kontrak lumajang (warna)
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
1/22
PEMERINTAH
KABUPATEN
LUMAJANG
DINAS PERMUKIMAN
DAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATENLUMAJANG
[
DOKUMEN
KONTRAK
PROGRAM:
PEMBANGUNAN J L N DAN JEMBATAN
KEGIATAN:
PEMBANGUNAN JALAN DAN PEMBANGUNANJEMBATAN
PEKERJAAN:
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jalan
Lingkar
Timur
Kota Lumajang ·
Nomor: 602.1/ 2639/427.45/ 2007
Tanggal:
29 Oktober 2007
HARGA PENAWARAN
Rp. 77.301.230.000 -
PT ANISA
PUTRI RAGIL
PT. AIRLANGGATAMANUSANTARA- JO
AJamat
Jalan Jaksa
Agung
Suprapto No
21
SURABAYA
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
2/22
cama Program
• ama Kegiatan
\ama Pekerjaan
Lokasi
Sumber Dana
Tahun Anggaran
Kode Kegiatan
Kode Rekening
KONTRAK P E ~ G A D A A ~ JASA P E l \ B O R O N G A i ~
Nomor : 602.1 26J9 427.45 2007
: Pembangunan Jalan dan Jembatan
: a. Pembangunan Jalan
b. Pembangunan Jembatan
: Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Jalan
Lingkar Timor
Kota
Lumajang
: Kabupaten Lumajang
: APBD Kabupaten Lumajang
: 2007 - 2008
: a 1.03.01.00.15.03
b
1.03.01.00.15.05
: a. 5.2.3.21.01
b
5.2.3.22.04
Pada hari ini , Senin tanggal Dua puluh sembilan bulan Oktober Tahun dua ribu tujuh, kami yang
bertanda tangan dibawah ini
1
Ir. J.JUDHI HENANTO
2.
RUDI
W
AHONO
Selaku Pejabat Pcmbuat Kornitmen Pembangunan Jalan dan
Jembatan Jalan Lingkar Timur Kota Lumajang, berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Kabupaten Lumajang, Nomor : 188.45/2653/427.45/2007 tanggal
25 Juni 2007 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen untuk
Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Lingkar Timur Kota
Lumajang Tahun Anggaran 2007-2008, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut
PIHAK
PERTAMA.
dan
: Selaku Kcpala Cabang PT. ANISA PUTRI RAGIL - PT.
AIRLANGGATAMA NUSANTARASAKTI, 10 beralamat di
Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 21 Surabaya,
NPWP
Perusahaan 01.844.534.6-0050-000 berdasarkan Akta Pendirian I
Pembukaan Kantor Cabang Nomor 114 Tanggal 31 Mei 2007
yang dibuat oleh Notaris ISY KARIMAH SYAKIR, SH. di
Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.
ANISA PUTRI RAGIL PT. AIRLANGGATAMA
NUSANTARA SAKTI, JO. tersebut, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.
Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa SPPBJ) Nomor
602.1/2515/427.45/2007 Tanggal 4 Oktober 2007, kedua belah pihak telah bersepakat untuk
mengikatkan diri ke dalam suatu kontrak pangadaan jasa pemborongan dengan syarat-syarat dan
ketentuan sebagai berikut :
Pasall
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1)
PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberi tugas kepada
PIHAK KEDUA, dan selanjutnya
PIHAK
KEDUA menerima tugas tersebut untuk
melaksanakan pekerjaan-pekeijaan tersebut dibawah
ini:
a Nama Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
b.
Nama
Kegiatan Pembangunan Jalan
- Pembangunan Jembatan
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
3/22
c. Nama Pekerjaan
d. Lokasi Pekerjaan
e. Lingkup Pekerjaan
1. Pekerjaan Jalan Baru
Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Lingkar Tirnur Kota
Lumajang
Kecamatan Tekung, Lumajang, Sukodono dan Kedungjajang
- Persiapan, Mobilisasi dan Demobilisasi
- Pekerjaan Tanah
- Pekerjaan Perkerasan Berbutir
- Pekerjaan Perkerasan Aspal
- Pekerjaan Box Culvert
- Pekerjaan Pasangan Batu Kali
- Pekerjaan Lain - lain Patok pengarah, patok krnllun, marka jalan, pulau jalan,
rambu-rambu lalu lintas).
n. Pekerjaan Jembatan
- Pekerjaan Jembatan Bentang 10,00 meter Sta. 0 308)
- Pekerjaan Jembatan Bentang 16,60 meter Sta. 0 707)
- Pekerjaan Jembatan Bentang 10,00 meter Sta 1 043)
- Pekerjaan Jembatan Bentang 10,00 meter Sta. 1 704)
- Pekerjaan Jembatan Bentang 6,00 meter Sta. 2 090)
- Pekerjaan Jembatan Bentang 35,80 meter Sta. 2 + 550)
- Pekerjaan Jembatan Bentang 16,60 meter Sta. 3 680)
- Pekerjaan Jembatan Bentang 16,60 meter Sta. 4 + 545)
- Pekerjaan Jembatan Bentang 16,60 meter Sta. 6 + 459)
- Pekerjaan Jembatan Bentang 35,80 meter Sta. 6 707)
dengan volume pekerjaan sesuai dengan Dokumen Lelang yang meliputi : Rencana Anggaran
Biaya, Gambar, Rencana Kerja dan Syarat-syarat RKS) maupun Berita Acara Penjelasan
Pekerjaan BAP)
Nomor:
602.112398/427.45/2007 tanggal 30 Agustus 2007.
2) Kontrak pekerjaan ini mengikat kedua belah pihak, dilakukan dengan cara Kontrak Barga
Satuan yaitu bahwa penyelesaian seluruh pekerjaan dilakukan dalam batas waktu tertentu,
berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan, dengan
spesiflkasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara .
3). Jumlah volume dan nilai kontrak yang dibayarkan dihitung berdasarkan pelaksanaan di
lapangan volume terpasang), dan dengan ketentuan bahwa pembayarannya didasarkan pada
hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan/
terpasang oleh PIHAK KEDUA
Pasal
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
1) Pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 satu) harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
berdasarkan :
a. Peraturan Daerah Kabupaten Lumang Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Kontrak Tahun Jarnak Tahun
Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan
Lingkar Tirnur Kota Lumajang.
b. Dokumen Pelelangan yang terdiri dari :
1 . Buku I
Instruksi Kepada Peserta lelang
Data Lelang
Bentuk Surat Penawaran, Lampiran, Surat Penunjukan dan Surat Perjanjian
Syarat-Syarat Umum Kontrak
Syarat-syarat Khusus Kontrak
Spesifikasi Teknis
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
4/22
2). Buku II
- Daftar Kuantitas Bill
Of Quantity)
Metoda Pelaksanaan
3). Buku III
Gambar-gambar termasuk gambar-gambar detail);
4). Berita Acara Penjelasan Pekerjaan BAP) Nomor 602.1/2398/427.45/2007 tanggal 30
Agustus 2007.
5). Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran BAP) Nomor 602.1/2407/427.45/2007
tanggal 6 September 2007.
6). Surat Usulan Calon Pemenang dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan
dan Jembatan Jalan Lingkar Timur Kota Lumajang tanggal
21 September 2007 Nomor
602.112470/427.45/2007 perihal Penetapan Penyedia Barang/Jasa.
7). Surat Bupati Lumajang tanggal 24 September 2007 Nomor : 602.1/933/427.1/2007
perihal Persetujuan Penetapan Cal on Penyedia Barang/Jasa .
8). Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Lingkar
Timur Kota Lumajang tanggal
25 September 2007 Nomor: 602.1/2473/427.45/2007
perihal Penetapan Penyedia Barang/Jasa.
9). Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen
tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan dan
Jembatan Jalan Lingkar Timur Kota Lumajang, Nomor 602.1/2515/427.45/2007
tanggal 4 Oktober 2007.
c. Terhadap kontrak ini berlaku ketentuan-ketentuan peraturan administrasi dan teknis yang
berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada : ·
1 . Algemeene Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van open bare werken
AV) yang disyahkan Surat Keputusan Pemerintah Nomor 9 Tanggal 28 Mei
1941
dan
tambahan Lembaran negara Nomor 14571 ;
2). Ketentuan Pemerintah dan atau Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berlaku untuk
pengadaan dan atau pelaksanaan kegiatan Pemerintah.
d. Petunjuk-petunjuk, saran-saran dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis dari
Pejabat Pembuat Komitmen dan atau Konsultan pengawas/pengawas lapangan, yang ada
kaitannya dengan persyaratan pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan.
2) Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatllan yang tidak terpisahkan satu dengan yang
lain sedemikian rupa, sehingga satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang.
3) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain, maka
masing masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut :
a.
Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan, dan Adendum/Amandemen;
b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat RKS) lengkap dengan lampirannya dan Berita Acara
Penjelasan Pekerjaan BAP);
c.
Gambar-gambar;
d. Surat Penawaran;
e.
Jadual waktu pelaksanaan pekerjaan.
Pasal
DIREKSI PEMBORONGAN PEKERJAAN
1) Untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, pengawasan teknis dan tindakan
koreksi di lapangan dilakukan oleh :
a.
Konsultan Pengawas CV. ADHIGUNA TEKNIKA ABADI Surabaya;
b. Petugas Pengawas Lapangan yang bertindak untuk dan atas nama Direksi
Penanggungjawab Teknik bertugas untuk mengawasi, meneliti dan memberikan
pengarahan jalannya pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian target kuantitatif dan kualitatif
dari pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal1 satu);
c. Pengawasan fungsionallainnya sesuai Peraturan perundangan yang berlaku ;
d. Pejabat Pembuat Komitmen.
2
PIHAK KEDUA harus mematuhi segala petunjuk lisan maupun tertulis yang diberikan oleh
pihak tersebut ayat satu) pasal ini sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian
Pengadaan Jasa Pembprongan. · 1{
g.. , . . /
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
5/22
Pasal4
WAKlLPELAKSANAPEMBORONGANPEKERJAAN
PlliAK KEDUA dalam menyelenggarakan pekerjaan ini diwajibkan menggunakan tenaga ahli
ang mempunyai sertifikat keahlian sesuai dengan kebutuhan
dan
spesifikasi pekerjaan ini;
Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, tenaga yang dipergunakan PIHAK
KEDUA tidak memenuhi syarat, maka PIHAK PERTAMA segera memberitahukan secara
tertulis kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera mengganti
dengan tenaga ahli yang lain;
PIHAK KEDUA dapat menggantikan tenaga ahlinya dengan tenaga-tenaga ahli lainnya
dengan kualifikasi keahlian yang minimal sama, apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaannya,
setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA :
Wakil Pelaksana Pemborongan Pekerjaan harus mematuhi segala p.etunjuk dan perintah
Direksi Pemborongan Pekerjaan.
Pasal5
JENIS DAN BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN
l l Jenis biaya pelaksanaan pekerjaan harga kontrak ini didasarkan atas harga total tetap yang
tidak bisa diubah selama kegiatan berlangsung sampai dengan selesainya pemborongan
pekerjaan dan apabila terjadi tambah kurang, maka yang dipakai sebagai acuan adalah harga
satuan penawaran ;
(2) Kedua belah pihak telah sepakat dan setuju bahwa biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
tersebut dalam Pasal 1 (satu) ditetapkan sebesar Rp. 77.301.230.000,00 (Tujuh puluh tujuh
milyard tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) terdiri dari :
a. Pembangunan Jalan Rp
41.844.997.000,00
(Empat puluh satu milyard delapan
ratus empat puluh empat
juta
sembilan ratus sembilan puluh
tujuh ribu Rupiah).
b. Pembangunan Jembatan Rp
35.456.233.000,00
(Tiga puluh lima milyard empat ratus
lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).
(3) Biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut ayat (2) Pasal ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang, Tahun Anggaran
2007
dan
2008
pada
Dokumen Kinerja dan Anggaran (DKA) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Kabupaten Lun1ajang dengan sistem kontrak tahun
jamak
(Multiyears System) sebesar
Rp
77.301.230.000,00
(Tujuh puluh tujuh milyard tiga ratus
satujuta dua
ratus tiga puluh ribu
Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
a.
Tahun Anggaran 2007 dianggarkan sebesar Rp 19,436,000,000.00 (Sembilan belas
milyard em
pat
ratus tiga puluh enam juta Rupiah) dengan rincian :
-Nama Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
-Nama
Kegiatan
1
. Pembangunan Jalan
Kode Rekening : 5.2.3.21.01 Rp 5.537.502.000,00
(Lima milyard lima ratus tiga puluh tujuh
juta
lima ratus dua
ribu Rupiah)
2). Pembangunan Jembatan
Kode Rekening :
5.2.3.22.04
Rp
13.898.498.000,00
(Tiga belas milyard delapan ratus semlan puluh delapan
juta
empat ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah)
i
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
6/22
Tahun Anggaran 2008 diang:>arkan s e ~ s r Rp 57.865.230.000.00 (Lima pu uh
tujuh
rnilyard
d • apan ratus cnam puluh
l.im:J
d L ~ rntu:. tign puluh ribu Rupiah) dcngWl tmclan :
Nama Program Pemban
6
unan Jalan dan Jembatan
-
Nama
Kegiatan 1 . Pembangunan Jalan
Kode Rekening : 5.2.3.22.01 Rp 36.307.495.000,00
(Tiga puluh
enam
milyard tiga ratus tujuh juta
empat
ratus
sembilan puluh lima ribu Rupiah)
2). Pembangunan Jembatan
Kode Rekening : 5.2.3.22.04
Rp
21.557.735.000,00
(Dua puluh satu rnilyard lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh
ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)
Kode Rekening tidak mengikat seperti tersebut diatas, namun mengikuti ketentuan APBD
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2008 dan akan dibayarkan apabila anggaran sudah
tersedia dan disahk:an oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
(4) Biaya pelaksanaan pckerjaan tersebut ayat I) Pasal ini sudah termasuk Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) sebesar l 0% (sepuluh persen), dan didasarkan atas harga satuan tetap (fixed unit
price) yang rinciannya tercantum dalam daftar kuantitas dan harga satuan.
(5) Kenaik.an harga bahan, peralatan dan upah
pada
masa pelaksanaan peketjaan ini sepenuhnya
ditanggung oleh
PIHAK
KEDUA.
Pasal6
ATURANPEMBAYARAN
(
1
Semua pembayaran dilakukan langsung, melalui
Bank
Jatim Cabang Lumajang.
(2) Kedua belah pihak menyetujui pembayaran biaya pelaksanaan peketjaan tersebut dalam Pasal
5, dilakukan secara bertahap dengan angsuran pembayaran sebagai
berikut:
a.
Pembayaran Uang Muka
Uang Muka sebesar Rp 12.321.871.200,00 (Dua belas milyard
tiga
ratus dua puluh satu
juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah), yang terdiri dari :
1. Pembangunan Jalan (Kode Rekening 5.2.3.21.01)
Uang muka dibayarkan sebesar Rp. 5.230.624.600,00 (Lima milyard dua ratus tiga
puluh
juta enam
ratus dua puluh empat ribu enam ratus Rupiah) ;
11.
Pembangunan Jembatan (Kode Rekening 5.2.3.22.04)
Uang muka dibayarkan sebesar Rp. 7.091.246.600,00 (Tujuh milyard sembilan puluh
satu
juta
dua ratus em
pat
puluh enam ribu enam ratus Rupiah);
Pembayaran tersebut diberikan setelah
PIHAK
KEDUA mengajukan permohonan
pengambilan uang
muka
secara tertulis kepada PIHAK
PERTAMA
dengan melampirkan:
Rencana Penggunaan dan Kebutuhan Uang Muka untuk melaksanakan peketjaan
sesuai kontrak ;
Jaminan Uang Muka bernilai sekurang-kurangnya sama dengan uang
muka
yang
diberikan, yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang
mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan mempunyai dukungan
reasuransi sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan masa
berlaku sampai dengan pengembalian Uang Muka tersebut lunas;
Kuitansi penerimaan pembayaran, surat setoran pajak dan faktor pajak ;
Pernyataan PIHAK KEDUA, bahwa Uang Muka tersebut tidak akan digunakan untuk
keperluan di luar pelaksanaan peketjaan yang
dimaksud;
Menyerahk:an Jaminan untuk Construction All Risk (CAR).
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
7/22
Per1gembalian Uang .1uka diperhirung.kan ber>...ngscr-angsur secara proposion:ll
setiap pemba)aran prestasi pe ·erjaan
)ang
ditagihkan oleh PIHAK KEDCA dan selrunb:n
lambatnya harus sudah lunas pada saat kemajuan fisik pekerjaan mencapai prestasi 1000/o
Seratus persen) atau Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (SIT-I).
Pembayaran Angsuran Biaya Pemborongan Pekerjaan berdasarkan kemajuan prestasi fisik
pekerjaan yang dicapai, ditagihkan secara bertahap dan dilakukan dengan Berita Acara
Pemeriksaan Lapangan dan Sertifikat Bulanan (Mountly Certificate MC) yang telah
disahkan oleh Direksi Pemborongan Pekerjaan sesuai dengan kemajuan prestasi fisik
pekerjaan yang telah dicapai di lapangan.
(4) Besarnya pembayaran Angsuran Biaya Pemborongan Pekerjaan pada setiap tahap pembayaran
angsuran adalah jumlah nilai kemajuan pestasi fisik pelaksanaan pekerjaan dikurangi dengan
pembayaran angsuran terdahulu dan dikurangi pengembalian angsuran Uang Muka secara
proposional.
Pembayaan tersebut diberikan dengan menyerahkan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Surat Permohonan Pembayaran ;
b Kuitansi penerimaan pembayaran, surat setoran pajak dan faktur pajak ;
c. Laporan Kemajuan Pekerjaan Sertifikat Bulanan beserta lampirannya (foto kemajuan
pekerjaan, basil uji kualitas material,laporan mingguan, dan lain-lain);
d Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ;
e. Surat Permintaan Angsuran (SPA).
(5) Pembayaran pada tahap angsuran terakhir sebesar 95 (Sembilan puluh lima persen)
dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100 (Seratus persen) dengan
menyerahkan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Surat Permohonan Pembayaran ;
b
Kuitansi penerimaan pembayaran, surat setoran pajak dan faktur pajak;
c. Laporan Kemajuan Pekerjaan Sertiftkat Bulanan untuk pencapaian prestasi pekerjaan
sebesar 100 (Seratus persen) beserta lampirannya (foto kemajuan pekerjaan, hasil uji
kualitas material, laporan mingguan, dan lain-lain) ;
d Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
e. Surat Permintaan Angsuran (SPA) ;
f
Serah Terima Peketjaan Tingkat I (SIT-I);
g. Pernyataan dari PIHAK KEDUA tidak punya tanggungan (hutang) pada pihak lain yang
ada hubungannya dengan pemborongan peketjaan ini.
(6) Pembayaran retensi sebesar 5
(lima
persen) dari biaya pemborongan peketjaan dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup pemeliharaan peketjaan telah berakhir diselesaikan
oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan oleh Berita Acara Pemeriksaan Peketjaan Masa
Pemeliharaan selesai ;
b
Serah Terima Pekerjaan Tingkat II
(SIT-II)
c. Pembayaran dilakukan dengan Berita Acara Pembayaran.
Pasal
PENANGGUHANPEMBAYARAN
(1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan penangguhan pembayaran pada setiap tahap angsuran
pembayaran
jika
PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak,
dengan surat pemberitahuan penangguhan pembayaran disertai alasan yang jelas.
(2) PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk segera
memperbaiki kekurangari dan atau kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan
pekerjaan dimulai paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan
penangguhan pembayaran.
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
8/22
3 PIHAK PERT&\1A akan melal. Ukan pembayaran yang ditangguhkan sebagaimana disebut
dal
am
ayat (1) diatas kepada PIHAK KEDUA, setelah
PIHAK
KEDUA memperbaiki
kekurangan dan atau kesalahan d n dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda tangani
oleh kedua belah pihak dan konsultan pengawas.
Penangguhan pembayaran sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas tidak berakibat pada
perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimanan dimaksud
da
l
am
pasal (9)
kontrak jasa pemborongan ini.
Pasal 8
JAMINAN PELAKSANAAN
( I) a. Pekerjaan tersebut dalam pasal 1, ditetapkan dengan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
sebesar 5 (lima persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 3,865,061,500.00 (Tiga
milyard delapan ratus enam puluh lima juta enam puluh satu ribu lima ratus Rupiah)
berupa surat Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Bhakti Bayangkara Reg. No. 15356
tanggal 8 Oktober 2007
Nomor
40.22.302.2007.0072.
b. Jaminan pelaksanaan berlaku sejak penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat
belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak atau selama
524 (Lima ratus dua puluh empat ) hari kalender sejak ditandatangani kontrak.
c. Jaminan pelaksanaan ini akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA setelah seluruh kegiatan diselesaikan dan Serah Terima Pekerjaan Tingkat II
(STT-11).
2) Dalam hal PIHAK KEDUA mengundurkan diri
dan
atau tidak melaksanakan kewajiban
kontraktual tanpa alasan yang sah setelah menandatangani kontrak
ini,
maka PIHAK
PERT
AMA
berhak mencairkan
dan
memiliki uang jaminan pelaksanaan tersebut dalam ayat
(1) diatas.
3)
Jaminan Pelaksanaan tersebut akan menjadi milik PIHAK PERTAMA apabila terjadi
penghentian dan pemutusan kontrak.
Pasa 9
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
( I) Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dalam Pasal (satu) diatas dilaksanakan selama 330 (tiga
ratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Jasa
Pemborongan ini sampai dengan Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (STT-1).
2) Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 (satu) diatas, harus sudah selesai dilaksanakan
dan
dilakukan
Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (STT-1), oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA,
paling lambat pada
tanggal
4 September 2008.
(3) Batas waktu tersebut dalam ayat (2) Pasal ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis
dari PIHAK PERTAMA, bedasarkan Berita Acara dari Konsultan Pengawas/Pengawas
lapangan, setelah memeprtimbangkan alasan yang cukup kuat, diluar kewenangan dan
kekuasaan PIHAK KEDUA antara lain :
a. Pembebasan tanah/bangunan, dan atau utilitas, dari penguasaan pihak lain yang
dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
b. Terjadinya Keadaan Kahar;
c. Perubahan desain;
d. Keterlambatan yang disebabkan oleh
PIHAK
PERTAMA.
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
9/22
PasallO
J A . ~ H ~ A : \
P E ~ I E L I H A R A A \
) a. Dalam masa pemeliharaan setelah Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (STT
I)
pembayaran
dilak.ukan sebesar 95
%
(sembilan puluh lima persen) biaya pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana ditetapkan dalam Pasa16 (enam) kontrak. ini.
b. Jaminan pemeliharaan berupa retensi 5% (lima persen) dari nilai kontrak. dengan masa
berlak.u retensi sesuai jangka waktu masa pemeliharaan.
2) Dalam hal PIHAK KEDUA mengundurkan diri dan atau tidak melaksanak.an kewajiban
pemeliharaan selama masa pemeliharaan, mak.a PIHAK KEDUA dikenakan sanksi larangan
mengikuti pengadaan
jasa
pemborongan di Instansi Pemerintah dan retensi 5 (lima persen)
tersebut menjadi milik PIHAK PERTAMA.
Pasalll
J NGK W KTU
M S
PEMELIH R N
(1
Masa pemeliharaan untuk pekerjaan tersebut dalam
Pasall
(satu) diatas ditetapkan selama 180
(seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak. dilakukan Serah Terima Pekerjaan
Tingkat I (STT-1) antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA dalam masa pemeliharaan tersebut diwajibkan mengadakan pemeliharaan
pekerjaan agar tetap sempurna sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
(3) Segala biaya yang diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan sepenuhnya menjadi
tanggungjwab PIHAK KEDUA.
(4) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan kewajiban tersebut diatas,
mak.a
pekerjaan
pemeliharaan akan dilaksanak.an oleh Pihak Lain atas perintah PIHAK PERTAMA dan biaya
pemeliharaannya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
(5) Setelah masa pemeliharaan pekerjaan berakhir dan PIHAK KEDUA sudah memenuhi
kewajibannya sesuai ayat (2) dan (3) Pasal ini, mak.a diadak.an Serah Terima Pekerjaan
Tingkat II (STT-II ferakhir)
dan
PIHAK KEDUA dibebasak.an dari kewajibannya dalam
pemeliharaan.
Pasal12
P J K D N BIAYA
Seluruh beban pajak.-pajak dan biaya-biaya lain yang timbul akibat dari Kontrak. Pengadaan Jasa
Pemborongan ini menjadi tanggungan dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlak.u.
Pasal13
ASURANSI
(1 Selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan berakhimya masa pemeliharaan PIHAK
KEDUA wajib mengasuransikan pada Perusahaan Asuransi yang disepak.ati kedua belah pihak.
atas pelak.sanaan pekerjaan ini, dan terhadap kemungkinan tuntutan ganti rugi sebagai akibat
dari pelak.sanaan pekerjaan yang salah oleh PIHAK KEDUA, serta semua kemungkinan
kerugian lain, yang tercakup dalam polis Contractor's All Risk {CAR), dengan nilai
pertanggungan sebesar rulai riil pekerjaan terse but sebelum
PPN
sebesar 10 % (sepuluh
persen). (jl
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
10/22
.=emua polis asuransi sebagimana dimaksud ayat
(l)
Pasal ini dibU31 untt k d : > ~ ~ 3 5 nama
PIH
AK
PERTAMA
d n po
lis asti se
na bul.:ti
pembayaran
pr
emi asli yang telah d i b a ~ a r k a n
oleh PIHAK
K.ED
UA harus diserahkan kepada PIHAK PERTAlv1A paling lambat dalam
·.vak.tu 7 (tujuh) hari keija setelah premi dibayarakan.
3 Apabila terjadi resiko atas pekeijaan yang diasuransikan tersebut diatas, maka hak klaim
asuransi sepenuhnya berada pada PIHAK PERTAMA dan uang pertanggungan yang diperoleh
dari perusahaan asuransi digunakan untuk perbaikan kembali bangunan yang mengalami
resiko oleh PIHAK KEDUA.
- ) PIHAK K.EDUA wajib mengasuransikan tenaga keija (Jamsostek) pada perusahaan asuransi
tenaga kerja yang telah ditetapkan Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku, paling lambat
dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dimulainya pelaksanaan pekeijaan di lapangan.
Pasall4
PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PEKERJAAN
1
Kontrak yang dilakukan dengan sistem Kontrak Harga Satuan (Fixed Unit Price Contract) ini
dimungkinkan adanya pekerjaan tambah atau kurang (Contract Variation Order) bedasarkan
hasil pengukuran bersama atas pekeijaan.
a. Pada saat pekerjaan fisik akan mulai dilaksanakan harus dibuat perhitungan menyeluruh
atas hasil pengukuran,
dan jika
terjadi perbedaan maka dibuat perhitungan menyeluruh
atas semua contract variation order (CVO) mutual chek untuk dipakai sebagai dasar
pembuatan Addendum/Amandemen Kontrak sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan yang
selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.
b. Yang dimaksud dengan pekerjaan tambah kurang adalah suatu pekerjaan yang terjadi
karena kondisi lapangan
d n
pelaksanaan pekeijaan yang tidak diperhitungkan (tak
terduga) akan terjadi dan tidak dapat dihindari dalam rapat persiapan pelaksanaan
pekerjaan sehingga mengakibatkan bertambah/berkurangnya volume dan jenis pekerjaan
y
ang
tercantum dalam kontrak.
c.
Apabila berdasarkan penelitian yang dilakukan memang benar mengakibatkan
bertambahlberkurangnya volume dan jenis pekeijaan tertentu, maka PIHAK K.EDUA
dapat melaksanakan pekeijaan tambah/kurang tersebut setelah menerima Surat Perintah
pekerjaan tambahlkurang dari PIHAK
PERT
AMA
d. Surat perintah pekei jaan tambahlkurang tersebut harus memenuhi :
1. Uraian pekerjaan tambah/kurang yang bersangkutan;
2. Perkiraan biaya pekeijaan tambah/kurang;
3. Persetujuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekeijaan tambahlkurang tersebut.
e. Pekeijaan tambah disepakati kedua belah pihak
tidak
melebihi 10 (sepuluh persen) dari
nilai kontrak awal pekeijaan ini dan tidak termasuk pekerjaan yang belurn direncanakan.
'2)
PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan mengenai mutu atau volume pekerjaan atas
suatu bagian pekerjaan yang dianggap perlu atau dianggap lebih dan PIHAK PERTAMA
mempunyai wewenang menetapkan bahwa PIHAK KEDUA harus melakukan hal-hal sebagai
berikut;
a. Menambah atau mengurangi volume pekeijaan yang tercantum dalam dokumen kontrak;
b. Menghapus bagian pekeijaan;
c. Mengubah mutu atau jenis pekerjaan;
d. Mengubah elevasi, kedudukan, dan dimensi dari bagian-bagian pekerjaan;
e. Melaksanakan pekerjaan tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
pekerjaan dan pekeijaan tambahan tersebut t idak akan mempengaruhi berlakunya kontrak.
3) a. Perubahan-perubahan tidak diperkenakan dilaksanakan oleh
PIHAK
KEDUA tanpa suatu
ijin/perintah perubahan. Perintah perubahan tersebut diberikan secara tertulis oleh PIHAK
PERTAMA dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.
b. Dalam keadaan mendesak, konsultan pengawas/pengawas lapangan dapat memberik
an
perintah perubahan yang barus diikuti dengan perintah tertulis dari PIHAK PERT t
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
11/22
Baik sebelum maupun sesudah perintah terrulis dari PIHAK PERTA : \1A perint:ili
konsultan pengawaslpengawas lapangan tersebut merupakan perintah untuk melak-ukan
perubahan pekerjaan.
- ) a PIHAK KEDUA wajib melaksanakan setiap perubahan dari volume pekerjaan seperti telah
dijelasakan dalan Pasal ini, dan berhak mengajukan perubahan biaya yang dihitung
berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga satuan
dokumen penawaran .
b. Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan yang disebabkan adanya perintah
perubahan, dilakukan atas dasar yang disetujui oleh kedua belah pihak dihitung
berdasarkan daftar harga satuan pekerjaan dan atau perhitungan analisa pekerjaan
berdasarkan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga satuan dokumen penawaran.
5) Apabila terjadi perubahan persyaratan pekerjaan yang harus dilaksanakan sehingga
mengakibatkan penambahan dan atau pengurangan pekerjaan atas persetujuan bersama oleh
kedua belah pihak akan dituangkan dalam suatu Addendum yang selanjutnya merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak Ini.
Pasal15
P E L A K S A N A B A H A N D A N P E R L E N G K A P A N ~ E R A L A T A N P E K E R J A A N
I) Ditempat pekerjaan harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA yang cakap, memadai d n
profesional serta bersertifikat sesuai yang dipersyaratkan yang ditunjuk sebagai pelaksana dan
mempunyai wewenang/kuasa penuh mewakili PIHAK KEDUA yang dapat menerima dan
menyelesaikan segala perintah serta petunjuk-petunjuk dari konsultan pengawas/pengawas
lapangan.
(2) Bahan-bahan dan Perlengkapan/Peralatan Pekerjaan:
a
Bilamana dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) tidak ada ketentuan lain, maka
semua kebutuhan bahan dan perlengkapan/peralatan untuk pekerjaan harus diusahakan dan
menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
b. Semua bahan, barang dan perlengkapan/peralatan untuk pekerjaan serta tahapan
pelaksanaan pekerjaan harus diketahui dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA selanjutnya
berlaku ketentuan-ketentuan dalam
AV Pasal23
sampai Pasal27
(3) Buku Harian Lapangan (BHL) dan Laporan:
a.
PIHAK
KEDUA wajib menyediakan, mengisi dan membuat catatan dalam Buku Harian
ditempat pekerjaan.
b. Semua perintah dan peringatan dari
PIHAK
PERTAMA rekaman kondisi cuaca dan segala
sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dicatat dalam Buku Harlan oleh
PIHAKKEDUA
c
PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala
dan
berkesinambungan mengenai
kemajuan pekerjaan, tenaga kerja, perubahan pekerjaan dan lain-lain yang erat
hubungannya dengan kelancaran serta hambatan kesulitan pelaksanaan pekerjaan.
Pasal16
KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
KERJA
( l ) PJHAK KEDUA harus menjaga keselamatan para pekerja dan petugas proyek lainnya ketika
melaksanakan pekerjaan/tugas, dan atau ketika berada di dalam lokasi pekerjaan.
(2) PIHAK KEDUA wajib menghindarkan segala kemungkinan bahaya yang dapat timbul atas
para pekerja dalam melaksanakan tugas pekerjaan.
Apabila terjadi kecelakaan,
maka
segala akibatnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
v
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
12/22
3) Unruk menyimpan baban-bahan bangunan dan perlengkapan/peralatan keija yang d i b u ~ : . . : . a n
untu.k pekerjaan, maka PIHAK KEDUA harus membuat gudang/tempat khusus yang baik.
Untuk.
menghindarkan kehllangan baban bangunan perlengkapan/peralatan kerja, perlu
dilakukan penjagaan yang cukup memadai oleh PIHAK KEDUA.
Pasal17
JASA DAN PRODUK
DALAM
NEGERI
1) Kecuali ditentuk.an lain dalam kontrak ini, maka untuk pelaksanaan, penyelesaian dan
pemeliharaan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib mengutamakan jasa dan produksi Dalam
Negeri sebagaimana ditentuk.an dalam RKS dengan tetap mengutamakan syarat-syarat mutu
bahan dan jasa yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk dan persetujuan PIHAK
PERTAMA
2)
Penggunaan
jasa
dan produksi Dalam Negeri, hasil pekerjaannya tetap harus memenuhi
syarat-syarat yang telah ditetapkan dan sepenulmya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
3) PIHAK KEDUA wajib melaporkan secara periodik kepada konsultan pengawas tentang
pelaksanaan Pasal
ini.
Pasal18
KEIKUTSERTAAN
GOLONGAN USAHA KECIL
1) PIHAK KEDUA wajib mengikutsertakan Golongan Kecil, dalam pelaksanaan bagian
pekerjaan sebagai sub kontraktor atau sebagai pemasok bahan sesuai spesialisasilkeahlian
yang diperlukan dengan tetap memperhatikan bonafiditas yang bersangkutan, memenuhl
persyaratan yang ditetapkan dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
2)
PIHAK
KEDUA bertanggung jawab penuh atas hasil kerja yang dilaksanakan baik yang
dikerjakan sendiri ataupun yang diketjakan oleh PIHAK KETIGA atas persetujuan
PIHAK
PERTAMA.
3 ) PIHAK KEDUA wajib melaporkan secara berkala dan berkesinambungan kepada PIHAK
PERT
AMA
ten ang pelaksanaan Pasal ini.
4) Dalam hal PIHAK KEDUA temyata melalaikan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal
15 dan Pasal 16 ayat 1) dan 2) tersebut diatas, dan setelab diawali teguran tertulis dari
PIHAK PERTAMA tidak juga diindahkan
oleh
PIHAK KEDUA,
maka
dapat berlakukan
Pasal24.
Pasa119
HAK
ATAS
KEKA
YAAN INTEKTUAL
I) PIHAK KEDUA dengan ini menjamin atas keabsahan setiap jenis hak atas kekayaan
intelektual yang digunakan dan atau diterapkan dalam pekerjaan sebagaimanan diatur dalam
kontrak ini dan PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau
gugatan dari pihak lain yang terkait dengan penggunaan dan atau penerapan hak atas kekayaan
intelektual dalam pekerjaan ini.
2) Hak intelektual yang lahir atau tercipta sebagai· akibat dari pelaksanaan kontrak ini menjadi
hak PIHAK PERTAMA.
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
13/22
Pasal2
PENGALIHAN
E K E R J A A i ~
Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 satu) baik sebagian maupun seluruhnya dilarang dialihkan
oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
Jika temyata PIHAK KEDUA menyerahkan sebagian pekerjaan atau seluruhnya kepada pihak
lain, dan peringatan-peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA tidak diindahkan oleh PIHAK
KEDUA, maka setelah mengadakan perhitungan PIHAK PERTAMA berhak membatalkan
Kontrak ini secara sepihak dan mem-blacklis PIHAK KEDUA.
Pasal21
KERJA LEMBUR
Kerja lembur di luar ketentuan jam-jam kerja PIHAK KEDUA wajib minta ijin secara tertulis
kepada PIHAK PERTAMA
2) Sebelum mendapatkan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini dapat diwakili
konsultan pengawas/pengawas, lapangan maka PIHAK KEDUA tidak diperkenankan
melakukan kerja lembur.
Pasal22
PENGAWASAN PEKERJAAN
Pengawasan pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 satu) diatas dilakukan oleh Pengawas
La
pangan/Konsultan Pangawas.
Pasal23
CIDERA JANJI
PI
HAK KEDUA dinyatakan melakukan cidera janji apabila tidak memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
l . Tidak rnenyelesaikan pekerjaan;
1 Pekerjaan tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimanan spesifikasi teknis yang telah
ditetapkan;
3. Hasil pekerjaan tidak memenuhi kuantitas yang telah ditetapkan;
l.
Waktu penyelesaian pekerjaan melibihi batas waktu Surat Penawaran Harga SPH) dan atau
Rencana Kerja dan Syarat-syarat RKS).
Pasal24
SANKSI DAN
DENDA
1 ) Apabila penyerahan pekerjaan tingkat pertama STT-1), dilakukan melampaui batas waktu
yang telah disepakati sebagimanan dimaksud dalam Pasal 9 sembilan), maka PIHAK
KEDUA dikenakan denda keterlambatan untuk setiap satu hari keterlambatan sebesar 1
°
satu permil) dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau sebesar Rp. 77.301.230,00 Tujuh puluh
tujuh
juta
tiga ratus satu ribu dua ratus tiga puluh Rupiah).
2) Apabila PIHAK KEDUA melalaikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan atau
ketentuan serta syarat-syarat teknis, dan temyata tidak segera memperbaiki kelalaian tersebut
setelah rnenerima 2 dua) kali surat peringatan dari PIHAK PERTAMA, maka untuk tiap
kelalaian yang telah diperingatkan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda penundaan
pembayaran.
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
14/22
Apabila jadwal wal.:tu p e n ~ e r a h a n pekerjaan tin;:k:n I SIT-I ~ ; telah disepakati tem)'aia
ci ampaui, sedangkan pekeijaan
::.ecara
keseluruhan belum selesai. dan karena sesuaru ha
terjadi pemutusan o n t r ~ maka
PlHAK
KEDUA tetap dikenakan denda tersebut ayat (1) dan
(2 Pasal ini, dengan mempertimbangkan nilai fisik (volume terpasang) yang telah
dilaksanakan dan yang dapat disetujui PIHAK PERTAMA.
Semua denda tersebut diatas dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui pemotongan
terhadap pembayaran angsuran (termyn) yang diterimakan kepada PIHAK KEDUA.
Besarnya denda yang dibayar oleh PIHAK PERTAMA atas keterlambatan pembayaran
tagihan PIHAK KEDUA sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar
berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia,
atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.
Pasal25
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
Penghentian kontrak dilakukan bilamana teijadi hal-hal diluar kekuasaan para pihak untuk
melakukan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak yang disebabkan oleh timbulnya perang,
pemberontakan, perang saudara sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru-hara serta bencana alam yang dinyatakan
resmi oleh pemerintah atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.
Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para p ihak cidera
janji
dan/atau tidak memenuhi
kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur didalam kontrak.
3 Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai
yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
a.
Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
b. Sisa uang harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA
c. Membayar denda
d n
ganti rugi kepada negara;
d. Pengenaan daftar hi am untuk jangka waktu tertentu.
-t
PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan
pelaksanaan pekeijaan akibat kesalahan
PIHAK
KEDUA sudah melampaui besarnya jaminan
pelaksanaan.
5 Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar perundang-undangan yang berlaku.
6) Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan
dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.
Pasal26
KEADAAN KAHAR
1
Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 11 (sebelas), PIHAK KEDUA dibebasakan dari
denda-denda dan sanksi apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan oleh
terjadinya peristiwa-peristiwa diluar kekuasaan atau kemampuan PIHAK KEDUA yang
dianggap sebagai keadaan kahar yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA misalnya:
a. Bencana alam atau peperangan;
b. Kejadian-kejadian akibat kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang moneter dan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah bahwa akibat kebijaksanaan tersebut dapat digolongkan
sebagai Keadaan Kahar.
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
15/22
- ) Apabila tezjadi peristiwa-peristiwa tersebut diatas PIHAK KEDUA harus memberitahuk:an
secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lambat 14 empat belas) hari
setelah tezjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pemyataan keadaaan kahar dari instansi
yang berwenang.
3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dibuatkan Berita Acara dan selanjutnya batas waktu
penyelesaian pekezjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 sembilan) dapat diperpanjang
yang dituangkan dalam Addendum/Amandemen Kontrak ini.
Pasal27
KEGAGALANBANGUNAN
1
Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan setelah diserahterimakan oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik secara keseluruhan maupun sebagian menjadi tidak
berfungsi dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja
konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan PIHAK KEDUA
dan atau PIHAK PERTAMA.
2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi pada
pekerjaan sebagaimana dimaksud oleh kontrak
ini
3
Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud
pada ayat 1) ditentukan terhitung sejak penyerahan ak.hir pekezjaan kontruk:si dan paling lama
10 sepuluh) tahun.
4) Jika tezjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dan hal
tersebut terbuk:ti menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka PIHAK KEDUA wajib
bertanggungjawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.
5
Apabila PIHAK KEDUA melakuk:an pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan
atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan
kegagalan pekezjaan konstruksi atau k e g g l ~ bangunan; dikenakan pidana paling lama 5
lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak sebesar 10 sepuluh persen) dari
nilai kontrak.
6) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku
penilai ahli.
Pasal28
PENILAIAN
KEGAGALAN BANGUNAN
1
Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 satu) atau lebih penilai ahli yang
profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan
penilaian secara obyektifyang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 satu) bulan sejak
diterimanya laporan mengenai tezjadinya kegagalan bangunan.
2 Penilai ahli yang dimaksud dalam ayat 1) dipilih dan disepakati bersama oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Pasal29
TANGGUNGGUGATAKmATKEGAGALANBANGUNAN
PIHAK KEDUA bertanggung gugat atas setiap kerugian yang timbul yang terjadi akibat
kega_galan
•ngunan.
f
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
16/22
Pasal30
PENEMUAN E ~ l > A J B A R A l G E R l ~ SEJARAH
- emuan-penemuan bendalbarang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan-penemuan
- -nurut Undang-undang yang dikuasai oleh negara di lokasi pekerjaan pada masa pelaksanaan
iltrak,
PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dan Pihak berwenang
suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pasal31
PEMBATALANKONTRAK
I PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Kontrak ini secara sepihak apabila PIHAK
*KEDUA:
a. Didalam jangka waktu satu bulan berturut-turut terhitung dari tanggal ditandatangani
kontrak ini tidak atau bel urn memulai tugas pekerjaannya.
b. Dalam waktu 1 satu) bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaannya;
c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian
pekerjaan;
d.
Memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar yang merugikan kepentingan
PIHAK PERTAMA.
2 Para pihak sepakat untuk menyimpangi ketentuan dalam pasal 1266
jo
1267 Kitab Undang
undang Hukum Perdata.
Pasal32
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1 Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2 Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1) di atas tidak tercapai, mka kedua belah
pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Lumajang sesuai
dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
Pasal33
DOMISILI
n g e n i pelaksanaan Kontrak ini dan segala akibatnya; kedua belah pihak memilih kedudukan
:
an
g tidak dapat diubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ·di Lumajang.
Pasal34
PENUTUP
Lampiran Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan ini terdiri dari
a. Berita Acara Hasil Prakualifikasi Nomor : 602.112256/427.45/2007 Tanggal 31 Juli 2007;
b. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan BAP) Nomor : 602.112398/427.45/2007 Tanggal 30
Agustus 2007;
c. Surat Penawaran Harga SPH) Nomor 017/APR-JOIIX/2007 Tanggal6 September 2007,
berikut lampirannya;
d. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran BAPP) Nomor 602.1/2440/427.45/2007
Tanggal18 September 2007;
e. Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Kewajaran Haga Nomor : ~
f 602.112440/427.45/2007 Tanggal 18 September 2007;
U
\7t
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
17/22
g Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa SKPPBJ) Nomor
602.112473/427.45/2007 Tanggal 25 September 2007;
h Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa SPPBJ) Nomor : 602.1/2515/427.45/2007
Tanggal 4 Oktober 2007;
i. Dokumen Pelelangan RKS, gambar-gambar, Spesiftkasi, Bill o Quantity,
d n
lainnya),
Yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kontrak ini dan merupahkan satu
kesatuan untuh.
2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam kontrak ini dan atau perubahan yang dianggap
perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam kontrak Tambahan
Addendum/Amandemen) dan selanjutnya merupakan bagian yang saling menunjang yang
tidak terpisahkan dari kontrak ini.
3) Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
di Lumajang pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dimana aslinya dalam rangkap
2 dua).
4) Masing-masing dibubuhi meterai secukupnya yang keduanya mempunyai kekuatan hukum
yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 3 tiga).
PfHAKKEDUA
PT. ANISA PUTRI RAGIL -
PT. AIRLANGGA TAMA
NUSANTARA SAKTI, JO.
RUDIW HONO
Kepala Cabang
PIHAKPERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
JALAN LINGKAR TIMUR KOTA LUMAJANG
TAHTJN ANGGARAN 2007 - 2008
Mengetahui :
~ ~ ~ UKIMAN DAN PRASARANA
WTLA
YAH
~ ...UMAJANG
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
18/22
.
. .._
..
_
:
• ,
.
• • •
.
--
~
K\B P.-\TE.- l ~ I A J . - \ : \ G
L-\.HC:\' A:\'GG.-\.RAN 2007 _008
J l . 1.\ .JV\ DR·IL
SfTO>O
\
1 U \11
1
. .\G
TE/
0
J./6
SVRAT
PERI TAU
1\;IULAI KERJA
Nomor:
602.1
I
2647
I
427.45
I
2007
BERDASARKAN
l Surat Kcputusan Penunjukan Pelaksanaan Pekcrjaan olch Pcjabat Pembuat Komitmcn Kcgiatan
Pcmbangunan Jalan dan Jembatan Jalan Lingkar Timur Kota Lumajang Kabupatcn Lumajang tanggal
Oktobcr
2007
Notnor:
602.1
I
2515
I
427 .45
I
2007
Tahun Anggaran
200712008.
Pcngadaan Jasa
Pem
borongan tanggal
29
Oh. tober
2007
Nomor:
602.1
I
263Q
I
427.45
I
2007.
hari int
u/uh 1 i ~ j u h Milyard 7 tga Rarus Set It
l111a
1>11a
Ratus Tiga P11f11h
Rthu Ru;nah )
: ~ 3 0 ( Tiga Rarus Tiga Puluh ) hari
blender
tcrhitung mulai tanggal
3 I O k t o b ~ . 2007
dan sclambat -
lam a m ~
a sclcsai tanggal
t
September
2008
: I
P ~ k ~ ~ j a a n
hants dilaksanakan s ~ s u a i Dokumcn Ldang. Hasrl Aarm ijzing.
Pcngadaan Jasa Pcmborongan dan Pctunjuk - pctunjuk PPTK sclaku
PcJabat Pcmbuat Komitmcn Pckcrja.an Pembangunan Jalan dan Jcmbatan
Jalan Lingkar Timur Kota Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas
Pcnnuktman dan Prasarana Wilayah Kabupatcn Lumajang Tahun
Anggaran
2007 I 2008:
2.Pdaksanaan
pckcrJa
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
19/22
BERIT
C R
SERAH
TERIM PEKERJ N TINGK T PERT M
STT-1)
UNTUK
PEKERJ NPEMB NGUN NJ L ND NJEMB T N
J L N LINGK R TIMUR KOT LUM J NG
K BUP TEN
LUM J NG
T HUN NGG R N
2 8
Nomor:
602.1
-1719
427.37 2008
Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Delapan,
bertempat
di
Kantor Dinas Pekatjaan Umum Kabupaten Lumajang, Jalan Jendral Sutoyo No 4
Lumajang.
Yang bertanda tengan dibawah ini
1. Jr. J. JUDID HEN NTO
2. RUDI WAHONO
: Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan dan
Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Lumajang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pennukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lumajang
Nomor : 188.45/2653/427.45/2007 tanggal 25 Juni 2007,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
: Kepala cabang PT. ANISA PUTRI RAGIL - PT.
AIRLANGGATAMA NUSANTARA SAKTI
JO
berkedudukan
di
Surabaya, bertindak untuk dan atas nama
perusahaan PT. ANISA PUTRI
RAGIL
- PT.
AIRLANGGATAMA NUSANTARASAKTI, JO
selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serab Terima Pekerjaan Tingkat Pertama
untuk Kegiatan Pcmbangunan Jalan dan Jembatan Jalan Lingkar Timur Kota Lumajang,
sesuai dengan pasal
11
Jangka waktu masa pemeliharaan ) dalam Kontrak Pengadaan Jasa
Pemborongan antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Lingkar
Timur Kota u m ~ a n g pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang, dengan Kepala Cabang
PT. ANISA
PUTRI RAGIL-
PT. AIRLANGGATAMA NUSANTARASAKTI, JO Nomor:
602.1/38941427.37/2008 tanggal 14 Juli 2008,
jo
Nomor : 602.112639/427.45/2007 tanggal 29
Oktober 2007 sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berkut :
Pasall
Setelah mcneliti dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan
dan
Jembatan Jalan Lingkar Timur Kota Lumajang,Nomor : 602.1 1101/427.3712008 oleh Tim
Pengawas Pembangunan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lumajang 1
ahun
Anggaran 2008,dan
lampiran data-data pendukungnya maka
PIHAK
KESATU menyatakan bahwa pekerjaan tersebut
telah dilaksanakan dengan baik oleh
PUHAK
KEDUA.
Pasal2
PIHAK
KEDUA menyerahkan untuk
pertama
kalinya pekerjaan : Pembangunan Jalan dan
Jembatan Jalan Lingkar Timur Kota Lumajang kepada PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU
menerima Serah Terima Pekeljaan Tingkat Pertama STI-1) dimaksud dari
PJHAK
KEDUA.
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
20/22
Pasal3
PIHAK KEDUA
berkewajiban melakukan pemeliharaan selama 180 seratus delapan puluh) hari,
sebagaimana tercantum dalam Kontrak Pengadaan
Jasa
Pemborongan Nomor
602.1/3894/427.37/2008 tanggal 4 Juli 2008, jo Nomor : 602.112639/427.45/2007 tanggal 29
Oktober 2007 pada pasal Jangka Waktu
Masa
Pemeliharaan).
Pasal4
1) Dalam masa pemeliharaan PIHAK KEDUA di wajibkan melakukan pemeliharaan pekerjaan
terhadap cacat-cacat dan kerusakan-kerusakan bangunan agar tetap sempurna sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dan segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan
sepenuhnya rnenjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA
2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan kewajiban tersebut,maka PIHAK PERTAMA
dapat memerintahkan Pihak Lain untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan biayanya
dibebankan kepada PIHAK KEDUA
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 6 enam ) rangkap dan mempunyai kekuatan
hukum yang sarna, dua diantaranya bermaterai cukup.
PIHAKKEDUA
PT. ANISA PUTRI RAGIL
PT. AIRLANGGATAMA NUSANTARASAKTI, JO
RUDIW HONO
KepalaCabang
MENGETAHUI
PIHAK KESATU
PPK PPTK PEMBANGUNAN
JALAN DAN JEMBATAN
K,PPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
21/22
BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKERJAAN TINGKAT KEDUA STT-11)
UNTU
PEKERJAANPEMBANGUNANJALANDANJEMBATAN
JALAN
LINGKAR
TIMUR KOT
A LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG
Nom
or : 9 ~ 3 7 / 2 0 0 9
Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Kantor
Dinas Pckerjaan Umum Kabupaten Lumajang, Jalan Jendral Sutoyo
No.4
Lumajang.
ang bertanda angan dibawah
ini
1
lr
.
J. JUDID
HENANTO
2. RUDI W AHONO
Berdasarkan :
Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan dan
Jembatan pada Oinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Lumajang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lumajang
Nomor : 188.45/2653/427.45/2007 tanggal 25 Juni 2007,
selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
Kepala Cabang PT. ANISA
PUTRI
RAGTL - PT.
AIRLANGGATAMA NUSANTARA SAKTI
JO
berkedudukan
di
Surabaya, bertindak untuk dan atas nama
perusahaan PT. ANISA PUTRI RAGIL - PT.
AIRLANGGATAMA NUSANTARA SAKTl
JO
selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.
1 Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan antara Pejabat Pembuat Komitmen
Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Lingkar Timur Kota Lumajang pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Lumajang, dengan Kepala Cabang PT . ANISA PUTRI RAGIL- PT.
AIRLANGGATAMA NUSANTARA
SAKTl
JO Nomor: 602 1 /2639/427.45/2007 tanggal
29 Oktober 2007 ;
2. Addendum Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan
Lingkar Timur Kota Lurnajang Nomor: 602.1 /3894/427.37/2008 tanggal
14
Juli 2008;
3. Berita Acara Serah Terima Pekeijaan Tingkat Pertama STT-l) untuk Pekerjaan Pembangunan
Jalan dan Jembatan Jalan Lingkar Timur Kota Lumajang Tahun Anggaran 2008 Nomor :
602 1
/4719/427.37/2008 tanggal4 September 2008 ;
4 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Nomor:
602.1112/427.37/2009 tanggal22 Mei 2009 oleh
Tim Pengawas Pembangunan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009.
Kedua belal1 pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Tcrima Pekcrjaan Tingkat Kedua
untuk
Pekerjaan Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Jalan Lingkar Timur
Kota Lumajang,
sesuai dengan pasa1 11 Jangka waktu masa pemeliharaan ) dalam Kontrak Pengadaan Jasa
Pemborongan tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
-
8/18/2019 Kontrak Lumajang (Warna)
22/22
Pasall
Masa pemeliharaan telah diselesaikan secara keseluruhan oleh
PIHAK KEDUA
pada tanggal
25 Mei 2009 dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam
kontrak.
Pasal2
PIH K
KEDU
menyerahkan untuk
kedua
kaJinya pekcrjaan : Pembangunan
JaJan
dan
Jembatan
Jalan Lingkar Timur Kota Lumajang kepada PIHAK
KESATU,
dan PIHAK KESATU menerima
Serah
Terima
Pekerjaan Tingkat
Kedua STI-ll)
dimaksud dari
PIHAK
K.EDUA.
Pasa13
Dengan sclesainya m s pemeliharaan dan telah diterimanya Penyerahan Ak hir Serah Terima
Pekerjaan Tingkat Kedua STI-li) ini maka jarninan pemeliharaan bisa dicairkan dan dengan
demikian kedua belah pihak menyatakan bahwa ikatan kontrak telah berakhir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama antara kedua belah pihak
untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PffiAKKEDUA PlliAKKESATU
PT. ANISA PUTRJ RAGIL-
PT.
AIRLANGGATAMA NUSANTARA
SAKTI JO
PPK PPTK PEMBANGUNAN
JALAN
DAN
JEMBATAN
RUDIWAHONO
Kepala Cabang
lr. J.
JUDHI
HENANTO
NIP 510 113 637