesuai ketentuan yang berlaku,
maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik bagi
pemerintah.
Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur
pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat,
misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih
besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih
sedikit. Fungsi pajak ketiga dan keempat tersebut sering kali disebut
sebagai fungsi tambahan karena fungsi ketiga dan keempat bukan
merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak melainkan sebagai
keseimbangan dalam mewujudkan kewajiban masyarakat.
c. Jenis Pajak
Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi
tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga
pemungutnya (Resmi, 2009).
1) Menurut golongan
a) Pajak Langsung
Adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak
dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain
atau pihak lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
b) Pajak Tidak Langsung
Pajak yang akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau
pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu
kegiatan, peristiwa, atau perrbuatan yang menyebabkan
terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
2) Menurut Sifat
a) Pajak Subyektif
Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib
Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan
subyeknya.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
b) Pajak Obyektif
Pajak yang pengenaannya memerhatikan obyeknya baik berupa
benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang yang
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa
memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak maupun tempat
tinggal.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB).
3) Menurut Lembaga Pemungut
a) Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan bangunan (BPHTB).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
b) Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat
I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak
kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
masing-masing. Pajak provinsi (daerah tingkat I) meliputi Pajak
kendaraan bermotor dan kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama
kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas Air, Pajak bahan
Bakar kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak
Kabupaten/ Kota (daerah tingkat II) meliputi Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak
Parkir.
d. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Waluyo (2007) sistem pemungutan pajak dapat dibagi
menjadi empat yaitu:
1) Official Assessment System
Sistem ini merupakan sistem pemunngutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Ciri-ciri Official Assessment System:
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada
pada fiskus.
b) Wajib pajak bersifat pasif.
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
oleh fiskus.
2) Self Assessment System
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar.
3) With Holding System
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
bersangkutan. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 5
menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
a. Pendapatan Asli Daerah
Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sumber-sumber PAD yaitu:
1) Hasil pajak daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
2) Hasil retribusi daerah
Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang
atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan retribusi
berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan
secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang
atau badan yang memerlukan, baik prestasi yang berhubungan
dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh
pemerintah.
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang
berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
4) Lain-lain PAD yang sah
Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah
yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan
selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi,
potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan/ pengadaan
barang/ jasa oleh daerah.
b. Dana perimbangan
Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas:
1) Dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.
2) Dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.
3) Dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah
dari sumber lain, terdiri atas:
1) Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah ialah penerimaan daerah yang berasal dari
pemerintah negara asing, badan/ lembaga asing, badan/lembaga
internasional, pemerintah, badan/ lembaga dalam negeri atau
perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang
dan/ atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu
dibayar kembali.
2) Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Dana Darurat yaitu dana dari APBN yang dialokasikan
kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar
biasa, dan/atau krisis solvabilitas.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
a. Pengertian Kendaraan Bermotor
Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya
yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya enegi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk
alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan
bermotor yang dioperasikan di air.
b. Pengertian BBNKB
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan,
atau pemasukan ke dalam badan usaha.
c. Obyek BBNKB
1) Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
2) Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan berturut-turut
dianggap sebagai penyerahan.
d. Subyek BBNKB
Subyek BBNKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah
(Pemerintah, TNI/ POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah
Kabupaten/ Kota) yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
e. Persyaratan Pendaftaran BBNKB (Ganti Pemilik)
1) Formulir pendaftaran
2) Identitas diri
a) Perorangan (KTP, SIM, Surat Keterangan)
b) Badan Hukum (fotokopi akte)
3) STNK asli
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
4) BPKB asli
5) Kwitansi
6) Tanda lunas PKB
7) Cek fisik
f. Tarif BBNKB
1) Penyerahan pertama sebesar 12,5% dari NJKB.
2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% dari NJKB.
3) Khusus Alat-alat berat tarifnya ditetapkan:
a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% dari NJKB.
b) Penyerahan kedua & seterusnya sebesar 0,75% dari NJKB.
g. Kewajiban BBNKB
Setiap wajib pajak, wajib mengisi dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) atau dokemen lain yang
dipersamakan dengan jelas dan lengkap.
1) Setiap WP mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam
jangka waktu paling lambat 30 hari sejak saat penyerahan dengan
menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa
BBNKB, baik perubahan bentuk dan atau penggantian mesin, wajib
melaporkan dengan mengisi SPOPD atau dokumen lain yang
dipersamakan paling lambat 30 hari sejak ubah/ganti mesin selesai
dilaksanakan.
h. Sanksi Administratif BBNKB
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
1) Terlambat mendaftar
Dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap
bulan dari BBNKB terutang untuk jangka waktu paling lama 24
bulan.
2) Terlambat membayar
Dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap
bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya BBNKB.
B. PEMBAHASAN MASALAH
1. Mekanisme Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di
Kantor Samsat Surakarta
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 93 ayat (1) mengenai Bagi Hasil
dan Penggunaan Pajak menjelaskan bahwa hasil penerimaan PKB dan
BBNKB diserahkan kepada Kabupaten/ Kota sebesar 30%. Penerimaan
BBNKB dimasukkan dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi
Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada setiap Daerah
Otonom (provinsi/kabupaten/kota) setiap tahunnya sebagai dana
pembangunan. DAU pemanfaatannya sebagai pemerataan kemampuan
keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Berikut tabel yang menyajikan
penerimaan PKB dan BBNKB tahun anggaran 2007-2011.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
Tabel II.1 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2007-2011
Tahun
Anggaran Realisasi PKB Realisasi BBNKB Jumlah
2007 59.942.375.320 39.062.235.525 99.004.610.840
2008 68.061.249.330 54.425.487.050 122.486.736.380
2009 74.392.929.275 50.239.528.650 124.632.457.925
2010 93.122.138.400 72.623.782.025 165.745.920.425
2011 109.777.162.900 91.662.966.400 201.440.129.300
Sumber: Kantor Samsat Surakarta
Dari tabel di atas, perhitungan hasil penerimaan BBNKB yang
diserahkan kepada Kota Surakarta sebagai berikut. Namun demikian,
keterbatasan perhitungan ini tidak disebutkan sebagaimana di maksud pada
Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 93 ayat (2).
a. Tahun Anggaran 2007
Realisasi BBNKB = 30% x 99.004.610.840 = 29.701.383.250
Realisasi BBNKB pada tahun anggaran 2007 adalah sebesar
Rp29.701.383.250,00.
b. Tahun Anggaran 2008
Realisasi BBNKB = 30% x 122.486.736.380 = 36.746.020.890
Realisasi BBNKB pada tahun anggaran 2008 adalah sebesar
Rp36.746.020.890,00.
c. Tahun Anggaran 2009
Realisasi BBNKB = 30% x 124.632.457.925 = 37.389.737.370
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
Realisasi BBNKB pada tahun anggaran 2009 adalah sebesar
Rp37.389.737.370,00.
d. Tahun Anggaran 2010
Realisasi BBNKB = 30% x 165.745.920.425 = 49.723.776.120
Realisasi BBNKB pada tahun anggaran 2010 adalah sebesar
Rp49.723.776.120,00.
e. Tahun Anggaran 2011
Realisasi BBNKB = 30% x 201.440.129.300 = 60.432.038.790
Realisasi BBNKB pada tahun anggaran 2011 adalah sebesar
Rp60.432.038.790,00.
Penerimaan BBNKB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
yang signifikan, dengan adanya pelayanan sistem yang ada di Kantor
Samsat Surakarta diharapkan dapat memberikan pengaruh secara
maksimal terhadap pendapatan BBNKB. Realisasi penerimaan BBNKB
tahun 2007 sebesar Rp29.701.383.250,00 dan pada tahun 2008 realisasinya
sebesar Rp36.746.020.890,00 dengan kenaikan realisasi sebesar 23,72%
dari tahun 2007. Tahun 2009 realisasi penerimaan sebesar
Rp37.389.737.370,00 atau mengalami kenaikan realisasi sebesar 1,75%
dari tahun 2008, sedangkan kenaikan realisasi pada tahun 2010 sebesar
32,99% dari tahun 2009. Tahun 2011 realisasi penerimaannya sebesar
Rp60.432.038.790,00 atau dengan kenaikan realisasi sebesar 21,53% dari
tahun 2010. Selama tahun anggaran 2007-2011 kenaikan realisasi paling
tinggi terjadi pada tahun anggaran 2010 sebesar 32,99%. Berikut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
disampaikan tabel dan penerimaan BBNKB yang diserahkan kepada Kota
Surakarta untuk tahun anggaran 2007-2011.
Tabel II.2 Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tahun Anggaran 2007-2011
Tahun Anggaran
Realisasi BBNKB Kenaikan Realisasi
2007 29.701.383.250 -
2008 36.746.020.890 23,72%
2009 37.389.737.370 1,75%
2010 49.723.776.120 32,99%
2011 60.432.038.790 21,53%
Sumber: Kantor Samsat Surakarta
Gambar 2.1 Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor
Samsat Surakarta
0
20.000.000.000
40.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
100.000.000.000
2007 2008 2009 2010 2011
Grafik Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
2. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan bermotor terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta
Keberhasilan suatu daerah dapat diukur dengan melihat kemampuan
daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang kemudian
digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah.
Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, yang artinya merupakan
sumber pembiayaan jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang yang
diberikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli
Daerah. Kontribusi BBNKB dapat diketahui dengan perbandingan realisasi
penerimaan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Persentase Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah
dihitung dengan rumus:
Perhitungan rasio kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut.
a. Tahun Anggaran 2007
Pada tahun 2007 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 33,21%.
Kontribusi BBNKB = x 100%
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
b. Tahun Anggaran 2008
Pada tahun 2008 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 35,70%.
c. Tahun Anggaran 2009
Pada tahun 2009 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 36,67%.
d. Tahun Anggaran 2010
Pada tahun 2010 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 43,56%.
e. Tahun Anggaran 2011
Pada tahun 2011 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 33,37%.
f. Rata-rata
Rata-rata kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan bermotor terhadap
Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2007-2011 sebesar 36,30%.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
Berikut adalah tabel yang menyajikan perbandingan antara realisasi
penerimaan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran
2007-2011.
Tabel II.3 Kontribusi Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2007-2011
Tahun Anggaran
Realisasi BBNKB Realisasi PAD Kontribusi
2007 29.701.383.250 89.430.977.982 33,21%
2008 36.746.020.890 102.929.501.970 35,70%
2009 37.389.737.370 101.972.318.682 36,67%
2010 49.723.776.120 114.141.348.062 43,56%
2011 60.432.038.790 181.095.479.831 33,37%
Rata- Rata 42.798.591.280 117.913.925.300 36,30%
Sumber: Kantor Samsat Surakarta dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Surakarta
Dari tabel II.3 di atas dapat diketahui bahwa kontribusi Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan
(fluktuasi). Untuk tahun anggaran 2007 hingga tahun 2010 kontribusi
BBNKB terhadap PAD mengalami peningkatan. Kontribusi BBNKB
tahun 2007 dan 2008 sebesar 33,21% dan 35,70%. Peningkatan persentase
kontribusi tersebut hanya sebesar 2,49%. Kontribusi tahun 2009 dan 2010
sebesar 36,67% dan 43,56%. Peningkatan persentase kontribusi tersebut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
sebesar 6,89%. Kenaikan PAD yang diimbangi dengan kenaikan
penerimaan BBNKB yang signifikan menyebabkan kontribusi penerimaan
BBNKB terhadap PAD mengalami peningkatan. Persentase kontribusi
mengalami penurunan hanya pada tahun anggaran 2011 yaitu
kontribusinya sebesar 33,37%. Penurunan persentase kontribusi tersebut
dikarenakan kenaikan PAD yang tidak diimbangi dengan kenaikan
penerimaan BBNKB secara signifikan. Tahun anggaran 2011 PAD
meningkat sebesar Rp66.954.131.800,00 dari tahun sebelumnya. Realisasi
penerimaan BBNKB pada tahun 2011 mengalami peningkatan hanya
sebesar Rp10.708.262.670,00 dari tahun 2010. Rata-rata kontribusi yang
diberikan BBNKB terhadap PAD Kota Surakarta selama tahun anggaran
2007-2011 sebesar 36,30%, dapat diartikan bahwa rata-rata penerimaan
BBNKB pada tahun 2007 hingga 2011 sebesar 36,30% dari keseluruhan
PAD.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
BAB III
TEMUAN
A. KELEBIHAN
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terdapat kelebihan-
kelebihan sebagai berikut.
1. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diserahkan kepada
Kota Surakarta dari tahun 2007-2011 terus mengalami peningkatan.
Kenaikan realisasi paling tinggi pada tahun 2010 sebesar 32,99%.
2. Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun
anggaran 2007-2011 terbukti dapat mempengaruhi Pendapatan Asli
Daerah yaitu rata-rata kontribusinya sebesar 36,30%.
B. KELEMAHAN
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, penulis menemukan
kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan penulis dalam
sistem penerimaan BBNKB di Kantor Samsat Surakarta adalah Nilai Jual
Kendaraan Bermotor (NJKB) yang bersangkutan tidak ada dalam tabel NJKB
dan rusaknya komputer atau mesin cetak STNK yang dipakai dalam
pengoperasian sistem pembayaran yang berada di Kantor Samsat. Adanya
kerusakan mengakibatkan proses pembayaran tertunda dikarenakan petugas
harus memperbaiki kerusakan tersebut agar pelayanan bisa diteruskan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN
1. Dengan sistem yang saat ini berjalan, penerimaan BBNKB yang
diserahkan kepada Kota Surakarta dari tahun ke tahun terus mengalami
peningkatan. Pada tahun anggaran 2008 besar kenaikan penerimaan adalah
sebesar 23,72% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 mengalami
peningkatan penerimaan hanya sebesar 1,75%. Tahun anggaran 2010
kembali mengalami kenaikan penerimaan sebesar 32,99%, sedangkan
tahun 2011 sebesar 21,53%. Selama tahun anggaran 2007 hingga 2011
kenaikan realisasi paling tinggi yaitu pada tahun 2010.
2. Kontribusi penerimaan BBNKB dari tahun 2007-2011 mengalami
peningkatan dan penurunan (fluktuasi). Pada tahun 2007 hingga 2010
penerimaan BBNKB mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2007
dan 2008 kontribusinya sebesar 33,21% dan 35.70%. Tahun 2009 dan
2010 kontribusinya sebesar 36,67% daan 43,56%. Namun demikian, tahun
anggaran 2011 mengalami penurunan yaitu kontribusinya sebesar 33,37%.
Rata-rata kontribusi yang diberikan BBNKB terhadap Pendapatan Asli
Daerah adalah 36,30%.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
B. SARAN
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, penulis memberikan
saran dalam sistem penerimaan BBNKB di Kantor Samsat Surakarta untuk
menigkatkan kontribusi BBNKB. Saran tersebut adalah apabila Nilai Jual
Kendaraan Bermotor (NJKB) yang bersangkutan tidak ada dalam tabel
NJKB, petugas harus melakukan upaya koordinasi. Koordinasi unit-unit kerja
pemungut PAD dengan kantor pusat agar dicapai kesatuan langkah dengan
harapan akan mencapai kinerja yang optimal dalam proses meningkatkan
kontribusi BBNKB.